YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmatnya sehingga

penulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Dalam tugas mata kuliah

Pancasila ini penulis membahas tentang “Tindak Pidana Korupsi” atau “TIPIKOR”. Penulis

mengucapkan terima kasih kepada ibu Hudriyah Mundzir SH.MH yang telah membimbing

penulis untuk menyelesaikan tugas ini.

Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dengan beberapa bantuan dari

berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah

ini oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun penulis.

Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah

tersebut.

Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Malang, 22 November 2013

Penulis

1

Page 2: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Daftar IsiKATA PENGANTAR.................................................................................................................................1

BAB 1.....................................................................................................................................................3

PENDAHULUAN.................................................................................................................................3

1.1 Latar Belakang.........................................................................................................................3

1.2 Rumusan Masalah....................................................................................................................4

BAB 2.....................................................................................................................................................5

TINJAUAN TEORI................................................................................................................................5

BAB 3.....................................................................................................................................................6

PEMBAHASAN....................................................................................................................................6

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum............................................6

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut para Ahli dan secara Umum.............................8

C. Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Korupsi Di Indonesia...................12

D. Komisi Pemberantas Korupsi...............................................................................................14

E. Dampak Yang Terjadi Akibat Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya...............................17

F. Upaya Penanggulangan Korupsi..........................................................................................17

BAB 4...................................................................................................................................................21

PENUTUP.........................................................................................................................................21

4.1 KESIMPULAN....................................................................................................................21

4.2 SARAN..............................................................................................................................22

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................................23

2

Page 3: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk memberantas korupsi ternyata telah ada sejak orde lama dan bahkan

telah berkali-kali dibentuk badan untuk memberantas korupsi. Namun, upaya itu tidak

berhasil atau bahkan tidak berjalan dengan efektif dan bahkan kasus korupsi semakin

tumbuh subur di Negara ini. Sampai terbentuklah KPK pada tahun 2003 yang diperkuat oleh

UU Republik Indonesia No 30 thn 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi.

Dengan kewenangan sebagai badan resmi untuk memberantas korupsi ini, KPK telah banyak

memecahkan kasus korupsi.

Beberapa kasus yang pernah menjadi sorotan masyarakat yaitu kasus gayus

tambunan mengenai mafia pajak, kasus M. Nazaruddin mengenai penggelapan dana wisma

atlet, dan kasus yang baru yaitu Nunun Nur Boeti tersangka kasus cek pelawat yang menjadi

buronan internasional. Dan mungkin kasus yang baru-baru ini kita semua dengar mengenai

simulasi dalam pembuatan SIM yang melibatkan Polri. Masih banyak lagi kasus-kasus yang

telah dipecahkan oleh KPK. Dan apa selanjutnya?

Saat ini KPK telah mengadakan penyelidikan terhadap para anggota DPR, dan juga

badan anggaran DPR, tentu saja dengan adanya penyelidikan KPK para anggota DPR ini

merasa terganggu oleh pihak KPK, sehingga DPR mengajukan untuk merefisi kembali UU

mengenai KPK. Disinilah terjadi pra-kontra yang sekarang menjadi sorotan masyarakat dan

partai politik lainnya. Maka dari itu disini saya akan membahas mengenai Tipikor.

3

Page 4: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi menurut perspektif hukum.

2. Apa pengertian Tipikor menurut para ahli dan secara umum.

3. Bagaimanakah tindak pidana dalam kasus korupsi di Indonesia.

4. Bagaimanakah kinerja KPK tehadap kasus korupsi sekarang ini.

5. Bagaimanakah dampak korupsi terhadap Negara Indonesia dan bagaimana cara

menanggulangi terjadinya korupsi.

4

Page 5: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

BAB 2TINJAUAN TEORI

PENGERTIAN TIPIKOR

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13

buah pasal dalam UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi

dirumuskan kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan

secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana korupsi.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakar yang memakai

uang sebagai standar kebenaran dan sebagai suatu kekuasaan mutlak. Sebagai akibat

korupsi ketimpangan antara si miskin dan sikaya semakin kentara. Orang-orang kaya dan

memiliki politisi korup bisa masuk dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat

dihormati. Mereka juga memilik status sosial yang tinggi.

