Draft RUU XVII (revisi 14) DRAFT XVII REVISI 14

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR......... TAHUN......... TENTANG K E L A U T A N 45 Draft RUU XVII (revisi 14) DAFTAR ISI Halaman Bab IKetentuan Umum ................................................................................ 45 Bab IIRuang Lingkup..................................................................................... 46 Bab IIIAsas dan Tujuan ................................................................................. 46 Bab IVWilayah Laut........................................................................................ 47 Bab VPenelitian, Pengembangan,dan Penerapan Ilmu pengetahuandan teknologi kelautan......................................................................... 48 Bab VITata Ruang Kelautan........................................................................... 49 Bab VIIPemanfaatan dan Pendayagunaan Laut............................................. 49 Bab VIIIPerlindungan dan Pelestarian Lingkungan Kelautan......................... 51 Bab IXPemantauan dan Penanggulangan Bencana Alam di Laut ................ 51 Bab XTatanan Hukum Kelautan.................................................................... 52 Bab XISumberdaya Manusia dan Budaya Kelautan...................................... 52 Bab XIIPembangunan Kelautan...................................................................... 53 Bab XIIIOtonomi Daerah.................................................................................. 53 Bab XIV Penegakan Hukum Di Laut ................................................................. 54 Bab XVKetentuan Peralihan ........................................................................... 54 Bab XVIKetentuan Penutup.............................................................................. 55 Penjelasan Atas Rancangan Undang-UndangRepublik Indonesia........................ 56 46 Draft RUU XVII (revisi 14) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.bahwaNegaraKesatuanRepublikIndonesiayangdiakuisecarainternasional sebagai suatu negara kepulauan memiliki sumber daya alam yangmelimpahmerupakanrahmatdankaruniaTuhanYangMahaEsa, bagiseluruhbangsadannegaraIndonesiayangwajibdimanfaatkan secaraberkelanjutandandikelolasecaraterpadubagikepentingan generasi sekarang dan mendatang; b.bahwawilayahlautmerupakanbagianterbesarwilayahIndonesia mempunyaiposisidannilaistrategisdariberbagaiaspekkehidupan, mencakup:politik,ekonomi,sosialbudaya,pertahanandankeamanan, dan ekologi yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia; c.bahwaIndonesiaadalahnegarakepulauanyangberbentuknegara kesatuan berwawasan nusantara perlu memiliki paradigma baru Indonesia masa depan yang berorientasi kelautan disegala bidang pembangunan. d.bahwaperaturanperundang-undangandibidangkelautanyang dilaksanakan secara sektoral memerlukan kebijakan dan pengaturan yang terpadu.e.bahwaberdasarkanpertimbanganhurufa,b,cdanddiatasperlu ditetapkanUndang-UndangtentangKelautanyangmerupakanrujukan bagiperaturanperundang-undanganyangberkaitandenganbidang kelautan. Mengingat :Pasal 5, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN. 47 Draft RUU XVII (revisi 14) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1.Laut adalah ruangperairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan danbentuk-bentukalamiahlainnyayangmerupakankesatuangeografisdanekologis besertasegenapunsurterkaitpadanyayangbatasdansistemnyaditentukanoleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional. 2.Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kegiatan di permukaan laut, dan ruang udara di atasnya. 3.Maritim adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada pelayaran/ pengangkutan laut, perdagangan (sea-borne trade), navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata laut, kepelabuhanan baik nasional maupun internasional, industri dan jasa-jasa maritim. 4.Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh airdanberada di atas permukaan air pada waktu air pasang. 5.Kepulauanadalahsuatugugusanpulautermasukbagianpulaudanperairandiantara pulau-pulautersebut,danlain-lainwujudalamiahyanghubungannyasatusamalain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi (ekologis), ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. 6.NegaraKepulauanadalahsuatunegarayangseluruhnyaterdiridarisatuataulebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. 7.Pantaiadalahruangyangterbentukolehpertemuanantaralautdandaratanyang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah. 8.Negaramaritimadalahnegarayangmempunyaikegiatanmaritimsebagaipenggerak utamadanandalandibidangekonomiyangdidukungkekuatanarmadasipildanmiliter yang memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan rakyat. 9.WawasanNusantaraadalahcarapandangbangsaIndonesiaterhadapkedaulatan wilayahnya yang merupakan satu kesatuan dari berbagai aspek ekonomi, ekologi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan yang menjadikannya Indonesia adalah negara utuh menyeluruh sebagai negara kesatuan yang berdaulat. 10. Kawasan adalah dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya diluar batas-batas yurisdiksi nasional, sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. 11. Otoritaadalahorganisasiyangmelaluinyanegara-negarapesertaharusmengaturdan mengawasikegiatandikawasan,terutamadengantujuanuntukmengelolakekayaankekayaan di kawasan. 12. Pencemaran laut adalah masuknyaatau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turunsampaiketingkattertentuyangmenyebabkanlingkunganlauttidaksesuailagi 48 Draft RUU XVII (revisi 14) denganbakumutudanataufungsinyasesuaidenganperaturanperundangundangan danatau ketentuan hukum internasional. 13. Pemanfaatan laut berkelanjutan adalah penggunaan laut secara optimal untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akandatangdenganmetodedanteknologiyangramahlingkungansebagaimanadiatur oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional. 14. Masyarakatkelautanadalahsekelompokorangyangmemilikikepentingandibidang kelautan. 15. MenteriadalahMenteriyangtugasdanwewenangnyadibidangkelautandanMenteri-menteri yang terkait dengan bidangnya masing-masing. 16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. 17. Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (1982 United Nations Convention on the Law of the Sea). 18. Bank Data Kelautan adalah kumpulan data berbagai aspek kelautan yang diperlukan untuk dapat mengelola kelautan secara efektif dan efisien.Data tersebut dihimpun dari berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 RuangLingkupUndang-Undangini meliputipengaturandanpengelolaankelautanIndonesia secara terpadu dan berkelanjutan. BABIII ASAS DAN TUJUAN Pasal 3 Undang-Undang tentang Kelautan ini berdasarkan pada asas-asas kedaulatan, tanggung jawab negara,pengelolaanberbasisekosistemdanekologis,keterpaduan,kehatihatian, pembangunan berkelanjutan, kemandirian, kepentingan nasional, dan berkeadilan. Pasal 4 Tujuan Undang-Undang tentang Kelautan adalah: 1.Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. 2.Menciptakanlautyanglestari,aman,sertateridentifikasinyasumberdayalautdalam yurisdiksi nasional dan diluar yurisdiksi nasional. 3.MemanfaatkansumberdayakelautandankekayaanlautdalamwilayahlautNegara Kesatuan Republik Indonesia, laut lepas dan dasar samudera dalam, secara berkelanjutan, 49 Draft RUU XVII (revisi 14) untuksebesar-besarnyabagigenerasisekarangtanpamengorbankankepentingan generasi mendatang. 4.Mengembangkan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat untuk menumbuhkan pembangunan yang berorientasikan kelautan. 