S U R A T E D A R A N - ojk.go.id · No. 8/ 31 /DPBPR Jakarta,12 Desember 2006 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA Perihal : Bank Perkreditan Rakyat

No. 8/ 31 /DPBPR Jakarta,12 Desember 2006

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Bank Perkreditan Rakyat ------------------------------

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006

tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4656), selanjutnya disebut PBI, perlu ditetapkan

ketentuan pelaksanaan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat,

selanjutnya disebut BPR, dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai

berikut:

I. UMUM

1. Pengajuan permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau

penyampaian laporan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia

dan/atau Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI menggunakan

lampiran yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Dalam …

2

2. Dalam hal format permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau

penyampaian laporan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran

ini maka format tersebut diserahkan kepada masing-masing BPR.

3. Perhitungan hari dalam rangka pengajuan permohonan izin, pengajuan

rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam PBI

didasarkan pada hari kalender.

II. KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL

1. Tata cara dan pelaporan perubahan Anggaran Dasar BPR karena

perubahan kepemilikan tunduk kepada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), perubahan

Anggaran Dasar wajib dinotariilkan dan dilaporkan kepada instansi

yang berwenang. Bukti pelaporan perubahan tersebut berbentuk hasil

cetak (print out) melalui Sistem Informasi Badan Hukum

(Sisminbakum) atau tanda terima dari instansi yang berwenang.

Bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) dan Koperasi,

perubahan Anggaran Dasar dan pelaporannya dilakukan sesuai

Peraturan Daerah atau ketentuan Perkoperasian yang berlaku.

2. BPR menyampaikan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia paling lambat 10

(sepuluh) hari setelah dipenuhinya aspek ekonomis dan aspek yuridis

atas perubahan kepemilikan dimaksud.

Yang dimaksud dengan pemenuhan aspek ekonomis dan aspek yuridis

adalah:

a. aspek …

3

a. aspek ekonomis berupa setoran modal oleh pemegang saham

BPR yang telah efektif, dan

b. aspek yuridis berupa pengesahan perubahan kepemilikan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota dan

perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada

instansi yang berwenang.

III. PERSYARATAN ANGGOTA/CALON ANGGOTA DIREKSI DAN

PEMENUHAN SERTIFIKASI KELULUSAN

1. Calon anggota Direksi yang belum berpengalaman di bidang

operasional perbankan wajib mengikuti magang paling singkat selama

3 (tiga) bulan pada BPR di bidang pendanaan dan/atau perkreditan dan

memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

2. Pemenuhan persyaratan administratif berupa sertifikat kelulusan bagi

calon anggota Direksi dalam rangka permohonan persetujuan prinsip

pendirian BPR diatur sebagai berikut:

a. paling sedikit 1 (satu) orang calon anggota Direksi wajib

memiliki sertifikat kelulusan, bagi permohonan yang diajukan

dalam kurun waktu 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember

2008.

b. setiap calon anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan,

bagi permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2009.

3. Pemenuhan persyaratan administratif berupa sertifikat kelulusan bagi

calon anggota Direksi BPR di BPR yang telah melakukan kegiatan

usaha diatur sebagai berikut:

a. calon …

4

a. calon anggota Direksi yang diajukan dalam kurun waktu 1

Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tidak

wajib memiliki sertifikat kelulusan dalam hal BPR telah

memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi yang

bersertifikat.

b. calon anggota Direksi yang diajukan sejak tanggal 1 Januari

2009 wajib memiliki sertifikat kelulusan.

4. Pemberitahuan hasil kelulusan ujian yang diterbitkan oleh Lembaga

Sertifikasi berlaku sebagai bukti pemenuhan kewajiban memiliki

sertifikat kelulusan.

IV. PEMBUKAAN KANTOR BPR DAN KEGIATAN DI LUAR

KANTOR

1. Kantor Cabang

Dalam rangka pembukaan Kantor Cabang, BPR wajib memiliki

teknologi informasi yang memadai. Termasuk dalam pengertian

teknologi informasi yang memadai adalah BPR memiliki aplikasi

dan/atau sarana yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi kegiatan

usaha BPR dan mampu menghasilkan laporan keuangan secara

gabungan pada hari yang sama.

2. Kegiatan Kas di Luar Kantor

a. Kas Mobil, Kas Terapung dan Payment Point

1) Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan kas

mobil, kas terapung dan payment point adalah kegiatan

pelayanan kas meliputi:

a) menerima angsuran kredit,

b). menerima …

5

b) menerima setoran dan melayani penarikan tabungan

bagi nasabah,

c) menerima titipan dana dalam rangka pembukaan

rekening tabungan atau deposito,

d) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa

pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan

listrik, telepon, air dan lainnya,

e) pencairan kredit, tidak termasuk proses persetujuan

kredit.

2) Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan kas

mobil, kas terapung dan payment point tidak diperkenankan

melakukan kegiatan pelayanan kas selain yang disebut pada

angka 1.

b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

1) Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan ATM

tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran

dengan menggunakan kartu (APMK) dan peraturan

pelaksanaannya.

2) Dalam hal kegiatan kas di luar kantor dilakukan dengan

menggunakan ATM yang diselenggarakan sendiri oleh

BPR maka BPR hanya dapat bertindak sebagai prinsipal,

penerbit dan technical acquirer (pihak yang menyediakan

sarana yang diperlukan dalam pemrosesan kegiatan kas di

luar kantor menggunakan ATM).

