37
STRATEGI PENYELARASAN PENYUSUNAN APBDDENGAN RPJMD UNTUK MENINGKATKAN
PEMBANGUNGAN SARANA DAN PRASARANA DIKOTA BEKASI
A. KOSWARA
SEKOLAH PASCASARJANAINSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR2010
38
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DANSUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “StrategiPenyelarasan Penyusunan APBD Dengan RPJMD untuk MeningkatkanPembangunan Sarana dan Prasarana Kota Bekasi” adalah karya saya denganarahan dari Komisi Pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal ataudikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telahdisebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhirTugas Akhir ini.
Bogor, Agustus 2010
A. KOSWARANRP. H252074155
39
ABSTRACT
KOSWARA. The Alignment Strategy of APBD Planning with RPJMD to ImproveInfrastructure Development in Bekasi City. Supervised by DEDI BUDIMANHAKIM as chairman and SUTARA H KUSUMAATMADJA as a member of thesupervising committee.
Bekasi City is a part of PKN Jabodetabekpunjur region that has economicand population growth rate quite rapidly, so that the necessary support facilitiesand sufficient for the life of city residents and business growth. This is whatbecame one of RPJMD mission, Bekasi 2008-2013. The Evaluation of APBD2008 - 2010 document was conducted for program performances and policies insupport of achieving its mission. The step of budget planning is the role strategicin managing local budgets, so the evaluation in this study represents animportant effort to the budget process can result APBD documents that havebearing capacity of (relevant, efficient and effective) in achieving RPJMD target.
The research was conducted through several methods: 1) Analysis ofquality targets RPJMD program of Bekasi city from 2008 to 2013 by using theSMART criteria; 2) Analysis of the relevance, efficiency and effectivenessestimates programs and activities in APBD 2008-2010; 3) Identify some factorsthat influence the unconformity; 4) Formulating criteria and strategy alternativeswith strategy weight assessment through AHP method; 5) Final formulation thealignment strategy through program planning and recommended activities.
The result of this research has shown some disharmony in planning bothactivities and programs APBD 2008-2010 with target indicator RPJMD 2008-2013, from 18 programs in the evaluation there are 11 programs significantly lessvalue than the assessment standard. This deviation / disharmony covers: a) Thequality of RPJMD objectives are undefined so SKPD difficult to apply it; b)Determination of irrelevant program activities in APBD, so it has low value ofefficiency and effectiveness; c) Lack of designing program in RPJMD and APBDso it has no bearing capacity on attainment of policy and mission.
Some factors has identified as main causes of disharmony are: 1)Technology and the system in Implementation of Planning Projects ; 2)Endorsement for Regional Planning Officers; 3) Leadership in accelerate theachievement of targets/objectives ; 4) Human Resources (Staff planners) inSKPD; 5) Organization Structure and SKPD Planning Team; 6) Planning andBudgeting preparation.
The strategy of alignment APBD planning with RPJMD to improvefacilities and infrastructure development in Bekasi city has formulated as follows:1) Performance improvement TAPD; 2) Performance Improvement with ISOPlanning; 3) Increasing Participation in Musrenbang; 4) Communication andCommitment to Achieving Target/Goals; 5) Apparatus Training and Applicationof functional Planner Position; 6) Implementing Incentive Regulation anddisincentives; 7) Completion of the Draft Program .
The strategy of program and activity above is recommended as input forthe government of Bekasi city to arrange APBD in the future for its role ofachieving mission, objectives, targets in formed by RPJMD of Bekasi city.
40
RINGKASAN
KOSWARA. Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD UntukMeningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi. Dibimbingoleh DEDI BUDIMAN HAKIM sebagai ketua dan SUTARA HKUSUMAATMADJA sebagai anggota komisi pembimbing.
Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan PKN Jabodetabekpunjur
yang memiliki laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi cukup pesat, sehingga
perlu dukungan sarana dan prasaran kota yang memadai bagi kehidupan warga
dan pertumbuhan usahanya. Inilah yang menjadi salah satu misi RPJMD Kota
Bekasi 2008-2013. Evaluasi dokumen APBD 2008 – 2010 dilakukan untuk
penilaian kinerja program dan kebijakan dalam mendukung pencapaian misi
tersebut. Tahap penyusunan anggaran memiliki peran strategis dalam
pengelolaan anggaran daerah, sehingga evaluasi dalam penelitian ini merupakan
upaya penting agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan dokumen
APBD yang memiliki daya dukung (relevan, efisien dan efektif) dalam pencapaian
sasaran RPJMD.
Penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1) Analisis kualitas
sasaran program RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013 dengan menggunakan
kriteria SMART ; 2) Analisis relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas
program dan kegiatan dalam APBD 2008-2010; 3) Identifikasi faktor yang
mempengaruhi ketidakselarasan; 4) Perumusan kriteria dan alternatif strategi
serta penilaian bobot strategi melalui metode AHP; 5) Perumusan akhir strategi
penyelarasan melalui melalui penyusunan program dan kegiatan yang
direkomendasikan.
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa
ketidakselarasan dalam perencanaan kegiatan dan program APBD 2008-2010
dengan indikator sasaran RPJMD2008-2013, dari 18 program yang di evaluasi
terdapat 11 program yang secara nyata nilainya kurang dari standar penilaian.
Jenis deviasi / ketidak selarasan tersebut meliputi: a) Kualitas tujuan sasaran
RPJMD yang tidak dirumuskan dengan baik sehingga SKPD sulit untuk
mengaplikasikannya; b) Penetapan kegiatan program di APBD yang tidak
relevan, sehingga nilai efisiensi dan efektivitasnya rendah; c) Desain program
baik di RPJMD maupun di APBD keduanya kurang sehingga program tidak
memiliki daya dukung terhadap pencapaian kebijakan dan misi.
41
Faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab utama
ketidakselarasan meliputi: 1) Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Perencanaan; 2) Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana
Daerah; 3) Faktor Pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian Sasaran
/ Tujuan; 4) Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD; 5)
Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD; 6) Faktor Perencanaan
dan Penyusunan Anggaran.
Dari hasil perumusan strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan
RPJMD untuk meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota
Bekasi, diperoleh rumusan strategi sebagai berikut: 1) Peningkatan Kinerja
TAPD (27,00%); 2) Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan (24,70%); 3)
Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (13,80%); 4) Komunikasi dan
Komitmen Pencapaian Sasaran (11,70%); 5) Diklat Aparatur dan Penerapan
Jabatan fungsional Perencana (8,90%); 6) Penerapan Regulasi Insentif dan
Disinsentif (7,40%); 7) Penyempurnaan Rancangan Program (6,50%).
Program dan kegiatan dalam strategi diatas direkomendasikan untuk
dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun APBD
Kota Bekasi kedepan agar APBD memiliki peran optimal dalam percepatan
pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD kota Bekasi.
42
@Hak Cipta milik IPB, tahun 2010Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpamencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipanhanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisankarya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atautinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidakmerugikan kepentingan yang wajar dari IPB. Dilarangmengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhkarya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.
43
STRATEGI PENYELARASAN PENYUSUNAN APBDDENGAN RPJMD UNTUK MENINGKATKAN
PEMBANGUNGAN SARANA DAN PRASARANA DI KOTABEKASI
A. KOSWARA
Tugas AkhirSebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Profesional padaProgram Studi Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCASARJANAINSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR2010
44
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir : Dr. Ir. Ma’mun Sarma, MS. MEc
45
Judul Tugas Akhir : Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD DenganRPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Saranadan Prasarana di Kota Bekasi
Nama : A. KOSWARA
NRP : H252074155
Disetujui
Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MAEc Ir. Sutara Hendrakusumaatmadja, MScKetua Anggota
Diketahui,
Ketua Program Studi Dekan Sekolah PascasarjanaManajemen Pembangunan Daerah
Dr. Ir. Yusman Syaukat, M. Ec Prof.Dr.Ir. Khairil A. Notodiputro,MS
Tanggal Ujian : Tanggal Lulus:
46
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Garut tanggal 5 April 1968 dari ayah H. Mumu Hanafi
dan ibu Hj. Nurjani. Penulis merupakan putra keempat dari empat bersaudara.
Tahun 1987 penulis lulus dari SMA Negeri Leles Garut dan pada tahun
yang sama lulus seleksi masuk Institut Teknologi Bandung. Penulis kuliah pada
jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, menyelesaikan
studi pada tahun 1992 dan diwisuda pada tahun 1993.
Saat ini penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kota Bekasi sejak tahun 1999, sebelumnya penulis pernah bekerja 2 tahun pada
Pemerintah Kabupaten Garut. Setelah diwisuda penulis pernah bekerja pada
beberapa perusahaan swasta di Jakarta dan pada tahun 1997 memulai karir
kerja sebagai PNS. Selama karir dalam pegawai negeri, penulis telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun teknis yang diselenggarakan
oleh Pemerintah maupun oleh Lembaga non Pemerintah.
47
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat
dan karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Adapun judul tesis
yang penulis susun adalah Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan
RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota
Bekasi.
Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim,
MAEc sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak Ir. Sutara H
Kusumaatmadja, MSc sebagai anggota komisi pembimbing yang berkenan
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga tesis ini berhasil
diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Bapak Dr. Ir.
Yusman Syaukat, M.Ec, dan Dr. Ir. Lukman M Baga, M.Ec sebagai pengelola
Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah yang telah memberikan
semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Juga penulis ucapkan
terima kasih kepada para Narasumber sebagai bagian penting dari kajian ini
yang telah membantu memberikan penilaian terhadap instrumen penelitian yang
penulis sampaikan.. Serta kepada Ibu M Mintarsih sebagai istri tercinta,
Muhamad Faqih Koswara dan Shifa Nurrainy Koswara sebagai anak-anak
tersayang yang telah mendukung dengan penuh pengertian dan kesabaran,
penulis ucapkan terima kasih dan kepada berbagai pihak yang tidak dapat
disebutkan satu per satu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Agustus 2010
Koswara
48
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang............................................................................ 1
1.2 Perumusan masalah................................................................... 3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................... 9
2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah ................................................. 10
2.1.1 Peran Anggaran Publik..................................................... 10
2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah......................................... 11
2.1.3 Perencanaan Anggaran.................................................... 12
2.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah ..................................... 13
2.2.1 Penilaian Kinerja ............................................................. 13
2.2.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan ......................................... 18
2.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi KinerjaPengelolaan Anggaran.................................................... 19
2.3 Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ................. 21
2.3.1 Lingkup dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah.......... 21
2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.................... 22
2.3.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah....... 23
2.3.4 Perencanaan dan Penyusunan APBD.............................. 24
2.4 Perumusan Program................................................................... 29
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu.................................................... 35
3 METODOLOGI
3.1 Kerangka Pemikiran.................................................................... 37
3.2 Lokasi dan Waktu Kajian............................................................. 41
3.3 Metodologi Penelitian................................................................. 43
3.4 Metode Perumusan Strategi dan Program Kerja........................ 54
49
4 KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Wilayah.......................................................... 58
4.2 Kependudukan............................................................................ 61
4.3 PDRB.......................................................................................... 61
4.4 Keuangan Daerah....................................................................... 64
4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Perkotaan.................................. 68
4.6 Pemerintahan Umum.................................................................. 73
5 HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Pengukuran Relevansi, Efesiensi dan Efektifitas ProgramAPBD Terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD..................... 75
5.1.1 Penilaian Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran….......... 75
5.1.2 Penilaian Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektifitas
APBD terhadap RPJMD.................................................... 78
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselarasan ProgramAPBD dengan Pencapaian Sasaran RPJMD........................ 88
5.2.1 Faktor Sumber Daya Manusia (Tenaga Perencana) diSKPD................................................................................ 88
5.2.2 Faktor Struktur Organisasi dan Tim PerencanaanSKPD................................................................................ 89
5.2.3 Faktor Teknologi dan Sistem dalam PelaksanaanPekerjaan Perencanaan................................................... 90
5.2.4 Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana danFaktor Pimpinan............................................................... 92
5.2.5 Faktor Perencanaan dan PenyusunanAnggaran......................................................................... 93
5.3 Perumusan Strategi Penyelarasan Penyusunan APBDdengan RPJMD untuk Meningkatkan PembangunganSarana dan Prasarana di Kota Bekasi.................................. 95
5.3.1 Pemetaan Permasalahan ............................................... 95
5.3.2 Pemilihan Strategi Prioritas.............................................. 97
6RANCANGAN PROGRAM PENYELARASAN APBD DENGANRPJMD
6.1 Program Peningkatan Kinerja TAPD.......................................... 107
6.2 Program Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan.......... 113
6.3 Program Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang................ 119
6.4 Program Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran........122
50
6.5 Program Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan FungsionalPerencana.................................................................................. 127
6.6 Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif............... 129
6.7 Program Penyempurnaan Rancangan Program yang adadalam APBD dan RPJMD........................................................... 132
7 KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan ................................................................................ 134
7.1.1 Relevansi, Efesiensi dan Efektifitas Program APBDTerhadap Pencapaian Sasaran RPJMD 2008-2013......... 134
7.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KeselarasanProgram APBD dengan Pencapaian Sasaran RPJMD..... 138
7.1.3 Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD denganRPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Saranadan Prasarana di Kota Bekasi.......................................... 140
7.2 Saran.......................................................................................... 141
DAFTAR PUSTAKA 144
LAMPIRAN 145
DAFTAR TABEL
Halam
1 Misi RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013...............................................
2 Contoh Matriks untuk Perbandingan Berpasangan...........................
3 Skala Banding Secara Berpasangan ................................................
4 Mensintesis Pertimbangan................................................................
5 Matriks yang Dinormalisasi ..............................................................
6 Contoh Mensintesis Pertimbangan....................................................
7 Matriks yang Dinormalisasi, Jumlah Baris dan PrioritasMenyeluruh.........................................................................................
8 Menjumlahkan Entri............................................................................
9 Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Sarana danPrasarana Perkotaan.........................................................................
10 Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Perhubungandan Transportasi................................................................................
11 Jenis dan Sumber Data......................................................................
12 Format Penilaian Indikator Tujuan.....................................................
13 Interpretasi Penilaian Tujuan Perkomponen SMART ……………….
14 Interpretasi Penilaian Akhir Tujuan....................................................
15 Format Penilaian Relevansi, Effisiensi dan Perkiraan Efektivitas......
16 Interpretasi Penilaian Relevansi, Effesiensi dan PerkiraanEfektivitas APBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD
2008–2013.........................................................................................
17 Format Wawancara............................................................................
18 Kualifikasi Narasumber ......................................................................
19 Kaitan Antara Tujuan, Data dan Metode Analisis...............................
20 Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2005....................................
21 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar HargaKonstan tahun 2000 Periode 2005 – 2008 (Juta Rupiah).................
22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar HargaBerlaku Periode 2005 – 2008 (Juta Rupiah)...................................
23 Realisasi dan Komposisi Pendapatan Kota Bekasi TA 2003 – 2008(Juta Rupiah).......................................................................................
24 Realisasi Belanja Daerah TA 2007 – 2010 (Juta Rupiah)...................
25 Pembiayaan Misi RPJMD Kota Bekasi dalam APBD Tahun
2008– 2010........................................................................................
26 Panjang Jalan di Kota Bekasi Berdasarkan Status dan Fungsi
51
an
3
32
32
33
33
34
34
35
39
40
43
45
46
46
49
53
51
52
53
60
63
63
64
65
66
52
tahun 2008......................................................................................... 68
27 Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2008............................................. 69
28 VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) Pada Ruas Jalan UtamaKota Bekasi......................................................................................... 69
29 Banyaknya Kebakaran 2008.............................................................. 72
30 Jumlah Sarana Penerangan Jalan Umum Menurut Jenis LampuTahun 2008......................................................................................... 72
31 Banyaknya Taman dan RTH Publik Kota Bekasi 2008...................... 73
32 Tonase dan Volume Sampah ke TPA Sampah Sumur Batu KotaBekasi Tahun 2008............................................................................. 73
33 Penilaian Tujuan (Sasaran dan Indikator Sasaran) dari Programpada Kebijakan 1…………………………………………………………. 75
34 Penilaian Tujuan (Sasaran dan Indikator Sasaran) dari Programpada Kebijakan 2…………………………………………………………. 77
35 Hasil Akhir Penilaian REE (Relevasi, Efisiensi dan PerkiraanEfektivitas) Seluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2010 pada Kebijakan Pengembangan Sarana dan PrasaranaPerkotaan………………………………………………………………….. 78
36 Hasil Akhir Penilaian Relevasi, Effesiensi dan Perkiraan EfektivitasSeluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2009 yang adadalam Kebijakan Pengembangan Perhubungan danTransportasi……………………………………………………………….. 83
37 Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Pembangunan Jalan diKota Bekasi……………………………………………………………….. 84
38 Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Rehabilitasi Jalan di KotaBekasi……………………………………………………………………… 88
39 Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor SDM……………………………… 89
40 Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan TimPerencana SKPD…………………………………………………………. 90
41 Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem dalamPelaksanaan Pekerjaan Perencanaan…………………………………. 91
42 Penilaian Akhir Faktor Dukungan Kepada Aparatur dan FaktorPimpinan…………………………………………………………………… 92
43 Penilai Akhir Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran…….. 94
44 Rata-Rata Geometrik dan Bobot Kriteria………………………………. 98
45 Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi TerhadapKriteria Sistem / Mekanisme…………………………………………….. 100
46 Urutan Prioritas Alternatif Strategi Berdasarkan Kriteria Sistem /Mekanisme………………………………………………………………… 100
47 Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi TerhadapKriteria Pimpinan…………………………………………………………. 102
53
48 Urutan Prioritas Alternatif Strategi Berdasarkan KriteriaPimpinan………………………………………………………………….. 102
49 Perhitungan Bobot Akhir Alternatif startegi terhadap KriteriaSDM……………………………………………………………………….. 103
50 Urutan Prioritas Alternatis Strategi Berdasarkan Kriteria SumberDaya manusia (SDM)……………………………………………………. 103
51 Mekanisme Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan TAPD……………… 109
52 Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sarana PrasaranaKesekretariatan TAPD…………………………………………………... 109
53 Mekanisme Kegiatan Outbond TAPD………………………………….. 110
54 Mekanisme Kegiatan Diklat Kompetensi TAPD………………………. 111
55 Mekanisme Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen(SIM) Perencanaan dan Penganggaran………………………………. 112
56 Mekanisme Kegiatan Penetapan Kebijakan Mutu (ISO ManajemenPerencanaan)…………………………………………………………….. 114
57 Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan StrukturOrganisasi Unit Perencanaan di SKPD…..……………………………. 115
58 Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sumber Daya dan KomitmenPimpinan untuk kelangsungan Manajemen Mutu……………………. 116
59 Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Mutu (ISOPerencanaan)…………………………………………………………….. 117
60 Mekanisme Kegiatan Monitoring Evaluasi……………………………. 118
61 Mekanisme Kegiatan Fasilitator Musrenbang………………………… 121
62 Mekanisme Kegiatan Pendampingan Musrenbang…………………. 122
63 Mekanisme Kegiatan Rapat Periodik Bidang Perencanaan SKPDdan Antar SKPD………………………………………………………….. 124
64 Mekanisme Kegiatan Sistem Komunikasi Perencanaan……………. 125
65 Mekanisme Kegiatan Penetapan Prosedur Persetujuan DokumenPerencanaan……………………………………………………………… 126
66 Mekanisme Kegiatan Diklat untuk Pimpinan SKPD dan PimpinanDaerah……………………………………………………………………… 126
67 Mekanisme Kegiatan Penetapan Peraturan Walikota / PerdaJabatan Fungsional Perencana…………………………………………. 128
68 Mekanisme Kegiatan Penetapan Diklat Perencanaan……………….. 129
69 Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan Aturan Insentifdan Disinsentif Bidang Perencanaan…………………………………... 131
70 Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Regulasi Insentif danDisinsentif………………………………………………………………….. 131
71 Mekanisme Kegiatan-Kegiatan Penyempurnaan RancanganProgram yang ada dalam APBD maupun RPJMD……………………. 133
72 Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian pada 134
54
Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan………
73 Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian padaKebijakan Kebijakan Pengembangan Perhubungan danTransportasi……………………………………………………………….. 136
74 Faktor Penyebab Ketidakselarasan APBD Kota Bekasi 2008-2010terhadap RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013…………………………… 139
75 Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untukMeningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di KotaBekasi……………………………………………………………………… 140
76 Rekomendasi Kegiatan dalam Kerangka Regulasi PenyelarasanPenyusunan APBD Terhadap RPJMD…………………………………. 141
77 Rekomendasi Kegiatan dalam Kerangka Investasi untukPenyelarasan Penyusunan APBD Terhadap RPJMD………………... 143
DAFTAR GAMBAR
Halam
1 Komposisi Belanja pada APBD 2008 – 2010 per Misi……………...
2 Trend Kenaikan Anggaran Belanja untuk 7 MisiPembangunan…………………………………………………………..
3 Proses Penyusunan APBD………………….…………………………
4 Siklus Perencanaan dan Pengendalian….………………………….. 1
5 Model Input - Output Pengukuran Kinerja...............................……. 1
6 Pengaruh Kinerja Individu dan Kelompok Terhadap KinerjaOrganisasi………………………………………………………………. 2
7 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah……………… 2
8 Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang……………………………… 2
9 Alur Perencanaan dan Penganggaran………………………………. 2
10 Struktur dan Hierarki AHP…………………………………………….. 3
11 Kerangka Berpikir………………………………………………………. 4
12 Mekanisme Perumusan Stategi dan Program………………………. 5
13 Struktur Hirarki Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD denganRPJMD Kota Bekasi…………………………………………………… 5
14 Peta Pembagian Wilayah Administratrif Kota Bekasi……………… 5
15 Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan……………………. 6
16 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 2003-2007……………. 6
17 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar HargaKonstan (2000=100) dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun2008……………………………………………………………………… 6
18 Pembiayaan Misi ke-3 melalui APBD Kota Bekasi Tahun 2008-2010……………………………………………………………………… 6
19 Anggaran Belanja pada Kebijakan (1) Pengembangan Saranadan Prasarana Perkotaan ..…………………………………………… 6
20 Anggaran Belanja pada Kebijakan (2) PengembanganPerhubungan dan Transportasi .……………………………………... 6
21 Organisasi Pemerintahan ..…………………………………………… 7
22 Hirarki Bobot Akhir Alternatif Strategi Terhadap Kriteria…………… 10
55
an
4
5
7
2
5
0
3
6
7
1
2
4
5
9
0
1
2
7
7
8
4
4
DAFTAR LAMPIRAN
Halam
1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program KebijakanPengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan....................
2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program KebijakanPengembangan Perhubungan dan Transportasi........................
3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program
(Rerata Seluruh Informan)...........................................................
4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan EfektifitasKebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan...
5 Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Efisiensi dan PerkiraanEfektifitas per-Responden Terhadap Program DalamKebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan...
6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan EfektifitasKebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi.......
7 Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Efisiensi dan PerkiraanEfektifitas per-Responden Terhadap Program DalamKebijakan Pengembangan Pengembangan Perhubungan danTransportasi................................................................................
8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan Efektifitas
9 Rekapitulasi Hasil Wawancara Mendalam Tiap Responden.......
10 Penilaian Faktor Sumber Daya Manusia (Tenaga Perencana)di SKPD Tiap Responden...........................................................
11 Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan Tim PerencanaanSKPD oleh Tiap Responden.......................................................
12 Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem Dalam PelaksanaanPekerjaan Perencanaan oleh Tiap Responden..........................
13 Penilaian Faktor Dukungan Kepada Aparatur PerencanaDaerah oleh Tiap Responden.....................................................
14 Penilaian Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaranoleh Tiap Responden..................................................................
15 Rekapitulasi Hasil Wawancara Mendalam
(Rerata Seluruh Informan)...........................................................
16 Penilaian Bobot AHP – Kriteria Tiap Responden.......................
17 Perhitungan Bobot Alternatif Strategi..........................................
18 Perhitungan Bobot Alternatif Terhadap Kriteria-1 (Sistem /Mekanisme).................................................................................
19 Perhitungan (Bobot) Alternatif Terhadap Kriteria-2 (Pimpinan)..
20 Perhitungan (Bobot) Alternatif Terhadap Kriteria-3 (SDM).........
21 Hirarki Bobot Alternatif Strategi Terhadap Masing-masing
56
an
146
150
154
155
159
160
164
165
166
169
169
169
170
170
171
172
173
175
175
177
179
57
Kriteria.......................................................................................
22 Performance Alternatif Strategi Terhadap Kriteria dan Tujuan... 180
23 Bobot Akhir Alternatif Strategi Terhadap Tujuan....................... 181
24 Jadwal dan Pembiayaan Program Penyelarasan APBDdengan RPJMD untuk Meningkatkan Sarana dan PrasaranaKota Bekasi................................................................................ 182
58
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hatiadalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggarandaerah adalah rencana kerja daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satuperiode tertentu (satu tahun). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahmerupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karenamenduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitaspemerintah daerah (PP Nomor 58 / 2005).
Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana untuk mencapaitujuan pembangunan, dalam pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan,kemudian tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawabandan pengawasan keuangan daerah. Sebagai awal dari sistem pengelolaankeuangan daerah, tahap perencanaan memiliki peranan penting dalammenentukan arah tahap selanjutnya, kegagalan pada tahap ini akan berdampakpada keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuanpembangunan daerah (Mardiasmo 2002).
Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi danprogram Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPDdan RTRW Kota Bekasi. Dalam operasionalisasi tahunan RPJMD kemudiandijabarkan dalam RKPD yang kemudian menjadi dasar penyusunan APBD.
Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan menyelaraskan ekonomimakro dengan sumber daya yang tersedia secara tepat sesuai kebijakanpemerintah. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan halpenting karena fungsi anggaran yaitu: (1) memberikan arah kebijakanperekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber dayayang dimiliki masyarakat; (2) upaya mencapai keseimbangan ekonomi makrodalam perekonomian; (3) pengendali untuk mengurangi ketimpangan dankesenjangan dalam berbagai hal (Nurlan 2006).
Peranan pemerintah dalam proses penyusunan APBD adalah untuk menjamintercapainya efesiensi penggunaan sumber ekonomi yang tidak dapat dicapaimelalui mekasime pasar bebas (Mangkoesoebroto 1993).
Upaya peningkatan kualitas perencanaan APBD, masih merupakan agendastrategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, Failing toplan is planning to fail, kegagalan dalam membuat rencana berartimerencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan APBD samadengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut untuk mewujudkankewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya (Manik2008).
Dalam proses pembangunan diperlukan evaluasi kinerja pembangunan daerahuntuk memastikan apakah realisasi kegiatan-kegiatan pembangunan yangdilakukan pemerintah daerah telah dapat mencapai target-target indikator sesuaidengan yang pedoman yang ditetapkan. Evaluasi ini juga diharapkan dapatmewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan danpenganggaran. Evaluasi kinerja pembangunan daerah dibutuhkan dalam upaya
59
melaksanakan pembangunan sesuai dengan kerangka visi, misi, tujuan, dansasaran yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).
Pemerintah Kota Bekasi telah berupaya untuk melakukan perbaikanperencanaan dan penyusunan APBD melalui beberapa kebijakan daerah,kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1) Dari hasil kajian tentang evaluasi penataan organisasi PP Nomor 41 Tahun
2007, diperoleh gambaran bahwa kapasitas dan kewenangan
kelembagaan yang ada belum optimal dalam menjawab permasalahan
kota, sehingga ada sektor pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD
belum dapat direalisasikan secara baik.
2) Proses perencanaan APBD sesuai ketentuan UU 24 / 2005 seharusnya
menjadi sarana untuk menyelaraskan setiap tahap perencanaan
anggaran daerah agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan daerah.
Namun dari hasil evaluasi Renstrada Kota Bekasi 2003-2008 disampaikan
bahwa APBD secara substansi belum menjangkau kecamatan/kelurahan
dan masyarakat, sehingga dalam proses musrenbang masih didominasi
usulan kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan visi daerah. Dari
hasil evaluasi tahun 2007, diperoleh gambaran bahwa pencapaian dari 21
sasaran yang ada dalam Renstrada 2003-2008 terdapat 5 sasaran yang
secara nyata tidak tercapai dan 16 sasaran diperkirakan dapat tercapai
pada akhir periode Renstrada.
3) Permasalahan lain dalam manajemen anggaran adalah kurangnya
koordinasi antara unit-unit kerja pada pemerintah, sehingga mengakibatkan
lambatnya pengambilan keputusan bahkan terjadinya deviasi kebijakan-
kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Pembangunan sarana dan prasarana kota yang merupakan kebijakan
pembangunan yang tercantum dalam Misi 3, merupakan sektor yang
mendapat pembiayaan kedua terbesar selama 3 tahun pelaksanaan
RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Sektor ini memiliki fungsi penting dalam
meningkatkan dan mendorong aktivitas ekonomi dan sosial warga Kota
Bekasi. Tingginya tingkat kepentingan dari berbagai stake holder pada
sektor ini sering kali mendominasi dan mengalahkan dokumen
perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Dari pertimbangan dan kondisi seperti tersebut, perlu dilakukan sebuah kajian“Bagaimana strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untukmeningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi ?”
60
1.2 Perumusan Masalah
Dalam Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2008-2013, telah ditetapkan 7 Misi daerahsebagai berikut:
Tabel 1. Misi RPJMD Kota Bekasi 2008 - 2013
MISI RPJMD KOTA BEKASI 2008 - 2013
1 Mengembangkan kehidupan sosial warga melalui penataan sistem layananpendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya
2 Mengembangkan kehidupan ekonomi warga melalui pengembanganwirausaha yang produktif dan komoditi unggulan daerah
3 Membangun sarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan wargadan pertumbuhan usaha.
4 Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik yang dilandasi prinsip goodgovernance.
5 Mengembangkan dan mengelola implementasi sistem perencanaan tata kotadan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi secara optimal untukmenjamin keserasian pengembangan wilayah, daya dukung lingkungan danantisipasi efek perubahan iklim global.
6 Mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidupberagama
7 Mengelola dinamika kehidupan perkotaan melalui penguatan ketahanansosial, budaya, dan keamanan, daya tarik investasi, dan kerjasama antardaerah/wilayah.
Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, dalam APBD Kota Bekasi telahdialokasikan sejumlah biaya pembangunan yang terdiri dari berbagai programdan kegiatan, Komposisi biaya untuk masing masing misi dan perkembangannyadari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, adalah sbb:
61
Gambar 1. Komposisi Belanja pada APBD 2008-2010 per Misi
Dalam 3 tahun terakhir misi 1 mendapat alokasi rata-rata sebesar 40,88% darijumlah anggaran pembangunan di Kota Bekasi, diikuti misi 3 rata-rata sebesar33,29%, selanjutnya misi 4 rata rata sebesar 18,3% dan misi lainnya mendapatalokasi dibawah 5%.
Dari penjelasan ini terlihat bahwa Misi 3 memiliki peran penting dalam strukturAnggaran Belanja, walaupun yang menjadi Visi Kota Bekasi adalah Cerdas,Sehat dan Ihsan, namun karena kepentingan sarana dan prasarana kota adalahpendukung utama aktivitas warga kota maka misi ini tetap menjadi fokusstrategis pembangunan.
Dari data diatas dapat terlihat bahwa terjadi trend kenaikan anggaran yang cukupbesar untuk Misi 1, Misi 3 dan Misi 4. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakanpembangunan difokuskan pada pencapaian tiga misi tersebut, seperti disajikanpada gambar sebagai berikut:
Gambar 2. Trend Kenaikan Anggaran Belanja untuk 7 Misi Pembangunan
Proporsi kenaikan Anggaran Belanja untuk Misi ke 3 apabila dibandingkandengan kenaikan APBD menunjukan penurunan pada tahun 2010, dimanaanggaran belanja pembangunan pada tahun 2010 naik sebesar 48% tetapianggaran Misi 3 kenaikannya hanya 19,2%. Kenaikan anggaran yang cukupbesar terlihat pada Misi 4 yang naik sebesar 99,4%, penambahan ini sebagaiakibat beberapa kebijakan penataan dan pengembangan organisasipemerintahan yang memerlukan pembiayaan besar.
Kondisi diatas memberikan gambaran bahwa kebijakan anggaran tahunansangat dipengaruhi kebijakan pemerintah daerah yang lainnya, terlihat bahwaterjadi inkonsistensi antara kebijakan tahunan dengan kebijakan RPJMD yangmenekankan pada pencapaian Visi dengan prioritas Misi 1 dan Misi 3.
Dokumen APBD sebagai dokumen akhir dari proses perencanaan danpenganggaran pembangunan tahunan, merupakan dokumen operasionalisasidari RPJMD. Terdapatnya isu strategis, kebijakan tahunan dan berbagaikepentingan stakeholder seringkali berpengaruh kuat terhadap prioritas dan arahpencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMD, hal ini sangatberpengaruh pada daya dukung (relevan, efesien dan efektif) APBD terhadap
62
pencapaian sasaran RPJMD. Berdasarkan permasalahan tersebut makapertanyaan pertama dalam kajian ini adalah
“Bagaimana relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD terhadappencapaian sasaran RPJMD dalam Misi 3 (Pembangunan Sarana danPrasarana Kota)”.
Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA)sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana dalampenyusunannya harus berpedoman kepada RPJMD. Berdasarkan KUA yangtelah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRDmembahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikanacuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerjadan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) untuk dibahas dalam pembicaraanpendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabatpengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD (PP 58 / 2005).
Pengaturan proses penyusunan APBD seperti diuraikan diatas, secaradiagramatik dijelaskan pada Gambar 3. Pada diagram tersebut terlihat bahwaproses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak dengan beragamkepentingan, mulai dari baik SKPD, Pimpinan Daerah, dan DPRD. Permasalahanyang sering kali timbul adalah kurangnya keterpaduan, konsistensi dansinkronisasi perencanaan tidak hanya antara aspek perencanaan (RPJMD /Renstrada / RKPD) dengan penganggaran, tetapi juga antar SKPD. Hal iniperlu diperhatikan karena target capaian outcome Program atau Visi daerahdapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD. Hal lain yangterjadi dalam proses perencanaan adalah kurang adanya Relevansi Program /Kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi (Manik 2008).
63
Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2005
Gambar 3. Proses Penyusunan APBD
Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian yang kedua adalah“Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi keselarasan program APBDdengan pencapaian sasaran RPJMD pada Misi 3 (Pembangunan Sarana danPrasarana Kota)”.
Perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD harus merupakankesatuan proses yang mensinkronkan dan integrasikan antara dokumenperencanaan jangka menengah (RPJMD), rencana kerja tahunan (RKPD) dandokumen pelaksanaan anggaran (APBD), hal ini menjadi penting karena adatuntutan hukum bagi penyimpangan kebijakana, program dan kegiatan sesuaipasal 34 UU Nomor 17 Tahun 2004.
Sebagai sebuah proses perumusan kebijakan utama daerah, prosesperencanaan APBD dihadapkan pada isu utama sebagai berikut: 1) KualitasKebijakan, hal ini terkait dengan proses, substansi, dan konteks atau suasanapada saat perumusan; 2) Efektivitas Kebijakan, yaitu kemampuan kebijakantersebut dalam menghasilkan Output, Outcome dan Benefit; 3) KapasitasKebijakan, bagaimana kemampuan birokrasi dalam melaksanakan kebijakanyang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan dan mencapai visi daerah;4)Keabsahan Kebijakan, hal ini terkait dengan akuntabilitas dan transparansitidak boleh ada manipulasi kebijakan publik untuk kepentingan pribadi, golongandan jabatan (Suhermanto 2006).
Tantangan perencanaan kedepan meliputi :
64
1. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dimana kebijakan
desentralisasi fiskal lebih ditekankan pada aspek pengeluaran karena
aspek pendapatan masih terbatas dan lebih banyak menjadi kebijakan
pusat, untuk itu daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber
pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan peranan investasi
swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu
utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (enginee of growth). Dari
sisi eksternal , daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-
sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
serta menimbulkan multiplier effect yang besar (Mardiasmo 2002).
2. Dalam kerangka otonomi daerah, perencanaan dilaksanakan secara
independen, integral, efektif dan effesien serta legitimate. Prosesnya
dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor, lintas daerah, lintas lembaga
dan lintas sumber pembiayaan. Tiap tahapan perencanaan harus dilakukan
terpadu sejak dari penyusunan kebijakan, perumusan program,
penyusunan pembiayaan, monitoring dan evaluasi (Suhermanto 2006).
Perencanaan APBD adalah tahap pertama dari siklus pengelolaananggaran, proses ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaanpengelolaan anggaran selanjutnya. Upaya penyelarasan kebijakan yang adadalam tahap perencanaan sampai tahap penganggaran menjadi strategis, makapertanyaan kajian yang ketiga adalah
“Bagaimana rumusan Strategi Penyelarasan Penyusunan APBDdengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasaranadi Kota Bekasi”
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tantangan kedepandari proses perencanaan, maka tujuan utama dari kajian ini adalah merumuskanstrategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untukmeningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi. Untukmenjawab tujuan utama tersebut maka tujuan spesifik dari kajian ini adalah:
1. Mengidentifikasi relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD
terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2008 – 2013 khusunya dalam
Misi 3 (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota).
2. Mengidentifikasi Faktor faktor yang mempengaruhi keselarasan
program APBD dengan pencapaian sasaran RPJMD pada Misi 3
(Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota).
65
Manfaat
Laporan kajian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi PemerintahKota Bekasi dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja pengelolaan anggaransehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembanganpembangunan infrastruktur Kota Bekasi. Selain itu laporan kajian ini juga dapatmenjadi masukan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasidalam merumuskan kebijakan kebijakan yang tepat dalam APBD Kota Bekasimelalui program yang konsisten, selaras dan bersinergi dengan pelakupembangunan lainnya sehingga terwujud peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Laporan kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bagipengembangan kajian lebih lanjut.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah
2.1.1 Peran Anggaran Publik
Mardiasmo (2002) menyampaikan bahwa anggaran publik (APBN/APBD)
memiliki fungsi penting sebagai berikut:
a) Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool), yaitu untuk
merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa
biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja
pemerintah tersebut.
b) Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool), untuk memonitor
kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program dan kegiatan
pemerintah.
c) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool), Melalui anggaran
publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga
dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat
digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan
kegiatan ekonomi masyrakat sehingga mempercepat pertumbuhan
ekonomi.
d) Anggaran sebagai alat politik (Political Tool), sebagai bentuk komitmen
eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk
kepentingan tertentu.
e) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and
Communication Tool), antar bagian dalam pemerintahan, agar dapat
66
mendeteksi terjadinya inkosistensi suatu unit kerja dalam pencapaian
tujuan organisasi.
f) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool),
Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan
efesiensi pelaksanaan anggaran.
g) Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool), untuk memotivasi
manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efesien
dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
h) Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang
publik (Public Sphere), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran
harus melibatkan seluas mungkin masyarakat melalui proses penjaringan
aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum
anggaran.
2.1.2 Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Aspek pokok yang harus dipahami dalam manajemen keuangan daerah
adalah struktur keuangan daerah, yang dapat dirangkum kedalam dua kelompok
garis besar yaitu dari sisi penerimaan dan sisi pendapatan.
a) Manajemen Penerimaan Daerah, beberapa prinsip dalam manajemen
penerimaan daerah (Mardiasmo 2002) meliputi:
1. Menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan
tercatat kedalam sistem akuntansi daerah.
2. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan
bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mebayar pajak.
3. dan meningkatkan prosedur pengendalian agar terpenuhi prinsip
stewardship dan accountability
4. menghitung potensi PAD riil yang dimiliki daerah secara sistematis
dan rasional
Kondisi pendapatan / penerimaan daerah menggambarkan bagaimana
kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi. Dari analisis
rasio yang membandingkan antara pendapatan daerah dengan beberapa
elemen dari struktur APBD maupun dengan PDRB maka akan diperoleh
gambaran tentang kondisi fiskal daerah. Dalam era otonomi saat ini, setiap
daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui
optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.
67
b) Manajemen Pengeluaran Daerah, paradigma baru dalam penyusunan
anggaran belanja adalah Performace budget yaitu sistem penyusunan
dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian
hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik (Mardiasmo 2002).
Kelemahan utama dalam manajemen pengeluaran rutin adalah tidak
adanya ukuran kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemda dalam
proses perencanaan, ratifikasi, implentasi dan evaluasi pengeluaran rutin
daerah. Hal ini berdampak pada kecenderungan kurangnya perhatian para
decision maker anggaran daerah terhadap konsep nilai uang (value for
money).
2.1.3 Perencanaan Anggaran
Penganggaran merupakan salah satu tahap yang ada dalam siklus
manajemen, siklus ini dimulai dengan tahapan perencanaan tujuan dasar dan
sasaran (RPJP Daerah dan RPJM Daerah). Tahapan siklus tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut (Mardiasmo 2002) :
Gambar 4. Siklus Perencanaan dan Pengendalian
Penjelasan dari setiap tahapan yang ada dalam siklus manajemen
tersebut adalah:
1) Perencanaan Tujuan Dasar dan Sasaran, tujuan dasar dibuat dalam
rumusan yang luas dan jangka panjang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan
sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarah pada
bidang-bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat, misalnya
Revisi/modifikasiTujuan Dasar &
Sasaran
Revisi PerencanaanOperasional
Revisi Anggaran
Aksi
PerencanaanTujuan Dasar dan
Sasaran
PerencanaanOperasional
Penganggaran
Pengendalian danpengukuran
Pelaparan, analisisdan umpan balik
68
kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Tujuan dasar
harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai perencanaan strategik untuk
pedoman menyusun perencanaan yang bersifat teknis (perencanaan
operasional).
2) Perencanaan Operasional, merupakan penjabaran operasional dari
tujuan dasar dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategik,
umumnya berupa program dan kegiatan berikut target kinerja yang akan
dicapai. Perencanaan operasional dirumuskan dalam perspektif jangka
pendek selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran satuan
uang pada tahap penganggaran.
3) Penganggaran, merupakan tahapan aktivitas penting dalam siklus
perencanaan dan pengendalaian. Penganggaran adalah proses untuk
mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk
satuan uang yang merupakan refleksi dari suatu aktivitas dan target kinerja
yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu. Tahap ini menjadi
sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi
pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah
ditetapkan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk
memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
4) Pengendalaian dan Pengukuran, dilakukan dengan cara membandingkan
antara anggaran dengan realisasinya.
5) Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik, penyusunan laporan memuat
jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan realisasinya, serta
selisih atau perbedaan antara yang direncanakan dengan yang
direalisasikan. Selisih tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui
alasan ataupun penyebab terjadinya. Hasil analisis menjadi dasar untuk
feed back tahapan tahapan aktivitas sebelumnya, yang meliputi: revisi
perencanaan operasional, revisi anggaran dan/atau aksi. Umpan bailk juga
berupa revisi atau modifikasi terhadap tujuan dasar dan sasaran.
2.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
2.2.1 Penilaian Kinerja
Dadang Solihin (2007) menyampaikan bahwa pengertian Indikator Kinerja
adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif
69
yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
disepakati dan ditetapkan
Kegunaan / manfaat indikator kinerja adalah sebagai dasar penilaian
kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going),
maupun setelahnya (ex-post). Jenis-jenis Indikator Kinerja dapat dikelompokan
sesuai proses pengelolaan anggaran (Solihin 2007) yang meliputi:
a) Indikator masukan (inputs), menggambarkan segala sesuatu yang
dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam sumber daya
manusia maupun yang berupa teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan
kegiatandapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
b) Indikator proses (process), menggambarkan upaya yang dilakukan di
dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya
dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders termasuk penerima manfaat
(beneficiaries); serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya,
termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar organisasi.
c) Indikator keluaran (outputs), Indikator yang diharapkan langsung dicapai
dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.
d) Indikator hasil (outcomes), menunjukkan telah dicapainya maksud dan
tujuan dari kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka
menengah.
e) Indikator manfaat (benefits), Indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
f) Indikator dampak (impacts), menunjukkan pengaruh, baik positif maupun
negatif, yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan / program /
kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan.
Persyaratan Indikator Kinerja disebut baik apabila memenuhi kriteria
SMART (Spesific, Measureable, Acceptable, Realistic, Timely) (Solihin 2007):
1) Specific (spesifik dan jelas) Indikator kinerja yang disusun harus jelas,
tepat dan sesaui kebutuhan agar tidak ada kemungkinan kesalahan
interpretasi.