5.Menciptakansumberdayamanusiakelautanyangprofesional,beretika,berdedikasi,dan mampu mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu. BAB IV WILAYAH LAUT Pasal 5 (1)Pemerintahmenetapkandanmengaturwilayahlautyangberadadibawahkedaulatan penuh NKRI, yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Territorial.(2)Pemerintahmenetapkandanmengaturwilayahlautyangberadadibawahhak-hak berdaulat dan yurisdiksiNKRI, yaituZona Tambahan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)diatas,diaturdenganperaturanperundang-undangandanmemperhatikanhukum internasional yang berlakuPasal 6 (1)Pemerintahmenetapkanbatas-batasterluarwilayahlautsebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 diatas. (2)Pemerintah menetapkandelimitasiwilayah lautsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas denganNegara lain yang berbatasan. (3)Pemerintah menetapkan nama-nama laut, selat, teluk, gugus pulau,pulau dan gosong. (4)Penetapan batas terluar, delimitasiwilayahlaut, nama-nama laut, selat teluk, gugus pulau, pulau dan gosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2)dan (3) diatas, diaturdalamperaturanperundang-undangandenganmemperhatikanketentuanhukum internasional.Pasal 7 (1) Pemerintahmenetapkanhakdankewajibandilautbebassesuaidenganhukumlaut InternasionalyangberlakusertaPerjanjian-PerjanjiandenganNegaraatauLembaga Internasional yang berwenang. (2) Pemerintahmenetapkantata-carauntukturutsertadalampemanfaatanKawasansesuai denganketentuanhukumlautinternasionalyangberlakudanPerjanjian-perjanjian Internasional dengan Negara dan atau dengan otorita Internasional yang berwenang. 50 Draft RUU XVII (revisi 14) BABV PENELITIAN, PENGEMBANGAN,DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KELAUTAN Pasal 8 (1)Pemerintah mengembangkan sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu PengetahuandanTeknologikelautandenganmengacupadaperaturanperundang-undangandanhukumlautinternasionalyangberlakusertaperjanjian-perjanjiandengan negara atau lembaga internasional yang berwenang. (2)PemerintahmengembangkanPenelitian,Pengembangan,PenerapanIlmuPengetahuan danTeknologikelautanyangmerupakandariSistemNasionaltentangPenelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)(3)Bidang-bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK kelautanmeliputi antara lain kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk meningkatkan pemahaman tentang biologi, kimiawi, fisika, geologi dan dasar laut serta tanah dibawahnya , proses dan interaksi laut dan pantai dengan hidrologi, cuaca , serta pengaruh laut dan pantai terhadap masyarakat dankomunitas di sekitarlaut-lingkungan serta pengembangan metodologi dan instrumen untuk meningkatkan pemahaman tentang laut. (4)Pemerintah menetapkan persyaratan tentang pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan oleh Lembaga Internasional atau pihak asing. (5)PelaksanaanPenelitian,Pengembangan,PenerapanIPTEKKelautandapatdilakukan dengan bekerjasama secara regional dan internasional dengan Negara lain. (6)Koordinasi pelaksanaankegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK Kelautan secaranasional,dilakukanolehLembagaPenelitianPemerintahyangdiaturlebihlanjut dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Pemerintah menyusun, mengelola, memelihara dan mengembangkan Bank Data Kelautan yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan. (2)DataKelautanmeliputidiantaranyadatatentangkarakteristiklaut,bakumutulaut, bathimetry, hydrography, oceanography, data tentang cuaca, data sumberdaya hayati dan non hayati, data tentang lempeng tanah dasar laut, data tentang gempa di laut,tsunami, data tentang pulau-pulau, data tentangpetalaut, data tentang pendudukpesisir dan data lain yang diperlukan.(3)BankDataKelautandisimpan,dikeloladandikembangkan(updated)olehLembaga penelitianpemerintah,yangberfungsisebagaiPusatInformasiNasionaltentangdata kelautan. 51 Draft RUU XVII (revisi 14) BAB VI TATA RUANG KELAUTAN Pasal 10 (1) Pemerintahmenetapkanpenataanruangkelautansebagaibagianintegraldarisistem penataan ruang nasional.(2)Penataanruangkelautanmeliputidiantaranyawilayahperikanan,pertambangan, kenavigasian,pelayarandankepelabuhanan,industrikelautan,kepariwisataankelautan, penelitian ilmiah, bangunan diatas air, daerah latihan militer,uji-coba sistem senjata militer dan kawasan lindung. (3)Penataan ruang kelautan ditujukan selain untuk pelestarian dan pengembangan berbagai kegiatan yang berskala lokal daerah dan nasional, juga untuk mengembangkan kawasan-kawasanpotensialmenjadipusat-pusatkegiatanproduksi,dandistribusi,danpelayanan yang penting berskala internasional. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tata ruang kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam UndangUndang. BABVII PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN LAUT Pasal 11 Pemerintahmengaturdanmengembangkanpemanfaatandanpendayagunaanlautdan sumber-daya yang terkandung didalamnya, sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum internasionalyangberlaku,sertaperjanjian-perjanjianinternasionaldenganNegaraatau Lembaga Internasional yang berwenang. Bagian Kesatu Perikanan Pasal 12 (1)PemerintahmengaturpengelolaanperikananbaikdiwilayahlautNegaraKesatuan Republik Indonesia dan di laut lepas maupun di darat, dengan memperhatikan kelestarian sumberdayaikandanlingkungannyasecaraoptimaldanberkelanjutanuntuksebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. (2)Pemerintahmengkoordinasikanpengelolaansumberdayaperikanandanmemfasilitasi berbagai upaya menuju terwujudnya industri perikanan terpadu yang handal, berasaskan keadilan dan pemerataan, melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan serta yang terkait dengan kegiatan perikanan. (3)Pemerintahmengkoordinasikandanmemfasilitasiberbagaiupayamenujuterwujudnya industri perikanan nasional yang terpadu dan handal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan(2)diaturdalamUndangundangdenganmemperhatikanketentuanhukum internasional. 52 Draft RUU XVII (revisi 14) Bagian Kedua Pelayaran dan Kenavigasian Pasal 13 (1)KedudukanIndonesiasebagaiNegarakepulauan,pemerintahwajibmengembangkan potensidanmeningkatkanperanpelayaran,baiknasionalmaupuninternasionaluntuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pemerintahmengatur bidangpelayaranyangmencakup aspek publik dan aspek ekonomi, dengan memperhatikan norma-norma hukum internasional.

Bagian Ketiga Pertambangan dan Energi di Laut Pasal 14 (1)Pemerintahmengembangkandanmemanfaatkanpertambangandanenergi,termasuk energi alternatif, yang bersumber dari laut, dasar laut maupun tanah di bawahnya, yang mencakup bahan tambang ekstraktif dan non ekstraktif.(2) Pengembangandanpemanfaatanenergialternatifsebagaimanayangdimaksuddalam ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem pertambangan dan energi nasional. (3)Ketentuanlebihlanjutmengenaipertambangandanenergidilauttermasukenergi alternatifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2)diaturdenganperaturan perundangan undangan.Bagian Keempat Kepariwisataan Kelautan Pasal 15 (1) Pemerintahmengkoordinasikandanmemfasilitasipengembanganpariwisatakelautan untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu kawasan pariwisata dunia. (2)Ketentuanlebihlanjutmengenaipengembanganpenyelenggaraan kepariwisataankelautan sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan (2)diatur dalam Undang Undang. Bagian Kelima Industri Kelautan Pasal 16 (1) Pemerintahmengaturpengelolaandanpengembanganindustrikelautansebagaisub sistem dari sistem industri nasional untuk mendukung sektor-sektor utama perekonomian kelautan. (2)Pemerintahmewujudkanketerpaduansektor-sektorterkaitsebagaimanadimaksudpadaayat(1) yangmencakupsaranadan prasarana, Ilmu dan teknologi, sumber daya manusia serta pendanaan. (3)KetentuanlebihlanjutmengenaipengelolaandanpengembanganindustriKelautan sebagaimanadimaksuddalamayat(1)dan(2)diaturlebihlanjutdalamUndang Undang. 