1

RISALAH RAPAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI DENGAN

SEKRETARIS UTAMA BNPB Masa Persidangan : II Tahun Sidang : 2014-2015 Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Rapat Dengan : Sekretaris Utama BNPB Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu, 21 Januari 2015 Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai Ketua Rapat : DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA Sekretaris Rapat : Yanto Suryanto, SH Tempat : R. Rapat Komisi VIII DPR RI Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014.

2. Paparan Program Kerja Tahun 2015. 3. Isu-isu aktual.

Hadir : 42 Anggota 1 izin

JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum.,MA/F-PAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajaran, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dimana pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mudah-mudahan rapat kita pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu marilah sebelum kita membuka rapat ini sebagaimana lazimnya kita lakukan di Komisi VIII ini, sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing dan bagi yang beragama Islam kita membacakan Ummul Kitab, Al Fatihah. Selesai.

2

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Desember 2014, serta sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 14 Januari 2015 maka pada hari Rabu, 21 Januari 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bapak/ibu yang kami hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat hari ini telah hadir 23 anggota dan jumlah fraksi 7 fraksi dan ada yang izin dan sakit sebanyak 5 anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah memenuhi lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI karena itu sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, rapat ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Adapun acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pengantar dari ketua rapat. Yang kedua penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ketiga tanya jawab. Yang keempat kesimpulan rapat dan terakhir penutup. Apakah agenda rapat tersebut kita sepakati? Sepakat? Setuju.

(RAPAT: SETUJU) Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kami hormati.

Kemudian yang berikutnya saya mau menanyakan tentang batas waktu daripada rapat ini, mungkin nanti istirahat sekitar jam 12 atau jam berapa nanti kita lanjutkan lagi setelah itu. Ada tawaran jam 12.30 WIB? Setuju ya? Setuju, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang saya hormati.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara beserta pimpinan dan pejabat yang ada di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR yang juga hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Sesama BNPB pada hari ini mempunyai nilai strategis karena membahas kelanjutan rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 19 Januari 2015 yang lalu mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014, paparan program tahun 2015 dan isu-isu aktual yang terkait dengan BNPB.

Dalam rapat kerja kemarin yaitu tanggal 19 Januari 2015, telah disepakati beberapa hal pokok yang perlu mendapat penjelasan lebih rinci yaitu antara lain: 1. Bahwa atas realisasi anggaran BNPB tahun 2014 sebesar 95,28%, Komisi VIII DPR RI telah

memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan agar hasil evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rekomendasi itu antara lain adalah meningkatkan respon atas berbagai bencana yang terjadi daerah Yang kedua meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

3

berbagai kegiatan penanggulangan bencana, dan yang ketiga perlu merinci target sasaran, capaian kerja yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.

2. Komisi VIII dapat memahami penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai usulan tambahan anggaran pada tahun 2015 sebagai berikut: a. Anggaran dana siap pakai sebesar Rp1.500.000.000.000,- untuk koordinasi penanganan

darurat sebagai salah satu tugas pokok dari BNPB. b. Berikutnya anggaran percepatan penyelesaian pemulihan pasca bencana melalui kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu meliputi penyelesaian pemulihan daerah bencana di Sinabung, Sulawesi Utara, Kelud, Aceh Tengah dan Bener Meriah, kemudian Mentawai, Merapi, Wasior, yaitu sebesar Rp1.643.070.900.000,-

c. Anggaran penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI pada hari ini memandang perlu untuk mendapatkan penjelasan

rincian yang lebih detil tentang alokasi anggaran yang telah diusulkan tersebut. Jadi dimana kemarin kita mendengar secara umum tentang kebutuhan anggaran itu dan tentu dalam kapasitas sebagai lembaga pengawas dan juga lembaga budgeting, penyedia anggaran, tentu hal ini perlu didengarkan oleh seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI. Hadirin yang saya hormati, Bapak/ibu.

Berdasarkan kedua kesepakatan yang telah diambil pada rapat sebelumnya maka karena itu dalam rangka menjalankan tugas Kedewanan maka Komisi VIII DPR RI hendak memfokuskan beberapa hal pokok yang mungkin ingin kami dengarkan.

Yang pertama, berdasarkan paparan evaluasi APBN tahun 2014 dapat dicatat beberapa hal penting yang perlu dilakukan pendalaman dalam rapat ini, antara lain: Penjelasan rincian realisasi anggaran Tahun 2014 baik itu besaran alokasi anggaran untuk belanja modal, belanja barang dan belanja sosial. Kemudian penjelasan rincian realisasi APBN-P tahun 2014. Penjelasan rincian realisasi anggaran yang dialokasikan dalam dana B999 atau dana on call atau dana siap pakai yang telah dipakai selama ini. Kemudian penyerapan realisasi anggaran tahun 2014. Yang terakhir hambatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

Hal kedua yaitu penjelasan atas laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2013 yang realisasinya dalam periode I, periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013 telah direalisasikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Atas kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2013, BNPB telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat WTP tersebut merupakan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI tahun 2012 yang diharapkan predikat WTP tersebut juga dapat pertahankan pertumbuhan tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya. Namun demikian harus tetap melakukan berbagai kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran mengingat dalam rapat kerja tanggal 19 Januari 2015 yang lalu, salah satu pokok bahasan adalah hasil pemeriksaan Semester I BPK RI tahun 2014 atas realisasi APBN tahun 2014.

Dalam analisis hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ada beberapa hal penting yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, BNPB tidak melaporkan penyetoran ke kas negara kepada BNPB dan BNPB tingkat dan dinilai tidak cermat dalam menentukan jenis penyetoran yang telah dilakukan. Berikutnya pengelolaan dana hibah langsung masyarakat pada rekening dana penampungan sementara belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya terdapat hasil pengadaan makanan siap saji, paket lauk pauk, dan paket tambahan gizi sebesar Rp21 miliar, belum didistribusikan.

Hasil pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Pengurangan Resiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB pada tahun 2013 sebesar Rp24 miliar, kurang lebih

4

Rp24,1 mililar belum dimanfaatkan. Kemudian terdapat pembayaran biaya transportasi dan akomodasi penginapan, honor sewa kendaraan sebesar Rp1,5 miliar yang belum didukung oleh bukti pertanggungjawaban.

Kemudian sisa dana siap pakai tahun 2013 pada satuan pelaksana belum disetorkan kembali ke kas negara. Masalah tersebut mengakibatkan dana siap pakai yang telah jatuh tempo untuk dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013 belum dipertanggungjawabkan sebanyak 64. Berita acara serah terima sebesar Rp14.148.857. 751,- . BNPP tidak mengetahui realisasi keuangannya secara fisik. Pendapatan negara dan sisa dana siap pakai diterima sebesar Rp4 .543.758.785,- dan ada kecenderungan berisiko untuk disalahgunakan.

Hal tersebut di atas disebabkan oleh:

1. Direktorat Bantuan Darurat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana siap pakai belum optimal.

2. Pengendalian dan pengawasan atasan langsung Direktorat Bantuan Darurat dan Deputi Bidang Penanganan Darurat dinilai lemah, kemudian

3. BNPB tidak konsisten melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 yang antara lain mengatur bahwa penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan dipertimbangkan untuk tidak diberikan dana siap pakai kembali apabila permasalahan sebelumnya belum diselesaikan.

Hal ketiga yang menjadi perhatian kita adalah beberapa isu aktual yang perlu direspon BNPB

antara lain terkait dengan kebijakan percepatan penyelesaian penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, peningkatan fungsi koordinasi dengan antar kementerian/lembaga dalam penanganan bencana guna mencegah tumpang tindihnya program dan anggaran, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Hal keempat yang perlu mungkin didengarkan oleh kita semua yaitu adalah tentang penjelasan rincian persiapan pelaksanaan APBN tahun 2015 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan memberikan penjelasan beberapa hal pokok terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana tahun 2015-2019, yaitu Renstra BNPB 2015-2019, kemarin kita sudah dibagi, visi dan misi BNPB, kebijakan dan strategi, potensi dan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, relawan penanggulangan bencana, standard operating procedure, kemudian Pusdiklat, persediaan barang, peralatan dan logistik, pengarahan sumber daya penanggulangan bencana, pengerahan dana penanggulangan bencana dan kerjasama internasional.

Dengan mengetahui dan mendapat penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang 12 poin yang kami sebutkan di atas itu, maka akan mendapat gambaran secara komprehensif bagaimana kebijakan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Jadi ini hal-hal mungkin yang secara lebih detail ingin kami dengarkan supaya nanti pelaksanaan program ke depan itu bisa lebih dipahami oleh kawan-kawan di Komisi VIII DPR RI.

Demikianlah pengantar yang bisa kami sampaikan pada rapat kali ini. Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat dan acara rapat yang telah kita sepakati tadi, kami mempersilakan kepada Saudara Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang tadi kami sebutkan di atas.

Kepada Saudara Sekretaris Utama BNPB kami persilakan. SEKRETARIS UTAMA BNPB (DODY RUSWANDI): Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

5

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, para bapak/ibu Anggota Komisi VIII. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sesuai dengan Surat Pimpinan DPR RI Nomor AG00480/ DPR RI/2015, tanggal 15 Januari 2015 perihal undangan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII dengan Sekretaris utama BNPB dan pada hari ini, pagi ini kami hadir didampingi oleh ada dua deputi. Sebenarnya kita ada 6 Eselon I Pak semua. Disini hadir semua, yang paling ujung adalah Pak Bambang, Deputi Logistik. Di sebelah saya adalah Pak Wisnu, Deputi Kesiapsiagaan, Pencegahan Kesiapsiagaan. Sebelah kanan saya adalah Bapak Irtama, Pak Bintang Siswanto. Terus di sebelah kanan lagi adalah Pak Haramain Syah Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi. Ada satu lagi Bapak Deputi Penanganan Darurat tidak bisa hadir, Pak Tri Budiarto karena beliau sedang mengikuti perjalanan Bapak Presiden ke Kalimantan Barat dan kami juga didampingi oleh para Eselon II, nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan lebih detail kepada bapak-bapak/ibu semua. Bapak/ibu yang kami hormati.

Jadi sesuai dengan agenda rapat, saya akan langsung saja dengan evaluasi 2014. Lanjut ke halaman 4. Jadi 2014 itu seperti kita lihat pada buku yang sudah ada sama bapak/ibu semua, dana BNPB adalah dialokasikan Rp2,815 triliun dimana dalam realisasinya per 31 Desember 2014 adalah Rp2,682 triliun, jadi lebih kurang 95,28% dari yang sudah dialokasikan. Jumlah dana sebesar tersebut meliputi 4 program utama yaitu program dukungan manajemen, program peningkatan Satras aparatur BNPB, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, dan juga program penanggulangan bencana, ini yang utama dimana program penanggulangan bencana lebih kurang dialokasikan Rp2,1 triliun dan direalisasikan Rp2,022 triliun atau 95,98%. Jadi itulah yang memberikan gambaran secara total. Kami kemarin realisasikan penyerapannya adalah 95,28%.

Selanjutnya kami akan menjelaskan rinciannya dan sebelum masuk perincian, pada grafik perkembangan penambangan anggaran BNPB dari awal Januari sampai Desember. Dapat tergambar di grafik ini dimana pada awal tahun 2014 DIPA kami adalah Rp1,831 triliun, jadi hampir sama dengan 2015 kami juga start dengan Rp1,6 triliun. Di awal 2014 juga start dengan Rp1,8 triliun tetapi itu belum termasuk dana siap atau dana on call yang rata-rata dialokasikan rencana cadangan ini oleh pemerintah sekitar Rp1,5 triliun per tahunnya namun alokasinya ke BNPB itu bertahap. Jadi kalau bapak-bapak lihat di grafik itu, DIPA kami Rp1,8 triliun terus pada bulan Januari kami ditambah Rp200 miliar oleh Kementerian Keuangan sehingga naik menjadi dua koma sekian triliun.

Terus pada bulan Maret yang hijau, kami ditambah lagi Rp500 miliar oleh Kementerian Keuangan, ini semua dana siap pakai, on call sehingga naik lagi menjadi Rp2,5 triliun, demikian seterusnya. Terakhir kami dapat tambahan dana on call dari Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2014 sebesar 511 miliar sehingga membuat DIPA akhir kami menjadi Rp2,815 triliun dan realisasinya Rp2,6 triliun. Jadi inilah perkembangan penambahan DIPA BNPB 2014 dimana mungkin 2015 juga tidak akan jauh beda karena hampir sama dimana di 2015 kita juga start dengan Rp1,6.

Jadi asumsinya adalah bahwa DIPA awal BNPB itu belum termasuk dana on call atau dana siap pakai. Sudah ada tetapi hanya sekitar Rp50 miliar karena dana siap pakai ataupun on call itu dialokasikan pada saat bencana sudah mulai datang, jadi memang sifatnya cadangan.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak/Ibu yang terhormat bahwa 2014 tersebut kalau keempat program itu kami kelompokan di dalam struktur organisasi BNPB, maka Rp2,8 triliun tersebut itu dialokasikan diberbagai lembaga Eselon II di BNPB, dilaksanakan oleh lembaga Eselon II, dimana dibawah Sestama ada 5 Biro dan itu dialokasikan kemarin itu Rp562 miliar dan terealisasi 523,3 miliar, jadi 93,05% sedangkan Pusdiklat realisasinya adalah Rp123,092 miliar dan

6

penyerapan itu lebih kurang 95,6% juga alokasi dana di Inspektorat Utama untuk pengawasan akuntabilitas, itu direaliasikan sebedar Rp3,547 miliar. Sedangkan pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, realisasi anggaran adalah Rp131,9 miliar atau 64,4% sedangkan Deputi Penanganan Darurat, ini yang paling besar, itu realisasi adalah 1,287 triliun, hampir 99%.

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, realisasinya adalah 44,273 miliar yaitu 95,37% sedangkan di Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan, realisasi adalah Rp360,2 miliar, hampir mencapai 99% sehingga secara total per Kedeputian per unit Eselon II yang sebagai pelaksana, itu kami merealisasikan sekitar Rp2,682 triliun setara dengan 95,28%. Tahun sebelumnya juga hampir sama 2013, 95,34%. Bapak-bapak/Ibu yang kami hormati.

Mungkin kami lanjut saja ke rincian kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan di 2014. Jadi saya mulai dulu dari Kedeputian, Kelompok Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan, disitu ada 3 direktorat. Pertama adalah Direktorat Pengurangan Resiko Bencana dimana peran Direktorat Pengurangan Resiko Bencana ini atau Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya pra bencana ataupun peningkatan kapasitas ataupun kesiapsiagaan dimana pada rapat kerja dengan Kepala BNPB dua hari yang lalu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari bapak/ibu terkait dengan kegiatan pra bencana.

Jadi kami disini akan menyampaikan rincian kegiatannya yang 2014, yang mungkin nanti di 2015 juga akan setara cuma mungkin akan menambah volume saja kalau memang nanti anggaran kita bertambah.

Pada Direktorat Pengurangan Resiko Bencana, itu kegiatan lebih kurang banyak terkait sama planning daripada pengurangan resiko bencana yaitu kajian, panduan, pedoman, sosialisasi yang terkait dengan pengurangan resiko bencana yang sifatnya lebih ke masa jangka panjang dan disini ada 17 kegiatan setahun tersebut dan seperti yang dapat terlihat di buku-buku yang sudah ada di hadapan bapak/ibu semua bahwa dari halaman 7 sampai halaman 12 itu sesungguhnya adalah merupakan kegiatan pra bencana semuanya.

Dan khusus untuk Direktorat PRD ini, yang menonjol mungkin salah satunya kami sampaikan disini adalah bahwa pertama tersusunnya 6 dokumen kajian pengurangan resiko bencana karena kajian PRB ini sangat perlu bagi kita mengambil kebijakan-kebijakan di dalam management risiko bencana ke depan. Dan juga antara lain juga kita berhasil juga menyusun satu dokumen indeks risiko bencana, satu buku saya rasa mungkin sudah dibagikan, buku biru dimana buku ini indeks resiko bencana Indonesia ini menjadi acuan bagi RPJM kita 5 tahun ke depan.

Jadi 5 tahun ke depan itu pengelolaan kebencanaan diminta harus mengurangi indeks resiko bencana tersebut sampai jumlah tertentu. Nah, ini nanti yang kita akan jabarkan di dalam Renstra kami 5 tahun ke depan. Jadi buku indeks resiko bencana ini menjadi salah satu produk daripada program dari Direktorat PRB yang merupakan juga produk utamanya.

Di samping itu juga banyak kegiatan lain sosialisasi, pengurangan resiko bencana yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang tertera disini dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan workshop, itu salah satu bentuknya itu di Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subussalam, kalau di Timur nya di Kabupaten Mimika, kalau di Jawa Barat di Kabupaten Garut, dan lain sebagainya, banyak sekali disini. Ini kita laksanakan sepanjang tahun 2014. Ada dokumentasinya, ada kegiatannya dalam bentuk sosialisasi. Tetapi tentunya bentuknya adalah stimulan dimana nanti selanjutnya diminta, diharapkan BPBD akan bisa menindaklanjuti.

Demikian juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengurangan Resiko Bencana, antara lain adalah penilaian kapasitas lokal bidang PRB dan juga tersusunnya standarisasi pengurangan resiko bencana dalam bentuk dokumen RSMI yaitu salah satunya adalah kita berhasil menyusun peta kawasan rawan bencana gunung api dimana sudah SNI, dan kita juga

7

akan melaksanakan standar-standar pedoman-pedoman ini yang berstandar SNI setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

Selanjutnya pengalaman berikutnya jika terlihat bahwa dari PBB ada 146 negara, di-support harus menyelenggarakan forum peringatan bulan resiko bencana setiap tahunnya, minimal satu kali di setiap negara dan kami setiap tahunnya melaksanakan ini. Kemarin di Bengkulu yang dihadiri lebih daripada 2.000 penggiat kebencanaan ataupun kemanusiaan yang terdiri dari kepala daerah, para bupati, DPRD, BPBD, semua unsur-unsur yang terlibat di dalam penanggulangan bencana. Ini adalah kegiatan forum pertemuan tahunan yang akbar kami, setiap tahunnya dan tahun 2015 mungkin akan diselenggarakan di Jawa Tengah, di Kota Semarang atau Kota Solo. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

Juga kami sudah melakukan satu kali pertemuan besar, mengumpulkan semua ahli-ahli pakar-pakar kebencanaan, ini baru pernah terjadi selama ini. Jadi mengumpulkan semua ahli-ahli perencanaan di Surabaya dan dari situ melahirkan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia dimana ikatan asosiasi ini nanti akan mendukung kita di dalam mengambil kebijakan-kebijakan kebencanaan ke depan.

Selanjutnya juga tidak kalah pentingnya nomor 17 itu adalah kami juga memberikan fasilitasi kepada daerah bagaimana menyusun rencana dokumen rencana penanggulangan bencana. Jadi mestinya, seyogyanya di setiap daerah itu punya dokumen rencana penanggulangan bencana daerah dalam hal nanti berguna dalam menyusun RPJMD daerah dan itu sudah kita lakukan secara stimulan karena memang banyak sekali hampir 500 kabupaten/kota kami lakukan setiap bertahap setiap tahunnya sebagai upaya stimulan dan supaya memberikan gambaran kepada teman-teman di daerah bagaimana kita mengelola pengurangan resiko bencana mulai dari tingkat kebijakan sampai dalam tingkat program dan kegiatan. Itu sebagian besar yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengurangan Resiko Bencana.

Selanjutnya namanya adalah Direktorat Kesiapsiagaan. Direktorat ini kegiatannya lebih menggambarkan upaya-upaya aktivitas yang harus dilaksanakan, apa-apa saja yang harus kita laksanakan apabila bencana sudah mendekat. Jadi beda sama yang tadi, itu jangka panjang. Kalau ini ... untuk kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya sudah dekat dengan bencana terutama bencana-bencana yang slow on ... seperti banjir, gunung api, yang sudah terdeteksi oleh para lembaga ahlinya, BMKG dan Pusat Vulkanologi sehingga kegiatan-kegiatan, kesiapsiagaan apa saja yang harus kita lakukan. BNPB mengkoordinasikan kegiatan ini dengan kementerian/lembaga lainnya, TNI Polri dan juga dengan BPBD ataupun Pemda setempat.

Ada lebih kurang 13 kegiatan dilaksanakan oleh direktorat ini, antara lain adalah pendampingan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Contohnya kemarin itu ada siaga Gunung Slamet, ada beberapa kabupaten di sekitar Gunung Slamet yang harus dilakukan kesiapsiagaan yang konkrit dan itu kami memberikan bantuan dan dikoordinasikan oleh direktorat ini bagaimana menyiapkan evakuasi, bagaimana menyiapkan rencana kontigensinya, bagaimana menyiapkan jalan evakuasi dan lain sebagainya, bagaimana menyiapkan posko kedaruratan dan ada hal-hal teknis lainnya. Jadi kami memberikan pendampingan untuk itu dan termasuk juga selain pendampingan teknis seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB kemarin, selain pendampingan teknis juga kita memberikan pendampingan anggaran melalui dana DSD. Ini sudah terselenggarakan sehingga diharapkan nanti apabila terjadi gunung apinya bisa mengurangi dampak. Bapak-bapak/ibu yang saya hormati.

Selanjutnya juga ada kegiatan pendampingan dan pelaksanaan penyusunan rencana konsijensi dan gladi. Jadi apabila rencana konsijensinya sudah ada, kita coba lakukan gladinya dan ini

8

dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota, seperti kita lihat di butir nomor 3, dan juga sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tsunami. Jadi kita ada 100.000 kabupaten/kota yang terdampak tsunami dan kami sekarang sudah punya masterplan mitigasi nasional untuk tsunami dan BNPB mengkordinasikan kegiatan itu dan 2014 kemarin kami melakukan kesiapsiagaan untuk masyarakat dapat dilihat pada halaman 9, di beberapa kabupaten /kota. Secara bertahap dan akan dilanjutkan lagi dengan 2015.

Ada lebih kurang 13 rencana kontigensi yang kita siapkan oleh BNPB untuk terjadinya bencana, berbagai macam bencana. Jadi 13 itu terlihat pada halaman 10, baik itu bencana untuk Gunung Kelud, Gunung Sinabung, kekeringan, Gunung Slamet, Gunung Semeru, banjir, dan juga tanah longsor. Jadi ada 13 rencana konjigensi untuk berbagai macam kabupaten/kota yang tentunya kita laksanakan secara bertahap karena sesuai dengan kemampuan dana yang ada dan ini tetap kita lanjutkan setiap tahun. 3.

Tatkala pentingnya juga kita juga sudah menyusun profil kesiapsiagaan untuk beberapa kabupaten/kota dan juga terakhir di penghujung tahun itu kami kemarin lewat Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga menyusun perencanaan respon peringatan gunung api dan sudah kita laksanakan kegiatan-kegiatannya di beberapa tempat yaitu di Lumajang, Surabaya, Ambon, Jakarta, Medan, Bandung dan Samarinda. Selanjutnya juga kegiatan menyiapkan BED untuk jalur tangga evakuasi di 14 kabupaten/kota, ada pada halaman 11 juga pembuatan 3.200 rambu petunjuk evakuasi khusus tsunami dan 640 papan informasi lokasi titik kumpul apabila terjadi ancaman tsunami di berbagai macam kabupaten/kota seperti yang terlihat pada halaman 11.

Dan terakhir adalah kami juga menyusun tentang peraturan tentang MP (masterplan) pengurangan resiko bencana tsunami. Antara lain adalah pedoman penyusunan peta resiko tsunami tingkat kabupaten/kota, dan juga sampai nanti terakhir kepada pedoman pelaksanaan konstruksi bangunan dan bukit Tempat Evakuasi Sementara atau (TES) tsunami.

Jadi terkait dengan masterplan tsunami, dari Kedeputian pencegahan dan kesiapsiagaan sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan sepanjang tahun 2014 dimana kegiatan ini dikoordinasikan, dikolaborasikan bersama-sama dengan kementerian/lembaga lainnya.

Selanjutnya kami lanjut kepada masih dalam konteks kesiapsiagaan dan pensiagaan yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat yang ini kegiatannya dalam bentuk fasilitasi stimulan terhadap masyarakat yaitu bagaimana pendidikan untuk relawan penanggulangan bencana itu sebagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat desa menghadapi bencana yang kemarin bapak-bapak/ibu banyak menanyakan disini dan disini yang mau kami sampaikan detailnya dan juga kegiatan ini, peningkatan pembedayaan masyarakat menghadapi bencana ini tidak hanya diselenggarakan oleh BNPB tetapi juga dilaksanakan oleh BPBD, NGO, CSO dan lain sebagainya tapi BNPB yang mengkoordinasikannya setiap tahunnya dan khusus untuk pemberdayaan masyarakat ini menjadi butir tersendiri di dalam RPJMN kami bahwa demikian pentingnya kita harus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kegiatannya antara lain sepanjang tahun lalu adalah kita memfasilitasi pengembangan 400 relawan bencana di Minahasa Utara dan Padang, mensertifikasi 250 relawan bencana di Bireuen, Malang, Sentul dan terkait dengan pertanyaan bapak-bapak/ibu kemarin bahwa bagaimana santri juga bisa kita jadikan relawan dalam penanggulangan bencana, bagi kami itu sangat menarik sehingga itu nanti akan kami masukkan dalam program kita 2015 dengan mensertifikasi santri-santri kita menjadi relawan bencana. Terus juga kita juga melaksanakan forum pengurangan resiko bencana.