2) Measureable (dapat diukur secara objektif)ƒ Indikator kinerja yang
disusun harus menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya,
menunjukan tempat dan cara untuk pencapaian indikator sesaui data dasar
yang jelas.
70
3) Acceptable (dapat diterima), Indikator kinerja yang ditetapkan maknanya
harus dipahami dan diterima oleh stakeholder pelaksana karena dinilai
bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan.
4) Realistic (realistis), Indikator kinerja harus dapat dilaksanakan sesuai
dengan kemampuan dan ruang lingkup kewenangan stakeholder
pelaksana.
5) Time-dependent (rentang waktu), pencapaian Indikator kinerja yang
disusun harus didukung oleh ketersediaan waktu, jadwal pentahapan dan
data yang dapat yang tersedia.
Fadel Muhammad (2008) menyampaikan bahwa pengukuran kinerja di
Indonesia masih cenderung dibuat pada tataran input dan output, sedangkan
outcome belum sepenuhnya diperhatikan. Hal ini mungkin karena masih terdapat
kesulitan untuk menentukan indikator outcome, benefit, dan impact (Mahmudi &
Mardiasmo 2004)
Selain itu pengukuran terhadap inkdikator kinerja ini tidak difokuskan pada
sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan
rakyat seperti bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan
perekonomian masyarakat.
Model pengukuran kinerja Pemda yang disampaikan Fadel Muhamad
diambil dari pollit dan boukaert (2000) adalah sebagaimana bagan berikut:
Gambar 5. Model Input - Output Pengukuran Kinerja
Relevance
Organisation or program
Objectives Inputs Activities Outputs
Effesiency
Effectiveness
Needs
Utility and Sustainability
Socio-economicproblems
Final Outcomes(impact)
IntermediateOutcomes (results)
71
Jenis pengukuran kinerja berdasarkan model tersebut adalah:
1) Efisiensi diukur dengan melakukan perbandingan antar input dan output.
Apakah rasio antara output atau outcome dengan biaya yang dikeluarkan.
2) Efektivitas diukur dengan membandingkan antara tujuan program /
organisasi dengan hasil sementara (result) dan hasil akhir (dampak).
Tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan atau masalah
sosial ekonomi yang dihadapai, baik dalam arti ketepatan output maupun
pencapaian outcome.
3) Relevansi merupakan indikator yang menggambarkan keterkaitan antara
kebutuhan yang dirasakan masyarakat dan tujuan yang dirumuskan oleh
organisasi atau program. Apakah program yang diusulkan untuk
diimplementasikan benar-benar sesaui dengan tujuan, kebutuhan atau
masalah sosial yang dihadapi.
4) Utilitas dan keberlanjutan merupakan indikator yang menggambarkan
kegunaan dan langgengnya kegunaan yang diberikan oleh organisasi atau
program. Indikator ekonomi ini menilai apakah pelbagai input yang
dibutuhkan dalam program atau organisasi diperoleh dengan harga wajar
dan dengan kualitas yang memadai. Keberlanjutan dari hasil yang dicapai
yaitu apakah kebutuhan masyarakat (sosio-ekonomi) dicapai secara
berkelanjutan.
Pengukuran kinerja dalam perencanaan Anggaran juga dapat
berdasarkan konsep value for money terdiri dari tiga elemen utama yaitu
ekonomi, efesiensi dan efektivitas (Mahmudi 2005). Pengukuran Value For
Money, meliputi :
1) Ekonomi, yaitu perbandingan antara cost (anggaran) yang
disediakan pemda dengan pengadaan input, ukuran yang dihasilkan
adalah unit input per rupiah, dari penilaian ekonomi ini dapat diketahui
apakan alokasi anggaran dalam APBD dalam menyediakan suatu unit input
terjadi pemborosan atau tidak. Dalam aplikasinya, Pemda harus
mempunyai pedoman berupa standar biaya untuk belanja input berupa
Daftar Satuan Harga Tertinggi.
2) Efisiensi atau produktivitas, yaitu perbandingan antara
output per unit input atau dapat juga melakukan perbandingan antara input
per unit output. Semakin besar output yang diperoleh dari suatu input
maka akan semakin outcome yang sama disebut efesien juga.
72
Dedi Budiman Hakim (2009), menyampaikan bahwa Efisiensi pada sektor
pelayanan masyarakat, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik
dengan pengorbanan seminimal mungkin; Suatu kegiatan dikatakan
efisien, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran
(output) dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang
diinginkan.
3) Efektivitas dilakukan untuk mengukuran tingkat
keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dibuat oleh Pemda, yaitu
perbandingan antara outcome per output, ukuran ini untuk menunjukan
berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran
efektivitas tidak mungkin bisa dilakuan tampa mengukur outcome.
Dalam organisasi publik terdapat 3 pengendalian sumber daya sektor
publik, yaitu: pengendalian manajerial, pengendalian politik dan pengendalian
kontraktual. Dalam pengelolaan APBD pendekatan pengendalian sumber daya
lebih di tekankan pada pengendalian kontraktual. Model pengukuran outcome
dilakukan atas empat tahap, yaitu:
a) Indentifikasi stakeholder, untuk mengetahui stakeholder yang akan
terpemngaruh oleh program dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk
kepraktisannya seringkali digunakan ukuran dngan melihat dampak
terhadap stakholder yang paling signifikan dan besar oengaruhnya.
b) Identifikasi tujuan, tahap ini melakukan indentifikasi tujuan dan kepentingan
setiap stakeholder tersebut.
c) Menentukan indikator outcome, merupakan proyeksi darri tiap tahap
pencapaian tujuan yang dinyatakan baik secara kuantitatif maupun
kualitatif.
d) Monitoring efek samping, diperlukan untuk mengungkap adanya dampak
negatif dari suatu kegiatan atau program terhadap stake holder tertentu.
2.2.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan
Kegiatan evaluasi kebijakan dan program pembangunan umumnya
dilakukan setelah program tersebut selesai dilaksanakan (ex-post evaluation).
Sedangkan evaluasi program pembangunan yang ada dalam dokumen
perencanaan, masih jarang dilakukan, padahal ex-ante evaluation ini
memberikan banyak manfaat, sebagai berikut:
73
1) Mampu mengoptimalkan desain suatu program, sehingga program tersebut
dapat mencapai suatu target tertentu dengan biaya terendah (minimum
cost) atau dapat memaksimumkan target dengan biaya tertentu.
2) Menghindari dilaksanakannya program-program pembangunan berbiaya
tinggi, namun belakangan diketahui ternyata tidak efektif.
3) Menghasilkan informasi untuk memperkirakan bagaimana impak suatu
program segera setelah program tersebut dilaksanakan
4) Ketika suatu program telah dilaksanakan, ex-ante evaluation dapat
digunakan untuk memperkirakan bagaimana impak program akan berubah
apabila salah satu parameter program mengalami perubahan.
Ex-ante evaluation akan lebih bermanfaat lagi apabila dilaksanakan ketika
program-program pembangunan masih dalam tahap awal perumusan, sehingga
masih memungkinkan untuk diadaptasi. Evaluasi keterkaitan APBD Kota Bekasi
terhadap RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 yang tengah dilaksanakan
diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan perencanaan
APBD kedepan agar lebih selaras dengan visi misi dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013.
2.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Anggaran
Guritno Mangkoesoebroto (1993), menyampaikan bahwa dari hasil
penelitian Niskanen, birokrat karena berkaitan dengan anggaran publik maka
seorang birokrat dapat memaksimumkan anggaran dalam penyediaan barang
publik. Hal ini disebabkan karena birokrat tidak netral dalam proses pembuatan
anggaran pemerintah, maka akan cenderung menghasilkan barang dan jasa
yang lebih besar dari pada seharusnya sehingga terjadi inffesiensi dalam
penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah. Kecenderungan birokrat untuk
menghasilkan output dibawah tingkat output optimum, atau sebaliknya
menghasilkan output yang lebih besar dari pada output optimum, akan
menimbulkan welfare loss.
Inefesiensi anggaran dari hasil kajian ini dipengaruhi oleh kecenderungan
perilaku birokrat dan legislatif dalam proses penganggaran suatu kegiatan yang
dibiayai oleh APBD.
Faktor penentu efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan
daerah (Hakim 2009):
74
1) Faktor sumberdaya, baik sumberdaya manusia seperti tenaga kerja,
kemampuan kerja maupun sumberdaya fisik seperti peralatan kerja, tempat
kerja serta ketersediaan dana;
2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan,
baik struktural maupun fungsional;
3) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan / tugas;
4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, baik dari pemimpin maupun masyarakat;
5) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan
keempat faktor di atas ke dalam suatu usaha yang dapat berdayaguna dan
berhasil guna untuk percepatan pencapaian sasaran/tujuan.
Mahmudi (2005) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk
multidimensional yang dipengaruhi banyak faktor sebagai berikut:
1) Faktor personal / individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill),
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh
setiap individu.
2) Faktor Pimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan,
semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader,
pimpinan harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber daya
pendukung perencanaan dan mampu berkomitmen dalam menjaga
kesinambungan proses perencanaan.;
3) Faktor tim meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh
rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,
kekompakan dan keeratan anggota tim;
4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang
diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam
organisasi;
5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dalam perubahan
lingkungan eksternal dan internal.
Pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap kinerja organisasi secara
diagram dapat digambarkan sebagai berikut:
75
Gambar 6. Pengaruh Kinerja Individu dan Kelompok Terhadap Kinerja
Organisasi
Campbel (1990) menyatakan bahwa hubungan fungsional antara kinerja
dengan atribut kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor knowledge, skill,
dan motivasi. Persamaan tersebut dinotasikan sebagai berikut:
Kinerja = f(knowledge, skill, dan motivasi)
Faktor sumber daya manusia sebagai tenaga perencana pembangunan
merupakan salah satu kunci keberhasilan proses perencanaan. Guspika (2007)
menyampaikan bahwa unsur penting pelaksanaan tanggung jawab pemerintah
daerah adalah menyediakan tenaga perencana pembangunan yang
berkompetensi, sehingga Kualitas Keluaran Instansi Pemerintah daerah dapat
dipertanggungjawabkan. Kompetensi (meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap)
seorang perencana berbeda sesuai dengan tanggungjawab setiap perencana
dalam hal: analisis wilayah daerah, administrasi publik, perencanaan spasial, dan
konsep dan teknik perencanaan.
Kemampuan yang diperlukan oleh perencana pembangunan meliputi:
1) Identifikasi permasalahan dan lingkup batasan persoalannya.
2) Analisis permasalahan : struktur masalah, penyebab utama, dampak dan
implikasi, pengaruh eksternal dan internal.
3) Penyusunan dan perumusan asumsi, tujuan dan sasaran.
4) Pengenalan dan formulasi faktor penghambat dan pendukung dalam
pencapaian tujuan dan sasaran.
76
5) Pengembangan alternatif, penyusunan kriteria pemilihan dan prosedur
pemilihan alternatif.
6) Penyusunan langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan
efektif.
7) Komunikasi dan negosiasi.
8) Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan : peraturan perundang-
undangan, kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman, anggaran,
sumberdaya manusia, dan pengembangan forum partisipasi masyarakat,
dan mekanisme conflict resolution.
2.3 Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.3.1 Lingkup dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati
adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena
menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas
pemerintah daerah. Pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lingkup kegiatan
pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan
bahwa asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan dalam
rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan
negara, sehingga pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara
profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pengelolaan
keuangan negara berdasarkan asas-asas sebagai berikut: dilaksanakan tahunan;
merupakan kesatuan pengelolaan yang diklasifikasi sesuai kelompok
kewenangan dan fungsi; Akuntabilitas berorientasi pada hasil; Profesionalitas;
Proporsionalitas; Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
77
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam
bentuk pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),
kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD merupakan salah satu
indikator kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Prinsip pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan APBD harus
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para
pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. (UU no
33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)
2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. Perda APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (PP Nomor 58 / 2005; UU
Nomor 33/2004).
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
dan distribusi. Berdasarkan PP Nomor 58 / 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, fungsi APBD tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan;
2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.
3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian;
5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
78
6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.
2.3.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Struktur APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
pembiayaan (Gambar 3) (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 16; PP
No. 58 tahun 2005 Pasal 20).
Gambar 7. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut PP Nomor 58 / 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
pengertian tentang struktur anggaran tersebut adalah :
a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan
hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh Daerah.
b) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Daerah.
c) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
2.3.4 Perencanaan dan Penyusunan APBD
79
Perencanaan dan penyusunan APBD tidak terlepas dari sistem
perencanaan pembangunan secara keseluruhan, penjelasan tentang
perencanaan pembangunan dimuat dalam UU Nomer 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sedangkan pengaturan bagaimana
penyusunan APBD terdapat dalam UU nomor 17/2003 tentang Keuangan
Negara. Dari kedua peraturan perundangan tersebut yang harus benar benar
dipahami adalah bagaimana menterjemahkan dokumen perencanaan
pembangunan kedalam dokumen penganggaran, pengalaman empiris selama ini
kesulitan terbesar dalam penyusunan APBD adalah menjaga tujuan
perencanaan pembangunan secara konsisten agar dapat diwujudkan melalui
penganggaran yang tepat.
2.3.4.1 Proses Perencanaan APBD
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan
masyarakat.
Terdapat lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan (UU
25/2004), yaitu:
1) Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan Presiden / Kepala
Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih
menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu,
rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat
kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan
kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
fungsional bertugas untuk itu
3) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka
adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4) Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)dalam
perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil
80
proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah
yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa.
Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:
1) Penyusunan rencana, dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan
lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4
(empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana
pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah
kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan
rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana
pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan
masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan
yang melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan
langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan.
2) Penetapan rencana, menjadi produk hukum sehingga mengikat semua
pihak untuk melaksanakannya.
3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dimaksudkan untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama
pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4) Evaluasi pelaksanaan rencana, adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis
data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan
sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.
Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran
(output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
Dalam rangka pelaksanaan amanat UU 25/ 2004 tentang SPPN, UU
17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun
rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana
81
tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut
memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku
pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah
Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Jadwal dan proses
penyelenggaraan Musrenbang adalah sebagai berikut:
Gambar 8. Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang
2.3.4.2 Proses Penganggaran (Penyusunan APBD)
Proses penganggaran merupakan tahapan penting dalam manajemen
pembangunan daerah, dimana melalui proses ini hasil analisis dari dokumen
perencanaan akan diberikan alokasi anggaran agar dapat direalisasikan.
Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran, melalui UU 17/2004 - Pasal
17 ayat (2) disebutkan bahwa RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD,
atas dasar inilah seharusnya setiap APBD merupakan operasionalisasi dari
Pem
erintah
pu
satP
emerintah
Daerah
82
dokumen perencanaan yang telah disusun. Keterkaitan aturan antara proses
perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dari gambar berikut:
Gambar 9. Alur Perencanaan dan Penganggaran
Penyusunan anggaran tahunan sektor publik merupakan proses yang
melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan berbagai aspek yang harus
dipertimbangkan. Keterlibatan berbagai stake holder seperti terlihat pada
Gambar 8 tentang Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang.
Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan
membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan
anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara).
Melalui UU 17/2003 pemerintah berupaya untuk memperbaiki proses
penganggaran di sektor publik yang dilakukan melalui penerapan anggaran
berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi
kerja / hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta
untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan
UU No.25/2004
UU No.17/2003
Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman
Pedoman
PedomanPedoman
Acuan
Acuan Memperhatikan
Pedoman
Acuan
ALUR PERENCANAAN ALUR PENGANGGARAN
RPJPDAERAH
RKPDAERAH
RENJASKPD
RPJMDAERAH
RENSTRASKPD
RKASKPD
RAPBD APBD
RINCIANAPBD
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
RKP
83
anggaran maka dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem
penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diharapkan terpenuhi sekaligus kebutuhan
akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja
kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.
Dari diagram pada Gambar 8 dan 9 tersebut, mekanisme penyusunan
APBD dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat
teknokratik, menyeluruh, dan terukur;
b) SKPD membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)
dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah
yang telah disiapkan;
c) Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders)
diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah;
d) Rancangan akhir rencana pembangunan, disepakati semua SKPD;
e) Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat
semua pihak;
f) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daeraeh) bersama Bappeda
melanjutkan proses penganggaran yang meliputi langkah langkah:
(1) Membantu menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS
(2) Bersama panitia anggaran DPRD melakukan pembahasan
rancangan KUA dan PPAS dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
tahun anggaran berikutnya
(3) Menyiapkan rancangan SE Kepala Daerah tentang pedoman
penyusunan RKA-SKPD;
(4) Membahas lebih lanjut (menelaah) RKA-SKPD yang telah
disampaikan kepada PPKD, TAPD melakukan penelaahan
kesesuaian RKA-SKPD dengan: KUA; PPAS; Prakiraan maju yang
telah disetujui tahun sebelumnya; Dokumen perencanaan lainnya;
Capaian Kinerja; Indikator Kinerja; Analisis Standar Belanja; Standar
Satuan Harga; Standar Pelayanan Minimum
(5) Membahas RKA-SKPD dengan DPRD, dalam tahap ini TAPD harus
memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD
84
(6) Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama-sama dengan
kepala SKPD paling lama 15 hari sejak ditetapkannya peraturan
kepala daereah tentang penjabaran APBD
g) Dalam Penyusunan RKA, SKPD melakukan :
(1) Perencanaan anggaran dalam Kerangka pengeluaran Jangka
menengah, dimana anggaran di tahun rencana dilengkapi dengan
perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD
Penganggaran Terpadu, dimana belanja rutin (tidak langsung) dan
belanja pembangunan (belanja langsung) tidak direncanakan
terpisah, sesuai perencanaan pelaksanaan Tupoksi SKPD
(2) Penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkan
pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program;
Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar
Pelayanan Minimum
2.4 Perumusan Program
Perumusan program pada kajian ini menggunakan Metode Analytical
Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang
dikembangkan oleh Saaty (1993). AHP menguraikan masalah multifaktor atau
multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993), hirarki
didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang
kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan,
yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga
level terakhir dari alternatif.
2.4.1 Kelebihan Analisis AHP
1) Kesatuan (Unity), AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak
terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.
2) Kompleksitas (Complexity), AHP memecahkan permasalahan yang
kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif.
3) Saling ketergantungan (Inter Dependence), AHP dapat digunakan pada
elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan
linier.
85
4) Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring), AHP mewakili pemikiran alamiah
yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang
berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.
5) Pengukuran (Measurement), AHP menyediakan skala pengukuran dan
metode untuk mendapatkan prioritas.
6) Konsistensi (Consistency), AHP mempertimbangkan konsistensi logis
dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.
7) Sintesis (Synthesis), AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan
mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.
8) Trade Off, AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada
sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan
mereka.
9) Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus), AHP tidak
mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil
penilaian yang berbeda.
10) Pengulangan Proses (Process Repetition), AHP mampu membuat orang
menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan
penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.
2.4.2 Kelemahan metode AHP
1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa
persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang
ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut
memberikan penilaian yang keliru.
2. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara
statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari model yang terbentuk.
Dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit, ada tiga
prinsip menurut Falatehan (2007), yaitu:
a. Menyusun Hirarki, menggambarkan dan menguraikan secara hirarki, yaitu
dengan memecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah. Menurut
Saaty (1993) sasaran keseluruhan yang sifatnya luas disebut sebagai
fokus dan merupakan tingkat puncak hirarki yang terdiri dari satu elemen.
Tingkat berikutnya dapat terdiri dari beberapa elemen menurut hubungan
esensial yang sama dan berada dalam tingkat hirarki yang sama. Hirarki
antara beberapa elemen dalam level yang sama disebut sebagai hirarki
86
fungsional. Sedangkan hubungan setiap elemen dalam suatu tingkat yang
dibandingkan satu dengan lainnya terhadap kriteria yang berada di atasnya
disebut sebagai hirarki struktural. Hirarki ini memiliki karakteristik sistem
yang kompleks dalam urutan menurun berdasarkan sifat strukturalnya.
Jumlah tingkat dalam suatu hirarki tidak dibatasi. Bila elemen-elemen
dalam suatu tingkat tidak dapat dibandingkan dengan mudah, maka suatu
tingkat baru dapat dibuat lagi, karena hirarki bersifat luas.
Gambar 10. Struktur dan Hierarki AHP
b. Menentukan Prioritas, penentuan prioritas ini berdasarkan atas perbedaan
prioritas dan sintesis, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut
relatif tingkat kepentingannya. Langkah pertama dalam menentukan
prioritas yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan dari setiap
elemen yang berpasangan. Bentuk dari perbandingan ini biasanya dalam
bentuk matriks. Langkah ini dapat dimulai pada puncak hirarki untuk
memilih kriteria atau sifat yang akan digunakan untuk melakukan
perbandingan yang pertama (C). Lalu elemen tingkat bawahnya
dibandingkan, misalnya A1, A2, A3, dan seterusnya. Proses perbandingan
berpasangan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Contoh Matriks untuk PerbandinganBerpasangan
C A1 A2 A3 … An
A1 1
TUJUAN
KRITERIA 2 KRITERIA 3KRITERIA 1
ALTERNATIF ALTERNATIFALTERNATIF
87
A2 1
An 1
Matriks dalam Tabel 4 dapat diisi dengan menggunakan angka yang
berdasarkan skala nilai antara nilai 1 hingga 9. Tabel 3 menguraikan
tentang definisi dari nilai 1 hingga 9 tersebut.
Tabel 3. Skala Banding Secara Berpasangan
Intensitas Keterangan
1 Kedua elemen sama pentingnya
3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemenyang lainnya
5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain
7 Elemen sang satu jelas lebih penting daripada elemen yanglain
9 Elemen yang satu mutlak lebih penting daripada elemenyang lain
2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan
Jika untuk aktivitas ke-I mendapat satu angka biladibandingkan dengan aktivitas ke-j, maka j mempunyainilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.
Sumber : Saaty (1993) dalam Falatehan (2007)
Langkah selanjutnya adalah sintesis, yaitu proses menyatukan atau
mensintesis pertimbangan yang telah dibuat dalam perbandingan
berpasangan, dengan cara pembobotan dan penjumlahan untuk
menghasilkan satu bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap
elemen. Semakin tinggi nilai suatu pilihan, semakin tinggi prioritasnya.
Sebagai contoh adalah pemilihan prioritas alokasi anggaran dengan kriteria
ketersediaan dana, prioritas anggaran, dan dukungan kelembagaan.
Misalnya ketersediaan dana (Dana) setengah kali lebih penting dibanding
prioritas anggaran (PA) dan seperempat kali dari dukungan kelembagaan
(DK). Dari Tabel 4 terlihat bahwa prioritas anggaran dua kali lebih penting
dari ketersediaan dana dan dukungan kelembagaan empat kali lebih
penting dari ketersediaan dana.
88
Tabel 4. Mensintesis Pertimbangan
Alokasi Dana PA DK
Dana 1 ½ ¼
PA 2 1 ½
DK 4 2 1
Jumlah 7 3,5 1,75
Setelah dimasukkan matriks tersebut dinormalisasi dengan cara membagi
setiap entri kolom dengan jumlah pada kolom tersebut sehingga diperoleh
matriks yang dinormalisasi dan disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Matriks yang Dinormalisasi
Alokasi Dana PA DK
Dana 1/7 1/7 1/7
PA 2/7 2/7 2/7
DK 4/7 4/7 4/7
Jumlah 7 3,5 1,75
Setelah mendapatkan nilai matriks yang dinormalisasi kemudian dirata-
ratakan dengan cara menjumlahkan nilai dalam setiap baris dari matriks
yang dinormalisasi tersebut, lalu membaginya dengan banyaknya entri dari
setiap baris.
Sintesis ini menghasilkan persentase prioritas relatif menyeluruh. Dari
contoh di atas maka prioritasnya adalah dukungan kelembagaan dengan
bobot 57, prioritas anggaran dengan bobot 29 dan ketersediaan dana
89
dengan bobot 14. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa dalam
pengalokasian anggaran dukungan kelembagaan empat kali lebih penting
dibanding ketersediaan dana. Semakin tinggi bobot suatu pilihan, semakin
tinggi prioritasnya.
c. Konsistensi Logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan
secara logis dab diperingkat secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria
yang logis. Dalam pengambilan keputusan, perlu diketahui tingkat
konsistensinya. Konsistensi sampai pada tingkatan tertentu diperlukan
untuk memperoleh hasil yang optimal dengan keadaan di dunia nyata. AHP
mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui
suatu rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi paling tinggi 10 persen, jika
lebih maka pertimbangan yang telah dilakukan perlu diperbaiki. Dari contoh
di atas maka cara perhitungan konsistensinya adalah sebagai berikut
(Falatehan 2007):
1) Melakukan sintesis pertimbangan, setelah diolah maka didapatlah
persentase prioritas relatif menyeluruh, yaitu 13, 21 dan 66 persen.
Tabel 6 akan menyajikan contoh dalam mensisntesis pertimbangan
sedangkan Tabel 7 menunjukkan matriks yang dinormalisasi, jumlah
baris, dan prioritas menyeluruh.
Tabel 6. Contoh Mensintesis Pertimbangan
Alokasi Dana PA DKDana 1 ½ ¼PA 2 1 ¼DK 4 4 1Jumlah 7 5,5 1,5
Tabel 7. Matriks yang Dinormalisasi, Jumlah Baris dan Prioritas
Menyeluruh
Alokasi Dana PA DKJumlahBaris
Rataan
Dana 1/7 1/11 1/6 0,40 0,40/3 = 0,13PA 2/7 2/11 1/6 0,63 0,63/3 = 0,21DK 4/7 8/11 4/6 1,97 1,97/3 = 0,66Jumlah 7 5,5 1,5
2) Menghitung besarnya ketidakkonsistenan tersebut dengan cara
mengalikan kolom pertama pada matriks yang baru (tidak konsisten)
90
dengan prioritas relatif dari Dana (0,13), kolom kedua dengan
Prioritas Anggaran (0,21) dan kolom ketiga dengan Dukungan
Kelembagaan (0,66). Lalu entri dalam baris-baris tersebut
dijumlahkan.
Tabel 8. Menjumlahkan Entri
AlokasiDana(0,13)
PA(0,21)
DK(0,66)
Dana 1 ½ ¼PA 2 1 ¼DK 4 4 1
Alokasi Dana PA DK JumlahDana 0,13 0,11 0,17 0,41PA 0,26 0,21 0,17 0,64DK 0,52 0,48 0,66 2,02
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu
2.5.1 Strategi Belanja Publik Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Cardiman (2006), dalam penelitiannya menyampaikan bahwa peningkatan
anggaran APBD dalam otonomi daerah semestinya diikuti oleh peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan lewat pendapatan per kapita per
tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari hasil kajiannya
menunjukkan bahwa Belanja aparatur dan belanja publik (APBD) berpengaruh
secara signifikan terhadap PDRB per kapita, Penerapan otonomi daerah yang
dimulai sejak tahun 2001 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB
per kapita, tetapi pengaruh tersebut bersifat negatif, Pemekaran wilayah Kota
Bekasi dari Kabupaten Bekasi yang terjadi pada tahun 1997 mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita.
Rasio alokasi belanja aparatur dan belanja publik terhadap APBD periode
1983-2005 masing-masing 49,33% dan 50,67%. Pada periode 1977-2005 (sejak
terbentuk Kota Bekasi tahun 1997 sampai tahun 2005), rasio alokasi belanja
aparatur dan belanja publik terhadap APBD masing-masing 52,56% dan 47,44%.
Belanja aparatur dan belanja publik (APBD) berpengaruh secara signifikan
terhadap IPM. Rancangan program untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui alokasi belanja publik yang dapat direkomendasikan bagi
Pemerintah Kota Bekasi adalah Program replikasi PPK-IPM (Program
91
Pendanaan Kompetisi IPM) dan Internalisasi Permendagri Nomor 13 tahun
2006.
2.5.2 Mekanisme penyusunan APBD propinsi Riau yang berkeadilan:
Analisis perbandingan RAPBD dan APBD serta implikasinya
Djuharman Arifin (2003), dalam penelitiannya menyampaikan bahwa APBD
merupakan instrumen utama kebijakan publik dalam peningkatan pelayanan
umum dan kesejahteraan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan
serta mendudukan hak-hak masyarakat atas pemenuhan fasilitas umum.
Hasil kajiannya menunjukan bahwa sejak diimplementasikannya otonomi
daereah, deviasi yang terjadi antara RAPBD dan APBD cenderung semakin
lebar. Keadaan ini mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam peraturan
pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999. Kelemahan
tersebut memungkinkan DPRD untuk melakukan penambahan item proyek,
sehingga secara prinsipil bertentangan dengan fungsi legislatif sebagai
pengawas, dan juga menyebabkan program kegiatan dibuat secara tumpang
tindih antara pemeintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini
menyebabkan inefesiensi dalam penggunaan anggaran.
BAB III
METODOLOGI
3.1 Kerangka Pemikiran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijayang utama bagi pemerintah daerah, karena menduduki posisi sentral daupaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Kemamppengelolaan APBD dimulai dari tahap perencanaan, kegagalan pada tahaakan berdampak pada keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daePerencanaan APBD merupakan proses penentuan alokasi penggunaan sumekonomi yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di daerah.
APBD merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasyang ditetapkan dalam perencanaan strategik (RPJP, RPJMD, RKPD), Aumumnya berupa program dan kegiatan berikut target kinerja yang akan dicaPerencanaan operasional dirumuskan dalam perspektif jangka pendek ydiekspresikan dalam ukuran satuan uang untuk pembiayaan setiap kegiuntuk menjalankan program kerja yang telah disepakati.
Dalam RPJMD Kota Bekasi 2003-2013, telah ditetapkan Visi : “BeCerdas, Sehat dan Ihsan” yang dijabarkan dalam 7 Misi, dimana dalam Mdinyatakan “Membangun sarana dan prasaran kota yang serasiperikehidupan warga dan pertumbuhan usaha”. Untuk operasionalisasi mkemudian diuraikan dalam 4 kebijakan dan 26 program pembangunan yang t
kanlamuan
p inirah.ber
aranPBDpai.angatan
kasiisi 3bagiisi 3elah
92
ditentukan indikator sasarannya dari setiap program tersebut.
Progran dan kegiatan dalam APBD Kota Bekasi tahun 2003 – 2010 yangtermasuk dalam Misi 3, seharusnya merupakan upaya upaya yang sistemetis,terpadu dan sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara luasdalam rangka mewujudkan visi/misi/sasaran yang telah disepakati dalamRPJMD. Evaluasi daya dukung (relevansi, efesiensi dan efektivitas) APBDterhadap RPJMD merupakan upaya agar dapat mengidentifikasi deviasi yangmungkin terjadi untuk dijadikan bahan perbaikan penyusunan APBD kedepan.Menemukan deviasi kebijakan dan program antara APBD dan RPJMD sangatdiperlukan sebagai bahan koreksi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerahagar dicapai efesiensi dan efektivitas APBD.
Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Misi 3 dan dibatasi hanya pada 2kebijakan yang terdiri dari 18 program pembangunan, meliputi:
(a) Kebijakan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
1 Program Pengendalian Banjir
2 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih
4 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana PJU
5 Program peningkatan pelayanan PJU
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
7 Program pengelolaan areal pemakaman
8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahayakebakaran
9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
(b) Kebijakan : Pengembangan Perhubungan dan Transportasi
10 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
11 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
12 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
13 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan danjembatan
14 Program peningkatan pelayanan angkutan
15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
16 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
17 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
18 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLLAJ
Uraian dari setiap Program yang dikaji dapat dilihat dari tabel-tabel berikut yangmeliputi sasaran / indikator sesuai RPJMD dan jumlah pembiayaan sesuai APBD2008 – 2010.
Tabel 9. Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Sarana danPrasarana Perkotaan
93
NoSasaran / Indikator Program
dalam RPJMDTahun
2008 2009 2010 2011 2012 20131.1 Program Pengendalian Banjir
Sasaran Menurunnya jumlah lokasi banjir 5 titikpertahun
Indikator Berkurangnya titik genangan air 5 titikpertahun
62 57 52 47 42 37
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 14.517 18.612 28.647
1.2 Program Pembangunan salurandrainase/gorong-gorongSasaran Terbangunnya sistem jaringan drainase
kota yang optimalIndikator 85% saluran sekunder dalam kondisi
baik85% kawasan perumahan dgn saldrainase tersier dalam kondisi baik
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 9.795 3.388 6.450
1.3 Program penyediaan dan pengolahan airbersihSasaran Terpenuhinya kebutuhan air bersih
Indikator Peningkatan jumlah pelanggan minimal30% dari Potensi RT, dan minimal 20%dari jumlah Potensi Non Rumah Tangga
340.801 357.029 373.258 389.486 405.715 421.944
Perluasan Distribusi Air Bersih sampaidengan 80% Luas Kawasan Terbangun
Penurunan kebocoran sampai dengantingkat kebocoran maksimal 25%
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 1.126 340 3.913
1.4 Program pembangunan, rehabilitasi danpemeliharaan prasarana dan sarana PJU
1.5 Sasaran Tersedianya prasarana dan sarana PJUyang memadai
Indikator Terpenuhinya 70.55% kebutuhanpenerangan jalan umum (PJU)
64.00% 65.31% 66.62% 67.93% 69.24% 70.55%
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 3.400 19.667 24.100
1.6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka HijauSasaran Pengembangan RTH publik menjadi
15.5% dari luas kota pada tahun 2013.Indikator Terpenuhinya luasan RTH dari 14%
menjadi 15.5% dari luas kota14.00% 14.30% 14.60% 14.90% 15.20% 15.50%
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 2.145 3.200 4.700
1.7 Program pengelolaan areal pemakaman
Sasaran Meningkatnya pelayanan TempatPemakaman Umum (TPU)
Indikator Rasio kapasitas TPU terhadap jumlahpenduduk
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 975 344 4.565
1.8 Program peningkatan kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaranSasaran Meningkatnya kesiagaan dalam rangka
pencegahan dan penanggulanganbahaya kebakaran
Indikator Menurunnya jumlah kasus kebakarandan kerugian akibat bencana kebakaransebesar 30%
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 1.250 2.400 -
1.9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
94
NoSasaran / Indikator Program
dalam RPJMDTahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013Sasaran Meningkatnya pelayanan pengelolaan
sampah dari 56% menjadi 70% padatahun 2013
Indikator (Vol sampah yg ditangani / Vol timbulansampah) x 100
56% 59% 62% 64% 67% 70%
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 7.737 12.129 27.584
Tabel 10. Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Perhubungandan Transportasi
No Sasaran/Indikator Program dalam RPJMD Tahun2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.1 Program Pembangunan Jalan dan JembatanSasaran Terbangunnya jalan primer, sekunder
dan jembatan seuai RTRW; Tersedianyajalan lingkungan yang memadai
Indikator 14 km panjang jalan primer yangterbangun.
13,246 16,046 18,846 21,646 24,446 27,246
40 km panjang jalan sekunder yangterbangun.
61,040 69,040 77,040 85,040 93,040 101,040
Jumlah Anggaran (Rp x juta) 2.850 2.800 23.090
2.2Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan danJembatanSasaran Tercapainya kemantapan jaringan
jalan primer dan sekunderIndikator 95% Jalan jaringan jalan primer dan
sekunder dalam kondisi baik66,2% 72,0% 77,7% 83,5% 89,2% 95,0%
Jumlah Anggaran (Rp x juta) 119.039 151.291 131.0552.3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
Sasaran Mengantisipasi perbaikan jalan /jembatan akibat bencana alam/banjir
Indikator 100% jalan dan jembatan yang rusakakibat bencana alam terbaiki
- - - - - -
Jumlah Anggaran ( x juta)
2.4Program Pembangunan Sistem Informasi /DataBase Jalan dan JembatanSasaran Tersedianya informasi teknis jaringan
jalan di kota bekasiIndikator Peta Jaringan Jalan skala memadai
dan jenis infomasi yang tepat.- - - - - -
Jumlah Anggaran (Rp x juta) 3.878 4.747 6.7702.5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan
Sasaran Peningkatan kinerja pelayananangkutan kota
Indikator Rasio penumpang dan armada - - - - - -Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 100 712 2.420
2.6Program Pembangunan Prasarana danFasilitas PerhubunganSasaran Tersedianya prasarana terminal
induk, tipe B dan C yang memadaiIndikator Pembangunan terminal tipe B dan C - - - - - -Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 300 3.962 1.550
2.7Program Peningkatan dan Pengamanan LaluLintasSasaran Terwujudnya kelancaran dan
95
No Sasaran/Indikator Program dalam RPJMD Tahun2008 2009 2010 2011 2012 2013
ketertiban lalu lintasIndikator pengurangan titik kemacetan lalu
lintas sebanyak 20%- - - - - -
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 1.175 1.964 2.698
2.8Program peningkatan kelaikan pengoperasiankendaraan bermotorSasaran Terwujudnya keamanan penggunaan
kendaraan bermotor dan terciptanyalingkungan bersih
Indikator pengurangan jumlah kecelakaanakibat kelalaian kendaraan
- - - - - -
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) - 712 1.350
2.9Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJSasaran Tersedianya prasarana dan fasilitas
LLAJ yang representatifIndikator 100% prasarana dan fasilitas LLAJ
dalam kondisi dan berfungsi baik- - - - - -
Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 2.160 1.998 3.509
Dari 18 program pembangunan tersebut kemudian diteliti untuk diketahuiseberapa besar deviasi kebijakan antara APBD dan RPJMD serta faktor-faktoryang mempengaruhi ketidakselarasan tersebut, kemudian setelah itu dirumuskanstrategi untuk penyelarasan penyusunan APBD dengan tujuan Visi / Misi RPJMDagar dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi.Strategi ini akan bermanfaat penting karena peran Pemerintah Daerah sebagaipenyedia barang publik untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosialseluruh warga kota. Pemikiran tersebut dapat digambarkan dengan Kerangkapemikiran seperti terlihat dalam gambar 11
3.2 Lokasi dan Waktu Kajian
Lokasi penelitian “Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD denganRPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di KotaBekasi” dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasikajian didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti bekerja sebagai pegawainegeri sipil di Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan bertempat tinggal di KotaBekasi. Pelaksanaan kajian direncanakan selama empat bulan mulai dari bulanFebruari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010.
96
97
GapAnalisis
Visi
RPJMD
Program,Indikator Sasaran
Misi 3,Kebijakan 1 dan 2
Misi 3,Kebijakan 1 dan 2
Kegiatan
Program
APBD
KuesionerRelevansi, Efesiensi
dan perkiraanEfektivitas
Nilai Relevansi,Efesiensi dan
Perkiraan EfektivitasProgram dan Kegiatan
APBD
KuesionerSMART
Nilai Indikator KinerjaSasaran / Tujuan
Program
SDM(Perencana SKPD,
TAPD)
Pimpinan Daerah,Kepala SKPD
Sistem / MekanismePerencanaan dan
Penganggaran
STRATEGIPENYELARASAN
AHP
Wawancara(Interview)
Ketidakselarasan(Deviasi) APBDdengan RPJMD
Kota Bekasi2008 - 2013
Faktor FaktorYangMempengaruhiKetidakselarasan
Pemetaan:Kriteria,AlternatifStrategi
Gambar 11. Kerangka Berpikir
42
98
3.3 Metode Penelitian
3.3.1 Sasaran Penelitian
Unit analisis yang menjadi sasaran penelitian adalah Pemerintah DaerahKota Bekasi dengan sasaran kajian : Badan Perencanaan PembangunanDaerah, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Pertamanan dan PJU, DinasKebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Aspek yang dikaji meliputi :
3. Indikator kinerja sasaran program dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013.
4. Nilai relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas dari program dan
kegiatan dalam APBD 2008 – 2010 yang termasuk dalam Misi 3 khususnya
Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan
Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi.
5. Deviasi program dan kegiatan dalam APBD terhadap pencapaian sasaran
yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013.
6. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketidakselarasan
program dan kegiatan APBD dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota
Bekasi 2008-2013.
7. Strategi dan prioritas strategi penyelarasan APBD dan RPJMD Kota Bekasi
2008-2013.
3.3.2 Metode Pengumpulan Data
Untuk kebutuhan analisis yang dilakukan, maka digunakan data sekundertingkat Kota Bekasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, selain itudigunakan juga data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara. Jenisdata sekunder yang dibutuhkan dapat dijelaskan sebagaimana disajikan dalamTabel berikut:
Tabel 11. Jenis dan Sumber Data
No Jenis Data Karakteristik Data Periode Data Sumber Data
1 APBD Dokumen Anggaran 2008 – 2010 Bappeda2 RPJMD Dokumen
Perencanaan Daerah2008 – 2013 Bappeda
3 Renstra Daerah DokumenPerencanaan Daerah
2008 – 2013 Bappeda
4 Renstra SKPD DokumenPerencanaan SKPD
2008 -2013 Bappeda, Binmarta,DPLH, PJU, Dishub,DPertamanan,DKebersihan
4 Laporan MonevKegiatanPembangunan
DokumenPelaksanaanAnggaran
2008 -2009 Bappeda, BagianBina Program
5 DataInfrastrukturDaerah
Kondisi eksisting danpertumbuhannya
2008 - 2009 Bappeda, Dbinmarta
99
No Jenis Data Karakteristik Data Periode Data Sumber Data
6 Bekasi DalamAngka
Data Statistik 2009 BPS, Bappeda
Selain data sekunder tersebut, kajian ini juga menggunakan data primerberupa hasil kuesioner dan wawancara dengan Stakeholders pembangunan diKota Bekasi, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Bappeda,Dinas Binmarta, DPLH, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan PJU, DinasPerhubungan), DPRD Kota Bekasi dan unsur Akademis (Unisma).
3.3.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data
Analisis ini menggunakan metode evaluasi ex-ante evaluation yangmengacu pada RPJMD Kota BekasiTahun 2008-2013 dan APBD Kota Bekasi2008-2010. fokus evaluasi terhadap Misi 3 yaitu Membangun Sarana danPrasaran Kota yang Serasi bagi Perikehidupan Warga dan Pertumbuhan Usaha.Penelitian juga dilakukan terhadap program-program pembangunan dalamAPBD 2008-2010 yang merupakan operasionalisasi dari Misi 3 tersebut.Tahapan analisis yang dilakukan adalah :
3.3.3.1 Analisis kualitas indikator kinerja sasaran program dalam RPJMD
Kota Bekasi 2008 – 2013
Analisis dilakukan melalui penilaian indikator SMART oleh narasumberterpilih yang mewakili stakeholders yang terkait program dan kegiatan APBDyang dikaji. Penilaian rencana kinerja tujuan dan sasaran programpembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013,menggunakan kriteria SMART yaitu: Specific, Measurable, Acceptable, Realistic,dan Time-dependent.
1) Specific (spesifik) : tujuan program pembangunan harus tepat dan konkret,
sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi;
2) Measurable (terukur) : tujuan program pembangunan harus mengarahkan
kepada suatu kondisi masa depan yang terukur (yang dapat dibandingkan
dengan kondisi saat ini), sehingga dapat dievaluasi apakah tujuan
pembangunan dapat dicapai atau tidak;
3) Acceptable (dapat diterima) : program pembangunan tersebut dapat
diterima, difahami dan diinterpretasikan sama oleh mereka yang akan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut;
4) Realistic (realistis) : sasaran dan target program jangan terlalu ambisius,
tetapi harus realistis, sehingga mampu diimplementasikan;
5) Time-dependent (rentang waktu) : sasaran dan target program harus
menyebutkan waktu pencapaiannya, sehingga dapat dijadikan acuan
dalam pelaksanaan program.
100
Pada Tabel 12 disajikan format yang dipakai untuk melakukan penilaiankualitas rencana kinerja tujuan dan sasaran yang menerapkan kriteria SMART,dengan keluaran berupa nilai kualitas rencana kinerja tujuan dan sasaran yangada dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Interpretasi terhadap hasil penilaiantujuan tersebut dilakukan dengan menguraikan masing-masing kriteria yangterdapat dalam SMART menjadi komponen yang terbagi dalam skala penilaian1-5.