3) BPR …

6

3) BPR yang akan bertindak sebagai penerbit kartu ATM

wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank

Indonesia, dengan mengajukan permohonan kepada

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP)

dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan BPR

(DPBPR) atau Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat,

mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan kas di luar

kantor dengan menggunakan ATM dengan memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia mengenai penyelenggaraan APMK. Apabila

selain bertindak sebagai penerbit kartu ATM, BPR yang

bersangkutan sekaligus akan bertindak pula sebagai

prinsipal dan/atau technical acquirer maka kegiatan

sebagai prinsipal dan/atau technical acquirer tersebut wajib

terlebih dahulu dilaporkan kepada DASP. Penyampaian

permohonan persetujuan sebagai penerbit dan pelaporan

sebagai prinsipal dan/atau technical acquirer dimaksud

dapat dilakukan dalam satu dokumen secara bersamaan.

4) Dalam hal kegiatan kas di luar kantor dilakukan dengan

menggunakan ATM yang diselenggarakan melalui

kerjasama dengan bank umum maka BPR dapat bertindak

sebagai penerbit kartu ATM atau bukan penerbit kartu

ATM (co-branding).

5) Dalam …

7

5) Dalam hal BPR akan bertindak sebagai penerbit kartu

ATM maka BPR wajib terlebih dahulu mendapat

persetujuan Bank Indonesia dengan mengajukan

permohonan kepada DASP dengan tembusan kepada

DPBPR atau KBI setempat, dengan ketentuan sebagai

berikut:

(a) Kegiatan penerbitan kartu oleh BPR tunduk kepada

ketentuan Bank Indonesia mengenai APMK

sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1).

(b) Bank umum mitra BPR bertindak sebagai technical

acquirer.

(c) BPR dapat bergabung dalam jaringan bersama ATM

(shared ATM) melalui bank umum mitra BPR atau

merupakan anggota tidak langsung shared ATM.

(d) Kerjasama antara BPR dan bank umum harus

dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan

jaringan ATM bank umum oleh BPR.

6) Dalam hal BPR bertindak bukan sebagai penerbit kartu

ATM (co-branding) maka BPR wajib terlebih dahulu

mendapat persetujuan Bank Indonesia dengan mengajukan

permohonan kepada DPBPR atau KBI setempat dengan

ketentuan sebagai berikut:

(a) ATM merupakan produk bank umum, sementara BPR

merupakan marketing agent.

(b) Hak, kewajiban dan risiko sebagai penerbit kartu

melekat pada bank umum dan tidak dapat diserahkan

atau dialihkan kepada BPR.

(c) Penyelesaian …

8

(c) Penyelesaian pengaduan nasabah (complaint

handling) merupakan kewajiban Bank Umum

penerbit kartu ATM.

(d) Perjanjian antara nasabah dengan BPR tidak boleh

bertentangan dengan perjanjian kerjasama BPR

dengan bank umum (co-branding agreement).

(e) Perjanjian co-branding paling sedikit memuat:

(1) Hak dan kewajiban bank umum sebagai penerbit

kartu,

(2) Hak dan kewajiban BPR sebagai mitra bank

umum (co-brand partner),

(3) Mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah

BPR sebagai pemegang kartu ATM kepada bank

umum sebagai penerbit kartu ATM baik secara

langsung maupun melalui BPR, dan

(4) Mekanisme penyelesaian transaksi antara bank

umum dan BPR.

3. Kegiatan Promosi

Dalam rangka promosi, BPR dapat menerima titipan dana untuk

melayani pembukaan rekening (tidak melayani transaksi kas lainnya)

sepanjang:

a. terdapat mekanisme untuk meyakinkan nasabah bahwa penerima

titipan adalah orang yang memiliki otorisasi,

b. jumlah dana yang dititipkan relatif kecil/wajar sebagai saldo

awal pembukaan rekening,

c. nasabah …

9

c. nasabah memperoleh informasi secara tertulis bahwa dana

tersebut merupakan titipan yang belum merupakan setoran

efektif karena penyelesaiannya dilakukan oleh kantor terdekat,

dan

d. kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bank Indonesia paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

V. TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA DENGAN

NAMA BARU

1. Permohonan penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR

dengan nama yang baru diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak persetujuan perubahan nama dan disertai dengan:

a. alasan perubahan nama, dan

b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi

berwenang.

2. Bank Indonesia memberikan persetujuan penggunaan izin usaha

dengan nama yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang

dipersyaratkan diterima secara lengkap.

3. BPR wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan nama kepada

masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan

pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat

20 (dua puluh) hari sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia dan

menyampaikan bukti pengumuman dimaksud paling lambat 10

(sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman.

VI. PEMENUHAN …

10

VI. PEMENUHAN MODAL DISETOR SECARA BERTAHAP

1. Sanksi berupa larangan penyediaan dana baru bagi BPR yang

melanggar ketentuan pemenuhan modal disetor secara bertahap, tidak

berlaku bagi pencairan atas fasilitas kredit yang telah disetujui.

2. Dalam rangka pemenuhan sanksi berupa penutupan jaringan kantor,

penghentian kegiatan kas di luar kantor dan penghentian kegiatan

usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA), BPR harus

mencantumkan langkah-langkah pemenuhan sanksi tersebut dalam

suatu rencana kegiatan tersendiri yang terpisah dari rencana kerja

tahunan.

3. Semua sanksi yang telah dikenakan akibat pelanggaran ketentuan

pemenuhan modal disetor secara bertahap menjadi hapus apabila BPR

telah memindahkan alamat kantor ke wilayah yang sesuai dengan

tahapan pemenuhan modal disetor.