Di dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007, ada kewajiban sebenarnya bagi setiap daerah untuk membentuk forum pengurangan resiko bencana dimana forum itu meliputi unsurnya semua unsur. Unsur pemerintah, masyarakat, dan lain semua sebagianya dimana kalau ada masalah-masalah ataupun isu-isu tentang penanggulangan bencana, itu dibahas di forum itu sehingga nanti dikirimkan ke daerah, ke pusat, sehingga nanti bisa menjadi kebijakan-kebijakan baru bagi pemerintah di dalam penanggulangan bencana.

9

Namun demikian memang belum semua daerah mampu melaksanakan, membentuk forum-forum ini. Tahun 2014, ada dua forum, PRB di tingkat provinsi yaitu Jogja dan Bali yang kita bentuk bukan kita membentuk sebenarnya, kita memfasilitasi dan mereka membentuk sendiri karena memang mereka sudah punya pegiat-pegiat kebencanaan di daerah mereka sedangkan fasilitasi untuk itu serta pembangunan Desa Tangguh Bencana di 18 provinsi dan 18 Kabupaten/kota ataupun di 36 desa dimana setelah banyak pada 36 desa itu difasilitasi oleh 76 fasilitator, itu kemarin 2014 kita laksanakan di berbagai kabupaten/kota antara lain terintigrasinya Kampar, Lingga, Bungo sampai ke kota Ambon, kota Jayapura dan ini kita lakukan terus Pak setiap tahunnya tetapi sebagai kami sampaikan tadi tidak hanya BNPB yang ..., ini yang kami cantumkan disini ini terbatas yang hanya dana yang tercantum di BNPB tetapi sebenarnya NGO-NGO lain banyak yang melaksanakan ini tetapi pedomannya sudah memakai pedoman yang sudah kita sepakati bersama dari BNPB. Juga ada 10 provinsi lainnya, 15 kabupaten/kota, ada 30 desa lainnya.

Kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu Aceh Besar, sampai Kebumen, Bantul dan juga Jember dan Banyuwangi. Dan juga terakhir kita dalam kaitannya khusus dalam program mitigasi nasional tsunami, itu kami kemarin melakukan pembinaan memfasilitasi pembentukan 1.520 relawan bencana khusus untuk terkait dengan kabupaten-kabupaten/kota yang terancam tsunami dan tentu saja kegiatan ini kita lakukan secara bertahap setiap tahunnya yang menjadi PR kita bersama sepanjang tahun kedepan. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

Itu hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pra bencana sepanjang 2014 yang dilaksanakan ataupun dikoordinasikan oleh BNPB. Berikutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan saat bencana. Jadi apabila bencana terjadi, itu ada Kedeputian khusus lagi yang menanganinya, namanya adalah Kedeputian Penanganan Darurat. Kedeputian Penanganan Darurat ini terdiri dari 3 direktorat dimana satu direktorat khusus memberikan bantuan untuk daerah terdampak bencana sedangkan dua direktorat lainnya melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi. Eh, empat ya. Satu lagi adalah direktorat khusus mengurus penanganan pengungsi.

Pada halaman 13 ini, ada kegiatan, Direktorat Bantuan Darurat, mereka lebih banyak fokus pada koordinasi dan monitoring dalam pelaksanaan pendampingan kepada Pemda. Oleh sebab itu untuk kegiatan-kegiatan tersebut bagaimana melakukan persiapan koordinasi, monitoring, mengumpulkan semua sektor yang terlibat di dalam perencanaan, pada daerah-daerah yang sudah terjadi bencana. Jadi kegiatan mereka adalah koordinasi pengelolaan bantuan darurat di 147 BPBD yang terjadi bencana. Itu sebagaimana... penyaluran pendampingan bantuannya. Terus juga bagaimana memonitoring bantuan darurat ini di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dan juga membuat draft pedoman pengelolaan bantuan darurat ini dan ini lebih banyak sifatnya monev sepanjang tahun 2014. Sedangkan pada halaman berikutnya, oleh Direktorat Tangap Darurat, ini yang langsung, direktorat inilah yang melakukan bantuan kepada daerah-daerah yang terkena bencana, umumnya bantuan pendampingan teknis dan pendampingan dana.

Jadi Direktorat Tanggap Darurat yang mengelola dana on call DSB ini 2014, Rp1,26 triliun itu sudah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang bantuan kedaulatan kepada daerah. Dari 32 provinsi ini tersedia disini berapa jumlah bantuan DSP yang sudah kita salurkan ke kabupaten. Ini kami akumulasikan dari banyaknya beberapa kabupaten-kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut tapi detilnya nanti Bapak Tambunan nanti bisa menjelaskan kalau bapak mau menanyakan, tapi intinya adalah begini bahwa jumlah nilai DSP yang sudah kita bantu itu itu kategorinya berdasarkan pertama, ada berdasarkan jumlah serta jenis terjadinya bencana di provinsi tersebut.

Yang kedua apabila usulan dari provinsi atau kabupaten/kota itu diusulkan ke kami. Yang ketiga adalah apabila bencana tersebut berdampak lintas provinsi, Jadi kalau bapak-bapak lihat disini

10

kalau per skala provinsi seperti misalnya Sumatera Utara, ini kebetulan lebih banyak fokusnya kemarin itu Gunung Sinabung 131,7 miliar.

Kalau Sumatera Selatan terlihat memang besar tetapi memang kemarin itu dampak lintas provinsinya akibat bencana asap dimana biayanya lebih banyak kemarin itu untuk bantuan pemadaman api dengan operasi udara. Juga Riau. Jadi Riau, Sumatera Selatan, ini kemarin terdampak asap yang dampaknya lintas provinsi, malah lintas negara ke Malaysia dan Singapura. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya bantuan DSP ini dalam bentuk kegiatan jenis bencana pada umumnya banjir, gunung api dan juga bencana gempa yang besar sekali belum ada 2014 tetapi bencana gempa yang sedang yang juga punya daya rusak beberapa terlokalisir juga terjadi beberapa provinsi. Sehingga totalnya terakhir adalah Nomor 32 adalah bagaimana kami dalam menangani bencana asap, kita juga melakukan operasi hujan buatan. Operasi hujan buatan ini kami koordinasikan dengan bantuan dari teman-teman dari BPPT karena BPPT memang punya kompetensi untuk melaksanakan operasi hujan buatan ini di beberapa provinsi yang terdampak bencana asap sepanjang tahun 2014 dimana membutuhkan biaya 20 miliar lebih. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

Dan selanjutnya adalah Direktorat Perbaikan Darurat yang disiapkan anggaran Rp4,8 miliar dimana sudah kami sampaikan tadi bahwa direktorat ini juga ikut melakukan Monev dan fasilitasi penyaluran bantuan kepada daerah-daerah yang terdampak bencana. Seperti terlihat di halaman 16, lokasi-lokasi yang terkena bencana sepanjang 2014 adalah banyak sekali dan ini umumnya yang menerima dana siap pakai kita dan Direktorat Perbendaharaan Darurat ikut melaksanakan kegiatan pendampingan monitoring disana.

Selanjutnya Direktorat Pengungsi ini khusus penanganan pengungsi dan bagaimana pendampingan penanganan pengungsi dilaksanakan. Sepanjang 2014 itu pengungsi yang tetap terjadi itu di Gunung Sinabung, hampir ratusan ribu dan juga Rokapenda di NTT dan beberapa pengungsi-pengungsi sementara akibat dampak banjir di berapa provinsi di Indonesia dan ini dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Pengungsi dalam bentuk pendampingan penanganan pengungsi. Mereka disiapkan anggaran 6,9 miliar untuk Monev dan lain sebagainya.

Kami lanjut. Selanjutnya kami menjelaskan tentang kegiatan pendampingan pasca bencana. Kalau tadi

saat bencana sekarang pasca bencana, apa yang diselenggarakan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstrusi. Pada Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi disini ada tiga direktorat dimana salah satunya adalah Direktorat Penilian Kerusakan dan Kerugian, jadi apabila terjadi bencana, direktorat ini melakukan penilaian kerusakan dan untuk melakukan penilaian kerusakan tersebut perlu alat ataupun tools, namanya adalah JITU Pasna, jadi itu namanya assesment-nya yang sebenarnya JITU Pasna itu sudah melakukan assessment cara menghitung kerusakan terkena bencana itu sudah di endorse oleh internasional, oleh UNDP.

Jadi merupakan satu-satunya alat assessment yang cukup dianggap di kawasan Asia Pasific karena dibangun bersama-sama dengan internasional pada saat itu dan mereka sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan assessment itu di beberapa kabupaten di Indonesia terkait dengan adanya bencana disana dimana antara lain adalah Kabupaten Pinrang, Enrekang, Sulawesi Selatan sampai ke Sumba Tengah Kabupaten Alor dan lain sebagainya dan juga untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilatih dulu BPBD setempat jadi makanya ada workshop untuk JITU Pasna ini dan workshop ini dikumpulkan di beberapa kota, di empat kota, Malang, Bandung, Sentul dan Bengkulu dan mengundang beberapa kabupaten beberapa BPBD untuk memahami bagaimana melakukan cara-cara peniliaian kerusakan. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai tempat oleh direktorat ini dan untuk itulah mereka dianggarkan 10 miliar untuk menyelenggarakan kegiatan ini khusunya adalah kegiatan

11

pemulihan bidang fisik yaitu Direktorat ... Bidang Fisik juga setara dengan tersebut juga melaksanakan pemantauan apabila anggaran rehab-rekon sudah kita salurkan.

Selanjutnya direktorat ini akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan rehab-rekon tersebut dan sepanjang 2014 ada anggaran rehab-rekon kami yang sudah diserahkan ke daerah dan itu perlu dipantau, di monev antara lain lokasinya adalah Banda Aceh, Aceh Tengah, Medan, Padang, Bengkulu dan lain sebagainya termasuk 55 daerah penerima dana bantuan sosial .... Kita ada 55 daerah yang menerimanya dan selain daripada yang bencana-bencana skala menengah yang terjadi sepanjang 2014.

Kami lanjutkan bapak/ibu ke kegiatan satu lagi oleh Direktorat bidang pemulihan bidang sosial ekonomi. Direktorat ini masih terkait dengan kegiatan pasca bencana tapi lebih fokus kepada kegiatan sosial ekonomi yang melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi dianggarkan 20,87 miliar pada direktorat ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan kepada masyarakat sehingga masyarakat-masyarakat yang terdampak oleh bencana, bagaimana mereka bisa tumbuh kembali memanfaatkan local wisdom ataupun potensi-potensi daerah yang ada. Antara lain adalah terlaksananya pemulihan peningkatan ekonomi melalui pendampingan ekonomi, pembinaan pendampingan ekonomi serta dukungan pemasaran bagi kelompok terdampak bencana di 8 lokasi.

Disini kita sebutkan beberapa kabupaten yang di support oleh direktorat ini dan salah satu yang sangat digemari untuk dikunjungi oleh beberapa negara adalah bagaimana masyarakat di Jogja, di Sleman, di Bantul bisa tumbuh cepat sekali setelah terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi 2010. Tidak sampai 2 tahun masyarakat di sekitar sana langsung tumbuh bisa lagi kehidupan ekonominya seperti sediakala malah lebih baik lagi. Kalau dulu salaknya kecil, sekarang salaknya gede-gede, dan penghasilannya bertambah. Ini salah satu daripada outcome daripada kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Jadi pasca bencana itu lingkupnya tidak hanya sekedar membangun kembali fisik tapi juga membangun livelyhood untuk masyarakat setempat di tingkat UKM. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

Kedeputian Logistik dan Peralatan. Kedeputian Logistik dan Peralatan kegiatannya dilaksanakan oleh ada dua direktur disitu, ada dua direktorat. Satu Direktorat Logistik, yang satu lagi adalah Direktorat Peralatan. Adapun Direktorat Logistik pada umumnya adalah tugas pokoknya adalah mendukung logistik untuk daerah dan juga siap melaksanakan dukungan logistik apabila terjadi bencana. Jadi itu dilaksanakan dalam bentuk beberapa berbagai macam kegiatan, antara lain adalah bagaimana memantapkan manajemen logistik di 33 BPBD Provinsi dan dalam bentuk pelatihan dan juga menginventarisasi ketersediaan dan kebutuhan logistik di daerah. Terus juga bagaimana membuat pedoman juklak-juknis logistik ini perlu di tingkatkan di daerah dan kita ada peraturan kepalanya ada tentang itu dan ini perlu disosialisasikan sampai kepala daerah. Dan juga ada capaian yang bagus sekali 2014 adalah terbentuknya forum logistik nasional.

Jadi logistik itu di tingkat nasional sebenarnya tidak hanya BNPB saja tapi juga banyak sumber-sumber daya dari swasta yang sangat kuat untuk mensupport kita dalam bidang logistik dan itu sudah dikoordinasikan oleh direktorat ini dibawah Kedeputian Logistik ini dan terbentuk forum itu sehingga memudahkan kita apabila terjadi bencana besar bagaimana menggerakkan sumber-sumber logistik, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga oleh swasta yang cukup kuat.

Pada kenyataannya dan selain daripada itu direktorat ini juga sudah mendistribusikan, mengadakan bantuan-bantuan logistik dan mendistribusikan ke berbagai macam kabupaten/kota di BPBD nya antara lain adalah ada 3 lokasi dan ada 25 lokasi kedaruratan yang disuplai oleh Direktorat Logistik. Dan provinsi ada Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau sampai ke Kampar, Palembang, Jambi. Ini semua di support bantuan-bantuan logistik oleh Kedeputian Logistik dan Peralatan. Sedangkan Direktorat Peralatan pada umumnya adalah memberikan bantuan dukungan peralatan dan sarana kepada BPBD seluruh Indonesia dan cukup banyak sekali BPBD yang dibantu setiap tahunnya secara

12

bertahap karena walaupun kita menyadari bahwa kebutuhan tetap itu memang sangat tinggi dan ini diawali dengan bagaimana membuat sistem manajemen peralatan, itu dibuatkan sosialisasinya, workshop-nya. Terus juga bagaimana menginventarisasi ketersediaan kebutuhan itu juga perlu di edukasikan kepada daerah.

Terus pada halaman 23 juga melakoni gelar peralatan yang ada sehingga apabila terjadi bencana, kesiapsiagaan itu bisa ditunjukkan dan bagaimana mengelola pada saat kesiapsiagaan. Selain daripada itu adalah melakukan penyusunan pedoman peralatan dan penilaian kebutuhan peralatan. Nah dari semua inilah dasarnya, akhirnya kedeputian ini melakukan pengadaan peralatan pada tahun 2014, jadi ada prosesnya mulai daripada penilaian kebutuhan peralatan terus menilai bagaimana jumlah minimum peralatan yang harus ada di setiap BPBD dan berapa kemampuan anggaran kita tahun itu dan setelah itu bentuk jenis peralatan yang akan kita bantu setiap tahun anggarannya sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

Oleh sebab itu pada tahun 2014 bantuan peralatan kita kepada BPBD di kabupaten/kota itu sudah dilakukan di 33 provinsi pada 277 BPBD kabupaten/kota dengan rincian peralatan dasar pada 43 kabupaten/kota, mobil rescue, tenda posko, tenda pengungsi, dan lain sebagainya. Terus peralatan pendukung pada 196 kabupaten/kota ini maksudnya BPBD. Mobil tangki air untuk serba guna, dapur umum dan lain sebagainya juga peralatan khusus untuk 38 kabupaten/kota. Speed boat, alat pemecah bangunan runtuh, perahu lipat dan lain sebagainya. Walaupun ini tentu belum cukup karena jumlahnya sangat amat banyak. Namun demikian setiap tahun Pak Bambang dari Deputi Logistik sudah punya daftar kebutuhan minimum untuk setiap BPBD se-Indonesia itu dan berapa tahun kita harus mampu mensupport mereka sampai menunggu mereka mandiri juga, kita juga berharap mereka juga mandiri.

Dan bapak-bapak/ibu, kemarin Pak Sam sudah lapor bahwa ternyata APBD itu tidak sampai 0,1% tidak sampai 0,5% dianggarkan oleh BPBD, oleh APBD nya. Yang cukup agak sedikit baik itu kalau provinsi hanya Jawa Tengah. Jawa Tengah ... itu termasuk yang paling besar APBD untuk APBD nya karena gubernurnya sangat suka dengan ngurus-ngurus bencana. Jawa Barat juga termasuk besar APBD nya dan tapi provinsi-provinsi lain kami melihat masih belum mungkin dengan sangat banyak sekali keterbatasannya.

Selanjutnya kami akan masuk ke pendidikan pelatihan. Jadi bapak-bapak/ibu mungkin sudah mengunjungi diklat kami di Sentul ketika itu, sekarang sedang berupaya mengurus akreditasi tingkat internasional. Jadi UNDAP namanya, sudah datang, minta supaya Sentul itu akan menjadi akreditasi pusat pusdiklat bencana Asia Pasific dan oleh sebab itu untuk tingkat nasional kami sudah mengurus, akan segera keluar dan dianggap sudah lengkap semuanya persyaratannya, tempat, dan lain sebagainya, peralatan dan untuk tingkat internasional kami sedang menyiapkan, menambah peralatan dan kemarin sudah datang peralatan khusus. Nanti kalau bapak berkunjung lagi kesana, bisa mencoba bagaimana masuk kesatu tempat dimana disitu ada berbagai macam, bisa bapak sepertinya berada dalam bangunan runtuh akibat gempa, juga bapak bisa merasa bapak berada terhimpit oleh bencana gunung api, jadi ada simulasinya, ada 200 skenario dan Insha Allah ini makin tahun akan kami lengkapi supaya aplikasi intra sound nya bisa tercapai.

Selanjutnya bapak kami langsung saja ke data dan informasi. Jadi kami juga punya pusat data dan informasi dan seperti Pak Samsu sampaikan bahwa Pusdatin kami itu digabung dengan humas. Kenapa? Karena supaya humasnya punya data yang lengkap untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ataupun pada media sehingga kalau bapak-bapak lihat, Pak Soetopo, ... Pusdatin selalu kalau bicara di media selalu dengan data yang lengkap dan beliau punya blackberry nya punya jaringan dengan 1.200 jurnalis baik nasional maupun dunia dan itu langsung di feeding setiap saat sehingga sangat membantu teman-teman media bahwa tidak perlu lagi diminta sudah pasti di feeding oleh Pak Soetopo.

Jadi kenapa begitu? Karena memang Pusdatin ini perlu dilengkapi dengan peralatan-peralatan informasi yang cukup baik sehingga setiap tahun ini akan bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada baik masyarakat maupun kepada mass media dan itu sedang kita laksanakan terus dan kami

13

akan memindahkan prasarana kami ini ke kantor baru, mungkin ... kami mau pindah dan mungkin agak terganggu karena ada pemindahan sehingga sedangkan data-data Pusdatim ini memerlukan peralatan-peralatan khusus dan itu kami sedang memindahkan, mungkin agak idle sedikit tapi Pak Topo sudah punya cara yaitu memindahkan sementara ke Sentul. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

Bahwa terkait dengan roda daripada pusat data dan informasi, kalau ingin mengetahui lagi lebih lanjut lagi tentang kebencanaan di Indonesia itu bisa mengakses di website kami, bnpb.go.id itu cukup lengkap bisa dilihat apa saja disitu tentang kebencanaan dan bisa dilihat data-data kebencanaan yang cukup lengkap, jadi dianggap paling lengkap ... Karena memang sangat banyak kejadian bencana yang ada di Indonesia.

Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kami mungkin percepat saja yaitu 2014 yaitu kami masuk ke program dukungan

manajemen pelaksanaan tugas lainnya di halaman 29. Dimana disini salah satu yang utama adalah ini di lingkungan Sestama, kami ada lima biro yang mengurus, mensupport empat deputi lainnya dimana salah satunya di Sestama itu, kami 2014 adalah menyelesaikan pembangunan fasilitas gedung kantor kita dan itu sudah selesai dan yang menonjol lainnya adalah satunya adalah bahwa 2014 kita juga bisa menerima tunjangan kinerja, tunkin oleh Kementerian Keuangan, alhamdulillah bisa memberikan motivasi kerja bagi para pekerja di BNPB.

Juga di bidang hukum dan kerjasama, kami juga kemarin banyak menghasilkan kerjasama-kerjasama internasional dan juga kemarin kita juga sudah membentuk LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) penanggulangan bencana. Jadi semua pegiat-pegiat kebencanaan nantinya sudah bisa nanti melakukan sertifikasi kalau mau dianggap profesional karena makin tahun nanti kegiatan-kegiatan kebencanaan itu menuntut adanya sertifikasi. Jadi ini tidak terbatas siapa saja, baik oleh karena ini masuknya profesional jadi pejabat negara juga boleh, saya sendiri juga akan ikut disini supaya disertifikasi termasuk bapak-bapak/ibu semuanya.

Kami lanjutkan halaman 31 ini Sentul saya rasa bapak-bapak sudah kunjungan kesini mungkin. Mungkin yang menunjuk disini adalah kami menyampaikan bahwa kami saat ini menerima pegawai baru hampir 135 pegawai baru, PNS baru, hasil testing penerimaan pegawai yang kemarin. BNPB cukup banyak diberikan, 134 jatahnya dari jumlah karyawan kami 500, dimana sebenarnya dibutuhkan masih lebih banyak lagi seribuan lebih sudah ada analisanya sehingga kami membutuhkan gedung yang khusus sehingga tidak cukup lagi di gedung pinjaman sekarang yang ada di Juanda. Selanjutnya bapak/ibu yang kami hormati.

Mungkin sebelum saya masuk ke 2015 mungkin tadi bapak pimpinan, bapak ketua menyampaikan tentang penyelenggaraan akuntabilitas dari temuan BPK, tindak lanjutnya mungkin perlu saya berikan waktu ke Pak Irtama untuk memberikan sedikit penjelasan tentang progress dan tindak lanjut yang sudah kita lakukan pada tahun 2014.

Silakan Pak Irtama. IRTAMA BNPB:

Baik, terima kasih. Seperti kemarin sudah kami informasikan bahwa dari temuan BPK yang saran itu sudah

ditindaklanjuti 50%, 50% lagi sedang dalam proses tindak lanjut karena kita sudah memberikan jawaban dan tanggapan serta tindak lanjut, berikut buktinya ke BPK cuma masih menunggu jawaban

14

mereka termasuk yang bapak bicarakan tadi, yang bapak bacakan adalah temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPB tahun 2013. Jadi hanya salah satu dari 19 LHP atau LAH nya BPK dan itu sudah kami tindaklanjuti, sudah kami kirimkan ke BPK berikut buktinya, tinggal menunggu jawaban dari BPK. Mudah-mudahan pada saat pemutakhiran updating berikutnya sudah tuntas Pak.

Terima kasih. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Bapak/ibu yang kami hormati.

Mohon izin bapak-bapak/ibu kami lanjutkan. 2015. Tahun 2015 program BNPB merupakan

tahun pertama untuk pemerintahan yang baru ini dan kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BNPB bahwa prosesnya kita seperti biasa bahwa DIPA 2015 ini sudah di proses sejak tahun anggaran sebelum ini dan kami 2015 ini sudah ditetapkan RPJM nya khususnya dalam lingkup pengelolaan resiko bencana. Kita sekarang masuk kedalam Nawa Cita Nomor 7 yaitu masuk dalam kemandirian ekonomi dimana ada enam sektor atau tujuh sektor disitu yang terlibat selain daripada kedaulatan pangan, kemaritiman, kegiatan fiskal, mengelola sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan kebencanaan.

Jadi pengelolaan kebencanaan di lima tahun ke depan ini lebih banyak fokusnya ke mengawal investasi ekonomi. Jadi sasarannya adalah bagaimana pengelolaan bencana dengan program mitigasinya bisa mengurangi indeks risiko bencana pada daerah-daerah yang prioritas yaitu yang ... Pertumbuhan ekonomi tinggi, juga pada daerah yang memang rawan bencana. Namun demikian kita sepakat sebaiknya kita tetap di Komisi VIII karena bagaimanapun mengawal ekonomi, sebenarnya yang dikawal adalah manusianya sehingga pada intinya dengan mengawal manusia, otomatis kita ekonominya akan lebih aman.

Pencegahan pengurangan resiko bencana juga demikian. 2015 kami dialokasikan 1,681 triliun terbagi di dalam 4 program lagi, persis seperti tahun 2014, kita hanya 4 program. Jadi mata anggaran kita hanya 4 programnya dan sebagaimana dengan yang tahun lalu juga kita start dengan 1,8 miliar dan sekarang kita start dengan 1,6 triliun, kemarin 1,8 triliun, sekarang kita start dengan 1,6 triliun dan ini belum termasuk usulan dana on call ataupun dana siap pakai.