Korupsi menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku yang menggunakan

jabatan dan wewenang guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum

Dijabarkan pula oleh Dr. Sarlito W. Sarwono, faktor seorang melakukan tindak korupsi

adalah factor dorongan dalam diri (keinginan, hasrat, kehendak) dan faktor rangsangan dari

luar (kesempatan, dorongan teman-teman, kurang kontrol, dan lain-lain).

Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa inggris, yaitu corrupt, yang berasal daari

perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rupere

yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan

tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam

prakteknya korupsi lebih dikenal menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan

tanpa adanya catatan administrasi. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan

yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau

golongan.

Sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

Ø Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,

administrasi yang lamban dan sebagainya.

Ø Warisan pemerintahan kolonial.

5

Page 6: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Ø sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak

ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang

dilakukan oleh pejabat pemerintah.

BAB 3PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13

buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi

dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut

menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana

karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya

dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

2. Suap-menyuap

3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan

5. Perbuatan curang

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

6

Page 7: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada

tindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU

No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan

tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau

memberikan keterangan palsu

6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah.1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri Pasal 2

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU

No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun

1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan

keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini,

pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini,

harus memenuhi unsur-unsur:

7

Page 8: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

1. Setiap orang atau korporasi;

2. Melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menyalahgunakan Kewenangan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun

2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 tahun serta

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya

kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31

Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk

memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini,

harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut para Ahli dan secara Umum.

Pengertian Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat Anti korupsi secara mudahnya dapat diartikan tindakan yang tidak menyetujui

terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

8

Page 9: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap atau perilaku yang tidak mendukung

atau menyetujui terhadap berbagai upaya yang yang dilakukan oleh seseorang atau

korporasi untuk merugikana keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat

menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung upaya atau tindakan

anti korupsi melalui UU Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).Selain itu ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang sangat

peduli terhadap pemberantasan korupsi, seperti Masyarakat Transparansi Indonesia atau

juga Lembaga Pemantau Kekayaan Negara.

Sedangkan pengertian Tipikor menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Gorte Winkler Prins (2005:8)

Dalam kamus hukum ensiklopedia menyebutkan bahwa meskipun kata Corruption itu

luas sekali artinya namun sering kali corruption dipersamakan artinya dengan penyuapan.

Arti harfiah dari kata korupsi adalah sesuatu yang busuk jahat dan merusak. Jika

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena

korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi

atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,

faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan

di bawah kekuasaan jabatannya.

2. Subekti dan Tjitrosudibio (2007:9)

Dalam kamus hukum, mengemukakan, bahwa yang dimaksud Curruptie adalah

korupsi perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

3. H. Baharuddin lopa (1997:6), mengemukakan:

“ Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan

manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau

kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian

negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud

berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan

atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan

9

Page 10: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang

pelaksanaan pemerintah”.

4. Menurut Aswanto 2010.

“Secara sistematik tindak pidana korupsi terdiri atas kata tindak pidana/delik dengan

kata korupsi. Tindak pidana/delik adalah perbuatan yang dilarang dalam peraturan

perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapa yang melakukan

perbuatan yang dilarang tersebut

5. Selanjutnya Mc Mullan (1961)

Menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak

mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong

perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik,

pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Dalam penjelasan umum UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi dinyatakan, bahwa Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah

meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik

dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi

kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki

seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak

terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional

tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan

landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai

kebijakan telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain dalam

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998

tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10

Page 11: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang

ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum atau penyelenggara negara;

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah).

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi :

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan

institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga

pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

2. Tidak monopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam

pemberantasan korupsi

4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan

dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan,

penuidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh

kepolisian dan/atau kejaksaan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah

dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran

serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat

3).Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut pasal 4 adalah untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana

korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPK menurut pasal 6 adalah :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

pidana korupsi

11

Page 12: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

pidana korupsi

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

C. Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Korupsi Di Indonesia

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 undang-undang nomor

20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa

tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-

undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang

dilakukan dalam keadaan tertentu.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

12

Page 13: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara (Pasal 3)

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan

sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak

langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap

tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

3) Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi

dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan

harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)

tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh

atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah

kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak

memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-

undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan

dalam putusan pengadilan.Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas

Nama Suatu Korporasi.