VII. PERIZINAN

1. Sistem dan Prosedur Kerja

Dalam rangka memenuhi persyaratan izin usaha, BPR harus

menyampaikan standar operasional dan prosedur kerja yang sekurang-

kurangnya meliputi:

a. Personalia,

b. Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus dan pegawai,

c. Pengawasan internal,

d. Pengelolaan kas,

e. Penanaman dana dan pemberian kredit,

f. Penghimpunan …

11

f. Penghimpunan dana,

g. Pembukuan, dan

h. Pengelolaan dan penyimpanan dokumen.

2. ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN

a. Analisis potensi dan kelayakan dalam rangka pendirian BPR,

pembukaan Kantor Cabang BPR, dan pemindahan alamat Kantor

Pusat/Kantor Cabang BPR dapat dilakukan sendiri oleh

pemohon atau oleh konsultan dengan menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 40.

b. Analisis atas potensi dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, antara lain meliputi penilaian terhadap:

1) aspek demografi dan ekonomi wilayah;

2) jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk

lembaga keuangan mikro;

3) rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan

penyaluran dana serta langkah-langkah yang akan

dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;

4) proyeksi keuangan setiap bulan untuk 3 (tiga) tahun

pertama, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan

5) perencanaan sumber daya manusia.

c. Penilaian Bank Indonesia atas analisis studi kelayakan

didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut:

1) Aspek Non Ekonomis, yang terdiri dari :

(a) aspek umum, dan

(b) aspek …

12

(b) aspek manajemen.

2) Aspek Ekonomis, yang terdiri dari:

(a) aspek pemasaran

(1) competitive advantage,

(2) potensi dana pihak ketiga,

(3) potensi kredit UKM,

(4) persaingan kredit,

(5) persaingan dana pihak ketiga, dan

(6) target pasar.

(b) aspek keuangan

(1) Profitability Index (PI)

Penilaian PI bertujuan untuk menilai risiko yang

dihadapi BPR dalam menjalankan usahanya. PI

merupakan perbandingan antara nilai akumulasi

Present Value (PV) dengan besarnya biaya yang

dikeluarkan oleh BPR dalam menjalankan

usahanya.

(2) Internal Rate of Return (IRR)

Penilaian IRR bertujuan untuk mengetahui

tingkat hasil pengembalian internal (tingkat

keuntungan) dari BPR yang akan didirikan. IRR

merupakan tingkat bunga yang menyamakan

investasi awal (I) dengan nilai tunai (PV) dari

arus kas masa datang.

(3) Break …

13

(3) Break Event Point (BEP)

Penilaian BEP menunjukkan ukuran atau skala

bisnis sehingga perusahaan mencapai titik

impas.

(4) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Penilaian CAR dilakukan berdasarkan jumlah

modal yang dimiliki BPR yang dihitung

berdasarkan persentase tertentu dari Aktiva

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dengan

tujuan untuk mengetahui kemampuan BPR

dalam menyediakan modal minimum dalam

rangka pengembangan usaha dan menanggung

risiko kerugian.

(5) Return on Asset (ROA)

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam memperoleh penghasilan terhadap operasi

bisnis dan menjadi ukuran keefektifan

manajemen. Dihitung berdasarkan laba sebelum

pajak selama 12 bulan terakhir dibandingkan

dengan rata-rata volume usaha dalam periode

yang sama

(6) Biaya Operasi/Pendapatan Operasi (BOPO)

Penilaian BOPO bertujuan untuk mengetahui

tingkat efisiensi operasional BPR yang dihitung

berdasarkan perbandingan antara Biaya

Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap

Pendapatan …

14

Pendapatan Operasional dalam periode yang

sama.

(7) Non Performing Loan (NPL)

Penilaian NPL bertujuan untuk mengetahui

jumlah nominal kredit dengan kualitas Kurang

Lancar, Diragukan dan Macet.

3. FORMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PENGAJUAN

RENCANA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

a. Pengajuan permohonan izin kepada Dewan Gubernur Bank

Indonesia meliputi:

1) Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPR,

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 1; dan

2) Permohonan Izin Usaha BPR, menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

b. Pengajuan permohonan izin kepada Bank Indonesia meliputi:

1) Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito,


Lampiran 3;

2) Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR,


Lampiran 5;

3) Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan/atau

Dewan Komisaris BPR, menggunakan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 9;

4) Permohonan …

15

4) Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor

Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 13;

5) Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang,


Lampiran 14;

6) Permohonan Izin Penerbitan Kartu ATM, menggunakan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19;

7) Permohonan Izin Kerjasama Penyelenggaraan ATM

dengan Bank Umum, menggunakan format sebagaimana


8) Permohonan Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat

Kantor Pusat/Kantor Cabang keluar wilayah

kabupaten/kota atau provinsi, menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21;

9) Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor

Pusat/Kantor Cabang dalam wilayah kabupaten/kota yang

sama, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 22;

10) Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor

Pusat/Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana


11) Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang

Dimiliki BPR dengan Nama yang Baru, menggunakan


12) Permohonan …

16

12) Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan

Hukum, menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 30;

13) Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan

Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru, menggunakan


14) Permohonan Penutupan Kantor Cabang, menggunakan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 33; dan

15) Permohonan Penutupan Kantor Sementara, menggunakan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 37.

c. Pengajuan rencana kepada Bank Indonesia meliputi:

1) Rencana Pembukaan Kantor Kas, menggunakan format


2) Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas, menggunakan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 25; dan