Sebagaimana di akhir paparan ini yang kami usulkan pada bapak-bapak/ibu semua karena memang itu perlu ditetapkan oleh DPR di Banggar. Untuk 2015, rincian pagu anggaran kami adalah dukungan manajemen itu lebih kurang 186 miliar dan peningkatan surplus aparatur BNPB 423,497 miliar. Program pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB Rp12,5 miliar dan program penanggulangan bencana yang pasti utama yaitu 1,58 triliun. Jadi itu gambaran besar tentang anggaran kami dan sebagaimana juga 2014 sebenarnya, rencana program 2015 ini jgua sebenarnya hampir mirip yaitu melanjutkan kegiatan-kegiatan 2014 yang terkait dengan pra bencana, persiapan untuk saat bencana dan juga menyelesaikan pasca-pasca bencana yang belum selesai. Sehingga disini pada halaman 39 untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya, ini ada rencana target kami untuk membuat peraturan perundang-undangan, kerjasama di bidang penanggulangan bencana, terus juga menyiapkan laporan keuangan terus pembinaan administrasi keuangan, ini dalam bentuk, hasilnya adalah laporan kegiatan kinerjanya adalah dalam bentuk rapat koordinasi dan lain sebagainya.

Terus juga ada kegiatan penyusunan program rencana kerja dan lain sebagainya, ini lebih banyak dukungan manajemen ini yang dianggarkan sebanyak 210 miliar. Banyak sekali ada pendidikan pelatihan, ini masih juga termasuk di bawah dukungan manajemen di halaman 40, juga ada peningkatan sarpras, peningkatan sarana prasarana aparatur BNPB, 133 miliar. Nanti secara terpisah setelah ini akan kami berikan perinciannya dan juga kegiatan pelaksana-pelaksana aparatur.

15

Kami lanjut saja karena ini memang sama persis dengan tahun lalu dan juga di halaman 41 dalam bidang pengawasan akuntabilitas oleh Inspektorat Utama, juga terdiri dari kegiatan sosial seksi pengawasan, pengawasan pemantauan evaluasi, koordinasi pengawasan, penyusunan pedoman juga dibagi dalam dua direktorat. Jadi ada dua Inspektorat, dua orang inspektur ini biasanya membagi wilayah... Karena terlalu besar sekali Indonesia, dibagi dua wilayah dan anggaran mereka hampir seimbang.

Sedangkan pada halaman 41, program nomor 06, program penanggulangan bencana, ini seperti tadi juga 2014 ada pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana, ini yang dilaksanakan oleh Kedeputian Penanganan Darurat dalam bentuk pembinaan, monev dan pemantauan penyaluran bencana. Terus juga ada program kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sekitar 84,4 miliar. Ini kegiatannya antara lain koordinasi kesiapsiagaan, fasilitasi kesiapsiagaan, rencana kontijensi tadi kami juga sampaikan juga 2014, hampir mirip, pedoman kesiapsiagaan, tadi juga ada rambu-rambu, standar-standar terus monitoring revaluasi. Jadi ini yang biasanya ini uangnya kami serahkan ke daerah, sebagian besar, kita kirim ke BPBD biasanya. Nanti dalam pertanyaan bapak-bapak nanti masing-masing kedeputian akan menjelaskan.

Selanjutnya adalah penyiapan logistik dari kawasan rawan bencana, yang ini dibawah Pak Bambang, Deputi Logistik. Untuk tahun 2015 ini akan melanjutkan lagi kegiatan tadi adalah mendistribusikan bantuan logistik di berbagai macam kabupaten/kota, karena sudah barang tentu belum memenuhi kebutuhan yaitu baik logistik maupun peralatan di 33 provinsi itu anggarannya sekitar 140 milar dan biasanya dimulai lagi dengan pendataan inventarisasi kebutuhan dan lain sebagianya sampai baru menyusun pengadaan.

Selanjutnya Direktorat Kedeputian Rehab Rekon, ini juga disiapkan anggaran 12,5 miliar yang dilaksanakan oleh 3 direktorat disana dimana masing-masing direktorat juga melaksanakan kegiatannya hampir sama yaitu tadi adalah pelatihan JITU Pasna dan juga ada yang memberikan pemberdayaan, mendukung pemberdayaan masyarakat pasca bencana dan itu dianggarkan anggaran sebesar Rp36,163 miliar, di halaman 43, terus ada Direktorat Pengungsi Akibat Bencana, ini sama. Ini juga ada anggaran 6,275 miliar, ini dalam bentuk mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan, penanganan pengungsi umumnya karena memang diprediksi lagi kalau ada pengungsian akibat gunung api, banjir dan lain sebagainya, ini kegiatannya akan berulang lagi. Sekaligus juga menyusun pedoman-pedoman.

Jadi dalam pengungsian nanti kami juga akan mencoba mengembangkan sistem-sistem yang ada dan ternyata beberapa sistem yang sudah lama seperti memberikan bantuan-bantuan makanan mungkin makin lama makin tidak efektif, dan apakah kita mencoba merubah dalam bentuk memberikan. Di beberapa negara sudah melaksanakan, bantuan kemanusiaan itu tidak memberikan lagi bantuan makanan tetapi memberikan ATM saja begitu, misalnya bencana terjadi di Sinabung, mereka mengungsi padahal di Kabanjahe itukan kota, banyak sekali makanan, dia bisa beli sendiri itu. Jadi kalau kita berikan dalam bentuk ATM, mereka bisa kita pantau pemanfaatannya dan tidak mengundang pengungsi meminta bantuannya berlebih-lebihan dari semua pihak yang akhirnya juga mereka tidak pakai begitu dan ini kami sedang coba evaluasi karena ini juga pada saat rapat dengan Kepala BNPB dengan Gubernur DKI, Pak Ahok, itu juga pak Ahok juga bilang begitu ke Pak Samsul. "Pak Samsul, nanti 2016 ada banjir di Jakarta lagi, kita jangan memberikan bantuan makanan lagi, kita beri bantuan ATM saja sehingga mereka lebih terdata dan tidak ada lagi pengungsi yang datang mendadak. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

Tahun 2015 akan dilanjutkan dan kita programkan dengan 56,2 miliar. Kegiatannya antara lain fasilitasi kajian pengurangan resiko bencana, di halaman 44 juga rencana penanggulangan bencana yang kami sampaikan tadi, ada beberapa kabupaten/kota yang harus kita dukung bagaimana mereka

16

bisa membuat rencana penangulangan bencana dan ada 30 lokasi nanti kita lakukan penguatan pengurangan resiko bencana daerah.

Terus fasilitasi penerapan mitigasi bencana, ini semua terkait dengan pengurangan resiko bencana yang akan kita laksanakan sepanjang 2015. Selanjutnya juga penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, ini tadi sama dibawah Kedeputian Rehab-Rekon yaitu bagaimana menilai kerusakan terjadi. Yang kami prediksi akan terjadi lagi bencana-bencana yang hampir mirip tahun 2015 ini karena 90% kebencanaan kita itu itu adalah bencana hidrometrologi, itu bencana-bencana yang terkait dengan cuaca yang akan berulang.

Terus juga ada kegiatan penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana yang juga sama seperti yang sudah kami jelaskan dan ini dianggarkan 361,8 miliar dimana peralatan-peralatan akan kita secara bertahap per tahunnya kita bantu perkuat di 33 provinsi dan seperti tadi tahun lalu sampai 200 kabupaten/kota lebih yang kita dukung peralatan kebencanaannya. Mudah-mudahan itu bisa menambah kesiapsiagaan mereka.

Lanjutkan halaman 45. Ada kegiatan perbaikan darurat sarana prasarana vital di daerah, ini juga dibawah Direktorat Kedeputian Penanganan Darurat dimana mereka dialokasikan dana Rp5 miliar untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi bantuan-bantuan ke daerah bencana karena dalam seminggu itu banyak sekali bantuan yang harus diserahkan. Dalam satu minggu itu terjadi bencana macam-macam di seluruh daerah dan itu BNPB diminta untuk memberikan dana siap pakai dan kami rasa memang itulah salah satu tugas pokok yang membantu daerah mengatasi bencana dimana mereka kekurangan dana APBD nya dan itu dikoordinasikan oleh beberapa direktorat di bawah Kedeputian Penanganan Darurat. Ini ada tanggap darurat. Ada kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana 64,5 miliar.

Nah ini halaman 45 ini, kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak bahwa tanggap darurat di daerah terkena bencana 64,5 miliar ini, ini adalah dana on call yang baru tersedia di awal tahun anggaran yang di DIPA kan sehingga kalau untuk setahun pasti tidak cukup. Oleh sebab itulah kami mengusulkan supaya ditetapkan lagi cadangan dana on call secara nasional 1,5 triliun sehingga kami bisa meminta ke Kementerian Keuangan walaupun datanya juga bertahap, 100, 100, 200, itu bapak lihat tadi grafiknya ada.

Kami lanjutkan. Juga pemberdayaan masyarakat kayak Desa Tangguh akan kami lanjutkan dan anggarannya

cukup meningkat ini 83,5 miliar. Dari permberdayaan masyarakat di semua desa-desa dan kita akan meningkatkan relawan-relawan dan kalau memang santri-santri kita mau kita ini sangat-sangat sejalan dengan program kita disini. Jadi tinggal didaftar nanti bagaimana, nanti setiap ada bencana di daerahnya, para santri ataupun para relawan-relawan yang ada di sekitar situ bisa, sudah tahu harus berbuat apa, bagaimana, dan sudah terbentuk komunitas ataupun jejaring kebencanaanya dengan tingkat nasional.

Jadi 2015 ini kami ada target 82 Desa Tangguh, pada pengembangan kapasitas relawan 2.000 orang ini, banyak ini dimana relawan ini kalau kita latih satu, mereka bisa melatih teman-teman yang lain, jadi semacam TOT.

Halaman 46. Ini juga tentang terkait sama Pusdatin. Juga kami mempunyai kantor baru di pramuka dimana pusat pengendalian dan operasi nasional disitu. Kita ada dua lantai disitu yang mana kapasitas dan kapabilitas daripada sistem informasi komunikasinya akan kami tingkatkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan itu membutuhkan setiap tahunnya anggaran untuk meningkatkan hal tersebut. Tahun ini kita punya 158 kemudian secara bertahap kita akan coba lengkapi dan sempurnakan.

Baik bapak-bapak. Di ujung paparan ini kami sampaikan di halaman 47 bahwa tahun 2015 kami sebenarnya ada instruksi untuk self blocking namanya jadi anggaran kami yang 1,6 ini, itu sudah ada aturan 118 di block, tidak boleh dilaksanakan untuk perjalanan dinas, konsinyering, rapat di hotel dan lain sebagainya, sudah ditetapkan itu 118 itu. Jadi itu kami revisi menjadi target untuk pelayanan

17

umum. Itu sudah ada tapi belum ada di DIPA sekarang, kita masih DIPA yang awal sehingga dalam revisi nanti februari ini, kami akan wujudkan penghematan perjalanan dinas 118 miliar ini menjadi kegiatan untuk mendukung kebencanaan. Bisa jadi ... Desa Tangguh dan lain sebagainya dan itu sudah siap rinciannya dan nanti secara formal tentu akan perlu persetujuan DPR untuk merevisi DIPA. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

Jadi juga kami juga dapat tambahan lagi Rp26 miliar sebenarnya dari Kementerian Keuangan, ada reward namanya karena tahun 2013 bisa penyerapan diatas 95% .Jadi secara aturan diberikan reward-lah Rp26 miliar dan kegiatan ini akan kami wujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk fasilitas kebencanaan juga untuk pelayanan publik juga. Itu sudah siap rinciannya, nanti secara formal nanti kalau memang sudah ada rencana revisi formal, tentu itu akan kami masukkan dan secara awal kami informasikan dulu ke bapak-bapak semua karena bagaimana pun nanti pada saat nanti Raker itu APBN P nanti, ini akan harus ada rincian.

Untuk memenuhi kepentingan pelayanan publik tersebut, ternyata memang kita masih membutuhkan tambahan anggaran antara lain adalah untuk memenuhi secara bertahap peningkatan kapasitas pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan antara lain peralatan dan lain sebagainya, itu pencegahan dan kesiapsiagaan setidaknya masih memerlukan 50 miliar lagi untuk kita bisa meningkatkan kapasitas masyarakat ataupun peringatan dini juga penguatan kapasitas penanganan darurat 50 miliar lagi. Terus penguatan kapasitas pemulihan pasca bencana 50 miliar dan penguatan logistik dan peralatan masih 250 miliar lagi diperlukan untuk mempercepat pemenuhan dukungan lokal di daerah, juga pengembangan data informasi 50 miliar dan pengembangan Pusdiklat kami sehingga inilah program utama untuk memenuhi tambahan dana yang 500 miliar itupun kalau ada dananya ada. Bapak/Ibu yang kami hormati.

Dan disini dana siap pakai yang kami minta penetapan, memang setiap tahun biasanya memang kita dianggarkan 1,5 triliun ini untuk dana siap pakai, dana cadangan, itu pada umumnya berdasarkan historical data yang ada beberapa tahun sebelumnya, itu komposisinya antara lain adalah biasanya untuk menangani banjir, tanah longsor sekian, gunung api 100 miliar, bencana kekeringan 100 miliar dan seterusnya sampai bencana lainnya 200 miilar. Ini komposisi ini berdasarkan historical data yang terjadi 5 atau 4 tahun terakhir. Jadi mungkin ini juga akan dibekukan, akan terjadi hal yang serupa juga di tahun 2015 ini. Bapak/ibu yang kami hormati.

Jadi ada satu kegiatan lagi yang memang belum selesai pada pemerintahan yang lalu, yang seyogyanya harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru karena ini tetap merupakan pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana, yaitu adalah tentang kegiatan pasca bencana. Jadi masih ada ini karena memang karena keterbatasan sumber daya ataupun sumber dana sehingga beberapa tempat pasca bencananya belum selesai sampai sekarang tetapi faktanya sudah terjadi dan ini kamipun sudah biasa di demo, dimarah-marah kami oleh Pak walikotanya begitu kan? Dibilanglah BNPB bagaimana cuma ngomong doang begitu. Nah ini sudah beberapa kali rapat di tingkat kementerian tetapi tak kunjung selesai begitu.

Jadi besarlah harapan para pemerintahan yang baru, pada bapak-bapak yang baru di legislatif ini, mudah-mudahan disini bisa mempercepat, merealisasikan kegiatan yang terputus dari pemerintahan tahun lalu. Tentunya keterbatasan-keterbatasan yang ada bisa kita pahami tahun lalu, tentu mudah-mudahan dengan adanya struktur penganggaran yang baru, mudah-mudahan ini bisa kita penuhi. Antara lain adalah bahwa Gunung Sinabung, pengungsi Gunung Sinabung relokasinya sampai

18

sekarang belum ada anggaran dananya. Itu membutuhkan 190 miliar, yang ada sekarang adalah kita memakai dana on call karena kita anggap itu ada 3 Desa yang masih darurat. Jadi kita pakai dana on call kita, itu yang sekarang membangun 370 huntab tetapi ada empat desa lagi yang sebenarnya tidak boleh lama-lama juga disitu, yang harus juga direlokasi. Nah untuk itu membutuhkan biaya rehab rekon.

Jadi ini yang kami sebutkan ini adalah bencana-bencana yang skalanya sudah dianggap nasional semua orang sudah tahu, media setiap hari membicarakan ini juga banjir longsor Manado, itu masih ada, belum ada dana sama sekali sejak terjadinya dan ini masih membutuhkan 221,6 miliar dan juga erupsi Gunung Kelud, ini mungkin masih nanti kami konfirmasi lagi apakah dana. Kami usulkan ini, tapi apakah dana pemerintah daerah sudah ada. Kalau sudah ada kita tidak lanjutkan. Terus gempa Aceh Tengah, ini juga masih membutuhkan 54,2 miliar lagi.

Terus tsunami Mentawai. Jadi ini rumahnya sudah ada dananya, sudah mau selesai, April ini selesai tapi jalannya tidak ada, prasarana pemukimannya tidak ada. Jadi ini sesuai dengan rencana aksi yaitu bersama-sama antara BNPB, Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah itu sudah dibuatkan pagu-pagunya dimana pagu yang dipertanggungjawabkan ke BNPB adalah 76 miliar. Terus juga masih ada sisa kegiatan di banjir bandang di Wasior, 11,9 miliar lagi juga gempa Yapen Waropen di Provinsi Papua juga sangat kasihan ini, karena dijanjikan sejak tahun 2010 sekitar 25 miliar masih belum terpenuhi dan juga berbagai macam bencana-bencana skala kecil yang ternyata banyak sekali terjadi di Indonesia ini yang juga membutuhkan dana rehab-rekon yang juga belum tertampung di dalam usulan-usulan terdahulu. Jadi secara birokrasi, BNPB sudah rapat semuanya dan sudah usulkan ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan, dan ke Bappenas, tetapi masih belum ada realisasi. Mudah-mudahan tahun 2019 ini bisa terwujudkan. Bapak/ibu yang kami hormati.

Jadi terakhir tentang isu-isu aktual kami rasa ini persis hampir sama, sama yang kita sampaikan oleh bapak kepala dan tentunya kami tidak akan mengulang lagi dan secara substansi, secara umum kami sudah sampaikan hal-hal yang kami diwajibkan menjelaskan pada RDP ini dan tentunya terlebih atau kurang kami mohon maaf dan kami siap untuk menerima masukan-masukan dan arahan-arahan dari bapak-bapak/ibu semuanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Baik. Saudara-Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kalau saya bisa simpulkan secara umum pakai kaidah ushul fiqih itu al muhafadzah alal korimusshalih, wal akhdzu bil jadidin asla. Jadi saya lihat Sestama kita ini baru pada tahap yang pertama itu. al muhafadzah alal korimusshalih. Nanti saya jelaskan Bu Sarah, jangan melihat saya nanti. Jadi al muhafdzah a'lal kodimusshalih itu artinya mempertahankan yang ada selama ini yang dianggap sudah bagus tetapi untuk ijtihad baru, wal akhlu bil jadidil aslah itu belum ada. Jadi kan belum ada program baru.

Jadi kalau kita dengarkan tadi ada 4 bidang dan 4 bidangnya itu tahun 2014 ada dan tahun 2015 juga akan mau dibuat seperti itu. Paling mungkin melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum selesai pada 2014 lalu akan dibuat lagi 2015. Artinya dari sudut apa pelaksanaan program sebetulnya itu sudah bagus karena sudah selesai tetapi karena tidak ada kreasi-kreasi baru atau

19

program-program baru dalam rangka penanggulangan bencana ini maka saya katakan BNPB berhenti itu tadi, mempertahankan sesuatu yang baik pada masa lalu itu. Jadi belum berani membuat suatu program baru yang lebih bagus lagi dari yang sudah ada. Karena itu kalau dalam kaidah ushul fiqih itu masih salah itu, jadi masih separuh benarnya tinggal separuh lagi yang akan perlu di. Betul tidak Pak Irjen? Betul ya? Saya kira ini perlu nanti didiskusikan dengan kawan-kawan.

Baik sekarang tadi Pak Sestama bicara 1,5 jam persisnya itu. Sekarang giliran dari Anggota Komisi VIII, di tangan saya sekarang ini sudah lembar pengajuan pertanyaan sekitar 15 Anggota yang sudah mengajukan untuk bertanya, tentu pakai kaidah lagi di dalam bahasa Arab, ada yang disebut dengan Maqala wa madalla, jadi kalau berbicara itu ya langsung strict to the point saja, jangan kemana-mana, apalagi menjelaskan kepada Sestama itu pasti lebih jelas. Jadi karena itu saya kira nanti bertanya lebih cepat karena kemarin itu rugi waktu kita, ada lebih dari 45 menit kalau tidak salah penambahan yang sebetulnya tidak diperlukan kalau kita langsung to the point.

Nah sekarang yang untuk giliran pertama saya persilakan kepada Kyai Fauzan Harun. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom): Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Saudara Sekretaris Utama BNPB. Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII. Yang kami hormati Sekretaris Utama BNPB beserta jajarannya.

Yang saya ingin tanyakan sesuai dengan pesan bapak pimpinan, pertanyaannya langsung pada poin. Poinnya banyak ini Pak. Bagaimana untuk mengetahui program-program atau pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan di suatu kejadian bencana dimana dari semua lapisan ingin membantu. Contoh di Dapil saya di DKI I Jakarta Timur, itu ketika terjadi banjir di Kampung Pulo, semua dari caleg-caleg pada membawa sembako, bawa mie, bawa lain-lain. Kemudian dari BPBD juga seperti itu. BNPB seperti itu maka pantas kalau Gubernur Ahok menyampaikan nanti kalau banjir lagi tidak usah mengirim makanan Pak ya? Kalau bisa melalui rekening saja, pantas itu Pak. Kemudian bagaimana cara pengawasannya? Karena banyak kejadian-kejadian dari musibah, kita ditimpa musibah lagi. Apakah ketika kejadian itu ada BPK, apakah ada BPKP? Apakah ada KPK begitu? Sehingga tidak terjadi tumpang tindih begitu. Misalkan jenis bantuan dari BNPB ini, kemudian jenis bantuan dari BPBD ini, dari masyarakat ini, dari Pemda ini, ini yang perlu Komisi VIII mengetahui supaya antara kita tidak ada suudzan-lah.

Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita kunker ini Komisi VIII ada kunjungan kerja ke Maluku utara. Nah alhamdulillah ini memang Komisi VIII DPR RI ini juga ingin dapat nama di masyarakat itu, kalau bapak itu dari BNPB dan BPBD itu sangat dihormati oleh masyarakat karena jiwa penolong, seperti yang dialami oleh Pak penanya yang sebelah sana kawan kita ananda yah?

Kemarin ketika datang di suatu tempat bencana lalu bapak duduknya di belakang saja, ini tempatnya BPBD begitu. Ini di masyarakat masih belum mendapatkan tempat yang mulia walaupun katanya Anggota DPR itu yang terhormat begitu. Maksud saya begini Pak, ini kalau untuk BNPB sudah bagus. Kemarin Ketua rombongan saya Ibu Ledia itu, dia itu kerjasamanya baik dengan BNPB menyerahkan cek 200 juta kepada waktu itu walikota ya bu ya? BPBD? Iya, nah itu. Sehingga agak terangkat itu Ibu Ledia ini, agak terangkat Pak. Berbeda dengan kunker-kunker yang, kan ada tiga kunker, kunker-kunker lainnya tidak dihargai sama sekali bahkan ketika datang saja gubernurnya tidak ada, walikotanya tidak ada tapi alhamdulillah Ibu kita ini karena gubernurnya PKS, wah, dua kali diajak makan Pak ketua, makan bareng.

20

KETUA RAPAT:

Di persingkat Pak, ini apalagi menyangkut partai ini saya kira harus lebih dipercepat ya. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom):

Biasa, kalau saya langsung di. Oke, sebetulnya banyak yang mau saya tanyakan. Maksudnya, diteruskan Pak. Jadi ketika DPR Komisi VIII ini berkunjung, bapak bawain cek untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, begitu kira-kira.

Kemudian saya ingin menanyakan Pak, BNPB ini punya Eselon berapa eselon pak? Eselon I? 6? Tapi yang bapak sampaikan itu hanya punya program 4, mohon dijelaskan berarti ada yang double begitu atau Eselon I memakai program-program yang sama, begitu Pak. Kemudian ini banyak sekali ya. Satu lagi Pak ketua. Ada pertanyaan dari kawan kita, bapak banyak temuan-temuan BPK yang belum tuntas. Nah, itu biasanya diadakan rapat 3 tungku yaitu Kementerian Keuangan, kemudian BPK dan BNPB sendiri untuk pemutakhiran data. Nah ini sejauhmana bapak sudah melakukan seperti itu? Karena kita harus proaktif supaya instansi bapak itu bersih dari temuan-temuan itu dan saya mengapresiasi dari BNPB bahwa itu sudah nilai tertinggi Bapak sudah memperoleh opini WTP.

Sekian Pak Ketua. KETUA RAPAT:

Sekian Pak Sestama ya bukan ke ketua kan? Pertanyaan ke Pak Sestama. Jadi Pak Fauzan ini mantan Kanwil Pak, jadi beliau ini agak tahu ini soal seluk beluk yang begitu-begitu. Cuma tadi soal gubernur PKS itu yang menerima kami, yang tidak menerima kami di tempat lain juga gubernurnya PKS juga Pak. Jadi bukan karena gubernurnya PKS atau tidak jadi tidak relevan ya? Mungkin sibuk gubernurnya begitu atau mungkin karena ini apanya? Kan Komisi VIII ini komisi air mata, jadi tidak mungkin ada mata air, makanya gubernurnya malas ketemu, sudah biasa.

F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom):

Pak, mohon Pak, sedikit lagi Pak Pimpinan. Jadi kemarin itu, sedikit saja. Jadi kemarin itu ketika itu malah gubernur mau kasih kita batu

Pak. Batu, mau dikasih batu tapi ditolak oleh Pak bukan Pak, oleh Pak Mudjahid. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Karena Pak ... inikan Mujahid, kalau mujahid itu tidak perlu yang begitu-begitu apalagi batu, kan untuk apa? Begitu, kalau perlu yang mentah-mentahnya atau apa segala macam, batu dikasih. Saya juga tidak tahu batu apa Pak, yang penting kan batu. Kalau dari Indonesia Timur, batu-batu mulia banyak Pak karena itu bisa jadi gratifikasi, makanya tidak mau Pak Sodik itu.

Baik, yang berikutnya Bapak Nur Purnamasidi. F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

21

Pimpinan Komisi VIII dan jajaran di BNPB, Pak Sestama.

