PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI DAN SKKNI IG SEBAGAI PILAR PENGEMBANGAN SDM IG DALAM
MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI Yogyakarta, 23 November 2016
Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.
Bidang Pengembangan SDM dan Industri IGBadan Informasi GeospasialSKKNI IG 20
16
DASAR HUKUM Tujuan UU-IG ( UU No. 4 th 2011, Pasal 3,)
a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial(IG) yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
c. Mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbgai aspek kehidupan masyarakat.
Tidak akan tercapai tanpa dukungan SDM dan industry IG yang handal
SKKNI IG 20
16
SDM DAN INDUSTRI PELAKSANA IG YANG HANDAL
Pelaksanaan IG orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(Pasal 54 – 55 UUIG)SKKNI IG
2016
Pelaksanaan IG oleh Industri (Badan Usaha) (Pasal 56):
(1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan administratif, b. Persyaratan teknis
(3) Persyaratan teknis meliputi: a. Memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG dan b. Memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG
(5) Sertifikat tenaga profesional diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.SKKNI IG
2016
TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM DAN INDUSTRI IG
Jumlah kurang dari yang dibutuhkan, baik kuantitas, kualitas maupun distribusinya
Lulusan sekolah/PT belum siap pakai langsung Masih terbatasnya PT vokasional Liberalisasi SDM Surveyor ASEAN dan dunia Persebaran PT/SMK yang tidak merata Kejelasan karir dan remunerasi profesional IG yang belum
menarik (Menteri ATR: gula-gulanya kurang manis) Industri IG masih belum sehat dan belum siap bersaing
globalSKKNI IG
2016
SEBARAN SDM IG
82%
4%
1% 2%2% 6%
3% Jawa
Kalimantan
Maluku
NusaTenggaraPapua
SumateraSKKNI IG 20
16
PROYEKSI KEBUTUHAN SDM IG NASIONALTahun Proyeksi
KebutuhanSDM IGTersedia
GapSDM IG
PemenuhanSDM IG
RencanaPemenuhan
2015 31.500 8.584 22.917 22.917
2016 32.414 11.084 23.830 2.500 21.330
2017 33.353 13.584 22.270 2.500 19.770
2018 34.321 16.084 20.737 2.500 18.237
2019 35.316 18.584 19.233 2.500 16.733
2020 36.340 21.084 17.757 2.500 15.257
2021 37.394 23.584 16.311 2.500 13.811
2022 38.479 26.084 14.895 2.500 12.395
2023 39.594 28.584 13.511 2.500 11.011
2024 40.743 31.084 12.159 2.500 9.659
Hasil Survei BIG tahun 2015SKKNI IG
2016
PROYEKSI KEBUTUHAN BERDASARKAN PENDIDIKAN
TahunSRVTRTS HDGRFI FTGMTR INDERAJA SIG KARTO
SMK S1 SMK S1 SMK S1 SMK S1 SMK S1 SMK S1
2015 5.322 2.281 123 288 2.622 1.748 657 986 2.745 4.118 1.014 1.014
2016 4.953 2.123 115 268 2.440 1.627 612 918 2.555 3.833 943 943
2017 4.591 1.968 106 248 2.262 1.508 567 851 2.368 3.552 874 874
2018 4.235 1.815 98 229 2.086 1.391 523 785 2.185 3.277 807 807
2019 3.886 1.665 90 210 1.914 1.276 480 720 2.004 3.006 740 740
2020 3.543 1.518 82 192 1.745 1.164 438 657 1.828 2.741 675 675
2021 3.207 1.374 74 173 1.580 1.053 396 594 1.654 2.481 611 611
2022 2.878 1.234 67 156 1.418 945 356 533 1.485 2.227 548 548
2023 2.557 1.096 59 138 1.260 840 316 474 1.319 1.978 487 487
2024 2.243 961 52 121 1.105 737 277 416 1.157 1.736 427 427
Hasil Survei BIG tahun 2015SKKNI IG
2016
TANTANGAN LIBERALISASI ASEAN (GLOBAL)
Free Flowof Goods
Free Flowof
Services
Free Flowof
Investment
Free Flowof Capital
Free Flowof SkilledLabour
ASEAN Economic Community
Liberalisation
SKKNI IG 20
16
MODE NEGARA A NEGARA B KETERANGAN
Mode 1
Pengguna jasa B menerima jasa dari Penyedia jasa A melalui telekomunikasi atau sistem pos. Contoh: tele-medical advice, distance training, gambar arsitektur.
