SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 39/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 dan pasal 83 ayat (1), pasal 85 ayat (3) dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, perlu diatur ketentuan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Lokasi
Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);
2. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
SALINAN
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
No. 700/-072.25 tanggal 28 Mei 2012 perihal Jawaban Penjelasan Tentang Jalan Protokol;
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2013 perihal Penjelasan
tentang Jalan Protokol, Jalan Bebas Hambatan dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye;
3. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26
September 2013;
SALINAN
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
:
:
:
KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran
Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2013
KETUA
ttd.
Drs. SUMARNO, M.Si.
SALINAN
LAMPIRAN 1 :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 39/Kpts/KPU-Prov-010/2013 Tanggal : 27 September 2013
KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
I. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Kampanye
1. Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah
lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan. 2. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi
politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam
memberikan pendidikan politik. 3. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun
komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk
meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.
II. Penyelenggaraan Kampanye dalam Bentuk Pengumpulan Massa
Kampanye Pemilu dalam bentuk pengumpulan massa diatur sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta
Pemilu, baik di lapangan terbuka maupun lapangan tertutup
(gedung pertemuan) harus memperhatikan kepentingan umum, etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota serta dampak yang
timbul sebagai akibat penyelenggaraan kampanye.
2. Lokasi penyelenggaraan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu dapat dilakukan di tempat-tempat yang sesuai dengan peruntukannya dan tidak diperbolehkan dilaksanakan di
lokasi yang dilarang untuk pengumpulan massa sesuai dengan peraturan Pemerintah DKI Jakarta.
3. Penyelenggaraan kampanye dalam bentuk pengumpulan massa tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan.
III. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye di
tempat umum diatur sebagai berikut:
SALINAN
1. Penempatan dan pemasangan alat peraga kampanye di tempat
umum harus memperhatikan faktor keselamatan umum, estetika, etika, keindahan dan keserasian lingkungan;
2. Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga
pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, taman kota, dan tempat-tempat fasilitas umum
(misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
3. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:
a. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya dapat dipasang oleh Partai Politik sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik
dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan;
c. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang
ditetapkan oleh KPU Provinsi bersama Pemerintah Daerah.
d. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m,
sebanyak 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bersama Pemerintah Daerah.
e. Zona atau wilayah yang dimaksud dalam poin (c) dan (d) adalah wilayah Rukun Warga (RW).
4. Partai Politik yang memiliki kantor di jalan protokol dapat
memasang bendera atau lambang partai politik di halaman
kantornya;
5. Peserta Pemilu Perseorangan yang memiliki kantor di jalan protokol dapat memasang tanda gambar calon di halaman kantornya.
IV. Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga
Lokasi kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye
tidak boleh dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut:
1. Kawasan Monas dan sekitarnya.
2. Kawasan Lapangan Banteng, Taman Tugu Tani, Taman Menteng,
Taman Suropati, Taman Amir Hamzah, Taman Tugu Proklamasi dan sekitarnya.
3. Kawasan Taman Fatahilah/Kota Tua dan Taman Kota Srengseng dan sekitarnya.
4. Kawasan Taman Cornelis Simanjuntak, Kawasan Taman Puring, Taman Marthatiahahu dan sekitarnya.
5. Kawasan Patung Pemuda.
6. Kawasan Taman Kelapa Gading.
SALINAN
7. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan sekitarnya.
8. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
9. Kawasan Jembatan Semanggi.
10. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyeberangan jalan (JPO), fly over, under pass dan sarana milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
11. Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan,
Jalan Merdeka Timur (Jalan Ikhwan Ridwan Rais).
12. Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Soetomo.
13. Jalan Veteran, Jalan Veteran I, Jalan Veteran II dan Jalan Veteran III.
14. Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, Jalan Kyai Caringin, Jalan
Tomang Raya.
15. Jalan Gadjah Mada, Jalan Hayam Wuruk sampai dengan Stasiun
Kota.
16. Jalan Kebon Sirih, Jalan Taman Tugu Tani, Jalan Prapatan, Jalan
Kwitang dan Jalan Jendral Suprapto sampai dengan perempatan Coca Cola/Cempaka Mas.
17. Jalan MH. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan
Sisingamangaraja (mulai Patung Pemuda sampai dengan Bundaran CSW/Gedung Kejaksaan), Jalan Trunojoyo, Jalan Sultan
Hasanuddin.
18. Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro.
19. Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teuku Umar, Jalan Taman Suropati, Jalan Madiun, Jalan Sunda Kelapa.
20. Jalan HR. Rasuna Said, Jalan Mampang Prapatan sampai dengan
jalan Kapten Tendean.
21. Jalan Dr. Latumenten, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Jend. Gatot
Subroto, Jalan MT. Haryono, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma sampai dengan Lapangan Terbang.
22. Jalan Cawang Interchange.
23. Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan Laksda Yos Sudarso, Jalan
Kramat Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Matraman Raya, Jalan Otista.
V. Kewajiban dan Sanksi
1. Dalam melakukan kampanye, Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau petugas kampanye wajib melaksanakan ketentuan dalam keputusan
ini.
2. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau petugas kampanye harus mengawasi dan mengganti alat peraga yang rusak, robek dan kotor.
3. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau petugas kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau petugas kampanye yang
melakukan pelanggaraan terhadap penggunaan lokasi sebagaimana ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
SALINAN
VI. Penutup
1. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
2. Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, Bawaslu Provinsi DKI
dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta berwenang merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan/ketertiban untuk mencabut atau
memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2013
KETUA
ttd.
Drs. SUMARNO, M.Si
LAMPIRAN 2
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 39/Kpts/KPU-Prov-010/2013 Tanggal : 27 September 2013
KAWASAN/JALAN PROTOKOL
WILAYAH DKI JAKARTA
Keterangan No. 23 Kawasan Jalan Yos Sudarso dan sekitarnya
----- : kawasan/jalan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2013
KETUA
ttd.
Drs. SUMARNO, M.Si
