YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

SISTEM REGULASI KEPERAWATAN

Oleh:

BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes

Page 2: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

Pelayanan harus:

1. Profesional

2. Memenuhi standart kompetensi

3. Memperhatikan etik & moral

KEPERAWATAN sebagai PROFESI

Page 3: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

KETETAPAN HUKUM

1) MENGATUR LAYANAN PRAKTEK

2) PENGENDALIAN MUTU PRAKTEK

3) LEGISLASI KEPERAWATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN Nomor:647/2000 YANG MENGATUR TENTANG

REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT

Kemudian direvisi dg KEPMENKES NO 1239/2001

Page 4: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

ADANYA PENGAKUAN PEMERINTAH

ADANYA KEWENANGAN PRAKTEK SECARA LEGAL

PENGATURAN KINERJA DG STANDART PROFESI

KEHARUSAN PROFESI UNTUK PEMBINAAN

Page 5: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PRAKTIK KEPERAWATAN MANIFESTASI DARI:

A.Undang-Undang RI no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Bab VI ps 53 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya

2. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standart profesi dan menghormati hak pasien

Page 6: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PRAKTIK KEPERAWATAN MANIFESTASI DARI:

B.Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1966 tentang Tenaga Kesehatan Bab III ps 4 ayat 1 berbunyi:

1. Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari menteri

Page 7: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

TUJUAN TERBITNYA KEPMENKES NO.1239/2001

TUJUAN UMUMPengaturan terhadap Registrasi dan Praktik perawat adalah

untuk memberikan landasan hukum terhadap Praktik Keperawatan agar masyarakat dan perawat dapat terlindungi

TUJUAN KHUSUS1. Mempertahan dan meningkatkan mutu pelayanan

keperawatan dan kesehatan yang diberikan oleh perawat2. Melindungi masy atas tindakan yg dilakukan oleh perawat3. Menetapkan standar pelayanan keperawatan4. Menapis ilmu pengetahuan dan tehnologi keperawatan5. Menilai boleh tidaknya perawat untuk menjalankan praktik

keperawatan6. Menilai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang

dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan

Page 8: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PENGERTIAN LEGISLASI KEPERAWATAN

Legislasi adalah suatu ketetapan atau ketentuan

hukum yang mengatur hak dan kewajiban

seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan

Page 9: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PENGERTIAN LEGISLASI KEPERAWATANHal ini diperlukan untuk:1. Mempertahankan identitas & status

profesi2. Menopang, melaksanakan & membina

standar pendidikan keperawatan & praktik keperawatan

Legislasi merupakan proses yang terdiri dari:1. Registrasi (administrasi & kompetensi)2. Lisensi3. Sertifikasi

Page 10: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

HUBUNGAN LEGISLASI HUBUNGAN LEGISLASI && KEPMENKES KEPMENKES 12391239

ADA 3 BENTUK PERIJINANADA 3 BENTUK PERIJINAN,, yaituyaitu::

1.1. Surat Surat IIjin jin PPerawat selanjutnya disebut erawat selanjutnya disebut SIPSIP adalah bukti tertulis pemberian adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan dipekerjaan keperawatan di seluruh seluruh wilayah wilayah IIndonesiandonesia

Page 11: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

HUBUNGAN LEGISLASI HUBUNGAN LEGISLASI && KEPMENKES KEPMENKES 12391239

2.2. Surat Surat IIjin jin KKerja selanjutnya disebut erja selanjutnya disebut SIKSIK adalah bukti tertulis yang adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan dimelakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatansarana pelayanan kesehatan

3. Surat Ijin Praktik Keperawatan selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok

Page 12: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PENJELASANPENJELASAN

SIP BERLAKU SELAMA 5 TAHUN & DAPAT DIPERBARUI SERTA MERUIPAKAN DASAR

UNTUK MEMPEROLEH SIK & ATAU SIPP

(diberikan kepada seluruh lulusan Sekolah/Akademi/Sarjana Keperawatan)

BAB II PS 7

Page 13: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PENJELASANPENJELASAN

Ayat 2

Perawat yang melaksanakan praktik

keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus

memiliki SIK

BAB III PS 8

Ayat 3

Perawat yang melakukan praktik

perorangan/ berkelompok harus

memiliki SIPP

Page 14: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PENJELASANPENJELASAN

Ayat 2

SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan Ahli Madya

Keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi

BAB III PS 12

Page 15: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PENJELASANPENJELASAN

Ayat 1Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan/atau SIPP dilakukan melalui penilaian kemampuan

keilmuan dan ketrampilan dalam bidang keperawatan, kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi serta kesanggupan melakukan Praktik Keperawatan

BAB III PS 13

Page 16: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PENJELASANPENJELASAN

Ayat 2

Setiap perawat yang melakukan praktik

keperawatan berkewajiban meningkatkan

kemampuan keilmuan dan/atau ketrampilan

bidang keperawatan melalui pendidikan dan/atau

pelatihan

BAB III PS 13

Page 17: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PROSEDUR

Pelaporan dan Registrasi:

1. Pimpinan penyelenggara pendidikan

2. Permohonan perwat yg baru lulus kepada kadinkes propinsi utk sip dg kelengkapana) Foto Copy Ijazah

b) Surat Sehat

c) Pas Photo

Page 18: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PERIJINAPERIJINANN

Untuk mengurus Untuk mengurus SIK,SIK, permohonan ke permohonan ke KKaa. D. Dinkes inkes KKota/ota/KKabab.. setempat dg setempat dg

lampiranlampiran::

1)1) Foto Foto CCopi opi SIPSIP

2)2) Surat Surat SSehat ehat

3)3) Pas Pas FFotooto

4)4) Surat Keterangan Pimpinan Tempat Surat Keterangan Pimpinan Tempat KerjaKerja

5)5) Rekomendasi Organisasi ProRekomendasi Organisasi Proffesiesi

Page 19: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PERIJINAPERIJINANN

Untuk Untuk SIPP SIPP mengajukan dg kelengkapan:mengajukan dg kelengkapan: (awal)(awal)

1)1) Foto Copi Ijazah Ahli Madya Foto Copi Ijazah Ahli Madya Keperawatan Keperawatan aatau tau yyang ang llebih ebih ttinggiinggi

2)2) Surat Pengalaman KerjaSurat Pengalaman Kerja

3)3) Foto Foto CCopi opi SIPSIP

4)4) Surat Surat SSehat ehat

5)5) Pas PhotoPas Photo

6)6) Rekomendasi OrganisasiRekomendasi Organisasi

Page 20: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

PERIJINAPERIJINANN

Untuk Untuk SIPPSIPP Ulang: Ulang:

1)1) Mengisi Formulir PermohonanMengisi Formulir Permohonan2)2) Foto Copy Foto Copy SIPSIP3)3) Foto Copi SFoto Copi SIPPIPP4)4) Rekomendasi PRekomendasi PPNIPNI ddg Syaratg Syarat::

a.a. Foto Copi SFoto Copi SIPIP Terbaru Terbaru b.b. Foto Copi SFoto Copi SIPPIPP Sebelumnya Sebelumnyac.c. Foto Copi Sertifikat BLS/ALSFoto Copi Sertifikat BLS/ALSd.d. Laporan Kegiatan Setahun TerakhirLaporan Kegiatan Setahun Terakhire.e. Alamat Praktik Dan Bukti Kepemilikan Alamat Praktik Dan Bukti Kepemilikan

Tempat PraktikTempat Praktik

Page 21: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

Persyaratan tempat praktik perorangan:

a) Memiliki tempat yang memenuhi syarat kesehatan

b) Memiliki perlengkapan tindakan

c) Memiliki perlengkapan administrasi

SIK DAN SIPP DAPAT DICABUT OLEH KEPALA DINAS KOTA/KAB. SETEMPAT

Page 22: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

Pemohon

Isi Form IV Foto Copy Ijazah Surat Pengalaman Kerja Foto Copy SIP Rekomendasi PPNI

Permohonan (Form E) Anggota PPNI Sertifikasi BLS/ALS Alamat & Denah Lokasi Bukti Kepemilikan

Tempat Praktek

PPNI Kab/KotaSIPP

Ka. Dinkes Kab/Kota Form VII

Ditolak

Kirim Diterima

Tembusan

ALUR PEMBUATAN SIPP AWAL

Page 23: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

Pemohon

Melampirkan: SIP terbaru SIPP sebelum Rekomendasi PPNI

Sertifikasi BLS/ALS Foto Copy SIP terbaru Foto Copy SIPP sebelum Alamat & Bukti

Kepemilikan Laporan kegiatan

setahun terakhir

PPNI Kab/KotaSIPP

Ka. Dinkes Kab/Kota Form VII

Ditolak

Diterima

Tembusan

ALUR PEMBUATAN SIPP (PERBAHARUAN)

Page 24: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

4

7

8

5

3 6

2

9 1

Keterangan:

1. R. Tunggu

2. Meja Praktik Perawat

3. Filling kabinet/MR/Lemari Instrument/Lemari Obat

4. Wastafel/Waskom cuci tangan

5. Meja Instrumen

6. Gorden/Pembatas

7. Tempat tidur periksa

8. Tempat sampah bertutup

9. Toilet Pria/Wanita

4 m

6 m

TATA RUANG PRAKTIK KEPERAWATAN

Page 25: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

Hospital Diploma Program (3 years)

Associate Degree(2 years)

Bachelor of Science in Nursing

(4 years)

Register Nurse

R.N. to B.S.N(2–3 years)

Advance Degree

Post – DoctoralDoctoral Degree(PhD, EdD, DNS)

Master’s Degree(MSN)

Page 26: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

The Nurse candidate must complete nursing The Nurse candidate must complete nursing

education in an accredited program, then education in an accredited program, then

pass the National Council Licensure pass the National Council Licensure

Examination for registered nurse (NCLEX-Examination for registered nurse (NCLEX-

RN) a comprehensive nursing test that RN) a comprehensive nursing test that

ensure entry level nursing knowledge, in ensure entry level nursing knowledge, in

order to become a licensed registered nurseorder to become a licensed registered nurse

Page 27: SISTEM  REGULASI KEPERAWATAN

Related Documents