53 Draft RUU XVII (revisi 14) Bagian Keenam Benda-benda berharga yangditemukandi Laut Pasal 17 (1)Pemerintahmengatur,mengawasidanmelindungibenda-bendaarkeologis,bersejarahdanbenda - benda berharga lainnya yang ditemukan di laut yang berada di wilayah laut nasionaluntuk menjadi milik negara. (2)Pemerintah mengatur pemanfaatan bendabenda arkeologis dan bersejarah serta benda-benda berharga lainnya yang ditemukan di kawasan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai benda arkeologis, bersejarah dan benda-benda berharga yangditemukandilautsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2)diaturdengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Ketentuan Hukum Internasional. BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN KELAUTAN Bagian Kesatu Konservasi sumber daya alam hayati di laut dan ekosistemnya Pasal 18 (1)Pemerintah menetapkan langkah-langkah mengenai konservasi sumberdaya alam hayati dilautdanekosistemnyasebagaisubsistemdarisistemnasionalkonservasisumber daya alam hayatiagarselalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri(2)Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh peraturan perundang-undangandenganmemperhatikanketentuan-ketentuanhukuminternasionaldan perjanjian-perjanjian internasional. Bagian Kedua Pengelolaan Lingkungan Kelautan Pasal 19 (1)Pemerintahmenetapkanpengelolaanlingkungankelautansebagaisubsistemdari sistem nasional lingkungan hidupuntuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan kelautanyangserasi,selarasdanseimbanggunamenunjangterlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. (2)Ketentuanlebihlanjutmengenaipenyelenggaraanpengelolaanlingkungankelautan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganperaturanperundangundangan denganmemperhatikantingkatkesadaranmasyarakatdanperkembanganlingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. BAB IX PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI LAUT Pasal 20 (1)PemerintahmenyelenggarakansuatuSistemPemantauandanPenanggulanganbencana alamdi lautserta rehabilitasinya sebagai sub sistem dari sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam nasional. 54 Draft RUU XVII (revisi 14) (2)Dalammelaksanakansebagaimanayangdimaksuddalamayat(1)Pemerintahdapat menggalangsuatu kerjasama regional dan atau internasional. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pemantauan dan penanggulanganbencana alam di laut serta rehabilitasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan. BAB X TATANAN HUKUM KELAUTAN Pasal 21 (1)Pemerintahmengaturpenataanhukumkelautanbaikaspekpublikmaupunaspek perdata,dalamsuatusistemunifikasidankodifikasinasionaldenganmemperhatikan hukum internasional yang berlaku danmengintegrasikanketentuan - ketentuanhukum, materi dari Konvensi-Konvensi Internasional yang telah diratifikasi. (2) Ketentuanlebihlanjutmengenaipenataan,pengembangandanpenegakanhukum sebagaimanayangdimaksuddalamayat(1)diaturdenganperaturanperundang-undangan. BAB XI SUMBERDAYA MANUSIA DAN BUDAYA KELAUTAN Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan Kelautan Pasal 22 (1)PemerintahmengusahakandanmenyelenggarakansistempendidikanKelautanyang dilaksanakan sejak usia dini untuk menjadikan masyarakat danbangsa memiliki budaya kelautandanketrampilansertakeahliandibidangkelautanyangberdayasaingyang merupakan jati diri dari masyarakat, bangsa dan negara kepulauan berciri Nusantara.(2)Penyelenggaraanpendidikankelautansebagaimanayangdimaksuddalamayat(1) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, baik melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan pelatihan. (3)Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur denganperaturan perundang-undangan.Bagian Kedua Budaya Kelautan Pasal 23 (1)Pemerintah melestarikan dan mengembangkan budaya kelautan yang diwujudkan dalam bentukfisik kelautan,sistem sosial dan sistem nilai budaya, sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional . (2) Ketentuanlebih lanjut mengenai budaya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan peraturanperundang-undangan. 55 Draft RUU XVII (revisi 14) BAB XII PEMBANGUNAN KELAUTAN Bagian Kesatu Kebijakan Kelautan Pasal 24 (1)Pemerintahmerencanakanpembangunankelautanyangmerupakansubsistemdari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan keterpaduan antar sektor. (2)PemerintahmenetapkanKebijakanKelautan(OceanPolicy)sebagaidasaruntuk menyusun Rencana Pembangunan Kelautan Jangka Menengah. Bagian Kedua Dewan Kelautan Indonesia Pasal 25 (1) Pemerintah membentuk Dewan Kelautan Indonesia yang merupakanPusat Koordinasi dariDepartemendepartemendanIntansiinstansisertapihakpihakterkaitbagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. (2)Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kelautan Indonesia menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan kebijakan kewilayahan nasional, eksplorasi, pemanfaatan dan pelestarian dan perlindungan di bidang kelautan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal-hal tersebut diatas dan hal-hal lain atas permintaan Presiden. c. Melakukankoordinasidenganlembagaterkait,baikpemerintahmaupunnon pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dibidang kelautan. d. Mengevaluasi kebijakan di bidang kelautan. e. Memberikan pemecahan masalah-masalah dalambidang kelautan. (3) Dewan Kelautan Indonesia diketuai oleh Presiden R.I. ketua harian dijabat oleh Menteri di bidang kelautan dan dibantu oleh para Menteri di bidang yang terkait, pakar kelautan dan sekretariat. (4)Pengaturansebagaimanayangdimaksudpadaayat(1),(2)dan(3)diaturlebihlanjut dengan peraturan perundang-undangan. BAB XIII OTONOMI DAERAH Pasal 26 (1) Pemerintahdaerahbersama-samadenganDewanKelautanDaerahdanmasyarakat menyusun rencana pembangunan kelautan daerah. (2) Pemerintahdaerahmenyediakandatadaninformasikelautanbagipemangku kepentingan dan masyarakat . 56 Draft RUU XVII (revisi 14) (3)Ketentuan lebih lanjut mengenaiotonomi daerahsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) diatur dalam Undang undang. BAB XIV PENEGAKANHUKUM DI LAUT Bagian Kesatu Penjaga laut Pasal 27 (1)Pemerintahmenyelenggarakanfungsifungsipenegakanhukumdilautyangmeliputi: angkutan,keselamatankapal,kenavigasian,kepabeanan,keimigrasian,kesehatan, karantina, pencemaran laut, dan tindak pidana di laut.(2)Pelaksanaanpenegakanhukumsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanoleh Penjaga laut yang merupakan otoritas nasional, memiliki kewenangan operasional penuh, terpadu dan dalam satu komando.(3)Ketentuanlebihlanjutsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2)diaturlebihlanjut dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengadilan Kelautan Pasal 28 (1) Pelanggarandanatauperselisihanatasketentuan-ketentuanhukumdisemua perundang-undangan kelautan yang berlaku diselesaikan oleh Pengadilan Kelautan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Hak dan kewenangan Pengadilan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 (1)BadanataulembagalainyangdisyaratkanolehUndang-Undanginiharusdibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. (2)Sebelumterbentuknyabadanataulembagasebagaimanadimaksuddalamayat(1), badanataulembagayangsudahadatetapberfungsisesuaidenganperaturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 30 PadasaatberlakunyaUndang-Undangini,semuaUndangundangmaupunperaturandi bidangkelautanyangsudahadadinyatakantetapberlakuselamaperaturanyangbaru berdasarkanUndang-Undanginibelumdikeluarkandansepanjangperaturanitutidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 57 Draft RUU XVII (revisi 14) BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkandi Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd DR. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal .. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA ttd DR. HAMID AWALUDIN 58 Draft RUU XVII (revisi 14) PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMORTAHUN TENTANG KELAUTAN I.UMUM Pada saat diproklamasikan laut teritorial negara Republik Indonesia lebarnya 3 (tiga) mil laut diukur dari garis air terendah.Akibatnya, antara pulau Jawa dan Sumatera yang lebarnya lebih dari 6 mil laut, terdapat laut bebas. Artinya kapal-kapal perang asing dapa bebasberlalulalangdiperairantersebut.DenganDeklarasiDjuandatahun1957,nera RepublikIndonesiamenyatakanbahwalautteritorialnyalebarnya12millautdiukurdari garis yang menghubungkan ujung-ujung terluar kepulauan indonesia. Dengan Deklarasi ini terwujud kesatuan wilayah Indonesia.Konsepnegaraekpulauanyangdijadikandasarpenetapangarisdasar, diperjuangkan pada Konverensi Hukum Laut. Pertama kali diadakan di Jenewa tahun 1958. Konverensiinigagalmenetapkanlebarlautteritorial.Koverensikeduadiadakanjugadi Jenewapadatahun1960.Konverensiinidimanksudkanuntukmenyelesaikanmasalah yangbelumterpecahkandalamkonverensipertama,khususnyamengenailebarlaut teritorial. Pada waktu itu negara-negara menetapkan lebar laut teritorial beragam antara 3 mil hingga 200 mil laut.Baru pada sidang ke-12 di Caracas, Konverensi yang ketiga yang diselenggarakan daritahun1973hinggatahun1982,KonverensiberhasilmenyepakatiKonverensi PerserikatanBangsa-bangsatentangHukumLsut(UNCLOS).DenganUndang-undang RepublikIndonesiaNomor17tahun1985,konvensitersebutdisahakanolehPresiden Republik Indonesia.DenganmengesahkanUNCLOS,makawilayahperairanIndonesiayangmeliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalam menjadi 3,1 juta km2. Sedangkan luasZonaEkonomiEkslusifIndonesia(ZEEI)adalah2,7km2.potensisumberdayaalam hayatidannon-hayatiyangterkandungbaikdalamwilayahperairanIndonesiamaupun ZEEI sangat besar.Kelautan meliputi berbagai sektor seperti: perhubungan laut, perikanan, sumberdaya manusia,penelitiandanpengembangan,danlain-lain.Memenuhiberbagaituntutan kebutuhan,berbagaiundang-undangyangmengaturkelautanseperti:perikanan, pelayaran, telah diberlakukan. Namun kelautan belum pernah diatur secara terpadu.Undang-undangtentangKelautaninidiharapkandapatmemadukanpengelolaan lautmelaluiperencanaanpembangunankelautanyangmerupakanbagiandari perencanaanpembangunannasionaldanpenegakanhukumolehsatubadan. Perencanaanpembangunankelautandidasarkanpadasasaranseberapabesarperan kelautandalampendapatannasional.Kemudiansasarantersebutdijabarkankedalam sasaran-sasaran sektor kelautan.Berbagai instansi seperti: TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Bea dan Cukai, Kesehatan, dan lain-lain, menangani penegakan hukum di laut. Telah lebih dari 59 Draft RUU XVII (revisi 14) 30 tahun penegakan hukum di laut dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).Namunternyatabahwapenangananolehbadankoordinasitersebuttidak efektif. Oleh karenanya penegakan hukum di laut dilaksanakan oleh badang tunggal yang disebutPenjagaLautyangmelaksanakanseluruhaspekpenegakanhukumdilaut. Berbagaipelanggarandanperselisihanatasketentua-ketentuahukumdilautperlu diselesaikanolehPengadilanKelautanyangberadadalamlingkunganPeradilanUmum. Dilihatdaristrukturnyaseharusnyaundang-undangkelautanmerupakanundang-undang pokok. Namun karena sesuai undang-undangn Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bentuk undang-undang pokok tidak ada lagi, maka meskipun tidak dinyatakan sebagai undang-undang pokok. Namun Undang-undang Kelautan merupakan rujukan bagi undang-undang yang mengatur sektor-sektor laut tertentu.Berbagaihaltelahdiatursecaranasionalseperti:SistemPendidikanNasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Nasional Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengaturnya di bidang kelautan yaitu: Sistem Pendidikan Kelautan, Sistem Perencanaan Pembangunan Kelautan, Sistem Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan, dan lain-lain, perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.Undang-undangKelautaninimeliputipengaturandanpengelolaankelautan Indonesia yaitu tentang:a.KedaulatandanHakBerdaulatNegaradilautdalamYurisdiksiNasionaldan Keikutsertaan dalam Pemanfaatan di Laut Bebas dan Kawasan.b.Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan.c.Tata Ruang Kelautan.d.Pemanfaatan dan Pendayagunaan Laut.e.Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Laut.f.Perlindungan dan Penanggulangan Bencana Alam di Laut.g.Tatanan Hukum Kelautan.h.Sumberdaya Manusia dan Budaya Kelautan.i.Pembangunan Kelautan.j.Otonomi Daerah.k.Penegakan Hukum Laut. II.Pasal demi pasal Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Pengaturandan pengelolaan kelautan Indonesiaadalah pengaturan dan pengelolaan mengenailautdimanaNegaramemilikihakdankewenangansepenuhnyauntuk melakukanpengaturanataswilayahlautyangberadadibawahkedaulatannegara 60 Draft RUU XVII (revisi 14) yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial Indonesia, ditambah denganwilayah laut yang berada dibawah hak berdaulat dan yurisdiksi yaitu wilayah laut dimana negara mempunyai kewenangan yang terbatas antara lain di bidang bea cukai,imigrasi,fiskal,dankesehatankelautan,yangmeliputiZonaTambahan,Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Pasal 3 Yang dimaksud dengan Asas tanggung jawab negara adalah sebagaimana tercantum dalamUUD1945,yaituPasal33ayat(2)menyatakanbahwabumidanairdan kekayaanalamyangterkandungdidalamnyadikuasaiolehnegaradandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai ini bukan dimiliki tetapi mengelolasekaligussebagaibentuktanggungjawabnegara.Ada4unsurdalam sebuahnegara,yaituPemerintahan,Rakyat,Wilayah,danHubunganInternasional. Dalam hal asas tanggung jawab negara terhadap persoalan kelautan menunjuk pada pemerintahankarenanegarasebagaikonsepabstrak,sehinggatanggungjawabnya dilaksanakanolehpemerintah.Pemerintahyangmempunyaikewenanganuntuk mengelola laut sebagai bagian dari bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Asas tanggung jawab negara juga menunjuk pada hasil-hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972 di Stockholm, yang salah satu hasilnya adalah Deklarasi Stockholm yang terdiri dari 27 Prinsip, yang salah satunya adalah Prinsip 21 yang berbunyi State have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant totheirownenvironmentalanddevelopmentalpoliciesandtheresponsibilitytoensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. Prinsip 21 Deklarasi StockholminidijadikanPrinsip2DeklarasiRio1992yangmenunjukkanpentingnya ketentuantersebut,meskipunprinsiptersebutberdimensiinternasional,tetapi penerapannya dapat bersifat nasional bahwa suatu negara mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam nasionalnya sekaligus melestarikannya. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, asas tanggung jawab negaraadalahnegaramenjaminbahwapemanfaatansumberdayaalamakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi mada depan. Di lain pihak, negara mencegah dilakukannyakegiatanpemanfaatansumberdayaalamdalamwilayahyurisdiksinya yangmenimbulkankerugianterhadapwilayahyurisdiksiwilayahnegaralainserta melindunginegaraterhadapdampakkegiatandiluarwilayahnegara.Pelaksanaan tanggungjawabnegaraolehpemeintahdanrakyatmerupakanunsurterpenting berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan. AsaspembangunanberkelanjutanmulaibanyakdibahasbermuladariLaporan KomisiDuniatentangLingkungandanPembangunan(theWorldCommissionon Environment and Development) tahun 1987 atau Laporan ini dikenal dengan Laporan Brundtland (Brundtland Report, Brundtland adalah mantan Perdana Menteri Nowegia) 61 Draft RUU XVII (revisi 14) yangberjudulOurCommonFuture(MasaDepanKitaBersama)yangkemudian menjadi bacaan wajib bagi semua semua pihak yang peduli terhadap lingkungan hidup global.DalamLaporantersebutberintikankeharusansetiapnegaramenerapkan konseppembangunanberkelanjutan(sustainabledevelopment),yangmenyatakan bahwaSustainableDevelopmentmeansdevelopmentthatmeetstheneedsofthe present generations without compromising the ability of future generations to meet their ownneeds.Maksudnyaadalahbahwapembangunanberkelanjutanmenjamin kebutuhangenerasisekarangtanpamengorbankankebutuhangenerasimendatang, yaitu sumber daya alam yang ada sekarang ini dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan mendatang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang saja, tetapi jauh ke dapan untuk anak cucu generasi yang akan datang, sehingga penggunaan dan pemanfaatansumberdayakelautanharusmenerapkanasaspembangunan berkelanjutan. Sebenarnya istilah sustainable development sudah ada sebelum tahun 1987, yaitu yang terdapat dalam prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm tahun 1972 dan rekomendasinya. KonferensiStockholmtahun1972dilanjutkandenganKonferensiPBBtentang PembangunandanLingkungantahun1992diRiodeJaneiroyangmenghasilkan berbagaidokumenpentingdibidanglingkungandanpembangunanyangkemudian dijadikanstandardinternasionaluntukmengintegrasikanpembangunandengan lingkungan terutama oleh negara-negara maju. Salah satu hasil dari KTT Bumi 1992 itu adalahDeklarasiRioyangmerupakanbentukpenyempurnaandariDeklarasiStockholm.KTT Bumi 1992 ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap tumbuhnya kesadaranmasyarakatinternasional(negara)untukpeduliterhadapperlindungan lingkunganglobal,termasukkesadaranlingkungandiIndonesia,yaituhampirsemua aspeksekarangharusmenerapkankonseppembangunanberkelanjutanagar lingkungan hidup Indonesia tidak terancam rusak. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 banyak mengadopsi ketentuan internasional tersebut, misalnya Pasal 1 angka 3 bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar danterencayangmemadukanlingkunganhiduptermasuksumberdayakedalam prosespembangunanuntukmenjaminkemampuan,kesejahteraan,danmutuhidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, undang-undang kelautan ini mengharuskan semua kegiatan di bidang kelautanmenerapkankonseppembangunanberkelanjutanagarkekayaanalamyang terkandungdilautkitaitubukanuntukdinikmatiolehgenerasisekarangtetapijuga untuk generasi mendatang, sehingga pemanfaatan, eksplorasi, eksploitasi sumber daya laut tidak boleh dihabiskan tetapi dilestarikan. Bahkan asas pembangunan berkelanjutan sudah diadopsi dalam UUD 1945, yaitu Pasal 33 ayat (3) bahwa perekonomian nasional diselenggarakanberdasaratasdemokrasiekonomidenganprinsipkebersamaan, efisiensiberkeadilan,berkelanjutan,berwawasanlingkungan,kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang 62 Draft RUU XVII (revisi 14) danterhadapsesamanyadalamsatugenerasi.Untukterlaksananyakewajibandan tanggungjawabtersebut,makakemampuanlingkunganhidupharusdilestarikan. Terlestarikannyakemampuanlingkunganhidupmenjaditumpuanterlenjutkan pembangunan.Pelaksanaanpembangunanberkelanjutanmenunjukkanadanya tanggung jawab negara. Asas keterpaduan menunjukkan adanya pengintegrasian dan kesinergisan kebijakan danpelaksanaanberbagaisektorpemerintahanpadasemuatingkatpusat, pemerintahan daerah, juga termasuk keterpaduan antara kegiatan ekosistem darat dan ekosistemlaut.Asasketerpaduaniniberartimenghilangkankepentingan/arogansi sektor,tetapimembanguntanggungjawabbersamadalammengelolasumberdaya kelautan bagi kepentingan bangsa dan negara. Asaskehati-hatianmerupakanasasyangsudahdiakuidanditerapkansecara internasionalterutamadinegara-negaramajudenganmenggunakanmetodedan teknologi maju. Prinsip ini diambil dari Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 yang berbunyi : In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied byStatesaccodingtotheircapabilities,yaitubahwauntukmelindungilingkungan hidup,pendekatankehati-hatianharusditerapkanolehnegarasesuaidengan kemampuanya.Prinsipkehati-hatiansudahdikembangkandanditerapkandalam KonvensiPBBtentangKeanekaragamanhayatitahun1992.Asasinidilaksanakan dalamprosesAMDALsebagaimanasudahditerapkandiIndonesia,meskipun tampaknya belum dilakukan secara sempurna, misalnya kasus penggalian pasir laut di Riau ternyata mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, dan contoh lain, Amdal proyek reklamasi pantai utara Jawa. Kalau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa bagi ekosistem darat dan laut. Oleh karena itu,pembangunandibidangkelautan,misalnyahotel-hotelsebagaisaranadan prasarana wisata bahari atau eksplorasi dan eksploitasi mutlak harus menerapkan asas kehati-hatianagarsumberdayakelautantidakrusak/tercemar.Demikiandalamsoal investasi di bidang kelautan. Asas kemandirianharus memberdayakan kemampuan yang ada dan berusaha keras untuktidakbergantungpadabantuannegaralain,sebabmenerimabantuannegara atau pihak lain akan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia harus terus-menerus dilakukan. Jangan sampai kekayaanlautyangmelimpahitudinikmatiolehpihakasing.Kemandiriaanharus mengembangkancapacity-buildingdantekadyangkuatdaripemerintahdansemua pihak agar sumber daya laut memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan bangsa. Asas pengelolaan berbasis ekosistem dan ekologis bahwa suatu kegiatan oleh satu sektoratau oleh masyarakat akan menimbulkan dampak bagi kegiatan lain, misalnya kegiatanyangdilakukandidarattanpaperhitungandenganbaikakanmenimbulkan dampaknegatifbagikualitasdilaut.Asasinitidakbedadenganasasketerpaduan. Penebanganhutansecarasembarangandipastikanakanmengakibatkanbanjiratau 63 Draft RUU XVII (revisi 14) rusakekosistemlain,yaituekosistemlaut.Demikianjugasuatukegiatanharusmemperhatikan pertimbangan ekologis karena saling terkait. Asas kepentingan nasional sebagai pengganti asas cabotage karena asas Cabotage dikenal dalam pelayaran yang merupakan asas dibidang pelayaran yang sekarang ini ditangai oleh Direktoral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Apabila asas ini akandicakupdalamundang-undangini,makaperludipertimbangkanpulauntuk mencakup asas-asas sektoral lainnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah Cabotage, diusulkansupayadigunakanistilahprioritaskepentingannasionalmelakukan pembangunandibidangkelautanini.Selamamemangmasihmampu,kepentingan nasional harus diprioritaskan. Asas berkeadilan ini berhubungan erat dengan asas peran serta masyarakat, di mana masyarakatharusmenikmatisumberdayakelautan.Artinyakeadilanharus dilaksanakan,jangansampaimerekayangmemilikimodalyangmampumenguasai sumberdayakelautan,sementaramasyarakatyangtinggaldisekitarlauttidak mendapatkannya.Dilainpihak,masyarakatjugaharusbekerjakerasuntukterlibat dalammembangunsumberdayalauttersebut,sehinggaterjadikeseimbanganyang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pasal 4 Butir 1 Cukup jelas Butir 2Cukup jelas Butir 3 Cukup jelas Butir 4Yangdimaksuddenganmengembangkanbudayadanataupengetahuankelautanadalahmerubahparadigmapembangunanberorientasidarat (landbasedoriented)kepembangunanberorientasikelautan(marinebased oriented). Butir 5 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Undang undang yang dimaksud adalahUndang undang no: 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pasal 5 Ayat (2) UndangundangyangdimaksudadalahUndangundangno:5tahun1983 tentangZonaEkonomiEksklusifdanUndangundangno:1tahun1973 tentangLandasKontinen.Zonatambahanmeliputikepabeanan,keimigrasian, perpajakan dan sanitasi. Undang undangno: 1 tahun 1973yang didasarkan padaKonvensiHukumLautPBByangpertamaperludisesuaikandengan 64 Draft RUU XVII (revisi 14) Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Zona tambahan belum diatur dengan peraturan perundang undangan. Pasal 