3) Rencana Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar

Kantor BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 35.

d. Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia meliputi:

1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR, menggunakan


2) Laporan Perubahan Kepemilikan BPR, menggunakan


3) Laporan …

17

3) Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR,


Lampiran 7;

4) Laporan Perubahan Modal Dasar BPR, menggunakan


5) Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Dewan

Komisaris BPR, menggunakan format sebagaimana


6) Laporan Pengangkatan/Penggantian Pejabat Eksekutif

BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 11;

7) Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif BPR,


Lampiran 12;

8) Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang,


Lampiran 15;

9) Laporan Pembukaan Kantor Kas, menggunakan format


10) Laporan Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor,


Lampiran 18;

11) Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor

Pusat/Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana


12) Laporan …

18

12) Laporan Pemindahan Alamat Kantor Kas, menggunakan


13) Laporan Pemindahan Alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor,


Lampiran 27;

14) Laporan Pengumuman Perubahan Nama BPR,


Lampiran 29;

15) Laporan Pelaksanaan Pengumuman Perubahan Bentuk

Badan Hukum Baru BPR, menggunakan format


16) Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang,


Lampiran 34;

17) Laporan Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar

Kantor BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 36;

18) Laporan Pengumuman Penutupan Sementara Kantor,


Lampiran 38; dan

19) Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali

Kantor, menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 39.

e. Batas waktu penyampaian laporan oleh BPR dibuktikan sebagai

berikut:

1) berdasarkan …

19

1) berdasarkan stempel pos atau tanda terima jasa ekspedisi

apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan

jasa ekspedisi; dan

2) berdasarkan tanggal penerimaan laporan oleh Bank

Indonesia apabila laporan disampaikan secara langsung.

4. ALAMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PENGAJUAN

RENCANA DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

a. Permohonan pendirian BPR ditujukan kepada:

1) Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p. Direktorat

Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia,

Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPR yang

akan didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, Karawang

dan Provinsi Banten.

2) Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p. Direktorat

Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia,

Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan

kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang

akan didirikan di luar wilayah sebagaimana dimaksud

dalam angka 1, dengan mengacu kepada pembagian

wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada Lampiran 41.

b. Permohonan selain untuk pendirian BPR, pengajuan rencana dan

penyampaian laporan ditujukan kepada:

1) Bank Indonesia u.p. Direktorat Pengawasan Bank

Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin

No. 2 Jakarta 10350, bagi BPR yang akan didirikan di

wilayah …

20

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya,

Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan

Provinsi Banten.

2) Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi

BPR yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana

dimaksud dalam angka 1), dengan mengacu kepada

pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada

Lampiran 41.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2006.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor

6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004 perihal Bank Perkreditan Rakyat

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH DEPUTI GUBERNUR

DPBPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/ 31 /DPBPR tanggal 12 Desember 2006

Lampiran 1

……………..,…………….……

No. :

Lamp :

Kepada

Dewan Gubernur Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

JAKARTA 10110 Up. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPR

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan rencana nama ……………………………….. yang berkedudukan di ………………… Kabupaten/Kota …………….…

Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan:

1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar.

2. Daftar calon pemegang saham/calon anggota *) disertai dokumen yang dipersyaratkan.

3. Daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan.

4. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia.

5. Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap:

a. aspek demografi dan ekonomi wilayah;

b. jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;

c. rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;

d. proyeksi keuangan setiap bulanan untuk 3 (tiga) tahun pertama, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan

e. perencanaan sumber daya manusia;

6. Rencana sistem dan prosedur kerja.

7. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp. …………………… (……..………..….) atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. ………………………………….. untuk pendirian BPR ……………………….…….. yang merupakan ……. % (…………. perseratus) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan, yang telah berisi keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

8. Surat …


Lanjutan Lampiran 1

8. Surat pernyataan dari calon pemegang saham/anggota *) bahwa setoran modal:

a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; dan

b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Demikian permohonan kami.

Nama dan tandatangan calon pemilik

cc : Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu


Lampiran 2

……………..,…………………

No. :

Lamp :

Kepada

Dewan Gubernur Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

JAKARTA 10110

Up. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Perihal : Permohonan Izin Usaha BPR

Menunjuk surat Bank Indonesia Nomor …….. tanggal ………. perihal persetujuan prinsip BPR dengan ini kami:

Nama BPR : ……………….

Alamat : ……………….

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan:

1. Akta pendirian BPR termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

2. Daftar pemegang saham/anggota *) disertai dokumen yang dipersyaratkan**).

3. Daftar susunan anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan **).

4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia.

5. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp. …………………… (……..………..….) atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. ………………………………….. untuk pendirian BPR ……………………….…….. yang merupakan ……. % (…………. perseratus) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan, yang telah berisi keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

6. Surat pernyataan dari pemegang saham/anggota *) bahwa setoran modal:

a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; dan

b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

7. Bukti …


Lanjutan Lampiran 2

7. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:

a. daftar aktiva tetap dan inventaris;

b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;

c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

d. contoh formulir/ warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);


DIREKSI BPR

cc : Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah DKI Jaya,

Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) apabila terdapat perubahan


Lampiran 3

……………..,…………….……

No. : Kepada

Bank Indonesia

Up. *) Perihal : Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….

tanggal ………… perihal pemberian izin usaha BPR …………….., dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pencairan Deposito dari modal disetor BPR ……. yang berada pada Bank …………….. dengan alamat ………………….

