Mira S. Lubis*
*Staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
Anggota Forum DAS Kalimantan Barat
E-mail: [email protected], [email protected]
HP. +628125704838
Gambar. Kota Pontianak
Hutan Amazon, Brazil Pasar terapung, Bangkok
Bangunan sekolah di
Kampung Ayer, Brunei Kota London & Sungai Thames
Kota Pontianak
Kota Sintang Muara Sungai Paloh
Penataan Ruang
Suatu Tinjauan Konseptual
PENGERTIAN DASARPENGERTIAN DASAR
RUANG
adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,termasuktermasuk ruangruang didi dalamdalam bumibumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempatmanusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memeliharakelangsungan hidupnya.
adalah wujud struktur ruang struktur ruang dan pola ruangpola ruang.
TATA RUANG
adalah hasilhasil perencanaan tata ruang.
RENCANA TATA RUANG
PENATAAN RUANG
adalah suatu sistemsistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
adalah kegiatan yang meliputi pengaturanpengaturan, pembinaanpembinaan,pelaksanaanpelaksanaan, dan pengawasanpengawasan penataanpenataan ruangruang.
a. keterpaduan;b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;c. keberlanjutan;d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;e. keterbukaan;f. kebersamaan dan kemitraan;g. pelindungan kepentingan umum;h. kepastian hukum dan keadilan; dan
ASAS DAN TUJUAN
ASAS
h. kepastian hukum dan keadilan; dani. akuntabilitas.
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
TUJUAN
KLASIFIKASI PENATAAN RUANG
DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN
SISTEM
FUNGSI UTAMA KAWASAN
Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan
Kws. BudidayaKws. Lindung
WILAYAH ADMINISTRATIF
KEGIATAN KAWASAN
NILAI STRATEGIS KAWASAN
PR Wil. Nasional
PR Wil. Provinsi
PR Wil. Kab. / Kota
PR Kws. PerdesaanPR Kws. Perkotaan
PR Kws Strategis Nasional
PR Kws Strategis Provinsi
PR Kws Strategis Kab./Kota
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
PELAKSANAAN
Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian
upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan:
Tata Ruang Ruang Pemanfaatan Ruang
suatu proses untuk menentukan
struktur ruang & pola ruang yang
meliputi penyusunan & penetapan
RTR
upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan RTR melalui
penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya
upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang yang meliputi peraturan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif, serta pengenaan sanksi.
PERENCANAAN TATA RUANGW
ILA
YA
H
RENCANA UMUM TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG
RTR PULAU / KEPULAUAN
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTR KWS STRA. PROVINSI
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang
sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang
a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
disusun apabila:
WIL
AY
AH
PE
RK
OTA
AN
RTR KWS METROPOLITAN
RTR KWS STRA KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN
RTRW KOTA
RTR BAGIAN WIL KOTA
RTR KWS STRA KOTA
RDTR WIL KABUPATEN
RDTR WIL KOTA
RTRW KABUPATEN
Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi
pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan
KOMPLEMENTARITAS
RENCANA TATA RUANG
Dilengkapi peraturan zonasi
(Zoning Regulation)
Neraca Penatagunaan Tanah
PEMANFAATAN RUANG
Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan
ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana
Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi
Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg
termuat di dlm RTRWPenatagunaan Tanah
dikembangkan
Penatagunaan Air
diselenggarakan kegiatan penyusunan
dan penetapan
Neraca
Pembangunan prasarana & sarana bagi
kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk
menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah
Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg
ditetapkan dlm RTR
Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah administratif sekitarnya
Penatagunaan Udara
Penatagunaan Air
Penatagunaan SDA lainnya
Neraca Penatagunaan Udara
Neraca
Penatagunaan Air
Penatagunaan SDA lainnya
perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis
perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis
kawasan budi daya yg
dikendalikan
kawasan budi daya yg
didorong pengembangannya
pengembangan kawasan
secara terpadu
ditetapkan
SPM bidang
penataan ruang
standar kualitas
lingkungan
daya dukung & daya
tampung lingkungan
hidupdilaksanakan sesuai
pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program
pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis
dilakukan
melalui
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Penetapan Pemberian
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Penetapan
Peraturan
Zonasi
PerizinanPemberian
Insentif &
Disinsentif
Upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang
Pengenaan
Sanksi
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM TATA RUANG
H A K KEWAJIBAN
a. mengetahui RTR
b.menikmati
pertambahan nilai ruang
c. memperoleh penggantian yg layak
a. menaati RTR;
b.mematuhi larangan:
� memanfaatkan ruang tanpa izin
� melanggar
kekentuan dalam
PERAN
a. partisipasi dalam penyusunan RTR
b.partisipasi dalam pemanfaatan ruang
c. partisipasi dalam
pengendalian penggantian yg layak
d.mengajukan keberatan
e. mengajukan tuntutan
pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yg tidak
sesuai dengan RTR
f. mengajukan gugatan
ganti kerugian
kekentuan dalam persyaratan izin
� menghalangi
akses terhadap kawasan-
kawasan yg
dinyatakan oleh peraturan per-
UU-an sebagai milik umum
pengendalian pemanfaatan ruang
Pengelolaan DAS melalui
TATA RUANG
• Mengacu kepada UU No 7 Tahun 2004 dan UU No 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka ada kesamaan
dasar antara Pengelolaan Sumber Daya Air maupun
penyelenggaraan tata ruang.