5 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelasPasal 6Ayat (2) Batasdengannegara tetangga belum seluruhnya dituangkan dalam peraturan perundang undangan. Pasal 6Ayat (3)Cukup jelas Pasal 6Ayat (4)Cukup jelas. Pasal 7Ayat (1)WalaupunIndonesiatidakmempunyaikedaulatanatauhakberdaulatdilaut lepasdandiInternationalSeaBedArea,namunIndonesiamempunyai kepentingan-kepentinganataskawasanlaut/samuderatersebut,terutama untukikutmemanfaatkankekayaanalamnya(perikanan,energi,danmineral) danruangnya(pelayaran)sertalingkungannyakarenasangateratkaitannya denganpengelolaandankonservasikekayaanalamdiIndonesiadiZEE, Landas Kontinen dan Perairan-perairan yang berada di bawah kedaulatandan hak-hakberdaulatnya.Dasarlautsamuderadiluarlandaskontinensuatu negaradikelolaolehInternationalSeaBedAuthority(ISBA)diJamaika. Kewenangannyamencakupmemberiijinexplorasidaneksploitasikekayaan alam di dasar lautdan tanah di bawahnya, baik mineral maupun bodyversity yang ada di dasar laut. Pasal 7 Ayat (2) Cukup jelas. Pasal8 Ayat (1)Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautanmeliputi eksplorasi lingkungan laut, danpenyelenggaraanpenelitiandasardanpenelitianterapanuntuk meningkatkan pemahaman tentang biologi, kimiawi, fisika dan geologi laut dan pantai,prosesdaninteraksilautdanpantaidenganhidrologi,cuaca,serta pengaruh laut dan pantai terhadap masyarakatdan komunitas di lingkungan- 65 Draft RUU XVII (revisi 14) lingkungan serta pengembangan metodologi dan instrumen untuk meningkatkan pemahaman tentang laut. Pasal 8 Ayat (2) Cukup jelas. Pasal8 Ayat (3)Cukup jelas Pasal 8 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (5) Cukup jelas Pasal8 Ayat (6) Undang-Undangyang dimaksud adalah Undang-Undang No. 18 Tahun2002 tentangSistemnasionalpenelitian,pengembangandanpenerapanilmudan teknologi.Pasal9 Ayat (1) Bank Data Kelautan dikelola oleh Badan Riset Kelautan. Pasal9 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (4) Undang undang yang dimaksudadalah Undang undang no: 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang 66 Draft RUU XVII (revisi 14) Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Yangdimaksuddenganberbagaiupayaadalahbaikyang dilakukanolehpemerintah,pemerintahdaerahmaupunparapelakuusaha dalam bidang keuangan / pendanaan, sarana prasarana pengembangan SDM, pemasaran, dan lainnya. Pasal 12 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (4) Undang undangyangdimaksud adalah Undang undang no: 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 13 Ayat (1) Untukmewujudkanarmadapelayarannasionalpemerintahwajibmenegakkanasas kabotagesecarakonsekuen,memberikaninsentiffiskal,mengembangkansistem pendanaanjangkapanjang,mengoptimalkansistemdanmanajemenpelabuhan, memberikan prioritas tinggi untuk pengembangan industri galangan kapal, memperjuangkan terms of trade di bidang angkutan ekspor impor yang memberikan peluang yang adil bagi pelayarannasional,membangunsekolah-sekolahpelautyangungguldanberdayasaing (central of excelencies), dan memberdayakan pelayaran rakyat. Pelayaran sebagai salah satu moda transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan denganmengutamakandanmelindungipelayarannasional,dalamrangka menunjang , menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional,memantapkanperwujudanwawasannusantarasertamemperkokoh ketahanannasional.Terkaitdenganpelayaran,Pemerintahjugamelakukanpengaturanuntukmengembangkansistemnavigasidankepelabuhanan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan Sistem Transportasi Nasional (STN) dengan memperhatikankelaziman praktekdan ketentuan hukum internasional yang berlaku Selainitu,didalampelaksanaannyadilapangan,Pemerintahmempunyai kewajibanuntukmenetapkanperaturanperundangannasionalberkenaan 67 Draft RUU XVII (revisi 14) dengan hak lintas-damai bagi kapal asing di laut territorial dan laut kepulauan (archipelagicwaters),haklintas-transitbagikapalasingdiSelatyang digunakan untuk pelayaran / navigasi internasional, skema pemisah lalu-lintas kapal,keselamatanpelayaran,navigasidanpencegahanpencemaranlaut, sesuaidenganperaturanperundang-undangandanhukumlautinternasional dan hukum internasional lainnya yang berlaku. Pasal 13 Ayat (2) Di bidang pelayaran, pada umumnya negara mempunyai fungsi-fungsi : sebagai NegaraPelabuhan(portstate),sebagainegarapantai(coastalstate)dan sebagai Negara bendera (flag state).Ketiga fungsi tersebut mengendung aspek publik, aspek keperdataan dan aspek ekonomi.Oleh karena itu dalam mengatur bidangpelayaran,ketigaaspektersebutperlumendapatkanpengaturannya yangmerujukkepadaUndang-undnagini.Karenabidangpelayaranaspek-aspekhukuminternasionalnyacukupdominan,makapengaturanbidang pelayaranharusmemperhatikannorma-normahukuminternasional sebagaimana tercantum dalam konvensi-konvensi internasional dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktek pelayaran. Yangdimaksudaspekpublikantaralain:peraturan-peraturanyangberkaitan dnegan perjanjian pengangkutan di laut dengan segala jenisnya, asuransi laut, hak jaminan atas kapal dan klaim-klaim maritim.Yang dimaksud dengan aspek ekonomiyaituperaturan-peraturanyangditujukanmelindungidan mengembangkan armada niaga nasional termasuk pelayaran rakyat, antara lain peraturan-peraturanyangberkaitandenanazascabotage,pangsamuatan (fairshare),pengutamaanmuatan(cargopreference),subsidipemerintahbaik aspekteknismaupunaspekoperasional.Pengaturandibidangpelayaran tersebut di atas merupakan sub sistem dari sistem transportasi nasional yang ditata secara dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan. Dalam melaksanakan pengembangan sistem pelayaran seperti yang dimaksud padaayat(1),pemerintahmenetapkanberbagaikebijakandanperaturan dibidangperdagangan,keuangantermasukperpajakan,perhubungan, perindustrian,energidansumberdayamineralsertapendidikandanlatihan yang pokok-pokok pengaturannya ditetapkan dalam satu Undang-undang. Undang undang yang dimaksud adalah Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Pasal 14Ayat (1) Sedimen-sedimendibawahlautdankondisigeografikelautanmengandung potensiyangbesaruntukdapatdikembangkansebagaienergialternatifnon konvensionaldantermasuksumberdayakelautannonhayatiyangdapat diperbaharui yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Jenis energi kelautan yang berpeluang dikembangkan adalah: 68 Draft RUU XVII (revisi 14) energigelombang,energipasangsurutdanarus,energiangin,energikonversi perbedaan suhu dan perbedaan salinitas. Didalammelakukanpengembangan dan pemanfaatan,pemerintah wajibmemperhatikanperaturanperundangandanketentuanhukumlaut internasionaldanatauperjanjian-perjanjianinternasionaldenganNegaraatau lembaga internasional yang berlaku. Pasal 14 Ayat (2) Undang undang dimaksud adalah Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Pasal 14 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1)Penyelenggaraankepariwisataankelautandilaksanakan oleh pemerintahguna menunjangpenerimaankeuangan,devisanegara,memperkenalkandan meningkatkankebudayaannasionaldiduniainternasionalsertamembantu menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintahmengembangkankepariwisataankelautansebagaisubsistemdari sistem kepariwisataan nasional dengan memanfaatkan dan mengelola kekayaan dankeindahanlautyangdiminatiolehwisatawandalamdanluarnegeriserta memiliki nilai ekonomi yang tinggi berdasarkan tata ruang wilayah dilaksanakan denganasaskelestarian,berkelanjutan,keterpeliharaan,memperhatikanaspek ekologis kawasan dan melibatkan peran serta masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat pesisir sebagai pemangku kepentingan. UntukmewujudkanIndonesiasebagaisalahsatutujuanwisatadunia,antaralain pemerintah mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya, antara lain: 1. Memberikankemudahankapal-kapal/perahupariwisatakedandarilautIndonesia (cruising approval for Indonesian territory) sehingga tercipta laut Indonesia terbuka bagi wisatawan. 