Tabel 12. Format Penilaian Indikator Tujuan
Sasaran/ Indikator Programdalam RPJMD
TahunKeterangan
2008 2009 2010 2011 2012 2013SasaranIndikator
Kriteria Evaluasi IndikatorSasaran
Nilai
BobotJumlah
NilaiNilai
SMARTSTS TS RG ST SS
1 2 3 4 5
SpecificA 10%B 10%
MeasurableA 10%B 10%
AcceptableA 10%B 10%
RealisticA 20%
Time-dependentA 20%
Pada Tabel 13 disajikan uraian tentang interpretasi terhadap hasil penilaiantujuan untuk masing-masing komponen kriteria dalam SMART, dan pada danTabel 14 disajikan interval nilai untuk interpretasi nilai SMART.
Tabel 13. Interpretasi Penilaian Tujuan per-Komponen SMART
NilaiInterpretasi masing masing komponen
Specific Measurable Acceptable Realistic Time-dependent
1tujuan tidakspesifik
tujuan tidakdapat diukurdan tidak adadata dasar
tujuan tidakdapat dipahamidan tidakditerima SKPD
tujuan tidakmungkindirealisasikan
tujuan tidak dapatdijadwalkanpencapaiannya
2tujuan masihmultiinterpretasi
tujuan mungkindpt diukur bilaada data dasar
tujuan dapatdipahami tapikurang diterimaoleh SKPD
tujuan mungkindirealisasikandg biaya besardan bantuanpihak lain
tujuan / sasarantidak dijadwalkantiap tahun tapidalam 5 tahun
3tujuan cukupspesifik
tujuan dapatdiukur dantersedia data
tujuan cukupdipahami dandapat diterimaoleh SKPD
tujuan dapatdirealisasikandg sumberdayayang ada
pencapaiansasarandijadwalkan tiaptahun
101
NilaiInterpretasi masing masing komponen
Specific Measurable Acceptable Realistic Time-dependent
4tujuan sudahtepat danspesifik
ukuran tujuansudah tepat,data tersedia
tujuan sudahdipahami dandilaksanakanSKPD
tujuan dapatdirealisasikandengankemampuansendiri
penjadwalansasaran sudahtepat
5tujuan sangattepat danspesifik
ukuran tujuansudah sangattepat dengandata up to datedan mudah dievaluasi
tujuan sangatdipahami danjadi pedomankerja SKPD
tujuan dapatdirealisasikandengan biayayang efesien
penjadwalansasaran sudahtepat dan dapatjadi pedomankerja SKPD
Tabel 14. Interpretasi Penilaian Akhir Tujuan
Interval Nilai Interpretasi Nilai SMART
1 - 1,9sasaran tidak spesifik, tidak dapat diukur, susah dipahami dan tidakdapat direalisasikan
2 - 2,9 sasaran dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan
3 - 3,9 sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan
4 - 4,9pernyataan sasaran sdh tepat, jelas, mudah dipahami dan dapatdirealisasikan oleh SKPD
5tujuan/sasaran sangat tepat, mudah di evaluasi dan direalisasikan olehSKPD
3.3.3.2 Analisis relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas dari program
dan kegiatan dalam APBD 2008 – 2010
Metode yang digunakan adalah Gap Analisis dengan memberikanpenilaian terhadap indikator relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas darikegiatan dan program pada misi 3 oleh narasumber yang terpilih.
Kriteria penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:
a) Relevansi, adalah nilai keterkaiatan / kesesuaian dari kegiatan dan
program APBD terhadap tujuan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.
b) Nilai Efesiensi, adalah nilai yang menggambarkan daya dukung kegiatan
dan program APBD terhadap pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan
dalam RPJMD, nilai ini diperoleh dari hasil perkalian nilai relevansi dengan
nilai rata – rata prosentasi anggaran yang tersedia.
c) Perkiraan efktivitas, adalah nilai yang menggambarkan perkiraan manfaat
atau dampak dari kegiatan dan program pembangunan terhadap stakeholder
yang ada dalam tujuan sasaran RPJMD. Nilai diperoleh dari penilaian nara
102
sumber terhadap beberapa indikator tentang stakeholder yang terlibat dan
akan terpengaruh oleh kegiatan dan program dalam APBD.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem skor dengan skala Likert,dengan skor antara 1 (sangat tidak penting/sesuai) hingga 5 (sangatpenting/sesuai). Pada Tabel 15 disajikan format yang dipakai untuk melakukanpenilaian relevansi, efisiensi, dan perkiraan.
Penjelasan pengisian Tabel 15 adalah sebagai berikut:
a) Persentase anggaran untuk masing-masing program ditentukan dengan
membandingkan antara anggaran yang dialokasikan untuk program i
terhadap total Belanja Langsung yang ada dalam APBD.
Dimana pi = persentase anggaran program ke i, dan
Di = dana yang dialokasikan untuk program ke i
b) Rating terhadap masing-masing program pembangunan diukur dengan
menggunakan Skala Likert bernilai antara 1 dan 5. Nilai 1 menggambarkan
bahwa program pembangunan yang diusulkan dikategorikan tidak penting,
sedangkan program yang memiliki nilai 5 dikategorikan sebagai program
yang sangat penting dalam mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan pada
Misi 3 RPJMD Kota Bekasi. Dalam hal ini, penilaian terhadap program
dilakukan oleh beberapa orang yang memahami hal tersebut (expert
judgement), kemudian nilai yang diperoleh dari seluruh experts dirata-
ratakan. Jumlah experts yang memberikan penilaian adalah 10 orang
(n=10).
Dimana ri = rata-rata rating untuk program pembangunan ke I,
rij = penilaian yang diberikan oleh expert j terhadap“kepentingan” program i dalam mencapai tujuan sasarandalam Misi-3 RPJMD Kota Bekasi
n = jumlah experts yang memberikan penilaian (10 orang).
c) Skor efesiensi merupakan hasil perkalian antara persentase anggaran
yang dialokasikan untuk masing-masing program ke i dengan nilai
relevansi yang diberikan oleh experts untuk program tersebut. Nilai skor
menunjukan tingkat relevansi dan efesiensi dari program APBD dalam
mencapai tujuan sasaran visi misi RPJMD.
103
d) Interpretasi hasil penilaian dengan format diatas dilakukan mengelompokan
nilai dengan skala 1–5 untuk relevansi dan perkiraan efektivitas, serta skala
100-500 untuk indikator efisiensi.
104
Tabel 15. Format Penilaian Relevansi, Effisiensi dan Perkiraan Efektivitas
Sasaran/Indikator Programdalam RPJMD
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013
SasaranIndikator
Evaluasi Relevansi dan Efisiensi
NoProgram /Kegiatan
Alokasi Anggaran (Rp) Rerata(%)
PENILAIANNilai
RelvnsiNilai
Efisiensi2008 % 2009 % 2010 % STP TP RG P SP
(a) (b) (c) (a+b+c)/3 1 2 3 4 5
12
Evaluasi Perkiraan Efektivitas / Kualitas Outcome
No Indikator PenilaianPENILAIAN (Skala 1-5) Bobot
Indikator(%)
NilaiEfektifitasSTS TS RG S SS
123456
0%
49
146
Tabel 16. Interpretasi Penilaian Relevansi, Efisiensi dan PerkiraanEfektivitas APBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD 2008– 2013
Interval Interpretasi Relevansi1 - 1,9 kegiatan dan program APBD sangat tidak penting dalam pencapaian tujuan /
sasaran program RPJMD2 - 2,9 kegiatan dan program APBD kurang penting untuk pencapaian tujuan
sasaran RPJMD3 - 3,9 kegiatan dan program APBD cukup penting untuk pencapaian tujuan /
sasaran RPJMD4 - 4,9 kegiatan dan program APBD penting untuk pencapaian tujuan / sasaran
RPJMD5 kegiatan dan program APBD sangat relevan dan sangat penting untuk
mencapai sasaran RPJMDInterval Interpretasi Efisiensi
100 – 199 kegiatan dan program dalam APBD tidak efisien dan tidak mendukungpencapaian sasaran RPJMD
200 – 299 kegiatan dan program dalam APBD kurang efisien untuk mendukungpencapaian sasaran RPJMD
300 – 399 kegiatan dan program dalam APBD cukup efisien untuk mendukungpencapaian sasaran RPJMD
400 – 499 kegiatan dan program dalam APBD efisien untuk mendukung pencapaiansasaran RPJMD
500 kegiatan dan program dalam APBD sangat efisien untuk mendukungpencapaian sasaran RPJMD
Interval Interpretasi Perkiraan Efektivitas1 - 1,9 Stake holder yang terpengaruh dalam APBD tidak berkaitan dengan sasaran
, indikator kuantitatif dan kualitatif tidak jelas dan pelaksanaan kegiatanprogram tidak aman
2 - 2,9 Stake holder yang terpengaruh dalam APBD kurang berkaitan dengansasaran RPJMD, jumlah dan tingkat kepentingan nya kurang , indikatorkuantitatif dan kualitatif kurang jelas dan pelaksanaan kegiatan programkurang aman
3 - 3,9 Stake holder yang terpengaruh dalam APBD cukup berkaitan dengansasaran RPJMD, jumlah dan tingkat kepentingan nya cukup sama , indikatorkuantitatif dan kualitatif cukup jelas dan pelaksanaan kegiatan program cukupaman
4 - 4,9 Stake holder yang terpengaruh dalam APBD berkaitan dengan sasaranRPJMD, jumlahnya mayoritas dan tingkat kepentingan nya sama , indikatorkuantitatif dan kualitatif jelas dan pelaksanaan kegiatan program aman
5 Stake holder yang terpengaruh dalam APBD berkaitan sekali dengansasaran RPJMD, seluruh jumlahnya dan berkepentingan sekali , indikatorkuantitatif dan kualitatif sangat jelas dan pelaksanaan kegiatan program tidakada dampak merugikan
3.3.3.3 Wawancara
Berdasarkan hasil gap analysis didapatkan perbandingan nilai antara nilai tujuansasaran RPJMD dengan nilai relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas. Nilai nilaitersebut kemudian menjadi bahan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaandalam wawancara yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor penyebabterjadinya ketidakselarasan antara APBD dengan RPJMD.
Secara garis besar pertanyaan dalam wawancara dapat dikelompokan kedalam3 hal yaitu: (i) Faktor Sumber Daya Manusia; (ii) Faktor Pimpinan; (iii) Faktor Sistem /Mekanisme. Dari setiap faktor kemudian diuraikan jadi beberapa pertanyaan yang lebih
147
spesifik, sehingga memudahkan narasumber untuk mengidentifikasi faktor yangmempengaruhi ketidakselarasan.
Tabel 17. Format Wawancara
Faktor Penyebab Ketidak SelarasanAPBD dan RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013
NilaiBobot RatingSTP TP RG P SP
1 2 3 4 5Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 100,0%
1.....
Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 100,0%1
......Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 100,0%
1......
Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 100,0%1...
Faktor Pimpinan untuk mendorong percepatan pencapaian Sasaran / Tujuan 100,0%1..
Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 100,0%1..
Skala Penilaian
1 Sangat Tidak Penting
2 Tidak Penting
3 Ragu-ragu / Cukup Penting
4 Penting
5 Sangat Penting
3.3.3.4 Pemetaan
Data wawancara kemudian dikompilasi untuk melihat faktor yang paling banyakdipilih oleh narasumber sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap ketidakselarasan APBD dan RPJMD. Dari hasil kompilasi tersebut kemudian dirumuskankriteria dan alternatif strategi sebagai solusi dari faktor yang terpilih menjadi penyebabketidakselarasan, alternatif strategi tersebut dikelompokan dalam 3 sebagaimanakelompok pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yaitu : (i) Sumber DayaManusia; (ii) Pimpinan; (iii) Sistem / Mekanisme.
3.3.3.5 Penilaian Prioritas Alternatif Strategi
Hasil pemetaan kriteria dan alternatif strategi tersebut diatas merupakan inputuntuk analisis AHP, proses pengolahan dengan menggunakan program Expert Choicever.11.5. Penilaian AHP dilakukan oleh 10 orang responden yang terdiri dari 6 orangpejabat eselon II (setingkat Kepala Dinas dari SKPD pengelola kegiatan dan programyang dikaji), 2 orang dari kalangan akademis (1 orang rektor Unisma dan 1 orangDosen senior) dan 2 orang dari DPRD Kota Bekasi (fraksi Partai Demokrat dan fraksiPKS).
Penilaian oleh narasumber ahli (expert) menjadi kunci dari metode AHP, dalampenelitian ini pemilihan responden disesuaikan dengan narasumber yang telah
148
menjawab kuesioner sebelumnya pada proses Gap Analisis dan Wawancara (depthInterview). Perbedaan latar belakang pendidikan dan masa kerja dan atau pengalamankerja nara sumber akan berpengaruh terhadap kualitas pilihan. Oleh karena itudilakukan pembobotan narasumber berdasarkan kriteria tersebut (latar belakangpendidikan, masa kerja, dan pengalaman kerja / karir). Pada Tabel 18 disajikanrangkuman kualifikasi nara sumber yang akan dilibatkan dalam kajian ini.
Tabel 18. Kualifikasi Narasumber
Narasumber
Ringkasan PengalamanIndeks
Kompetensi
1 Ahli Manajemen Lingkungan / Manajemen Perencanaan /Manajemen Program dalam berbagai studi / kegiatanperencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah;Ketua Tim dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi;Narasumber dalam studi terkait Perencanaan PembangunanKota / Kabupaten; Tenaga Ahli dalam berbagai Program /Proyek / Studi;
1,00
2 Ahli Perencanaan Program / Manajemen Organisasi /Kebijakan Publik dalam berbagai studi / kegiatanperencanaan pembangunan dan daerah; Tenaga Ahli /Narasumber dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi; KetuaTim / Tenaga Ahli dalam studi / monitoring dan evaluasiterkait perencanaan dan pelaksanaan programPembangunan Kota Bekasi;
1,00
3 Kajian Ekonomi Lokal / Regional (Makro dan MikroEkonomi), Kajian Rencana Pembangunan Daerah, Praktisidalam Manajemen Korporasi, Pemerhati aspek PartisipasiMasyarakat dalam Pembangunan Daerah; Ketua BadanAnggaran DPRD;
0,94
4 Manajemen Perencanaan / Manajemen Program, PraktisiManajemen Industri; Kajian perencanaan pembangunan danpengembangan wilayah; Anggota Pansus RPJMD KotaBekasi; Pemerhati aspek Ekonomi Wilayah dan aspekKeuangan Daerah (Anggaran); Anggota Badan AnggaranDPRD;
1,00
5 Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah /Manajemen Program; Perencanaan Teknis dan Anggaran;Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal / Regional;
1,00
6 Manajemen Lingkungan / Manajemen PerencanaanPembangunan dan Pengembangan Wilayah / ManajemenProgram; Perencanaan Teknis dan Anggaran; PraktisiPengelolaan Persampahan; Praktisi PemberdayaanMasyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1,00
7 Manajemen Perencanaan Program Pembangunan Daerah;Perencanaan Teknis dan Anggaran;
0,98
8 Manajemen Pemerintahan / Perencanaan ProgramPembangunan Daerah; Manajemen Keuangan / AnggaranProgram;
0,88
9 Manajemen Pemerintahan / Perencanaan ProgramPembangunan Daerah;
0,88
10 Manajemen Pemerintahan / Perencanaan ProgramPembangunan Daerah;
0,88
3.3.3.6 Uraian Program Strategi
149
Prioritas program yang dihasilkan dari proses AHP selanjutnya diuraikan menjadiprogram kerja yang akan dilaksanakan sesuai kewenangan dari masing masing SKPDyang terlibat.
Penjelasan tentang metode analisis dan pengolahan data diatas dapatdirangkum dalam tabel berikut:
Tabel 19. Kaitan Antara Tujuan, Data dan Metode Analisis
No Tujuan DataMetodeanalisis
1 Relevansi, efesiensi danefektifitas program APBDterhadap pencapaian sasaranRPJMD
Data Sekunder : APBD 2008-2010,RPJMD 2008-2013, Data Primer :kuesioner : SMART; relevansi,efesiensi dan perkiraan efektivitas
Gap Analisis
2 Faktor faktor yangmempengaruhi keselarasanprogram APBD dengan RPJMD
Data Primer : hasil wawancara(Depth Interview) dari narasumberterpilih
DeskriptifAnalisis
3 strategi penyelarasanpenyusunan APBD denganRPJMD untuk meningkatkanpembangungan sarana danprasarana di Kota Bekasi
Data Primer: hasil pemetaan kriteriadan alternatif strategi; hasil prosepengolahan AHP
AHP
3.4 Metode Perumusan Strategi dan Program Kerja
Tahap akhir dari penelitian Strategi penyelarasan penyusunan APBD denganRPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasiadalah merumuskan program kerja strategis untuk menjaga konsistensi,menyelaraskan kebijakan dan program APBD yang efesien, efektif dan memiliki tingkatrelevansi tinggi dengan sasaran/tujuan pembangunan yang termuat dalam RPJMD.Perumusan rancangan program strategi penyelarasan menggunakan metode analisisAHP dengan menggunakan input dari proses sebelumnya. Pada Gambar 12 disajikangambaran mengenai Mekanisme Perumusan Strategi dan Program dalampelaksanaan kajian ini.
Gambar 12. Mekanisme Perumusan Stategi dan Program
GAP ANALISISDAN
INTERVIEW
Pemetaan (Road Map)Penyelarasan APBD dan
RPJMD
Faktor Faktor yangmempengaruhi
terjadinyaketidakselarasan
APBD dan RPJMD
PeningkatanPembangunan
Sarana danPrasarana
di Kota Bekasi
Kriteria dan AlternatifStrategi
PengolahanData
kuisionerAHP
(expert choice)
Pe
rum
us
an
Str
ate
gi
kuisioner AHP(9 orang
narasumber)
PrioritasStrategi,
Program danKegiatan
150
Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan daripermasalahan, yang dalam penelitian ini terdiri dari tujuan utama, kriteria-kriteria,dan alternatif-alternatif yang akan dibahas. Input hirarki diperoleh dari pemetaanpermasalahan hasil interview yang dilakukan terhadap narasumber.
Penyusunan hierarki AHP dengan tujuan penyusunan strategi penyelarasanpenyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana danprasarana di Kota Bekasi. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) kriteriayaitu : (1) Sumber Daya Manusia, (2) Pimpinan dan (3) Sistem / Mekanisme
Sedangkan alternatif pilihan strateginya adalah : (1) Peningkatan KualitasPartisipasi Masyarakat dalam Musrenbang; (2) Peningkatan Kinerja denganmenerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan; (3)Penyempurnaan Rancangan Program; (4) Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentifyang Obyektif; (5) Peningkatan Komunikasi dan komitmen pencapaian sasaran; (7)Diklat Aparatur Perencana dan penerapan jafung perencana; (1) Peningkatan KinerjaTAPD Kota Bekasi. Susunan hirarki dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 13. Struktur Hirarki Strategi Penyelarasan PenyusunanAPBD dengan RPJMD Kota Bekasi
Garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak antar level merupakan hubunganyang perlu diukur dengan perbandingan berpasangan dengan arah ke level yang lebihtinggi.
Level 1 merupakan tujuan dari penelitian yaitu memilih Strategi Penyelarasan APBDdengan RPJMD berdasarkan pilihan prioritas strategi sesuai penilaian alternatifstrategi seperti disajikan pada level 3.
Faktor-faktor pada level 2 merupakan kriteria strategi yang menjadi indikator acuanpemilihan strategi, kriteria ini diukur dengan perbandingan berpasangan berarah kelevel 1.
Dalam memilih prioritas strategi strategi pada level 3, dibuat penilaian berpasanganantar alternatif strategi dengan pengukuran nilai sesuai kriteria yang ada pada level 2.
Kriteria penilaian strategi dapat dijelaskan sebagai berikut:
(i) Sumber Daya Manusia
Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD denganRPJMD
Sistem /mekanisme
PimpinanSumber DayaManusia
PeningkatanPartisipasi
dalamMusrenbang
PeningkatanKinerja
dengan ISOPerencanaan
Penyempurnaan
RancanganProgram
Komunikasidan
KomitmenPencapaian
Sasaran
PenerapanRegulasi
Insentif danDisinsentif
DiklatAparatur dan
JabatanfungsionalPerencana
PeningkatanKinerja TAPD
151
Faktor sumber daya manusia sebagai tenaga perencana pembangunanmerupakan salah satu kunci keberhasilan proses perencanaan. Kontribusi tenagaperencana baik sebagai pejabat perencana dalam sebuah SKPD maupun kelompokperencana sebagai Tim, menempati posisi strategis dalam menghasilkan produkperencanaan yang baik.
Tenaga Perencana sebagai personal harus mempunyai kompetensi yangmemadai yang meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaandiri, motivasi dan komitmen. Kemampuan yang dibutuhkan tenaga perencana antaralain meliputi kemampuan dalam hal : Identifikasi dan analisis permasalahan;perumusan asumsi, tujuan dan sasaran; memformulasi faktor penghambat danpendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penyusunan kriteria pemilihanalternatif; penyusunan langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif;Komunikasi dan negosiasi; serta Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan.
Tenaga perencana dalam sebuah tim, baik di SKPD maupun di tingkat kota,harus memiliki kompetensi yang didukung oleh hal sebagai berikut: kualitas dukungandan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadapsesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
(ii) Pimpinan;
Faktor pimpinan dalam pengertian pimpinan SKPD maupun pimpinan daerahmemegang peranan penting sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas sebuahperencanaan. Dalam kultur / budaya organisasi publik di Indonesia, arahan dankebijakann pimpinan memberi pengaruh besar terhadap substansi dan proses sebuahperencanaan pembangunan.
Pengaruh seorang pemimpin dalam proses perencanaan publik, dipengaruhi olehkemampuan dan kualitas dia dalam hal: kualitas dalam memberikan dorongan,semangat, arahan dan dukungan yang diberikan kepada tenaga perencana danperencana. ; pimpinan juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber dayapendukung perencanaan dan mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambunganproses perencanaan.
(iii) Mekanisme / Sistem;
Faktor ini menjadi kriteria ketiga dalam struktur AHP dalam penelitian ini, faktorini menjadi penting karena proses perencanaan dan penganggaran dalam keuanganpublik tidak terlepas dari sistem birokrasi dan mekanisme serta prosedure yang telahdiatur dalam peraturan perundangan.
Kriteria ini terdiri dari beberapa hal yang meliputi : teknologi; sistem kerja, fasilitaskerja atau; proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi; kondisi kontekstual(situasional), struktur organisasi baik struktural maupun fungsional.
Dalam mekanisme perencanaan penyusunan APBD, beberapa hal yang menjadipenyebab ketidak selarasan adalah : proses partisipasi masyarakat yang terhambat;Dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan kurang dipedomani; perputaran ataumutasi pejabat di pemerintah daerah seringklai meyebabkan terputusnya komunikasiperencanaan; desain program yang tidak berorientasi kinerja juga menjadi penyebabterjadinya ketidak selarasan dengan kegiatan.
152
BAB IV
KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Wilayah
153
Sesuai dengan Perda Kota Bekasi nomor 04 tahun 2004
tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dan 56
kelurahan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49
km2, dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah yang
terluas (24,73 km2) sedangkan Kecamatan Bekasi Timur
sebagai wilayah terkecil (13,49 km2).
Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah
Kota Bekasi adalah : Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi ; Sebelah Selatan: Kab. Bogor
dan Kota Depok; Sebelah Barat: Propinsi DKI Jakarta; Sebelah Timur: Kabupaten
Bekasi. Secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106º55’ Bujur Timur dan 6º7’ -
6º15’ Lintang Selatan dengan ketinggian 19 m diatas permukaan laut.
Letak Kota Bekasi yang sangat strategis merupakan keuntungan bagi Kota Bekasi
terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana
dan prasarana transportasi di Kota Bekasi menjadikan Kota Bekasi menjadi salah satu
daerah penyeimbang DKI Jakarta.
Dalam konstelasi kewilayahan, kota Bekasi termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) yang merupakan bagian dari kesatuan ruang Jabodetabekpunjur sesuai Perpres
No 54/2008, posisi ini menjadikan banyak kegiatan pemanfaatan ruang baik
permukiman, perdagangan, jasa maupun industri mempunyai orientasi dan skala
nasional. Untuk itu kebijakan pemanfaatan ruang di Kota Bekasi diarahkan untuk
memberdayakan potensi kewilayahan ini seoptimal mungkin. Arahan pemanfaatan
ruang diprioritaskan kepada pengembangan kawasan strategis yang didasarkan pada
pengembangan ekonomi dan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini
terlihat dari rencana pemanfaatan ruang untuk pengembangan perumahan vertikal,
kawasan perdagangan dan jasa terpadu (superblock), industri bersih dan
pengembangan ruang terbuka hijau.
154
Gambar 14. Peta Pembagian Wilayah Administratrif Kota Bekasi
155
G
Wilayah
dimana kepad
paling rendah
kepadatan pe
Penggunaan
juga industri,
ekonomi dan
potensial dan
RTRW Kota
2005, dapat d
No
1234
56789
1011
Sumber:
ambar 15. Persentase Luas Wilayah menurut
Kecamatanyang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bekasi Timur
atan nya mencapai 20,496 jiwa/km2 pada tahun 2007, Sedangkan yang
kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pondok Melati, angka
nduduknya sekitar 3,759 jiwa/km2.
lahan didominasi oleh permukiman yang terus berkembang, demikian
perdagangan dan jasa mengalami peningkatan sebagai dampak aktivitas
pengaruh limpahan DKI Jakarta. Potensi pengembangan kota cukup
dukungan rencana tata ruang baik dari RTRW Jabodetabek maupun
Bekasi. Dari hasil identifikasi penggunaan lahan di Kota Bekasi tahun
ilihat pada tabel berikut.
Tabel 20. Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2005
Penggunaan LahanTotal(Ha)
%
Permukiman 9,891.21 46.53%Perdagangan 177.75 0.82%Jasa 130.79 0.61%Fasilitas Umum dan FasilitasSosial
232.02 1.07%
Perguruan Tinggi 26.67 0.12%Prasarana Transportasi 19.23 0.09%Industri 595.69 2.76%Instalasi Umum 19.24 0.09%
Ruang Terbuka 8,123.43 41.50%TPA 109.66 0.51%Jalan, dll 1,274.78 5.90%Total 21,600.47 100.00%
Photo Udara 2004 dan Evaluasi RTRW Kota Bekasi 2005
156
Melihat pada kondisi topografi dan meningkatnya aktivitas perkotaan,
permasalahan utama yang dihadapi adalah banyaknya wilayah yang rawan banjir /
genangan air, kemacetan, pencemaran lingkungan
4.2 Kependudukan
Penduduk Kota Bekasi menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2008
sebanyak 1.890.171 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 943.953 dan
perempuan 946.218 jiwa. Jumlah penduduk ini tersebar pada 12 kecamatan,
Penyebaran tertinggi pada Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 16,64% (314.567 jiwa),
Bekasi Barat 11,36% (214.693 jiwa), Pondokgede 11,67% (209.285 jiwa) dan
terendah di Kecamatan Jati Sampurna sebesar 3,46% (65.333 jiwa),
Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi ini tergolong pesat, rata-rata Laju pertumbuhan
dalam kurun waktu 2003 - 2007 adalah sebesar 3,45 persen. Apabila laju pertumbuhan
ini tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka penduduk Kota Bekasi dalam kurun
waktu 18 tahun yang akan datang menjadi dua kali lipat atau menjadi sekitar 4,2 juta
jiwa.
Gambar 16. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 2003-2007
4.3 PDRB
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) secarasektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannyaterhadap jumlah nilai tambah (gross value added) yang timbul dari seluruhsektor perekonomian yang ada di Kota Bekasi. Semakin besar persentasesuatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalamperkembangan ekonomi suatu daerah.
Gambaran PDRB di Kota Bekasi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:
157
131.568.5
6.388.657.8
512.610.3 529.219.5
3.882.989.3
1.170.570.3
563.669.3863.119.2
262.837.8
13.344.270.3
1.045.974.7 1.091.817.9
8.633.456.7
2.362.760.2
1.103.846.5
1.680.396.3
-
2.000.000.0
4.000.000.0
6.000.000.0
8.000.000.0
10.000.000.0
12.000.000.0
14.000.000.0
16.000.000.0
1. PERTANIAN 3. INDUSTRI
PENGOLAHAN
4. LISTRIK, GAS &
AIR BERSIH
5. BANGUNAN 6. PERDAG.,
HOTEL &
RESTORAN
7.
PENGANGKUTAN &
KOMUNIKASI
8. KEU.
PERSEWAAN, &
JASA
PERUSAHAAN
9. JASA-JASA
Sektor
PD
RB
(ju
taR
p)
konstan berlaku
Gambar 17. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan(2000=100) dan atas dasar harga berlaku tahun 2008
Penyajian data PDRB biasanya disajikan secara series dari tahun ke tahun. sehingga
dapat diketahui perkembangan dari setiap sektor. Berdasarkan data PDRB 2006-2008,
laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola yang berbeda. Laju pertumbuhan
ekonomi 2005-2007 memperlihatkan tren yang meningkat, namun pada tahun 2008
mengalami koreksi sebagai akibat dari pengaruh krisis finansial global yang terjadi di
luar negeri.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi tahun 2008 adalah sebesar 5,94 persen, atau
menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,44 persen. Sementara itu,
struktur ekonomi Kota Bekasi dapat dilihat dari kontribusi sektoral terhadap
pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008. Dua sektor dominan yang
memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi yaitu sektor
industri pengolahan sebesar 45,20% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran
sebesar 29,24%. Walaupun kedua sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar,
namun Laju Pertumbuhan Ekonomi kedua sektor tersebut tidak begitu besar.
Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2008 adalah 13,42% dan sektor
perdagangan, hotel dan restoran 18,89%.
158
Pada Tabel 21 disajikan pertumbuhan PDRB Kota Bekasi tahun 2005-2008 untuk
setiap sektor (lapangan usaha) yang diperhitungkan Atas Dasar Harga Konstan (tahun
dasar 2000), dan pada Tabel 22 disajikan pertumbuhan PDRB yang diperhitungkan
Atas Dasar Harga Berlaku. Diperoleh gambaran bahwa kelompok sektor sekunder ---
yang terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas & air bersih; dan sektor
bangunan / konstruksi --- masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota
Bekasi.
Tabel 21. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas DasarHarga Konstan tahun 2000 Periode 2005-2008 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA 2005 2006 2007 2008
1. Pertanian 126.235.06 123.367.34 129.426.07 131.568.50
2. Pertambangan dan Penggalian - - - -
3. Industri Pengolahan 5.478.623.00 5.712.583.24 6.112.459.47 6.388.657.78
4. Listrik. Gas dan Air Bersih 398.020.25 428.944.01 468.274.18 512.610.33
5. Bangunan 407.545.00 433.719.12 485.652.18 529.219.49
6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 3.239.088.80 3.509.562.84 3.689.782.45 3.882.989.34
7. Pengangkutan dan Komunikasi 927.067.17 978.649.00 1.003.499.61 1.170.570.25
8. Keuangan. Persewaan dan JasaPerusahaan
03.358.84 53.245.74 25.067.64 563.669.30
9. Jasa-Jasa 760.008.11 812.941.67 840.991.93 863.119.17
JUMLAH 11.739.945,23 12.453.012,95 13.255.153,53 14.042.404,18
Tabel 22. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas DasarHarga Berlaku Periode 2005-2008 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA 2005 2006 2007 2008
1. Pertanian 175.624.94 192.767.89 214.956.77 262.837.87
2. Pertambangan dan Penggalian - - - -
3. Industri Pengolahan 8.972.716.97 10.241.541.23 11.765.711.35 13.344.270.25
4. Listrik. Gas dan Air Bersih 684.437.88 781.350.38 876.762.33 1.045.974.72
5. Bangunan 642.514.22 820.591.16 936.593.07 1.091.817.87
6. Perdagangan. Hotel danRestoran
5.416.447.99 6.403.494.04 7.261.830.13 8.633.456.68
7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.591.070.35 1.822.012.97 1.933.126.55 2.362.760.16
8. Keuangan. Persewaan danJasa Perusahaan
626.676.72 772.704.55 939.876.90 1.103.846.53
9. Jasa-Jasa 1.116.842.05 1.341.952.71 1.490.327.71 1.680.396.30
JUMLAH 19.226.331,12 22.376.414,93 25.419.184,82 29.525.360,30
4.4 Keuangan Daerah
4.4.1 Pendapatan
Dari tabel dibawah ini dapat di jelaskan bahwa pendapatan daerah Kota Bekasi masih
memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana pusat, walaupun trend
159
pendapatan meningkat terus namun pendapatan dari sumber PAD belum tergali
sepenuhnya sehingga tingkat kemandirian fiskal kota bekasi masih rendah.
Tabel 23. Realisasi dan Komposisi Pendapatan Kota Bekasi TA 2003-2008 (Jutarupiah)
No U R A I A NTAHUN ANGGARAN
2007 2008 2009 2010A PENDAPATAN 1.089.816 1.235.061 1.435.061 1.657.241
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 166.283 178.369 237.246 310.8591,1 Pendapatan Pajak Daerah 64.201 78.311 101.511 159.1121,2 Hasil Retribusi Daerah 62.366 57.557 73.765 32.804
1,3Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan
3.308 3.638 5.311 5.667
1,4Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah
36.408 38.863 56.659 113.277
2 DANA PERIMBANGAN 687.271 785.278 904.112 1.036.200
2,1Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak
157.098 187.159 258.643 374.217
2,2 Dana Alokasi Umum 522.199 590.144 630.404 647.0822,3 Dana Alokasi Khusus 7.974 7.974 15.065 14.901
3LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH
236.261 271.413 293.702 310.181
3,1 Pendapatan Hibah 6.000 - - -
3,2Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan PemerintahDaerah Lainnya
169.909 219.262 224.432 233.745
3,3Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus
5.000.000 4.075 5.127 19.683
3,4Bantuan Keuangan dariProvinsi atau PemerintahDaerah Lainnya
55.352.645 48.076 64.144 56.754
Sumber: APBD Kota Bekasi 2007.2008,2009 dan 2010
Derajat otonomi fiskal yang dimiliki kota bekasi mengalami penurunan mulai dari
tahun 2007 sebesar 15,26% tapi turun pada tahun 2008 menjadi 14,44%, setelah itu
mengalami kenaikan menjadi 16,53% pada tahun 2009 dan 18,76% pada tahun 2010.
Perkembangan ini menunjukan kondisi yang menggembirakan karena selama ini nilai
kemandirian Kota Bekasi tergolong kategori kurang.
4.4.2 Belanja
Alokasi belanja daerah Kota Bekasi dalam kurun 2007 sampai 2010 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan 52% , selama periode tersebut, komposisi antara
belanja aparatur dengan belanja publik relatif berimbang dalam kisaran mendekati 50%
: 50%.
Tabel 24. Realisasi Belanja Daerah TA 2007-2010 (Juta rupiah)
160
URAIAN 2007 2008 2009 2010B BELANJA 1.152.159 1.363.777 1.589.321 1.748.529
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 530.766 656.680 739.971 793.1221,1 Belanja Pegawai 412.484 542.419 625.154 702.5551,2 Belanja Bunga 483 403 403 4021,3 Belanja Hibah 35.129 31.246 52.373 31.6341,4 Belanja Bantuan Sosial 40.887 46.533 48.700 47.6881,5 Belanja Bantuan Keuangan 26.250 30.820 10.841 9.3431,6 Belanja Tidak Terduga 15.533 5.259 2.500 1.5002 BELANJA LANGSUNG 621.393 707.097 849.349 955.4062,1 BL Non Urusan 88.084 68.445 100.970 107.6552,2 BL Urusan 533.309 638.652 748.379 847.751
SURPLUS / (DEFISIT) (62.344) (128.717) (154.260) (91.288)C PEMBIAYAAN DAERAH
1PENERIMAAN PEMBIAYAANDAERAH
105.534 171.304 175.019 113.417
1,1 Silpa TA Sebelumnya 89.382 145.448 146.251 98.4181,2 Penerimaan Piutang Daerah 16.151 25.856 28.768 15.0001,3 Penerimaan Piutang RSUD - - - -
2PENGELUARANPEMBIAYAAN DAERAH
43.189 42.587 20.759 22.130
2,1Penyertaan Modal (Investasi)Pemda
15.890 11.300 12.550 21.800
2,2 Pembayaran Pokok Utang 27.299 31.287 8.209 3302,3 Pembayaran Utang RSUD - - - -
PEMBIAYAAN NETTO 62.344 128.717 154.260 91.288
Dari data tersebut terlihat bahwa belanja yang terkait dengan urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah dikelompokan kedalam Belanja Langsung
mengalami kenaikan cukup signifikan. APBD adalah operasionalisasi dari RPJMD,
apabila belanja langsung urusan tersebut diuraikan lagi sesuai kerangka RPJMD,
maka anggaran belanja tersebut dalam pengelompokan misi sebagaimana ditampilkan
dalam tabel 25 berikut :
Tabel 25. Pembiayaan Misi RPJMD Kota Bekasi dalam APBDTahun 2008 – 2010
MISI RPJMDKOTA BEKASI
APBD
2008 2009 2010
Misi 1 246.574.925.986 54.458.975.200 301.570.372.353Misi 2 18.225.000.000 25.361.070.137 20.560.012.000Misi 3 214.179.892.814 257.997.130.000 283.644.332.103Misi 4 99.200.671.370 160.120.462.500 208.786.428.358Misi 5 30.566.629.210 20.654.100.000 10.815.000.000Misi 6 11.100.000.000 9.542.000.000 2.325.000.000
161
Misi 7 18.805.000.000 20.246.000.000 20.050.000.000638.652.119.380 748.379.737.837 847.751.144.814
Sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,anggaran belanja untuk Misi 3 menjadi fokus kajian. Pada Gambar 18 disajikangambaran distribusi anggaran pada Misi 3, yang bertujuan untuk membangunsarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan warga danpertumbuhan usaha. Secara operasional, Misi 3 dijabarkan ke dalam 4 (empat)kebijakan, yaitu: (1) pengembangan sarana dan prasarana perkotaan; (2)pengembangan perhubungan dan transportasi; (3) peningkatan efektifitaspengendalian lingkungan hidup; dan (4) pengelolaan perumahan danpermukiman. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan 1 dankebijakan 2 mendapat anggaran belanja paling besar dalam Misi 3, yaitumasing-masing 21% (kebijakan 1) dan 65% (kebijakan 2).
Kebijakan (1) untuk mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan;,sedangkan kebijakan (2) bertujuan untuk membangun dan mengembangkanbidang perhubungan dan transportasi. Kedua kebijakan tersebut secarabersama membentuk satu sistem infrasruktur perkotaan yang didalamnyatermuat pembangunan prasarana kota dan sarana perkotaan sebagaipendukung aktivitas warga kota.
Pada Gambar 19 dan Gambar 20 disajikan gambaran anggaran belanjaprogram untuk masing-masing Kebijakan selama APBD 2008-2010. Alokasianggaran terbesar pada kebijakan (1) diperuntukkan program pengendalianbanjir dan program PJU, dengan trend kenaikan anggaran belanja yang cukupbanyak dibandingkan dengan program lainnya. Selanjutnya pada kebijakan (2) ,anggaran terbesar dialokasikan untuk program rehabilitasi jalan dan jembatan.
162
Gambar 18. Pembiayaan Misi 3 melalui APBD Kota Bekasi tahun 2008 –2010
Gambar 19. Anggaran Belanja pada Kebijakan (1) PengembanganSarana dan Prasarana Perkotaan
Gambar 20. Anggaran Belanja pada Kebijakan (2) Pengembanganperhubungan dan transportasi
163
4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Perkotaan
4.5.1 Prasarana Jalan
Perkembangan pembangunan prasarana jalan di Kota Bekasi sejak tahun 2003
telah mengalami perkembangaan cukup banyak, seiring dengan meningkatnya
aktivitas ekonomi warga, meskipun demikian rasio antara jalan dengan jumlah
penduduk masih tergolong rendah yaitu sekitar 467.75 km/juta penduduk. Dari 2 Tabel
berikut berikut digambarkan kondisi prasarana jalan di Kota Bekasi samapai dengan
2008.
Tabel 26. Panjang Jalan di Kota Bekasi Berdasarkan Status dan Fungsi tahun2008
Jenis JalanPrimer Sekunder Jumlah
Arteri Kolektor Lokal Arteri Kolektor Lokal (km)Jalan Tol - - - - - - -Jalan Lingkar Luar - - - - - - -Jalan Negara 20.07 - - - - - 20.07Jalan Propinsi - 28.75 - - - - 28.75Jalan Kota - - 61.04 5.61 142.45 292.40 501.50Jalan Lingkungan - - - - - 655.3 655.30Jalan Irigasi - - - 5.31 2.66 - 7.97Jumlah 20.07 28.75 61.04 10.92 145.11 947.70 1.213.58
Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Air, 2010
Tabel 27. Kondisi Kemantapan Jalan tahun 2008
UraianPanjang jalan Kondisi
(km) baik (km) % buruk (km) %
Arteri Primer 20.07 15.00 75% 5.07 25%
Kolektor Primer 28.75 20.00 70% 8.75 30%
Lokal Primer 61.04 40.00 66% 21.04 34%
Arteri Sekunder 10.92 6.55 60% 4.37 40%
Kolektor Sekunder 145.11 80.00 55% 65.11 45%
Lokal Sekunder 292.40 175.40 60% 117.00 40%
Lingkungan 655.30 393.00 60% 262.30 40%
Kota Bekasi 1.213.58 729.95 60% 483.63 40%Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Air 2010
164
Pengukuran kinerja pelayanan jalan dinyatakan dalam nilai Tingkat pelayanan
jalan yang diukur dengan membandingkan volume kendaraan yang melalui ruas jalan
per jam dengan kapasitas atau daya tampung jalan per jam (V/C) dan kecepatan rata-
rata kendaraan. Berdasarkan data hasil survei dari dinas perhubungan diperoleh
tingkat pelayanan jaringan jalan yang ada di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:
Tabel 28. VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan (LoS) Pada Ruas Jalan Utama KotaBekasi
No Ruas JalanVolume Capacity Ratio (VCR) Level Of Service (LOS)
05 -06
06-07
11-12
12-13
17-18
18-1905-06
06-07
11-12
12-13
17-18
18-19
1 Sultan Agung 0.65 0,74 0.61 0.52 0.96 0.87 C C C C E D2 Sudirman 0.67 0.85 0.66 0.55 0.87 0.94 C D C C D E3 Juanda 0.68 0.71 0.64 0.59 0.67 0.45 C C C C C B
4Ahmad Yani(Tol Barat)
0.99 1.02 0.66 0.61 1.08 1.12 E F C C F F
5 Cut Meutia 0.58 0.58 0.39 0.39 0.62 0.62 C C A A C C6 Chairil Anwar 0.85 0.94 0.67 0.62 0.98 0.78 E E C C E C7 Joyomartono 0.89 1.01 0.77 0.68 1.02 1.02 E F D C F F8 Siliwangi 0.11 0.36 0.26 0.35 0.37 0.31 A B A B B A9 Pengasinan 0.80 1.72 0.55 0.48 0.87 0.71 D F C B D C10 H.Djole 0.05 0.22 0.2 0.19 0.36 0.33 A A A A B B
11Kali Baru -Teluk Buyung
0.2 1.11 0.65 0.9 0.88 0.93 A F C E D E
12Pd.Gede - JatiKramat
0.26 0.53 0.51 0.58 0.58 0.43 A C B C C B
13 KH.Noer Ali 0.93 0.99 0.54 0.61 0.65 0.68 E E C C C C
14Cibubur-Cileungsi
0.85 0.88 0.75 0.77 0.94 0.61 D D D D E C
15Pd. Gede –LubgBuaya
0.76 0.84 0.65 0.61 0.72 0.68 D D C C C C
16 Narogong 0.5 0.76 0.62 0.57 0.65 0.59 C D C C C C
17Ahmad Yani –Juanda
0.94 1.25 0.48 0.5 0.64 0.73 E F B C C C
Sumber : Masterplan Transportasi Kota Bekasi, 2008
Keterangan:A : arus bebas bergerakB : arus stabil, tidak bebasC : arus stabil, kecepatan terbatasD : arus mulai tidak stabilE : arus tidak stabil, kadang macetF : macet, antrian panjang
Kondisi kemacetan di ruas jalan utama di Kota Bekasi terlihat hampirsemuanya diatas level D pada saat jam 6 sampai jam 7 pagi, dimana padaperiode jam tersebut terjadi perjalanan komuter dari warga bekasi yang kerja diDKI Jakarta.