Harmoni Istilah dan Definisi
Dalam peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia banyak dijumpai pengertian, istilah dan definisi yang berbeda. Untuk hal tersebut perlu dilakukan harmonisasi, kesepakatan dan kesepahaman perbedaan yang terjadi.
•Pengertian aspek pengelolaan dalam UU No 7 •Pengertian aspek pengelolaan dalam UU No 7 Tahun 2004 yaitu Konservasi Sumber Daya Air terkait erat dengan istilah Kawasan Lindung dalam UU No 26 Tahun 2007•Pendayagunaan Sumber Daya Air dalam UU No 7 Tahun 2004 terkait dengan Kawasan Budidaya dalam UU No 26 Tahun 2007
• UU No 7 Tahun 2004 menyebutkan perlu dibuat
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai. Hal ini sepadan dengan kewajiban
membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang
berbasis wilayah administrasi (Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota) dalam UU No 26 Tahun 2007.
Dalam UU No 41 Tahun 1999 hal tersebut terkait Dalam UU No 41 Tahun 1999 hal tersebut terkait
dengan Pengurusan Hutan.
• Untuk sumber daya air ada batas teknis yaitu
DAS, CAT dan WS. Sedangkan untuk penataan
ruang menggunakan batas administrasi (Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota). Untuk wilayah pesisir
perlu dibuat batas teknis pengelolaannya misalnya
Satuan Wilayah Pesisir (Pantai) atau coastal Cell.
• UU No 7 Tahun 2004 mengamanatkan untuk
membuat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai. Padanan dengan UU No 26 Tahun 2007 adalah pembuatan rencana tata
ruang wilayah (RTRW) dengan batas administrasi
(nasional, provinsi, kabupaten, kota). Padanan
dengan UU No 27 Tahun 2007 adalah Rencana dengan UU No 27 Tahun 2007 adalah Rencana
Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dengan UU No 41 Tahun 1999 adalah
Pengurusan Hutan.
UU No 7/2004 UU No 26/2007 UU No 27/2007 UU No 41/ 1999
Pola PSDA WS RTRW RenStra Wil Pssir Pengurusan Hutan
-Pola PSDA .
-Rencana PSDA
-Studi Kelayakan
-Penyusu Program
-DED (Renc-
Detail)
-Pelaks. konstruksi
Penyelengg Penat
Rg:
-pengaturan,
-pembinaan
-pelaksanaan:
-perencanaan
-pemanfaatan
-Perencanaan
-Rencana
Strategis
-Rencana Zonasi
-Rencana
Pengelolaan
-renc aksi
-perenc. kehutanan
-pengelolaan hutan
-litbang
-diklat, penyuluhan
kehutanan
-pengawasan
-Pelaks. konstruksi
-0 & P
-pemanfaatan
-pengendalian
-pengawasan
-renc aksi
pengelolaan
-Pemanfaatan
-Pengendalian &
Pengawasan
Berdasar contoh uraian tersebut dan tabel di atas(untuk pengertian "pengelolaan" dari peraturanperundangan) maka perlu harmoni, integrasi,kesepahaman dan kesepakatan tentangpenggunaan, pengertian istilah dan definisi kata ataukalimat yang dipakai.