Yang pertama saya langsung saja. Yang pertama saya mencermati laporan kinerja capaian kinerja angaran. Dilaporkan hampir semua menyerap di atas 90% tapi untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan saya melihat hanya 64,45%. Saya sejak kemarin memang saya selalu mempertanyakan hal ini. Kenapa? Karena kalau kemudian serapan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan hanya 64% maka sangat wajar kalau kemudian sarapan penanganan daruratnya maupun ... menjadi besar karena masyarakat tidak siap. Ini saya ingin tahu saja, saya ingin tanya kenapa sebenarnya? Karena menurut saya program-program yang saya baca untuk yang pencegahan dan kesiapsiagaan ini lebih banyak kan melibatkan masyarakat. Saya pikir masyarakat sangat welcome untuk kemudian melaksanakan ini. Saya pikir sebenarnya problemnya apa sih sebenarnya sehingga serapan karena menurut saya seharusnya kurvanya terbalik. Jadi yang tahu kesiapsiagaan bisa 100%, saya punya pikiran mungkin yang darurat bisa 60% kemudian rehab bisa hanya 40%, kerusakan makin minimalis, saya pikir itu, itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai Desa Tangguh Bencana. Saya hanya mau tanya saja Pak, kalau di RKA K/L yang saya dapat ini untuk 2015 inikan ada 140 desa tapi tadi cuma 83 desa tangguh Pak ya. Saya hanya ingin tanya harga satuan untuk satu desa tangguh itu sebenarnya berapa? Karena saya melihat ini untuk prosesnya sangat ada untuk koordinasi desa tangguh, ada penyempurnaan juklak-juknis, ada rekrutmen, konsultan, ada penandatanganan perjanjian dengan BNPB, juga ada rekrutmen fasilitator. Saya hanya ingin melihat untuk pelaksanaannya saya kira sisa berapa itu dengan proses sangat panjang itu untuk membuat satu Desa Tangguh Bencana.

Saya ingin tahu harga satuan Desa Tangguh Bencana itu berapa? Dan kemudian sampai dipelaksanaan tinggal berapa rupiah? Karena apa? Karena ini menyangkut, menurut saya menyangkut keberhasilan kita membangun sebuah Desa Tangguh. Kalau kemudian akhirnya dana yang untuk desa tangguh yang di lapangannya lebih kecil dibanding prosesnya, menurut saya sudah bisa kita simpulkan akan ada banyak ketidaksiapan atau maksud saya bisa dikatakan, bisa Desa Tangguhnya menjadi sangat tidak tangguh kalau memang nanti dan karena itu, itu yang kedua.

Yang ketiga, saya hanya tanya saja ini yang terakhir. Terkait dengan program kerja BNPB tahun 2012 yang menyangkut saya hanya tanya, rencana ... pemulihan pasca bencana yang dihalaman 49 itu Pak. Jadi di poin 8 itukan proposal kabupaten/kota ... tertentu ini sudah ada desanya atau belum? Karena ini anggarannya 1 triliun ini. Kalau belum, apakah bisa kemudian menjadi dana aspirasi untuk kita bersama, saya pikir itu. Itu pertanyaan saya, karena saya belum tahu apakah ini sudah ada atau belum, kalau memang belum ada saya pikir bisa kita bicarakan bersama dengan Komisi VIII. Itu saja terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nur. Berikutnya Ibu Endang Srikarti.

F-PPP (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH): Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan. Yang saya banggakan Sestama BNPB dan jajarannya, ketemu lagi.

Saya mau, saya hanya memberikan suatu dukungan yang sudah-sudah, saya tidak terlalu banyak bercerita lebar karena saya selalu di kalau lebar tidak disukai bapak-bapak katanya. Saya baca

22

di realisasi yang sudah di lakukan oleh tim BNPB, disini banyak sekali yang sudah ditulis-tulis, pra maupun pasca tetapi di daerah Klaten yang saya baca disini. Kebetulan saya Jawa Tengah ya, jadi saya hapal sekali daerah Klaten itu tinggi ditulisnya disana terus Boyolali sedang padahal, kebalikan Boyolali yang tinggi, Klaten yang sedang padahal Klaten itu luar biasa pada saat gempa 2010 dan meletus Gunung Merapi 2010 juga. Itu luar biasa besarnya dibanding Boyolali. Boyolali itu karena ada Gunung Bibinya sehingga ada proteksi untuk didampingi supaya tidak terlalu banyak korban disana.

Nah saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat pasca, pada saat pra dan pasca, apakah juga kunjungan ke daerah Kecamatan Pemalang, Manins Renggo,Tulung Jatingon, Kebon Arum dan Prambanan, Ganti Wangon, Klaten Utara dan Wedi. Itu semuanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ... sekarang itu luar biasa, kok bisa ya daerah kecamatan tersebut, ada beberapa kecamatan itu belum ada yang namanya realisasi mengenai pembangunan ataupun infrastrukturnya, disini tidak pernah ada sama sekali padahal itu wajib hukumnya dibanding yang lain begitu dan korbannya itupun Wedi khususnya 1000 lebih yang meninggal, belum yang sakit dan masuk rumah sakit. Sampai sekarang masih banyak sekali di rumah sakit jiwa yang belum bisa disembuhkan, itu di daerah Klaten khususnya. Kenapa disini adalah sedang ya? bukan tinggi ya? Hasil investigasi apa? Kajian darimana begitu? Mungkin bisa di anu kembali nggih, di penggalih lagi begitu.

Saya mohon kerelaan waktunya khusus untuk Klaten dan Boyolali ini kawan-kawan. KETUA RAPAT:

Iya, dipersingkat bu. Ya, sudah kita relakan bu, tetapi dipersingkat.

F-PPP (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH):

Nyaman bukan?.

Terus yang kedua adalah untuk estimasi anggaran yang khususnya pasca Klaten dan Boyolali boleh tidak saya minta data daerah-daerah tersebut, nanti siapa tahu bisa untuk pegangan saya untuk memberikan informasi karena ini juga mitra kerjanya supaya juga saya bisa membantu meringankan pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan realisasi di daerah-daerah yang saya sudah tahu begitu. Itu saja, saya akan meringankan beban.

Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Ibu Endang Srikarti. Beliau ini dari Fraksi Partai Golkar tadi belum dikenalkan, jadi sesuai Tatib itu harus menyebut

nama-Dapil karena apa yang disampaikan oleh Bu Endang tadi biar Pak Dodi dan seluruh pejabat yang lain mengerti kenapa kok ceritanya kok kampung-kampung yang tadi saja, kampung saya kan tidak disebut. Padahal tempat saya juga ada bencana. Kalau soal Oh, ini harus tinggi, malah Ibu Endang ini lebih senang kalau tingkat bencana di tempat dia tinggi Pak, itu tadi kan? Mestinya rendah supaya senang kan begitu. Jadi Ibu Endang ini dari Fraksi Partai Golkar di kamar 1322 Pak, diatas supaya nanti lebih enak kalau ada komunikasi.

Baik, berikutnya Bapak Samsu Niang, silakan Pak. Di belakangnya Ibu Endang.

23

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih. Yang saya hormati Pimpinan Komisi, Yang saya hormati Pimpinan Komisi yang lengkap, semua doktor, lima pandawa dan saya hormati teman-teman Komisi VIII dan tentu yang saya hormati juga Sekretaris Utama dan jajarannya, BNPB.

Hari ini saya merasa ada sedikit senang dibanding pada saat pembahasan yang lalu dimana sekretaris utama sedikit optimis dibanding pada saat pembahasan yang lalu. Di pemaparan tadi, membutuhkan anggaran dari nanti 2015 yang akan datang, ini ada optimis. Kemarin ini pada saat pembahasan saya melihat pesimis sekali sehingga anggaran untuk 2015 itu berkurang. DIPAnya dari 1,8 triliun berkurang jadi menjadi 1,6 triliun.

Kemudian dari program-program yang ada, itu kelihatan copy paste. Seperti tadi yang Ketua katakan tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas yang akan dilakukan oleh BNPB untuk tahun 2015 ini walaupun sebenarnya kita tidak menginginkan bencana dimana-mana tetapi minimal dari pemaparan tadi dari pra bencana, itu mengumpulkan para ahli-ahli bencana Ada tadi pemaparan dari pertama itu mengumpulkan para tokoh, para ahli tentang bencana tetapi tidak ada yang nampak kreativitas dari pengumpulan tokoh-tokoh itu, mestinya adakan? Mesti ada dalam hal yang seperti itu.

Begitu juga dalam anggaran-anggaran mereka saya melihat mestikan dalam menentukan ini anggaran kinerja ada outputnya, ada outcome-nya, digambarkan itu secara jelas tetapi saya belum melihat prosentase-prosentase yang digambarkan terkait program-program yang ada. Nah untuk menentukan anggaran berikutnya, saya butuh itu data itu Pak. Saya butuh data itu, minimal data base untuk bencana seluruh Indonesia walaupun tadi sudah dikatakan ada website-nya tetapi saya mau butuh data yang konkret supaya ada pra kondisi kita melihat potensi yang mana yang harus kita prioritaskan, yang mana yang tidak boleh diprioritaskan begitu supaya tidak bias ini prorgram-program ini. Makanya saya butuh data ini Pak.

Jadi untuk pembahasan APBNP ini kalau tidak ini, saya dari Fraksi PDI Perjuangan saya mungkin tidak akan mencoba untuk melakukan pembahasan kalau saya tidak punya data ini karena terus terang inilah acuan kita untuk mencoba melihat apa yang harus kita lakukan kedepan ini. Jangan seperti ini terus, copy paste terus, apa yang 2014, itu juga 2015, nanti saya khawatir 2016 seperti itu karena tidak punya data base yang akurat. Saya butuh itu Pak, bagaimana mau mengawal ekonomi untuk 2015 kalau kita tidak melihat tadi output dan outcome-nya walaupun di Jogja sudah dijelaskan secara bahwa ini bisa dampaknya seperti ini.

Tapi olehnya itu saya kira, ke depan ini memang secara jelas harus diberikan kepada kita khususnya Komisi VIII ini karena bagaimanapun Anggota DPR punya hak budgeting Pak, kita tidak mau menganggarkan salah-salah. Kalau kita anggarkan salah-salah, dampaknya kepada masyarakat. Olehnya itu harapan saya ini betul-betul anggaran nanti ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat, menyentuh kepada hal-hal yang sebenarnya yang ingin kita capai terutama dalam hal pasca bencana.

Saya melihat ini pasca bencana belum tampak apa yang dihasilkan setelah ini sehingga kemarin Pak, saya terkesima pada saat Rapat Paripurna, ini perseteruan antara Komisi I dengan Komisi V, Basarnas itu sebagai gadis cantik diperebutkan karena dia kerja tuntas, ini BNPB ini saya kira belum ada gaungnya yang begitu besar dalam rangka menuntaskan semua proses bencana di Indonesia ini. Saya kira ini Pak ketua harapan saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada database yang akurat dalam rangka untuk APBN-P ini, dan bagaimana kita pola kita dalam pembahasan berikutnya,

24

saya butuh yang seperti itu karena itulah dasar pondasi dalam menentukan item-item anggaran dalam rangka untuk anggaran BNPB ini dan saya senang BNPB ini sekretaris utamanya sudah ada optimisme dibanding daripada kemarin Kepala BNPB begitu pesimis terhadap persoalan ini, wajar kalau dikurangi anggarannya.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pak Dodi dan seluruh jajaran. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang pertama saya menyoroti isu aktual yang nomor 2 tentang ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan relokasi pasca bencana. Nah, saya hanya ingin memberi masukkan bahwa di komisi ini juga Pak Pimpinan Komisi, membawahi mitra kerja badan wakaf dan zakat. Dalam wakaf itu sebenarnya ada beberapa tempat atau lokasi yang bisa digunakan. Ini artinya koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana itu harus diperluas juga termasuk Baznas. Saya mengobrol kemarin di Sumedang, satu bulan Badan Amil Zakat itu bisa 2 miliar, lalu hanya bikin bangunan dan lain sebagainya. Saya rasa perlu ada langkah-langkah konstruktif dalam komunikasi-komunikasi sehingga tidak hanya sekedar dengan Pemda, dengan badan wakaf dan Baznas itu penting, itu pertama. Nah kedepan, lokasi-lokasi untuk tanggap bencana seperti di daerah Subang misalnya yang tahun kemarin ada 13 kecamatan yang terendam, dengan kerjasama dengan badan wakaf dan Baznas itu bisalah muncul pesantren-pesantren tanggap bencana dan sekaligus seperti yang disampaikan Pak Dodi tadi, relawan tanggap bencana itu menjadi penting dan sangat memungkinkan.

Yang kedua, di daerah Majalengka ada retak tanah di tiga titik yaitu Cibitung, lalu di daerah Rajagaluh, Jeruk Leut dan yang terakhir Maja yang kemarin ada beberapa pengungsi dan satu pengungsi meninggal dunia di pengungsian. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana penentuan status bencana, entah saya kemarin tidak baca atau tidak ya? Majalengka justru tidak ada, Sumedang termasuk tinggi, Subang tinggi tapi Majalengka malah tidak ada. Nah, di Cigintung itu saat parah karena satu kampung harus mengungsi, beberapa bangunan hancur dan di Jeruk Leut itu itu karena itu daerah Ibu saya, saya tahu persis bagaimana hampir 30 rumah tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana penentuan status dan mekanisme pelaporannya seperti itu.

Nah yang terakhir adalah ketika banjir di Subang itu tidak ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, saya tadi ngobrol dengan Bu Saras, ini sebenarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu seperti yang dikatakan Pak Samsul kemarin, itukan sebenarnya koordinatornya Sekda, dibikin oleh Pemda tetapi bagaimana hubungannya dengan Badan Pengelolaan Bencana Nasional. Lalu dalam laporan-laporan tadi ada anggarannya dan sebagainya itu sampai sejauhmana sehingga kami di DPR bisa memikirkan kembali penambahan budget asal efektivitas, koordinasi juga pembentukan kebawah itu betul-betul muncul. Jadi jangan sampai seperti di Subang, saya tanya, ini ada tidak? Sehingga kita kebingungan mengalokasikan, mendistribusikan bantuan dan lain sebagainya sepeti itu.

25

KETUA RAPAT:

Iya, waktunya pas sampai jam 12.30 WIB, tadi kita sampai jam 12.30 WIB kan? Baik demikian bapak/ibu/Saudara nanti kita kembali jam 13.00 WIB. Saya akhiri ini sementara.

Saya kira kita cukupkan dulu, pertanyaannya masih banyak. Kita istirahat dulu bagi yang mau ibadah, ibadah dulu, bagi yang mau shalat atau mau makan dan lain sebagainya kita persilakan. Setuju ya kita skors ya? Sampai jam berapa ini? Jam 13.00 WIB? Setuju jam 13.00 WIB? Oke kita skors sampai jam 13.00 WIB. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB)

Baik, demikian bapak/ibu Saudara skors untuk shalat dan makan setelah istirahat saya cabut kembali.

(SKORS DICABUT) Kita lanjutkan untuk pembicara berikutnya atau memberi tanggapan berikutnya yaitu Bapak Asli Chaidir. Jangan lupa untuk menyebut nama, Dapil dan dari fraksi mana Pak. Silakan. F-PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, SH): Terima kasih ketua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Sekretaris Utama BNPB beserta jajarannya. Kita langsung saja pada maksud dan tujuan. Kalau saya melihat kinerja BNPB ini sebenarnya sudah baik dan profesional dalam setiap bencana alam BNP telah menunjukkan peran dan fungsinya dengan cukup maksimal. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Melihat pada filosofi Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Berkaitan dengan ini saya lihat BNPB setelah proses bencana atau pasca bencana kurang lagi memperhatikannya. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya peran dan fungsi BNPB pasca setelah bencana terutama berkaitan dengan aspek penanggulangan sarana bencana seperti pekerjaan yang sampai saat ini terbengkalai. Seperti early system untuk tsunami di Aceh yang sudah banyak rusak-rusak dan juga penanganan pasca bencana memerlukan koordinasi dengan lembaga negara lainya seperti Dinas PU, pemerintah Daerah setempat dan lainya. Apakah BNPB mempunyai pola baku dalam koordinasi tersebut sehingga tidak terjadi lagi saling lempar tanggung jawab pasca terjadinya bencana tersebut. Kita tadi sama-sama mendengarkan DIPA anggaran dialokasikan mencapai 1,8 triliun namun diawal tahun anggaran, dana yang bisa diambil atau dimanfaatkan hanya sekitar 50 miliar. Pertanyaannya, mengapa dana awal yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar 50 miliar. Apakah ini terkait dengan peraturan atau memang terkait dengan ketersediaan dana. Kalau hanya 50 miliar yang bisa dimanfaatkan, kami takutkan tidak bisa mengatasi masalah-masalah bencana yang akan timbul. Kalau ini terjadi, apa BNPB menyiapi langkah-langkah antisipasinya.

26

Dalam penanggulangan bencana dimungkinkan untuk terlibatnya lembaga usaha atau perusahaan serta lembaga non pemerintah lainnya, demikian pula dengan tambahan, dengan lembaga internasional juga dimungkinkan untuk terlibat secara langsung dan membantu pada saat bencana. Pertanyaannya, bagaimanakah skema atau pola koordinasi lembaga tersebut pada saat bencana terutama yang berkaitan dengan lembaga asing karena dikhawatirkan ada motif-motif tertentu yang tidak bisa kita ketahui. Keempat, BNPB telah mempunyai peta daerah-daerah yang rawan untuk terjadinya bencana. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, BNPB mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan dan peralatan standar dalam penanggulanan bencana. Pertanyaannya, sejauhmanakah implementasi dari pelaksanaan pendidikan pelatihan dan persyaratan standar dalam penanggulangan bencana. Program ini sebaiknya juga melibatkan masyarakat seperti halnya pelatihan evakuasi dalam kondisi tertentu. Kelima, banyaknya usulan daerah dan belum direalisasikan oleh BNPB, terkait dengan bencana longsor, banjir, dan lain-lain, kami minta BNPB meningkatkan tingkat responnya dan merealisasikan anggarannya. Terakhir, dalam penanggulangan bencana terdapat anggaran mencapai Rp1 triliun yang bisa didapat dengan mekanisme pengajuan proposal dari kabupaten dan kota. Apa sebenarnya yang menjadi kriteria bagi daerah dalam hal ini kabupaten/kota agar dapat mengajukan proposal penanggulangan bencana tersebut. Dan saya mendapat titipan dari Saudara saya yang disebelah Pak Iqbal, beliau izin karena ada satu hal yang sangat penting. Mengajukan satu pertanyaan saja. Di dalam bencana ini katanya ada 7. Bisa tidak dijadikan bencana 5 menjadi 8 yaitu bencana longsor Banjarnegara. Itu kalau saya tidak sampaikan pesan nanti mata saya juga bengkak juga nanti. Ini pesan dari Pak Iqbal, yang beliau minta izin tadi. Sementara itu yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih banyak. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Pak Asli Chaidir dari Fraksi PAN, Pak. Dapil I Sumatera Barat. Karena dulu belum memperkenalkan, tadi saya perkenalkan. Yang berikutnya Pak H. Nanda, silakan Pak.

F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Terima kasih. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Yang terhormat Sekretaris Utama beserta jajaran dari BNPB, serta Staf dari Komisi VIII. Pertama mengenai anggaran realisasi tahun 2014. Pada awal tahun penetapan anggaran itu ditetapkan 1,831. Ending akhir di dalam proses perjalanan ada yang kita tidak dipahami atau mungkin salah ketik. Pada sampai Juli itu 2,3 triliun padahal pada saat Maret ada penambahan sudah 2,531 triliun. Ending akhir pada bulan November itu 2,815 triliun. Jadi yang Juli ini harusnya tambah apa kok mengurangi. Apakah karena pengalokasian pada saat Maret itu 2,5 triliun, Juli ada 2,3 triliun. Apakah ini jumlah atau sisa yang ada atau pengalokasian sehingga saya lihat penambahannya ini sangat signifikan sehingga pada saat akhir tahun adalah 2,815. Ini diambil dana dari on call. Apakah on call ini

27

pada saat pengambilan sesuai dengan budget atau sesuai dengan kebutuhan pada saat itu? Sehingga begitu gampang dan mudah barangkali kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, saya butuh uang segini, langsung saja realisasi, langsung realisasi sehingga di dalamnya saya berpikir mungkin begitu gampang orang untuk melakukan KKN atau melakukan yang tidak benarlah karena begitu mudah uang dari on call diambil gampang saja tanpa, mungkin bapak mintanya pun tanpa persetujuan DPR dana on call ini. Jadi tadi ada selisih ini ada selisih ini tolong adalah kami minta dijelaskan.

Yang kedua, program yang sekarang, hasil rapat kemarin ada anggaran yang diminta oleh BNPB ini pertama adalah 1,5 miliar dengan reason adalah untuk beberapa bencana padahal ini kita belum tahu. Satu sisi pada saat penetapan anggaran tahun 2015 pun sudah dikasih modal yaitu sebesar 1,68 sekian triliun, nah untuk penanggulangan bencana sendiri itu di atas 1 triliun sementara kita belum tahu bencana yang akan datang tahun 2015 ini. Di sisi lain, sudah minta lagi 1,5 miliar. Apakah tidak ini duplikasi. Satu sisi, di dalam penetapan anggaran awal saja sudah 1 triliun untuk penanganan penanggulangan bencana. Di sisi lain bencananya saja kita belum tahu, kok sekarang sudah minta 1,5 miliar. Apakah 1,5 miliar ini termasuk on call atau diluar itu? Sementara on call yang disiapkan oleh pemerintah entah berapa jumlahnya kita juga tidak tahu yang dicadangkannya. Apakah 1,5 ini duduknya nanti di on call atau memang langsung nanti masuk di dalam perubahan. Ya kalau ini dimasukkan di on call, apakah hanya sebatas itu? Sehingga mungkin saja accident atau bencana itu lebih daripada ini.

Iya kalau misalkan, karena kita tidak tahu, 1 triliun sudah dianggarkan ternyata bencana menghabiskan 5 triliun. Kita tidak tahu model kayak tsunami, satu sisi 1,5. 1,5 ini hanya untuk on call atau memang sekali lagi yang langsung dimasukkan di dalam DIPA perubahan.

Yang kedua, ada untuk penanggulangan bencana tadi pasca, saya lihat disini sudah teranggarkan menurut hitungan kalkulasi dari pengajuan itu kurang lebih tadi minta 1,6 triliun, peruntukannya sudah jelas cuma yang masih mengambang tidak secara detail itu untuk proposal kabupaten dan kota 1 triliun. Ini juga sekali lagi sangat dengan KKN, sarat dengan penyimpangan, mungkin saja bisa. Jadi kalau mau ditentukan, saya ingat, pagu anggaran itu harus berdasarkan nama. Kalau pada saat kita mengajukan proposal sudah jelas, siapa yang akan dikasih? Sebelum anggaran itu diketok palu jadi sudah jelas buat A, si B, si C nya. Kalau disini berartikan masih mengambang, masih kosong. Nah kalau masih kosong, masih ngambang awang-awang buat apa dianggarkan? Sudah saja di on call saja dan pada saat proses pengambilan on call, kamipun selaku Dewan harus jelas peruntukannya, jelas secara detail. Disini ini tidak dijelaskan dari awal proses cara pengambilan on call ini.

Sekali lagi mungkin kalau lihat saya disini tidak melalui proses DPR lagi karena mungkin begitu gampang pemerintah mengajukan, begitu gampang pemerintah memberikan karena dana sudah tersedia. Nah saya minta pengalokasian anggaran ini kalau tidak jelas apalagi terjadi tumpang tindih padahal dari awal sudah dicadangkan, lebih baik anggaran ini ditolak. Tidak ada artinya, kami tidak mau disalahkan. Kami takut yang kita khawatirkan menjadi disalahgunakan. Yang kami inginkan penganggaran jelas by name, jelas by address, mungkin kalau jelas by name, by address tadi, jadi jangan sampai seperti ini hanya untuk daerah A, B, C, D, atau misalnya menyebutkan Aceh Tengah tapi berapa "X" nya? Sehingga kami jelas, pada saat kami nanti memonitor ke lapangan itu jelas, kalau ada penyelahgunaan pun kami jelas.

Jadi sekali lagi kita ingin by name, by address. Jelas peruntukannya, kalau masih ngambang, sekali lagi. Saya minta kepada Ketua Komisi lebih baik ini ditolak, sudah saja awal 1,8 nanti on call-nya berapa kita ingin jelas, penggunaannyapun lagi ingin jelas, by name-nya kami jelas, jangan lagi kami dibodohi tahu-tahu sudah ada penambahan lewat on call tadi anggarannya. Sekali lagi kami tidak mau dibodohi, kami disuguhkan dengan angka-angka ini, sekali lagi kalau kamu mau curiga, anggaran tahun 2014 juga tentang bencana atau tentang pemakaian dana program penanggulangan bencana sampai disini disebutkan realisasi 9,862%, Tesnya di sini 95,58%, saya tidak mengerti ini. 9,58% tapi

28

realisasi 98,62%, seolah hampir habis saja ini uang, apa benar begitu? Ya, digunakannya? Apa benar tidak ada penyalahgunaan, apa benar tidak ada diselewengkan, pernah tidak melaporkan secara detail? Pernah mungkin kami juga kalau secara detail ada datanya, kami bisa mengecek disetiap kabupaten, benar tidak ini pengalokasiannya sampai 98,62% tentang program penanggulangan bencana. Berarti ini pasca bencana.