Rincian Deposito tersebut adalah sebagai berikut :

No. No. Seri Deposito/No Rekening

Atas Nama Dewan Gubernur QQ Nominal (Rp)

1. 2. … ... Total

Dana tersebut akan kami pergunakan untuk operasional BPR …………………… Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)


Lampiran 4

……………..,…………….……

No. : Kepada

Bank Indonesia

Up. *) Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR

Menunjuk Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….…. tanggal …….… tentang Pemberian Izin Usaha BPR …………….., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha pada tanggal ………....... Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR



Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas), dengan tembusan kepada DPBPR


Lampiran 5

……………..,…………….……

No. : Lampiran: Kepada

Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan kepemilikan BPR yang

diakibatkan oleh pengalihan saham/penambahan pemegang saham baru dan/atau pengeluaran saham baru **) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Kepemilikan BPR saat ini: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar

Saham Jumlah Nominal

(dalam ribuan Rp) Prosentase

(%) 1. 2. Dst Jumlah

B. Rencana kepemilikan BPR yang baru: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar




Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan dari calon pemegang saham/calon anggota **).


DIREKSI BPR Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)



**) coret yang tidak perlu


Lampiran 6

……………..,…………….……

No. : Kepada

Bank Indonesia Up. *)

Perihal : Laporan Perubahan Kepemilikan BPR

Menunjuk surat persetujuan Bank Indonesia Nomor ……… tanggal ………, dengan

ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal ..............., telah dilakukan perubahan kepemilikan BPR yang diakibatkan pengalihan saham/penambahan pemegang saham baru dan/atau pengeluaran saham baru**) dengan keterangan sebagai berikut:

B. Komposisi kepemilikan BPR yang lama: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar




C. Komposisi kepemilikan BPR yang baru: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar




Terlampir kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaporan perubahan kepemilikan.

Demikian agar maklum. DIREKSI BPR






Lampiran 7

……………..,…………….……

No. : Kepada


Perihal : Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR

Dengan ini kami laporkan bahwa pada tanggal ………telah dilakukan perubahan

komposisi kepemilikan BPR yang diakibatkan adanya penambahan modal disetor/tanpa penambahan modal disetor **) sebagai berikut:

C. Kepemilikan BPR sebelum perubahan: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar




D. Kepemilikan BPR setelah perubahan: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar




Terlampir kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 8

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Laporan Perubahan Modal Dasar BPR

Sehubungan dengan perubahan modal dasar BPR, dengan ini kami sampaikan:

1. risalah rapat umum pemegang saham/ rapat anggota **) 2. perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang yang kami terima dari Notaris pada

tanggal ………………………. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 9

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan/atau Dewan

Komisaris BPR **)

Dengan ini kami mengajukan calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris BPR**) sebagai berikut: 1. Direksi:

Nama Jabatan ……………….. ……………………………. ………………. …………………………….

2. Dewan Komisaris: Nama Jabatan ……………….. ……………………………. ………………. ……………………………. ………………. …………………………….

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR






Lampiran 10

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia

Up. *) Perihal : Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

BPR**) Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham/rapat anggota **) pada tanggal ……. telah diangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris **) dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pengurus Pengurus Jabatan Lama Baru

Direksi Dewan Komisaris

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan risalah rapat umum pemegang saham/risalah rapat anggota **), perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan serta bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 11

……………..,…………….……

No. : Kepada


Perihal : Laporan Pengangkatan/Penggantian **) Pejabat Eksekutif BPR

Dengan ini kami melaporkan pengangkatan/penggantian **) Pejabat Eksekutif BPR yaitu:

Nama Jabatan ……………….. …………………………….

Terlampir kami sampaikan surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif (bagi Pemimpin Cabang) dari Direksi BPR, disertai dokumen yang dipersyaratkan.

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 12

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif BPR

Menunjuk surat Bank Indonesia No………..tanggal ……….. tentang penolakan pengangkatan Pejabat Eksekutif, dengan ini kami laporkan pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagai berikut:

Nama Jabatan terhitung sejak ……………….. ……………………………. ……………… ……………….. ……………………………. ………………

……………….. ……………………………. ………………

Terlampir kami sampaikan fotokopi surat pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pejabat Eksekutif BPR. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR





Lampiran 13

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia

Up. *) Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang dengan alamat ……………. Kabupaten/Kota .................., sesuai dengan rencana kerja tahunan BPR kami. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan: 1. analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagai berikut:

a. seluruh aspek analisis potensi/kejenuhan b. aspek penetapan lokasi, sasaran pasar yang jelas dan perencanaan SDM

2. bukti setoran modal **). Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR




**) apabila diperlukan.


Lampiran 14

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia

Up. *) Perihal : Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ………. tanggal ……… perihal persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, dengan ini kami mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cabang dengan alamat ……………. Kabupaten/Kota ………….. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan rencana persiapan operasional antara lain berupa: a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gedung kantor

atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR





Lampiran 15

……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang

Berdasarkan surat Bank Indonesia nomor ………….. tanggal …………..perihal izin

operasional Kantor Cabang dengan ini kami laporkan bahwa Kantor Cabang kami di ……………………….. telah beroperasi sejak tanggal …………………..


DIREKSI BPR





Lampiran 16

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Rencana Pembukaan Kantor Kas

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, dengan ini kami mengajukan rencana pembukaan Kantor Kas di ……………….. Kabupaten/Kota …………………….