2. Harmoni Dan Integrasi Penataan Ruang Dan
Pengelolaan Sumber Daya Air
• Harmoni berarti: balans, keseimbangan, proporsi, simetri,
kepaduan, kesamaan, keselarasan, keserasian, kesesuaian,
keteraturan, konsistensi dan ketertiban. Integrasi juga
berarti inkorporsasi, konsolidasi, merger, peleburan,
pembauran, penggabungan, penyatuan, unifikasi
(Endarmoko, 2006).(Endarmoko, 2006).
• Harmoni juga berarti: keselarasan, keserasian, kecocokan,
kesesuaian, kerukunan dan integrasi berarti penggabungan
(Echols & Shadily, 2002b).
• Adanya hubungan peningkatan penduduk, penataan ruang
dan pengelolaan sumber daya air mengharuskan adanya
harmonisasi dan integrasi antara penataan ruang dan
pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan aspek-aspek
lainnya.
1. Uraian
1. Air merupakan salah satu sumber kehidupan sehingga untuk
kepentingan manusia dan mahkluk hidup lainnya ketersediaan air
dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Namun
kelebihan air menimbulkan bencana yaitu banjir dan longsor,
kekurangan air juga menimbulkan bencana yaitu kekeringan.
2. Batas administrasi wilayah (misal batas kab/kota) berbeda
dengan batas teknis (DAS). Di samping itu juga ada WS, CAT,
Wilayah Pesisir (Kawasan, Zona), kawasan hutan, dll,
• Substansi perlunya harmonisasi
Wilayah Pesisir (Kawasan, Zona), kawasan hutan, dll,
3. Perubahan tata-guna lahan akan berpengaruh besar terhadap
SDA baik secara kuantitas maupun kualitas. Air yang terlalu
banyak menimbulkan bencana banjir dan longsor, sedangkan air
yang terlalu sedikit menimbulkan bencana kekeringan.
4. Tiap tata guna lahan membutuhkan air namun juga
memberikan dampak keberadaan air di tata guna yang lain.
Uraian
6. Recovery kerusakan tata guna lahan dan tata air yang
terjadi umumnya akan sulit mengembalikan sampai sama
seperti semula.
7. Tiap kehidupan dan semua sektor sosial, budaya, ekonomi
serta lingkungan bergantung namun juga sekaligus
memberi dampak ke air.
8. Kita tinggal dalam ruang dan dengan siklus hidrologi artinya
• Substansi perlunya harmonisasi
8. Kita tinggal dalam ruang dan dengan siklus hidrologi artinya
air secara terus menerus diisi ulang, dipakai, dikembalikan
dan dipakai lagi. Oleh karena itu kita semua bergantung
satu sama lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa air
merupakan salah satu bagian sentral dan pokok dalam
kehidupan.
9. Selama kita hidup, kita akan membutuhkan air ini berarti
sumber daya air harus berkelanjutan.
Uraian
10. Dalam kaitan dengan DAS, kita ada yang tinggal di
bagian hulu dan kita juga ada yang tinggal di hilir. Oleh
karena itu kita saling bergantung dan saling
mempengaruhi.
11. Otonomi Daerah: salah satu dampak munculnya
egosentris kedaerahan, bahwa "daerah saya bisa saya
eksploitasi sesukanya". Konflik muncul akibat perbedaan
batas teknis dan batas adminstrasi.batas teknis dan batas adminstrasi.
12. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
13. Keterbatasan dana.
14. Degradasi lingkungan yang parah.
15. Lemahnya penegakkan hukum (perlu law enforcement).
16. Krisis kepercayaan dan krisis kebudayaan.
Uraian
17. Banyak penduduk tinggal di wilayah sepanjang DAS dan
banyak juga kota dengan penduduk padat berlokasi di
DAS.