4.5.2 Perhubungan dan Transportasi
165
Dari hasil kajian masterplan transportasi Kota Bekasi, terdapat beberapa
permasalahan utama perhubungan dan transportasi Kota Bekasi yang bersifat makro,
sebagai berikut:
1) Pola kegiatan masyarakat masih terpusat di pusat kota sehingga bangkitan dan
tarikan terbesar pergerakan mengarah ke pusat kota. Pergerakan eksternal ke
dan dari Jakarta merupakan bangkitan dan tarikan tertinggi, mengakibatkan
pembebanan pada jalan penghubung Kota Bekasi dengan Jakarta semakin
besar.
2) Saat ini kapasitas jaringan jalan utama penghubung Kota Bekasi dan Kota
Jakarta sudah tidak mampu menampung volume pergerakan yang melintas pada
jaringan jalan tersebut, terlihat dari nilai LoS yang ada menunjukkan E dan F.
3) Pola jaringan jalan yang terdapat di Kota Bekasi adalah pola jaringan jalan linear
dan radial dimana berpusat pada kawasan pusat bisnis koridor Jalan Ir. H.
Juanda, A yani dan Cut Mutia. Pola jaringan jalan ini berintegrasi dengan
jaringan jalan regional Kota Bekasi. Pola jaringan jalan inilah yang menyebabkan
masalah menumpuknya pergerakan dalam sistem jaringan jalan Kota Bekasi.
4) Peningkatan jumlah kendaraan pribadi (mobil dan motor) dan pengelolaan
angkutan umum yang belum optimal, mengakibatkan bertumpuknya pergerakan
pada ruas jalan utama. hal ini mengganggu pergerakan internal Kota Bekasi.
Terbatasnya fasilitas terminal dan buruknya kondisi terminal yang ada menjadi
permasalahan tersendiri yang harus dibenahi. Jumlah Sarana angkutan darat di
Kota Bekasi terdiri dari kendaraan umum dan kendaraan bukan umum. Tahun
2008 jumlah angkutan kota sebanyak 4.127 unit. dan taksi sebanyak 3.101 unit.
5) Belum ada antisipasi terhadap pengembangan moda Angkutan Masal
6) Terbatasnya jumlah tempat parkir, baik on-street parking maupun off-street
parking.
4.5.3 Utilitas Kota (Air Bersih, limbah, persampahan, drainase)
Air Bersih, Untuk pelanggan air minum dari PDAM volume air terjual di tahun 2008
sebesar 32.350. Hal ini signifikan dengan cakupan pelayanan airnya. jumlah saluran
dan instalasi penyaluran air. Tingkat pelayanan air bersih di Kota Bekasi pada masing-
masing wilayah pelayanan adalah sebagai berikut :
1) Wilayah Pelayanan Rawa Tembaga melayani Kecamatan Bekasi Barat
dan Kecamatan Bekasi Selatan, tingkat pelayanannya adalah 18,40%
166
2) Wilayah Pelayanan Pondok Ungu, Wilayah Pelayanan Wisma Asri dan
Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Patriot, yang melayani Kecamatan Medan
Satria dan Kecamatan Bekasi Utara, tingkat pelayanannya adalah 94,51%
3) Wilayah Pelayanan Bekasi Kota yang melayani Kecamatan Bekasi Timur,
tingkat pelayanannya adalah 41,22%
4) Wilayah Pelayanan Rawa Lumbu yang melayani Kecamatan Rawa
Lumbu, tingkat pelayanannya adalah 17,10%
5) Wilayah Pelayanan Pondok Gede yang melayani Kecamatan Pondok
Gede, tingkat pelayanannya adalah 8,82%
Pengelolaan limbah, Air Limbah Domestik, sistem Penyaluran Air Bekas Cuci (Grey
Water) masih tercampur dengan sistem drainase air hujan, sedangkan untuk Air
Bekas Kakus dan Tinja (Black Water) masih dilakukan secara on site (setempat), yaitu:
Kakus, Cubluk dan Septik Tank, yang kemudian lumpur tinja diangkut dan diolah di
IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja); Air Limbah Industri, diharuskan melalui
proses pengolahan di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri setempat)
sebelum dialirkan ke badan air penerima/sungai terdekat; Persampahan, total
Timbulan Sampah Kota Bekasi adalah 4602 m3/hari, Prosentase penduduk Kota
Bekasi yang terlayani mencapai 35% atau dengan kata lain 1611 m3/hari timbulan
sampah yang dapat diangkut (sisa yang tidak terangkut 2991 m3/hari atau 65%).
Drainase, Sistem drainase kota Bekasi saat ini mencakup wilayah seluas
kurang lebih 9.035 Ha, atau kurang lebih 43% luas wilayah kota. Kondisi saluran
sekunder kurang terpelihara dan terjadi pengendapan sedimen dan hambatan pada
bangunan gorong-gorong, siphon maupun jembatan, terutama yang melintas Kali
Malang, Jalan Tol, dan Jalan Arteri Jakarta-Bekasi. Selain itu juga terjadi banjir kiriman
dari daerah hulu melalui sungai utama (makro) menjadikan beberapa wilayah rendah di
kota Bekasi rawan genangan.
Fasilitas pemadam kebakaran, dalam sistem perkotaan, fasilitas inimenjadi penting karena tingginya intensitas pemanfaatan lahan oleh bangunan.Keselamatan dari bahaya kebakaran di Kota Bekasi sampai ini masih dilayanioleh fasilitas yang terbatas. Jumlah terjadinya kebakaran di kota bekasi daritahun 2004 sampai 2008 dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 29. Banyaknya Kebakaran 2008
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008
Jumlah KejadianKebakaran
101 89 140 93 85
167
Penerangan Jalan Umum (PJU), Taman dan Ruang Terbuka Hijau,Fasilitas ini termasuk dalam sistem pelayanan kota, karena menjadi pendukungdan menciptakan kenyamanan bagi aktivitas warga kota. Beberapa kondisisarana publik yang ada di Kota Bekasi adalah seperti diuraikan dalam tabeltabel berikut :
Tabel 30. Jumlah Sarana PJU menurut JenisLampu
Jenis Lampu 2007 2008HPLN 125 W 3.215 3.238
250 W 104 104SON 70 W 2.807 3.478
150 W 5.243 5.250250 W 801 801T 400 W 481 481T 1000 W 30 30
HPIT 400 W 217 2171000 W 4 4
ML 160 W 18 18XL 18 W 368 368TL 18 W 2.506 2.506
Torpedo
400 W 105 -
Pijar 1000 W 9 -Pohon Kelapa 8 8
Jumlah 15.916 16.135Jumlah Tiang 2.472 2472
Tabel 31. Banyaknya Taman dan RTH Publik Kota Bekasi 2008
URAIAN 2007 2008
Kota TamanJumlah 26 26
Luas (m2) 62.414 62.414
TPUJumlah 2 2
Luas (Ha) 24 24
Jumlah Penanaman pohon Penghijauan 4.500 5.000
Persampahan, total Timbulan Sampah Kota Bekasi adalah 4602 m3/hari,Prosentase penduduk Kota Bekasi yang terlayani tahun 2008 mencapai 45%,artinya masih ada sisa sampah yang belum terangkut sebanyak 2.518 m3perhari.
Tabel 32. Tonase dan Volume Sampah ke TPA Sampah Sumur Batu Kota BekasiTahun 2008
Tahun Berat Sampah(Ton)
VolumeSampah (m
3)
Sampah Diangkut / hari(m3)
2008 187.600,00 750.400 2.084 45%
2007 159.570,75 638.285 1.773 39%
2006 149.621,75 598.487 1.662 36%
168
2005 133.725,25 534.901 1.486 32%
2004 105.143,85 420.575 1.168 25%
2003 57.935,25 241.741 672 15%
4.6 Pemerintahan Umum
Pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan sebenarnya terbagi atas tiga
bagian besar. Pertama : Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, adalah
pelaksanaan Otonomi Daerah sesaui kewenangan urusan yang dilimpahkan ke
daerah; Kedua, administrasi pemerintahan yang sifatnya koordinasi atau membantu
pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi, yaitu pelaksanaan urusan Pusat seperti
pertahan (Kodim), keamanan (Polres), hukum (Pengadilan Negeri dan Kejaksaan),
Politik (KPU), Keuangan Negara (Kantor Pajak), Agama (Kantor Depag); dan Ketiga,
administrasi pemerintahan yang sifatnya tugas pembantuan atau pelaksanaan azas
medebewind, adalam pelaksanaannya tidak terlihat jelas sebab biasanya langsung
datang ke Dinas Daerah tanpa melalui APBD, misalnya Dana BOS untuk Pendidikan,
pembangunan infra struktur, program pemberdayaan UKM dan lain sebagainya.
169
Gambar 21. Organisasi Pemerintahan
BAB VHASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Pengukuran Relevansi, Efesiensi dan Efektifitas Program APBD
Terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013
170
5.1.1 Penilaian Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
Dari hasil kuesioner indikator SMART, diperoleh data penilaian kualitas sasarandan indikator sasaran program dalam RPJMD 2008 - 2013, hasil penilaian dari 18program yang diteliti terdapat 5 program yang memiliki kualitas indikator sasaranprogram dengan nilai dibawah 3 (2 – 2,9) yang dapat di interpretasikan bahwa sasarandapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan. Dalam Tabel berikut disajikanrekapitulasi penilaian tujuan dari 10 responden terpilih.
Tabel 33. Penilaian Tujuan (sasaran dan indikator sasaran) dari Program padaKebijakan (1)
Kebijakan dan ProgramNilai
MinMak
Rata Rata
Kebijakan (1) Pengembangan sarana dan prasarana perkotaanProgram Pengendalian Banjir 3,20 3,80 3,60Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2,60 4,00 3,58Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,20 3,80 3,54Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan saranaPJU
2,20 3,80 3,26
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2,80 4,00 3,56Program pengelolaan areal pemakaman 2,20 2,90 2,46Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2,20 3,20 2,47Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3,40 3,80 3,56
Sumber : Hasil Analisis, 2010
Dari Tabel 33, terlihat bahwa dalam Kebijakan (1) Pengembangan sarana danprasarana perkotaan, terdapat dua program yang memiliki nilai dibawah 3, yaituprogram pengelolaan pemakaman dan program peningkatan kesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran. Apabila dilihat dari pernyataan sasaran dan indikator program dalamRPJMD, kedua program tersebut tidak mencantumkan indikator kuantitaif yangterdefinisi jelas dan target tahunan tidak dinyatakan.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman bertujuan untuk meningkatkan pelayananTPU dengan indikator sasarannya adalah rasio kapasitas TPU terhadap jumlahpenduduk. Dari hasil kuesioner, sepuluh responden semuanya menilai dibawah 3 (2 –2,9) dengan jumalh nilai rata –rata untuk program ini adalah 2,46 yang berarti bahwasasaran dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan. Semua respondenmenilai bahwa indikator sasaran telah dinyatakan secara spesifik (S=0,64) denganrumusan rasio kapasitas TPU dengan jumlah penduduk, indikator ini dapat diterima dandipahami oleh SKPD pelaksana (A=0,52), namun karena tidak ada target kuantitatifnyasasaran ini menjadi susah dievaluasi dan direalisasikan (M=0,44; R=0,46; T=0,40).
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran bertujuanuntuk meningkatkan kesiagaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahayakebakaran dengan indikator sasaran menurunnya jumlah kasus kebakaran dan kerugianakibat bencana kebakaran sebesar 30%. Dari sepuluh responden hanya satu yangmenilai 3,2 atas indikator sasaran program ini, yang lainnya menilai dibawah 3.Pernyataan indikator sasaran dalam program ini dapat dipahami dan di terima olehSKPD pelaksana namun sulit untuk dievaluasi dan direalisasikan, penentuan penurunan30% bencana kebakaran menjadi sulit dioperasionalisasikan karena minimnya datapendukung dan tidak ada target kuantitatif yang operasional.
Program lainnya yang ada dalam kebijakan ini memperoleh penilaian tujuanantara 3 – 3,9 , hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sasaran dapat diukur, dipahami dan
171
direalisasikan sesuai dengan kemampuan APBD kota Bekasi. Pernyataan sasaran danindikator yang tercantum dalam RPJMD dinilai sudah memenuhi kriteria SMART,walaupun demikian terdapat satu program yang mendapat nilai 3,8 tetapi pernyataanindikator sasarannya tidak lengkap, yaitu Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong. Terhadap program ini narasumber semuanya menilai bahwa indikatorsudah memenuhi kriteria komponen SMART walaupun dengan pernyataan indikatoryang tidak diuraikan target tahunannya dan hanya target akhir saja yang jadi patokan,untuk operasionalisasi program ini, narasumber menilai SKPD pelaksana dapatmemahami dan merealisasikan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Bekasi.
Dalam Kebijakan (1) ini terdapat tiga program yang secara rata-rata memiliki nilaidiatas 3, namun tidak semua responden memberikan nilai baik, hal ini kemungkinandisebabkan latar belakang pendidikan, pemahaman dan data pendukung respondenterhadap program yang dinilai kurang memenuhi.
Pada kebijakan (2) Pengembangan Perhubungan dan Transportasi terdapattiga program yang mendapat nilai antara 2–2,9 (lihat pada Tabel 34), yaitu ProgramPeningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor, dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ. Terhadap ketiga program tersebut semua narasumber memberikan nilaidibawah 3, yang berarti bahwa indikator dan sasaran progran tidak memenuhi semuakomponen SMART. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan indikator masing-masingsasaran program ternyata tidak dapat diuraikan secara operasional karena keterbatasankewenangan, data pendukung dan penentuan indikator sasaran yang harus diukurmelalui berbagai indikator antara, seperti indikator pengurangan jumlah kecelakaanakibat kelalaian kendaraan tergantung dari indikator sarana prasarana transportasi dankondisi sosial masyarakat.
Tabel 34. Penilaian Tujuan (sasaran dan indikator sasaran) dari Program padaKebijakan 2
Kebijakan dan ProgramNilai
MinMak
Rata Rata
Kebijakan( 2) Pengembangan perhubungan dan transportasiProgram Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,80 4,20 4,00Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,00 3,80 3,63Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 2,60 3,60 3,08Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 2,60 3,60 3,20Program peningkatan pelayanan angkutan 2,20 2,60 2,34Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3,20 3,80 3,44Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 3,20 3,40 3,28Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2,30 2,70 2,37Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2,20 3,00 2,74
Sumber: Hasil Analisis, 2010
Sasaran peningkatan kinerja pelayanan kota pada Program Peningkatan PelayananAngkutan diukur melalui indikator rasio penumpang dan armada, pemilihan indikatorini kurang tepat karena kinerja pelayanan angkutan kota harus diukur juga denganindikator waktu tempuh, kenyamanan dan keamanan. Demikian juga dengan ProgramRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ diukur melalui indikatorsasaran 100% prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi dan berfungsi baik tidakdiuraikan tahapan pencapaian indikatornya.
172
Program lainnya dalam kebijakan ini, lima program memperoleh nilai antara 3 –3,63, namun hanya dua program yang dinilai oleh seluruh responden dengan nilai diatas3, pada tiga program lainnya masih terdapat responden yang memberikan nilai dibawah3. Dalam kebijkan ini terdapat satu program yang rata-rata penilainya 4, yaitu programProgram Pembangunan Jalan dan Jembatan. Hal ini dapat di interpretasikan bahwaprogram tersebut mempunyai tujuan/sasaran sudah tepat, jelas, mudah dipahami dandirealisasikan oleh SKPD
Berdasarkan hasil penilaian tujuan dengan indikator SMART dapat disimpulkanbahwa pernyataan sasaran dan indikator sasaran dari program dalam Kebijakan (1)Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan Kebijakan (2)Pengembangan perhubungan dan transportasi yang ada dalam Misi (3)“Membangun sarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan wargadan pertumbuhan usaha”, semuanya dapat dipahami, namun ada beberapa programyang memerlukan perbaikan tujuan program agar dapat direalisasikan denganpembiayaan APBD. Perbaikan dimaksud meliputi penyempurnaan uraian dan tahapanpencapaian target, perumusan kembali dan menguji kesesuain indikator sasaran,menyediakan data pendukung sebagai dasar perumusan dan penilaian indikator danmengkaji kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah dengan lingkup tanggung jawabpelaksanaan program.
5.1.2 Penilaian Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektifitas APBD terhadapRPJMD
Tahap kedua untuk menjawab tujuan penelitian adalah melakukan penilaianRelevansi, Effesiensi dan perkiraan Efektivitas (REE) dari kegiatan dan program yangada dalam APBD kota Bekasi tahun 2008 – 2010. Hasil penilaian tujuan sasaransebelumnya dijadikan salah satu referensi narasumber dalam analisis ini.
Tabel 35. Hasil Akhir Penilaian REE (Relevasi, Efisiensi dan PerkiraanEfektivitas) Seluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2010pada Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Uraian ProgramRelevansi
Efisiensi
Efektifitas
DayaDukungterhadapKebijakan
Program Pengendalian Banjir 3,40 371,83 3,08 107,77Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3,55 383,32 3,43 42,62Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,00 318,48 3,10 7,23Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana PJU
3,15 352,71 2,89 68,50
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2,76 284,43 2,85 14,05Program pengelolaan areal pemakaman 2,94 293,80 2,49 7,37Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahayakebakaran
3,16 223,86 2,54 7,42
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,92 311,03 3,30 64,97Sumber: Hasil Analisis, 2010 319,93
Tabel 35 diatas menyajikan hasil kuesioner tentang relevansi, efisiensi danperkiraan efektivitas APBD Kota Bekasi yang dikelompokan ke dalam KebijakanPengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Kebijakan PengembanganPerhubungan dan Transportasi.
173
Program Pengendalian Banjir, Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong dan Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih memperolehnilai rata-rata relevansi, effesiensi dan perkiraan efektivitas yang masuk dalam katagoricukup (Relevansi dan Efektivitas = 3 – 3,55; Efisiensi = 318,48 – 371,83). Hal inimenunjukan bahwa kegiatan dalam program tersebut cukup penting dan effisien untukmendukung pencapaian tujuan / sasaran RPJMD dengan perkiraan akan memberikanmanfaat (outcome) terhadap stakeholders yang cukup sesuai dengan sasaran RPJMDserta dinilai pelaksanaan cukup aman tidak memberikan dampak negatif terhadapstakeholders lain.
Berdasarkan data teknis dari Dinas Bina Marga dan Tata Air diperoleh gambaranbahwa capaian kinerja Program Pengendalian Banjir dapat menurunkan titikgenangan sampai tahun 2010 sebanyak 22 titik tertangani 100%. Hal ini biladibandingkan dengan target dalam RPJMD sebanyak 15 titik, sehingga penilaianresponden terhadap program ini (Relevansi=3,40; Efisiensi=371,83; Efektivitas=3,08 )sudah tepat dan sesuai juga dengan penilaian kualitas tujuan / sasaran dalam RPJMD.
Pelaksanaan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong padaAPBD Kota Bekasi tahun 2008 sd. 2010, dilaksanakan terhadap drainase jaringansekunder dan jaringan drainase permukiman dengan alokasi anggaran sekitar 12,00%per tahun dari jumlah anggaran dalam Misi 3 (Membangun sarana dan prasaran kotayang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha) setiap tahunnya.Meskipun penilaian responden terhadap program ini termasuk cukup (Relevansi=3,55;383,32; Efisiensi=383,32; Efektivitas=3,43), pengukuran kuantitaif kinerja programtidak dapat dilakukan karena keterbatasan informasi teknis yang dapat dijadikanreferensi pengukuran, data yang ada pada Dinas Bina Marga dan Tata Air belummencakup keseluruhan jaringan drainase, tetapi sebatas data pelaksanaan kontraktahunan. Sehingga walaupun terjadi keselarasan antara nilai tujuan / sasaran (3,58)dengan penilaian REE, namun pengukuran capaian indikator sasaran sesuai RPJMDsecara nyata tidak dapat ditampilkan. Keterbatasan informasi dan data teknis sangatpenting untuk segera dibenahi oleh Pemerintah Kota Bekasi karena dengan ketersediandata maka penilaian terhadap program ini dapat dilakukan secara objektif.
Nilai rata – rata yang diperoleh Program Penyediaan dan Pengolahan AirBersih (Relevansi=3,00; Efisiensi=318,48; Efektivitas =3,10). Terdapat enamresponden yang menilai cukup relevan dan empat responden menilai kurang relevan,pada penilaian Efisiensi ada tiga responden menilai kurang efisien dan pada nilaiEfektivitas terdapat empat responden yang menilai kurang effektif. Nilai akhir rata-rataprogram ini termasuk kategori cukup selaras bila dibandingkan dengan nilaitujuan/sasaran program (3,54), namun nilai yang diberikan dalam REE tidak diperolehsecara utuh dari semua responden sehingga masih terdapat Gap / Ketidakselarasan yangdinilai oleh beberapa responden. Hal ini bisa dijelaskan dari data kegiatan yang adadalam APBD 2008-2010 bahwa alokasi biaya untuk penambahan jaringan pelayanan airbersih masih kurang, belanja pembangunan lebih banyak pada kegiatan pemeliharaandan operasional. Pertimbangan lain karena kewenangan pengelolaan penyediaan airbersih menjadi tanggungjawab PDAM, diperlukan kebijakan yang jelas dari PemerintahKota Bekasi terkait pembiayaan program ini supaya setiap investasi yang terkaitpengelolaan air bersih dapat diukur kinerja pelayanannya, over laping kewenanganantara Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PDAM menjadi kesulitan dalamevaluasi program yang dibiayai APBD Kota Bekasi.
174
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & SaranaPJU, mendapat nilai rata-rata pada indikator Efektivitas (2,89.) artinya berdasarkanpenilaian reponden, stakeholders sasarannya kurang tepat, sedangkan Relevansi danEfisiensi memperoleh nilai rata-rata cukup (Relevansi=3,15; Efisiensi=352,71).Berdasarkan data kegiatan program ini dalam APBD 3 tahun terakhir, terdapat alokasibiaya sebesar 76,4% diperuntukan bagi kegiatan pemeliharaan dan pembayaranrekening PJU yang sudah ada dan sebesar 23,6% untuk penambahan jaringan, dengandemikian sebagian besar alokasi biaya pada program ini diperuntukan bagipemeliharaan dan operasional jaringan yang ada. Bertambahnya kebutuhan PJU di KotaBekasi memerlukan terobosan pengelolaan PJU melalui perhitungan biaya yang akurat,penggunaan sumber listrik dari PLN dapat dicarikan alternatif penggantinya dengantenaga surya, sehingga biaya pembayaran rekening dapat digunakan untuk memperluaspelyanan PJU. Berdasarkan pertimbangan responden menilai program ini tidak efektif,sehingga apabila dibandingkan dengan nilai tujuan / sasaran (3,26) pada program initerdapat ketidak selarasan dari sisi perkiraan Efektivitas program untuk mencapaiindikator sasaran sesuai RPJMD.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapat nilai rata-ratayang kurang pada semua indikator penilaian, (Relevansi= 2,76; Efisiensi = 284,43;Efektivitas= 2,85). Berdasarkan data APBD Kota Bekasi tahun 2008 sd. 2010, terlihatbahwa dari 20 kegiatan yang pada program ini terdapat kegiatan 9 kegiatan yangditujukan untuk aparatur, 4 kegiatan operasional dan sisanya untuk penghijauan danpenataaan taman yang ada, tidak ada satupun kegiatan yang ditujukan untuk perluasanRTH. Hal tersebut berbeda dengan indikator sasaran yang ingin dicapai dari programini yaitu terpenuhinya luasan RTH dari 14% menjadi 15.5% dari luas kota. Dengannilai REE seperti itu dapat diartikan bahwa menurut penilaian responden kegiatan danprogram dalam APBD Kota Bekasi 2008-2010 termasuk kategori kurang penting,kurang effesien dan tidak terkait dengan stakeholder sasaran yang ada dalam RPJMD.Sehingga terjadi ketidak selarasan dengan nilai tujuan/sasaran (3,56) yang termasuknilai kategori sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan. Perlu upaya dankomitmen kuat dari Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki kegiatan dan programini pada tahun anggaran berikutnya agar capaian indikator sasaran sesuai RPJMD dapatterpenuhi.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dari tiga indikator penilaian programini mendapat nilai kurang (Relevansi=2,94; Efisiensi=293,80; Efektivitas= 2,49) yangdapat diinterpretasikan bahwa responden menilai kegiatan dan program dalam APBDkurang penting, kurang effesien dan stakeholders sasarannya kurang berkaitan dengansasaran RPJMD baik dari segi jumlah, tingkat kepentingan maupun indikator kualitatif /kuantitatif kurang jelas. Berdasarkan nilai tujuan/sasaran (2,46) artinya dalamdokumen RPJMD pernyataan sasaran pada program ini dapat dipahami tapi sulitdievaluasi dan direalisasikan, sehingga ketidak selarasan APBD salah satunya dapatdiakibatkan karena desain indikator sasaran tujuan yang kurang baik. Dari data APBDKota Bekasi terlihat bahwa dari 12 kegiatan yang ada dalam APBD 2008-2010seluruhnya berupa kegiatan operasional, tidak terdapat kegiatan yang ditujukan untukmeningkatkan rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaranmendapat nilai rata-rata (Relevansi= 3,16; Efisiensi= 223,86; perkiraan Efektivitas =2,54) hal ini dapat diinterpretasikan bahwa menurut responden, kegiatan dan programAPBD Kota Bekasi 2008 - 2010 kurang effesien dalam mendukung dan stakeholder
175
sasarannya kurang berkaitan dengan capaian sasaran RPJMD. Demikian juga penilaiantujuan / sasaran program ini (2,47) yang berarti pernyataan indikator sasaran walaupundapat dipahami oleh SKPD, namun sulit untuk dievaluasi dan direalisasikan. Hal inidisebabkan karena indikator sasaran dalam RPJMD tidak diuraikan secara jelas targettahunannya dan pemilihan indikator sasaran tampa didukung data base yang akuratsehingga penetapan kegiatan tahunan dalam APBD menjadi kurang efisien dandiperkirakan efestivitasnya kurang.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan mendapat nilairata-rata kurang pada indikator Relevansi (2,92) dan cukup pada indikator lainnya(Efisiensi = 311,03; Efektivitas =3,30). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa walaupuntingkat relevansinya kurang tetapi kegiatan program APBD dinilai akan memberikanefisiensi dan efektivitas cukup terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Nilai REE tersebuttidak diperoleh secara utuh karena terdapat 2 responden yang menilai kurang efisien dan1 responden menilai kurang pada perkiraan efektivitas. Dari nilai tujuan/sasaranprogram ini termasuk kategori bahwa sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan(3,56), namun karena dalam APBD 2008 – 2010, dari 48 kegiatan masih terdapat 15kegiatan yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran RPJMD sehingga beberaparesponden menilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya kurang.
Nilai daya dukung program terhadap kebijakan, diperoleh dari perkalian nilai rata-rata relevansi dengan presentasi anggaran program terhadap kebijakan, nilai inimenggambarkan seberapa besar kontribusi dukungan program dalam pencapaiansasaran kebijakan. Dari tabel 36 terlihat bahwa Program Pengendalian Banjirmendukung pencapaian sasaran kebijakan sebesar 33,7% (107,77 / 319,93 x 100%);Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJUmendukung 21,4% (68,5 / 319,98 x 100%); Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan mendukung capaian kebijakan sebesar 20,4%, ProgramPembangunan saluran drainase/gorong-gorong mendukung capaian kebijakan sebesar13,3%; dan Program lainnya antara 2,3 % sd 4,4%. Jumlah nilai daya dukung terhadapkebijakan adalah 319,93 (skala tertinggi nilai daya dukung 500), maka dapat diartikanbahwa alokasi belanja APBD Kota Bekasi 2008-2010 pada program-program yang adadalam kebijakan ini cukup mendukung pencapainan sasaran kebijakan PengembanganSarana dan Prasarana Perkotaan. Program yang masih kurang daya dukungnyamemerlukan perbaikan desain program agar memiliki nilai relevansi tinggi dengansasaran RPJMD Kota Bekasi.
Penilaian Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektivitas terhadap KebijakanPengembangan Perhubungan dan Transportasi, Hasil rekapitulasi penilaiannya dapatterlihat pada tabel 36, berikut:Tabel 36. Hasil Akhir Penilaian Relevasi, Effesiensi dan Perkiraan Efektivitas
Seluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2009 yang adadalam Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi
Uraian ProgramRelevansi
Efisiensi
Efektivitas
DayaDukung thdKebijakan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,55 354,93 3,32 20,42Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,06 225,47 3,30 263,03Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan - - - -Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembtan 2,93 324,82 3,03 11,59Program peningkatan pelayanan angkutan 2,90 289,84 2,84 2,41Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2,81 310,76 2,99 4,20
176
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 2,88 295,22 2,95 4,33Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 3,46 79,72 3,29 1,84Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3,30 325,51 3,01 6,51Sumber: Hasil Analisis, 2010 314,33
Dari tabel tersebut terlihat bahwa Program Pembangunan Jalan danJembatan (Relevansi=3,55; Effesiensi=354,93; Perkiraan Effektivitas=3,32), walaupunterdapat satu responden yang memberikan penilaian kurang untuk indikator relevansidan satu responden menilai kurang untuk indikator effesiensi, namun secara rata-ratakegiatan program ini dalam APBD menunjukan cukup relevan, cukup effesien dandiperkirakan cukup efektif dalam mendukung pencapaian indikator sasaran dalamRPJMD (Nilai Tujuan / sasaran=4,00) yang diartikan bahwa pernyataan sasaran dalamRPJMD sudah tepat, jelas, mudah dipahami dan dapat direalisasikan oleh SKPD.
Terhadap Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dari sisi kualitas terdapatkeselarasan antara APBD dengan RPJMD, namun apabila dilihat dari capaian indikatorkuantitasnya terdapat Gap yang cukup signifikan hal ini bisa terlihat dari data yang dikompilasi dari Dinas Bina Marga dan Tata Air sebagaimana disajikan pada Tabel 37.
Data ini juga menunjukan kesesuaian dengan penilaian Daya dukung programterhadap kebijakan yang relatif rendah yaitu 20,42 yang berarti bahwa walaupunkegiatan program ini telah selaras dengan RPJMD namun karena alokasi anggaran yangrendah mengakibatkan pencapaian sasaran terhadap kebijakan masih belum maksimal.Tabel 37. Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Pembangunan Jalan di Kota
Bekasi
Uraian2008 2009 2010
Rencna realisasi
rencna realisasi
rencana
realisasi
1 Jumlah Jalan Primer yangTerbangun (meter)
2.800 1.230 2.800 700 2.800 2.200
Deviasi Terhadap RPJMD (1.570) (2.100) (600)-56% -75% -21%
2 Jumlah Jalan Sekunderyang Terbangun (meter)
8.000 0 8.000 0 8.000 1.600
Deviasi Terhadap RPJMD (8.000) (8.000) (6.400)-100% -100% -80%
Sumber : Data diolah dari Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, 2010
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Relevansi= 3,06;Efisiensi = 225,47; Perkiraan Efektivitas = 3,30); secara umum interpretasi terhadappenilaian program ini adalah bahwa kegiatan program cukup penting untuk pencapaiansasaran RPJMD walaupun terdapat tiga reponden yang menilai kurang relevan, dalamindikator efisiensi seluruh responden menilai bahwa kegiatan program ini kurang efisiendalam mendukung pencapaian sasaran. Demikian juga dengan nilai efektivitaswalaupun secara rata-rata dinilai cukup efektif, tetapi terdapat satu responden yangmenilai kurang. Bila dibandingkan dengan nilai tujuan / sasaran (3,63) dapat diartikanterdapat ketidakselarasan penyusunan APBD dalam kegiatan program ini sehinggamenyebabkan ketidakefisienan dalam pencapaian sasaran program sesuai RPJMD KotaBekasi. Pada Tabel 38 disajikan penjelasan mengenai Rencana (RPJMD) dan realisasi(APBD) Rehabilitasi Jalan di Kota Bekasi.
Nilai efisiensi daya dukung program ini terhadap kebijakan PengembanganSarana dan Prasarana Perkotaan menempati urutan paling tinggi yaitu 263,03. Hal ini
177
menunjukan kontribusi anggaran belanja pada program ini memberikan dukunganpaling besar bila dibandingkan dengan program lainnya, namun sesuai penilaianresponden bahwa program ini kurang efisien karena terdapat kegiatan rehabilitasi jalanlingkungan yang tidak dapat dinilai kinerjanya terhadap pencapaian indikator sasarankarena tidak tercantum dalam sasaran RPJMD. Mengingat besarnya alokasi anggaranuntuk jalan lingkungan sebaiknya ada perbaikan desain program pada RPJMD, sehinggakinerja jalan lingkungan dapat diukur sebagai prestasi pencapaian sasaran RPJMD KotaBekasi.
Tabel 38. Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Rehabilitasi Jalan di KotaBekasi
No Uraian2008 2009 2010
Renc Realisasi Renc Realisasi Renc Realisasi
1 Rehabilitasi Jalan Kolektor PRIMERJumlah tertangani (m) 66,2% 31.950 54% 72,0% 39.100 66% 77,70% 47.700 81%
Deviasi -12% -6% 3%Catatan :Jumlah Jaringan jalan Primer (59.195) ; Penanganan rehab sd 2007(27.300)
2 Rehabilitasi Jalan SEKUNDERJumlah tertangani (m) 66,2% 165.963 50% 72,0% 208.343 62% 77,70% 252.648 76%
Deviasi -16,2% -10% -1,7%Catatan :
Jumlah Jaringan jalan Sekunder (334.387) ; Penanganan rehab sd 2007 (140.828)3 Rehabilitasi jalan LINGKUNGAN (12 Kecamatan dan 56 Kelurahan)
Jumlah Anggaran (Rp) 0% 84.311.000.000 0% 87.983.350.000 0% 68.378.280.000Total tertangani (m) 0% 156.463 0% 220.955 0% 102.495
Proporsi biaya terhadap APBDsektor transportasi / Jalan
71% 58% 52%
Catatan :Alokasi untuk anggaran ini tidak dapat dihitung sebagai pencapaian kinerja RPJM, karena indikatornya tidakterdapat dalam RPJMD
Sumber : Data diolah dari Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, 2010
Terhadap Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan tidak dapatdilakukan penilaian karena tidak ada alokasi khusus yang ada dalam APBD 2008 –2009, karena sifat penanganannya darurat biasanya dilaokasikan apabila ada bencanadan dilaksanakan melalui anggaran dana tak terduga. Penanganan kerusakan prasaranajalan dan jembatan akibat bencana saat ini ditangani oleh Badan Nasional PenangananBencana, selain itu kegiatan perbaikan jalan / jembatan akibat bencana biasayateralokasikan pada program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, sehinggakeberadaan program ini dalam RPJMD Kota Bekasi sebaiknya di evaluasi kembalikarena berdampak pada tidak tercapainya sasaran kebijakan akibat program yang tidakdioperasionalisasikan.
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan;(Relevansi=2,93; Efisiensi = 324,82; perkiraan Efektivitas = 3,03), dari kuesioner yangdilakukan terdapat enam reponden yang menilai kurang terhadap indikator relevansi,lima responden menilai kurang pada indikator efisiensi dan tiga responden menilaikurang pada indikator efektivitas. Nilai efisiensi dan perkiraan efektivitas walaupunmendapat nilai rata-rata cukup tetapi tidak diperoleh dari seluruh responden.
Penilaian terhadap kualitas tujuan / sasaran RPJMD pada program ini adalah 3,20,yang dapat dikategorikan sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan, namunkarena indikator tahunannya tidak jelas dinyatakan, maka masih terdapat ketidak
178
selarasan. Hal ini dapat terlihat dari data kegiatan program ini pada APBD Kota Bekasi2008-2010 bahwa alokasi untuk penyusunan Perencanaan Teknis / DED sebesar 55%sisanya (45%) dilokasikan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan data baseyaitu kajian (18%), operasional (21%), dan diklat (6%).
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan memperoleh nilai yang kurangpada semua indikator (Relevansi = 2,90; Efisiensi = 289,84; perkiraan Efektivitas =2,84), Nilai kurang juga diperoleh untuk kualitas tujuan /sasaran (2,34) yang ada diRPJMD. Dari sepuluh responden terdapat delapan responden menilai kurang padaindikator relevansi, tujuh responden menilai kurang pada indikator effesiensi dansembilan responden menilai kurang pada efektivitas. Kontribusi daya dukung programdalam kebijakan adalah sebesar 2,41 dengan jumlah alokasi anggaran terhadapkebijakan antara 0,08% - 1,4% dari gambaran tersebut terlihat bahwa program inisecara kebijakan belum menjadi prioritas, namun demikian karena perumusan tujuan /sasaran kurang tepat mengakibatkan terjadinya infisiensi biaya APBD Kota Bekasi.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, memperolehnilai kurang pada indikator Relevansi (2,81) dan perkiraan Efektivitas (2,99) karenadari sepuluh responden terdapat sembilan responden menilai kurang pada indikatorrelevansi dan lima responden menilai kurang pada perkiraan efektivitas. Pada indikatorefiesiensi walaupun mendapat nilai rata-rata cukup (310,76), namun terdapat tigaresponden yang menilai kurang pada indikator ini. Hal ini berarti kegiatan programpada APBD dinilai kurang penting dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMDdemikian juga dengan stakeholders sasaran program kurang terkait dengan targetRprogram dalam RPJMD. Hal ini menyebabkan Gap apabila dibandingkan dengan nilaitujuan / sasaran yang sudah dirumuskan cukup baik dengan nilai 3,44.
Dalam penilaian kualitas tujuan / sasaran Program Peningkatan danPengamanan Lalu Lintas memperoleh nilai 3,28 yang termasuk dalam interpretasibahwa sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan, namun dalam penilaiankegiatan program dalam APBD Kota Bekasi 2008 – 2010 semua indikator mendapatnilai rata rata kurang yaitu Relevansi (2,88), Efisiensi (295,22) dan perkiraan Efektivitas(2,95). Hal ini menunjukan bahwa dalam APBD Kota Bekasi 2008 – 2010 terdapatketidakselarasan dalam perumusan kegiatan program ini. Nilai daya dukung programterhadap kebijakan nilainya rendah 4,33 artinya kontribusi program terhadappencapaian tujuan kebijakan dinilai rendah.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotormendapat alokasi anggaran kurang dari 1% dalam 3 tahun terakhir, hal ini menyebabkannilai indikator Efisiensi sebesar 79,72 (kegiatan dan program dalam APBD tidakeffesien dan tidak mendukung pencapaian sasaran RPJMD). Dari penilaian indikatorlainya diperoleh nilai cukup yaitu Relevansi (3,46), dan perkiraan Efektivitas (3,29).Dari penilaian kualitas tujuan / sasaran diperoleh nilai 2,37 yang berarti bahwa sasarandapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan. Dengan kondisi penilaiandemikian dan pengalokasian yang rendah pada program ini, menunjukan bahwa dalamperumusan RPJMD dan Penyusunan APBD program ini kurang mendapat perhatianuntuk jadi prioritas dalam kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan.
Kegiatan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLLAJ dalam APBD Kota Bekasi 2008-2010 memperoleh penilaian rata-rata padaindikator Relevansi (3,30), indikator Efisiensi (325,51) dan perkiraan Efektivitas(3,01). Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan proram ini cukup penting, cukup effesiendan akan memberikan manfaat pada stakeholders yang sama dengan sasaran RPJMD.
179
Hal ini berbeda dengan penilaian tujuan / sasaran dalam RPJMD sebesar 2,74 (sasarandapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan). Kondisi ini disebabkan karenaprogram ini secara spesifik menangani sarana lalu lintas berupa fasilitas LLAJ, sehinggaperumusan kegiatan dalam APBD menjadi lebih mudah oleh SKPD yangmenanganinya.
Nilai Daya Dukung Program terhadap kebijakan jumlahnya adalah 314,33 (skalatertinggi 500) menunjukan secara akumulatif seluruh program cukup mendukungpencapaian sasaran tujuan. Konstribusi dukungan paling tinggi diberikan Programrehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan nilai 263,03 (83,7%) sedangkanprogram lainnya berkisar dari 0,5% sd. 6,5%. Ketimpangan nilai daya dukung inimemberikan gambaran bahwa penetapan prioritas belanja dan desain kegiatan padaprogram selain program rehabilitasi/pemeliharaan jalan kurang tepat. Sangat pentingsekali bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meninjau kembali desain program, relevansikegiatan dan penetapan alokasi anggaran agar keseluruhan program dapat memberikannilai efesiensi dan daya dukung terhadap pencapaian sasaran Kebijakan PengembanganPerhubungan dan Transportasi.
5.2 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keselarasan Program APBD dengan
Pencapaian Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013
Pengukuran faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketidakselarasanantara Program / Kegiatan pada APBD (2008, 2009, 2010) dengan indikator sasaranRPJMD Kota Bekasi Tahun 2008-2013 dilakukan oleh narasumber yang sama padaanalisis sebelumnya. Sehingga gambaran nilai kualitas tujuan/sasaran program RPJMDdan nilai relevansi, efiesiensi dan perkiraan efektivitas kegiatan program APBD menjadipertimbangan narasumber dalam mengukur faktor faktor yang berpengaruh.
Besarnya pengaruh tiap faktor diperoleh dari penilaian (skala likert 1 – 5) yangdikalikan dengan bobot indikator indikator yang ada di tiap faktor. Dari data tersebutdapat dilihat indikator apa saja yang paling banyak memberikan konstribusiketidakselarasan di setiap faktor.
5.2.1 Faktor Sumber Daya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD
Pengukuran faktor ini melalui 8 indikator penilaian yang terkait dengankemampuan / keahlian SDM tenaga perencana yang dianggap menjadi penyebabterjadinya ketidak selarasan, Tabel 39 berikut memberikan gambarkan hasil akhirpenilaian oleh responden. Secara keseluruhan faktor SDM ini memperoleh nilai rata-rata 3,83 (dalam skala 5) atau 382,50 (dalam skala 500). Hal ini menunjukan faktor inicukup penting sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakselarasan.Pembenahan dan peningkatan kualitas aparatur Perencana yang ada di setiap unitperencana di SKPD menjadi penting, karena menjadi ujung tombak dalam melakukanperencanaan teknis sebagai dasar perencanaan selanjutnya.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa indikator yang paling besar memberikankonstribusi ketidakselarasan adalah ketidakmampuan aparat perencana dalam menyusunlangkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif 56,25 (14,7%) dankurangnya aparatur untuk mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumenpelaksanaan pembangunan sebesar 57,50 (15%). Indikator kemampuan aparat yanglainnya memberikan konstribusi ketidakselarasan antara 41,25 (10,7%) sd. 48,75(12,7%). Solusi prioritas untuk peningkatan faktor SDM ini dapat difokuskan pada duaindikator tersebut.
180
Tabel 39. Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor SDM
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD Rata-rata Nilai
1 Mampu mengidentifikasi permasalahan dan batasan ruanglingkup persoalannya
0,49 48,75
2 Mampu melakukan analisis permasalahan: struktur masalah,penyebab utama, dampak dan implikasi, pengaruh eksternal daninternal
0,48 47,50
3 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dansasaran
0,44 43,75
4 Mampu mengidentifikasi dan merumuskan faktor penghambatdan pendukung pencapaian tujuan dan sasaran
0,44 43,75
5 Mampu menyusun alternatif strategi pengembangan, kriteriapemilihan, dan prosedur pemilihan alternatif
0,41 41,25
6 Mampu menyusun langkah-langkah pelaksanaan rencana yangefisien dan efektif
0,56 56,25
7 Mempunyai motivasi serta kemampuan dalam berkomunikasidan bernegosiasi
0,44 43,75
8 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumenpelaksanaan pembangunan : dasar peraturan perundang-undangan, kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman,anggaran, sumberdaya manusia, dan pengembangan forumpartisipasi masyarakat, dan mekanisme complain resolution
0,58 57,50
Jumlah 3,83 382,50Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
5.2.2 Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD
Dalam organisasi publik, kondisi dan struktur sebuah organisasi memegangperanan penting dalam menentukan kinerja organisasi. Berkaitan dengan kinerja timperencanaan yang ada di suatu SKPD analisisnya merupakan bagian dari penilaianstruktur organisasi SKPD tersebut. Pengukuran faktor ini melalui 5 indikator yangberpengaruh terhadap terjadinya ketidakselarasan APBD dan RPJMD, Tabel 40 berikutadalah rekapitulasi hasil kuesioner dari sepuluh responden.