13

Page 14: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan

maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural

ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu

korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap

korporasi dan/atau pengurusnya.

b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana

tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik

sendiri maupun bersama-sama.

c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat

diwakilkan kepada orang lain.

d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap

sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya penguruh tersebut

dibawa ke siding pengadilan.

e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan

untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah

a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi;

b. Perbuatan melawan hukum;

c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;

d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya

karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain

D. Komisi Pemberantas Korupsi

14

Page 15: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

pidana korupsi;

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

pidana korupsi;

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi;

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana

korupsi;

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana

korupsi;

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada

instansi yang terkait;

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Alasan utama yang paling sering disinggung dengan munculny KPK adalah karena

mereka tidak lagi dapat memercayai kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus-kasus

korupsi. Harapan satu-satunya untuk dapat melihat keadilan ditegakkan bagi masyarakat

kebanyakan hanya ada di tangan KPK. Berdirinya KPK dalam waktu cepat telah

menumbuhkan kepercayaan publik atas pemberantasan korupsi.

Sepak terjang KPK dalam menangani perkara-perkara korupsi yang melibatkan pejabat

publik dianggap masyarakat mampu menghadirkan proses hukum yang sesungguhnya.

Bukan penegakan hukum pura-pura, dagelan, apalagi proses hukum korupsi yang diselimuti

oleh praktik korupsi. Kritik terhadap KPK memang tetap ada,namun hal itu lebih sebagai

upaya publik mengawasi KPK supaya proses penegakan hukum tidak tebang pilih,

diskriminatif, dan manipulatif.

15

Page 16: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Pengambilalihan kasus oleh KPK dari aparat kejaksaan dan kepolisian belum cukup

dijadikan pelajaran yang berguna.Bahkan usaha (jika memang ada dan sungguh-sungguh)

untuk memperbaiki citra kejaksaan, misalnya, justru tercoreng oleh ulah beberapa jaksa

nakal yang tertangkap basah melakukan ancaman dan pemerasan. Terakhir,Kepala

Kejaksaan Negeri Tilamuta yang dicopot oleh Kejaksaan Agung karena beredar rekaman

pembicaraannya yang mengancam, memeras, sekaligus menghina satuan penegak hukum

lainnya.

Dalam situasi aparat penegak hukum konvensional mengalami kemandekan dalam

penanganan kasus korupsi, di sisi lain situasi politik menciptakan korupsi yang kian massif,

tentu berharap agar kepolisian atau kejaksaan segera pulih adalah mimpi.

Sebagaimana kita tahu, berbagai modus korupsi yang muncul di berbagai daerah,

kebanyakan diotaki oleh kepala daerah atau anggota legislatif,dengan cara yang kasar dan

terang-terangan.Tapi tidak ada daya yang cukup untuk menghentikannya, karena

mandulnya fungsi penegakan hukum dari kepolisian dan kejaksaan.

Sebagaimana kita tahu,posisi dan peran KPK sebenarnya adalah trigger mechanism.

Artinya, KPK didesain untuk mendorong dan memicu lahirnya semangat dan tradisi baru

dalam penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum konvensional. Salah satu

latar belakang berdirinya KPK adalah karena aparat penegak hukum konvensional telah

gagal dalam mengemban amanat konstitusi, yakni melakukan pemberantasan korupsi.

Kehadiran KPK dimaksudkan untuk memberikan teladan, contoh, dan model penegak

hukum yang memiliki integritas,profesionalitas, dan independensi yang tinggi. Dengan

hadirnya KPK perwakilan, ada kesan yang muncul bahwa KPK akan menggantikan posisi

kejaksaan dan kepolisian. Padahal, sejatinya KPK tidak dimaksudkan untuk sampai pada titik

ini.