18. DAS merupakan tempat atraktif untuk dihuni.
19. Perubahan tata-guna lahan akan berpengaruh besar
terhadap DAS baik secara kuantitas maupun kualitas. Air
terlalu banyak menimbulkan bencana banjir dan longsor, terlalu banyak menimbulkan bencana banjir dan longsor,
sedangkan air terlalu sedikit menimbulkan bencana
kekeringan. Demikian sebaliknya ketersediaan air akan
mempengaruhi perencanaan tata guna lahan.
Sungai Ciliwung-Jkt…
World’s most polluted
river??
Deforestasi hutan di sepanjang Sungai
Amazon, Brazil
Toxic river di Sungai Kuning, China akibat terkontaminasi limbah industri
Pasal 17 ayat (5) UUPR memuat: dalam rangka pelestarian lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit
30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
CONTOH DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG
LUAS KAWASAN
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
MELALUI PENATAAN RUANG
LUAS KAWASAN HUTANNYA KURANG
DARI 30 %
KAWASAN HUTAN DI DAS CILIWUNG
KURANG LEBIH 15 %
Penataan Ruang Penataan Ruang
Provinsi Jawa BaratProvinsi Jawa Barat
Dengan Skenario :Dengan Skenario :Dengan Skenario :Dengan Skenario :Dengan Skenario :Dengan Skenario :Dengan Skenario :Dengan Skenario :
Ditindaklanjuti
Dengan
MEMBENAHI DAN MEMBENAHI DAN
Menetapkan Tema :“MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI YANG EFISIEN, BERKELANJUTAN,
DAN BERDAYA SAING MENUJU PROVINSI
DAS sebagai Landasan Pola Pikir dalam RTRWP Jabar 2029
Matra Spasial dalam Menjalankan Visi
dan Misi RPJPD Jawa Barat 2005-
2025
MEMBENAHI DAN MEMBENAHI DAN MEMBANGUN MEMBANGUN RUANG JAWA RUANG JAWA
BARATBARAT
Peningkatan Daya
Dukung Lingkungan
Berbasis DAS
Salah Satu Salah Satu Salah Satu Salah Satu Salah Satu Salah Satu Salah Satu Salah Satu FokusFokusFokusFokusFokusFokusFokusFokus ::::::::
Menentukan Sasaran :
TERCAPAINYA RUANG UNTUK KAWASAN LINDUNG
SELUAS 45% DARI WILAYAH JAWA BARAT DAN
TERSEDIANYA RUANG UNTUK KETAHANAN
PANGAN
TERWUJUDNYA RUANG INVESTASI MELALUI
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
TERWUJUDNYA RUANG UNTUK KAWASAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM SISTEM
WILAYAH YANG TERINTEGRASI
TERLAKSANANYA PRINSIP MITIGASI BENCANA
DALAM PENATAAN RUANG
JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”
Kesimpulan• Pengelolaan DAS dalam perspektif penataan ruang
harus bertujuan pada tercapainya kondisi DAS yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, serta berlandaskan pada azas-azas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.
• Penataan ruang DAS harus bersifat multi-facet, dalam menempatkan DAS sebagai suatu sistem wilayah, sebagai fungsi lindung dan budidaya, sebagai penggalan dari wilayah-wilayah administratif, sebagai kawasan pedesaan maupun perkotaan, atau sebagai kawasan yang bernilai strategis.
• Pelaksanaan penataan ruang DAS merupakan rangkaian proses penyusunan rencana tata ruang DAS, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Substansi dan tingkat kedalaman rencana tata ruang DAS diatur secara hirarkis (RTRWN, RTRWP, RTRW Kab/kota)
• Pemangku kepentingan (stakeholder) dan
Kesimpulan
• Pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang terlibat dalam penataan ruang memiliki hak, kewajiban dan peran masing-masing, yang telah diatur dalam peraturan terkait.
• Perlu adanya harmonisasi dan integrasi antara DAS dalam konteks penataan ruang dan DAS dalam konteks pengelolaan sumber daya air
Konsep “Green EquaTourism” untuk
penataan tepian sungai Kota Pontianak
(tugas Studio Arsitektur Kota, mahasiswa
Arsitektur Untan)
Konsep Permukiman Ramah Lingkungan Kel. Benua Melayu Laut
(tesis mahasiswa Program Magister Manajemen Infrastruktur UNTAN)