2. Memudahkanpengurusankepabeanan,imigrasi,kepelabuhanan,dankarantinapada pelabuhan umum / khusus; 3.Membangunkerjasamaantardaerahdalammengembangkanrangkaiankegiatandan rangkaian kawasan tujuan wisata. 4.Mengembangkan armada kapal-kapal pariwisata yang berbasis di Indonesia.5.Mendorong pengembangan usaha kepariwisataandidalamdandiluar negeri di bidang produksi, pemasaran, keuangan, sarana prasarana, SDM dan lainnya. Sarana dan prasarana dari penyelenggaraankepariwisataankelautan dimaksud padaayat(1)diatas,meliputidiantaranyakapal-kapal,pesawatterbangwisata, pelabuhan-pelabuhan,bandarakhusus,perhotelan,agenperjalanan,jaringan 69 Draft RUU XVII (revisi 14) danmediapemasaran,modadansistemtransportasi,sumberdayamanusia pelaksanayangterlatihdanhandal,keimigrasian,kesehatan,tempat-tempat termasukpulau-pulaudanlautobjekwisatadankondisiusahayangkondusif, khususnya aspek kenyamanan, keamanan danpolitis. Pasal 15Ayat ( 2)Undang undang dimaksud adalah Undang undang no:5 tahun 1984 tentang Kepariwisataan. Pasal 16 Ayat (1) Pengaturanpengelolaandanpengembanganindustrikelautanyangdilakukan oleh Pemerintah adalah bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional yang lebihberorientasikepadadanberwawasankelautansesuaidengankondisi geographisNKRI,gunadapatmelaksanakanpemberdayaandanpemanfaatan kelautandansumberdayaalamyangterkandungdidalamnyadenganteknologi kelautan yang diperlukan dan tepat guna, termasuk pemanfaatan laut bebas dikawasansesuaidenganperaturanperundangandanhukumlautinternasional yang berlaku. Industri kelautan antara lain meliputi: industri bangunan lepas pantai, perbaikan bangunan lepas pantai, industri kapal /perahu, industri motor pembakaran dalam untuk kapal, industri peralatan dan perlengkapan kapal, industri perbaikan kapal, industri pemotongan kapal, rancang bangun dan perekayasaan industri kelautan, industripengalenganikandanbiotalautlainnya,industri pengaraman/pengeringanikandanbiotaperairanlainnya,industripengasapan ikandanbiotaperairanlainnya,industripembekuanikandanbiotaperairan lainnya, industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya. Pasal 16 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (3) Undang undangdimaksudadalah Undang undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 17 70 Draft RUU XVII (revisi 14) Ayat (2) Pemerintahmengatur,mengawasidanmelindungibenda-bendahistoris, arkeologis dan benda berharga lainnya termasuk kapal karam dan isi didalamnya yangterdapatdilautwilayah/yurisdiksinasionaldandiluarwilayahlaut/ yurisdiksinasional,sesuaidenganperaturanperundangandanhukumlaut internasional yang berlaku. Usulan Dari Team Internasional Aset (Ina) : (1) Semenjak proklamasi 17 Agustus 1945, semua benda arkeologis, bersejarah dan benda benda berharga lainnya termasuk kapal karam yang berada di wilayahlautyangberadadibawahkedaulatanpenuhNegaraKesatuan RepublikIndonesia adalah milik bangsa Indonesia dan dikuasai oleh negara.Olehkarenanya,pemerintahmempunyaikewajibanuntukmengawasi, melindungi dan mengamankan semua benda benda arkeologis, bersejarah serta benda benda berharga lain di wilayah laut tersebut untuk digunakan sebagaijaminannasionalsebagaijaminankesejahteraanrakyatdantidak boleh diperjualbelikan). (2) AdalahtugaspemerintahdanseluruhrakyatIndonesiauntukmengambil kembaliseluruhdanberbagaibentukbendabendaarkeologis,bersejarah sertabendabendaberhargayangtelahberadadiluarnegerimaupun penguasaan perorangan atau institusi atau pemerintah asing dengan segala daya dan upaya. (3) Temuanbendabendaarkeologisdanbersejarahsertabendabenda berhargalainyangtelahberadapadaperorangandimasukanprogramaset sesuaidengannilaibendatersebut.Yangmerupakanbagiandarijaminan kesejahteraan rakyat atau dibeli oleh pemerintah. (4) Sebagai Jaminan kesejahteraan rakyat, harus diinventarisir dan dipublikasikan dalamkataloghartabangsarakyatIndonesiasecaraInternasional. Pemanfaatannyamelaluiproseskeuangansebagaijaminankesehatan, pendidikan,kebutuhanbahanpokokrakyatdaninfrastrukturdasar(energi, penerangan, komunikasi, transportasi) di pedesaan seluruh Indonesia. (5) Pengaturandanrealisasisebagaijaminankesejahteraanrakyatdiaturoleh Pemerintah dan pertanggungan jawabnya harus jelas. (6) Pelanggaranatasketentuaninisertapemilikanyangtidaksahmerupakan tindakpidanamelawanamanatpembukaanUUD45danpengkianatan terhadap seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. (7) Ketentuanlebihlanjutsebagaimanadimaksudpadaayat(1)s/d(7)diatas, diatur dengan peraturan perundangan dan memperhatikan perjanjian hukum-hukum terkait sepanjang untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar budaya. 71 Draft RUU XVII (revisi 14) Benda cagar budaya adalah : a.benda buatan manusia, beergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian bagiannya atau sisa sisanyaaa yang betrumur sekurang kurangnya 50 ( lima puluh ) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang kurangnya 50 ( lima puluh _ tahun serta dianggarap mempunyai nila penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. b.bendaalamyangdianggapmempunyainilaipentingbagisejarah,ilmu pengetahuan dana kebudayaan. United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 : Semuabendabendapurbakaladanyangmempunyasinilaisejarahyang ditemukan di kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak hak yangdidahulukan dari negara asal atau negara asal kebudayaan atau negara asal kesejarahan dan asal kepurbakalaan. Pasal 18 Ayat (1) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukanmelaui tiga kegiatan: a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. b.Pengawetankeanekaragamanjenistumbuhandansatwabeserta ekosistemnya. c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undangundang dimaksud adalah Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pasal 18 Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Dalamrangkapenyusunankebijakannasionalpengelolaanlingkunganhidup kelautan wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi dan kebutuhansertanilainilaiyangtumbuhdanberkembangdimasyarakat, misalnyaperhatianterhadapmasyarakatadatyanghidupdankehidupannya berfungsi pada sumber daya alam yang terdapat disekitarnya. Undangundang dimaksud adalah Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 19 Ayat (2) 72 Draft RUU XVII (revisi 14) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Belajar dari peristiwa peristiwa bencana alam di laut yang terjadi baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat dipredikasi yang sifatnya sangat masif , luar biasadanberdampaksangatdestruktif,diantaranyatsunami,makapemerintah wajib untuk memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang pemantauan, penanggulangan dan rehabilitasinyaserta sistem prosedur pelaksanaannya yang efisian dan efektif. Sistem tersebut antara laindengan cara menyediakan saranadan prasaranayang diperlukan termasuk peralatan, perlengkapan yang berteknologi tepat guna danhasiluji-coba,membuatpetunjukteknisdalamkeadaandarurat(ContingencyPlan),sistemperingatandini,penyediaansumberdayamanusia yang ahli, terlatih, sistem pengamanan lingkungan dan pengaturan logistik. Termasuk klasifikasi bencana alamdilaut , diantaranya yang utama adalah bencana Tsunami , Badai Alamyang sangat destruktifdan malapetaka laut yang sifatnya dahsat (massive/catastrophic/ imminentdanger) sesuaidengan peraturan perundangan dan hukum laut internasionalyang berlaku dalam sistempendidikandanlatihanyangmeliputiaspekteknisdannonteknisserta penyediaan dana keuangan yang memadai. Ilmu yang dipelajaridalam Sistem pendidikan, pelatihan yang diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang handal, terampil dan ahli dibidang ilmu kelautan antara lain meliputi : oceanologi, vulcanologi, geologi, biologi kelautan, hydrography,meteorologi,prosedurdanmekanismepemantauan,penanggulangan bencana alam di laut. Pasal20 Ayat (2) PemerintahmelakukankerjasamadenganNegaralain,LembagaInternasionalyangtelahmempunyaiteknologi,pengalaman,peralatan,perlengkapanyangdiperlukan dan memanfaatkan bantuan teknik dan pendanaan dari lembaga internasional yang berwenang. Pasal 20 Ayat (3)Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) HukumkelautanmempunyaiaspekPerdatadanPidanayangselamainimasih tertinggaldankurangmendapatperhatian,sehinggatidakdapatmemenuhi kebutuhanmasyarakat.Demikianjugahukum-hukumpositifdibidangkelautan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, perlu diperbaharui. MelaluiUndang-undangtentangKelautaninidiharapkanhukumdiatasdapat ditata, diperbaharui dan dikembangkan di kedua aspek. Hal-hal tersebut tentunya dengan memperhatikanketentuanhukuminternasional dibidangkelautan. 