KPK lebih banyak diharapkan dapat memberantas korupsi yang melibatkan pejabat

negara dan aparat penegak hukum yang selama ini tidak dapat disentuh oleh aparat

penegak hukum konvensional. Pendek kata, tujuan KPK dilahirkan, salah satu yang strategis,

adalah memberantas korupsi yang memiliki hambatan politik dan hukum besar. Bukan

untuk menangani semua kasus korupsi. Apabila KPK disibukkan dengan berbagai

penanganan kasus korupsi, KPK akan menjadi tidak fokus, sehingga melupakan hal-hal yang

strategis.

16

Page 17: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Menghadirkan KPK perwakilan juga berarti pertaruhan integritas.Sebuah kondisi yang

sulit dipertahankan dalam level yang paling tinggi saat rentang kendali kian jauh.Dalam ilmu

manajemen standar, rentang kendali akan sangat memengaruhi efektivitas dari kontrol itu

sendiri. Dengan demikian, tantangan KPK perwakilan adalah bagaimana mereka dapat

memastikan bahwa integritas dari orang-orang yang kelak akan mengisi jabatan KPK

perwakilan dapat dijaga dengan baik.

E. Dampak Yang Terjadi Akibat Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya

Akibat yang ditimbulkan sebagai dampak dari korupsi yaitu

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman

modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,

menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas

administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Dapat disimpulkan akibat-akibat korupsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap

perusahaan, gangguan penanaman modal.

2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,

hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi,

hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan

pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendisendi

kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum

dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

F. Upaya Penanggulangan Korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai

tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi

17

Page 18: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang

mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, korupsi perlu

ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Ada beberapa upaya penggulangan

korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan

pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk

menanggulangi korupsi sebagai berikut :

a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah

pembayaran tertentu.

b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.

c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah

pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang

yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan

penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan

untuk mengurangi kesempatan korupsi.

d. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan

meningkatkan ancaman.

e. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi

dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi

organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu

pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan

dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang

semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya

pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus

segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah

pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan

melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya.

Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara

pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif

saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya

(practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

18

Page 19: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan

partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.

2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan

nasional.

3. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak

korupsi.

4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum

tindak korupsi.

5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui

penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.

6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan

berdasarkan sistem “ascription”.

7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi

pemerintah.

8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur.

9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab

etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.

10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok

dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi,

perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi

karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya

penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

a. Preventif.

1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi

pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara

milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.

2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai

negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat

dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak

terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.

19

Page 20: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri

setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa

mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa

pelayanannya kepada masyarakat dan negara.

4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam

memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.

5. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk

kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung

disalahgunakan.

6. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense

of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa

peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu

berusaha berbuat yang terbaik.

b. Represif.

1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.

2. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

Sekian uraian pengertian tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, semoga bermanfaat.

20

Page 21: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

BAB 4PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi

keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.

2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi

kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa.

3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif.

Pencegahan(preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan

membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara

miliknegara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan

penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri

setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif

dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol,

adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “sense of belongingness”

diantara para pejabat dan pegawai.

Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku

pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi

(pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.

21

Page 22: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

4.2 SARAN

Dalam hal ini semoga dapat membantu pengetahuan dan menambah ilmu

pengetahuan kita dalam Tindak Pidana Korupsi, dan yang terpenting adalah Tindak

Pidana Korupsi merupakan tindakan kejahatan atau perbuatan yang harus

dihapuskan dimana agar terjadi tata pemerintahan bernegara yang baik adil dan

bersih dari korupsi. Dengan adanya pengadilan Tipikor ini sangat berarti dalam

menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia dari Tindak Pidana Korupsi.

22

Page 23: TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

DAFTAR PUSTAKA

http://jokosaputroblog.blogspot.com/2013/07/makalah-tindak-pidana-

korupsi.html#ixzz2l2gfoaW3

Tugas hukum pidana khusus klasifikasikan jenis-jenis tindak pidana korupsi

berdasarkan uu no 31 th 1999 jo no 20 th 2001 yang di susun oleh : ardi prastiyo

yuda dharma universitas semarang fakultas hukum

23


Related Documents