Jadi saya harapkan dalam penganggaran ini jelas, pada pimpinan komisi jadi jangan sampai terjadi anggaran ini melambung besar, kita disalahkan sementara peruntukan penggunaannya masih angka-angka yang absolut, yang masih dalam istilah kami buntel kadut. Jadi masih dalam kotak besar yang tidak jelas sehingga orang bisa sewaktu-waktu menyelewengkan. Itu saja barangkali Bapak Pimpinan, sekali lagi terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam.

Jadi Pak Haji Nanda ini memang mudah agak keras-keras dikit dia Pak. Nanti kita diskusikan bagaimana itu caranya Pak Nanda.

Yang berikutnya Mas, Pak Kusdiyanto. Sudah siap belum ini? Kalau tidak dikasih yang lain dulu. Oke, supaya ada waktu Ibu Maria tadi enggak jadi.

Berikutnya Pak Ahmad Mutaqiem, silakan Pak.

F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada pimpinan sidang dan rombongan dari Pak Sestama dalam acara RDP ini. Ada beberapa poin, perkenalkan dulu meskipun kemarin sudah kenalan. Nama saya Achmad Mustaqim, dari Fraksi PPP, Dapil Jawa tengah VIII tetangga Banjarnegara.

Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi tetapi ini sebelum masuk kesitu ada satu poin yang bisa menjadi sebuah clue bahwa ada beberapa hal efemis yang kemarin sempat saya lontarkan sebagai penanya terakhir. Pada saat orang berfikir bahwa itu turun maka sesungguhnya saya bilang itu terjadi double degree terhaap perencanaan. Kemarin saya masih kesusahan dari sisi mana tapi alhamdulillah dengan dapat tambahan materi dari ini saya mulai melihat tanda-tanda itu sehingga akan sebagian saya buka. Kalau dia dari IE materi perencanaan sungguh menurut saya sudah komplit komprehensif, integratif bahkan kalau saya simplikaskan, saya lihat cara pengalokasian dan pengelolaan dana itu sudah terlihat sekali bailk dari pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Pra bencana itu punya strategis sampai jumlahnya ada 10 poin. Kemudian saat bencana ada sekian poin, pasca bencana bahkan ada 15 poin ditambah 2 poin yang sifatnya bersinergi dengan pihak luar. Jadi sebetulnya sudah komprhensif sekali.

Hanya ada 2 hal yang menarik kemarin saya mencari jawaban atas kenaikan 2 kali lipat itu dan hari ini saya mulai terlihat saya melihat ada sebuah efimis, pimpinan sehingga saya bisa memperkuat sebelumnya Pak Haji Nanda sebelumnya memang harus dikoreksi ulang.

Pertama, sungguh saya kaget pada saat tadi sampaikan oleh Pak sestama bahwa angka 1681 itu adalah belum termasuk dana-dana tambahan lain misal : on call maupun yang pola hibah maupun konsinyasi. Kemudian kalau kita liat secara detail, kemudian di akumulasikan ternyata permintaannya kepada kita adalah 5,3 triliun padahal realisasi pengeluaran yang 2014 itu 2,6 itulah ternyata saya

29

kemudian wah ini sungguh fantastik sekali, mengalahi kementrian bahkan kemarin pemberdayaan perempuan malah tu hitungannya ratusan milyar saja.

Oleh karena itu, kalau ini tidak mempunyai dampak positif dalam berkolaborasi dengan dewan dalam mengatasi permasalahan ini, saya setuju dengan yang sebelumnya. Kalau perlu ditinjau ulang.

Yang kedua, ini ada sebuah anomali kalau bisa dilihat dari data 2013, 2014 dan pengajuan 2015 maka terjadi anomali di titik 2014, ada agenda politik apa di 2014. Saya bisa sebut anomalinya kelihatan sekali. Kalau 2014 saya bandingkan dengan 2013 maka dari 4 item utama itu mengalami kenaikan yang signifikan sekali. Pertama dari program dukungan managemen mengalami kenaikan 105,73%, kemudian dari program peningkatan sarana Kimpras naik 11,53%, kemudian dari pengawasan dan akuntabilitas naik 86,45%, kemudian dari program penanggulangan bencana sungguh fantastik Ketua, 160% kenaikannya. Masalahnya tim itu masuk lebih dulu yang berakhir kisruh decline justru dicline.

Saya sebut poin pertama yang tadi naik 105% justru di 14, beliau turunkan itu 7%, kemudian yang kedua beliau turunkan itu sebesar 6,2%, poin yang ketiga justru dinaikkan dari 2014 naik 27%. Kemudian dialokasi bencana sungguh fantastik turunnya bahkan diturunkan sebesar 51,3%, sehingga disini ada anomali. Anomali ini maka saya juga punya indikasi bahwa sesungguhnya punya terselubung di 2014. Nah, terselubung itu saya bilang efemis, cantik mainnya sungguh cantik mainnya. Cuma kalau ini tidak diwaspadai oleh kita di Komisi VIII harus ada lanjutan yang lebih detail maka sesungguhnya itu adalah lagi mencoba melakukan decline bahwa 2014 itu diatas kewajaran, gimana ini diturunkan makanya di periode hari kemarin 2 hari lalu, kepala bilang kementrian lain pada minta naik, kita justru minta turun tapi saya tidak ini kelihatan sekali ada sebuah pola.

Oleh karena itu, ini harus ada pendalaman lebih detail bahwa pengajuan yang angka sebesar 1681 bahkan dengan ada permintaan tambahan on call dan seterusnya yang total 5,3 triliun itu pasti saya selaku Anggota Komisi VIII jelas tidak setuju karena 2014 yang sudah mengalami realisasi 2,6 sekian pun sebetulnya itu sudah ada sebuah kenaikan yang anomali tadi. Itu sangat mungkin yang pertama, yang kedua.

Yang ketiga dari rincian renstra maupun rennas, itu terlihat saya perhatikan ada 497 kabupaten, kemudian sebanyak 63% itu dinyatakan posisinya adalah resiko tinggi bencana, sungguh fantastik Indonesia itu 63 itu bencana semua Pak Ketua maka pertanyaan tadi Pak Agus bahwa itu ada indikator apa, itu memang harus diperjelas karena 63% kabupaten kita itu potensi bencana semua, membahayakan sekali negara kita. Sementara 37% itu kategori sedang. Nah, dan itu justru dari Renstra sama Rennas yang disusun. Saya coba kompilasikan begitu. Oleh karena itu, ini harus ada sebuah kejelasan lebih detail, jangan-jangan seperti tadi indikasi kongkalingkong di daerah yang sama sekali tidak ada kaitannyai dengan Komisi VIII. Kenapa saya sebut tidak ada indikasinya sama sekali karena bisa jadi Anggota Komisi VIII pas Dapil ada kejadian, itu kalau toh saya komunikasi, paling mentok cuma tahu logsitik yang kita juga tidak tahu bentuknya. Oleh karena itu, pendalaman-pendalaman

Kemudian yang ketiga, untuk ke depan, itu memang alokasi kalau dari sisi planning maupun pointers menuju sasaran aksi kegiatan, its ok. Hanya harus ada sinergitas yang lebih konkrit, lebih rigit sehingga angka-angka efimis itu tidak muncul kembali karena sesungguhnya yang tersandera adalah kita-kita yang di Komisi, Anggota Komisi VIII. Itu saja dari saya.

Terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Berikutnya mas Kuswiyanto.

30

F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi VIII, seluruh Pimpinan yang hadir, Bapak dan Ibu Anggota Komisi VIII, Seluruh pejabat dan seluruh semua rombongan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu mengapresiasi Badan apa namanya apa yang sudah disampaikan BPK, WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan itu tentu prestasi yang luar biasa dan harus dipertahankan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mohon maaf karena ini baru dan kita juga belum memiliki seluruh dokumen yang lengkap termasuk 2014 pun, evaluasi ini tentu hasil dari DPR yang lalu, 2015 saya kira juga susah untuk dilakukan evaluasi karena sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, sudah didop oleh periode yang lalu sehingga tentu arah hari ini tentu ingin lebih kepada penajaman dan kira-kira pilihan mana saja untuk tahun 2015.

Berangkat dari situ, mohon maaf karena baru tadi saya telah membaca dokumen ini belum bisa menilai bahwa BNPB ini termasuk sukses apa tidak sukses karena mohon maaf mestinya kita baru ini, analisisnya ini harus betul-betul sangat tajam. Misalnya melihat perangkaan keuangan, ada yang pencapaian yang bagus ada yang kurang dari 90% dan lain-lain. Bahkan yang pencegahan, kesiap-siagaan itu masih menyisakan uang 72 miliar.

Pertanyaannya kalau kita melihat realitas di masyarakat bencana di Indonesia ini sangat banyak seringkali yang terjadi ini mohon maaf, kadang-kadang tindakan agak lambat dan lain-lain. Kok, alhamdulillah masih menyisakan uang 72 miliar. Ini saya kira kan agak aneh ya kira-kira begitu. Mestinya kalau melihat kondisi masakan yang seperti itu, dengan dana seperti itu saya membayangkan malah kurang kalau itu kira-kira kan, ketika kita diskusi untuk kedepan kira-kira kan ngomongnya kan penambahan dana. Tetapi paham betul karena ini kan sudah diplot oleh perencana oelh Bappenas dan lain-lain.

Jadi, mohon maaf lebih-lebih kalau saya melihat dari masing-masing berbagai macam penjelasannya ini, kita agak susah untuk memberikan penilaian saya kaitkan dengan apa rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah katakan lah saya bacakan ada arah RPJMN ke-1 2005-2009 itu adalah membangun komitmen bangsa dan seterusnya. Kemudian 2010- 2014 ini adalah meletakkan dasar sistim penanggulangan bencana. 2015-2019 efektivitas penanggulangan bencana. Kalau saya melihat dari 2 dokumen ini ini kok sama antara 2014/2015 sehingga saya tidak bisa antara tahap 1, 2, 3 ternyata dokumennya kok sama hanya rutin-rutin saja. Ini berarti kan tidak ada artinya rencana pembangunan jangka menengah yang dibikin itu. Saya ingin penjelasan kira-kira dimana letak perbedaannya sehingga rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah ini betul-betul rumusannya seperti itu. Letak bedanya, aplikasi di bawah ini bagaimana di lapangan ini bagaimana, saya belum melihat itu. Kalau saya baru membandingkan antara 2014 dan 2015.

Yang ketiga, banyak sekali dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh program sebelumnya. Tentu kami sebagai orang baru ini sangat berterima kasih kalau dokumen-dokumen itu sampai kepada kita karena beberapa dokumen itu misalnya menghasilkan draf ini-draf ini masa' hasilnya kok cuma draf gitu, ada beberapa yang hasilnya draf mestinya kan hasilnya itu betul-betul final, mestinya kan begitu karena mohon maaf baru kalau seluruh dokumen itu disampaikan kepada kita, pedoman macam-macam saya lihat, banyak sekali pedoman-pedoman. Lah, kalau pedoman-pedoman itu sampai kepada kita tentu mohon maaf kita sangat mengucapkan terima kasih. Lah kalau betul-betul diberikan, kira-kira kapan berbagai macam pedoman itu sampai kepada komisi kita, kepada Komisi VIII sehingga

31

mohon maaf kita ini paham betul dari kebijakan ini berhasil atau tidak berhasil. Syukur alhamdulilah kalau DPR itu kan biasanya kan yang gampang-gampang simple. Kalau seluruh capaiannya ini betul-betul digambarkan dalam bentuk matriks sehingga kita tahu pencapaian dari masing-masing sehingga betul-betul terukur ini berhasil atau tidak berhasil.

Termasuk profil bencana yang panjenangan sampaikan di 2014 ini telah terselesaikannya 16 profil penanggulangan bencana di provinsi, kabupaten, kota ini baru 16 padahal kita kan punya 33, loh kira-kira yang lain itu bagaimana? Saya tidak tahu 16 pun kita belum tahu secara detail, secara lengkap. Barangkali ini kalau secara detail, lengkap disampaikan kepada kita, kita ingin bisa memberikan sumbang saran kepada panjenengan semua.

Yang berikut di halaman berapa itu, ini disebutkan habis apa sumbangan yang disampaikan ke daerah-daerah Nanggroe Aceh itu sekian Sumatera Utara sekian, Sumatera Barat 48 miliar, Sumatera Selatan 226 dan lain-lain, ini apa artinya? Saya terus terang tidak bisa membaca ini. Ini artinya ini menurut saya masih berkata kalian kira belum bisa menganalisis itu. Ini sekedar bagi-bagi dana kalau bagi-bagi dasarnya apa? Apa ada dasar untuk menyampaikan bahwa Sumatera sekian, anu sekian dan lain-lain. Ini tentu kan harus didasarkan pada asumsi lebih jauh termasuk terhadap berbagai macam dana yang disampaikan yang jumlanya tidak sama itu, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang kurang, mana yang seharusnya ditambah dan lain-lain. Ini kan tidak ada analisis sama sekali sehingga bagi saya yang baru ini tidak bisa menilai. Ini barang apa kira-kira semuanya ini, termasuk dasar untuk untuk menetapkan besarannya berbagai macam itu bagaimana.

Yang berikutnya 2014 kita lebih senang kalau hal ah hal yang agak sama, itu ditempatkan menjadi satu laporannya, ini kan banyak fasilitasi, kemudian koordinasi, kemudian apalagi namanya, ini yang fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, yang begitu-begitu itu sangat banyak jumlahnya. Barangkali kita akan bisa menganalisa kalau itu dikumpulkan misalnya laporannya. Dari situ Komisi VIII ini ingin membandingkan sesungguhnya dana pembangunan bencana ini antara yang digunakan untuk aparatur dengan yang digunakan yang sampai kepada masyarakat ini sesungguhnhya lebih banyak mana.

Mohon maaf, kami belum sempat untuk menganalisa itu tetapi kalau ini daripada Badan Penanggulangan Bencana bisa menyajikan data itu tentu menjadi sesuatu yang betul-betul sangat menarik karena banyak sekali ini fasilitasi-fasilitasi termasuk saya lihat hampir setiap tahun ini dari sisi pendataan ini mintanya uang agak lumayan. Menurut saya kalau pendataan tahun lalu itu sudah dilakukan, mestinya tahun sekarang itu kan tinggal updating-updating saja. Yang seperti itu mestinya kan sudah tidak terlalu banyak, toh dari segi alat-alat dan dan lain-lain, saya kira kan semuanya sudah tersedia dengan baik.

Yang terakhir tentang tahun 2015. Saya sepakat dengan pendapat yang disampaikan Ketua bahwa dari tahun ke tahun ini tidak ada hal yang betul-betul sangat signifikan. Kemudian kalau saya kembali kepada rencana pembangunan jangka panjang, saya mencoba untuk membaca dengan cermat yang ada di buku ini, ternyata tidak ada lompatan-lompatan untuk menyelesaikan persoalan yang 7% dan sedih. Saya ingin katakanlah Jakarta ini setiap tahun kan banjir mestinya mohon maaf, Badan Penanggulangan Bencana ini mestinya sudah harus punya konsep ini Ibu kota dan saya panjenangan kan sudah apa namanya studi banding misalnya: di Amsterdam. Di Belanda itu kan dataran rendah 6 meter di bawah permukaan laut. Itu saja lautnya kan bisa ditaklukkan, sungai di Amsterdam itu kan bisa ditaklukkan, bahkan sekarang dijadikan pusat wisata internasional. Sungai Bengawan Solo setiap tahun banjir, mengapa tidak ada program secara berkelanjutan untuk menyelesaikan itu. Airnya terukur, Lebarnya terukur, mohon maaf sampai sekarang kenapa tidak ada program yang betul-betul menuntaskan itu.

Menurut saya mohon maaf, bencana-bencana yang rutin itu mestinya ada betul-betul skema, harus ada blueprint untuk menyelesaikan dan kira-kira sampai kapan kira-kira bisa diselesaikan, termasuk menurut saya adalah di Jakarta, itu harus betul-betul ada blue print. Jadi yang rutin kita ingin ada blue print. Saya kira bisa studi banding di berbagai macam negara. Lah, kalau ada blue print itu

32

berarti kira-kira ini ada lompatan-lompatan yang sangat besar. Kita ingin bahwa Komisi VIII sekarang termasuk BNPB sekarang ini harus betul-btul ada lompatan, hal-hal yang rutin ini betul-betul harus bisa di selesaikan. Bengawan Solo itu setiap tahun begitu, kenapa di Amsterdam bisa diselesaikan? kita di Indonesia tidak bisa diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiilki konsep yang jelas tentang penanggulangan bencana itu. Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kuswiyanto. Berikutnya Bapak Raden Mas Syafi'i.

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Ketua Komisi VIII dan Anggota yang saya hormati, Sestama dan rombongan yang saya hormati.

.... (rekaman tidak jelas) Tapi saya ingin mengulangi komitmen saya bahwa kita kemudian terperangkap badan ini adalah penanggulangan bencana, karena itu yang terpikirkan badan ini adalah kalau ada bencana maka muncullah berbagai tanggapan dan pertanyaan tadi yang kemudian tidak menyelesaikan masalah tapi hanya menanggulangi bencana. Itulah kenapa kemarin saya sampaikan, kita harus berkomitmen, bersahabat dengan bencana, kalau ini tidak penanggulangannya tapi melakukan kesiapan-kesiapan baik untuk manusianya maupun infrastruktur yang memang sudah bisa kita estimasi langganan bencana. Kalau memang estimasi itu masih belum akurat saya kemarin juga mengusulkan agar dibentuk badan riset untuk memetakan lokasi-lokasi bencana kemudian memetakan apa yang harus dilakukan agar bencana erupa di tempat yang sama tidak terulang lagi. Tapi di jawaban BNBP pun saya lihat, pertanyaan saya itu tidak ada dimasukkan sama sekali.

Di jawaban BNPB tadi saya pegang sama sekali itu tidak dimasukkan berarti memang masih pada blue print menanggulangi kalau adat bencana. Kalau tidak ada bencana ya udah uangnya dimain-main kan lah, terserah seperti itu.

Kemudian tentang, oke yang tadi sudah ditanya oleh teman, yang belum tentang rencana penambahan anggaran itu. Saya kira juga ini kan lucu-lucuan gitu loh, berdasarkan apa permohonan anggaran itu penambahan anggaran itu? orang hasil risetnya ga ada, pemetaan yang jelas juga ga ada.

Lalu kemudian dengan dasar apa meminta tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana. Kemudian antara BNPB dengan BPBD tidak ada hubungan yang berstruktur begitu ya, tidak ada hubungan yang berstruktur karena itu, ini kan cenderung penanggulangan itu langsung dari BNPB karena dia langsung BNPB, menurut saya sebaiknya dana penanggulangan itu di full-kan saja pada on call, kenapa? Karena tidak ada, belum ada prediksi. Bencana apa yang akan datang, dimana lokasinya, belum ada pemetaannya, tidak ada hasil risetnya, ini kan kita cuma menunggu-nunggu, kalau-kalau, dimana-mana akan terjadi bencana ya bagus ditaruh di on call. Begitu ada bencana, baru ditarik dan kita mengawasi, ke mana uang itu ditarik dan untuk apa? seperti pertanyaan teman-teman sebelumnya. Tetapi kalau sudah disiapkan disini tanpa ada hasil riset dan pemetaan yang jelas, toh akhir anggaran ini juga habis. Kita kan kasihan juga dengan dana ini padahal masih ada yang lain yang membutuhkan.

Karena itu, saya kira perubahan mindset untuk bersahabat dengan bencana itu artinya menyiapkan manusianya, membangun infrastrukturnya agar tidak terjadi berulang-ulang pada tempat yang selama, bencana yang serupa. Kemudian agar tidak terjadi penggunaan yang sulit

33

dipertanggungjawabkan semua dana penanggulangan bencana itu harus diletakkan pada dana on call sehingga itu bisa digunakan hanya ketika peristiwa itu terjadi.

Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Romo. Berikutnya Pak Bisri Romli.

F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Yang kami hormati Sestama dan jajarannya.

Saya Bisri Romli, dari Fraksi PKB, daerah pemilihan Jateng X, Pekalongan, Batang, dan Pemalang.

Yang pertama, saya apresiasi karena pertanyaan kemarin 2 poin sudah di jelaskan dengan baik dengan satu poin.

Yang kedua, yang saya harapkan bahwa rob yang terus-menerus itu menjadi bencana. Memang anggarannya juga belum belum dimuat saya pikir kalau menurut Kyai itu nash-nya ada atau nomenklaturnya ada. Sebaiknya Pak Ketua dengan Sestama kunjungan spesifik ke Pekalongan untuk menentukan bahwa rob yang terus menerus itu menjadi bencana. Hal lain tentang penambahan anggaran saya tidak begitu berkomentar dengan baik, karena saya baru dan hal-hal yang terkait yang dengan uang ini walaupun saya masuk anggaran untuk pendekatan matematis, saya masih kurang teliti. Cuma ada beberapa hal yang harus kita perlu dijelaskan ada pertambahan anggaran untuk bencana banjir itu 300 miliar. Padahal se-Indonesia mungkin di daerah pemilihan kami itu mesti kena banjir, bahkan banjirnya walaupun saya pikir di daerah pemilihan kami itu kalau banjir itu 3 hari, paling 3 hari 3 malam dan mereka tidak bisa kerja dan harus disantori oleh oleh masyarakat yang mampu. Dengan adanya anggaran ini maka saya sangat menyambut baik secara yuridis formal, itu wajib secara fikih, fardhu kifayah menyantuni itu BNPB. Jadi kita, Anggota Dewan tidak dosa ketika ini dianggarkan. Nah, permasalahannya 300 milyar itu kemana? apa cukup di DKI? apa se- Indonesia padahal ini banjir itu saya pikir merata Pak dan semuanya perlu dibantu. Kemudian mohon penjelasan juga yang 47 ini, yang 847, ini juga ada kalau tidak salah penguatan logistik dan peralatan kebencanaan. Apakah banjir termasuk logistik masuk sini atau masuk sini, saya ga ngerti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini mohon bisa dijelaskan dengan baik. Sekian.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Yang terakhir dari Profesor Hamka Haq.

34

F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA):

Terima kasih Bapak pimpinan Sidang, Ketua Komisi, Para Pimpinan Komisi. Saya Hamka Haq, dari Fraksi PDI perjuangan. Nama lengkapnya Profesor, doktor, Haji MA.

Saya perlu karena supaya Bapak-bapak tahu bahwa di PDI Perjuangan juga ada profesor, tidak hanya di Demokrat, Golkar. Dan saya ini juga Profesor di Bidang Hukum Islam hampir menjadi rektor tapi karena saya bergabung dengan PDI Perjuangan, kesempatan itu saya tidak ambil.

Pertanyaan saya adalah bahwa ini menyangkut tsunami Aceh, maksud kami di sana masih banyak tersisa hal-hal yang perlu dibenahi dari segi bencana, misalnya: rekan kami dari PKS kemarin ke Aceh menemukan masih banyak korban bencana tsunami Aceh yang belum memperoleh apa itu ya jaminan hidup katakan lah rumah atau masih terlantar lah gitu, terutama di di apa itu ada kampung disana Boh hai Aceh Besar Apakah ini pertanyaan, apakah ini bagian dair BNPB atau diserahkan ke apa itu dulu ya yang menangani rehabilitas ya Aceh itu apa ya, apakah ini tanggung jawab mereka atau dialihkan ke BNPB Pak? Karena kalau dibiarkan begitu kan nanti rakyatnya bertanya kemana kita ini kebetulan saja meskipun saya PDI Perjuangan ini, teman PKS menemukan ini, saya sampaikan disini.

Juga begitu pun di Nias. Di Nias ini masih ada sekitar 66 kepala keluarga kalau rata-rata ada 5 anggota keluarga masih ada 300-an orang yang masih tinggal di tenda-tenda bahkan di sekitar Polres-nya Nias. Tenda-tenda ini menurut ukuran 2x2 berapa ini. Ini juga barangkali bengkalai-bengkalai seperti itu perlu dicermati ya. Nah, begitupun sebenarnya tadi ada teman yang mempertanyakan bahwa kita ini badan penanggulangan meskipun namanya sebenarnya penanggulangan tetapi tentu BNPB juga punya program bagaimana istilahnya itu mitigasi bencana, persiapan menghadapi bencana. Nah, ini lagi-lagi saya ini hanya contoh saja mungkin di daerah lain juga seperti itu.

Di Aceh itu alat-alat mitigasi bencana tidak terpelihara, diterlantarkan, rusak dan masyarakat tidak tahu apa gunanya ini karena tidak disosialiasi ini adalah alat-alat untuk persiapan masyarakat menghadapi bencana. Ada tempat-tempat atau gedung-gedung yang namanya apa itu kalau evaluasi gedung evakuasi ya namanya katanya tidak terawat itu terlantar dan orang tidak tahu apa manfaatnya ini. Jadi sebenarnya BNPB itu bukan hanya untuk penanggulangannya tapi juga ada saya tahu ada istilah mitigasi bencana persiapan-persiapan menghadapi bencana di daerah-daerah tertentu. Jadi meskipun Aceh sebenarnya, ada orang perkirakan 100 tahun lagi baru ada bencana seperti tapi ya buktinya kan tahun 2012 ada gempa bumi lagi kan. Jadi mungkin Tsunaminya besar 100 tahun baru datang tapi bencana-bencana kecil masih ada. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi catatan bahwa kesiapan dan juga pemeliharaan alat-alat bencana seperti itu menjadi perhatian dari BNPB.