Keseluruhan nilai faktor ini adalah 3,60 atau 360 (dalam skala 500) yang berartibahwa faktor struktur organisasi dan tim perencana yang ada di SKPD merupakan salahsatu faktor yang cukup penting yang mengakibatkan terjadinya ketidakselarasan APBDdengan RPJMD, dimana menurut narasumber indikator yang paling banyakpengaruhnya adalah adanya Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidangperencanaan yang tidak sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD 80 (22%); Dinamisnyaperubahan personil pejabat perencana di SKPD yang mengganggu kinerja perencanaan113 (31,2%); dan kurangnya dukungan dan semangat rekan kerja 82,5 (22,8%). Daridata tabel tersebut terlihat bahwa kemampuan tim perencana dalam menghasilkanproduk perencanaan yang baik perlu dukungan pengelolaan struktur organisasi yangmantap untuk menjaga keberlanjutan kebijakan dan program SKPD.
Tabel 40. Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan TimPerencana SKPD
Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD Rata- Jumlah
181
rata Nilai1 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang
perencanaan sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD0,80 80,00
2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidakmengganggu Kinerja Perencanaan
1,13 113,00
3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 0,83 82,504 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim Perencanaan 0,43 42,505 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim Perencanaan 0,43 42,50
jumlah 3,62 362,00Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
Perumusan dan pengelolaan organisasi SKPD di Kota Bekasi saat ini cenderungkurang objektif dapat dilihat dari banyaknya jabatan teknis yang tidak ditempati olehpersonil yang memiliki latar belakang dan keahlian yang diperlukan sesuai dengankewenangan dan tupoksinya, untuk itu kedepan Pemerintah Kota Bekasi harus lebihfokus membenahi organisasi SKPD agar tim perencana SKPD dapat menghasilkanproduk perencanaan yang berkualitas.
5.2.3 Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan
Faktor Teknologi dan Sistem Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan memegangperanan penting dalam tatalaksana atau proses sebuah kerja dalam organisasi, faktor inimeliputi indikator fasilitas / infrastruktur kerja, indikator proses birokrasi yang telahdiatur sesuai ketentuan Tupoksi pada SKPD, indikator budaya / kultur kinerja yangterdapat pada SKPD dan karena terkait dengan proses penyusunan APBD maka dinilaijuga indikator mekanisme perencanaan APBD sesuai ketentuan perundangan. PadaTabel 41 disajikan rekapitulasi akhir penilaian faktor teknologi dan sistem dalampelaksanaan pekerjaan perencanaan.
Tabel 41. Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem dalamPelaksanaan Pekerjaan Perencanaan
Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan PekerjaanPerencanaan
Rata-rata
Nilai
1 Sistem Kerja / Proses Birokrasi pada Organisasi PerangkatDaerah (OPD)
0,57 57,00
2 Fasilitas dan Infrastruktur 0,53 52,503 Kultur kinerja 0,66 66,004 Mekanisme Perencanaan APBD; 2,14 214,10
a) Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunanyang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur
0,30 29,60
b) SKPD membuat rancangan Rencana Kerja denganberpedoman pada rancangan Rencana PembangunanDaerah yang telah disiapkan
0,29 28,80
c) Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat(stakeholders) diselaraskan dengan rancangan RencanaPembangunan Daerah
0,35 35,20
d) Rancangan akhir rencana pembangunan, disepakati semuaSKPD
0,33 32,80
e) Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang 0,35 35,20
182
Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan PekerjaanPerencanaan
Rata-rata
Nilai
mengikat semua pihakf) Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan
rencana, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaranpembangunan
0,29 28,50
g) Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan untuk menilai Pencapaian Sasaran, Tujuandan Kinerja Pembangunan
0,24 24,00
Jumlah 3,90 389,60Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator ke 1, 2 dan 3 merupakanindikator tunggal, dengan nilai konstribusi ketidakselarasan APBD dengan RPJMDterbesar dari tiga indikator tersebut adalah adalah indikator kurangnya Kultur kinerja 66(16,9%); indikator Sistem Kerja / Proses Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah57 (14,6%).
Sedangkan indikator Mekanisme Perencanaan APBD merupakan indikatorgabungan dari tujuh sub indikator sehingga penghitungan nilai konstribusi sub indikatordihitung dari jumlah nilai indikator gabungan. Hasil penilaian responden pada indikatorini menunjukan Sub Indikator Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakatkurang diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah memperolehnilai 35,2 (16,4%) , Sub Indikator Rancangan akhir rencana pembangunan tidakdisepakati semua SKPD mendapat nilai 32,8 (15,1%) dan Sub Indikator PenetapanRenstra dan RKPD menjadi produk hukum tidak mengikat semua pihak 35,2 (16,4%).Ketiga sub indikator tersebut merupakan sub indikator dinilai responden sebagaipenyebab terjadinya ketidakselarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi 2008 - 2010.
Nilai keseluruhan dari faktor ini adalah 390, yang berarti bahwa faktor ini cukuppenting sebagai penyebab ketidakselarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi. Prosespenyusunan APBD di Kota Bekasi telah diupayakan untuk mengikuti prosedur sesuaiperaturan perundangan, namun formalitas prosedur belum menjamin kualitas substansiperencanaan. Sehingga perbaikan mekanisme perencanaan ditujukan dalam rangkameningkatkan kualitas / isi dari dokumen perencanaan yang dihasilkan.
5.2.4 Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana dan Faktor Pimpinan
Dalam perencanan publik faktor dukungan kepada aparatur dan Faktor pimpinanmerupakan faktor strategis karena berkaitan dengan stakeholder yang lebih luas diluarorganisasi pemerintahan. Faktor dukungan kepada aparatur perencana dinilai melaluidua indikator yaitu dari internal dan eksternal, sedangkan penilaian faktor pimpinandiukur melalui empat indikator yang terkait dengan peran pimpinan dalam prosesperencanaan.
Tabel 42. Penilaian Akhir Faktor Dukungan Kepada Aparatur dan FaktorPimpinan
Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah Rata-rata Nilai1 Adanya dukungan dan komitmen Pimpinan SKPD dan
Pimpinan Daerah2,05 205,00
2 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRDdan Stakeholder lainnya
1,75 175,00
Jumlah 3,80 380,00
183
Faktor Pimpinan untuk mendorong percepatan pencapaianSasaran / Tujuan
Rata-rata Nilai
1 Mampu mengkoordinasikan berbagai Sumber Dayapendukung Perencanaan
0,78 77,50
2 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim PerencanaSKPD untuk menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik
0,78 77,50
3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada TimPerencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan(turunan) lainnya
1,00 100,00
4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan prosesperencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yangdihasilkan
1,05 105,00
Jumlah 3,60 360,00Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
Dari Tabel 42, diketahui bahwa faktor dukungan kepada aparatur perencanadaerah mendapat jumlah nilai 380 yang berarti faktor ini cukup penting sebagaipenyebab terjadinya ketidakselarasan, dimana indikator yang paling menjadipenyebabnya adalah kurangnya dukungan dan komitmen Pimpinan SKPD danPimpinan Daerah sebesar 205 (53,9%)
Begitu juga dengan Faktor Pimpinan, narasumber menilai bahwa faktor ini puncukup penting sebagai penyebab ketidakselarasan dengan jumlah nilai 360. Kemampuanpimpinan dalam mengelola organisasi publik, merupakan salah satu faktor strategisyang menentukan keberhasilan organisasi. Dari penilaian narasumber indikator yangmenyebabkanketidak selarasan adalah kurangnya komitmen pimpinan dalam menjagakesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yangdihasilkan 105 (29,2%), indikator lainnya adalah kurangnya kemampuan pimpinandalam memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD,RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya 100 (27,7%).
Dukungan kepada aparatur perencana daerah sangat diperlukan dalam rangkamotivasi dan menjaga kesinambungan kebijakan ketika akan dioperasionalisasikankedalam program dan kegiatan, untuk itu diperlukan kemampuan dari pimpinan SKPDdan Pimpinan Daerah untuk berkomitmen terhadap proses perencanaan serta harusmampu memberikan arahan dan dukungan kepada tim perencanaan untuk menghasilkandokumen APBD yang baik dan selaras dengan tuntutan kinerja RPJMD.
5.2.5 Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Tahap perencanaan dan penyusunan anggaran merupakan tahap yang strategisdalam siklus pengelolaan anggaran daerah. Pengaturan dalam proses ini terdapat dalamperaturan perundangan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melakukankegiatan perencanaan dan penyusunan APBD. Penilaian terhadap faktor ini meliputilima indikator, dua diantaranya merupakan indikator gabungan dari beberapa subindikator. Tabel 43 menjelaskan hasil penilaian responden terhadap faktor ini. Indikatorke 1, 2 dan 3 pada tabel tersebut merupakan indikator tunggal dengan bobot masing-masing 10%. Bobot ini juga sama dengan sub indikator dari indikator ke 4, namunkarena sub indikator ini bukan merupakan satu kesatuan proses maka nilai sub indikatortidak dijumlahkan menjadi nilai indikator ke 4.
Dari penilaian responden terlihat bahwa indikator ke 3 (Kesepakatan PPASdisusun berpedoman pada RKPD, kemudian ditetapkan setelah dibahas dengan DPRD)
184
memperoleh nilai 42 (11,2%). Nilai yang sama didapat oleh sub indikator 4.c(Penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkan pada TargetPrestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar Biaya; StandarSatuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum) yaitu 42 (11,2%). Nilai keduaindikator tersebut menggambarkan bahwa keduanya dinilai oleh responden merupakanpenyebab ketidakselarasan paling dominan.
Tabel 43. Penilai Akhir Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Rata –rata Nilai1 Dalam pembahasan penyusunan APBD bersama DPRD, Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapatdalam RKPD
0,39 39
2 Nota Kesepakatan KUA disusun berpedoman pada RKPD, kemudianditetapkan setelah dibahas dengan DPRD, dan dicapai kesepakatan bersamatentang : asumsi dasar kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan dan strategipendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan
0,33 33
3 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD, kemudian ditetapkansetelah dibahas dengan DPRD, dan dicapai kesepakatan tentang: prioritaspembangunan daerah (program dan kegiatan andalan untuk mencapai visi,misi), plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan dan SKPD, plafonanggaran sementara berdasarkan Program dan Kegiata
0,42 42
4 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan :a. Perencanaan anggaran dalam Kerangka pengeluaran Jangka menengah,
dimana anggaran di tahun rencana dilengkapi dengan perkiraan anggarantahun berikutnya sesuai Renstra SKPD
0,38 38
b. Penganggaran Terpadu, dimana belanja rutin (tidak langsung) danbelanja pembangunan (belanja langsung) tidak direncanakan terpisah,sesuai perencanaan pelaksanaan Tupoksi SKPD
0,39 39
c. Penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkanpada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; AnalisisStandar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum
0,42 42
5 Dalam menyusun Raperda APBD, TAPD melakukan penelaahankesesuaian RKA-SKPD dengan:
1,42 142
a. Kebijakan Umum APBD 0,17 17b. Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 0,20 20c. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya 0,19 19d. Dokumen perencanaan lainnya 0,20 20e. Capaian Kinerja 0,20 20f. Indikator Kinerja 0,20 20g. Analisis Standar Belanja 0,08 8h. Standar Satuan Harga 0,10 10i. Standar Pelayanan Minimum 0,08 8
Jumlah 3,75 375Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
Penilaian pada indikator ke 5 (Dalam menyusun Raperda APBD, TAPDmelakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD) memperoleh jumlah nilai 142 (37,8%).Indikator ini merupakan penyebab ketidakselarasan paling besar dari faktorPerencanaan dan Penyusunan Anggaran. Nilai dari sub indikator tidak dapat diambilsecara terpisah karena merupakan satu kesatuan proses yang dilakukan oleh TAPD,sehingga nilai indikator mewakili keseluruhan proses. Besarnya nilai yang diperolehmemberikan gambaran permasalahan yang ada di TAPD ini cukup komplek, selainterkait dengan kemampuang personil anggotanya, peran TAPD menjadi lemah karena
185
intervensi kepentingan dan politik. Pembenahan TAPD kedepan memerlukan komitmenyang kuat dari pimpinan untuk memberikan peran lebih besar, selain itu perlupeningkatan kemampuan personil TAPD secara berkelanjutan.
5.3 Perumusan Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD
untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota
Bekasi.
5.3.1 Pemetaan Permasalahan
Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber diperoleh gambaran bahwapermasalahan ketidakselarasan perencanaan APBD dengan RPJMD disebabkan olehbeberapa hal yang dapat dikelompokan sebagai berikut: (i) Faktor Sumber DayaManusia; (ii) Faktor Pimpinan; (iii) Faktor Sistem / Mekanisme.
5.3.1.1 Faktor Sumber Daya Manusia.
Faktor ini dapat dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :
1) SDM sebagai tenaga perencana, narasumber menilai bahwa permasalahan
tenaga perencana yang ada di SKPD meliputi :
a. Rendahnya kemampuan dalam menyusun langkah-langkah pelaksanaan
rencana yang efisien dan efektif
b. Kurangnya komitmen dan kemampuan mampu menyusun instrumen
pelaksanaan pembangunan
c. Selain hal tersebut yang dipilih oleh responden, kemampuan dasar lain yang
perlu dimiliki oleh SDM perencana menjadi kendala dalam meningkatkan
kinerja perencanaan, yang meliputi kemampuan identifikasi dan analisis
masalah, merumuskan strategi dan komunikasi.
d. Terdapatnya perubahan personil pejabat perencana di SKPD yang sangat
dinamis hal ini mengganggu kinerja perencanaan di SKPD
Terhadap permasalahan ini direkomendasikan strategi pemecahan masalahnyaberupa: Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jabatan FungsionalPerencana
2) SDM sebagai Tim Perencana, Permasalahan yang dipilih oleh responden untuk
indikator ini adalah bahwa dalam menyusun Raperda APBD, TAPD kurang dalam
melakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan beberapa hal yang
meliputi: Kebijakan Umum APBD, Penetapan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya, Dokumen
perencanaan lainnya, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar
Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimum
186
Terhadap permasalahan ini direkomendasikan stategi yaitu: Peningkatan KinerjaTAPD Kota Bekasi
5.3.1.2 Faktor Pimpinan
Dari penilaian responden permasalahan faktor pimpinan disebabkan karenakurangnya kemampuan dan komitmen pimpinan SKPD maupun Pimpinan daerah yangmeliputi indikator:
a. Belum adanya dukungan dan komitmen yang kuat Pimpinan SKPD dan Pimpinan
Daerah
b. Kemampuan pimpinan dalam memberikan arahan dan dukungan kepada Tim
Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya
belum optimal
c. Pimpinan belum mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses
perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan.
Terhadap permasalahan ini direkomendasikan 2 strategi yaitu: PenerapanRegulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif dan Peningkatan Komunikasi danKomitmen pencapaian Sasaran RPJMD Kota Bekasi5.3.1.3 Faktor Sistem / Mekanisme
Dari penilaian responden, permasalahan dalam faktor sistem / mekanisme dapatdikelompokan dalam 2 bagian yaitu
1) Perencanaan, beberapa indikator yang dipilih responden sebagai penyebab
ketidakselarasan yang dapat dikelompokan dalam sisem / mekanisme perencanaan
adalah:
a. Sistem Kerja / Proses Birokrasi di SKPD belum mendukung proses
perencanaan yang kondusif;
b. Situasi budaya / kultur kinerja belum dapat mendorong terjadinya proses yang
menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas;
c. Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders)
kurang dapat diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Rancangan akhir rencana pembangunan, kurang disepakati semua SKPD;
e. Renstra dan RKPD belum menjadi produk hukum yang mengikat semua
pihak.
Terhadap permasalah ini direkomendasikan strategi yang meliputi: PeningkatanKualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang dan PeningkatanKinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatanPerencanaan
2) Penganggaran, indikator yang dipilih responden sebagai permasalahan pada
sistem / mekanisme penganggaran adalah: :
187
a. Dalam penyusunan PPAS belum sepenuhnya berpedoman pada RKPD,
sehingga kesepakatan PPAS belum menjadi pedoman yang mengikat dengan
DPRD.
b. Dalam proses penganggaran kurang berbasis kinerja,sehingga alokasi
belanja untuk kegiatan dan program dalam APBD belum didasarkan pada
Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar
Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum
Terhadap permasalahan ini rekomendasi strategi yang disampaikan adalahPenyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD maupunRPJMD
5.3.2 Pemilihan Strategi Prioritas
5.3.2.1 Perhitungan Bobot KriteriaKriteria yang telah ditetapkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap strategi
penyelarasan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana danprasarana Kota Bekasi adalah :Kriteria – 1 : Sistem / Mekanisme:Kriteria – 2 : PimpinanKriteria – 3 : Sumber Daya ManusiaSedangkan Alternatif Strategi sesuai pemetaan dari hasil wawancara terdiri dari :
Alternatif -1 Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang
Alternatif - 2 Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISOdalam kegiatan Perencanaan
Alternatif - 3 Penyempurnaan Rancangan Program
Alternatif – 4 Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif
Alternatif – 5 Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran
Alternatif – 6 Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jafung Perencana
Alternatif – 7 Peningkatan Kinerja TAPD Kota BekasiBerikut adalah hasil akhir penilaian bobot kriteria melalui metode AHP dan diolah
dengan software expert choice adalah sebagai berikut:
Tabel 44. Rata-Rata Geometrik dan Bobot Kriteria
Rerata Geometris
Goal S/M Pim SDM Bobot
S/M 1 3,639 2,775 0,610
Pim 0,275 1 0,695 0,163
SDM 0,360 1,440 1 0,227
Hasil bobot penilaian kriteria, menunjukan kriteria Sistem / Mekanismemendapat bobot paling tinggi (0,61) hal ini menjelaskan bahwa kriteria inimemberikan pengaruh paling besar dan penting terhadap penilaian strategi. Hal inidisebabkan karena proses perencanaan dan penganggaran dalam keuangan publik tidakterlepas dari sistem birokrasi dan mekanisme serta prosedure yang telah diatur dalamperaturan perundangan. Dari data wawancara faktor penyebab ketidak selarasan,
188
terlihah bahwa faktor yang meliputi : teknologi; sistem kerja, fasilitas kerja atau; prosesorganisasi dan kultur kinerja dalam organisasi; kondisi kontekstual (situasional),struktur organisasi baik struktural maupun fungsional merupakan bagian dari kelompokkriteria ini yang paling banyak dipilih oleh responden.
Hal lain yang menunjukan bahwa kriteria ini menjadi penting yaitu bahwa daridata wawancara beberapa hal yang menjadi penyebab ketidak selarasan adalah : prosespartisipasi masyarakat yang terhambat; Dokumen perencanaan yang sudah ditetapkankurang dipedomani; perputaran atau mutasi pejabat di pemerintah daerah seringklaimeyebabkan terputusnya komunikasi perencanaan; desain program yang tidakberorientasi kinerja juga menjadi penyebab terjadinya ketidak selarasan dengankegiatan, dimana kesemuanya itu termasuk dalam mekanisme perencanaan penyusunanAPBD.
Penilaian Kriteria Sumber Daya Manusia (0,227) dan Kriteria Pimpinan(0,163), walaupun secara fungsi peran strategis namun dalam proses pengelolaankeuangan daerah pengaturan perundangan menjadi sangat penting karena terkait denganakuntabilitas atau pertanggungjawaban, dimana peraturan perundangan tersebutdituangkan dalam sistem / mekanisme pengelolaan keuangan mulai dari perencanaansampai evaluasi dan pelaporan.
Kriteria Sumber Daya Manusia, sebagai tenaga perencana pembangunanmerupakan salah satu kunci keberhasilan proses perencanaan. Kontribusi tenagaperencana baik sebagai pejabat perencana dalam sebuah SKPD maupun kelompokperencana sebagai Tim, menempati posisi strategis dalam menghasilkan produkperencanaan yang baik.
Tenaga Perencana sebagai personal harus mempunyai kompetensi yang memadaiyang meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri,motivasi dan komitmen. Kemampuan yang dibutuhkan tenaga perencana antara lainmeliputi kemampuan dalam hal : Identifikasi dan analisis permasalahan; perumusanasumsi, tujuan dan sasaran; memformulasi faktor penghambat dan pendukung dalampencapaian tujuan dan sasaran; penyusunan kriteria pemilihan alternatif; penyusunanlangkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif; Komunikasi dannegosiasi; serta Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan.
Tenaga perencana dalam sebuah tim, baik di SKPD maupun di tingkat kota, harusmemiliki kompetensi yang didukung oleh hal sebagai berikut: kualitas dukungan dansemangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesamaanggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
Kriteria Pimpinan, dalam pengertian pimpinan SKPD maupun pimpinan daerahmemegang peranan penting sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas sebuahperencanaan. Dalam kultur / budaya organisasi publik di Indonesia, arahan dankebijakan pimpinan memberi pengaruh besar terhadap substansi dan proses sebuahperencanaan pembangunan.
Pengaruh seorang pemimpin dalam proses perencanaan publik, dipengaruhi olehkemampuan dan kualitas dia dalam hal: kualitas dalam memberikan dorongan,semangat, arahan dan dukungan yang diberikan kepada tenaga perencana danperencana. ; pimpinan juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber dayapendukung perencanaan dan mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambunganproses perencanaan.5.3.2.4 Perhitungan Bobot Alternatif Strategi
189
Tahap pertama menjelaskan hasil perhitungan Bobot Alternatif Strategi terhadapmasing-masing kriteria tersebut diatas. Pada tahap kedua dijelaskan hasil akhirperhitungan bobot alternatif strategi terhadap tujuan yaitu Penyelarasan APBD denganRPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi.Perhitungan bobot alternatif strategi ini diolah melalui software expert choice.
1) Bobot Alternatif Strategi terhadap Kriteria Sistem / Mekanisme.
Tabel 45. Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi terhadapKriteria Sistem / Mekanisme
Tabel 46. Urutan Prioritas Alternatif Strategi Berdasarkan kriteria Sistem /Mekanisme
No Strategi Nilai Prioritas
1 Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang 0,139 3
2 Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISOdalam kegiatan Perencanaan
0,247 2
3 Penyempurnaan Rancangan Program 0,071 5
4 Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif 0,071 6
5 Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran 0,129 4
6 Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jafung Perencana 0,070 7
7 Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi 0,274 1
Sumber : Diolah dari data AHP, 2010
Dari Tabel 45 dan 46, bobot alternatif strategi Peningkatan Kinerja TAPD(0,274) hal ini dapat diartikan bahwa strategi ini sangat penting untuk melakukanpenyelarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi dari sudut pandang Sistem /Mekanisme. Pelaksanaan sistem birokrasi dan mekanisme serta prosedure yangtelah diatur dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerahkeberhasilannya bertumpu pada kemampuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dalam menjalankan proses penyusunan APBD.Prioritas kedua adalah penataan proses perencanaan di setiap SKPD melaluistrategi Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISOdalam kegiatan Perencanaan (0,247). Saat ini kegiatan yang ada di setiap unitperencanaan SKPD belum memiliki standar mutu, sehingga dokumenperencanaan yang dihasilkan setiap SKPD belum memenuhi ketentuanperencanaan berbasis kinerja.Posisi prioritas ke 3 dan ke 4 menunjukan bahwa dalam proses birokrasidiperlukan dukungan partisipasi masyarakat dan komitmen pimpinan. Demikian
All Informan (Rerata Geometris)Aplikasi Expert
ChoiceGoal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 Local GlobalAlt-1 1 0,44 2,61 2,34 1,07 1,88 0,47 0,139 0,085Alt-2 2,26 1 3,30 3,44 2,54 2,34 0,89 0,247 0,151Alt-3 0,38 0,30 1 0,69 0,43 1,51 0,37 0,071 0,043Alt-4 0,43 0,29 1,44 1 0,43 1,07 0,28 0,071 0,043Alt-5 0,94 0,39 2,30 2,35 1 2,21 0,30 0,129 0,078Alt-6 0,53 0,43 0,66 0,94 0,45 1 0,28 0,070 0,042Alt-7 2,15 1,12 2,70 3,58 3,33 3,52 1 0,274 0,167
190
juga untuk strategi pada posisi 5, 6 dan 7 walaupun bobotnya kecil namunstrategi-strategi tersebut harus terintegrasi dalam kesatuan sistem birokrasi danmekanisme perencanaan dan penyusunan APBD Kota Bekasi.
2) Bobot Alternatif Strategi terhadap Kriteria Pimpinan
Dari penilaian terhadap kriteria pimpinan (tabel 49 dan 50), dapat terlihat bahwaalternatif strategi Peningkatan Kinerja TAPD (0,257) dan PeningkatanKinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatanPerencanaan (0,250) menempati prioritas 1 dan 2. Alternatif strategi tersebutberperan penting dalam penyelarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi.Keputusan kebijakan publik yang diambil pimpinan sangat dipengaruhibagaimana kualitas kinerja TAPD dalam merumuskan kebijakan dan bagaimanakualitas dokumen perencanaan yang menjadi dasar kebijakan publik yang diambil.
Tabel 47. Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi terhadapKriteria Pimpinan
Rerata All InformanAplikasi Expert
ChoiceGoal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 Local GlobalAlt-1 1 0,46 3,08 2,37 1,37 2,46 0,40 0,153 0,025Alt-2 2,17 1 3,13 3,05 2,27 3,44 1,07 0,250 0,041Alt-3 0,32 0,32 1 0,46 0,45 0,69 0,28 0,056 0,009Alt-4 0,42 0,33 2,18 1 0,54 1,46 0,32 0,085 0,014Alt-5 0,73 0,44 2,23 1,85 1 2,75 0,44 0,131 0,021Alt-6 0,41 0,29 1,44 0,68 0,36 1 0,39 0,069 0,011Alt-7 2,49 0,94 3,52 3,14 2,28 2,55 1 0,257 0,042
Tabel 48. Urutan Prioritas Alternatif Strategi berdasarkan Kriteria Pimpinan
No Strategi Nilai Prioritas
1 Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalamMusrenbang
0,153 3
2 Peningkatan Kinerja dengan menerapkan StandarManajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan
0,250 2
3 Penyempurnaan Rancangan Program 0,056 7
4 Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yangObyektif
0,085 5
5 Peningkatan Komunikasi dan Komitmenpencapaian Sasaran
0,131 4
6 Diklat Aparatur Perencana dan penerapan JafungPerencana
0,069 6
7 Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi 0,257 1Sumber : Diolah dari data AHP, 2010
191
Narasumber memberikan nilai bobot untuk strategi peningkatan kualitaspartisipasi masyarakat dalam musrenbang (0,153) pada posisi priopritas 3 halini sesuai dengan kondisi pelaksanaan musrenbang saat ini yang lebihmenekankan pada aspek formalitas dan ceremonial, sehingga kualitas partisipasimasyarakat sering terabaikan menjadikan kebijakan publik yang diambil pimpinankurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pula yang seringmenyebabkan penyaluran aspirasi masyarakat tidak melalui mekanismemusrenbang tetapi melalui aspirasi DPRD.Peningkatan komunikasi dan komitmen pimpinan daerah dan SKPD dalampencapaian sasaran RPJMD menjadi prioritas ke 4, hal ini penting untukdilakukan secara periodik agar keberlanjutan program dapat dijaga konsistensinyasehingga pencapaian sasaran dapat lebih effesien. Strategi yang lainnyadiperlukan untuk mendukung penyelarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasidalam meningkatkan pembangunan prasarana kota Bekasi.
3) Bobot Alternatif Strategi terhadap Kriteria Sumber Daya Manusia
Dari penilaian terhadap kriteria SDM (Tabel 51 dan 52), dapat terlihat bahwaalternatif strategi Peningkatan Kinerja TAPD (0,71) dan Peningkatan Kinerjadengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan(0,245) kembali menempati prioritas 1 dan 2, sama seperti penilaian terhadapkriteria sistem/mekasime dan kriteria pimpinan, seluruh responden menilai keduaalternatif strategi tersebut berperan penting dalam penyelarasan APBD denganRPJMD Kota Bekasi. Alternatif strategi tersebut secara langsung berkaitandengan aparatur Pemda yang bertugas sebagai perencana di SKPD maupunsebagai tim dalam TAPD, dimana kondisinya saat ini memerlukan peningkatankinerja dalam proses penyusunan APBD Kota Bekasi.
Tabel 49. Perhitungan Bobot akhir Alternatif startegi terhadap kriteria SDM
All Informan (Rerata Geometris)Aplikasi Expert
ChoiceGoal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 Local GlobalAlt-1 1 0,51 2,64 2,25 2,07 0,60 0,36 0,127 0,029Alt-2 1,94 1 3,89 3,89 2,70 2,04 0,89 0,245 0,055Alt-3 0,38 0,26 1 0,58 0,55 0,37 0,28 0,054 0,012Alt-4 0,45 0,26 1,72 1 0,95 0,47 0,31 0,072 0,016Alt-5 0,48 0,37 1,81 1,05 1 0,34 0,29 0,075 0,017Alt-6 1,65 0,49 2,67 2,15 2,93 1 0,45 0,158 0,036Alt-7 2,81 1,12 3,52 3,27 3,40 2,23 1 0,271 0,061
Tabel 50. Urutan Prioritas Alternatis Strategi Berdasarkan kriteria SumberDaya manusia (SDM)
No Strategi Nilai Prioritas
1 Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalamMusrenbang
0,127 4
2 Peningkatan Kinerja dengan menerapkan StandarManajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan
0,245 2
3 Penyempurnaan Rancangan Program 0,054 7
4 Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yangObyektif
0,072 6
192
5 Peningkatan Komunikasi dan Komitmenpencapaian Sasaran
0,075 5
6 Diklat Aparatur Perencana dan penerapan JafungPerencana
0,158 3
7 Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi 0,271 1Sumber : Diolah dari data AHP, 2010
Nilai bobot untuk strategi Diklat Aparatur Perencana dan penerapan JafungPerencana (0,158) menjadi prioritas 3 yang dipilih narasumber, hal ini terkaitdengan permasalahan saat ini dimana kemampuan aparat perencana kurangmemadai dan adanya perubahan personil yang sangat dinamis menyebabkanperlunya ada formasi jabatan fungsional perencana untuk menjaga konsistensiproses perencanaan sehingga diharapkan terjadi keselarasan APBD denganRPJMD.Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam musrenbang (0,127)menunjukan bahwa kemampuan SDM dalam menyelenggarakan prosesmusrenbang menjadi penting agar kalitas partisipasi masyarakat dapat tercapai.Alternatif strategi lainnya memberikan gambaran bahwa dari aspek kriteria SDM,strategi penyelarasan APBD dengan RPJMD harus difokuskan pada peningkatankemampuan aparatur dan pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD.
4) Bobot Alternatif Strategi terhadap Tujuan
Hasil pengolahan data untuk perhitungan bobot alternatif strategi terhadap tujuanyang diolah melalui aplikasi Expert Choice, diperoleh nilai bobot akhir alternatiftujuan seperti gambar berikut :
Strategi Penyelarasan Penyusunan APBDdengan RPJMD
Sistem /mekanisme
PimpinanSumber DayaManusia
0,6100,227 0,163
PeningkatanPartisipasi
dalamMusrenbang
PeningkatanKinerja
dengan ISOPerencanaan
Penyempurnaan
RancanganProgram
Komunikasidan
KomitmenPencapaian
Sasaran
PenerapanRegulasi
Insentif danDisinsentif
Diklat Aparaturdan JabatanfungsionalPerencana
PeningkatanKinerja TAPD
0.138 0.065 0.117 0.074 0.089 0.2710.247
193
Gambar 22. Hirarki Bobot Akhir Strategi Penyelarasan APBD dengan RPJMDuntuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana KotaBekasi
Hasil akhir penilaian AHP menunjukan bahwa strategi Peningkatan Kinerja TAPD(0,271) merupakan prioritas pertama dalam mencapai tujuan penyelarasan APBDdengan RPJMD. Strategi ini ditujukan dalam rangka penyelesaian faktor penyebabketidak selarasan yang sudah diidentifikasi sebelumnya yaitu Faktor Perencanaan danPenyusunan Anggaran (374) yang ternyata diakibatkan karena proses yang melibatkanTAPD dalam hal sebagai berikut :
a. Kesepakatan Pemda dan DPRD tentang PPAS belum berpedoman pada
RKPD (42);
b. Proses penganggaran berbasis kinerja belum berhasil, dimana alokasi
anggaran didasarkan pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan
/ Program; Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar
Pelayanan Minimum (42);
c. Dalam proses penyusunan Raperda APBD, TAPD belum mampu
melakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan berbagai dokumen
perencanaan yang harus dipedoman (141).
Strategi Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan (0,247) merupakansolusi atas penyebab ketidak selarasan dari Faktor Teknologi dan Sistem dalamPelaksanaan Pekerjaan Perencanaan (389,6), diharapkan dengan strategi ini dapatmenyelesaikan masalah : Kultur yang mendukung kinerja tinggi belum tercipta(66); Sistem Kerja / Proses Birokrasi pada SKPD belum jelas (57); Rancanganakhir rencana pembangunan belum disepakati oleh semua SKPD (32,8);Peraturan Walikota tentang Renstra dan RKPD belum menjadi pedoman yangmengikat semua pihak (35,2).Nilai akhir strategi Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (0,138)merupakan prioritas 3 dalam rangka menyelesaikan masalah Kurangnyapenyelarasan partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) dengan rancanganRencana Pembangunan Daerah yang dilakukan dalam Musrenbang (35,2).Kegiatan musrenbang ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan fungsianggaran publik sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere),dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkinmasyarakat melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagai dasarperumusan arah dan kebijakan umum anggaran.Strategi Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran (0,117) merupakaprioritas ke 4 yang ditujukan sebagai solusi atas penyebab ketidak selarasan padaFaktor Pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian Sasaran / Tujuan.
194
Dari hasil wawancara faktor pimpinan daerah ternyata belum mampu memberikanarahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, danDokumen Perencanaan (turunan) lainnya (100); Kurangnya komitmen dalammenjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusanbersama yang dihasilkan (105). Sedangkan permasalahan pimpinan SKPD yaitukurang mendukung dan komitmen kepada aparat perencana yang ada di unitkerjanya (205).Strategi Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana(0,089) merupakan prioritas ke 5 dalam rangka meningkatkan Faktor SumberdayaManusia (Tenaga Perencana) di SKPD, hal ini sesuai dengan hasil wawancaraternyata SDM Aparat Perencana di Kota Bekasi Belum mampu menyusunlangkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif (56); danKurangnya komitmen dan belum mampu menyusun instrumen pelaksanaanpembangunan : dasar peraturan perundang-undangan, kerangka kelembagaan,penyusunan pedoman, anggaran, sumberdaya manusia, dan pengembangan forumpartisipasi masyarakat, dan mekanisme complain resolution (57,5).Strategi Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif (0,074) merupakanprioritas 6 yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan karena dinamisnyaperubahan personil / pejabat perencana di SKPD yang mengakibatkanterganggunya kinerja perencanaan SKPD (112,5). Sedangkan strategiPenyempurnaan Rancangan Program (0,065) dimaksudkan untuk memperbaikirancangan program baik yang ada di RPJMD Kota Bekasi 2008-2013 maupunprogram pada APBD 2010 – 2013 sesuai hasil penilaian tujuan, program dankegiatan pada tahap Gap Analisis.
BAB VIRANCANGAN PROGRAM
PENYELARASAN APBD DENGAN RPJMD
6.1 Program Peningkatan Kinerja TAPD
6.1.1 Latar Belakang Program
Lemahnya kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi salah satupenyebab utama terjadinya ketidakselarasan APBD dengan RPJMD (37%).Permasalahan yang ada di TAPD ini cukup komplek, selain terkait dengankemampuang personil anggotanya, peran TAPD menjadi lemah karena intervensikepentingan dan politik. Program peningkatan kinerja TAPD memerlukan komitmenkuat dari pimpinan untuk memberikan peran profesional, selain itu perlu peningkatankemampuan personil TAPD secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penilaian bobot strategi Peningkatan Kinerja TAPD terhadapkriteria Sistem/Mekanisme, Kriteria Pimpinan dan Kriteria Sumber Daya Manusia,strategi ini menjadi prioritas pertama yang direkomendasikan narasumber. Demikianjuga dari hasil akhir perhitungan bobot strategi ini terhadap tujuan (Penyelarasan APBD
195
dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kota Bekasi)strategi ini menjadi prioritas pertama (27,1%) untuk dilakukan oleh Pemerintah KotaBekasi.
Pelaksanaan mekanisme penganggaran sebagaimana telah diatur dalam peraturanperundangan tentang pengelolaan keuangan daerah keberhasilannya bertumpu padakemampuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menjalankan tupoksinya.Kualitas kinerja TAPD dalam merumuskan kebijakan anggaran tahunan dan menyusundokumen perencanaan anggaran yang menjadi dasar kebijakan publik PemerintahDaerah. Penataan dan peningkatan kinerja TAPD sangat penting untuk menghasilkandokumen anggaran yang akuntabel.
6.1.2 Tujuan Program
Tujuan Program dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Meningkatkan kemampuan TAPD dalam melakukan penelaahan kesesuaian
RKA-SKPD dengan beberapa hal yang meliputi: Kebijakan Umum APBD,
Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun
sebelumnya, Dokumen perencanaan lainnya, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja,
Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimum.
b) Meningkatkan peran TAPD dalam hal: Membuat kesepakatan Pemda dan DPRD
tentang PPAS agar selalu berpedoman pada RKPD; mendorong SKPD dan
menjamin agar melaksanakan proses penganggaran berbasis kinerja.
c) Mewujudkan konsisten perencanaan dan penganggaran sehingga indikator
sasaran RPJMD dapat dicapai secara berkelanjutan.
6.1.3 Indikator Utama Program
Keberhasilan program ini ditunjukan melalui indikator sebagai berikut:
a) Jumlah program dan kegiatan yang diteliti dan disiapkan TAPD yang sesuai
indikator RPJMD
b) Jumlah Anggaran dengan proporsi sesuai kebutuhan prioritas perencanaan
c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah disepakati jadi pedoman Plafond
Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS), baik oleh DPRD maupun Pemerintah
Kota Bekasi.
d) Deviasi pencapaian indikator sasaran antara RPJMD dengan realisasi target pada
APBD Kota Bekasi.
6.1.4 Kegiatan-kegiatan
1) Revitalisasi Kelembagaan TAPD
(a) Latar Belakang, Lemahnya peran TAPD dalam proses perencanaan dan
penganggaran pembangunan; keterlibatan anggota tim sebatas formalitas
196
sehingga tidak ada kajian mendalam yang dihasilkan TAPD terhadap
program yang diusulkan SKPD; kurang jelasnya aturan kerja dalam internal
TAPD.
(b) Tujuan, Meningkatkan peran TAPD dalam proses perencanaan dan
penyusunan APBD; terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan
dengan penganggaran; dan keterlibatan aktif anggota TAPD dalam
pengkajian setiap program SKPD;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 51).
Tabel 51. Mekanisme Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan TAPD
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Review Tanggungjawab danKewenganan(Tupoksi)
Data TupoksiSKPDUU, PP,Kepmen
FGD Hasil review,Naskahakademis
Agustus 2010
2 Penyusunan TataLaksana /Mekanisme Kerja
UU, PP,Kepmen
FGD Perwaltentang TAPD
Sept – Okt 2010
3 Penyusunan UraianTugas
Data SDM FGD JuknisTatalaksanaTAPD
Sept – Okt 2010
Penanggung jawab kegiatan Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi
Kel. SasaranTAPD (Bappeda, DPPKAD, Ekbang, Hukum,SKPD)
Anggaran Rp. 100.000.000
2) Penyediaan sarana prasarana Kesekretariatan TAPD
(a) Latar Belakang, Pelaksanaan tugas keseharian TAPD kurang efisien karena
menyatu dengan tugas rutin anggota Tim pada SKPD tempatnya dinas;
kurangnya fasilitas pendukung tugas TAPD dalam melakukan pembahasan,
penelitian lapangan, rapat koordinasi dengan SKPD; psikologi dan situasi
kerja kurang mendukung motivasi dan semangat kerja anggota Tim;
(b) Tujuan, Meningkatkan kelancaran proses kerja TAPD; meningkatkan
semangat kerja;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
197
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 52).
Tabel 52. Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana KesekretariatanTAPD
NoUraian
Kegiatan
IndikatorJadwal
Input Proses Output1 Ruang
kesekertariatan,Ruang Rapat
DataKebutuhansarana danprasaranakerja
Rehab ruang;Pengadaan barang;Penataan ruang.
Ruangkesekretariat-an
Okt-Nov 2010
2 SaranaPendukung :Jaringan IT,Komputer /Notebook, LCDProjector
Alur Kerja,Tahapanproses,kebutuhandokumen
Analisis kebutuhan;pengadaan barang;instalasi
saranapendukungkerja
Okt-Nov 2010
Penanggung jawab kegiatan Bagian Umum Setda Kota Bekasi
Kel. SasaranTim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) (Bappeda,DPPKAD, Ekbang, Hukum, SKPD)
Anggaran Rp. 500.000.000
3) Outbond TAPD
(a) Latar Belakang, peningkatan kinerja sebuah tim harus dibangun berdasarkan
keeratan tim, Kepemimpinan, Kekompakan, Struktur Tim, Peran Tim dan
Norma. Hal ini dapat terbentuk melalui pelatihan manajemen dengan pola
pembelajaran diluar kelas (outbond);
(b) Tujuan, Pembentukan Tim yang solid, kompak, kerjasama tinggi,
berkomitmen, motivasi;
(c) Lokasi : Sukabumi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 53).
Tabel 53. Mekanisme Kegiatan Outbond TAPD
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Pelatihanketerampilankomunikasi
Data Anggota;Materipelatihan
Pelatihan KompetensiTIM
September2010
2 Pelatihan kerjasamatim, kekompakan,membangun visi misitim
Materipelatihan; dataanggota
Pelatihan KompetensiTIM
September2010
Penanggung jawab kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi
Kel. SasaranTim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD)(Bappeda, DPPKAD, Ekbang, Hukum, SKPD)
Anggaran Rp. 250.000.000
198
4) Diklat Kompetensi TAPD
(a) Latar Belakang, Unsur penting pelaksanaan tanggung jawab pemerintah
daerah adalah menyediakan tenaga perencana pembangunan yang
berkompeten, sehingga Kualitas Keluaran Instansi Pemerintah daerah dapat
dipertanggungjawabkan. Kompetensi (meliputi pengetahuan, keahlian dan
sikap) seorang perencana berbeda sesuai dengan tanggungjawab setiap
perencana dalam hal : analisis wilayah daerah, administrasi publik,
perencanaan spasial, dan konsep dan teknik perencanaan;
(b) Tujuan, Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi setiap
anggota TAPD; Meningkatkan kemampuan personil TAPD yang diperlukan
oleh perencana pembangunan meliputi: Identifikasi dan analisis
permasalahan, perumusan program; Komunikasi dan negosiasi;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 54).
Tabel 54. Mekanisme Kegiatan Diklat Kompetensi TAPD
NoUraian
Kegiatan
IndikatorJadwal
Input Proses Output1 Pelatihan
perencanaanstrategis
Data Anggota;Materi Diklat;Pengajar
Kegiatan Belajar,Diskusi,Tugas
KompetensiAnggota
Desember2010
2 PelatihanAkutansiKeuanganDaerah
Rencana keb.kompetensi;Lembaga pelatihan
Kegiatan Belajar,Diskusi,Tugas
KompetensiAnggota
Mei 2011
3 PelatihanKomunikasi /Presentasi
Rencana keb.kompetensi;Lembaga pelatihan /PT
Kegiatan Belajar,Diskusi,Tugas
KompetensiAnggota
Juni 2011
Penanggung jawab kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi
Kel. SasaranTim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) (Bappeda,DPPKAD, Ekbang, Hukum, SKPD)
Anggaran Rp. 450.000.000
5) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan danPenganggaran(a) Latar Belakang, Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja sebuah
organisasi adalah tersedianya sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur
yang diberikan organisasi, sehingga mendorong proses terwujudnya kultur
199
kinerja yang mendukung pencapaian tujuan. Luasnya lingkup kewenangan
pemerintah daerah dengan berbagai sektor pembangunan yang menjadi
tanggung jawab dari APBD, memerlukan sebuah Sistem Informasi
Manajemen (SIM) untuk membantu proses kerja TAPD dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran;
(b) Tujuan, Tersedianya sistem pengelolaan informasi dan data yang diperlukan
dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD Kota Bekasi; Menjamin
pengambilan keputusan kebijakan publik yang didasari informasi tepat;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 55).