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan bukti kesiapan Kantor Kas berupa: a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gedung kantor

atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;


DIREKSI BPR





Lampiran 17

……………..,…………….……

No. : Lamp :

Kepada Bank Indonesia Up. *)

Perihal : Laporan Pembukaan Kantor Kas

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ……….. tanggal ……… perihal

penegasan pembukaan Kantor Kas, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan pembukaan Kantor Kas di …………. Kabupaten/Kota …………... sejak tanggal ………..


DIREKSI BPR





Lampiran 18

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Laporan Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, dengan ini kami laporkan pembukaan

Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Kas**) Lokasi Sejak Tanggal 1 Kas mobil/kas terapung 2 Payment Point 3 Anjungan Tunai Mandiri


DIREKSI BPR






Lampiran 19

……………..,…………….……

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Perihal : Permohonan Izin Penerbitan Kartu ATM

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memperoleh persetujuan penerbitan Kartu ATM.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan *):

1. Rencana Kerja Tahunan.

2. Hasil analisis bisnis atas penyelenggaraan Kegiatan Kas di Luar Kantor menggunakan ATM yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

3. Bukti kesiapan perangkat hukum.

4. Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko.

5. Bukti kesiapan operasional.


DIREKSI BPR

cc : Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)



Keterangan : *) Kelengkapan persyaratan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/59/DASP

tanggal 30 Desember 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.


Lampiran 20

……………..,…………….……

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Izin Kerjasama Penyelenggaraan ATM dengan Bank Umum

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memperoleh persetujuan kerjasama penyelenggaraan Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Bank …….

Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan **):

1. Rencana Kerja Tahunan.

2. Hasil analisis bisnis atas penyelenggaraan Kegiatan Kas di Luar Kantor menggunakan ATM yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

3. Fotokopi perjanjian kerjasama penyelenggaraan ATM.

4. Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, sekurang-kurangnya meliputi risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko reputasi.


DIREKSI BPR




**) Kelengkapan persyaratan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.


Lampiran 21

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang **)

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) yang semula beralamat di ......... Kabupaten/Kota ……. menjadi beralamat di ……… Kabupaten/Kota ………., dengan alasan ……………… Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan: 1. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat/Kantor

Cabang **) ; 2. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian kantor pusat/Kantor Cabang **) di tempat

kedudukan yang baru yang mencakup: a. seluruh aspek analisis potensi/kejenuhan b. aspek penetapan lokasi, sasaran pasar yang jelas dan perencanaan SDM;

3. bukti setoran modal ***). Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR





***)apabila diperlukan


Lampiran 22

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia

Up. *) Perihal : Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor

Cabang**) Berdasarkan surat Bank Indonesia No…………tanggal……….perihal persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **), dengan ini kami mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor dimaksud. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen berupa: 1. bukti pengumuman kepada masyarakat; 2. bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, antara lain berupa:

a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa

gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; d. contoh formulir/ warkat; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


DIREKSI BPR






Lampiran 23

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia

Up. *) Perihal : Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor

Cabang **) Dengan ini kami mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) yang semula beralamat di .…...…………… menjadi beralamat di ………………………. dengan alasan ……………………………… Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan: 1. alasan pemindahan alamat kantor; 2. bukti pengumuman kepada masyarakat ; 3. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban; 4. bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, antara lain berupa:

a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa

gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; d. contoh formulir/ warkat; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


DIREKSI BPR






Lampiran 24

……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang**)

Berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor………..tanggal………..tentang izin

efektif pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **), dengan ini kami laporkan perpindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) pada tanggal ……………… dengan data sebagai berikut : Alamat lama : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. Alamat baru : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ……….


DIREKSI BPR






Lampiran 25

……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada


Perihal : Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal ……………. kami akan

melaksanakan pemindahan Kantor Kas dengan data sebagai berikut: Alamat lama : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. Alamat baru : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. dengan alasan ………………………………….

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan bukti kesiapan Kantor Kas

di tempat yang baru. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR





Lampiran 26

……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pemindahan Alamat Kantor Kas

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ……… tanggal ………..perihal

penegasan pemindahan alamat Kantor Kas, dengan ini kami memberitahukan bahwa pada tanggal ……………. kami telah melaksanakan pemindahan Kantor Kas dengan data sebagai berikut : Alamat lama : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. Alamat baru : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ……….


DIREKSI BPR





Lampiran 27

……………..,…………….…… No. : Kepada


Perihal : Laporan Pemindahan Alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor

Dengan ini kami laporkan pemindahan alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagai

berikut: No Kegiatan Kas**) Lokasi Lama Lokasi Baru Sejak Tanggal 1 Payment Point 2 Anjungan Tunai Mandiri


DIREKSI BPR




**) Coret yang tidak perlu


Lampiran 28

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang Dimiliki BPR

dengan Nama yang Baru

Dengan ini kami beritahukan bahwa BPR kami telah memperoleh pengesahan

perubahan nama dari instansi berwenang, dari yang semula bernama …………….berubah menjadi ………….……….. sejak tanggal ………… dengan alasan …………….

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bank Indonesia untuk memberlakukan izin usaha PT/PD/Kop **) BPR ……….………. (nama BPR lama) kepada PT/PD/Kop **) BPR ……………………

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dan contoh formulir/warkat yang akan digunakan.


DIREKSI BPR






Lampiran 29

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Laporan Pengumuman Perubahan Nama BPR

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No……… tanggal……….. perihal

persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru, dari yang semula bernama PT/PD/Kop **) BPR …….. menjadi PT/PD/Kop **) BPR ……….., dengan ini kami sampaikan bukti pengumuman perubahan nama berupa guntingan surat kabar/foto kopi pengumuman di kantor BPR.