Demikian juga laporan dari pusat kajian perlindungan anak Universitas Indonesia. Disitu tercatat ini juga bagian dari pasca bencana. Lagi-lagi Aceh ini Pak karena ini saya karena bencana meskipun saya orang Sulawesi Selatan Pak tapi ini orang Sulsel, Dapilnya Jawa Timur, perhatiannya Aceh. Menurut pusat kajian perlindungan anak UI sampai sekarang anak-anak tengah-tengah terlantar Aceh itu masih sangat besar. Tercatat masih ada 2016 orang yang dijumlahkan terpisah dari orang tua. Artinya orang tuanya mungkin ada karena tidak jelas mati atau apa dia terpisah dari keluarganya, ada yang jelas 3020 orang terlantar artinya terlantar ini tidak di, ini tadi saya sebutkan pertama itu terpisah tapi ada yang menangani. Ini yang 3020 itu terlantar sama sekali, tidak ada yang menangani dari sosial, dari apa biasa kan kita mendengar berita ada orang-orang yang ditemukan di jalan dan sebagainya, mungkin kayak itu. 700 orang yatim piatu, sudah jelas maksudnya sudah diketahui bahwa anak ini orang tua dua-duanya Bapak dan Ibunya sudah tidak ada.

Kemudian masih ada 4.365 orang tua tunggal artinya anak ini meninggal salah satu orang tuanya dan diketahui masih ada Bapaknya atau kah ibunya. Itu yang apa namanya penanggulangan, saya tidak tahu apakah ini karena akibat bencana, apakah ini masih bagian dari ada apakah ada anggaran di BNPB atau diserahkan ke pelindung apa itu, Kementerian PA dan Perlindungan Anak. Saya kira ini perlu ada sinergi Pak dengan kementerian itu.

35

Saya kira itu Pak pendalaman-pendalaman dan harapan-harapan saya semoga BNPB kedepan bisa lebih berjaya. Dan sudah ini hanya apa ya saya hadiri pertemuan ini, pertemuan yang lalu saya tidak sempat hadiri saya tidak tahu apakah ada yang mempertanyakan apa tidak tapi perlu catatan-catatan khusus ini, mengapa sampai sekarang BNPB itu belum punya armada dalam bentuk helikopter atau apa? Mengapa SAR saja punya tempat tim padahal ini BNPB lebih apa ya lebih, kalau SAR kan hanya sewaktu-waktu, kalau ada bencana seperti: Asia Air, apa itu tapi kalau BNPB seperti yang dibicarakan Bapak disana pembicaraan menurut saya 60% dari wilayah kita ini, rawan bencana. Ini semestinya ada persiapan seperti itu apa ada armada laut, apa pesawat atau helly yang bisa memantau sewaktu-waktu, iklim dan sebagainya. Saya kira demikian.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bapak Hamka Haq. Mungkin satu-satunya di PDIP ya, Profesor. Dan satu-satunya dipilih secara profesor ya.

F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA):

Ada 3. Oh ya termasuk yang dari Jawa Barat. Ada Hendrawan, ahli ekonomi, Ada Prakoso, ahli kehutanan.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah, kalau di PAN itu. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA):

Eh 4, ada Profesor eh Doktor Pak Jalaluddin Rahmat . KETUA RAPAT:

Tapi matikan dulu Pak mic-nya itu. Cuma kalau di PAN itu pendirinya juga profesor Pak, itu masalahnya. Jadi namanya juga kampanye dari tadi kan. Bapak, Ibu, Saudara, peserta rapat yang yang saya muliakan.

Tadi kita sudah mendengar tanggapan dan respon dari Anggota Komisi VIII DPR RI. Sebelum saya beri kesempatan kepada Bapak Sestama dan juga jajarannya untuk menjawab satu-persatu pertanyaan yang disampaikan, saya ingin membatasi waktu dulu ini supaya nanti tidak larut kesana-kemari supaya kita fokus bagaimana kalau saya tawarkan jam 16.00 paling lama. Setuju? Jam 4 sore, paling lama Setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Saya berikan kesempatan kepada Sestama dan jajarannya untuk menjawab yang pertanyaan

yang telah disampaikan tadi berkaitan dengan pelaporan dan evaluasi program kerja serta rencana program tahun 2015. Pada Pak Sestama, kami persilakan. Pak Sestama, sebelum dilanjutkan ternyata

36

dari meja Pimpinan tadi Pak Sodik Mudjahid mau menyampaikan beberapa hal Pak. Dipersingkat Pak supaya lebih cepat. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Terima kasih. Pimpinan Sidang dan Pak Sekretaris.

Mungkin tidak bertanya tapi siapa tahu bisa menjembatani Pak ya. Pertama, masalah kita adalah tidak ada RKA Pak ya sehingga teman tidak bisa melihat dengan

detail rencana kerja anggaran dari badan Bapak itu secara detail, semacam pelatihan, pelatihan apa, kapan, forecast-nya berapa sehingga kita kira ini formasi yang lengkap itu.

Yang kedua, seperti yang kita bahas dalam pertemuan kemarin tapi tadi Pak Sekretaris menyampaikan dalam makan siang hanya memang saya minta ditampilkan, kita ingin bekerja dalam sebuah sistem Pak ya sehingga bukan hanya sebatas program umum tapi kami harapkan BNPB juga ada sampai kira-kira anggarannya gitu Pak, 5 tahun kedepan Pak ya untuk setiap sektor itu, semacam draf RKA itu lah sehingga kita bisa mengevaluasi dengan jelas, kita bisa mendapat informasi kenapa ini naik, kenapa itu turun begitu Pak ya.

Dan yang ketiga, Pak Sekretaris dan teman-teman, memang capaian BNPB cukup baik Pak ya 95,28% tapi untuk sebuah lembaga yang baru dan untuk sebuah tantangan yang dahsyat memang saya kira wajar kalau teman-teman mempertanyakan semacam begini Pak. Sisa anggaran untuk penguatan kelembagaan, kita lembaga baru Pak ya kenapa masih ada anggaran sebesar itu sisanya.

Kemudian yang tadi juga disinggung oleh Pak Mustaqim, kita ingin BNPB yang punya visi terhadap kesiap-siagaan, apakah karena kita kekurangan waktu, kekurangan tenaga gitu Pak, saya khawatir loh Pak ini, kekurangan kreatifitas gitu Pak. Itu ya sehingga masih ada dana 72 milyar. Bapak-bapak, Ibu-ibu.

Kemarin kita dicengangkan oleh seorang anak yang mati bunuh diri karena menonton film kartun itu Pak ya. Kenapa tidak memberikan inspirasi kita BNPB membuat film loh Pak atau komik pak ya, itu yang dimaksudkan oleh teman-teman kemarin sebuah terobosan, sebuah inovasi baru untuk bagian dari membangun kesiagaan sejak dini terhadap bencana. Saya paham benar ini karena ada konsep desa tangguh, sekolah aman, gitu kan pak ya. Saya kira itu Pak yang kami maksudkan ada inovasi-inovasi sehingga ya seharusnya untuk lembaga yang baru, yang penuh tantangan itu, kita bisa menghabiskan anggaran semacam itu. Nah, begitu mungkin Pak sebagai pengantar.

Jadi, sekali lagi kita, kami berikan apresiasi tapi seharusnya jika kita bisa lebih inovatif lagi, kreatif lagi, bekerja lebih keras lagi, Bapak sudah bekerja lebih keras mungkin bisa dihabiskan anggaran ini dan juga kami mohon penjelasan ada sebuah prediksi Pak ya 5 tahun kedepan ini loh dari setiap item gitu loh, item misalnya item apa ini Direktorat Kesiap-siagaan ada 17 program gitu Pak ya ini 94, ini 95, ini sampai 5 tahun kedepan setiap item itu sehingga kami bisa mengurut menjelaskan, memahami asumsinya, memahami kenapa turun, kenapa naik, kenapa harus naik. Demikian Pimpinan.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Oke, Pak Sestama, kami persilakan Pak.

37

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Baik. Terima kasih Pak Pimpinan. Kami akan coba menjelaskan dan nanti kami akan berbagi Pak sesuai dengan bidang

kedeputian masing-masing Pak. Pertama tentang dari Pak Kyai Fauzan beliau sudah pulang. Itu tetap kami akan jawab.

Tentang banjir Jakarta berikut cara pengawasan bantuan di lapangan. Jadi kalau banjir di Jakarta Pak memang rutin dan untuk khusus bagi Jakarta banjir jadi bencana adalah lintas sektor Pak jadi bukan BNPB tok, jadi bencana itu lintas sektor jadi kalau banjir itu Tupoksi utama kompetensinya adalah sungai. Sungai itu dibawah Kementerian PU.

Oleh sebab itu, kemarin Pak Kepala bilang bahwa kalau banjir nasional itu poskonya kami buka di PU karena PU yang punya program utama itu. BNPB kalau teknisnya kementerian tapi kalau masalah dia menjadi bencana itu BNPB. Tapi kenapa kok sempit sungainya itu usulan teknis dari PU. Nah, saya kira Bapak-bapak sudah sering lah di TV saya jelaskan tentang program banjir DKI, program jangka panjang sudah ada dijelaskan oleh Kementerian PU bahwa salah satunya sekarang mereka untuk mengatasi banjir sudah ada program jangka panjang. Nanti akan membuat cek dam tanggul besar dimana namanya di Pantai Utara dan juga akan membuat Dam di Ciawi dan sebagainya. Ini masalah proses waktu dan program persis sudah ada dan sekarang untuk mengatasi mempercepat itu, mereka akan membuat mengurangi banjir Ciliwung, jadi mengurangi dimasukkan ke BKT, itu mereka bikin short card disitu. Dan Insya Allah mungkin nanti mudah-mudahan bisa mengurangi. Disamping memang untuk melebarkan sungai-sungai itu, juga membutuhkan pembebasan tanah yang saat ini memang tekendala yang notabene-nya urusan daripada Pemda.

Dan untuk banjir Jakarta sudah pasti akan ada banjir setiap tahun sampai sistem besarnya akan selesai dan kami sudah melaksanakan kegiatan kesiap-siagaan karena Bapak selalu mengingatkan kesiap-siagaan, pencegahan dan itu kita sudah mulai jauh-jauh hari ada rapat Pak Kepala BNPB dengan Pak Ahok dengan Menteri PU, rapat juga dengan beberapa bupati, rapatnya di Kantor PU, dan apa yang harus dilkukan karena sekian sampai sekian-sekian BNPB mulai melakukan pendampingan. Apakah sudah kami lakukan? Sudah Pak. 27 tenda kalau nanti Bapak jalan-jalan, 27 tenda BNPB sudah berdiri di Jabotabek. Fungsinya adalah perkuatan kepada Pemda DKI, sudah berdiri, banjirnya belum ada malah diketawain. Banjir belum ada saja sudah di, tapi malah itu lah proses kesiap-siagaan. Kalau banjir sudah datang membawa tenda pun kita tidak bisa lagi karena jalannya sudah keburu banjir. Sudah Pak?

Terus disitu ada tim bergabung, Tim BNPB, ada TNI, Polri, ada Pak Camat, lurah, sudah melaukan sosialisasi seperlunya untuk kesiap-siagaan, logistik sudah ada disitu dalam rangka apa? Membatu wargalah karena kalau mengandalkan Pak Lurah, APBD kan belum cair get us feeling the gap lah tapi Pemda DKI didepan sudah rapat-rapat di beberapa tempat, di walikota. Dibagi ada SK-nya, SK Kepala BNPB, semua Eselon I ini khusus untuk Jabotabek di walikota punya tugas supervisi. Saya kebetulan tugas supervisi di utara. Pak Wisnu di Barat kalau tidak salah, sudah rapat semua sama Pak Walikota, ramai-ramai, sudah bikin Bapak monggo kalau kesana kalau mau jalan-jalan, silakan, kami temani. Dan mungkin dalam waktu beberapa hari lagi sudah mulai budgetable.

Nah, sudah ada disitu, bagaimana mengkoordinirnya? sudah Pak dari awal sudah dikoordinir. Memang mengkoordinir paling sulit memang dan kami sudah belajar bertahun-tahun mengawasi Jakarta itu dan kayaknya tahun ini agak sedikit lebih gampang koordinasinya. Jadi sudah pasti siapa disana misalnya: minta tentara pun sekarang sudah jelas, kalau Kodam di bawah Pak Ahok ya sedangkan bantuan tentara pusat dibawah BNPB. Kita taruh berapa orang, sudah ada daftar namanya dan nanti tolong nanti Pak Tri Budi, Pak Deputi tidak ada tapi ada direkturnya Pak Tambunan, tolong

38

dibagikan buku daftar personil kesiapan banjir Jakarta. Bagaimana mengkoordinir bantuan? Pasti Pak itu. Kalau sudah banjir datang, pasti berndera-bendera banyak tetapi akhirnya berlimpah ruah.

Nah, bagaimana mengawasi dana pemerintah supaya tidak dikorupsi. kalau dana on call Pak, gampang membandingkan. Kenapa? Memang undang-undangnya meminta begitu. Kemudian akses yang segala baca itu satu akses dana yang harus cepat itu adalah dana on call. Jelas di Undang-Undang itu kemudahan akses tapi ada Protab-nya, setiap dana on call yang yang diambil misalkan langsung diikuti oleh BPKP, pasti itu Pak.

Jadi kalau Bapak mau lihat kenapa kok BNPB enak betul ngasihnya memang harus cepat tetapi ada beberapa protab-protab-nya dan yang satu lagi BPKP pasti nanti Pak Bintang akan menjelaskan sedikit bahwa kita sudah ada MoU sampai BPKP-nya kewalahan gitu dan ada namanya pendampingan Pak. Jadi yang kemarin Bapak Syamsu bilang ada 4 pendampingan: teknis, personil, lokal, terus anggaran terakhir Tibminku (Ketertiban Administrasi Keuangan), itu biasanya lebih ke KP dan itu biasanya dimotori, dikoordinator oleh Pak Irtama, kami. Jadi soal uang pemerintah pak harus dikawal sudah ada aturannya, Protap-nya jelas dan kalau salah, jelas salahnya dimana. Jadi ada undang-undangnya, ada PP- nya, ada Peraturan Menteri Keuangan 105, ada Perka 6A Kepala BNPB, terus juga ada surat edaran daripada Sestama, deputi bagaimana menggunakan dana ini.

Terjadi juga Pak DKI, Pemda DKI, tak mau pakai dana on call BNPB, biasanya provinsi mengharapkan sekali, sangat terbantu dengan on call ini. Itu di DKI waktu itu tidak mau, alasannya tidak ada SOP-nya Pak katanya pemakaian itu. Pak Ahoknya tanya terhadap itu dana BNPB kok ga ada SOP-nya. Tolong dibuat dong SOP-nya. Ini saya jawab, ada Pak, mau lihat dari undang-undang, PP Peraturan Menteri Keuangan 105 khusus mengatur bagaimana tata cara memakai dengan BSP itu. Terus Perka 6A-nya BNPB itu lebih detail lagi, karena disitu pendampingan dengan BPKP dikawal saya serahkan ini loh Pak Ahok, monggo. Saya baru tahu ini, anak buah saya bilang tidak ada Ya, ini kan sudah lama Pak sudah bertahun-tahun sudah diaudit dan mudah-mudahan ini, ini kan fasilitas tujuan kita untuk mendampingi Pemda. Kalau tidak nanti kan membuat mereka mengurangi dampak Baik, Pak.

Bagaimana mengatur bantuan di lapangan? Memang sulit memang pak tapi dengan awal kami membuat posko mudah-mudahan ada koordinasi sehingga begini nanti biasanya begini Pak kalau tenda kami itu sudah ada di 27 titik itu biasanya armabar naruh disampingnya, nanti budasubsi naruh disampingnya, nanti PMI naruh juga, nanti semuanya terkoordinir disitu. Setelah ada bantuan-bantuan nanti dikoordinasikan. Tujuannya apa? semua bantuan boleh bagi siapa saja. Jadi tidak boleh dilarang. Tetapi perlu dilaporkan, tujuannya apa? supaya tidak ada ketimpangan, jadi satu tempat berlebihan satu tempat lain lagi kurang. Nah, ini menimbulkan dampak sosial yang ada ini dan selalu terjadi Pak.

Jadi yang ideal itu merata jadi memang sulit memang tapi itulah tantangan kita dan kita atasi terus tiap tahun. Mudah-mudahan makin lama makin sadar. Mudah-mudahan dengan rencananya Pak Ahok nanti tidak ada lagi bantuan makanan cukup dikasih saja ATM itu, itu mungkin akan membuat lebih tertib Pak. Jadi kita lihat Pak. Mudah-mudahan, semua upaya tentu akan kita lakukan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Terus, ada juga yang menarik Pak pertanyaan dari Pak Kyai, bagaimana supaya Anggota DPR bisa tadi kata Bu Syamulia didepan yang ke Maluku Utara. Jadi sebenarnya sudah sangat biasa Pak dan itu sangat birokrat sangat bagus sekali. Biasanya itu BNPB kan memberikan dana BSD Pak, prosedurnya sudah ada gitu Pak. Nah, khawatir memberikan itu biasanya malah kami mengajak apa namanya Anggota Komisi VIII yang Dapil-nya disana gitu, bareng-bareng kesana gitu melihat penanganan darurat disitu sambil sekaligus kita menyerahkan bantuan dana siap pakai dan itu sudah sangat lazim Pak sehingga menyerahkan itu sama-sama, nanti Anggota Komisi VIII nyerahkan ini, dana siap pakai dari BNPB untuk penanganan darurat karena pemerintah itu kan dua Pak, eksekutif sama legislatif. Jadi saya rasa tidak ada masalah itu Pak, itu memang betul-betul sudah kita laksanakan beberapa tahun ini dan selalu kita komunikasi. Dan Ibu sudah punya atau Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah punya nomor telepon kami.

39

Memang kami petugas kebencanaan jadi memang nomor teleponnya untuk publik dan Bapak telepon saja dimana terjadinya, apalagi daerah Dapilnya itu menurut saya salah satu kewajiban lah ke Dapilnya saja itu untuk meng-contact, mempercepat kami untuk segera bergerak dan itu sudah kita lakukan Pak. Insya Allah nanti sama-sama kita lihat nanti bagaimana koordinasi ini bisa. Terus ada pertanyaan Pak Kyai, tadi Pak Kyai sudah duluan sedikit menjelaskan. Jadi tadi mungkin beliau menanyakan tentang apa pemutakhiran data, saya persilakan Pak Irtama. IRTAMA BNPB (BINTANG SUSMANTO):

Mohon izin Bapak Pimpinan Sidang, dan para Anggota DPR yang terhormat. Untuk menambahkan sedikit mengenai pengawasan. Betul memang tadi Pak Ses mengatakan

pada saat kita dampingi langsung, kemarin Pak Kepala sudah menjelaskan 4 pendampingan pendampingan logistik peralatan, kemudian teknis dan dana tertib administrasi dan akuntabilitas. Jadi pada saat terjadi tanggap darurat, kita turunkan tim baik dari inspektur utama, BNPB, maupun BPKP karena kita sudah ada MoU antara BPKP dan BNPB dimana BPKP melakukan pendampingan dari pra bencana keadaan darurat sampai dengan pasca bencana. Jadi semua kami minta bantuan BPKP apabila terjadi bencana, BPKP itu punya perwakilan di setiap provinsi itu ya, contoh: bencana Gunung Sinabung di Sumatera Utara, itu perwakilan BPKP Sumatera Utara langsung menurunkan tim ke Karo untuk melakukan pendampingan tertib administrasi dan akuntabilitas. Jadi Insya Allah dikawal oleh BPKP, tidak akan terjadi penyimpangan atau meminimalisir adanya penyimpangan bahkan kami juga melakukan audit, joint audit bersama instruktur BNPB dan BPKP dan disitu ada temuan juga temuan mengenai dana siap pakai dan dana rekon dan kami juga memberikan saran untuk ditindaklanjuti oleh daerah yang melakukan penyimpangan tersebut. Jadi sudah dikawal, Pak dikawal oleh BPKP dan inspektorat utama BNPB.

Kemudian masalah upaya yang telah kami lakukan untuk mempercepat temuan BPK ini ditindaklanjuti, itu sudah hasilnya. Kami datang ke tiga lokasi: Indonesia Barat, Tengah, Timur, kami kumpulkan disitu para BPBD seluruh daerah yang di daerah yang bersangkutan, kemudian kami bimbing “Tolong kamu ini ada temuan BPK, tolong kamu bawa bukti tindak lanjutnya” Dan alhamdulillah sudah menghasilkan Pak. Kemarin sudah dinyatakan bahwa dari 322 saran, 161 sudah sesuai saran, 161 sudah di-noted tapi belum sesuai saran. Nah, itu akibat kami datang itu sudah tinggal 139, tinggal 22 lagi, itu karena kami telah melakukan upaya jemput bola ke daerah supaya tindak lanjut temuan BPK sudah.... Jadi tinggal 22 lagi Pak dari 161, itu tinggal menunggu pengesahan BPK menerima atau tidak bukti-bukti tersebut. Jadi alhamdulilah, percepatan pun sudah kita laksanakan dan sudah menghasilkan sesuatu.

Terima kasih Pak. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Terima kasih Pak Bintang. Izin Pak, kami lanjutkan. Sekarang dari Pak Nur Purnama Sidik tentang ya tadi ada beberapa juga pertanyaan sama

yaitu penyerapan kegiatan pencegahan yang 64% dan juga ada pertanyaan tentang desa tangguh biaya satuannya. Mungkin Pak Wisnu ya yang bisa jelaskan.

Silakan Pak Wisnu. Wisnu Deputi Kesiapsiagaan dan Pencegahan.

40

DEPUTI PENCEGAHAN dan KESIAPSIAGAAN BNPB:

Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi VIII yang saya hormati.

Saya mencoba menjelaskan terkait dengan kecilnya penyerapan di kedeputian kami. Kalau kita bahwa dari 3 direktorat yang ada yang paling kecil adalah di Kesiap-siagaan itu 44% yang lainnya sudah mendekati 90%. Kenapa ini terjadi? Sebenarnya kami ada suatu tambahan kegiatan yang ini inisiatif baru berupa implementasi dari masterplan tsunami. Ini hanya 2 tahun dimulai tahun 2013 kemudian selesai 2014 dan diharapkan kemudian berikutnya rutin menggunakan dana kita. Nah, pencairan awal dari kegiatan ini, itu terjadi 2013 bulan Oktober Pak. Jadi itu sangat menyulitkan karena artinya bahwa design, perencanaan, tidak tuntas kita laksankan.

Kemudian muncul lagi anggaran di 2014 dimana disitu terjadi antara design, perencanaan, dan pelaksanaan artinya kontruksi. Jadi dalam satu satu tahun sehingga disitu banyak hal yang tidak terserap apalagi terkait juga ada ketergantungan dari daerah termasuk penyiapan lahannya. Lahan belum siap disitu sehingga pada akhir-akhir kegiatan 3 bulan seluruh kegiatan kita coba, sisa-sisa anggaran itu kita coba untuk kita ubah, kita revisi menjadi pengadaan kendaraan yang bisa mensosialisasikan terjadi tsunami, ternyata secara administrasi dan teknis vendor juga tidak berhasil untuk mengakomodir sekitar 50M. Ini yang akhirnya menyebabkan penyerapan yang sangat rendah tapi kegiatan-kegiatan rutin di luar inisiatif baru itu bisa kita laksanakan. Itu secara umum begitu yang terjadi Pak. Baik, itu yang terkait dengan.

Kemudian desa tangguh. Desa Tangguh secara umum itu anggaran kita sekitar 600 juta per desa, komponennya memang ada komponen monev dan disitu juga ada sekaligus di monev ini, ini kegiatannya banyak di.... dan kami dan untuk melaksanakan pemantauan. Kemudian yang paling besar itu sekitar 30% untuk monev dan administrasi yang lain untuk akuntabilitas. Kemudian sisanya itu ke desa dalam bentuk. Pertama adalah kita me-rekrut fasilitator karena untuk menjadikan desa yang tangguh yang awal-awal saja butuh waktu 6 bulan, jadi fasilitator itu ada disetiap desa ada 2 fasilitator yang kita tinggal disana selama 6 bulan untuk memenuhi sekitar 20 indikator yang harus di apa-apa di created di desa itu. Ada fasilitator, ada palatihan-pelatihan para relawan karena prinsipnya adalah bahwa di desa itu harus ada perencanaan penanggulangan bencananya karena ini manajemen bencana jadi kita harapkan mereka memiliki rencana dari desa itu yang diawali dari analisis resiko, kira-kira bencana apa saja yang biasa ada disana dan bagaimana menanganinya. Kita fasilitasi, kita bekerja sama-sama warga di sana. Ada pelatihan-pelatihan di relawan-relawan yang ada dan desa sana dan kita memfasilitasi hal-hal yang lain termasuk early warning ini.

Kemudian ada glady juga, tadi disampaikan ada pertanyaan terkait dengan evakuasi mandiri dari masyarakat, kita latihkan. Jadi yang membuat jalur-jalur, memetakan jalur-jalur evakuasi adalah masyarakat yang kita ajak yang didampingi oleh kepala fasilitator itu yang terjadi, sudah 30% untuk administrasi terkait dengan monev karena BPBD juga harus kita libatkan untuk memahami bagaimana mengerjakan itu tetapi tidak terjun langsung karena tidak mungkin, frekuensinya berbeda, uang satu bahasa dewa tapi fasilitator yang masuk ke sana biasa melaksanakan sebagai NGO dan sebagainya. Ini yang program yang kita lakukan.