Tabel 55. Mekanisme Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM)Perencanaan dan Penganggaran
NoUraian
Kegiatan
IndikatorJadwal
Input Proses Output1 Persiapan,
Pelelangan,Pelaksanaan
TA, Dana,TOR
Pihak ketiga SIM Perencanaandan PenganggaranDaerah
Juni –September2011
Penanggung jawab kegiatan Bagian Telematika Setda Kota BekasiKel. Sasaran Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD)Anggaran Rp. 350.000.000
6) Operasional TAPD
(a) Latar Belakang, Pelaksanaan tugas memerlukan dukungan biaya operasional;
setiap usulan kegiatan diperlukan cek lapangan;
(b) Tujuan, terselenggaranya operasional TAPD (Rapat, Honor, Kunjungan
Lapangan, ATK, dll)
(c) Lokasi : Bekasi dan Luar Bekasi
(d) Mekanisme, penyelenggaraan dan pembiayaan menerapkan tata aturan
anggaran untuk TAPD.
6.2 Program Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan
6.2.1 Latar Belakang Program
Berdasarkan hasil penilaian narasumber bahwa penyebab ketidakselarasan APBDdengan RPJMD disebabkan beberpa indikator dalam sisem / mekanisme perencanaanyang meliputi : a) Sistem Kerja / Proses Birokrasi di SKPD belum mendukung prosesperencanaan yang kondusif, b) Situasi budaya / kultur kinerja belum dapat mendorong
200
terjadinya proses yang menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas, c) DalamMusrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) kurang dapatdiselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah, d) Rancangan akhirrencana pembangunan, kurang disepakati semua SKPD, e) Renstra dan RKPD belummenjadi produk hukum yang mengikat semua pihak.
Proses perencanaan dan penganggaran dalam keuangan publik tidak terlepas darisistem birokrasi dan mekanisme serta prosedure yang telah diatur dalam peraturanperundangan. Dari data wawancara faktor penyebab ketidak selarasan, terlihah bahwafaktor yang meliputi : teknologi; sistem kerja, fasilitas kerja atau; proses organisasi dankultur kinerja dalam organisasi; kondisi kontekstual (situasional), struktur organisasibaik struktural maupun fungsional merupakan bagian dari kelompok kriteria ini yangpaling banyak dipilih oleh responden
Saat ini kegiatan yang ada di setiap unit perencanaan SKPD belum memiliki standarmutu, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan setiap SKPD belum memenuhiketentuan perencanaan berbasis kinerja. Strategi Peningkatan Kinerja Perencanaandengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaanmendapat nilai 24,7% yang direkomendasikan oleh narasumber sebagai prioritas ke 2dalam Penyelarasan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan saranadan prasarana Kota Bekasi.
6.2.2 Tujuan Program
Program penerapan Manajemen Mutu dalam kegiatan perencanaan, bertujuanuntuk:
a) Meningkatkan kualitas produk perencanaan melalui penerapan dan perbaikan
berkesinambungan sistem kerja serta pencegahan ketidaksesuaian /
penyimpangan, sehingga dokumen perencanaan disepakati dan dipedomani oleh
semua pihak;
b) Membuat sistem kerja perencanaan dengan standar kerja yang terdokumentasi,
prosedur jelas, efisien dan meningkatnya semangat karyawan;
c) Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pekerjaan dan Termonitornya
kualitas pelayanan organisasi terhadap mitra kerja.
6.2.3 Indikator Utama Program
Keberhasilan program dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:
a) Jumlah produk dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat sasaran
b) Jumlah waktu dalam proses setiap tahap perencanaan
c) Jumlah sumberdaya yang digunakan sesuai standar
6.2.4 Kegiatan - kegiatan
1) Penetapan Kebijakan Mutu (ISO Manajemen Perencanaan)
(a) Latar Belakang, Belum adanya dokumen standar sebagai pedoman produk
perencanaan;.
201
(b) Tujuan, meningkatkan standar kerja dan biaya perencanaan; menjamin mutu
dan pertanggungjawaban hasil perencanaan; ketepatan waktu dan proses
verifikasi;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 56).
Tabel 56. Mekanisme Kegiatan Penetapan Kebijakan Mutu (ISO ManajemenPerencanaan)
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Standar dokumenperencanaan usulan /proposal (tingkat unitkerja, kecamatan, kota)
Tenaga ahli;KebutuhanJenisDokumen;Alur Kerja;TupoksiSKPD
Analisis TenagaAhli; Diskusi /Pembahasan;Laporan
DokumenStandarproposal
Maret - Mei2011
2 Standar dokumenPerencanaan Teknis / DED
DokumenStandar DED
3 Standar dokumen kajianEvaluasi Kebijakan,Peraturan (tingkat unitkerja, kecamatan, kota)
DokumenStandar kajianevaluasikebijakan, dll
4 Standar dokumenpengembangan pedoman,standar, sistem baru,model
DokumenStandar
5 Standar waktu, prosedur,dokumentasi dan verifi-kasi setiap level proses
Standar waktu.
Penanggung jawab kegiatan Bappeda, Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
Kel. SasaranUnit Perencana SKPD; Kelurahan; Kecamatan;Bappeda
Anggaran Rp. 400.000.000
2) Perumusan dan Penetapan Struktur Organisasi Unit Perencanaan SKPD
(a) Latar Belakang, Kondisi kerja pada unit perencanaan di SKPD belum
maksimal masih terjadi overlaping kewenangan, motivasi kerja personil di
unit perencanaan kurang, tupoksi dan uraian tugas unit perencanaan tidak
jelas masih sama dengan unit kerja lainnya;
(b) Tujuan, Memberikan kejelasan proses kerja perencanaan;
(c) Lokasi : SKPD di Pemkot Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 57).
202
Tabel 57. Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan Struktur OrganisasiUnit Perencanaan di setiap Skpd
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Perumusan dan penetapantupoksi
UU, PP,PerdaKepmen,Tenagaahli
Review tupoksi,analisikebutuhan danproses; analisismutu danverifikasi
Revisi PerdaSKPD
Agustus-Oktober 2010
2 Perumusan dan penetapanproses kerja dan interaksiunit kerja
Perwal danJuknisperencanaan
3 Penetapan mutu danindikator proses tiaplevel/tahap
Penanggung jawab kegiatan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Kota BekasiKel. Sasaran Unit Perencana SKPDAnggaran Rp. 150.000.000
3) Penyediaan Sumber Daya dan Komitmen Pimpinan untuk Kelangsungan
Manajemen Mutu
(a) Latar Belakang, Keberhasilan pelaksanaan Manajemen Mutu (ISO
Perencancanaan) salah satunya ditentukan oleh komitmen pimpinan yang
kuat untuk kelangsungan manajemen mutu; selain itu penyediaan sumber
daya yang memadai dan sesuai kebutuhan juga menjadi faktor keberhasilan
manajemen mutu.
(b) Tujuan, Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
Manajemen mutu dalam perencanaan; Menjamin terlaksananya manajemen
mutu secara maksimal
(c) Lokasi : Kota Bekasi
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 58).
Tabel 58. Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sumber Daya dan KomitmenPimpinan untuk kelangsungan Manajemen Mutu
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Penyediaan sumber daya Sarana dan prasarana
kerja Sumber Daya Manusia
(kompetensi, jumlah) Diklat SDM.
Data Keb.SumberDaya,Dana
Analisiskebutuhan,rekrutmenSDM, Lelang,Diklat
SaranaPrasaranamemadai,SDM
Des 2010,Juni-Juli 2011
2 Komitmen pimpinan untukkelangsungan prosesmanajemen mutu
PimpinanDaerah danSKPD
Konsultansipimpinan,monitoringpimpinan
PerwalManajemenMutu; JuknisKepala Dinas
Agustus 2010
203
Penanggung jawab kegiatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), SKPD, Pimpinan
Kel. SasaranBappeda, Dinas Bina Marga Tata Air, Dinas Pertamanan,Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas PengelolaLingkungan Hidup, DPPKAD
Anggaran Rp. 950.000.000
4) Pelaksanaan Manajemen Mutu (ISO Perencanaan)
(a) Latar Belakang, Pelaksanaan kebijakan dan program seringkali tidak efisien
bila tidak dipersiapkan secara matang, titik penting dalam penerapan standar
ISO dalam perencanaan publik di pemerintah Kota Bekasi adalah
pengendalian Sumber Daya Manusia dan pemantauan kinerja proses
perencanaan;
(b) Tujuan, menjamin keberhasilan pelaksanaan manajemen mutu melalui
pengendalian SDM dan pengukuran kinerja;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 59).
Tabel 59. Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Mutu (ISOPerencanaan)
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Pengendalian SDM danproses kesesuaian produk Kompetensi,
Produktivitas SDM Motivasi , Spirit,
Disiplin
Data SDM;DataProses
PenilaianProduktivitas
Disiplin Mutu Per-Triwulan,mulai padaTW-1 2011
2 Pengukuran efektivitas tiapproses dan memantaukinerja melalui mututerukur dari tiap proses. Supervisi proses,
tahapan kerja, waktupelaksanaan
pemeriksaan mutu Verifikasi ,
pengesahan produk
DataProses;DataVerifikasi;DataSumberDaya
EfisiensiBiaya;Tepat Mutu
KonsistensiMutu
Per-Semester,mulai padaSemester I 2011
Penanggung jawab kegiatan Bappeda, SKPDKel. Sasaran Unit Perencana SKPDAnggaran Rp. 325.000.000
5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
204
(a) Latar Belakang, Feed back dari setiap evaluasi sangat penting untuk
perbaikan proses manajemen mutu.
(b) Tujuan: a) Verifikasi kesesuaian dan kefektipan kegiatan penerapan
manajemen sistem mutu dibandingkan terhadap standar acuan serta
kebijakan yang sudah ditentukan; b) Mengevaluasi adanya perubahan sistem
mutu, menilai apakah penerapan sistem mutunya secara konsisten,
diprogramkan setidaknya 2 kali/tahun oelh lembaga sertifikasi; c)
mendapatkan masukan dari mitra kerja; c) Pengkajian penerapan sistem
manajemen mutu secara menyeluruh, meliputi: audit internal, tidakan
perbaikan, hasil evalauasi kinerja, dll.
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 60).
Tabel 60. Mekanisme Kegiatan Monitoring Evaluasi
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Audit Internal:verifikasi kesesuaian dankefektipan kegiatanpenerapan manajemensistem mutu
Data awal,dataperencanaan
Penilaianrencana danhasil(outcome)
Laporanefektifitasmanajemen
Persemester,mulai Smter I2011
2 Surveilen :mengevaluasi adanyaperubahan sistem mutu,
Dokumentasiproses kerja
Reviewproses kerjaperencanaan
Penyempurnaansistemmutu
Persemester,mulai Smter I2011
3 Evaluasi Kinerja :untuk memperolehmasukan dari mitra kerja
Wawancara,kuesioner
Rapat dinas Feed backmitra
Persemester,mulai Smter I2011
4 Tinjauan manajemen :pengkajian penerapansistem manajemen mutusecara menyeluruh,meliputi: audit internal,tidakan perbaikan, hasilevalauasi kinerja, dll.
Rapat lengkapdipimpinlangsung olehpimpinanpuncak
Evaluasiumum
Persemester,mulai Smter I2011
Penanggung jawab kegiatan Lembaga Sertifikasi, BappedaKel. Sasaran Unit Perencana SKPDAnggaran Rp. 300.000.000
6.3 Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang
205
6.3.1 Latar Belakang Program
Salah satu Permasalahan dalam sisem / mekanisme perencanaan APBD yangdinilai oleh narasumber sebagai penyebab ketidakselarasan adalah bahwa dalamMusrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) kurang dapatdiselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena ituProgram Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang menjadipenting sebagai prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota.
Proses partisipasi masyarakat yang terhambat disebabkan karena pelaksanaanmusrenbang saat ini yang lebih menekankan pada aspek formalitas dan ceremonial,sehingga kualitas partisipasi masyarakat sering terabaikan dan menjadikan kebijakanpublik kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pula yang seringmenyebabkan penyaluran aspirasi masyarakat tidak melalui mekanisme musrenbangtetapi melalui aspirasi DPRD.
Narasumber juga menilai bahwa kemampuan SDM dalam menyelenggarakanproses musrenbang menjadi penting agar kalitas partisipasi masyarakat dapat tercapai.Sehingga Strategi ini harus difokuskan pada peningkatan kemampuan aparatur SKPDyang menyelenggarakan proses musrenbang.
Nilai akhir strategi Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (0,138)merupakan prioritas 3 dalam rangka menyelesaikan masalah Kurangnya penyelarasanpartisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) dengan rancangan RencanaPembangunan Daerah yang dilakukan dalam Musrenbang (35,2). Kegiatan musrenbangini sangat penting dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran publik sebagai alat untukmenciptakan ruang publik (Public Sphere), dalam arti bahwa proses penyusunananggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat melalui proses penjaringanaspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran.
6.3.2 Tujuan Program
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukankoordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan,melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atauMusrenbang, tujuan Program ini adalah:
a) Meningkatkan kemampuan penyusunan usulan (pemilihan kegiatan, prioritas,
kebutuhan biaya, tujuan dan sasaran kegiatan);
b) Meningkatkan keselarasan partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders)
dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah.
6.3.3 Indikator Utama Program
a) Jumlah dokumen usulan / proposal masyarakat yang sesuai standar, Kota Bekasi
memiliki 12 kecamatan dan 56 Kelurahan. Pelaksanaan musrenbang paling dasar
ada di level kelurahan, walaupun format musrenbang sudah disiapkan dan
diseragamkan namun penyusunan aspirasi perlu dibantu oleh fasilitator agar
sesuai dengan prioritas di level atasnya dan informasi kelengkapan usulan dapat
dipakai dasar keputusan pada musrenbang atasnya.
206
b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang, kehadiran perangkat pengelola
lingkungan dan tokoh masyarakat dalam setiap musrenbang tidak menjamin
keberhasilan dan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan, aspirasi yang
disampaikan lebih banyak berupa daftar keinginan, bukan program kerja sesaui
prioritas kebutuhan. Untuk itu tingkat partisipasi masyarakat harus dilihat pada
proses penyusunan bukan pada kehadiran pada acara puncak musrenbang.
6.3.4 Kegiatan-kegiatan
1) Fasilitator Musrenbang
(a) Latar Belakang, Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Bekasi sangat
bervariasi dengan keragaman aktivitas tersebut cukup sulit untuk
menyelenggarakan proses partisipasi yang baik. Untuk itu diperlukan
fasilitator yang dapat memandu dan mengolah aspirasi masyarakat dalam
suatu formulasi yang disepakati semua warga. Kesenjangan pemahaman
terhadap format perencanaan dan kesenjangan pengetahuan tentang program
pembangunan seringkali menjadi kendala untuk menghasilkan perencanaan
partisipatif yang sesuai indikator pembangunan yang disepakati.
(b) Tujuan, Tersedianya fasilitator yang dapat membantu keberhasilan proses
perencanaan partisipatif yang baik.
(c) Lokasi : Kota Bekasi
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 61).
Tabel 61. Mekanisme Kegiatan Fasilitator Musrenbang
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Penetapan kebutuhanjumlah fasilitator
DataKebutuhan
Analisiskebutuhan
TersedianyaFaskel Untuk12 Kecamatan,56 kelurahan
September2010 sd.Maret 2011
2 Rekruitmen / seleksicalon fasilitator
Data CalonFaskel;kriteriaFaskel
Tes tertulisdanwawancara
September2010 sd.Maret 2011
3 Pelatihan fasilitator;Operasional dan honorfasilitator
DataFasilitatorKelurahan;Materi;Instruktur
September2010 sd.Maret 2011
Penanggung jawab kegiatan Bappeda, BKD, SKPDKel. Sasaran Kecamatan; KelurahanAnggaran Rp. 1.000.000.000
207
2) Pendampingan Proses Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
(a) Latar Belakang, Pengaturan penyelenggaraan musrenbang selama ini melalui
peraturan Menteri dan Gubernur, dimana format, jadwal dan urutan proses
telah diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan proses partisipasi dapat
diwujudkan. Namun karena dinamisnya kondisi dilapangan dan perbedaan
karakter setiap wilayah aturan ini menjadi kaku dan tidak maksimal
dilaksanakan sehingga penyelenggaraan musrenbang lebih banyak mengejar
terpenuhinya aspek formal dan ceremonialnya. Untuk itu diperlukan proses
pendampingan yang akan membantu masyarakat dan pemerintah agar
diperoleh rumusan yang disepakati semua stakeholders.
(b) Tujuan, Meningkatkan kualitas partisipasi pada proses musrenbang sehingga
dihasilkan dokumen perencanaan partisipatif yang sinkron dengan
perencanaan pembangunan
(c) Lokasi : 12 Kecamatan, 56 Kelurahan
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 62).
Tabel 62. Mekanisme Kegiatan Pendampingan Musrenbang
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Review tata caramusrenbang, Juknis /Perwal musrenbang
KepMendagriPergubJabar
AnalisisProses,Kebutuhan,
Perwal JuknisMusrenbangKota
Januari-Maret2011 / 2012
2 Sosialisasi: Juknis dandokumen perencnaan yangharus jadi pedoman
JuknisMusren,RKPD,RPJMD
Sosialisasi,diskusi
Januari-Maret2011 / 2012
3 Workshop dan pelatihan JuknisMusren,RKPD,RPJMD
FGD Dok Usulan Januari-Maret2011 / 2012
Penanggung jawab kegiatan Bappeda, Konsultan PendampingKel. Sasaran RW; Kelurahan, KecamatanAnggaran Rp. 250.000.000
6.4 Program Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran
208
6.4.1 Latar Belakang ProgramKomunikasi dan Komitmen dalam perencanan publik merupakan hal strategis
karena berkaitan dengan stakeholder yang lebih luas diluar organisasi pemerintahan.Hal ini juga merupakan bentuk dukungan kepada aparatur perencana dan prosesperencanaan.
Dari hasil penilaian responden salah satu penyebab terjadinya ketidakselarasan,adalah kurangnya dukungan dan komitmen Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerahsebesar 205 (53,9%). Kemampuan pimpinan dalam mengelola organisasi publik,merupakan salah satu faktor strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Daripenilaian narasumber indikator yang menyebabkanketidak selarasan adalah kurangnyakomitmen pimpinan dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaatisetiap keputusan bersama yang dihasilkan 105 (29,2%), indikator lainnya adalahkurangnya kemampuan pimpinan dalam memberikan arahan dan dukungan kepada TimPerencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya 100(27,7%).
Pimpinan, memegang peranan penting yang mempengaruhi kualitas sebuahperencanaan. Dalam kultur / budaya organisasi publik di Indonesia, arahan dankebijakann pimpinan memberi pengaruh besar terhadap substansi dan proses sebuahperencanaan pembangunan. Untuk itu seorang pimpinan (Pimpinan Daerah ataupunPimpinan SKPD) harus mempunyai kemampuan: memberikan dorongan, semangat,arahan dan dukungan yang diberikan kepada tenaga perencana dan perencana. ;pimpinan juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendukungperencanaan dan mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan prosesperencanaan.
Strategi Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran (11,7%) merupakanprioritas ke 4 yang ditujukan sebagai solusi atas penyebab ketidak selarasan pada FaktorPimpinan.
6.4.2 Tujuan Program
Program Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran RPJMDKota Bekasi, merupakan program yang diperuntukan bagi unsur pimpinan baikPimpinan Daerah maupun Pimpinan SKPD, dengan tujuan akhir sebagai berikut:
a) Meningkatkan kemampuan pimpinan memberikan arahan dan dukungan kepada
Tim Perencana agar sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan)
lainnya.
b) Meningkatkan komitmen pimpinan dalam menjaga kesinambungan proses
perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan
6.4.3 Indikator Utama Program
a) Tingkat kehadiran pimpinan dalam perumusan kebijakan sesuai RPJPD, RPJMD,
dan Dokumen Perencanaan lainnya
b) Jumlah keputusan bersama terkait komitmen pelaksanaan program bersama
6.4.4 Kegiatan-kegiatan1) Rapat periodik bidang perencanaan SKPD dan antar SKPD
209
(a) Latar Belakang, Terdapatnya perubahan dinamis masyarakat perkotaan
dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sudah seharusnya direspon
dengan merubah pola komunikasi birokrasi saat ini, yang sangat membatasi
gerak inovasi dan kreatifitas solusi atas berbagai permasalahan pelayanan
yang harus selalu ditingkatkann oleh Pemerintah Kota; Budaya restu
pimpinan menjadi kendala dalam pengambilan keputusan publik sehingga
sering kali keputusan diambil terlambat karena panjangnya rantai birokrasi;
(b) Tujuan: a) Integrasi kebijakan perencanaan dari setiap SKPD; b) Membangun
komunikasi (arahan, dukungan, instruksi) pimpinan dengan Tim Perencana
SKPD; c) Memperkuat komitmen bersama terhadap pencapaian indikator
program yang ditangani lintas SKPD;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 63).
Tabel 63. Mekanisme Kegiatan Rapat periodik bidang perencanaan SKPD danantar SKPD
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Rapat PeriodikPimpinan Daerahdengan SKPD
Kebijakan danprogram tiapsektorPembangun
Evaluasikebijakan;Perumusantindak lanjut
Arahankebijakanpimpinan
2 Rapat KoordinasiPara Sekretaris SKPD
Program tiapsektorpembangunan diSKPD;Arahan pimpinan
Evaluasi progresprogram;Integrasikegiatanbersama
Tindak lanjutoperasionalSKPD
3 Rapat PeriodikKoordinasi TeknisSKPD
Program dankegiatan APBD;Indikator kegiatan
Pembahasanteknis
Tindak lanjutteknis
Penanggung jawab kegiatan Bappeda, SKPDKel. Sasaran Pimpinan daerah dan SKPD, Unit PerencanaAnggaran Rp. 300.000.000
2) Sistem Komunikasi Perencanaan
(a) Latar Belakang, Penerapan e-goverment menjadi salah satu solusi dalam
pengelolaan organisasi publik; sistem jaringan komunikasi yang ada belum
optimal, pengelolaan komunikasi IT masih bersifat parsial;
210
(b) Tujuan : meningkatkan kelancaran komunikasi anatar SKPD sehingga
pengambilan keputusan pengelolaan kegiatan dan program menjadi lebih
mudah; meningkatkan pengendalian dan monitoring program dan kegiatan;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 64).
Tabel 64. Mekanisme Kegiatan Sistem Komunikasi Perencanaan
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Perbaikan jaringankomunikasi IT yang ada
Data jaringan Install Ulang,pembenahanjaringan
Mei-Juli 2011
2 Integrasi kegiatan IT padaBidang Telematika diSekretariat Daerah denganBappeda, (sebagai adminsistem komunikasi antarSKPD
Data sisteminformasiyang ada disetiap SKPD
Penggabunganoperasionalsistem
Penanggung jawab kegiatan Bappeda, Bagian TelematikaKel. Sasaran SKPDAnggaran Rp. 450.000.000
3) Penetapan prosedur persetujuan dokumen perencanaan
(a) Latar Belakang, Salah satu kendala dalam kegiatan perencanaan adalah
proses birokrasi persetujuan perencanaan yang cukup panjang, sehingga
proses perencanaan kadang menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan
kegiatan dan program pembangunan; Rutinitas kegiatan birokrasi
menyebabkan budaya kerja yang mengecilkan pentingnya proses perencanaan
dalam setiap tindakan, kegiatan dan program kerja;
(b) Tujuan : Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab organisasi dalam
proses perencanaan; meningkatkan tanggung jawab bersama atas keputusan
perencanaan yang diambil; mempercepat proses perencanaan yang
bertanggungjawab;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 65).
Tabel 65. Mekanisme Kegiatan Penetapan Prosedur Persetujuan DokumenPerencanaan
211
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Penetapan Hirarki,Persetujuan Proses,KelengkapanDokumen.
Proses kerja;tupoksi unitperencanaanSKPD
Analisisproses dankebutuhan
Perwal, Juknis;Persetujuan dankomitmenpimpinan dalamkebijakanperencanaan
Februari2011
Penanggung jawab kegiatan Bagian Organisasi Setda Kota BekasiBagian Hukum Setda Kota Bekasi
Kel. Sasaran Unit perencanaan SKPDAnggaran Rp. 50.000.000
4) Diklat untuk Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah
a) Latar Belakang, Perputaran/ mutasi dalam organisasi publik sering menjadi
penyebab putusnya kesinambungan program; kondisi dan dinamika informasi
dan perubahan lingkungan yang pesat tidak mampu diimbangi dengan
pengetahuan manajemen oleh pimpinan.
b) Tujuan: Meningkatkan pengetahuan pimpinan yang uptodate sesuai tuntutan
kondisi masyarakat; meningkatkan kemampuan pengelolaan / manajemen
organisasi publik.
c) Lokasi : Kota Bekasi
d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 66)
Tabel 66. Mekanisme Kegiatan Diklat untuk pimpinan SKPD dan PimpinanDaerah
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Perencanaan Strategis Materipelatihan;instruktur
Pelatihan Juli 2011
Penanggung jawab kegiatan BKDKel. Sasaran Pimpinan Daerah; Pimpinan SKPDAnggaran Rp. 200.000.000
6.5 Program Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana
6.5.1 Latar Belakang Program
Strategi Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana(8,9%) merupakan prioritas ke 5 dalam rangka meningkatkan Faktor SumberdayaManusia (Tenaga Perencana) di SKPD, hal ini sesaui dengan hasil wawancara ternyataSDM Aparat Perencana di Kota Bekasi Belum mampu menyusun langkah-langkah
212
pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif; dan Kurangnya komitmen dan belummampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan
Tenaga Perencana sebagai personal harus mempunyai kompetensi yang memadaiyang meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri,motivasi dan komitmen. Kemampuan yang dibutuhkan tenaga perencana antara lainmeliputi kemampuan dalam hal : Identifikasi dan analisis permasalahan; perumusanasumsi, tujuan dan sasaran; memformulasi faktor penghambat dan pendukung dalampencapaian tujuan dan sasaran; penyusunan kriteria pemilihan alternatif; penyusunanlangkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif; Komunikasi dannegosiasi; serta Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan.
6.5.2 Tujuan Program
Peningkatan kemampuan aparat perencana sebagai sumber daya manusia yangpenting dalam proses perencanaan pembangunan menjadi fokus program ini, denganurian tujuan sebagai berikut:
a) Meningkatkan kemampuan dasar tenaga perencana yang meliputi kemampuan
identifikasi dan analisis masalah, merumuskan strategi dan komunikasi
b) Meningkatkan kemampuan / kompetensi SDM tenaga perencana dalam
melaksanakan kegiatan perencanaan yang efisien dan efektif.
c) Meningkatkan komitmen dan kemampuan mampu menyusun instrumen
pelaksanaan pembangunan.
d) Menjaga Kinerja Perencanaan di setiap SKPD tidak terganggu adanya perubahan
personil pejabat perencana di SKPD yang sangat dinamis
6.5.3 Indikator Utama Program
a) Jumlah SDM yang memiliki keahlian perencanaan
b) Jumlah SDM yang memiliki Jabatan Fungsional Perencana
6.5.4 Kegiatan - kegiatan
1) Peraturan Walikota / Perda Jabatan Fungsional Perencana
(a) Latar Belakang, Perubahan dinamis jabatan struktural seringkali menjadi
penghambat karena terjadi diskontinu program kerja dari unit perencana yang
ada di SKPD; perbedaan kompetensi dari personil pejabat perencana
menyebabkan perubahan kinerja kegiatan perencanaan yang berdampak pada
pencapaian indikator program dan kebijakan;
(b) Tujuan: a) menjamin kejelasan karir aparat perencana; b) meningkatkan
motivasi dan semangat kerja;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 67).
213
Tabel 67. Mekanisme Kegiatan Penetapan Peraturan Walikota / Perda JabatanFungsional Perencana
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Penghitungan jumlahkebutuhan dan jenisjafung perencana darisetiap SKPD
Tupoksi; datapembangunan;data personil
Analisiskebutuhan
Jenis danjumlah Jafung
November2011
2 Penyusunan naskahakademis tentangperda/perwal jafungperencana
Data kebutuhan Diskusi,legaldrafting
Raperda /RancanganPerwal
Desember2011
3 Pembahasan danpenetapan perda/perwal
Raperda /RancanganPerwal
PembahasanDPRD
Perda,PerwalJaFunglPerencana
Februari 2012
Penanggung jawab kegiatan Bagian Hukum Setda Kota BekasiKel. Sasaran Aparatur Pemkot BekasiAnggaran Rp. 150.000.000
2) Diklat Perencanaan
(a) Latar Belakang, Pertumbuhan kota bekasi yang semakin pesat berdampak
pada meningkatnya tuntutan pelayanan sarana dan prasarana kota,
kemampuan Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi masalah tersebut
memerlukan tenaga perencana yang mampu merumuskan solusi penyediaan
sarana dan prasarana kota yang memadai;
(b) Tujuan: a) Meningkatkan kemampuan dasar tenaga perencana yang meliputi
kemampuan identifikasi dan analisis masalah, merumuskan strategi dan
komunikasi; b) Meningkatkan kemampuan / kompetensi SDM tenaga
perencana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan yang efisien dan
efektif; c) Meningkatkan komitmen dan kemampuan mampu menyusun
instrumen pelaksanaan pembangunan;
(c) Lokasi : Kota Bekasi;
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 68).
Tabel 68. Mekanisme Kegiatan Penetapan Diklat Perencanaan
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Diklat Perencanaan Teknissesaui bidang lingkupSKPD
Peserta,Materi,instruktur
KegiatanBelajarMengajar
Agustus 2011
2 Diklat ManajemenPengelolaan Proyek
3 Diklat Perencanaan
214
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
Strategis
Penanggung jawab kegiatan BKDKel. Sasaran Aparatur PerencanaAnggaran Rp. 625.000.000
6.6 Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif
6.6.1 Latar Belakang Program
Salah satu penyebab ketidakselarasan APBD dalam faktor faktor pimpinandisebabkan karena kurangnya kemampuan dan komitmen pimpinan SKPD maupunPimpinan daerah dan pimpinan SKPD untuk memberikan dukungan dan komitmenyang kuat aparat perencana. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme bentuk dukungandan komitmen tersebut melalui penerapan regulasi insentif dan disinsentif.
Perubahan personil yang dinamis di Pemerintah Kota Bekasi sering kali jugamengganggu kinerja kegiatan perencanaan karena faktor psikologis karyawan yangkurang semangat dan motivasi kerjanya, selain itu perubahan personil juga memerlukanwaktu untuk proses adaptasi. Hal ini berpengaruh langsung pada kinerja timperencanaan SKPD.
Strategi Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif memperoleh nilai 7,45%dan merupakan prioritas 6 yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan diatas.
6.6.2 Tujuan Program
Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif, merupakan salah satubentuk komitmen dan dukungan kepada aparat perencana. Insentif merupakanpemberian penghargaan kepada prestasi karyawan atau Tim perencana yang mencapaikinerja dengan indikator terukur yang jelas terkait dengan RPJMD Kota Bekasi,sedangkan Disinsentif merupakan pemberian sangsi kepada karyawan atau timperencana yang mengabaikan kinerja pencapaian RPJMD. Tujuan akhir dari programini adalah Meningkatkan motivasi & kinerja SDM Perencana
6.6.3 Indikator Utama Program
Keberhasilan program ini ditunjukan dengan menurunnya penyimpangan (deviasi)negatif dan meningkatnya prestasi pencapaian indikator sasaran program RPJMD KotaBekasi.
6.6.4 Kegiatan- kegiatan
1) Perumusan dan penetapan aturan insentif dan disinsentif bidangperencanaan
(a) Tujuan: (i) Identifikasi jenis, bentuk dan jumlah insentif / disinsentif, metode
penilaian, tim penilai, tingkatan penilaian; (ii) menerbitkan aturan pemberian
penghargaan dan sangsi yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung
jawabkan;
(b) Lokasi : Kota Bekasi;
(c) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 69).
215
Tabel 69. Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan Aturan Insentif danDisinsentif Bidang Perencanaan
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Penyusunan naskahakademis sebagai dasarpenerbitan aturan
TupoksiSKPD,RPJMD,RenstraSKPD
Analisiskebutuhan,hukum,mekanisme,dll; FGD
NaskahAkademis
Januari 2012
2 Pembahasan danPenetapan Aturan
Naskahakademis
Rapatpembahasan,koordinasiasistensi
Perwal juknisinsentif dandisinsentif
3 Sosialisasi Aturaninsentifdandisinsentif
sosialisasi
Penanggung jawab kegiatan Bappeda, BKD, DPPKDKel. Sasaran Aparat PerencanaAnggaran Rp. 75.000.000
2) Pelaksanaan Regulasi Insentif dan Disinsentif
(a) Tujuan: a) meningkatnya semangat dan motivasi kinerja aparat perencana; b)
menjamin pemberian penghargaan dan sangsi jelas dan objektif .
(b) Lokasi : Kota Bekasi
(c) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 70).
Tabel 70. Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Regulasi Insentif dan Disinsentif
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Pemantauan danmonitoring prosesperencanaan
Data proseskerja, tupoksi,daftar SDM
Monitoring danevaluasi
Hasil reviewkinerja
April 2012;Agustus2012;Desember2012;April 2013
2 Penilaian KinerjaSDM
Laporanmonitoringdan evaluasi
Pembahasandiskusi timpenilai
Daftar karyawanberprestasidalam perencn
3 Pemberian insentifdisinsentif
Daftarkaryawanberprestasi
Pengumuman
Penanggung jawab kegiatan Bappeda, BKD, dan SKPDKel. Sasaran Aparat perencanaAnggaran Rp. 600.000.000
216
6.7 Program Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD
maupun RPJMD
6.7.1 Latar Belakang Program
Perencanaan dan penyusunan APBD tidak terlepas dari sistem perencanaanpembangunan secara keseluruhan yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD,Renstra Kota dan Renstra SKPD, RKPD. Pengalaman empiris selama ini kesulitanterbesar dalam penyusunan APBD adalah menjaga tujuan perencanaan pembangunansecara konsisten agar dapat diwujudkan melalui penganggaran yang tepat.
Berdasarkan hasil wawancara, responden menilai bahwa sistem / mekanismePenganggaran, merupakan salah satu penyebab ketidakselarasan APBD denganRPJMD, karena beberapa hal berikut : a) Dalam penyusunan PPAS belum sepenuhnyaberpedoman pada RKPD, sehingga kesepakatan PPAS belum menjadi pedoman yangmengikat dengan DPRD; b) Dalam proses penganggaran kurang berbasis kinerja.Terhadap permasalahan ini, direkomendasikan strategi Penyempurnaan RancanganProgram yang ada dalam APBD maupun RPJMD (6,5%)
6.7.2 Tujuan Program
Strategi Penyempurnaan Rancangan Program dimaksudkan untukmemperbaiki rancangan program baik yang ada di RPJMD Kota Bekasi 2008-2013maupun program pada APBD 2010 – 2013 sesuai hasil penilaian tujuan, program dankegiatan pada tahap Gap Analisis.
Tujuan program ini adalah: a) Tersedianya desain program yang baik, yang dapatditerjemahkan ke dalam perencanaan operasional secara tepat; b) terwujudnya KUA,PPAS, RKPD dan RPJMD dan APBD dalam satu kesatuan kebijakan yang konsisten
6.7.3 Indikator Utama Program
a) Jumlah Program yang telah disempurnakan desainnya;
b) Jumlah kegiatan program APBD yang diselaraskan.
6.7.4 Kegiatan - Kegiatan
Tabel 71. Mekanisme Kegiatan-Kegiatan Penyempurnaan Rancangan Programyang ada dalam APBD maupun RPJMD
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
1 Detail Riview ProgramRPJMD dan APBD : Pengukuran kondisi
capaian kinerja programterkini
Pengukuran deviasi dantarget capaian programke depan
Data APBD,DataRPJMD,LaporanTahunan
Analisisdetailcapaianprogram
Laporanpencapaianindikatorprogrampembangunan
Desember2010
2 Penyempurnaan Program Pembahasan draft
rancangan program Pembahasan kegiatan
pendukung program,indikator kegiatan,
Laporanpencapaianindikatorprogram,TupoksiSKPD
AnalisisProyeksikebutuhan,FGD,Pleno
Penetapanprogram yangtelah disempur-nakan
JanuariMaret 2011
217
No Uraian KegiatanIndikator
JadwalInput Proses Output
kebutuhan SumberDaya, dll
3 Sosialisasi program Penetapanprogramyang telahdisempurnakan
April 2011
Penanggung jawab kegiatan BappedaKel. Sasaran SKPDAnggaran Rp. 575.000.000
BAB VIIKESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
7.1.1 Relevansi, Efesiensi dan Efektifitas Program APBD Terhadap
Pencapaian Sasaran RPJMD 2008 – 2013
Hasil analisis relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD terhadappencapaian sasaran RPJMD 2008 – 2013 khusunya dalam Misi (3) PembangunanSarana dan Prasarana Kota, dari 18 program yang di evaluasi terdapat 11 program yangsecara nyata nilainya kurang dari standar penilaian. Jenis deviasi / ketidakselarasantersebut meliputi: a) Kualitas tujuan sasaran RPJMD yang tidak dirumuskan denganbaik sehingga SKPD sulit untuk mengaplikasikannya; b) Penetapan kegiatan program diAPBD yang tidak relevan, sehingga nilai efisiensi dan efektivitas nya rendah; c) Desain
218
program baik di RPJMD maupun di APBD keduanya kurang sehingga program tidakmemiliki daya dukung terhadap pencapaian kebijakan dan misi.
Kesimpulan dari setiap program diuraikan dalam tabel berikut:Tabel 72. Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian pada
Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Program Pengendalian Banjir
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,60 3,40 371,83 3,08 107,77
Kesimpulan :
Kegiatan dalam program APBD 2008-2010 cukup penting dan effisien untuk mendukung pencapaian
tujuan / sasaran RPJMD dengan perkiraan akan memberikan manfaat (outcome) terhadap stake holder
yang cukup sesuai dengan sasaran RPJMD , Daya dukung terhadap kebijakan paling tinggi. Capaian
kinerja program di APBD sebanyak 22 titik banjir selesai tertangani, sedangkan dalam RPJMD
ditargetkan 15 titik.
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,58 3,55 383,32 3,43 42,62
Kesimpulan :
Penilaian rata-rata dari responden terhadap program ini termasuk kategori cukup, namun pengukuran
kinerja APBD pada program ini mengalami kesulitas karena keterbatasan data base yang dapat
dijadikan referensi. Sehingga walaupun terjadi keselarasan namun capaian indikator kualitatifnya tidak
dapat ditampilkan.
Program penyediaan dan pengolahan air bersih
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,54 3,00 318,48 3,10 7,23
Kesimpulan :
Walaupun dari nilai akhir rata-rata program ini termasuk kategori cukup selaras, namun dari data
kegiatan yang ada dalam APBD 2008-2010 alokasi biaya untuk penambahan jaringan pelayanan air
bersih masih kurang, hal ini juga terlihat dari nilai effesiensi kebijakan yang rendah (7,23). Kurangnya
alokasi belanja juga dikarenakan kewenangan pengelolaan penyediaan air bersih sudah dilimpahkan
kepada PDAM Kota Bekasi
Program pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan Peningkatan pelayanan prasarana dan
sarana PJU
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,26 3,15 352,71 2,89 68,50
Kesimpulan :
Terdapat ketidakselarasan dari sisi perkiraan efektivitas program untuk mencapai indikator sasaran
sesuai RPJMD karena perbedaan stake holder sasaran antara APBD dengan RPJMD, hal ini diperkuat
data bahwa dalam APBD 2008-2010 hanya 23,6% alokasi biaya pada program ini yang digunakan
untuk penambahan jaringan
219
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,56 2,76 284,43 2,85 14,05
Kesimpulan :
Kegiatan dan program dalam APBD termasuk kategori kurang penting, kurang effesien dan tidak
terkait dengan stakeholder sasaran yang ada dalam RPJMD, hal ini sesaui dengan data APBD 2008-
2010, bahwa dari 20 kegiatan, terdapat 9 kegiatan yang ditujukan untuk aparatur, 4 kegiatan
operasional dan sisanya untuk penghijauan dan penataaan taman yang ada, tidak ada satupun kegiatan
yang ditujukan untuk perluasan RTH, dimana target yang harus dicapai sesuai target RPJMD adalah
dari 14% menjadi 15.5% dari luas kota.
Program pengelolaan areal pemakaman
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 2,46 2,94 293,80 2,49 7,37
Kesimpulan
Kegiatan dan program dalam APBD dinilai kurang penting, kurang effesien dan stake holder
sasarannya kurang kerkaitan dengan sasaran RPJMD, demikian juga pernyataan sasaran / tujuan dalam
RPJMD sulit dievaluasi dan direalisasikan.
Sesuai data, bahwa dari 12 kegiatan yang ada dalam APBD 2008-2009 seluruhnya berupa kegiatan
operasional, tidak terdapat kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan rasio kapasitas TPU terhadap
jumlah penduduk.
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 2,47 3,16 223,86 2,54 7,42
Kesimpulan :
Pernyataan indikator sasaran dalam RPJMD tidak diuraikan secara jelas target tahunannya dan
pemilihan indikator sasaran tampa didukung data base yang akurat sehingga penetapan kegiatan
tahunan dalam APBD menjadi kurang effesien dan diperkirakan effestivitasnya kurang.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,56 2,92 311,03 3,30 64,97
Kesimpulan :
walaupun tingkat relevansinya kurang tetapi kegiatan program APBD dinilai akan memberikan
effesiensi dan effektivitas cukup terhadap pencapaian sasaran RPJMD.
Sesaui data dalam APBD 2008 – 2010 masih terdapat 15 kegiatan dari 48 kegiatan yang kurang
relevan dengan pencapaian sasaran RPJMD sehingga terdapat beberapa responden yang menilai
tingkat effesiensi dan efektivitasnya masih kurang.
220
Tabel 73. Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian padaKebijakan Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 4,00 3,55 354,93 3,32 20,42
Kesimpulan
Secara rata-rata kegiatan program ini dalam APBD menunjukan cukup relevan, cukup efisien dan
diperkirakan cukup efektif dalam mendukung pencapaian indikator sasaran dalam RPJMD. Namun
dari data realisasi pembangunan jalan, terdapat deviasi capaian indikator kuantitasnya yang cukup
signifikan, hal ini disebabkan karena rendahnya alokasi anggaran pada program bila dibandingkan
dengan target indikator yang harus dicapai.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,63 3,06 225,47 3,30 263,03
Kesimpulan
Kegiatan program dalam APBD cukup penting namun kurang efisien dalam pencapaian sasaran
RPJMD, karena terdapatnya alokasi anggaran yang cukup besar (52% - 71%) untuk kegiatan
rehabilitasi jalan lingkungan, dimana kegiatan ini tidak terdapat dalam indikator RPJMD, sehingga
tidak dapat dinilai kontribusinya terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD.
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,08 - - - -
Kesimpulan :
Terhadap program ini tidak dapat dilakukan penilaian karena tidak ada alokasi anggarannya dalam
APBD 2008 – 2009
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,20 2,93 324,82 3,03 11,59
Kesimpulan :
Kegiatan dan progran dinilai rata-rata cukup effesiensi dan diperkirakan akan cukup effektivitas namun
dinilai masing kurang relevan, sesuai data kegiatan program ini pada APBD 2008-2010 bahwa alokasi
untuk penyusunan Perencanaan Teknis / DED sebesar 55% sisanya (45%) dilokasikan untuk kegiatan
yang tidak terkait langsung dengan data base yaitu kajian (18%), operasional (21%), dan diklat (6%).