Mode 2
Pengguna jasa B masuk ke Negara A sebagai turis, pelajar, atau pasien untuk dapat menggunakan jasa dari Penyedia Jasa A
Mode 3Penyedia jasa A memberikan jasa kepada Pengguna Jasa B di Negara B dengan cara membuka kantor perwakilan, kantor cabang, atau berafiliasi dengan perusahaan lokal B.
Mode 4Seorang Profesional Jasa A menyediakan jasa di Negara B sebagai independent Supplier atau pekerja dalam perusahaan jasa
Penyedia Jasa A
Penyedia Jasa A
Penyedia Jasa A
Pekerja Jasa A
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
Penyedia Jasa A
Pekerja Jasa A
MODE LIBERALISASI JASA
SKKNI IG 20
16
INSTRUMEN FREE FLOW OF SERVICES
Blue Print dan Penjadwalan Strategis dalam implementasi AEC 2015
AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services): mengadopsi ketentuan-ketentuan GATS
Coordinating Committee on Services (CCS): merupakan Kelompok Kerja Teknis yang bertanggungjawab dalam liberalisasi Jasa melalui negosiasi.
CCS membentuk Ad-Hoc Expert Group on MRA di bawah Business Services Working Group (BSWG).
MRA on Surveying dibahas dalam Ad-Hoc Expert Group on MRA-Surveying
SKKNI IG 20
16
TUJUAN MRA ON SURVEYING Melakukan identifikasi kerangka kerja dan menetapkan dasar
pijakan bagi Competent Authority agar dapat melakukan observasi dan negosiasi antar negara anggota ASEAN tentang MRA. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa masing-masing negara anggota ASEAN memiliki nomenklatur dan persyaratan yang berbeda dalam kualifikasi surveyor.
Melakukan tukar menukar informasi dalam rangka membangun Trust (saling percaya) antar negara ASEAN.
Melakukan adopsi hal-hal yang dianggap praktek terbaik (Best practices) dalam standar dan kualifikasi surveying.SKKNI IG
2016
STATUS MRA ON SURVEYING Sampai saat ini sudah dilaksanakan pertemuan MRA on Surveying
yang ke 19 (Ho Chi Minh, 25 – 29 Sept 2016) Telah menghasilkan Framework Arrangement for The Mutual
Recognition of Surveying Qualifications, yang telah ditandatangani oleh ASEAN pada tanggal 19 November 2006 di Singapura
Penyusunan Draft dokumen “MRA Hand Book on Surveying” yang akan segera dipublikasikan oleh Sekretariat ASEAN menjadi dokumen resmi MRA on Surveying.
Pengumpulan kurikulum pendidikan surveying pada negara anggota ASEAN
Penyusunan dokumen Roadmap MRA on Surveying
SKKNI IG 20
16
SKKNI IG 20
16
INISIASI SEKRETARIAT PENDIDIKAN SURVEYING ASEAN
http://aseansurveyingedu.big.go.id/
SKKNI IG 20
16
DATA SURVEYOR ASEANNo. Negara Luas Wilayah (Km2)
1 Brunei Darussalam 5,765 2 Filipina 300,000 3 Indonesia 6,315,222 4 Kamboja 181,035 5 Laos 236,800 6 Malaysia 329,847 7 Myanmar 676,553 8 Singapura 718 9 Thailand 508,050
10 Viet Nam NA
No. Negara Jumlah Penduduk (Jiwa)1 Brunei Darussalam 410,000 2 Filipina 101,000,000 3 Indonesia 255,461,700 4 Kamboja 15,000,000 5 Laos 7,000,000 6 Malaysia 30,513,848 7 Myanmar 50,000,000 8 Singapura 5,470,000 9 Thailand 66,800,000
10 Viet Nam NA
No. Negara Tenaga Surveyor (jiwa) KeteranganTerdaftar Berlisensi
1
Brunei Darussalam
22 17
22 surveyor terdaftar (17 di sektor swasta dan 5 di pemerintahan); 17 surveyor di swasta juga berlisensi; Terdapat 14 surveyor lain (10 di Departemen Survey, 1 di bidang pendidikan dan 3 di sektor migas).