Terima kasih. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Pak Armen, silakan. Ada pertanyaan tentang daftar kabupaten/kota yang blusukan 1 triliun.

41

DEPUTI BIDANG REHABILTASI dan REKONSTRUKSI (HARMENSYAH):

Terima kasih Bapak Pimpinan

Saya ingin menjawab dari apa disampaikan oleh Pak Nur Purnamasidi tentang daftar usulan 1 triliun tapi bukan itu saja yang juga saya sampaikan termasuk yang di halaman 49 bahwa kita usulkan totalnya adalah 1,643 triliun, sebagian besar untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang belum dapat diselesaikan.

Dari semua Renagsi yang kita sampaikan mulai dari Tsunami Mentawai tahun 2010, yaitu kebutuhannya sebenarnya adalah 1,1 triliun tetapi yang baru dianggarkan baru 182,98 miliar. Dan masih ada 977,8 miliar lagi yang belum dianggarkan.

Dan kemudian untuk usulan 2015 itu kita hanya mengusulkan 76,2 ya miliar untuk menutupi untuk melengkapi infrastruktur dari hunian tetap yang sedang kita bangun. Itu yang lain juga begitu, Gempa Yapen Waropen dari 300 miliar kebutuhannya, yang didanai turun 240 kemudian yang belum didanai 59 miliar dan masih butuh 25. Banjir bandang Wasior juga begitu 11,9 miliar. Gempa Aceh Tengah dan Bener Meriah 54,2 miliar, dari dana yang belum dikucurkan 706, itu besar itu perbedaannya. Juga banjir longsor Sulawesi Utara, kebutuhannya 677 sampai sekarang belum dianggarkan dan kita hanya mengusulkan untuk 221,6 itu untuk relokasi.

Dan sekarang ini kondisinya masyarakat yang terkena bencana itu tinggal di rumah-rumah sewa. Ini sudah berdampak ke masyarakat, kepercayaan masyarakat pada pemerintah sudah menurun, terjadi konflik sosial di sana dan ini juga tidak bagus bagi kita semua dan juga seringkali terjadi demo.

Kemudian juga di erupsi Gunung Sinabung sesuai dengan rencana aksi. Rencana aksi ini adalah rencana yang kita susun bersama dengan kementerian lembaga terkait dengan pemerintah kabupaten, dengan permintaan provinsi termasuk dengan dunia usaha, kita ajak sama-samalah dan itu kita sepakati sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi kita menutupi hanya yang kewenangan daerah saja. Jadi yang masuk ke DIPA BNPB hanya menutupi kewenangan yang pemerintah daerah saja yang kalau 5% saja diambil dananya untuk penanggulang bencana, kita yakin sudah collaps. Jadi memang memang ketidakmampuan, sementara kementerian lembaga tidak berani masuk ke situ, kenapa? Karena bukan kewenangannya.

Jadi kita sudah susun Renaksi ini, rencana aksi ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing, kementerian lembaga, Kementerian Pu misalnya berapa yang mereka anggarkan untuk itu untuk men-support pemulihan pasca bencananya. Juga untuk Kementerian lain yang terkait termasuk juga yang untuk menghidupkan livelyhood-nya untuk mata pencariannya. Nah, termasuk juga yang di Banjarnegara sekarang belum juga masuk, kita akan masukkan.

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Interupsi, sedikit. Itu tadi yang apakah tidak ada koordinasi dengan Kementerian PU dengan BNPB pada saat

pasca bencana itu? Ini kan persoalan-persoalan ini yang memang terjadi selama ini yang tidak tuntas, tidak selesai pekerjaan setelah pasca bencana. Mestinya jauh-jauh sebelumnya itu ada koordinasi kementerian-kementerian dengan BNPB ini supaya persoalan-persoalan ini tidak selesai ini, dikerjakan, tidak selesai baru masuk lagi PU ini adalah sebagainya. Ini mestinya harus terkoordinasi sebelumnya ini.

Terima kasih.

42

DEPUTI BIDANG REHABILITASI dan REKONSTRUKSI:

Jadi dalam menyusun rencana aksi Pak Ketua, Pak Pimpinan, Bapak-bapak Anggota, kita sudah mengajak berapa kali rapat mulai dari A2R2-nya dari awal. Jadi kita sudah ikutkan bersama seluruh kementerian yang terkait kita ikutkan rapat untuk membahas, melakukan assesment terhadap kerusakan dan kerugiannya juga gangguan aksesnya, gangguan sosial, dan segala macam. Itu kita duduk bersama-sama kemudian berapa kali pembahasan dan akhirnya kita sepakati bersama. Dan sudah disepakati bersama, kita tandatangani komitmennya bersama. Jadi Renaksi itu adalah hasil bersama antara kementerian lembaga terkait dengan pemerintah kabupaten yang terkena bencana dan pemerintah provinsinya, begitu Pak, sudah kita susun dan itu ditandatangani secara bersama sama makanya ini bukan daftar keinginan ya tetapi juga kebutuhan.

Jadi kebutuhan yang sudah sangat mendesak dalam rangka recovery pasca bencananya, begitu. Jadi kita hanya memasukkan hanya mengusulkan yang menjadi kewenangan daerah yang daerah tidak mampu untuk menangani. Itu saja yang kita usulkan yang lewat dari DIPA BNPB. Jadi bukan dari kewenangan kementerian lembaga yang kita ambil karena porsinya sudah kita dudukkan secara bersama-sama disana, gitu. Itu satu, untuk rencana aksi.

Kemudian bagi proposal atau proposal dari sektor tertentu yang seperti Pak Purnomosidi sampaikan tadi dan ini untuk tahun 2013 masuk proposal lebih kurang 83 proposal dengan usulannya lebih kurang 6 milyaran, 6 triliunan. Kemudian tahun 2014 ini, masuk lagi proposal 82 proposal dari usulan lebih kurang 7 trilIun dan itu untuk bencana yang kecil-kecil. Kalau itu tidak kita lakukan, ini sangat berdampak, akan menyebabkan kerusakan akan semakin besar dan ini kemampuan daerah juga kita lihat sangat terbatas makanya pemerintah daerah dan kota mengusulkan pada kami dan kami harus lakukan verifikasi. Jadi dasar-dasar pengusulan itu jelas itu dan dana ini hanya singgah sebentar di BNPB untuk diserahkan kembali ke daerah yang daerah itu bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan. Jadi dia bertanggungjawab semuanya itu. Jadi kita hanya melakukan monev bagaimana kini sudah dilakukan sesuai dengan sasaran kegiatannya, begitu Pak. Jadi demikian kita sampaikan.

Jadi ini hanya kita usulkan dari 13 trilIun itu, hanya 1 trilIun itu. Jadi hanya 1 trilIun. Itu sudah berdasarkan kajian-kajian dan ini secara bersama-sama kita sudah turun bersama baik bersama SKPD terkait di daerah maupun kalau kita mau libatkan karena tergantung dengan kewenangan juga. Kita libatkan kementerian lembaga untuk melakukan assesment itu Jadi demikian Pak Pimpinan.

Terima kasih. KETUA RAPAT:

Sebelum dilanjutkan Pak Sestama ini kan sebetulnya pertanyaan Pak Samsu tadi ada yang

belum menurut saya tepat ya jawabannya. Itu ada beberapa daerah yang katanya tidak mampu menyelesaikan masalah itu, indikasinya apa itu Pak sehingga dikatakan tidak mampu, itu pertanyaan pertama.

Yang kedua, itu mengapa di daerah-daerah tersebut yang disebutkan tadi itu, itu diberi alokasi. Sementara di daerah lain dan saya bisa buktikan daerah lain juga banyak yang tidak ditangani oleh BNPB, lalu kenapa kabupaten-kabupaten itu yang menjadi fokus. Apakah karena besaran bencananya? Atau justru mungkin ada sesuatu yang lain di luar itu yang menjadi pertimbangan BNPB sehingga itu menjadi prioritas. Nah, kalau mau dihitung itu ya kurang yang 6 triliiun itu Pak ya kan, proposal kalau kita minta semua kepala daerah bikin itu Pak dan kalau dikatakan semua tidak mampu, nanti semua tidak mampu lalu semua BNPB yang menangani. Sementara prinsip dari penanggulang bencana itu sebetulnya mandiri dari oleh pemerintah daerah setempat. Nah, ini mungkin 2 hal itu coba diperjelas dulu.

43

DEPUTI BIDANG REHABILTASI dan REKONSTRUKSI: Terima kasih, Bapak Ketua. Jadi kita harus melakukan kajian-kajian. Jadi dari proposal itu harus kita seleksi kajian

kerusakan, kerugian atau dari JITU Pasna-nya. Itu kita lakukan kajian bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait. Kalau tidak terkait dengan kebencanaan, kita tidak mau untuk memberikan. Itu normal sifatnya, itu tugas dari kementerian lembaga. Kemudian juga dari kemampuan daerah itu, dari PDRB-nya, dari PAD-nya, itu kita juga lihat.

Kemudian juga adalah pernyataan bencana dari bupati atau walikota, kalau itu tidak ada, tidak bisa, karena memang bupati, walikota bertanggung jawab untuk membuat itu karena terkait dengan bencana, jangan dia tidak bisa mengada-ngada gitu tidak terkait dengan bencana, dia usulkan ini,tidak bisa. Jadi memang harus ada pernyataan tertulis dari bupati, walikotanya. Kemudian ada rekomendasi dari gubernurnya, harus ada rekomendasi gubernur. Jadi dia tidak bisa saja melompat-lompat begitu dan juga bupati, walikotanya peduli dengan bencana artinya bupati, walikota sudah membentuk BPBD. Jadi ada dasarnya pembentukan BPBD, ada di perda-kan.

Kemudian juga bagaimana dianya selama ini juga bersikap, bagaimana akuntabilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini kita berikan bantuan tapi laporan tidak mau dikasih, contohnya seperti itu, berita acara serah terima juga tidak diberikan laporan milik negaranya juga, temuan-temuannya tidak bisa mereka selesaikan dengan baik, itu juga penilaian. Jadi sebelum dia menyelesaikan itu, dia tidak akan berikan itu.

Kemudian sesuai dengan kewenangan. Kalau kewenangan kementerian lembaga ya kementerian lembaga yang melaksanakan. Jadi ada kewenangan masing-masing tapi kan yang kabupaten, kota itulah yang kita bantu, karena kabupaten, kota tidak mampu. Barangkali sesuai dengan yang saya sampaikan tadi kita juga harus cek kemampuan daerahnya Pak Ketua, kemampuan daerahnya, lalu PDRB dan PAD-nya. Kemudian kita lakukan verifikasi, verifikasi bersama-sama dengan instansi teknis atau kementerian teknis, kita lakukan. Jadi itu dasar-dasar kita memberikan, tidak ada like and dislike. Percaya Pak Ketua, kita akan lakukan sesuai dengan aturan-aturannya. KETUA RAPAT:

Jadi begini Pak, nanti bisa saya sebutkan ke beberapa bupati yang merasa dirinya itu layak

dibantu tapi tidak dibantu, berarti kan keputusan itu secara subjektif oleh BNPB ya kan dengan tadi itu ada catatan-catatan tadi, ada verifikasi, ada kordinasi, ada penilaian terhadap PAD dan lain sebagainya itu, kita bisa pahami itu. Tetapi ujung-ujungnya dengan anggaran yang Bapak punya itu kan berarti keputusannya ada di Bapak itu. Nah, itu yang kita ingin tahu itu kenapa Kabupaten A dapat yang lain tidak. Nanti Bu Endang ini kalau mau dikasih tahu coba dijelaskan misalnya berapa misalnya bencana yang menurut beliau ini, layak untuk dibantu? Banyak di kabupaten ini tapi saya tidak tahu apakah sudah dibantu atau tidak? Dan begitu juga di daerah-daerah lain, hampir semua Anggota DPR ini yang di Dapilnya itu saya kira ada bencananya dan itu yang saya katakan, katakan lah bencana besar seperti: Sinabung, kemudian Banjarnegara dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi perhatian nasional, bencana nasional. Tapi kan ada bencana lokal. Nah, itu yang menurut saya itu dan nanti perlu kita dudukkan bersama itu Pak, kriteria dan sebagainya itu karena itu bagian dari tugas DPR untuk mengawasi itu.

Kalau Bapak minta sekian triliun sekian triliun, tiba-tiba Bapak datang kesini, lapor sudah sekian triliunan yang habis masih kurang lagi itu ribut itu, repot juga. Nah, saya kira itu nanti minta diperjelas lagi secara teknisnya itu supaya ada berkeadilan karena soal bencana itu Pak diperlakukan dari aspek keadilan itu menurut saya juga penting. Kalau mau jujur Pak, hampir seluruh 19 kabupaten/kota di Dapil saya itu ada bencananya, cuma saya tidak sebut-sebut ya kan ya mana tahu nanti saja anggarannya berapa itu.

44

Saya minta itu bupati-bupati pada datang ke saya, saya tidak bisa jawab itu karena saya tidak bisa memberikan jawaban seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Besok-besok mereka marah sama saya untuk apa mewakili daerah sini? Orang-orang yang kesusahan dalam bencana saja tidak bisa Bapak bantu. Oh, ini betul ga ada bencananya? Ada bencananya Pak, saya tahu, sungai besar-besar disitu dan setiap tahun ada dan itu kalau tidak ditangani setiap tahun itu makin besar. Hari ini mungkin dia menggerus berapa meter begitu, pinggir sungai, besok-besok kalau tidak ditangani itu, tidak dibatasi dia itu bisa meluas lagi maka karena itu mungkin soal subjektivitas dari BNPB nanti mungkin bisa didiskusikan.

Pak Sodik mau nanggapi soal ini tadi?

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Saya tambahkan sedikit Pak Ketua. Bisa ya terima kasih. Saya kira dari pemaparan tadi ada proposal sekian banyak itu kalau dijumlah-jumlahkan 13

triliun yang didapat cuma 1 trilliyun lebih. Iini kendalanya dimana ini Pak? Ini kendalanya dimana? Apakah di Menteri Keuangan apa di Bappenas ini? Apakah memang BNPB ini tidak mampu meyakinkan ini Menteri Keuangan atau Bappenas sehingga anggarannya 1 triliun saja. Padahal persoalan-persoalan bencana di seluruh di Indonesia ini sudah jelas. Setiap bupati sudah mengusulkan proposal-proposal sampai menumpuk disana itu sekian banyak. Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita dimana masalahnya ini? Apakah di BNPB ini tidak mampu merasionalkan Menteri Keuangan atau Bappenas atau kah Komisi VIII yang memang tidak mampu mengawal. Nah, inilah kira-kira dimana ini? Dimana letak masalahnya ini Pak karena saya apa namanya persoalan ini sangat perlu kita tuntaskan supaya persoalan-persoalan ini diselesaikan karena ini persoalan besar di bangsa kita ini.

Terima kasih. Kira-kira dimana masalahnya?

DEPUTI BIDANG REHABILTASI dan REKONSTRUKSI: Baik Pak. Jadi saya.

KETUA RAPAT:

Sebelum dilanjutkan ini supaya sekaligus ini Pak terkait soal ini Pak Sodik, Silakan Pak. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Bapak-bapak dan teman-teman.

Sebetulnya kesimpulan kita nanti agak serius, apakah menerima atau tidak menerima penjelasan anggaran 2014 dan dan menerima atau tidak menerima usulan kenaikan itu ya.

Seperti yang kami sampaikan berulang kali Pak bahwa kami adalah sangat concern kepada bencana bagi saya pribadi apa lagi orang Bandung, banjir terus menerus Pak ya, dan saya terjun Pak ke Banjarnegara, ke Aceh kemudian ke Bandung. Hanya bapak-bapak sebagaimana bapak ketahui kan kritik kepada kami itu sangat keras Pak ya, itu lah maka Pak Sekretaris, kenapa kami tidak diberikan RKA-nya? Apakah Bapak sudah berikan kepada Anggota DPR yang sebelumya atau bagaimana Pak? sehinga kami bisa melihat lah, merinci detail tiap kegiatan itu, kenaikan itu ini, untuk ini, jenisnya, anggaranya, angkanya dan sebagainya. Nah, mungkin saya kira teman-teman juga akan berpendapat seperti itu Pak. Kalau kami sudah dapat itu, kita ketok maka kita akan perjuangkan dan

45

kita akan belakan Bapak-bapak ya nggga? Tapi kalau dalam keadaan globalnya saja kami khawatir mendapat kritik apalagi diikuti dengan angka yang sangat fantastik kan kenaikannya nanti kita juga agak kena ini, itu Pak. Jadi sekali lagi jangan ragukan dukungan kami kepada BNPB.

Terima kasih Pak Ketua.

SEKRETARIS UTAMA BNPB: Baik, Pak Pimpinan. RKAKL-nya sudah ada pak tapi mungkin lupa sudah Pak, kita dibagikan. Jadi nanti bisa Bapak

lihat, detail, banyak disitu Pak. Terima kasih Pak Sodik. Jadi Pak Samsu jadi setiap tahun Pak. Banggar itu menyiapkan 3

trilIun namanya dana cadangan, itu urusan Banggar dengan Menteri Keuangan. Dari 3 triliIun itu setiap tahun itu, biasanya.

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Sekarang ini undang-undang yang baru, Banggar itu hanya sampai satuan tiga Pak. Sekarang

ini komisi yang lebih dominan dalam rangka untuk, tidak sampai satuan tiga. Jadi komisi lebih dominan dalam rangka untuk mencoba, untuk melihat proporsi anggaran yang setiap kementerian itu Pak.

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Jadi dana cadangan kita itu Pak 3 triliun biasanya setiap tahun, itu dibagi dua Pak, izin. 1,5

untuk cadangan kontrol itu, 1,5 lagi biasanya dipakai untuk kalau untuk rehab rekon itu. Saya sudah ada, di awal tahun sudah ada. Nanti kalau terjadi bencana, itu diusulkan, prosedurnya ada, assesment-nya tadi yang diasmpaikan Pak Harmen. Nanti kami sudah selesai assesment-nya, kami kirimkan ke Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan sampaikan kepada Bapak-bapak disini gitu dan memang setahun terakhir ini, itu tidak ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan.

Jadi ini perlu kami sampaikan di sini, saya mudah-mudahan nanti bisa setelah ini, kemarin juga kami menyampaikan lagi usulannya Pak Syamsul ke Kementerian Keuangan, kan prosedurnya begitu Pak, kami di pemerintahan, Kementerian Keuangan dan aksinya sudah ada. Nanti dari Menteri Keuangan ke DPR karena memang sesuai dengan Peraturan Pemerintah, itu sudah diatur di PP Nomor 21 bagaimana tatacara mengusulkan dana bantuan berpolah hibah itu namanya Pak, sudah ada Pak yang dilakukan Pak Harmen untuk itu.

Sekarang bagaimana Menteri Keuangan menyampaikannya disini, kalau sudah sampai disini dibahas menjadi dia. Nah, rupanya setahun, dua tahun terakhir ini, itu tidak terjadi disitu. Jadi kami karena menganggap masih ada kegiatan yang harus kita selesaikan, kami kemarin dengan pemerintahan yang baru ini mengirimkan lagi supaya itu diselesaikan karena mudah-mudahan masuk dalam quick win-nya, program quick win-nya Presiden dan sepertinya ditanggapi sekarang. Karena apa? Saya hari ini, sore hari ini baru menerima surat undangan dari Dirjen Anggaran untuk membahas ini Pak Harmen yang disampaikan ini, besok jam 9 yang tidak pernah terjadi selama ini kita diundang begitu. Jadi itu kita rapat-rapat, tapi tidak pernah ditandatangani dia. Nah, sekarang besok pagi kami resmi Pak sudah ada undangannya membahas ini. Nah, kalau misalnya ini ditanggapi positif oleh Kementerian Keuangan dan syarat-syaratnya lengkap dan layak tentu Pak Menteri Keuangan akan melanjutkan ke DPR. Jadi apa yang bapak tanyakan itu semua nanti akan terjawab. Mungkin nanti kami akan report ke Bapak hasil pertemuan kami nanti dengan Dirjen Anggaran, besok jam 9. Persis data yang kami sampaikan, jadi permasalahan yang tertinggal kemarin.

46

Bapak Bambang, ada yang mau ditambahkan? Pak Bambang ini dulu adalah Deputi Rehab Rekon yang lama jadi sudah pengalaman lah. Kalau Pak Harmen memang masih baru. Jadi mungkin perlu juga didengarkan pandangan beliau, mungkin mudah-mudahan bisa lengkap lah.

DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN (BAMBANG):

Terima kasih. Mohon izin, Bapak Pimpinan. Saya ingin menjelaskan dulu. Tadi ada permintaan dari Pimpinan, ada daerah yang dapat dan

ada daerah yang tidak. Jadi hasil evaluasi kita ke lapangan, itu bersama-sama dengan SKPD yang lain, dengan kementerian lain. Misalnya kalau disitu ada jembatan rusak berarti kita mengikutsertakan PU ya baik SKPD-nya di daerah maupun PU dari Jakarta.

Di dalam penilaian itu, ada namanya kerusakan dan kerugian. Apa itu kerusakan? misalnya kalau ada satu bencana, lalu pada saat kejadian itu, misalnya jembatan putus. Nah itu kerusakan jembatan putus. Nah, itu kerusakan jembatan putus itu orang PU menghitung berapa kerusakan jembatan itu putus? Nah, itu adalah kerusakannya. Lalu kerugiannya, kalau jembatan itu putus maka kendaraan yang lewat ke sana harus mutar. Nah, dengan mutar ini ada biaya tambah atau misalnya kalau misalnya harus turun, bongkar muat dan kembali lagi pakai kendaraan lain berarti ada biaya tambah. Nah, biaya tambah itu dihitung oleh staf saya, yang kerugiannya biasanya yang menghitung orang BNPB-lah karena dia yang sudah berarti untuk menghitung kerusakan dan kerugian itu. Nah, kerusakan-kerusakan.

Kemudian juga mungkin karena jembatan itu putus maka mobil-mobil itu muter jalan desa sehingga jalan desa itu rusak, nah itu bukan kerusakan, itu kerugian juga karena yang harusnya jalan itu kan jalan desa yang harusnya tidak dilalui oleh kendaraan berat karena ini jembatan putus jadi mutar dan masuk jalan desa itu kerugian. Nah, itu adalah kerusakan dan kerugian. Nah, kerusakan dan kerugian itu adalah dampak bencana. Jadi ini, setelah kita menghitung adalah dampak bencana. Nah, dampak bencana ini setelah hasil itu kita hitung seluruhnya maka kita bobotkan. Kita bobotkan misalnya kalau misalnya Cianjur dampak kerusakan dan kerugiannya misalnya 100 miliar, kebesaranya ya, 10 miliar misalnya. Kemudian Sukabumi 20 miliar. Nah, kalau dibobotkan berarti bobot yang Sukabumi lebih tinggi dari Cianjur tadi ya. Nah, itu adalah normanya, kita bobotkan seperti itu.

Nah, tetapi kalau kita menghitung seperti itu maka kerusakan di Jawa akan lebih tinggi semua, ya misalnya kau jembatan rusak di Jawa 1 itu mobil yang lewat berapa yang tidak bisa terangkut biayanya, kerugiannnya akan banyak tetapi kau di luar Jawa mungkin misalnya contohnya di Bengkulu, ada jalan yang putus tapi masih baru separuh, tidak ada kerugian. Karena apa? Karena mobil masih bisa lewat walaupun separuh. Tapi kalau di Jakarta putus separuh itu, macetnya tambah berarti ada biaya tambah. Dengan demikian tadi kerusakan dan kerugian itu kita nilai lagi.

Kalau kerusakan itu kita bandingkan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jadi kalau PAD nya makin besar, berarti bobotnya menjadi lebih kecil dibandingkan kerusakan, dibandingkan dengan PAD-nya. Kemudian kerugian tadi kita bandingkan dengan PDRB. Nah, kalau PDRB-nya besar, kerugiannya kecil berarti kan menjadi kecil lagi. Nah, itu adalah untuk membandingkan supaya tidak ada perbedaan nanti kalau ada bencana maka banyak bantuan di Jawa saja, di luar Jawa tidak ada.

Nah, dengan demikian ada perbandingan seperti itu sehingga bobotnya nanti akan berubah sesuai tadi kerusakan dan kerugian. Nah, bobot tadi yang 01, 02, 03 sampai totalnya 100% kan tadi sudah diberitahu dana alokasinya hanya 1,5 triliun lalu kita bobotkan dari 0,1 misalnya 0,1% dikalikan 1 triliun dapatnya 100 misalnya, dapatnya 10 milyar misalnya contohnya. Kemudian kalau tadi kita bandingkan Sukabumi lebih kecil daripada Cianjur maka Cianjur akan lebih besar daripada Sukabumi. Nah, seperti itu semua sampai 100% . Kalau kita kasih semua, ini ada yang dapat hanya 100 juta gitu loh. Kalau 100 juta misalnya dikasihkan, kan tidak ada manfaatnya sehingga yang di bawah 4 miliar waktu kemarin ya sekarang kan kebijakan belum tahu, yang dibawah 4 miliar itu kita hilangkan karena

47

terlalu kecil kan. Nah, sehingga yang 4 miliar tadi kita naikkan lagi yang harusnya misalnya Sukabumi dapat 10 miliar karena ini yang dibawah 4 miliar hilang, kita naikkan lagi, kita tambahkan lagi ke yang atas.