Program peningkatan pelayanan angkutan
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 2,34 2,90 289,84 2,84 2,41
Kesimpulan :
Kegiatan pada program ini dinilai rendah pada semua indikator penilaian baik pada RPJMD maupun
APBD, demikian juga dengan kontribusi daya dukung program dalam kebijakan hanya sebesar 2,41.
221
dengan jumlah alokasi anggaran terhadap kebijakan antara 0,08% - 1,4%. Kondisi ini menunjukan
bahwa program ini secara kebijakan belum menjadi prioritas, hal ini mengakibatkan terjadinya
inffesiensi biaya APBD.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,44 2,81 310,76 2,99 4,20
Kesimpulan :
Walau tujuan / sasaran yang sudah dirumuskan cukup baik namun kegiatan program pada APBD
dinilai kurang penting dan sasaran Stakeholdernya kurang terkait dalam mendukung pencapaian
sasaran RPJMD.
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 3,28 2,88 295,22 2,95 4,33
Kesimpulan :
Walaupun tujuan / sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan, namun kegitan program dalam
APBD 2008 – 2010 menunjukan ketidak selarasan pada semua indikator karena program ini masih
belum menjadi prioritas, hal ini mengakibatkan ineffesiensi belanja Pemerintah Daerah
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 2,37 3,46 79,72 3,29 1,84
Kesimpulan :
Program ini mendapat alokasi anggaran kurang dari 1% dalam 3 tahun terakhir, hal ini menyebabkan
nilai indikator Effesiensi daya dukung program terhadap pencapaian sasaran RPJMD sebesar 79,72
artinya kegiatan dan program dalam APBD tidak effesien dan tidak mendukung pencapaian sasaran
RPJMD.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Indikator Tujuan Relevansi EfisiensiPerkiraan
Efektifitas
Efisiensi
Kebijakan
Nilai 2,74 3,30 325,51 3,01 6,51
Kesimpulan :
Walaupun penilaian tujuan / sasaran dalam RPJMD kurang (2,74) artinya sasaran dapat dipahami tapi
sulit dievaluasi dan direalisasikan, kegiatan proram ini cukup penting, cukup effesien dan akan
memberikan manfaat pada stakeholder yang sama dengan sasaran RPJMD. karena program ini secara
spesifik menangani sarana lalu lintas berupa fasilitas LLAJ, sehingga perumusan kegiatan dalam
APBD menjadi lebih mudah oleh SKPD yang menanganinya
7.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselarasan Program APBD denganPencapaian Sasaran RPJMD
Hasil identifikasi Faktor faktor yang mempengaruhi keselarasan program APBDdengan pencapaian sasaran RPJMD pada misi (3) pembangunan sarana dan prasaranakota, diperoleh gambaran terdapat 6 (enam) faktor penyebab utama yang meliputi :Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan; Faktor
222
Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah; Faktor Pimpinan dalam mendorongpercepatan pencapaian Sasaran / Tujuan; Faktor Sumberdaya Manusia (TenagaPerencana) di SKPD; Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD; FaktorPerencanaan dan Penyusunan Anggaran. Dari ke enam faktor tersebut kemudian dipetakan permasalahannya dan dihasilkan alternatif strategi penyelarasan.
Berdasarkan pengolahan data dari hasil wawancara dengan narasumber, makadiperoleh kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi keselarasan penyusunanAPBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD Kota Bekasi 2008-2013 adalahsebagai berikut :
Tabel 74. Faktor Penyebab Ketidak Selarasan APBD Kota Bekasi 2008-2010terhadap RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013
No Faktor Penyebab Ketidakselarasan Nilai Prioritas
1 Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Perencanaan
389,60
Kurangnya penyelarasan partisipasi masyarakat (stakeholders) dengan
rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan dalam
Musrenbang
35,2
Kultur yang mendukung kinerja tinggi belum tercipta 66,0
Sistem Kerja / Proses Birokrasi pada SKPD belum jelas 57,0
Rencana pembangunan belum disepakati oleh semua SKPD 32,8
Peraturan Walikota tentang Renstra dan RKPD belum menjadi pedoman
yang mengikat semua pihak
35,2
2 Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 380,00
Kurangnya dukungan dan komitmen Pimpinan SKPD dan Pimpinan
Daerah
205,0
3 Faktor Pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian Sasaran /
Tujuan
360,00
Belum mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim
Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen lainnya
100,0
Kurangnya komitmen dalam menjaga kesinambungan proses
perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan
105,0
4 Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 382,50
Belum mampu menyusun langkah-langkah pelaksanaan rencana yang
efisien dan efektif
56,25
Kurangnya komitmen dan belum mampu menyusun instrumen
pelaksanaan pembangunan : dasar peraturan perundang-undangan,
kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman, anggaran, sumberdaya
manusia, dan pengembangan forum partisipasi masyarakat, dan
mekanisme complain resolution
57,5
5 Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 360,00
Terganngunya kinerja Perencanaan akibat perubahan personil / pejabat
perencana di SKPD
112,5
6 Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 374,60
Kesepakatan Pemda dan DPRD tentang PPAS belum berpedoman pada 42,0
223
No Faktor Penyebab Ketidakselarasan Nilai Prioritas
RKPD.
Belum optimalnya proses penganggaran berbasis kinerja, dimana
alokasi anggaran didasarkan pada Target Prestasi Kerja / Keluaran /
Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar Biaya; Standar Satuan
Harga; dan Standar Pelayanan Minimum
42,0
Kinerja TAPD belum optimal dalam proses penyusunan Raperda
APBD, TAPD belum mampu melakukan penelaahan kesesuaian RKA-
SKPD dengan berbagai dokumen perencanaan yang harus dipedomani.
141,6
7.1.3 Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untukMeningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi
Berdasarkan hasil pengolahan alternatif strategi sesuai dengan kriteria yang telahditetapkan melalui aplikasi Expert Choice, maka diperoleh strategi prioritas sebagaiberikut:Tabel 75. Strategi Penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk
meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi
Prioritas Strategi / Program
1 Peningkatan Kinerja TAPD (27%)
Tujuan
Meningkatkan kemampuan TAPD dalam Penyusunan KUA dan PPAS, Penelitian RKA-
SKPD, Evaluasi dan penetapan Indikator Misi, Indikator Program dan Indikator kegiatan
secara konsisten berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
2Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan (24,70%)
Tujuan
Meningkatkan kualitas produk perencanaan melalui penerapan dan perbaikan
berkesinambungan sistem kerja serta pencegahan ketidaksesuaian/ penyimpangan
sehingga dokumen perencanaan disepakati dan dipedomani oleh semua pihak
Membuat sistem kerja perencanaan dengan standar kerja yang terdokumentasi,
prosedur jelas, efisien dan meningkatnya semangat karyawan
Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pekerjaan dan Termonitornya
kualitas pelayanan organisasi terhadap mitra kerja
3 Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (13,8%)
Tujuan
Meningkatkan kemampuan penyusunan usulan (pemilihan kegiatan, prioritas,
kebutuhan biaya, tujuan dan sasaran kegiatan)
Meningkatkan keselarasan partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders)
dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah
4 Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran (11,7%)
Tujuan
Meningkatkan kemampuan pimpinan memberikan arahan dan dukungan kepada
Tim Perencana
Meningkatkan komitmen pimpinan dalam menjaga kesinambungan proses
perencanaan
224
Prioritas Strategi / Program
5 Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana (8,9%)
Tujuan:
Meningkatkan komitmen dan kemampuan / kompetensi SDM tenaga perencana .
Menjaga Kinerja Perencanaan di setiap SKPD
6 Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif (7,4%)
Tujuan :
Meningkatkan motivasi & kinerja SDM Perencana
7 Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD maupun RPJMD
(6,5%)
Tujuan
Tersedianya desain program yang baik, indikator SMART terpenuhi, bernilai
Relevansi, Efesiensi, dan Efektivitas baik
Terwujudnya KUA, PPAS, RKPD dan RPJMD dan APBD dalam satu kesatuan
kebijakan yang konsisten
7.2 Saran
Pelaksanaan strategi penyelarasan Penyusunan APBD terhadap RPJMD KotaBekasi 2008 – 2013, dapat dilakukan melalui serangkaian rekomendasi kegiatan sepertiyang ditampilkan dalam tabel berikut :Tabel 76. Rekomendasi Kegiatan Dalam Kerangka Regulasi Penyelarasan
Penyusunan APBD Terhadap RPJMDPembuatan Perda, Perwal, Juknis, Pedoman
1 Perwal tentang Tugas, tanggung jawab dan kewenangan TAPD
2 Perwal tentang Standar Mutu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penelitian / Kajian
(prosedur, proses, waktu, level, indikator, dokumentasi), hal ini merupakan bagian dari
pelaksanaan Manajemen mutu (ISO 9001).
3 Revisi Perda SKPD tentang unit perencanaan di SKPD (struktur organisasi, tupoksi, urtug)
4 Pedoman / Prosedur persetujuan dokumen perencanaan
5 Perda tentang Jabatan Fungsional Perencana di Kota Bekasi
6 Perda /Perwal tentang insentif dan disinsentif bidang perencanaan
7 Perwal tentang Juknis tata cara keterlibatan musrenbang.
Perkuatan Fungsi dan keterlibatan Pimpinan dalam kegiatan perencanaan
1 Komitmen untuk pelaksanaan dan kelangsungan proses manajemen mutu (ISO 9001)
2 Pengendalian, monitoring kinerja SDM
3 Pengukuran efektivitas proses dan memantau kinerja tiap proses.
4 Rapat periodik bidang perencanaan SKPD dan antar SKPD
5 Pemberian insentif disinsentif
Perbaikan / penyempurnaan Program RPJMD dan APBD, yang meliputi kegiatan dan program :
225
1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Perkuatan Data Base tentang Jaringan drainase
2 Program penyediaan dan pengolahan air bersih, Integrasi kebijakan dengan PDAM
3 Program pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana PJU,
Perbaikan indikator efektivitas program dengan fokus penambahan jaringan
4 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Perbaikan indikator Relevansi, Efisiensi dan
Efektivitas dengan pemilihan kegiatan ditujukan untuk perluasan RTH
5 Program pengelolaan areal pemakaman, Perbaikan indikator sasaran di RPJMD dan semua inikator
(relevansi, efisiensi dan efektivitas) dari Kegiatan dan program dalam APBD melalui penetapan kegiatan
ditujukan untuk meningkatkan rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk
6 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, Perbaikan indikator
sasaran dalam RPJMD, perbaikan efesiensi dan efektivitas APBD yang didukung data base
akurat.
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Perbaikan relevansi kegiatan
pada APBD melalui pemilihan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas
pelayanan persampahan
8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan efesiensi kebijakan melalui
peningkatan alokasi anggaran yang proporsional sesuai target RPJMD .
9 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peninkatan nilai efesiensi APBD
melalui prioritas alokasi anggaran untuk jaringan jalan primer dan sekunder.
10 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Perbaikan relevansi
melalui pemilihan kegiatan yang tepat sesuai sasaran RPJMD.
11 Program peningkatan pelayanan angkutan, Perbaikan indikator sasaan RPJMD dan seluruh
indikator program ini pada APBD.
12 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Perbaikan indikator relevansi
melalui kegiatan program pada APBD yang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran
RPJMD.
13 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, Perbaikan pada semua indikator progran ini
dalam APBD
14 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, Program ini harus didesain
ulang baik di RPJMD maupn di APBD agar dapat berkontribusi terhadap kebijakan dan Misi
RPJMD.
15 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Penyempurnaan
indikator sasaran program di RPJMD
Tabel 77. Rekomendasi Kegiatan Dalam Kerangka Investasi untuk PenyelarasanPenyusunan APBD Terhadap RPJMD
Penyediaan sarana prasarana Kerja yang memadai untuk:
1 TAPD
2 Unit perencana di SKPD
Diklat (Perencanaan : Strategis, Pembangunan, Teknis, manajemen, mutu)
1 Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
2 Tenaga Perencana SKPD
3 Fasilitator Musrenbang
4 pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah
Jasa Konsultan
1 Pendampingan musrenbang
2 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan dan Penganggaran
3 Pendampingan pelaksanaan Manajemen Mutu (ISO 9001) bidang perencanaan
4 Penataan Jaringa komunikasi bidang perencanaan
226
DAFTAR PUSTAKA
Djohan Putro, Bramantyo. 2006. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. PPM.
Falatehan, Faroby. 2009. Teknik Pengambilan Keputusan Menggunakan AnalyticHierachy Process (AHP). Pasca Sarjana Manajemen Pembangunan Daerah. IPB.Bogor.
Guspika. 2007. Penilaian Kegiatan Perencanaan. Paparan Diklat Perencana.Bappenas. Jakarta
Hakim, D.B. 2009. Manajemen Keuangan dan Investasi Daerah. ManajemenPembangunan Daerah. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Kota Bekasi Dalam Angka 2006. BPS Kota Bekasi Tahun 2007.
Kota Bekasi Dalam Angka 2007. BPS Kota Bekasi Tahun 2008.
Kota Bekasi Dalam Angka 2008. BPS Kota Bekasi Tahun 2009.
Kota Bekasi Dalam Angka 2009. BPS Kota Bekasi Tahun 2010.
Mahmudi, S.E.,Msi., Ak. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
227
Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Edisi 3. BPFE-Yogyakarta.Yogyakarta.
Manik, Rusman R. 2008. Swadaya Masyarakat. 15 April 2008.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI Offset.Yogyakarta.
Muhamad, Fadel., Dr. Ir. 2008. Reinventing Local Goverment – Pengalaman DariDaerah. Kompas Gramedia. Jakarta.
Nurlan, Darise. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Indeks. Jakarta.
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Solihin, H Dadang, Drs., MA. Semiloka DPRD Kabupaten Bekasi. Bandung, 24 Mei2007.
Sugiyono, Prof., Dr. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV.Alfabeta.
Suhermanto, Herry. 2006. Prinsip Dasar Perencanaan. Paparan SosialisasiPerencanaan. Bappenas Jakarta
Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, Suhaery Zein, Azrafiany. 2008. Memahami APBDdan Permasalahannya. Bayu Media Publishing.
228
Lampiran – 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program Program KebijakanPengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
1 Informan / Responden Nandang NM / Perguruan TinggiNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,602 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong2,60 0,80 0,40 0,60 0,40 0,40
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,60 1,00 0,80 0,80 0,60 0,404 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,407 Program pengelolaan areal pemakaman 2,70 0,60 0,50 0,60 0,60 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran2,50 0,60 0,50 0,60 0,40 0,40
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,40 0,80 0,60 0,80 0,60 0,60
2,90 0,75 0,58 0,63 0,50 0,45
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
2 Informan / Responden Harris Budiono / Lembaga Non Pem(PusKOtDa)
No Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,602 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong3,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,604 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4,00 1,00 0,80 0,60 0,80 0,807 Program pengelolaan areal pemakaman 2,90 0,70 0,60 0,60 0,60 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran2,70 0,60 0,50 0,60 0,60 0,40
229
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
3,43 0,81 0,74 0,63 0,65 0,60
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
3 Informan / Responden H Azhar Laena / Ketua DPRDNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 4,00 1,00 0,80 0,60 0,80 0,802 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,604 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU3,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,20 0,80 0,60 0,60 0,60 0,607 Program pengelolaan areal pemakaman 2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran2,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,40
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
3,28 0,80 0,68 0,60 0,60 0,60
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
4 Informan / Responden Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRDNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,60 0,80 0,60 0,60 0,80 0,802 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong3,40 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,604 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU2,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,607 Program pengelolaan areal pemakaman 2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran2,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80
3,08 0,70 0,63 0,55 0,60 0,60
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
5 Informan / Responden Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDANo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,602 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong3,70 0,90 0,80 0,60 0,80 0,60
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,80 1,00 0,80 0,80 0,60 0,604 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,807 Program pengelolaan areal pemakaman 2,50 0,70 0,40 0,60 0,40 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran2,90 0,80 0,50 0,60 0,60 0,40
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60
3,41 0,88 0,71 0,63 0,63 0,58
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
6 Informan / Responden Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLHNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,602 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
230
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,70 0,90 0,80 0,80 0,60 0,604 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,90 0,90 0,80 0,60 0,80 0,807 Program pengelolaan areal pemakaman 2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60
3,25 0,83 0,70 0,58 0,58 0,58
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
7 Informan / Responden Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PUNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,602 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong3,90 0,90 0,80 0,60 0,80 0,80
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,604 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,607 Program pengelolaan areal pemakaman 2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60
3,26 0,84 0,70 0,58 0,58 0,58
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
8 Informan / Responden Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,60 1,00 0,80 0,80 0,60 0,402 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong4,00 1,00 0,80 0,60 0,80 0,80
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,604 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,90 0,90 0,80 0,60 0,80 0,807 Program pengelolaan areal pemakaman 2,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran2,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,40
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60
3,36 0,84 0,70 0,65 0,60 0,58
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
9 Informan / Responden Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas KebersihanNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,402 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong4,00 1,00 0,80 0,60 0,80 0,80
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,30 0,80 0,80 0,70 0,60 0,404 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,60 0,90 0,90 0,60 0,60 0,607 Program pengelolaan areal pemakaman 2,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,40
231
8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran
2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60
3,21 0,84 0,71 0,59 0,55 0,53
P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
10 Informan / Responden Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJUNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,80 1,00 0,80 0,60 0,80 0,602 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,20 0,80 0,80 0,80 0,40 0,404 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana PJU3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,607 Program pengelolaan areal pemakaman 2,90 0,80 0,50 0,60 0,60 0,408 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran3,20 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60
3,36 0,85 0,74 0,63 0,60 0,55
232
Lampiran – 2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program Program KebijakanPengembangan Perhubungan dan Transportasi
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
1 Informan / Responden Nandang NM / Perguruan TinggiNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,802 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,803 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,40 0,80 0,40 0,60 0,80 0,80
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,30 0,80 0,60 0,70 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,30 0,40 0,50 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,80 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60
3,18 0,62 0,53 0,69 0,67 0,67
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
2 Informan / RespondenHarris Budiono / Lembaga Non Pem
(PusKOtDa)No Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,802 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,40 0,80 0,60 0,80 0,60 0,603 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 2,60 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 3,40 0,80 0,40 0,80 0,80 0,60
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,20 0,50 0,40 0,50 0,40 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,20 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,40 0,80 0,60 0,80 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,40 0,40 0,60 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,20 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40
2,96 0,63 0,53 0,66 0,58 0,56
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
3 Informan / Responden H Azhar Laena / Ketua DPRDNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,602 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,00 0,80 0,40 0,60 0,60 0,603 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 2,60 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 2,60 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,00 0,80 0,40 0,60 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,40 0,40 0,60 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,60 0,60 0,40 0,40 0,60 0,60
2,84 0,62 0,51 0,56 0,58 0,58
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
233
4 Informan / Responden Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRDNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,80 0,80 0,60 0,80 0,80 0,802 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,50 0,80 0,60 0,70 0,80 0,603 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 2,80 0,40 0,40 0,80 0,60 0,60
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,20 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,20 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,40 0,80 0,60 0,80 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,70 0,40 0,50 0,60 0,60 0,60
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,80 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60
3,07 0,60 0,50 0,70 0,64 0,62
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
5 Informan / Responden Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDANo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,80 1,00 0,80 0,80 0,60 0,602 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,603 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,60 0,80 0,60 0,60 0,80 0,80
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 3,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,60 0,60 0,40 0,60 0,60 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,80
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,20 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,40 0,40 0,60 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 3,00 0,80 0,40 0,60 0,60 0,60
3,29 0,73 0,61 0,68 0,64 0,62
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
6 Informan / Responden Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLHNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,802 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,803 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,20 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,40 0,80 0,40 0,60 0,80 0,80
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,30 0,80 0,60 0,70 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,30 0,40 0,50 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,80 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60
3,16 0,62 0,53 0,67 0,67 0,67
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
7 Informan / Responden Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PUNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80
234
2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,803 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,60 0,60 0,40 0,40 0,60 0,60
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,40 0,80 0,40 0,60 0,80 0,80
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,30 0,80 0,60 0,70 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,30 0,40 0,50 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,80 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60
3,20 0,62 0,53 0,67 0,69 0,69
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
8 Informan / Responden Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,802 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,803 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,40 0,80 0,40 0,60 0,80 0,80
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,30 0,80 0,60 0,70 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,30 0,40 0,50 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,80 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60
3,20 0,62 0,56 0,69 0,67 0,67
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
9 Informan / Responden Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas KebersihanNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,802 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,803 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,20 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,40 0,80 0,40 0,60 0,80 0,80
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,30 0,80 0,60 0,70 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,30 0,40 0,50 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,80 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60
3,16 0,60 0,53 0,69 0,67 0,67
P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
10 Informan / Responden Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJUNo Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,802 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,803 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,804 Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
235
dan Jembatan5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,20 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 3,40 0,80 0,40 0,60 0,80 0,80
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,30 0,80 0,60 0,70 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 2,30 0,40 0,50 0,60 0,40 0,40
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 2,80 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60
3,16 0,60 0,53 0,69 0,67 0,67
236
Lampiran – 3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program
Misi 3 :Membangun Sarana dan Prasarana Kota yang serasi bagi Perikehidupan Warga danPertumbuhan Usaha;
Kebijakan 1 : Pengembangan Sarana dan Prasarana PerkotaanTujuan : Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baikP1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Kebijakan 1 pada Misi 3All Rekapitulasi Seluruh Informan / Responden
No Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pengendalian Banjir 3,60 0,96 0,78 0,62 0,64 0,602 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3,58 0,86 0,74 0,60 0,70 0,683 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,54 0,85 0,80 0,77 0,58 0,54
4 &5
Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana PJU
3,26 0,78 0,74 0,58 0,58 0,58
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,56 0,87 0,77 0,60 0,66 0,667 Program pengelolaan areal pemakaman 2,46 0,64 0,44 0,52 0,46 0,40
8Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahayakebakaran
2,47 0,62 0,45 0,52 0,46 0,42
9Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,56 0,92 0,78 0,62 0,62 0,62
3,25 0,81 0,69 0,60 0,59 0,56
Kebijakan 2 : Pengembangan Perhubungan dan TransportasiTujuan : Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baikP2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Kebijakan 2 pada Misi 3All Rekapitulasi Seluruh Informan / Responden
No Uraian Program Nilai S M A R T1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,00 0,82 0,90 0,76 0,76 0,762 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,63 0,80 0,66 0,71 0,74 0,723 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,08 0,44 0,42 0,74 0,74 0,74
4Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalandan Jembatan
3,20 0,46 0,42 0,78 0,78 0,76
5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,34 0,53 0,42 0,53 0,44 0,42
6Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
3,44 0,80 0,51 0,61 0,76 0,76
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,28 0,80 0,58 0,70 0,60 0,60
8Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor
2,37 0,40 0,53 0,60 0,42 0,42
9Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
2,74 0,60 0,40 0,58 0,58 0,58
3,12 0,63 0,54 0,67 0,65 0,64
237
Lampiran – 4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, Efektifitas KebijakanPengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas - OutcomeInforman / Responden Nandang NM / Perguruan Tinggi
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 110,942 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,00 325,08 7,23
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,00 353,14 65,15
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,55 271,32 12,987 Program pengelolaan areal pemakaman 3,00 294,69 7,528 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,17 227,75 7,44
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,90 289,65 64,37
0,00 0,00 317,64
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa)
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 110,942 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 2,83 295,92 6,83
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,27 355,75 71,07
6 Program Pengelolaan (RTH) 3,00 299,18 15,277 Program pengelolaan areal pemakaman 2,92 289,56 7,318 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,25 216,06 7,63
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,98 320,30 66,22
0,00 0,00 327,29
P1Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome
Informan / Responden H Azhar Laena / Ketua DPRD
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,00 300,00 95,092 Program Pembangunan saluran drainase 4,00 400,00 48,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 2,83 295,92 6,83
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,45 356,23 75,02
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,90 293,85 14,767 Program pengelolaan areal pemakaman 2,75 278,36 6,898 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,25 225,56 7,63
238
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,04 322,79 67,61
0,00 0,00 321,85
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 4,00 400,00 126,792 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,17 339,88 7,63
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,00 350,93 65,15
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,65 278,87 13,497 Program pengelolaan areal pemakaman 2,75 278,36 6,898 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,33 230,42 7,83
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,90 316,39 64,37
0,00 0,00 334,16
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 110,942 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 2,83 295,92 6,83
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,00 351,01 65,15
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,85 294,42 14,507 Program pengelolaan areal pemakaman 3,58 362,31 8,988 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,17 227,75 7,44
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,92 314,82 64,83
0,00 0,00 320,69
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 110,942 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,33 343,96 8,03
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,18 351,17 69,10
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,70 257,06 13,747 Program pengelolaan areal pemakaman 2,83 283,48 7,108 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,25 231,14 7,63
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,67 300,73 59,27
0,00 0,00 317,84
239
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 110,942 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,17 327,64 7,63
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,18 353,38 69,10
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,45 274,09 12,477 Program pengelolaan areal pemakaman 2,83 283,48 7,108 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,00 218,42 7,05
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
3,13 322,10 69,46
0,00 0,00 325,76
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,00 363,66 95,092 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,00 325,08 7,23
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,27 351,49 71,07
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,95 296,26 15,017 Program pengelolaan areal pemakaman 2,92 289,09 7,318 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,17 227,75 7,44
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,88 291,48 63,90
0,00 0,00 309,07
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,00 363,66 95,092 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,00 325,08 7,23
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
2,91 350,53 63,17
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,80 287,51 14,257 Program pengelolaan areal pemakaman 3,00 294,69 7,528 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran2,92 218,89 6,85
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,90 315,06 64,37
0,00 0,00 300,50
240
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
Efisiensi APBDthd Sasaran
RPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 110,942 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,023 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 2,83 310,28 6,83
4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana & Sarana PJU
3,27 353,46 71,07
6 Program Pengelolaan (RTH) 2,75 291,76 14,007 Program pengelolaan areal pemakaman 2,83 283,96 7,108 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran3,08 214,89 7,24
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,94 317,03 65,29
0,00 0,00 324,49
241
Lampiran – 5 Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Effesiensi dan PerkiraanEfektivitas Per Responden Terhadap Program dalam KebijakanPengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Penilaian Relevansi Program APBD terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD oleh Tiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program 1 3,50 3,50 3,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,50
Program 2 3,50 3,50 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Program 3 3,00 2,83 2,83 3,17 2,83 3,33 3,17 3,00 3,00 2,83
Program 4 & 5 3,00 3,27 3,45 3,00 3,00 3,18 3,18 3,27 2,91 3,27
Program 6 2,55 3,00 2,90 2,65 2,85 2,70 2,45 2,95 2,80 2,75
Program 7 3,00 2,92 2,75 2,75 3,58 2,83 2,83 2,92 3,00 2,83
Program 8 3,17 3,25 3,25 3,33 3,17 3,25 3,00 3,17 2,92 3,08
Program 9 2,90 2,98 3,04 2,90 2,92 2,67 3,13 2,88 2,90 2,94
Penilaian Efisiensi / Daya Dukung Program APBD terhadap Sasaran RPJMD oleh Tiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program 1 381,83 381,83 300,00 400,00 381,83 381,83 381,83 363,66 363,66 381,83
Program 2 381,46 381,46 400,00 381,46 381,46 381,46 381,46 381,46 381,46 381,46
Program 3 325,08 295,92 295,92 339,88 295,92 343,96 327,64 325,08 325,08 310,28
Program 4 & 5 353,14 355,75 356,23 350,93 351,01 351,17 353,38 351,49 350,53 353,46
Program 6 271,32 299,18 293,85 278,87 294,42 257,06 274,09 296,26 287,51 291,76
Program 7 294,69 289,56 278,36 278,36 362,31 283,48 283,48 289,09 294,69 283,96
Program 8 227,75 216,06 225,56 230,42 227,75 231,14 218,42 227,75 218,89 214,89
Program 9 289,65 320,30 322,79 316,39 314,82 300,73 322,10 291,48 315,06 317,03
Penilaian Perkiraan Efektifitas Program oleh Tiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program 1 3,05 3,20 3,20 3,20 3,20 3,05 3,05 3,05 2,85 2,90
Program 2 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,20
Program 3 3,10 3,30 2,90 3,05 2,90 3,70 3,15 2,90 3,30 2,65
Program 4 & 5 2,80 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
Program 6 2,70 2,95 2,95 2,70 2,80 3,25 2,55 2,65 2,95 2,95
Program 7 2,40 2,40 2,40 2,40 2,90 2,40 2,25 2,60 2,40 2,70
Program 8 2,40 2,40 2,40 2,60 2,80 2,75 2,40 2,65 2,40 2,60
Program 9 3,00 3,60 3,15 3,75 3,60 2,75 3,15 3,75 3,10 3,10
242
Lampiran – 6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, Efektifitas KebijakanPengembangan Perhubungan dan Transportasi
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Nandang NM / Perguruan Tinggi
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thdSasaranRPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2,75 284,11 15,822 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,00 196,23 257,873 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan2,75 291,83 10,90
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,46 255,77 2,056 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,54 275,00 3,80
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 3,13 312,15 4,708 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,60 82,95 1,91
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,27 307,55 6,46
0,00 0,00 303,50
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Harris Budiono / Lembaga Non Pem
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thdSasaranRPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,50 381,51 20,132 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,00 197,15 257,873 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan2,75 291,83 10,90
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3,15 314,17 2,626 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,85 319,72 4,26
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,81 300,96 4,238 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,40 80,10 1,80
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,27 342,45 6,46
0,00 0,00 308,27
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden H Azhar Laena / Ketua DPRD
No Uraian ProgramRelevansi APBD
terhadapSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thd
RPJM
EfisiensiProgram APBDthd Kebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,75 366,94 21,572 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 2,80 188,05 240,683 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan SIM Jalan dan Jembt 2,75 294,76 10,905 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,69 256,73 2,246 Program Pemb Prasarana Perhubungan 2,62 287,99 3,917 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,69 295,41 4,048 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,60 82,95 1,91
243
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,36 337,47 6,64
0,00 0,00 291,89
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thdSasaranRPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,50 318,49 20,132 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 2,80 185,84 240,683 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan2,50 270,91 9,91
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,69 262,20 2,246 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,85 335,08 4,26
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,94 304,84 4,418 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,00 68,23 1,59
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
2,91 300,86 5,74
0,00 0,00 288,97
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thdSasaranRPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,75 366,94 21,572 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,20 257,53 275,063 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan2,75 342,44 10,90
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,77 275,13 2,306 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,85 331,93 4,26
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,63 273,81 3,948 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,60 82,95 1,91
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,36 317,14 6,64
0,00 0,00 326,59
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH
No Uraian ProgramRelevansi APBD
terhadapSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thd
RPJM
EfisiensiProgram APBDthd Kebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,25 315,89 18,692 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,20 257,53 275,063 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan3,00 312,75 11,89
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,85 279,88 2,376 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,69 285,76 4,03
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,88 296,41 4,328 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,60 82,95 1,91
244
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,36 320,94 6,64
0,00 0,00 324,91
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thdSasaranRPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,50 481,51 25,882 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,40 267,92 292,263 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan3,75 429,69 14,86
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,92 273,26 2,436 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,92 313,13 4,37
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,94 303,50 4,418 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,40 75,03 1,80
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,45 333,52 6,82
0,00 0,00 352,84
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thdSasaranRPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,75 366,94 21,572 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,40 267,92 292,263 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan3,25 368,60 12,88
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3,69 375,13 3,076 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan3,08 345,14 4,60
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 3,13 310,91 4,708 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,80 90,88 2,02
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,64 370,32 7,18
0,00 0,00 348,27
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan
No Uraian ProgramRelevansi APBD
terhadapSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thd
RPJM
EfisiensiProgram APBDthd kebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,50 318,49 20,132 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,00 248,43 257,873 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan3,00 350,61 11,89
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,92 308,74 2,436 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,77 302,65 4,14
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,69 257,95 4,048 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,00 68,23 1,59
245
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,09 302,67 6,10
0,00 0,00 308,20
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeInforman / Responden Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU
No Uraian Program
Relevansi APBDterhadap
PencapaianSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thdSasaranRPJM
EfisiensiProgram APBD
terhadapKebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,25 348,45 18,692 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 2,80 188,05 240,683 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi /
DataBase Jalan dan Jembatan2,75 294,76 10,90
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,85 297,37 2,376 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,92 311,17 4,37
7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 3,00 296,29 4,518 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,60 82,95 1,91
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
3,27 322,12 6,46
0,00 0,00 289,89
246
Lampiran – 7 Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Effesiensi dan PerkiraanEfektivitas Per Responden Terhadap Program dalam KebijakanPengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Penilaian Relevansi Program APBD terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD oleh Tiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program 1 2,75 3,50 3,75 3,50 3,75 3,25 4,50 3,75 3,50 3,25
Program 2 3,00 3,00 2,80 2,80 3,20 3,20 3,40 3,40 3,00 2,80
Program 3 - - - - - - - - - -
Program 4 2,75 2,75 2,75 2,50 2,75 3,00 3,75 3,25 3,00 2,75
Program 5 2,46 3,15 2,69 2,69 2,77 2,85 2,92 3,69 2,92 2,85
Program 6 2,54 2,85 2,62 2,85 2,85 2,69 2,92 3,08 2,77 2,92
Program 7 3,13 2,81 2,69 2,94 2,63 2,88 2,94 3,13 2,69 3,00
Program 8 3,60 3,40 3,60 3,00 3,60 3,60 3,40 3,80 3,00 3,60
Program 9 3,27 3,27 3,36 2,91 3,36 3,36 3,45 3,64 3,09 3,27
Penilaian Efisiensi / Daya Dukung Program APBD terhadap Sasaran RPJMD oleh Tiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Program 1 284,11 381,51 366,94 318,49 366,94 315,89 481,51 366,94 318,49 348,45
Program 2 196,23 197,15 188,05 185,84 257,53 257,53 267,92 267,92 248,43 188,05
Program 3 - - - - - - - - - -
Program 4 291,83 291,83 294,76 270,91 342,44 312,75 429,69 368,60 350,61 294,76
Program 5 255,77 314,17 256,73 262,20 275,13 279,88 273,26 375,13 308,74 297,37
Program 6 275,00 319,72 287,99 335,08 331,93 285,76 313,13 345,14 302,65 311,17
Program 7 312,15 300,96 295,41 304,84 273,81 296,41 303,50 310,91 257,95 296,29