2 Filipina 9,325 4,397 3 Indonesia 5,500
4Kamboja
241 Tingkat Nasional 75 Tingkat Provinsi 266
5 Laos 2,000
6
Malaysia
662 531
Terdaftar 662, Tidak Terdaftar 412, Berlisensi 531, Tidak Berlisensi 124, Bergerak di sektor pemerintah 57, di sektor swasta 532
7
Myanmar Tanggung jawab kegiatan survai pada pemerintah; Tidak ada surveyor terdaftar dan berlisensi di Sektor Swasta.
8Singapura
100 66
9Thailand
500 65.800 Civil Engineers (Terdaftar)
10 Viet Nam NASKKNI IG
2016
No. Negara Program Pendidikan Keterangan
1Brunei Darussalam
Diploma 1 terdiri dari 40 siswa Tidak ada program sarjana
2Filipina Program sarjana: 1;
Diploma: 5 Siswa / lulusan: 3535/350
3Indonesia Jumlah program sarjana:
11; Diploma: 2 Jumlah siswa: 5000; lulusan: 1000
4Kamboja Royal University of
Agriculture (RUA) Jumlah siswa 673, lulusan: 404
5Laos Jumlah program sarjana:
2; Diploma: 1Jumlah siswa/lulusan: 100 orang/tahun
6Malaysia Jumlah program sarjana:
2; Diploma: 10 Jumlah siswa/lulusan: 3684
7Myanmar
Program Pelatihan Survai Jumlah siswa/lulusan: 11.999
8Singapura
Program Diploma: 1Jumlah siswa/lulusan: 400 (pra-1980) + 40 (pasca-2014)
9
ThailandJumlah Program Sarjana (Survey Engineering): 6; Diploma (Teknisi): 9
Jumlah Mahasiswa/Lulusan per tahun: Program Sarjana 200/100, Program Diploma sekitar 200-50; 315 Bersertifikat Program (Teknik Sipil) oleh COE
10 Viet Nam NA NA
No. Negara Lembaga Survei Keterangan
1Brunei Darussalam 1
Land Surveying Board-Brunei2 Filipina 1
3 Indonesia 3
4Kamboja 2 Board of Engineers (BEC) dan Dewan Surveyor (RUU
Survei)5 Laos 0
6Malaysia 3 Malaysia Land Surveyor Board; Sabah Surveyor
Board; Sarawak Land Surveyor Board7 Myanmar 1 Department Survey, Myanmar8 Singapura 1 Land Surveyor Board9 Thailand
10 Viet Nam
1
Departemen Survei dan Pemetaan Vietnam (didirikan pada tanggal 14 Desember 1959) adalahPemetaan Organisasi Nasional Vietnam milikKementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan(MONRE), melakukan fungsi untuk membantuMenteri MONRE dalam pengelolaan Negara kesatuan untuk kegiatan survei dan pemetaan ; Mengelola survei geodetik dasar; Pengorganisasiansurvei dasar dan pemetaan di pedalaman, ruangudara dan perairan Negara Republik Sosialis Viet Nam.SKKNI IG
2016
KUNCI PENGEMBANGAN SDM IG PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
PENYUSUNAN SKKNI IG
PEMETAAN PENGGUNA SDM IG BERKOMPETENSI (USER)
PEMETAAN DAN PENGUATAN PENGHASIL SDM IG BERKOMPETENSI (SMK, PT)
PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI BIDANG IG DIKLAT / KURSUS BIDANG IG
PENYIAPAN MENGHADAPI MRA ON SURVEYING
KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
SKKNI IG 20
16
UNSUR KEPROFESIAN
UNSUR KEPROFESIAN
Pendidikan Akademik
PendidikanProfesi
Memelihara Keahlian
UniversitasInstansi Pemerintah
BIG
Asosiasi Profesidan IndustriDewan
Geomatika
Memelihara Kode Etik
MemeliharaSertifikasi
Poerbandono, 2016SKKNI IG
2016
PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
Pengembangan SDM berbasis kompetensi sudah menjadi trend nasional dan dunia – sudah ada RUU pengupahan berbasis kompetensi. Sudah ada standar biaya berbasis kompetensi