DIREKSI BPR




**) Coret yang tidak perlu


Lampiran 30

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR dari …………. menjadi ……………. dengan alasan ……………… Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan: 1. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar; 2. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan

hukum baru; 3. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang diperlukan; 4. data kepemilikan disertai dokumen yang diperlukan. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR





Lampiran 31

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada

Bank Indonesia

Up. *) Perihal : Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama

kepada Badan Hukum Baru Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ………. tanggal ……….. perihal persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR dari PT/PD/Kop**) menjadi PT/PD/Kop**), dengan ini kami mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dari PT/PD/Kop **) BPR ……….. menjadi PT/PD/Kop **) BPR ……………. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan rencana persiapan operasional antara lain berupa: 1. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh

instansi berwenang; 2. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang

dipersyaratkan, dalam hal terjadi penggantian; 3. data kepemilikan disertai dokumen yang dipersyaratkan, dalam hal terjadi perubahan; 4. akta berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada

badan hukum baru; 5. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang

menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR






Lampiran 32

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengumuman Perubahan Bentuk Badan Hukum

Baru BPR

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ………. tanggal ………perihal

persetujuan perubahan bentuk badan hukum baru BPR, dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah mengumumkan perubahan bentuk badan hukum baru BPR.

Terlampir bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum baru BPR berupa guntingan surat kabar/pengumuman di seluruh kantor BPR.


DIREKSI BPR






Lampiran 33

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Permohonan Penutupan Kantor Cabang

Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan Kantor Cabang yang beralamat di ……………………… Kabupaten/Kota ……………………. dengan alasan …………………………………………… Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah serta pihak-pihak lain. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR





Lampiran 34

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang

Berdasarkan surat Bank Indonesia No. …………. tanggal ………… perihal izin penutupan kantor cabang BPR, dengan ini kami laporkan bahwa Kantor Cabang BPR kami yang beralamat di ………………... Kabupaten/Kota …………. telah kami tutup sejak tanggal ……….. Untuk tertibnya bersama ini kami sampaikan bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar/foto kopi pengumuman di seluruh kantor BPR. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 35

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Rencana Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **)

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan melakukan penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **) yaitu:

No. Jenis **) Lokasi Pada Tanggal 1 Kantor Kas 2 Kas mobil/kas terapung 3 Payment Point 4 Anjungan Tunai Mandiri

dengan alasan ………. (sebutkan masing-masing). Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 36

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Laporan Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **)

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah melakukan penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **) yaitu:

No. Jenis **) Lokasi Pada Tanggal 1 Kantor Kas 2 Kas mobil/kas terapung 3 Payment Point 4 Anjungan Tunai Mandiri

Terlampir kami sampaikan bukti pengumuman mengenai rencana penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR**) berupa guntingan surat kabar/foto kopi pengumuman di seluruh kantor BPR sebelum pelaksanan penutupan dimaksud. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 37

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Permohonan Penutupan Kantor Sementara

Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan kantor pusat/Kantor Cabang**) yang beralamat di ……….…….. Kabupaten/Kota ……..…….. dengan alasan …….………………..…, selama ……….. hari. Selanjutnya kami akan membuka kembali kantor pusat/Kantor Cabang**) dimaksud pada tanggal ……………… Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR






Lampiran 38

……………..,…………….……

No. : Lamp : Kepada


Perihal : Laporan Pengumuman Penutupan Sementara Kantor

Menunjuk surat Bank Indonesia No. …………. tanggal ………… perihal persetujuan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) dengan ini kami sampaikan bukti pengumuman penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) yang beralamat di …………………… Kabupaten/Kota ……………….. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 39

……………..,…………….……

No. : Kepada


Perihal : Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali Kantor

Menunjuk surat Bank Indonesia No. …………. tanggal ………… perihal persetujuan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) dengan ini kami melaporkan pelaksanaan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) yang beralamat di ……………… Kabupaten/Kota …………….. sejak tanggal ……… sampai dengan tanggal ……….. dan telah dibuka kembali sejak tanggal ……………… Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR






Lampiran 40

ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN

A ANALISIS POTENSI

1 Demografi dalam 2 tahun terakhir (kabupaten/kota)

a. Jumlah penduduk; b. Jumlah penduduk yg bekerja; c. Pertumbuhan penduduk d. Kepadatan penduduk

2 Ekonomi wilayah (kabupaten/kota)

a. Perbandingan antara perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota dengan perkembangan PDRB propinsi, sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir;

b. Pendapatan per kapita, sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir; c. Sektor ekonomi potensial penyumbang PDRB; d. Jumlah dan pertumbuhan pengusaha kecil (terinci menurut sektor ekonomi)

3 Jumlah dan pertumbuhan kelembagaan, sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir (Kabupaten/Kota)

a. KC/KCP Bank umum, b. BPR c. BRI Unit, termasuk unit layanan mikro dan lembaga sejenis. d. KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya, apabila ada

4 Data Perbankan, sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir (Kabupaten/Kota)

a. Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito bank umum b. Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito BRI Unit c. Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito BPR d. Jumlah dan pertumbuhan Kredit Usaha Kecil (KUK) Bank Umum e. Jumlah dan pertumbuhan Kredit BPR f. Jumlah dan pertumbuhan Kupedes untuk BRI Unit Desa dan kredit umum untuk

BRI Unit Kota (KCP BRI)

5 Data Lembaga Keuangan Mikro (Kabupaten/Kota), sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir

a. Jumlah dan pertumbuhan simpanan KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya apabila ada

b. Jumlah dan pertumbuhan pinjaman KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya apabila ada