Program 8 82,95 80,10 82,95 68,23 82,95 82,95 75,03 90,88 68,23 82,95
Program 9 307,55 342,45 337,47 300,86 317,14 320,94 333,52 370,32 302,67 322,12
Penilaian Perkiraan Efektifitas Program oleh Tiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program 1 3,30 3,65 3,40 3,65 3,30 3,00 3,40 3,45 3,20 2,80
Program 2 3,60 3,65 3,15 3,30 3,10 3,45 3,25 3,25 3,40 2,80
Program 3 - - - - - - - - - -
Program 4 2,50 3,10 3,20 3,20 3,30 2,90 3,00 3,25 3,00 2,85
Program 5 2,25 2,90 2,75 2,60 2,80 2,75 2,95 3,60 2,90 2,90
Program 6 2,75 3,30 2,60 2,85 3,25 2,45 2,85 3,60 3,20 3,05
Program 7 3,00 3,20 2,60 2,90 2,90 2,65 3,15 3,30 2,90 2,90
Program 8 4,50 3,25 2,70 3,10 3,25 3,25 3,25 3,25 3,05 3,25
247
Program 9 3,10 2,55 2,85 2,95 3,35 2,70 2,90 3,30 3,30 3,10
Lampiran – 8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, Efektivitas
Misi 3 : Membangun Sarana dan Prasarana Kota yang serasi bagi Perikehidupan Warga danPertumbuhan Usaha;
Kebijakan 1 : Pengembangan Sarana dan Prasarana PerkotaanTujuan : Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baik
P1 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeHasil Evaluasi Seluruh Responden
No Uraian ProgramRelevansi APBD
terhadapSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thd
RPJM
EfisiensiProgram
APBD thdkebijakan
1 Program Pengendalian Banjir 3,40 371,83 107,772 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong3,55 383,32 42,62
3 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih 3,00 318,48 7,234 &
5Program Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana & Sarana PJU
3,15 352,71 68,50
6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2,76 284,43 14,057 Program pengelolaan areal pemakaman 2,94 293,80 7,378 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran3,16 223,86 7,42
9 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2,92 311,03 64,97
319,93
Kebijakan 2 : Pengembangan Perhubungan dan TransportasiTujuan : Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baik
P2 Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – OutcomeHasil Evaluasi Seluruh Responden
No Uraian ProgramRelevansi APBD
terhadapSasaran RPJM
EfisiensiAPBD thd
RPJM
EfisiensiProgram
APBD thdkebijakan
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,55 354,93 20,422 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan3,06 225,47 263,03
3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan - - -4 Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase
Jalan dan Jembatan2,93 324,82 11,59
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,90 289,84 2,416 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan2,81 310,76 4,20
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 2,88 295,22 4,338 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor3,46 79,72 1,84
9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
3,30 325,51 6,51
314,33
248
Lampiran – 9 Rekapitulasi Hasil Wawancara
INDIKATOR Bobot
Nandang Harris Budiono H Azhar Laena Chairoman JP
Ratin
g
Nilai
Ratin
g
Nilai
Ratin
g
Nilai
Ratin
g
Nilai
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 100,0% 3,75 375,00 3,88 387,50 3,75 375,00 3,88 387,501 Mampu mengidentifikasi permasalahan 12,5% 0,50 50,00 0,50 50,00 0,50 50,00 0,50 50,002 Mampu melakukan analisis permasalahan 12,5% 0,50 50,00 0,38 37,50 0,50 50,00 0,50 50,003 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 12,5% 0,38 37,50 0,50 50,00 0,38 37,50 0,38 37,504 Mampu merumuskan faktor penghambat dan pendukung 12,5% 0,38 37,50 0,50 50,00 0,38 37,50 0,38 37,505 Mampu menyusun alternatif strategi 12,5% 0,38 37,50 0,38 37,50 0,38 37,50 0,50 50,006 Mampu menyusun pelaksanaan rencana yang efisien efektif 12,5% 0,50 50,00 0,63 62,50 0,50 50,00 0,50 50,007 Mempunyai motivasi , kemampuan komunikasi , bernegosiasi 12,5% 0,50 50,00 0,38 37,50 0,50 50,00 0,50 50,008 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen
pelaksanaan pembangunan12,5% 0,63 62,50 0,63 62,50 0,63 62,50 0,63 62,50
Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 100,0% 3,50 350,00 3,75 375,00 3,50 350,00 3,50 350,001 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang
perencanaan sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD25,0% 0,50 50,00 0,50 50,00 1,00 100,00 0,75 75,00
2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak menggangguKinerja Perencanaan
25,0% 1,25 125,00 1,25 125,00 1,00 100,00 1,00 100,00
3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 25,0% 0,75 75,00 1,00 100,00 0,75 75,00 1,00 100,004 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim 12,5% 0,50 50,00 0,50 50,00 0,38 37,50 0,38 37,505 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim 12,5% 0,50 50,00 0,50 50,00 0,38 37,50 0,38 37,50
Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan PekerjaanPerencanaan 100,0% 3,94 393,50 3,78 377,50 3,63 363,00 4,02 401,501 Sistem Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 15,0% 0,60 60,00 0,45 45,00 0,45 45,00 0,60 60,002 Fasilitas dan Infrastruktur 15,0% 0,45 45,00 0,60 60,00 0,45 45,00 0,45 45,003 Kultur kinerja 15,0% 0,60 60,00 0,60 60,00 0,60 60,00 0,60 60,004 Mekanisme Perencanaan APBD; 55,0% 2,29 228,50 2,13 212,50 2,13 213,00 2,37 236,50
Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan 8,0% 0,40 40,00 0,32 32,00 0,32 32,00 0,32 32,00SKPD membuat rancangan RKA 8,0% 0,32 32,00 0,24 24,00 0,32 32,00 0,32 32,00Dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat (stakeholders)diselaraskan dengan RKPD
8,0% 0,40 40,00 0,40 40,00 0,32 32,00 0,40 40,00
RKPD disepakati semua SKPD 8,0% 0,32 32,00 0,32 32,00 0,32 32,00 0,40 40,00Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yangmengikat semua pihak
8,0% 0,32 32,00 0,32 32,00 0,40 40,00 0,40 40,00
Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian rencana, 7,5% 0,30 30,00 0,30 30,00 0,23 22,50 0,30 30,00Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7,5% 0,23 22,50 0,23 22,50 0,23 22,50 0,23 22,50
Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 100,0% 4,00 400,00 4,50 450,00 3,50 350,00 3,50 350,001 Adanya dukgn dan komitmen Pimpinan SKPD dan Daerah 50,0% 2,00 200,00 2,50 250,00 1,50 150,00 2,00 200,002 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan
Stakeholder lainnya50,0% 2,00 200,00 2,00 200,00 2,00 200,00 1,50 150,00
Faktor Pimpinan 100,0% 3,50 350,00 3,75 375,00 3,75 375,00 3,50 350,001 Mampu mengkoordinaskn berbagai Sumber daya pendukung 25,0% 0,75 75,00 0,75 75,00 0,75 75,00 0,75 75,002 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD
untuk menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik25,0% 0,75 75,00 0,75 75,00 0,75 75,00 0,75 75,00
3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencanasesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan)lainnya
25,0% 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00
4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan prosesperencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan
25,0% 1,00 100,00 1,25 125,00 1,25 125,00 1,00 100,00
Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 100,0% 3,75 375,00 4,05 405,00 3,98 398,00 3,75 375,001 TAPD memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam
RKPD10,0% 0,40 40,00 0,40 40,00 0,40 40,00 0,40 40,00
2 Pembahasan KUA disusun berpedoman pada RKPD, 10,0% 0,30 30,00 0,40 40,00 0,40 40,00 0,40 40,003 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD 10,0% 0,50 50,00 0,50 50,00 0,50 50,00 0,40 40,004 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : 30,0% 1,20 120,00 1,30 130,00 1,20 120,00 1,20 120,00
perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD 10,0% 0,40 40,00 0,40 40,00 0,30 30,00 0,40 40,00Penganggaran Terpadu rutin dan pembangunan 10,0% 0,40 40,00 0,40 40,00 0,50 50,00 0,40 40,00Penganggaran berbasis kinerja, 10,0% 0,40 40,00 0,50 50,00 0,40 40,00 0,40 40,00
5 TAPD menelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: 40,0% 1,35 135,00 1,45 145,00 1,48 148,00 1,35 135,00Kebijakan Umum APBD 5,0% 0,15 15,00 0,15 15,00 0,15 15,00 0,15 15,00Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 5,0% 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya 5,0% 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00 0,25 25,00Dokumen perencanaan lainnya 5,0% 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00Capaian Kinerja 5,0% 0,20 20,00 0,25 25,00 0,25 25,00 0,15 15,00Indikator Kinerja 5,0% 0,20 20,00 0,25 25,00 0,25 25,00 0,10 10,00Analisis Standar Belanja 3,0% 0,06 6,00 0,06 6,00 0,09 9,00 0,09 9,00Standar Satuan Harga 4,0% 0,08 8,00 0,08 8,00 0,08 8,00 0,12 12,00Standar Pelayanan Minimum 3,0% 0,06 6,00 0,06 6,00 0,06 6,00 0,09 9,00
249
INDIKATOR
Ketua BAPPEDA Ka Dinas PLH Ka Dinas PUKa Dinas Hub
LLAJ
Ratin
g
Nilai
Ratin
g
Nilai
Ratin
g
Nilai
Ratin
g
Nilai
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 3,88 387,50 4,13 412,50 3,63 362,50 4,00 400,001 Mampu mengidentifikasi permasalahan 0,50 50,00 0,50 50,00 0,50 50,00 0,50 50,002 Mampu melakukan analisis permasalahan 0,50 50,00 0,50 50,00 0,50 50,00 0,50 50,003 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 0,50 50,00 0,50 50,00 0,38 37,50 0,50 50,004 Mampu merumuskan faktor penghambat dan pendukung 0,50 50,00 0,50 50,00 0,38 37,50 0,50 50,005 Mampu menyusun alternatif strategi 0,38 37,50 0,50 50,00 0,38 37,50 0,50 50,006 Mampu menyusun pelaksanaan rencana yang efisien efektif 0,63 62,50 0,63 62,50 0,50 50,00 0,63 62,507 Mempunyai motivasi , kemampuan komunikasi , bernegosiasi 0,38 37,50 0,38 37,50 0,50 50,00 0,38 37,508 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan
pembangunan0,50 50,00 0,63 62,50 0,50 50,00 0,50 50,00
Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 3,75 375,00 4,00 400,00 3,00 300,00 4,25 425,001 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan
sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD0,75 75,00 1,00 100,00 0,75 75,00 1,00 100,00
2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak menggangguKinerja Perencanaan
1,25 125,00 1,25 125,00 1,00 100,00 1,25 125,00
3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 0,75 75,00 0,75 75,00 0,75 75,00 1,00 100,004 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim 0,50 50,00 0,50 50,00 0,25 25,00 0,50 50,005 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim 0,50 50,00 0,50 50,00 0,25 25,00 0,50 50,00
Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 3,78 377,50 3,99 399,00 4,01 400,50 3,92 392,001 Sistem Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 0,60 60,00 0,60 60,00 0,60 60,00 0,60 60,002 Fasilitas dan Infrastruktur 0,45 45,00 0,60 60,00 0,45 45,00 0,60 60,003 Kultur kinerja 0,60 60,00 0,75 75,00 0,75 75,00 0,75 75,004 Mekanisme Perencanaan APBD; 2,13 212,50 2,04 204,00 2,21 220,50 1,97 197,00
Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan 0,24 24,00 0,24 24,00 0,40 40,00 0,24 24,00SKPD membuat rancangan RKA 0,24 24,00 0,24 24,00 0,32 32,00 0,32 32,00Dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat (stakeholders)diselaraskan dengan RKPD
0,40 40,00 0,32 32,00 0,32 32,00 0,32 32,00
RKPD disepakati semua SKPD 0,32 32,00 0,32 32,00 0,32 32,00 0,32 32,00Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikatsemua pihak
0,40 40,00 0,32 32,00 0,32 32,00 0,32 32,00
Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian rencana, 0,30 30,00 0,30 30,00 0,30 30,00 0,23 22,50Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 0,23 22,50 0,30 30,00 0,23 22,50 0,23 22,50
Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 3,50 350,00 4,50 450,00 3,50 350,00 3,50 350,001 Adanya dukgn dan komitmen Pimpinan SKPD dan Daerah 2,00 200,00 2,50 250,00 2,00 200,00 2,00 200,002 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan
Stakeholder lainnya1,50 150,00 2,00 200,00 1,50 150,00 1,50 150,00
Faktor Pimpinan 4,00 400,00 3,50 350,00 3,50 350,00 3,50 350,001 Mampu mengkoordinaskn berbagai Sumber daya pendukung 1,00 100,00 0,75 75,00 0,75 75,00 0,75 75,002 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD untuk
menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik1,00 100,00 0,75 75,00 0,75 75,00 0,75 75,00
3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencanasesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya
1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00
4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan prosesperencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan
1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00
Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 3,50 350,00 3,95 395,00 3,80 380,00 3,35 335,001 TAPD memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD 0,30 30,00 0,40 40,00 0,40 40,00 0,40 40,002 Pembahasan KUA disusun berpedoman pada RKPD, 0,30 30,00 0,30 30,00 0,30 30,00 0,30 30,003 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD 0,30 30,00 0,50 50,00 0,40 40,00 0,40 40,004 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : 1,10 110,00 1,30 130,00 1,20 120,00 1,10 110,00
perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD 0,30 30,00 0,40 40,00 0,40 40,00 0,40 40,00Penganggaran Terpadu rutin dan pembangunan 0,40 40,00 0,40 40,00 0,40 40,00 0,30 30,00Penganggaran berbasis kinerja, 0,40 40,00 0,50 50,00 0,40 40,00 0,40 40,00
5 TAPD menelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: 1,50 150,00 1,45 145,00 1,50 150,00 1,15 115,00Kebijakan Umum APBD 0,20 20,00 0,15 15,00 0,20 20,00 0,15 15,00Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00 0,15 15,00Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00 0,15 15,00Dokumen perencanaan lainnya 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00Capaian Kinerja 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00 0,15 15,00Indikator Kinerja 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 20,00 0,15 15,00Analisis Standar Belanja 0,09 9,00 0,09 9,00 0,09 9,00 0,06 6,00Standar Satuan Harga 0,12 12,00 0,12 12,00 0,12 12,00 0,08 8,00Standar Pelayanan Minimum 0,09 9,00 0,09 9,00 0,09 9,00 0,06 6,00
Ka DinasKebersihan
Ka DinasPertamanan PJU
250
INDIKATOR
Ratin
g
Nilai
Ratin
g
Nilai
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 3,38 337,50 4,00 400,001 Mampu mengidentifikasi permasalahan 0,38 37,50 0,50 50,002 Mampu melakukan analisis permasalahan 0,38 37,50 0,50 50,003 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 0,38 37,50 0,50 50,004 Mampu merumuskan faktor penghambat dan pendukung 0,38 37,50 0,50 50,005 Mampu menyusun alternatif strategi 0,38 37,50 0,38 37,506 Mampu menyusun pelaksanaan rencana yang efisien efektif 0,50 50,00 0,63 62,507 Mempunyai motivasi , kemampuan komunikasi , bernegosiasi 0,50 50,00 0,38 37,508 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan
pembangunan0,50 50,00 0,63 62,50
Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 3,50 350,00 3,25 325,001 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan sesuai
kebutuhan dan tupoksi SKPD1,00 100,00 0,75 75,00
2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak mengganggu KinerjaPerencanaan
1,00 100,00 1,00 100,00
3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 0,75 75,00 0,75 75,004 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim 0,38 37,50 0,38 37,505 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim 0,38 37,50 0,38 37,50
Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 4,15 414,50 3,77 377,00
1 Sistem Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 0,60 60,00 0,60 60,002 Fasilitas dan Infrastruktur 0,60 60,00 0,60 60,003 Kultur kinerja 0,75 75,00 0,60 60,004 Mekanisme Perencanaan APBD; 2,20 219,50 1,97 197,00
Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan 0,24 24,00 0,24 24,00SKPD membuat rancangan RKA 0,24 24,00 0,32 32,00Dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat (stakeholders) diselaraskan denganRKPD
0,32 32,00 0,32 32,00
RKPD disepakati semua SKPD 0,32 32,00 0,32 32,00Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat semuapihak
0,40 40,00 0,32 32,00
Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian rencana, 0,38 37,50 0,23 22,50Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 0,30 30,00 0,23 22,50
Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 4,00 400,00 3,50 350,001 Adanya dukgn dan komitmen Pimpinan SKPD dan Daerah 2,00 200,00 2,00 200,002 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan Stakeholder
lainnya2,00 200,00 1,50 150,00
Faktor Pimpinan 3,50 350,00 3,50 350,00
1 Mampu mengkoordinaskn berbagai Sumber daya pendukung 0,75 75,00 0,75 75,002 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD untuk
menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik0,75 75,00 0,75 75,00
3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD,RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya
1,00 100,00 1,00 100,00
4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan danmentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan
1,00 100,00 1,00 100,00
Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 3,83 383,00 3,50 350,001 TAPD memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD 0,40 40,00 0,40 40,002 Pembahasan KUA disusun berpedoman pada RKPD, 0,30 30,00 0,30 30,003 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD 0,40 40,00 0,30 30,004 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : 1,20 120,00 1,10 110,00
perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD 0,40 40,00 0,40 40,00Penganggaran Terpadu rutin dan pembangunan 0,40 40,00 0,30 30,00Penganggaran berbasis kinerja, 0,40 40,00 0,40 40,00
5 TAPD menelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: 1,53 153,00 1,40 140,00Kebijakan Umum APBD 0,20 20,00 0,20 20,00Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 0,20 20,00 0,20 20,00Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya 0,10 10,00 0,15 15,00Dokumen perencanaan lainnya 0,20 20,00 0,20 20,00Capaian Kinerja 0,25 25,00 0,15 15,00Indikator Kinerja 0,25 25,00 0,20 20,00Analisis Standar Belanja 0,12 12,00 0,09 9,00Standar Satuan Harga 0,12 12,00 0,12 12,00Standar Pelayanan Minimum 0,09 9,00 0,09 9,00
251
Lampiran – 10 Penilaian Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPDTiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Rata-Rata
Jumlah Nilai Faktor 3,75 3,88 3,75 3,88 3,88 4,13 3,63 4,00 3,38 4,00 3,83
Indikator 1 12,5% 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,38 0,50 0,49
Indikator 2 12,5% 0,50 0,38 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,38 0,50 0,48
Indikator 3 12,5% 0,38 0,50 0,38 0,38 0,50 0,50 0,38 0,50 0,38 0,50 0,44
Indikator 4 12,5% 0,38 0,50 0,38 0,38 0,50 0,50 0,38 0,50 0,38 0,50 0,44
Indikator 5 12,5% 0,38 0,38 0,38 0,50 0,38 0,50 0,38 0,50 0,38 0,38 0,41
Indikator 6 12,5% 0,50 0,63 0,50 0,50 0,63 0,63 0,50 0,63 0,50 0,63 0,56
Indikator 7 12,5% 0,50 0,38 0,50 0,50 0,38 0,38 0,50 0,38 0,50 0,38 0,44
Indikator 8 12,5% 0,63 0,63 0,63 0,63 0,50 0,63 0,50 0,50 0,50 0,63 0,58
Lampiran – 11 Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD olehtiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rata-Rata
Jumlah Nilai Faktor 3,50 3,75 3,50 3,50 3,75 4,00 3,00 4,25 3,50 3,25 3,60
Indikator 1 25,0% 0,50 0,50 1,00 0,75 0,75 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 0,80
Indikator 2 25,0% 1,25 1,25 1,00 1,00 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 1,13
Indikator 3 25,0% 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 0,75 0,75 1,00 0,75 0,75 0,83
Indikator 4 12,5% 0,50 0,50 0,38 0,38 0,50 0,50 0,25 0,50 0,38 0,38 0,43
Indikator 5 12,5% 0,50 0,50 0,38 0,38 0,50 0,50 0,25 0,50 0,38 0,38 0,43
Lampiran - 12 Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan PekerjaanPerencanaan oleh Tiap Responden
Responden1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rata-
Rata
Nilai Faktor 3,94 3,78 3,63 4,02 3,78 3,99 4,01 3,92 4,15 3,77 3,90Indikator 1 15,0% 0,60 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,57
Indikator 2 15,0% 0,45 0,60 0,45 0,45 0,45 0,60 0,45 0,60 0,60 0,60 0,53
Indikator 3 15,0% 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,66
Indikator 4 55,0% 2,29 2,13 2,13 2,37 2,13 2,04 2,21 1,97 2,20 1,97 2,14
Sub Indikator 4.1 8,0% 0,40 0,32 0,32 0,32 0,24 0,24 0,40 0,24 0,24 0,24 0,30
Sub Indikator 4.2 8,0% 0,32 0,24 0,32 0,32 0,24 0,24 0,32 0,32 0,24 0,32 0,29
Sub Indikator 4.3 8,0% 0,40 0,40 0,32 0,40 0,40 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,35
Sub Indikator 4.4 8,0% 0,32 0,32 0,32 0,40 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33
Sub Indikator 4.5 8,0% 0,32 0,32 0,40 0,40 0,40 0,32 0,32 0,32 0,40 0,32 0,35
Sub Indikator 4.6 7,5% 0,30 0,30 0,23 0,30 0,30 0,30 0,30 0,23 0,38 0,23 0,29
Sub Indikator 4.7 7,5% 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,30 0,23 0,23 0,30 0,23 0,24
252
Lampiran – 13 Penilaian Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah olehTiap Responden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rata-Rata
Nilai Faktor 4,00 4,50 3,50 3,50 3,50 4,50 3,50 3,50 4,00 3,50 3,80
Indikator 1 50,0% 2,00 2,50 1,50 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,05
Indikator 2 50,0% 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 2,00 1,50 1,75
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rata-Rata
Nilai Faktor 3,50 3,75 3,75 3,50 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,60
Indikator 1 25,0% 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,78
Indikator 2 25,0% 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,78
Indikator 3 25,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indikator 4 25,0% 1,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05
Lampiran – 14 Penilaian Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran oleh TiapResponden
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Rata-Rata
Nilai Faktor 3,75 4,05 3,98 3,75 3,50 3,95 3,80 3,35 3,83 3,50 3,75
Indikator 1 10,0% 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39
Indikator 2 10,0% 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,33
Indikator 3 10,0% 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30 0,50 0,40 0,40 0,40 0,30 0,42
Indikator 4 30,0% 1,20 1,30 1,20 1,20 1,10 1,30 1,20 1,10 1,20 1,10 1,19
Sub Indikator 4.1 10,0% 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,38
Sub Indikator 4.2 10,0% 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,39
Sub Indikator 4.3 10,0% 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42
Indikator 5 40,0% 1,35 1,45 1,48 1,35 1,50 1,45 1,50 1,15 1,53 1,40 1,42
Sub Indikator 5.1 5,0% 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,20 0,17Sub Indikator 5.2 5,0% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20Sub Indikator 5.3 5,0% 0,20 0,20 0,20 0,25 0,20 0,20 0,20 0,15 0,10 0,15 0,19Sub Indikator 5.4 5,0% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20Sub Indikator 5.5 5,0% 0,20 0,25 0,25 0,15 0,20 0,20 0,20 0,15 0,25 0,15 0,20Sub Indikator 5.6 5,0% 0,20 0,25 0,25 0,10 0,20 0,20 0,20 0,15 0,25 0,20 0,20Sub Indikator 5.7 3,0% 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,12 0,09 0,08Sub Indikator 5.8 4,0% 0,08 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,08 0,12 0,12 0,10Sub Indikator 5.9 3,0% 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,09 0,09 0,08
253
Lampiran – 15 Rekapitulasi Hasil WawancaraRerata Hasil Evaluasi Seluruh Informan
INDIKATORBobot
(Merata)Rating
NilaiPRIORITAS
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 100,0% 3,83 382,501 Mampu mengidentifikasi permasalahan 12,5% 0,49 48,752 Mampu melakukan analisis permasalahan 12,5% 0,48 47,503 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 12,5% 0,44 43,754 Mampu merumuskan faktor penghambat dan pendukung 12,5% 0,44 43,755 Mampu menyusun alternatif strategi 12,5% 0,41 41,256 Mampu menyusun pelaksanaan rencana yang efisien efektif 12,5% 0,56 56,257 Mempunyai motivasi , kemampuan komunikasi , bernegosiasi 12,5% 0,44 43,758 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan
pembangunan12,5% 0,58 57,50
Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 100,0% 3,60 360,001 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan
sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD25,0% 0,80 80,00
2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak mengganggu KinerjaPerencanaan
25,0% 1,13 112,50
3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 25,0% 0,83 82,504 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim 12,5% 0,43 42,505 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim 12,5% 0,43 42,50
Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 100,0% 3,90 389,601 Sistem Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 15,0% 0,57 57,002 Fasilitas dan Infrastruktur 15,0% 0,53 52,503 Kultur kinerja 15,0% 0,66 66,004 Mekanisme Perencanaan APBD; 55,0% 2,14 214,10
Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan 8,0% 0,30 29,60SKPD membuat rancangan RKA 8,0% 0,29 28,80Dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat (stakeholders) diselaraskandengan RKPD
8,0% 0,35 35,20
RKPD disepakati semua SKPD 8,0% 0,33 32,80Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikatsemua pihak
8,0% 0,35 35,20
Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian rencana, 7,5% 0,29 28,50Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7,5% 0,24 24,00
Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 100,0% 3,80 380,001 Adanya dukgn dan komitmen Pimpinan SKPD dan Daerah 50,0% 2,05 205,002 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan
Stakeholder lainnya50,0% 1,75 175,00
Faktor Pimpinan 100,0% 3,60 360,001 Mampu mengkoordinaskn berbagai Sumber daya pendukung 25,0% 0,78 77,502 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD untuk
menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik25,0% 0,78 77,50
3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuaiRPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan
25,0% 1,00 100,00
4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaandan mentaati setiap keputusan bersama
25,0% 1,05 105,00
Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 100,0% 3,75 374,601 TAPD memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD 10,0% 0,39 39,002 Pembahasan KUA disusun berpedoman pada RKPD, 10,0% 0,33 33,003 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD 10,0% 0,42 42,004 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : 30,0% 1,19 119,00
perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD 10,0% 0,38 38,00Penganggaran Terpadu rutin dan pembangunan 10,0% 0,39 39,00Penganggaran berbasis kinerja, 10,0% 0,42 42,00
5 TAPD menelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: 40,0% 1,42 141,60Kebijakan Umum APBD 5,0% 0,17 17,00Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 5,0% 0,20 19,50Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya 5,0% 0,19 18,50Dokumen perencanaan lainnya 5,0% 0,20 20,00Capaian Kinerja 5,0% 0,20 20,00Indikator Kinerja 5,0% 0,20 20,00Analisis Standar Belanja 3,0% 0,08 8,40Standar Satuan Harga 4,0% 0,10 10,40
254
Standar Pelayanan Minimum 3,0% 0,08 7,80
Lampiran 16 - Penilaian Bobot AHP - Kriteria tiap Responden
Nandang NM / Perguruan Tinggi Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa)
1 Goal S/M Pim SDM 2 Goal S/M Pim SDM
S/M 1 5 2 S/M 1 4 3
Pim 0,200 1 0,33 Pim 0,250 1 0,5
SDM 0,500 3,000 1 SDM 0,333 2,000 1
H Azhar Laena / Ketua DPRD Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD
3 Goal S/M Pim SDM 4 Goal S/M Pim SDM
S/M 1 4,7 2,82 S/M 1 3 5
Pim 0,213 1 0,47 Pim 0,333 1 2
SDM 0,355 2,128 1 SDM 0,200 0,500 1
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH
5 Goal S/M Pim SDM 6 Goal S/M Pim SDM
S/M 1 3 4 S/M 1 4 2
Pim 0,333 1 1 Pim 0,250 1 2
SDM 0,250 1,000 1 SDM 0,500 0,500 1
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ
7 Goal S/M Pim SDM 8 Goal S/M Pim SDM
S/M 1 4,9 2,94 S/M 1 3,52 1,76
Pim 0,204 1 0,49 Pim 0,284 1 0,44
SDM 0,340 2,041 1 SDM 0,568 2,273 1
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU
9 Goal S/M Pim SDM 10 Goal S/M Pim SDM
S/M 1 2,64 4,4 S/M 1 2,64 1,76
Pim 0,379 1 0,88 Pim 0,379 1 0,44
SDM 0,227 1,136 1 SDM 0,568 2,273 1
Rata-Rata Geometrik dan Bobot KriteriaRerata Geometris
Goal S/M Pim SDM BobotS/M 1 3,639 2,775 0,610Pim 0,275 1 0,695 0,163SDM 0,360 1,440 1 0,227
255
Lampiran - 17 Perhitungan (Bobot) Alternatif terhadap Kriteria-1 (Sistem / Mekanisme)Nandang NM / Perguruan Tinggi Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa)
1 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 2 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7Alt-1 1 0,33 4,00 3,00 2,00 0,50 0,50 Alt-1 1 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00Alt-2 3,00 1 5,00 4,00 3,00 2,00 0,50 Alt-2 0,50 1 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00Alt-3 0,25 0,20 1 2,00 0,50 0,33 0,25 Alt-3 0,33 0,33 1 0,33 0,50 2,00 0,33Alt-4 0,33 0,25 0,50 1 0,50 0,25 0,25 Alt-4 0,33 0,33 3,00 1 3,00 3,00 0,33Alt-5 0,50 0,33 2,00 2,00 1 0,50 0,33 Alt-5 0,33 0,33 2,00 0,33 1 3,00 0,33Alt-6 2,00 0,50 3,00 4,00 2,00 1 0,50 Alt-6 0,33 0,50 0,50 0,33 0,33 1 0,20Alt-7 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,00 1 Alt-7 0,33 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 1
H Azhar Laena / Ketua DPRD Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD3 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 4 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,94 2,82 1,88 1,88 2,82 0,31 Alt-1 1 0,50 2,00 2,00 1,00 2,00 0,50Alt-2 1,06 1 4,70 2,82 2,82 2,82 0,94 Alt-2 2,00 1 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00Alt-3 0,35 0,21 1 0,31 0,31 1,88 0,31 Alt-3 0,50 0,33 1 0,50 0,50 2,00 0,33Alt-4 0,53 0,35 3,19 1 0,31 1,88 0,31 Alt-4 0,50 0,33 2,00 1 0,33 1,00 0,33Alt-5 0,53 0,35 3,19 3,19 1 2,82 0,31 Alt-5 1,00 0,50 2,00 3,00 1 3,00 0,33Alt-6 0,35 0,35 0,53 0,53 0,35 1 0,31 Alt-6 0,50 0,50 0,50 1,00 0,33 1 0,33Alt-7 3,19 1,06 3,19 3,19 3,19 3,19 1 Alt-7 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH5 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 6 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,33 3,00 3,00 0,50 2,00 0,33 Alt-1 1 0,33 3,00 2,00 2,00 2,00 0,33Alt-2 3,00 1 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 Alt-2 3,00 1 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00Alt-3 0,33 0,33 1 0,33 0,33 3,00 0,33 Alt-3 0,33 0,33 1 3,00 1,00 2,00 2,00Alt-4 0,33 0,33 3,00 1 0,50 3,00 0,33 Alt-4 0,50 0,20 0,33 1 0,33 1,00 0,20Alt-5 2,00 0,33 3,00 2,00 1 3,00 0,33 Alt-5 0,50 0,33 1,00 3,00 1 2,00 0,25Alt-6 0,50 0,33 0,33 0,33 0,33 1 0,33 Alt-6 0,50 0,33 0,50 1,00 0,50 1 0,20Alt-7 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1 Alt-7 3,00 1,00 0,50 5,00 4,00 5,00 1
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ
256
7 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 8 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7Alt-1 1 0,33 1,96 2,94 0,49 1,96 0,33 Alt-1 1 0,29 1,76 1,76 0,88 2,64 0,44Alt-2 3,06 1 1,96 4,90 1,96 2,94 0,98 Alt-2 3,41 1 3,52 4,40 2,64 1,76 0,88Alt-3 0,51 0,51 1 2,94 0,33 2,94 0,33 Alt-3 0,57 0,28 1 0,44 0,29 1,76 0,29Alt-4 0,34 0,20 0,34 1 0,20 0,33 0,20 Alt-4 0,57 0,23 2,27 1 0,29 0,88 0,29Alt-5 2,04 0,51 3,06 5,10 1 1,96 0,25 Alt-5 1,14 0,38 3,41 3,41 1 2,64 0,29Alt-6 0,51 0,34 0,34 3,06 0,51 1 0,20 Alt-6 0,38 0,57 0,57 1,14 0,38 1 0,29Alt-7 3,06 1,02 3,06 5,10 4,08 5,10 1 Alt-7 2,27 1,14 3,41 3,41 3,41 3,41 1
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU9 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 10 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,29 2,64 2,64 0,44 1,76 0,29 Alt-1 1 0,29 2,64 1,76 0,88 1,76 0,44Alt-2 3,41 1 2,64 2,64 2,64 2,64 0,88 Alt-2 3,41 1 4,40 2,64 1,76 1,76 0,88Alt-3 0,38 0,38 1 0,44 0,44 1,76 0,29 Alt-3 0,38 0,23 1 0,44 0,44 0,44 0,29Alt-4 0,38 0,38 2,27 1 0,44 0,88 0,29 Alt-4 0,57 0,38 2,27 1 0,29 1,76 0,29Alt-5 2,27 0,38 2,27 2,27 1 2,64 0,29 Alt-5 1,14 0,57 2,27 3,41 1 2,64 0,29Alt-6 0,57 0,38 0,57 1,14 0,38 1 0,29 Alt-6 0,57 0,57 2,27 0,57 0,38 1 0,29Alt-7 3,41 1,14 3,41 3,41 3,41 3,41 1 Alt-7 2,27 1,14 3,41 3,41 3,41 3,41 1
Perhitungan bobot gabungan dari seluruh responden diperoleh dengan menghitung rata-rata geometris terlebih dahulu dari setiapalternatif, kemudian hasilnya dimasukan dalam perhitungan dengan Aplikasi Expert Choice.
Tabel 54 Perhitungan bobot akhir / gabungan Alternatif Strategi terhadap kriteria Sistem/MekanismeRerata All Informan Aplikasi Expert Choice
Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 Local GlobalAlt-1 1 0,44 2,61 2,34 1,07 1,88 0,47 0,139 0,085Alt-2 2,26 1 3,30 3,44 2,54 2,34 0,89 0,247 0,151Alt-3 0,38 0,30 1 0,69 0,43 1,51 0,37 0,071 0,043Alt-4 0,43 0,29 1,44 1 0,43 1,07 0,28 0,071 0,043Alt-5 0,94 0,39 2,30 2,35 1 2,21 0,30 0,129 0,078Alt-6 0,53 0,43 0,66 0,94 0,45 1 0,28 0,070 0,042Alt-7 2,15 1,12 2,70 3,58 3,33 3,52 1 0,274 0,167
257
Lampiran - 18 Perhitungan (Bobot) Alternatif terhadap Kriteria-2 (Pimpinan) oleh tiap respondenNandang NM / Perguruan Tinggi Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa)
1 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 2 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7Alt-1 1 1,00 5,00 3,00 2,00 2,00 0,50 Alt-1 1 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 0,33Alt-2 1,00 1 4,00 3,00 2,00 4,00 0,50 Alt-2 0,50 1 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00Alt-3 0,20 0,25 1 0,50 0,33 0,50 0,20 Alt-3 0,33 0,33 1 0,50 1,00 2,00 0,33Alt-4 0,33 0,33 2,00 1 0,33 2,00 0,25 Alt-4 0,33 0,33 2,00 1 1,00 3,00 0,33Alt-5 0,50 0,50 3,00 3,00 1 3,00 0,50 Alt-5 0,33 0,33 1,00 1,00 1 3,00 0,33Alt-6 0,50 0,25 2,00 0,50 0,33 1 0,20 Alt-6 0,50 0,33 0,50 0,33 0,33 1 0,33Alt-7 2,00 2,00 5,00 4,00 2,00 5,00 1 Alt-7 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1
H Azhar Laena / Ketua DPRD Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD3 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 4 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,47 1,88 0,94 0,47 1,88 0,47 Alt-1 1 0,50 3,00 3,00 3,00 3,00 0,33Alt-2 2,13 1 1,88 1,88 0,94 2,82 1,88 Alt-2 2,00 1 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00Alt-3 0,53 0,53 1 0,47 0,31 0,47 0,47 Alt-3 0,33 0,33 1 0,50 0,50 2,00 0,33Alt-4 1,06 0,53 2,13 1 0,47 0,94 0,47 Alt-4 0,33 0,33 2,00 1 0,50 2,00 0,33Alt-5 2,13 1,06 3,19 2,13 1 1,88 1,88 Alt-5 0,33 0,33 2,00 2,00 1 3,00 0,33Alt-6 0,53 0,35 2,13 1,06 0,53 1 1,88 Alt-6 0,33 0,20 0,50 0,50 0,33 1 0,33Alt-7 2,13 0,53 2,13 2,13 0,53 0,53 1 Alt-7 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH5 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 6 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,33 5,00 3,00 2,00 2,00 0,33 Alt-1 1 0,33 3,00 3,00 0,33 3,00 0,33Alt-2 3,00 1 5,00 5,00 3,00 3,00 1,00 Alt-2 3,00 1 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00Alt-3 0,20 0,20 1 0,33 0,33 0,50 0,33 Alt-3 0,33 0,33 1 0,50 0,33 0,50 0,20Alt-4 0,33 0,20 3,00 1 1,00 2,00 0,33 Alt-4 0,33 0,20 2,00 1 0,50 2,00 0,20Alt-5 0,50 0,33 3,00 1,00 1 3,00 0,33 Alt-5 3,00 0,33 3,00 2,00 1 3,00 0,20Alt-6 0,50 0,33 2,00 0,50 0,33 1 0,33 Alt-6 0,33 0,33 2,00 0,50 0,33 1 0,33Alt-7 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1 Alt-7 3,00 1,00 5,00 5,00 5,00 3,00 1
258
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ7 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 8 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,33 2,94 1,96 0,33 2,94 0,33 Alt-1 1 0,29 2,64 1,76 2,64 2,64 0,88Alt-2 3,06 1 2,94 2,94 1,96 2,94 0,49 Alt-2 3,41 1 2,64 2,64 2,64 4,40 2,64Alt-3 0,34 0,34 1 0,49 0,49 0,49 0,20 Alt-3 0,38 0,38 1 0,44 0,88 0,44 0,29Alt-4 0,51 0,34 2,04 1 0,49 0,49 0,33 Alt-4 0,57 0,38 2,27 1 0,88 1,76 0,29Alt-5 3,06 0,51 2,04 2,04 1 2,94 0,49 Alt-5 0,38 0,38 1,14 1,14 1 2,64 0,29Alt-6 0,34 0,34 2,04 2,04 0,34 1 0,49 Alt-6 0,38 0,23 2,27 0,57 0,38 1 0,29Alt-7 3,06 2,04 5,10 3,06 2,04 2,04 1 Alt-7 1,14 0,38 3,41 3,41 3,41 3,41 1
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU9 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 10 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,29 1,76 2,64 2,64 4,40 0,29 Alt-1 1 0,29 4,40 2,64 1,76 1,76 0,44Alt-2 3,41 1 4,40 2,64 2,64 4,40 1,76 Alt-2 3,41 1 2,64 2,64 1,76 2,64 0,88Alt-3 0,57 0,23 1 0,44 0,44 1,76 0,29 Alt-3 0,23 0,38 1 0,44 0,29 0,29 0,29Alt-4 0,38 0,38 2,27 1 0,44 2,64 0,29 Alt-4 0,38 0,38 2,27 1 0,29 0,44 0,44Alt-5 0,38 0,38 2,27 2,27 1 2,64 0,29 Alt-5 0,57 0,57 3,41 3,41 1 2,64 0,88Alt-6 0,23 0,23 0,57 0,38 0,38 1 0,29 Alt-6 0,57 0,38 3,41 2,27 0,38 1 0,44Alt-7 3,41 0,57 3,41 3,41 3,41 3,41 1 Alt-7 2,27 1,14 3,41 2,27 1,14 2,27 1
Perhitungan bobot gabungan dari seluruh responden diperoleh dengan menghitung rata-rata geometris terlebih dahulu dari setiapalternatif, kemudian hasilnya dimasukan dalam perhitungan dengan Aplikasi Expert Choice.
Tabel Perhitungan Bobot akhir Alternatif startegi terhadap kriteria PimpinanRerata All Informan Aplikasi Expert Choice
Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 Local GlobalAlt-1 1 0,46 3,08 2,37 1,37 2,46 0,40 0,153 0,025Alt-2 2,17 1 3,13 3,05 2,27 3,44 1,07 0,250 0,041Alt-3 0,32 0,32 1 0,46 0,45 0,69 0,28 0,056 0,009Alt-4 0,42 0,33 2,18 1 0,54 1,46 0,32 0,085 0,014Alt-5 0,73 0,44 2,23 1,85 1 2,75 0,44 0,131 0,021Alt-6 0,41 0,29 1,44 0,68 0,36 1 0,39 0,069 0,011Alt-7 2,49 0,94 3,52 3,14 2,28 2,55 1 0,257 0,042
259
Lampiran – 19 Perhitungan (Bobot) Alternatif terhadap Kriteria 3 (SDM) Tiap RespondenNandang NM / Perguruan Tinggi Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa)
1 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 2 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7Alt-1 1 0,50 2,00 2,00 2,00 0,50 0,33 Alt-1 1 1,00 3,00 3,00 2,00 3,00 0,50Alt-2 2,00 1 5,00 5,00 3,00 2,00 1,00 Alt-2 1,00 1 3,00 5,00 1,00 3,00 0,50Alt-3 0,50 0,20 1 0,50 0,33 0,50 0,33 Alt-3 0,33 0,33 1 3,00 1,00 0,33 0,33Alt-4 0,50 0,20 2,00 1 1,00 1,00 0,33 Alt-4 0,33 0,20 0,33 1 0,33 0,33 0,33Alt-5 0,50 0,33 3,00 1,00 1 0,33 0,33 Alt-5 0,50 1,00 1,00 3,00 1 0,50 0,33Alt-6 2,00 0,50 2,00 1,00 3,00 1 0,50 Alt-6 0,33 0,33 3,00 3,00 2,00 1 0,50Alt-7 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1 Alt-7 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1
H Azhar Laena / Ketua DPRD Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD3 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 4 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,94 2,82 1,88 1,88 0,47 0,31 Alt-1 1 0,33 2,00 2,00 2,00 0,50 0,50Alt-2 1,06 1 2,82 2,82 2,82 1,88 0,94 Alt-2 3,00 1 3,00 5,00 3,00 3,00 2,00Alt-3 0,35 0,35 1 0,31 0,31 0,31 0,31 Alt-3 0,50 0,33 1 1,00 1,00 0,50 0,33Alt-4 0,53 0,35 3,19 1 0,94 0,31 0,31 Alt-4 0,50 0,20 1,00 1 1,00 0,50 0,25Alt-5 0,53 0,35 3,19 1,06 1 0,31 0,31 Alt-5 0,50 0,33 1,00 1,00 1 0,50 0,33Alt-6 2,13 0,53 3,19 3,19 3,19 1 0,31 Alt-6 2,00 0,33 2,00 2,00 2,00 1 0,50Alt-7 3,19 1,06 3,19 3,19 3,19 3,19 1 Alt-7 2,00 0,50 3,00 4,00 3,00 2,00 1
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH5 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 6 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,33 3,00 2,00 2,00 0,33 0,20 Alt-1 1 0,33 3,00 3,00 3,00 0,50 0,50Alt-2 3,00 1 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 Alt-2 3,00 1 5,00 3,00 5,00 2,00 0,50Alt-3 0,33 0,20 1 0,50 0,33 0,50 0,33 Alt-3 0,33 0,20 1 0,33 1,00 0,33 0,33Alt-4 0,50 0,20 2,00 1 1,00 1,00 0,33 Alt-4 0,33 0,33 3,00 1 3,00 0,50 0,33Alt-5 0,50 0,33 3,00 1,00 1 0,33 0,33 Alt-5 0,33 0,20 1,00 0,33 1 0,20 0,25Alt-6 3,00 0,33 2,00 1,00 3,00 1 0,50 Alt-6 2,00 0,50 3,00 2,00 5,00 1 0,33Alt-7 5,00 0,33 3,00 3,00 3,00 2,00 1 Alt-7 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 1
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ
260
7 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 8 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7Alt-1 1 1,96 2,94 2,94 2,94 0,33 0,33 Alt-1 1 0,29 2,64 1,76 1,76 0,29 0,44Alt-2 0,51 1 4,90 2,94 2,94 0,49 0,33 Alt-2 3,41 1 4,40 2,64 2,64 1,76 0,88Alt-3 0,34 0,20 1 0,98 1,96 0,33 0,20 Alt-3 0,38 0,23 1 0,29 0,29 0,29 0,44Alt-4 0,34 0,34 1,02 1 0,98 0,33 0,20 Alt-4 0,57 0,38 3,41 1 1,76 0,29 0,44Alt-5 0,34 0,34 0,51 1,02 1 0,33 0,20 Alt-5 0,57 0,38 3,41 0,57 1 0,29 0,29Alt-6 3,06 2,04 3,06 3,06 3,06 1 0,33 Alt-6 3,41 0,57 3,41 3,41 3,41 1 1,76Alt-7 3,06 3,06 5,10 5,10 5,10 3,06 1 Alt-7 2,27 1,14 2,27 2,27 3,41 0,57 1
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU9 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 10 Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,29 2,64 1,76 1,76 0,44 0,29 Alt-1 1 0,44 2,64 2,64 1,76 2,64 0,29Alt-2 3,41 1 2,64 4,40 2,64 2,64 1,76 Alt-2 2,27 1 4,40 4,40 2,64 2,64 0,44Alt-3 0,38 0,38 1 0,44 0,44 0,29 0,18 Alt-3 0,38 0,23 1 0,44 0,29 0,44 0,18Alt-4 0,57 0,23 2,27 1 0,44 0,44 0,29 Alt-4 0,38 0,23 2,27 1 0,88 0,44 0,29Alt-5 0,57 0,38 2,27 2,27 1 0,44 0,29 Alt-5 0,57 0,38 3,41 1,14 1 0,29 0,29Alt-6 2,27 0,38 3,41 2,27 2,27 1 0,29 Alt-6 0,38 0,38 2,27 2,27 3,41 1 0,29Alt-7 3,41 0,57 5,68 3,41 3,41 3,41 1 Alt-7 3,41 2,27 5,68 3,41 3,41 3,41 1
Perhitungan bobot gabungan dari seluruh responden diperoleh dengan menghitung rata-rata geometris terlebih dahulu dari setiapalternatif, kemudian hasilnya dimasukan dalam perhitungan dengan Aplikasi Expert Choice.
Tabel Perhitungan Bobot akhir Alternatif startegi terhadap kriteria SDMRerata All Informan Aplikasi Expert Choice
Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 Local GlobalAlt-1 1 0,51 2,64 2,25 2,07 0,60 0,36 0,127 0,029Alt-2 1,94 1 3,89 3,89 2,70 2,04 0,89 0,245 0,055Alt-3 0,38 0,26 1 0,58 0,55 0,37 0,28 0,054 0,012Alt-4 0,45 0,26 1,72 1 0,95 0,47 0,31 0,072 0,016Alt-5 0,48 0,37 1,81 1,05 1 0,34 0,29 0,075 0,017Alt-6 1,65 0,49 2,67 2,15 2,93 1 0,45 0,158 0,036Alt-7 2,81 1,12 3,52 3,27 3,40 2,23 1 0,271 0,061
261
Lampiran – 20 Hirarki Bobot Alternatif Strategi Terhadap Masing-masing Kriteria
Lampiran – 21 Performance alternatif Strategi terhadap Kriteria dan Tujuan
262
Lampiran – 22 Grafik bobot akhir alternatif Strategi terhadap Tujuan
263
Lampiran – 23 Jadwal dan Pembiayaan Program Penyelarasan APBD dengan RPJM untuk Meningkatkan PembangunanSarana dan Prasarana di Kota Bekasi
264
No Strategi / Kegiatan
Jadwal PelaksanaanBiaya
(jt)Pelaksana2010 2011 2012 2013
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Peningkatan Kinerja TAPD 2.400 27%1 Revitalisasi kelembagaan TAPD
100BagianOrganisasi,Bappeda,DPPKD
·Review Tupoksi TAPD·Penyusunan tatalaksana / mekanisme kerja.·Penyusunan Uraian Tugas
2 Penyediaan sarana prasarana KesekretariatanTAPD 500
Bappeda,DPPKD,Bagian Umum·Ruang kesekertariatan, Ruang Rapat
·Sarana Pendukung : Jaringan IT, Komputer,LCD
3 Outbond TAPD250
BKD, Bappeda
4 Diklat Kompetensi TAPD450
BKD, SKPD·Pelatihan perencanaan strategis·Pelatihan Akutansi Keuangan Daerah·Pelatihan komunikasi/presentasi
5 Penyusunan SIM Perencanaan danPenganggaran 350
Bag Telmat,Bappeda
6 Operasional TAPD750
SekretariatTAPD
265
o Strategi / Kegiatan
Jadwal PelaksanaanBiaya
(jt)Pelaksana2010 2011 2012 2013
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Peningkatan Kinerja dengan ISOPerencanaan 2.125
24,70%
1 Persiapana Penetapan kebijakan mutu :
400Bappeda, BagHukum·Standar dokumen usulan / proposal
·Standar dokumen perencanaan Teknis / DED·Standar dokumen kajian kebijakan·Standar dok pgembngan pedoman·Standar waktu, prosedure, dokumentasi danverifikasi
b Perumusan dan penetapan struktur organisasiunit perencanaan 150
BagOrganisasi,Bag Hukum,SKPD
·tupoksi (tanggung jawab dan wewenang)·proses kerja dan interaksi dari tiap unit kerja·penetapan mutu dan indikator proses
c Penyediaan sumber daya950
SKPDSarana dan prasarana kerjaSumber Daya Manusia (kompetensi, jumlah)Diklat SDM.
d Komitmen pimpinan untuk kelangsunganmanajemen mutu -
PimpinanDaerah,
2 Pelaksanaana Pengendalian SDM
150SKPD
·Kompetensi SDM·Produktivitas SDM·Motivasi , Spirit, Disiplin
b Pengukuran efektivitas tiap proses danmemantau kinerja 175
SKPD
·Supervisi proses, tahapan kerja, waktu·pemeriksaan mutu·Verifikasi , pengesahan produk
3 Monitoring Evaluasi300
Tim Sertifikasia Audit Internal:b Surveilen :c Evaluasi Kinerja :d Tinjauan manajemen :
266
No Strategi / Kegiatan
Jadwal PelaksanaanBiaya
(jt)Pelaksana2010 2011 2012 2013
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang 1.25013,80%
1 Fasilitator Musrenbang1.000
BKD,Bappeda,SKPD
·Penetapan kebutuhan jumlah fasilitator·Rekruitmen / seleksi calon fasilitator·Pelatihan fasilitator·Operasional dan honor fasilitator
2 Pendampingan proses usulan /proposal daribawah 250
Bappeda,KonsultanPendampingan·Sosialisasi prosedur dan juknis
·Sosialisasi dok perencnaan yang harus jadipedoman·Workshop dan pelatihan
Komunikasi dan Komitmen PencapaianSasaran 1.050
11,70%
1 Review tata cara musrenbang, Juknis / Perwalmusrenbang 50
Bappeda
2 Rapat periodik bidang perencanaan SKPD danantar SKPD 300
Bappeda,SKPD
Integrasi kebijakan perencanaan dari setiapSKPD
Membangun kom pimn dengan Tim PerencSKPD
Memperkuat komitmen bersama lintas SKPD2 Sistem Komunikasi Perencanaan
450BagTelematika,SKPD
Perbaikan jaringan komunikasi IT yang adaIntegrasi IT pada Bid Telmat, Bappeda, antarSKPD
3 Penetapan prosedur persetujuan dokumenperencanaan 50
BagOrganisasi,Bag Hukum,SKPD
Hirarki persetujuan proses, kelengkapandokumen.Persetujuan dan komitmen pimpinan
4 Diklat untuk pimpinan tentang PerencanaanStrategis 200
BKD
267
o Strategi / Kegiatan
Jadwal PelaksanaanBiaya
(jt)Pelaksana2010 2011 2012 2013
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatanfungsional Perencana 775
8,90%
1 Peraturan Walikota / Perda Jabatan FungsionalPerencana 150
Bag Hukum,DPRD,Bappeda, BagOrganisasi
Analisis jumlah kebutuhan dan jenis jafungperencanaNaskah akademis perda/perwal jafungperencanaPembahasan dan penetapan perda/perwal
2 Diklat Perencanaan625
BKD, SKPDDiklat Perencanaan TeknisDiklat Manajemen Pengelolaan ProyekDiklat Perencanaan Strategis
Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif 6757,40%
1 Perumusan insentif dan disinsentif bidangperencanaan 75
BKD, DPPKD,Bappeda
2 Pelaksanaan600
BKD, SKPDa Pemantauan dan monitoring proses
perencenaanb Penilaian Kinerja SDMc Pemberian insentif disinsentif
Penyempurnaan Rancangan Program APBD& RPJMD 575
6,50%
1 Detail Riview Program RPJMD dan APBD175
Bappeda,SKPDa pengukuran kondisi capaian kinerja program
terkinib Pengukuran deviasi dan target capaian
program ke depan2 Penyempurnaan Program
250Bappeda,SKPDPembahasan draft rancangan program
Pembahasan kegiatan pendukung,indikator,Sumber Daya, dllPenetapan program yang telah disempurnakan
3 Sosialisasi program150
Bappeda,SKPD
JUMLAH BIAYA PROGRAM PENYELARASAN APBD KOTA BEKASI TERHADAP RPJMD KOTA BEKASI 2008 - 2013 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 SD 2013 (3 TAHUN) 8.850