Pengembangan SDM IG dilakukan melalui 2 kelembagaan yaitu: Untuk ASN, dilakukan melalui Jabatan fungsional Surta yang dibina oleh
BIG Untuk Profesional, dilakukan melalui sistem sertifikasi yang digawangi oleh
BIG + KKPK
Perlu harmonisasi antara kebutuhan kompetensi SDM dengan kurikulum pendidikan formal dan diklat/kursus ----> perlu SKKNI - IG
SKKNI IG 20
16
APA ITU SKKNI(STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA)
adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SKKNI IG 20
16
Task skills
Task Management Skills
Contingency Management Skills
Job Role /Environment Skills
Transfer skills
Work Place
KNOWLEDGE
SKILL
ATTITUDE
KOMPETEN
SKKNI multi-dimensional skills
SKKNI IG 20
16
PENERAPAN SKKNI
Menjadi Acuandalam
Program Pelatihan
Sebagai Persyaratan dalam
Lisensi LSP
Menjadi Acuandalam
Program Sertifikasi
Siswa/Naker Kompeten dan
Kompetitif
SKKNI DITERAPKAN SECARA WAJIB, SUKARELA, ANJURAN
Sebagai Persyaratan dalam
Akreditasi LPK
Penerapan SKKNI
SKKNI IG 20
16
24MENGAPA STANDAR KOMPETENSI DIBUTUHKAN
Untuk institusi pendidikan dan pelatihan• Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum• Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja• Membantu dalam rekrutmen• Membantu penilaian unjuk kerja• Dipakai untuk membuat uraian jabatan• Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan
dunia usaha/industri
Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi• Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan
kulifikasi dan levelnya.• Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi
Untuk Menjamin Kualitas Data /Informasi GeospasialSKKNI IG
2016
Pembinaan dan Pengendalian
SKKNI
SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Penerapan Standar
HarmonisasiStandardisasi
Pemberlakuan
Sertifikasi Kompetensi SDM
ProfesionalKompetenKompetitif
Notifikasi
Kerjasama
MRA
Akreditasi LPK
Pelatihan berbasis kompetensi
Pengembagan Standar
SKKNI IG 20
16
Tuntutan Harmonisasi
Standar Kompetensi
Internasional
MultilateralDi Berbagai
Fora Kerjasama
TingkatNasional
Lintas Sektor/Otoritas
Saling Pengakuan
(MRA)
BilateralAntar Negara
SKKNI IG 20
16
ARAH Relevan, Valid Akseptabel, FleksibelMampu Telusur
KEBIJAKANMengacu RMCSMelibatkan Stakeholders Transparan Kesetaraan Secara
Internasional
ARAH & KEBIJAKANPENGEMBANGAN SKKNI
METODAAdopsi – Adoptasi - LitbangSKKNI IG
2016
PROSES PENGEMBANGAN SKKNI
PEMETAAN KEBUTUHAN SKKNI
PENETAPAN SKKNI
KONVENSI VERIFIKASI
PERUMUSAN RSKKNI
VERIFIKASI RSKKNI
PRA-KONVENSI
PENERAPAN SKKNI
KAJI ULANG SKKNI
KOMITE SKKNI
RSKKNI 1
RSKKNI 2RSKKNI 3
Kaji Materi SKKNI
Perka BIGnomor 9 tahun 2014
SKKNI IG 20
16
SKKNI IG 20
16
SKKNI BIDANG IG
MENJAMIN KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI INDONESIA
PENGEMBANGAN SDM
PENINGKATAN KUALIFIKASI INDUSTRI IGSKKNI IG 20
16
SKKNI IG 20
16
SKKNI IG 20
16
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapatmenyandingkan, menyetarakan dan meng-integrasikan antarabidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalamankerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuaidengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.1