73 Draft RUU XVII (revisi 14) Pasal 21 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) SesuaidengangeographisIndonesiasebagaiNegaraKepulauanterbesardi dunia, maka pendidikan, pelatihan tentang kelautan dan aspek budaya kelautan perlu diusahakan dan diselenggarakanoleh pemerintah .Pasal 22 Ayat (2) Undang Undang yang dimaksud adalah Undang undangNo.20 tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasionalmelaluiPendidikandanPelatihan.Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapatdiwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Yang dimaksud jalurpendidikan terdiriatas pendidikan formal, non formal dan informal.Jenjangpendidikanformalterdiriataspendidikandasar,pendidikan menengahdan pendidikan tinggi. Jenispendidikanmencakuppendidikanumum,kejuruan,akademik,profesi, vokasi , keagamaan dan khusus. Pasal 22 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) IndonesiasebagaiNegarakepulauanselayaknyamenjadirujukanutama pembangunan karakter dan budaya bangsa. Kebudayaanpadahakekeatnyaadalahsegalkakemampuanmanusiadalam melahirkankonsep,ide,gagasan dan perilaku yang menghasilkansejumlahsystemnilai(intangible)danbenda(tangible)yang dijadikansebagaiacuandalammenatakehidupanbermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Dengandemikiankebudayaanyangterdiriatas4wujudyaitu:kebudayaan fisik, system social, system budaya dan nilai budaya perlu dikembangkan.Budayabaharifisikumpamanyameliputi:kapal/perahusertaperalatan penangkapikan.Nilaibudayabahariadalahmentalitasyangmenentukan perilaku, cara berfikir yang mencerminkan jiwa bahari. Pasal 23 Ayat (2) Cukup jelas 74 Draft RUU XVII (revisi 14) Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (2) Kebijakankelautan(oceanpolicy)adalahkebijakannasionalyangmerupakan pokok-pokokkebijakanperencanaandanpembangunankelautanyang menjabarkanketentuan-ketentuanyangterdapatdalamUndang-undangtentang Kelautanyangselanjutnyadijadikandasarbagipenyusunanberbagaiprogram operasional di bidang kelautan. Adapun rencana pembangunan kelautan jangka menengah dilakukan tiap lima tahun. Pasal 25 Ayat (1)Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Daerah dapat membentuk Dewan Kelautan Daerah dengan anggota antara lain pemangku kepentingan dan masyarakat kelautan di daerah tersebut. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Berbagailapisandanlingkunganmasyarakatyangberkepentingandengan kelautansepertimasyarakatnelayan,pelaut,pengusahadibidangberbagai industrikelautanperludidengardandiikutsertakandalampenyusunan, perencanaan,penyelenggaraandanpengawasanpembangunankelautandi daerah tersebut . Pasal 26 Ayat (2) BankDataKelautanDaerahdiatur,dikembangkandandipeliharaoleh PemerintahDaerahgunadapatdimanfaatkanolehmasyarakatdidaerah termasukuntukkepentingankegiatanpemberdayaandanpemanfaatan sumberdaya alam laut diwilayahnya.Pasal 26 Ayat (3) Undang-undangyangdimaksudadalahUndang-undangRepublikIndonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangmemberikankepadabeberapaInstansiPemerintahdan aparat keamanan sebuahkewenangandi wilayah laut, misalkankepabeanan, keimigrasian,transportasilautkhususnyaaspekkeselamatankapaldan navigasi,kepolisian(Constabulary rights), penegakan hukum dlsb , dandidalam 75 Draft RUU XVII (revisi 14) prakteknya, hal tersebut menjadikan kewenangan yang tumpang tindih, satu dan lain hal karena karena tidak adanya sinergi diantara instansi instansi, sehingga kerap kali menimbulkan kesan atau kondisi tidak atau kurangadanya kepastian hukum. Guna mengatasi hal ini, salah satu upaya adalahdikeluarkannya Undang-UndangtentangKelautaniniyangmencobauntukmemberikanrujukanhukum yangmensinkronkandanadanyaketerpaduansecaranasionaldalam penanganannya serta pengawasannya , maka perlu dibentuk suatu wadahyang bersifatnasionalyangmempunyaikewenanganlintasintansidanpengawasan dalamsemuakegiatan-kegiatandilautsecaraintegraldalamwadahbernama Coast Guard. Pasal 27 Ayat (2) Pelaksanaanpenegakanhukumdilautdilakukansecarafungsionaldan profesional,secara terpadu,terkoordinasikan denganbaik dan terarahsehinggatidakmenyebabkanterjadinyaketidak pastian hukum dan hal-hal yang sifatnya tumpang tindih.Inspeksi, investigasidan penahanan kapal asing yang memasuki wilayahlautnasionalataudidugamelakukanpelanggaran,dilakukansesuai denganketentuanhukumperaturanperundangandanhukumlautinternasional yang berlaku. Pasal 27 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Sesuaidengankebutuhandalammelaksanakandanmemberiputusanatas permasalahan kelautan yang timbul baik bersifat perdata, publik maupun pidana, perlu dibentuk suatu Pengadilan Kelautan dalam sistem peradilan nasional. Pasal 28 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Sebelum terbentuknya Lembaga / Otoritas yag dimaksud pada ayat (1) diatas , instansi Pemerintah yang telah ada danberwenangtetap melaksanakan fungsi dan tugas pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebelum terbentuknya badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan atau lembaga yang sudah ada tetap berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Sanksi perdata dan sanksi pidana dari setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum laut internasional dan hukum internasionallainnyayangberlakutermasuksanksisebagaimanadiaturdalam Konvensi internasional tentang tanggung jawab perdata pemilik kapal, dan sanksi dalam pencemaran laut. 76 Draft RUU XVII (revisi 14) Pemerintahdalammelaksanakanketentuan/regimehukumsebagaimanadiatur dalam Undang-Undang ini, sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum laut internasional dan hukum internasional lainnya yang berlaku. YurisdiksiPengadilanKelautanyangmenanganikasus-kasuspelanggaran terhadapUUKelautanini,diatursesuaidenganperaturanperundangandan hukuminternasiona;yangberlakukhususnyaketentuanyangmengaturtentang pilihanhukumdancarapenyelesaian/peradilanyangberwenangdanditunjuk untuk menangani sengketa/pelanggaran yang terjadi.Peraturanperundanganyangtelahadadantelahmengaturpulamaterihukum yangsamayangdiaturdalamUndang-UndangKelautanini,selamatidak bertentangan secara hukum ,dinyatakan tetap berlaku . Pengadilan Kelautan merupakan bagian dari sistem peradilan/pengadilan umumnasional yang para Hakimnya dapat direkrut dari para pakar/tenaga ahli hukum laut publik dan perdata baik didalam kalangan Pengadilan ataupun dari luar baik dari kalangan Universitas, Instansi/Departemen Pemerintah ataupun dari kalangan masyarakat luas. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN. Disahkandi Jakarta pada tanggal .............. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAttd DR. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal .. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA ttd DR. HAMID AWALUDIN 77