PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR P.11/Setjen/Rokum/KKL.1/9/2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN

PESAWAT TERBANG MICROLIGHT TRIKE

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.5/Menhut-II/2014 telah ditetapkan Pedoman

Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat

Terbang Microlight Trike di Lingkungan Kementerian

Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.10/Setjen/Rokum/Kum.1/8/2016 telah ditetapkan

Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan/Perawatan

Pesawat Terbang Microlight Trike lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektivitas

pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan/

perawatan pesawat terbang Microlight Trike lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu

ditetapkan Standar Biaya Pengoperasian dan

Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Microlight

Trike;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

S E K R E T A R I A T J E N D E R A L

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang

Standar Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan/

Perawatan Pesawat Terbang Microlight Trike lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

- 3 -

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 17);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

1191);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-

II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 924);

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-

II/2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Perawatan dan

Pemeliharaan Pesawat Terbang Microlight Trike di

Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

713);

13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Setjen/Rokum/

Kum.1/8/2016 tentang Prosedur Pengoperasian dan

Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Microlight

Trike lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR

BIAYA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN

PESAWAT TERBANG MICROLIGHT TRIKE LINGKUP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Standar biaya ini merupakan acuan dalam pembiayaan

pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan Pesawat Terbang

Microlight Trike Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan batas

estimasi yang digunakan sebagai pedoman Satuan Kerja

untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan sebagai dasar

pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan

Pesawat Terbang Microlight Trike Lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Standar biaya pengoperasian dan Pemeliharaan/Perawatan

Pesawat Terbang Microlight Trike Lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:

1. Satuan Biaya Pembentukan/Pelatihan Personel

Penerbangan, meliputi:

a. Biaya Pengujian Kesehatan Kelas 2 (yang berfungsi

sebagai batas tertinggi);

b. Biaya Kegiatan Pembentukan/Pelatihan dan

Peningkatan Kapasitas Personel Penerbangan (yang

berfungsi sebagai batas tertinggi); dan

c. Biaya Sertifikasi Personel Penerbangan (yang

berfungsi sebagai batas tertinggi);

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- 5 -

2. Satuan Biaya Pengoperasian, meliputi :

a. Insentif Personel Penerbangan (yang berfungsi

sebagai batas tertinggi) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini;

b. Biaya penggunaan bandar udara komersil dan/atau

bandar udara khusus lainnya; dan

c. Biaya asuransi.

3. Satuan Biaya Ekploitasi (yang berfungsi sebagai batas

estimasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.

4. Biaya Pemeliharaan/Perawatan.

Pasal 3

Biaya Pengujian Kesehatan Kelas 2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 angka 1 huruf a, bagi Pilot mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

(1) Biaya Kegiatan Pembentukan/Pelatihan dan Peningkatan

Kapasitas Personel Penerbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 angka 1 huruf b, bagi Pelatih/Instruktur,

Asisten Pelatih, Checker dan Petugas Lainnya selain

diberikan honorarium, dapat diberikan akomodasi dan

transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Perjalanan Dinas Jabatan.

(2) Checker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan honorarium dengan satuan per orang peserta

uji terbang/check ride.

Pasal 5

Biaya sertifikasi personel penerbangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c, mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

- 6 -

Pasal 6

Kegiatan penerbangan yang melibatkan penggunaan fasilitas

bandar udara komersil dan/atau bandar udara khusus

lainnya diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengoperasian Pesawat Terbang Microlight

Trike Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, bagi pesawat terbang microlight trike,

personel penerbangan dan pihak ketiga dapat

diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan disesuaikan dengan alokasi

anggaran.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

orang atau badan hukum yang tidak mempunyai

hubungan langsung dengan kegiatan pengoperasian

pesawat terbang microlight trike dengan suatu ikatan

hukum, tetapi mendapat akibat dari pengoperasian

tersebut.

Pasal 8

Satuan Biaya Eksplotasi Pesawat terbang microlight trike

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) angka 3 meliputi

biaya eksploitasi untuk bahan bakar, bahan pelumas dan

spare-part.

Pasal 9

Pemeliharaan/Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 angka 4 dilakukan secara berkala berdasarkan jenis mesin

dan jam terbang sesuai pedoman pengoperasian dan

Pemeliharaan/Perawatan pesawat terbang microlight trike dan

pelaksaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 8 -

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

NOMOR : P.11/Setjen/Rokum/KKL.1/9/2016

TANGGAL : 27 September 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGOPERASIAN DAN

PEMELIHARAAN/ PERAWATAN PESAWAT

TERBANG MICROLIGHT TRIKE LINGKUP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

SATUAN BIAYA PEMBENTUKAN/PELATIHAN PERSONEL PENERBANGAN

A. BIAYA PENGUJIAN KESEHATAN KELAS 2 (YANG BERFUNGSI SEBAGAI

BATAS TERTINGGI)

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA

1 2 3 4

1.

2.

3.

Biaya Jasa Pengujian Kesehatan

Biaya Jasa Uji Latih Jantung

(Treadmil), Usia 35 Tahun keatas

Biaya Jasa Tes Kehamilan bagi

penerbang wanita

Orang/

Tahun

Orang/

Tahun

Orang/

Tahun

2.130.000

385.000

35.000

B. BIAYA KEGIATAN PEMBENTUKAN/PELATIHAN DAN PENINGKATAN

KAPASITAS PERSONEL PENERBANGAN (YANG BERFUNGSI SEBAGAI

BATAS TERTINGGI)

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA

1 2 3 4

1. Honor Pelatih/Instruktur OJ 750.000

2. Honor Asisten Pelatih OJ 300.000