2345
789
6
SKKNI IG 20
16
PETA KKNI
PendidikanKualifikasi Pelatihan / PengalamanAkademik Vokasi/Profes
iS3 Doktor
Terapan/Pendidikan
Spesialis 2
IX Ahli 3
S2 Master Terapan/Pend. Spesialis 1
VIII Ahli 2
Pend. Profesi VII Ahli 1
S1 D4 VI Teknisi / Analis 3
D3 V Teknisi / Analis 2
D2 IV Teknisi / Analis 1
D1 III Operator 3
SMA SMK II Operator 2SKKNI IG
2016
JENJANG KUALIFIKASI
KANDUNGAN UNSURKOMPETENSI EDUCATIONAL
KANDUNGAN UNSURKOMPETENSI OCCUPATIONAL
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
ISKKNI IG
2016
SMP
SMA
D1
D2D3
S1D4
S2S3
Sp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Peningkatan Level KKNI Melalui Berbagai Alur PSDM
S K L SKKNI
SKKNI IG 20
16
SKKNI IG 20
16
FUNGSI KUNCITUJUAN UTAMA
FUNGSI DASAR
FUNGSI UTAMA
Terlaksananya Penyelenggaraan IG
Secara Efektif dan Efisien
PerencanaanPenyelenggaraan IG
Perencanaan Penyelenggaraan IG survei teristris 4 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Hidrografi 6 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Fotogrametri 5 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG PJ 1 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan SIG 2 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Kartografi 1 FD/UK
Pengumpulan DG
Pengumpulan DG Survei Terestris 6 FD/UK
Pengumpulan DG Hidrografi 9 FD/UK
Pengumpulan DG Fotogrametri 5 FD/UK
Pengumpulan SIG 2 FD/UK
Pengumpulan DG Kartografi 1 FD/UK
Pemrosesan DG
Pemrosesan DG Survei Teristris 2 FD/UK
Pemrosesan DG Hidrografi 6 FD/UK
Pemrosesan DG Fotogrametri 6 FD/UK
Pemrosesan DG PJ 16 FD/UK
Pemrosesan DG SIG 2 FD/UK
Pemrosesan DG Kartografi 2 FD/UK
Pengelolaan DG dan IG
Pegelolaan DG dan IG Hidrografi 12 FD/UK
Pengelolaan DG dan IG SIG 6 FD/UK
Penyajian IG
Penyajian IG Survei Teristris 2 FD/UK
Penyajian IG SIG 1 FD/UK
Penyajian IG Kartografi 1 FD/UK
1. Melakukan PengukuranSpektrometri Lapangan untukMenyusun Spectral Library.
2. Melakukan Pengumpulan Data Penginderaan Jauh dengan Tracking danPerekaman Data Satelit di Stasiun Bumi.
3. Melakukan spektrometri lapangan (field spectrometry) untuk keperluan ground truthing.
4. Melakukan Pengumpulan Data UntukPengambilan Sampel untuk KeperluanGround Truthing
SKKNI IG 20
16
SKKNI IG 20
16
STANDAR SDM DAN INDUSTRI SEBAGAI PENGUNGKIT KUALITAS
SKKNI IG 20
16
STANDAR SDM DAN INDUSTRI SEBAGAI PENGUNGKIT KUALITAS
SKKNI IG 20
16
FORMAL EDUCATIONKKNI
TRAINING AND PROFESSIONAL EXPERIENCES
PENDIDIKAN DAN JENJANG KKNI
SKKNI IG 20
16
PENYUSUNAN SKKNI BIDANG IG Merupakan “backbone” dari sistem pengembangan SDM IG Mencakup 6 Sub Bidang Telah disahkan oleh Kemenakertrans, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2013 Telah diberlakukan dengan SK Ka.BIG No. 9 Tahun 2014 tentang
Pemberlakuan SKKNI Telah dilakukan kaji ulang dengan melibatkan berbagai stakeholder Mencakup 7 Sub Bidang Akan dijadikan rujukan untuk kurikulum Perguruan Tinggi dan SMK Surta se
Indonesia Akan dijadikan rujukan dalam kurikulum Diklat IG dan sertifikasi profesi IG Harus diharmonisasi dengan standard kompetensi regional/ASEAN dan dunia