Lanjutan Lampiran 40

B ANALISIS KELAYAKAN

1 Penetapan lokasi

a. Status kepemilikan gedung (beli/sewa) b. Informasi lokasi strategis (kedekatan dengan pasar, sekolah, pusat industri, pasar,

perumahan) dalam 2 tahun terakhir (kabupaten/kota)

2 Sasaran pasar yg jelas

a. Sumber dana (fokus jumlah dan sasaran penghimpunan dana, misalnya pedagang, pelajar, pegawai)

b. Penanaman dana (calon penerima dana yang potensial misalnya, kecil, pedagang, buruh, pegawai)lokasi

3 Proyeksi keuangan,

selama 3 tahun secara bulanan meliputi:

a. arus kas b. neraca c. laba rugi d. NPL (dalam nominal) e. BEP f. Rasio ROA g. Rasio BOPO h. Rasio CAR selama 7 tahun secara tahunan, meliputi: i. Profitability Index j. Internal Rate of Return Asumsi : pendapatan, biaya, permodalan *)

4 Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah b. Kualifikasi (pendidikan, pengalaman kerja di perbankan, range gaji pengurus dan

pegawai) c. Rencana pengembangan dan pelatihan

5 Persiapan sistem dan prosedur (sistem teknologi informasi, sistem akuntansi, perencanaan Standard Operating Procedure/SOP)

*) termasuk informasi mengenai perkembangan rata-rata suku bunga perbankan (Bank

Umum, BPR, BRI Unit Desa dan KSP dengan lembaga keuangan mikro lainnya)


Lampiran 41

WILAYAH KERJA KANTOR PUSAT DAN KANTOR BANK INDONESIA

No Nama Kantor Alamat Kantor Wilayah Kerja 1 Kantor Pusat Bank

Indonesia Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350

DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten,

2 KBI Ambon Jl. Raya Pattimura No.7 Ambon

Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon.

3 KBI Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111

Kabupaten Pasir, Kota Balikpapan

4 KBI Banda Aceh Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh

Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Sabang

5 KBI Bandarlampung Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung 35211

Provinsi Lampung

6 KBI Bandung Jl. Braga No.108, Bandung 40111

Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten/Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang

7 KBI Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111

Provinsi Kalimantan Selatan

8

KBI Batam Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432

Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau Timur, Kabupaten Natuna, Kota Batam

9 KBI Bengkulu Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu

Provinsi Bengkulu

10 KBI Cirebon Jl. Yos Sudarso No.5-7, Cirebon

Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka

11 KBI Denpasar Jl. W.R. Supratman 1, Denpasar

Provinsi Bali

12 KBI Jayapura Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura

Provinsi Irian Jaya

13 KBI Jambi Jl. Jend, Ahmad Yani, Telanaipura

Provinsi Jambi

14 KBI Jember Jl. Gajah Mada No.224, Jember

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo

Halaman 1 dari 3


No Nama Kantor Alamat Kantor Wilayah Kerja 15 KBI Kediri Jl. Brawijaya No.2,

Kediri

Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung

16 KBI Kendari Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kendari 93122

Provinsi Sulawesi Tenggara

17 KBI Kupang Jl. Tom Pello No.2, Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur

18 KBI Lhokseumawe Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312

Kabupaten Aceh Jeumpa, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara.

19 KBI Makassar Jl. Jend. Sudirman No.3, Makasar

Provinsi Sulawesi Selatan

20 KBI Malang Jl. Merdeka Utara No.7 / Jl. Merdeka Timur No.1, Malang

Kabupaten Lumajang, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo

21 KBI Mataram Jl. Pejanggik No.2, Mataram 83126

Provinsi Nusa Tenggara Barat

22 KBI Medan Jl. Balai Kota No.4, Medan

Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Tebingtinggi

23 KBI Manado Jl. 17 Agustus, Manado Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo

24 KBI Padang Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang

Provinsi Sumatera Barat

25 KBI Palangka Raya Jl. Diponegoro No.17, Palangkaraya 73111

Provinsi Kalimantan Tengah

26 KBI Palembang Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

27 KBI Palu Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu

Provinsi Sulawesi Tengah

28 KBI Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru

Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Siak, Kota

Halaman 2 dari 3


No Nama Kantor Alamat Kantor Wilayah Kerja Dumai, Kota Pekanbaru.

29 KBI Pontianak Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak

Provinsi Kalimantan Barat

30 KBI Purwokerto Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98, Purwokerto 53116

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga

31 KBI Samarinda Jl. Gajah Mada No.1, Samarinda

Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bulungan Selatan, Kabupaten Bulungan Timur, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Tarakan

32 KBI Semarang Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang

Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten/Kota Semarang, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga

33 KBI Sibolga Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513

Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kota Sibolga.

34 KBI Solo Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Solo

35 KBI Surabaya Jl. Pahlawan No.105, Surabaya

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya

36 KBI Tasikmalaya Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya

37 KBI Ternate Jl. Jos Sudarso, Ternate Provinsi Maluku Utara

38 KBI Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati No.4-6, Yogyakarta 55121

Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 3 dari 3

S U R A T E D A R A N - ojk.go.id · No. 8/ 31 /DPBPR Jakarta,12 Desember 2006 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA Perihal : Bank Perkreditan Rakyat

Documents

S U R A T E D A R A N - ojk.go.id · No. 8/ 31 /DPBPR Jakarta,12 Desember 2006 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA Perihal : Bank Perkreditan Rakyat