SKKNI IG 20
16
PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI Sertifikat bidang IG harus dikeluarkan oleh LPK yang mendapat
akreditasi dari BIG Dalam melaksanakan akreditasi, BIG bekerjasama dengan KAN dan
dibantu secara teknis oleh Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian (KKPK) Skema Sertifikasi Tenaga Profesional telah disiapkan, BIG sebagai
Pemilik Skema Sertifikasi Skema sertifikasi bersifat terbuka dan dapat digunakan oleh LPK Sistem Sertifikasi bidang IG akan diharmonisasi dengan sistem sertifikasi
MRA on Surveying ASEAN. Sistem Sertifikasi didasarkan pada SKKNISKKNI IG
2016
SERTIFIKASI BIDANG IG
B I G
Kelompok Kerja PenilaianKesesuaian (KKPK)
Akreditasi
Certificate
SKKNI/Standards
System Sertifikasi(Perka BIG)
Lembaga PenilaianKesesuaian :
Tenaga Profesional
LembaKes
Laborato
Lembaga PenilaianKesesuaian :
Penyedia Jasa
LembagaPenilaian
Kesesuaian : Produk IG
LembagaPelatihan
KompetensiSKKNI IG 20
16
PANITIA TEKNIS AKREDITASI
MEMINTA PERTIMBANGAN TEKNIS
8
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL (LPK-IG)
MENGAJUKAN PERMOHONAN 1
LAPORAN ASESMEN
6
PSA
104PENUGASAN
ASESOR
BIGcq. Deputi Bidang Infrastruktur IG.
ALUR PROSES AKREDITASI LPK
LAPORAN ASESMEN7
PERTIMBANGANTEKNIS
9
ASESMEN/ SURVAILEN
5
KKPK-IG
2PENUGASAN AKREDITASI
ASESOR AKREDITASI
Komite Akreditasi Nasional (KAN)(Konsil)
PertimbanganTeknis
Rekomendasi
SKKNI IG 20
16
23-Nop-16
ACCREDITATION TIME FRAMEAplikasiDokumen “lengkap”
Audit kecukupan
Dokumen “cukup”
Asesmen lapangan/Witness
Tindakan perbaikan
Verifikasi tindakan perbaikan
Rekomendasi Sekretardan KAN Konsil
Laporan akhir asesor dan rekomendasi teknis
5h 30h 5h 3h 2h
Sertifikat dan lAkreditasi
2h3h 3h 2h2h
Kajian Permohonan
Perbaikan Kajian Permohonan
Penetapan tim
Verifikasi perbaikan, penunjukan Tim dan persetujuan dari auditee
10h
Tindakan perbaikan
Penetapan tanggal dan pembayaran biaya asesmen
Persiapan asesmen
2+5h
Tindaklanjut asesmen
Evaluasi hasil asesmen dan pertimbangan teknis Panitia Teknis
Rapat KAN
Surat keputusan Akreditasi
TOTAL 74 DAYSSKKNI IG 20
16
PERKEMBANGAN AKREDITASI MAPIN telah menyerahkan berkas akreditasi LPK Tenaga Profesional kepa
BIG dan telah direview oleh Tim Asesor KKPK Scope:
Penginderaan Jauh Sistem Informasi Geografis
Telah dilakukan asesmen lapangan dan sedang dilakukan tindakan perbaikadari hasil asesmen lapangan tersebut
ISI telah menyerahkan berkas akreditasi LPK Tenaga Profesional Scope :
Survei Terestris Fotogrametri Sistem Informasi Geografis
Telah melakukan pendaftaran untuk akreditasi ke KAN, telah dilakukan audit kecukupan dan sedang dilakukan tindakan perbaikan dari hasil audit kecukutersebut
Keputusan Akreditasi untuk MAPIN dan ISI diharapkan disampaikan akhirbulan Desember 2016
SKKNI IG 20
16
PENUTUP
Sertifikasi yang credible dengan SKKNI qualifiedyang akan mengantarkan kualitas SDM danindustry yang accountable
Mari bersama siapkan Sumberdaya Manusia InformaGeospasial yang berkualitas dan kompetitif untuk membangun negeri dan menghadapi pasar bebasdunia !! SKKNI IG
2016