Jadi kalau misalnya tadi ada daerah yang tidak dapat itu karena bobotnya, dampak bencananya terlalu kecil dengan uangnya harus dibagi. Nah, setiap tahun permintaan dari daerah itu rata-rata 30 miliar setiap tahunnya yang datang ke BNPB ya, permintaan yang banjir, longsor, dan sebagainya hampir 30 miliar. Nah, dari data-data itulah maka tadi Bapak sampaikan kenapa daerah saya tidak dapat? Mungkin setelah hitung bobotnya dibandingkan dengan yang lain itu kecil. Dan kemarin kebijakan kita adalah Kepala Badan menetapkan yang di bawah 4 miliar itu dihilangkan. Jadi yang diatas bencana yang di atas 4 miliar lah yang dibagi, seperti itu Pak.

Terima kasih.

F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Izin Mohon Pak Ini saya mau menyambung berkaitan dengan waktu kunjungan ke Sinabung. Itu kejadiannya

kalau boleh disebut sudah berjalan hampir 2 tahun. Kemudian pada saat kita RDP dengan pemerintah setempat, Mereka itu sedang mengajukan untuk rehab dan rekon, itu sampai 1 triliun dan katanya akan ekspos di pusat waktu itu. Ada satu pertanyaan saya yang sampai sekarang pun tidak terjawab, saya bilang bagaimana mungkin Saudara itu mengajukan rehab dan rekon 1 triliun dari case yang sudah berjalan 2 tahun. Jangan-jangan nanti kalau pohon roboh, Saudara hitung lagi. Nah, oleh karena itu kebetulan sekali, Bapak pernah di Deputi Rehab dan Rekon. Itu sebetulnya indeks-indeks seperti itu itu sudah baku belum Pak? kalau sudah karena itu kita bagiannya terkait di komisi dan ini kami pun perlu diberikan sebuah guide Pak untuk itu karena itu sering terjadi.

Terus, maaf yang satunya lagi. Tadi sempat saya sampaikan 63% kabupaten dari yang tercatat di Renas dan Renstra Bapak itu 479, artinya 323 kabupaten yang dinyatakan potensi rawan bencana tinggi, bagaimana bobot indikatornya yang Bapak tadi sebutkan kalau kemudian terjadi case seperti kayak Pak Ketua tadi sebutkan, ada yang dapat dan ada yang tidak dapat sementara kita tahu 63% itu bobotnya tinggi semua. Mohon maaf, dari pihak BNPB memasukkan bobot tinggi semua ini 63% tapi praktek di lapangan ternyata nah.

Oleh karena, ini harus ada kesamaan pandang dan itu antara yang disebut tinggi tapi dapat, tinggi tetapi tidak dapat, nah ini kan harus ada kesamaan pandang karena ini sudah masuk dalam Renstra dan Rennas yang ada di sini.

Terima kasih.

DEPUTI LOGISTIK DAN PERALATAN:

Kalau untuk rehab, rekon Pak berdasarkan kejadian. Kejadian bencana, Sinabung mintanya 1 trilIun memang itu harus kita turun dan itu tidak mungkin sebesar itu. biasanya kita menghitung mungkin sudah ada Renaksinya ya, Renaksi itu rencana aksi, rencana aksi Sinabung itu sudah ada mungkin tidak akan sebesar itu. Ya, biasanya daerah itu meminta sebesar-besarnya kan? contohnya ada Kota Padang ya, Kota Padang itu mintanya 1 trilIun waktu itu, setelah kita hitung hanya dibawah 100 milIar kalau tidak salah ya waktu itu, itu permintaan sehingga ada satu daerah bahkan waktu itu ada mohon maaf, Pak kalau ada yang dari Bengkulu, itu jalan itu sampai 300 kilometer jalan di Kabupaten ya, jalan kabupaten. Kita cek ke lapangan tidak sebanyak itu begitu mungkin jalan-jalan kampung semua dihitung mungkin ya, saya juga tidak tahu. Jadi kebutuhan itu memang daerah itu kadang-kadang logikanya tidak masuk Pak. Jadi inilah mungkin Sinabung juga akan di itu karena yang turun menilai itu bukan hanya dari BNPB, misalnya kerusakan itu pasti kita mengikutsertakan ahli-ahlinya ya ahli kalau itu jalan dari bina marga, kalau air dari SDA mungkin juga ada pertaniannya.

48

Jadi didalam rehab, rekon itu ada 5 sektor Pak mungkin saya sampaikan juga, pertama adalah tadi perumahan, kemudian sarana dan prasarana yaitu ada jalan, listrik, sumber energi, kemudian ekonomi produktif, sawah, ternak, dan sebagainya kemudian ada sosial. Sosial itu pendidikan, agama, psikososial dan sebagainya dan ada lintas sektor.

Lintas sektor itu biasa begini salah satu contoh: petani itu hutang apa ya kredit sapi ya, sapinya mati, nah bank tidak bisa menghapuskan hutang itu tetapi memperpanjang, ya memperpanjang. Nah, bagaimana mau memperpanjang berapa tahun kalau sapinya itu tidak ada maka kita bantu dengan sapinya itu supaya dia bisa mencicil dan mengembalikan utangnya itu. Nah, itu juga adalah bagian dari lintas sektor, bagaimana kita dengan bank untuk memperpanjang ya itu seberapa jauh.

Kemudian kreditnya kalau bisa diperpanjang lagi atau dikasih modal lagi supaya cepat bisa hutangnya kembali salah satunya adalah lintas sektor. Kemudian bangunan, gedung-gedung kantor atau yang lintas sektor itu ada juga gedung-gedung kecamatan dan sebagainya itu juga masuk dalam lintas sektor. Jadi ini ada 5 sektor yang di dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, itu yan dihitung dampaknya tadii kerusakan dan kerugian nya.

Jadi sawah yang rusak itu berbeda dengan sawah yang baru tumbuh dengan sawah yang baru ditanam. Itu kerusakannya berbeda. Jadi itulah yang dihitung oleh timnya rehab-rekon bagaimana menghitung semua. Jadi dampak itu memang ada kertas kerjanya. Jadi tidak mungkin nanti kalau misalnya sih adalah daerah yang minta sekian miliar dan sebagainya, tidak ada hitung-hitungnnya, pasti ada hitung-hitungannya karena itu yang diperiksa oleh BPK.

Jadi kenapa kabupaten ini dapatnya 10 miliar, kenapa ini hanya 3 miliar, kenapa ini sampai 100 miliar, itu ada hitung-hitungannya. Jadi waktu diperiksa kita selama ini di rehab-rekon tidak ada masalah seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT: Pak, tadi pertanyaan Pak Anda sudah?

DEPUTI LOGISTIK DAN PERALATAN:

Belum sekalian.

KETUA RAPAT: Saya usul saya begini sebelum melanjutkan tadi usul saya tadi kriteria dan tata cara tadi itu

Pak pemberian dan penilaian, itu kan penilaian terhadap suatu daerah tertentu yang akan dibantu itu mesti harus menurut saya dibuat baku supaya dia berkeadilan iya, kan? Dan Anggota DPR juga tidak dikejar-kejar sama bupati-bupati dan masyarakat, kasihan juga ini Anggota DPR. Dikiranya Anggota DPR seenaknya mengambil dari daerah BNPB, kan tidak seperti itu. Jadi mungkin menurut saya itu dibuat semacam aturan baku itu. Jadi nanti kalau ada yang bertanya kepada kita, kita tunjukkan ini loh atau anda memenuhi kriteria ini tidak? Kalau anda memenuhi kriteria ini berarti tidak ada alasan anda tidak dibantu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu nanti dibuat supaya lebih baku, saya kira usulan saya itu.

Kalau sudah yang lain, saya kira kita lanjut Pak Anda belum menjawab jawabannya, Pak Anda belum atau ada terkait dengan ini? Kita cukupkan sampai disini yang soal tadi itu kenapa satu daerah dapat dan yang lain tidak begitu loh? belum-belum, mau jawab lagi. Dari pihak BNPB tadi sudah minta izin dilanjutkan.

Dilanjutkan Pak, silakan Pak.

49

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Baik. Terima kasih Pimpinan. Kami lanjutkan menjawab menjelaskan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Itu Ibu Endang, tentang Klaten sama Boyolali kenapa kok malah Klaten malah sedang begitu. Silakan Pak.

DEPUTI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN:

Pak Pimpinan.

Saya mencoba menjelaskan salah satu ini sebenarnya pendekatan juga untuk kita melakukan sesuatu secara terukur. Jadi kita menggunakan indeks resiko dimana di dalam menghitung risiko ini, ini ada beberapa parameter yang kita gunakan untuk menghitung adalah satu, terkait dengan variabelnya itu adalah hazard atau ancaman, letusan gunung api itu ancaman. Kemudian ada yang terkait dengan manusianya itu terkait dengan kerentanannya, mampu tidak dia menghadapi ancaman itu, ujian kita ukur. Kemudian juga kapasitasnya itu sendiri.

Jadi saat ini keterbatasan kita yangkita hitung dari perbandingan Klaten dan Boyolali. Yang pertama yang kita lihat dari hazard-nya, ancamannya yang ada. Untuk Klaten: gunung berapi, gempa, longsor, dan banjir, untuk Boyolali lebih banyak, gempa bumi, longsor, banjir, angin topan, dan kekeringan. Jadi dari ancamannya sendiri lebih tinggi.

Kemudian dari jumlah penduduk yang terpapar, ini terkait dengan vunerability-nya itu jumlah yang terpapar akibat ancaman tadi lebih besar dari Boyolali sehingga dari pendekatan itu kita tetapkan bahwa daerah Boyolali memang lebih besar indeks resikonya.

Kemudian yang terjadi adalah setelah letusan 2010 terkait dengan Merapi, itu terjadi fenomena yang agak menarik. Selama ini hazard ini kita hitung dari historical data 100 tahun, nah, letusan terakhir 2010 itu letusan Merapi kembali ke-1.800 yang eksplosif. Nah, ini akan kita review tahun ini terkait dengan ancaman-ancamannya. Kemungkinan Klaten lebih besar atau mungkin juga tetap. Nah, ini hazard-nya berubah, ini dinamis sekali sehingga tiap 3 tahun sekali akan kita lakukan revisi atau review dari indeks ini karena ini indeks ini sangat diperlukan oleh teman-teman di logistik untuk menempatkan daerah mana apa saja yang akan mendapat bantuan, peralatan, dan sebagainya yang lebih besa dari darah lain tergantung dari ancaman indeks resiko ini.

Terima kasih. Ini akan kita review sekitar 3 tahunan Pak. Untuk kita review terus sehingga karena kedepan ini

dengan meletakkan penanggulangan bencana ini, itu di daerah kemandirian ekonomi, itu tuntutannya bagaimana kita harus mengurangi resiko. Jadi kita akan lihat nanti trennya nanti seperti apa, ini memang agak panjang.

Terima kasih Pak.

SEKRETARIS UTAMA BNPB: Terima kasih, Pak Wisnu. Saya lanjutkan yang dari Pak Samsu Niang. Pak Samsu terima kasih Pak pertanyannya. Jadi

begini Pak, kami jelaskan bahwa inovasi tadi. Jadi DIPA yang ada sekarang yang kami jelaskan tadi Pak yang 2015 kan DIPA awal kami Pak, itu DIPA awal itu kan disusun sejak Musrenbangnas Agustus tahun lalu, kan itu prosedurnya begitu. Nah, pada saat itu Pemerintah menetapkan bahwa penyusunan DIPA 2015 sementara tetap mengacu kepada RPJM yang lama ini telah keluar Pak. Kenapa kalau kita menyusun DIPA itu rentetannya panjang Pak, mulai dari Musrenbangnas sampai namanya macam-

50

macam itu rujukan pasti RPJMN, ga boleh keluar kemana-mana, kalau tidak, ga akan mungkin keluar DIPA kami Pak.

Nah, sekarang saya sudah sampaikan ke Bapak, Ibu bahwa RPJMN Pemerintah yang baru berbeda memang dengan yang dulu dan itu sudah sampaikan oleh Pak presiden baru kita, bahwa beliau telah menetapkan RPJMN-nya beberapa minggu yang lalu, setelah itu kebijakannya adalah murni program pemerintah yang baru itu kultur murni adalah 2016 sedangkan 2015 sebagian akan disesuaikan untuk khususnya untuk quick win. Kami rasa sudah ada hasil Musrembangnas kemarin.

Oleh sebab itu, DIPA yang Bapak lihat ini samalah sama tahun lalu dan kami pun juga sudah punya RPJMN yang baru sehingga nanti 2016 kami pasti mengikuti RPJMN yang baru Pak. Kalau tidak, tidak akan keluar juga dana kami dari Kementerian Keuangan. Dan nanti mungkin sebagian akan kita sesuaikan Pak, begitu nanti kita ada kesempatan revisi di bulan Februari ini oleh Pemerintah. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya disesuaikan dengan RPJMN baru, sejauh masih bisa kita tampung belum dananya, kita mulai disitu Pak tapi secara murni nanti pemerintah termasuk BNPB didalamnya, 2016 Pak.

Terus tadi Pak Samsu, bagus sekali tentang data kebencanaan supaya ada dasar kita untuk investasi kenapa kok disini. Kemudian Pak Wisnu, ada satu buku, kami tidak bawa ini, satu buku sudah ada, namanya Buku Data Indeks Risiko Bencana Indonesia untuk seluruh provinsi kabupaten, kota. Saya rasa Bapak-bapak perlu pegang itu satu-satu.

F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Saya potong Pak, begitu saya datang ke Pusdiklat itu Pak ya, itu yang pertama kali saya minta

itu Pak. Dan waktu itu saya belum dapat bukunya tapi langsung ada petanya, ini adalah basic kita. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Bukunya sudah Bahasa Indonesia sama Bahasa Inggris, jadi nanti Pak Lilik, Direktur PRB tadi sudah saya sampaikan, bukunya dibawa tidak? Tidak pak, kalau begitu tolong siapa bisa jemput, kalau Bapak sabar, besok pagi kami antarkan tapi kalau Bapak perlukan juga malam ini, kami antarkan juga malam ini Pak. Harus siap Pak. Jadi buku ini Bapak harus perlu ini supaya nanti ada pemahaman yang sama. Dan nanti kita pun Pak, mengapa begitu? Pak Wisnu tadi bilang kedepan bahwa RPJMN ini beda jadi kami besok ukurannya itu penurunan indeks resiko. Jadi nanti Bapak-bapak harus menanya kepada ke kami 5 tahun lagi sudah berapa indeks resiko yang turun di daerah-daerah. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Pak, maaf saya potong Pak ya. Pak saya begini. Di luar negeri Pak ya, saya lihat ada sebuah masterplan penanganan bencana ya Pak ya. Katakanlah tahun 10 indeks resikonya katakanlah 10, Pak ya. Tahun ke-5 itu sudah turun 5 gitu Pak ya, tahun 0 itu 0 saja Pak. Nah, kami harapkan BNPB itu kerjanya seperti itu Pak, konsepsional, kemudian tadi berbasis kepada penanggulangan resiko bencana.

Terima kasih.

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Saya lanjutkan Pak.

51

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Silakan Pak. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Makanya tadi Pak saya dari awal minta peta itu karena tadi Bapak itu menjelaskan bahwa begitu banyak proposal yang masuk. Nah, dari dasar peta bencana itu lah jadi BNPB ini punya data real tentang gejala-gejala bencana yang ada, yang akan ada di Indonesia dengan peta iini tidak bisa baca. Kalau bupati mengusulkan bencana disana, tidak ada datanya jelas disitu kan berbohong Pak. Nah, ini maksud saya jelas bahwa dengan peta bencana ini merupakan data base buat kita untuk mengusulkan semua anggaran terhadap proses bencana di seluruh Indonesia. Nah, kalau tidak ada ini dari Anggota DPR apa yang akan kita lakukan dalam rangka untuk memberi anggaran daripada BNPB ini padahal DPR punya hak budgeting Pak. Biar apapun nanti diputuskan Pemerintah, Menteri Keuangan, kalau DPR menganggap bahwa itu rasional untuk ditambah, saya kira bisa Pak tapi kalau kita tidak punya data, apa yang tidak bisa lakukan makanya ini penting sekali buat Anggota DPR terhadap data ini. Ya, itu yang menjadi kenapa Bapak tadi menjelaskan proposal sudah 800 lebih dan kalau dikumpul-kumpul 330 triliun, bisa Pak kalau datanya jelas, saya kira bisa itu. Tidak benarlah Presiden kalau tidak anggarkan itu kalau memang data jelas, saya kira begitu Pak.

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Terima kasih, Pak Samsu. Jadi nanti besok pagi kami serahkan Pak. Izin Pak, kita lanjut. Pak Asli Chaidir tentang peran BNPB setelah pasca bencana. Jadi kalau jadi memang pasca

bencana. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Belum selesai Pak, saya punya pertanyaan tadi. Masih ada yang perlu dijawab tentang output dan outcome-nya itu kegiatan-kegiatan hasil evaluasi kita itu.

DEPUTI LOGISTIK DAN PERALATAN:

Baik lah Pak. Output yang kita siapkan ada beberapa agenda kalau kita lihat Yogya, kemudian

kita lihat Papua, Wasior kemudian kita lihat Mentawai, nah, di dalam output yang kita siapkan misalnya kita membangun rumah untuk Yogya itu 2000 rumah, 2000 rumah itu adalah output-nya, memang sampai terjadi 2000 rumah terbentuk tetapi apakah 2.000 rumah itu ditempatin? Nah, ini belum tentu kan? Nah, satu contoh yang kita buat di Yogya ada sebagai contoh yang sudah menjadikan dapat prestasi bahkan dari internasional juga, dari luar negeri belajar juga di Yogya. Di Yogya itu, itu pembangunan rumah itu dengan pemberdayaan tidak dengan kontraktual. Nah, kenapa? karena dengan kontraktual, pertama rekanan itu cari untung. Dengan cari untung maka dana itu akan hilang. Kemudian yang kedua kena pajak dan yang ketiga tukang-tukangnya itu adalah tukang-tukangnya si rekanan dan uang itu akan dibawa ke tempat lain. Nah, dengan demikian untuk di Yogya dengan Rp30 juta 1 unit rumah tipe 45, itu sekarang nilainya akan jauh lebih besar dengan apa yang sekarang kita lihat.

52

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Maksud saya begini Pak, bukan di situ, maksudnya setiap anggaran itu anggaran kinerja Pak,

ada output, ada outcome-nya. Bukan itu yang saya maksud Pak, hasil daripada pasca bencana itu apa? Tadi kan Pak Sekretaris Utama itu sudah menjelaskan bahwa setelah kita bantu di Sleman itu, di Yogya itu, apa itu hasilnya itu, kebutuhannya banyak itu, itu contoh Pak. Yang saya mau lihat dari program-programnya itu 2014 kemarin tadi itu, saya belum melihat gambaran seperti itu, mengukur keberhasilan Pak. Kan dalam anggaran ada variabel-variabel, ada indikatornya untuk mengetahui keberhasilan dalam program Pak. Kalau tidak jelas ini, saya kira kita tidak tidak ini enggak mungkin tidak langsung terima begitu saja bahwa harus begini. Itu yang menurut saya Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT: Jadi begini Pak. Jadi uang yang habis sekian lalu ingin meyakinkan Pak Samsu ini bahwa uang

itu habis memang juga menghasilkan sesuatu yang baik untuk rakyat itu, kan begitu Pak Samsu. Jadi mungkin bisa jelaskan dari hasil-hasil capaian tadi itu yang sudah disampaikan di awal itu ya beberapa contoh saja Pak nanti di kalau lebih detailnya dapat disampaikan ke Pak Samsu.

DEPUTI LOGISTIK DAN PERALATAN:

Baik Pak. Jadi ini satu contoh juga karena saya ambilkan contoh di Yogya. Jadi dengan kita

juga punya indeks rehab rekon, indeks recovery, jadi indeks recovery. Jadi pada saat kejadian bencana, itu masyarakat turun karena ada kerusakan dan sebagainya. Nah, dengan adanya rehab rekon ternyata indeks kesejahteraan masyarakat itu meningkat, meningkat itu ada pada kita punya indeksnya. Index Disaster Recovery ya. Nah, ini kita punya, ada peningkatan naiknya. Nah, saya nilai tadi itu kenapa bisa lebih cepat di Yogya dengan di tempat lain? Karena tadi itu, membangun rumah itu dengan permberdayaan. Nah, uang yang tadinya harus keluar ya kalau misalnya dikeluarkan 30 juta mungkin yang jadi rumah hanya 20 juta, yang 10 juta itu mereka berputar di tempatnya sendiri uang itu. Misalnya tukangnya tukangi sendiri, bahannya kan bahan sendiri sehingga uang itu berputar di daerah itu. Dengan adanya perputaran uang di daerah itu sendiri maka indeksnya cepat naiknya Pak, cepat naiknya.

Sama juga dengan Sumatera Barat, Sumatera Barat itu juga demikian. Pertumbuhan ekonominya itu naik 7% di Sumatera Barat yang selama ini belum pernah terjadi di Sumatera Barat yaitu dengan diserahkan pembangunan rumah itu dengan tidak kontraktual. Nah, sehingga dengan kontrak tidak kontraktual tadi itu adalah pertumbuhan.

Kemudian juga tadi outcome-nya ya kenapa mereka bisa memenuhi rumah-rumah yang dibangun di Yogya tadi itu? Mereka biasanya di atas itu membangun ternak dengan sapi, sedangkan di Yogya ini dengan tanah yang 100 meter. Nah, bagaimana dia bisa meningkatkan hidupnya maka juga untuk sapi itu dibentuk komunal. Di komunal itu jadi sapinya disendirikan begitukan, ini salah satu mereka outcome-nya rumah itu ditempatin.

Kemudian, juga di atas itu, mereka biasa mendengarkan lagu dan sebagainya mungkin tidak terganggu tetangganya. Tetapi setelah adanya rumahnya dan 100 meter persegi maka kalau misalnya kalau menyetel radio atau buat klenengan itu akan terganggu maka kita buatkan juga tempat pertemuan yang di situ disediakan juga gamelan dan sebagainya. Nah,ini untuk membuat mereka senang hidup di di situ. Jadi outcome-nya disana itu hanya adalah 100% penduduknya itu tinggal disitu berbeda dengan yang di Teluk Wondama.

Nah, dengan pembangunan rumah di Teluk Wondama yang tadi di Teluk Wondama itu sekitar 1 rumah itu 90 juta, ya itu ternyata rumah itu sebagian besar rebutan. Rebutan karena tidak, mereka

53

kan tidak membangun, tidak membangun rumahnya sendiri. Jadi setelah rumah jadi itu saudaranya, kakeknya, semua direbut dipatok begitu. Nah, kalau di Yogya itu kan dibangun, dia membangun saya masa' yang pakai orang lainkan?. Nah, itu lah satu-satu adanya pertumbuhan ekonomi di Yogya dan di Papua. Tetapi sekarang juga kita buat di Mentawai seperti di Yogya, kemudian di Aceh, Aceh juga seperti Yogya. Jadi Yogya satu contoh juga kita gunakan karena ada output dan outcome yang lebih bisa ternilai.

Demikian Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya usul begini Pak Samsu. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Saya lanjut sedikit lagi. Ini kan 2014 berartii berakhirnya pemerintahan SBY mestinya sudah tergambar apa hasil RPJMN dari SBY itu pada saat hasil audit BPK itu sudah jelas disitu. Seluruh kementerian itu sudah jelas tapi setelah saya lihat pemaparan ini tidak ada yang saya lihat, apa yang dihasilkan sesuai target dari awal yang kelima tahunnya itu. Iitu mesti kan terakhir untuk masuk periode' 5 tahun depan untuk kedepan untuk Jokowi-JK. Ini mesti ada gambaran seperti itu menurut pemikiran saya.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Saya usul begini saja Pak Samsu. Jadi kita kan sudah menetapkan akan membentuk Panja, salah satu Panja itu adalah Manajemen Penanggulangan Bencana. Jadi nanti kalau ada temuan-temuan seperti itu, yang Bapak ingin sampaikan ke BNPB saya kira itu lebih fokus, bisa berhari-hari kita persoalkan. Jadi mungkin untuk karena ada beberapa pertanyaan lagi ya kita masih punya waktu sekitar 8 menit kedepan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi kan Pak? Jadi Pak Nanda tadi belum ditanya, tadi Pak Bisri juga belum dijawab. Saya kira dilanjutkan saja dulu Pak kalau ada waktu kita mainkan lagi, oke?

Silakan Pak.

SEKRETARIS UTAMA BNPB: Baik Pak. Jadi Pak Asli Khaidir izin. saya lanjutkan tentang early warning di Aceh memang jadi begini Pak.Tadi Pak Wisnu bilang

ada sekarang program MP Tsunami, Masterplan Tsunami, itu kita mulai 2013. Itu didasarkan kepada bencana gempa yang terjadi pada tahun 2012 di Semeleu. Itu Pak Profesor tadi sudah bilang. Pada saat itu terjadi ternyata sistem tidak jalan di beberapa tempat termasuk di Banda Aceh dimana shelter sudah ada tapi tidak dipakai, terus juga sirine juga sudah ada tapi tidak bunyi. Nah, oleh sebab itu lahirlah waktu itu rapat dengan Presiden, lahirlah namanya MP Tsunami. Apa itu? Bagaimana membangun masterplan itu dimana semua program terintegrasi. Jadi bukannya dibangun oleh masing-masing. Kalau yang dulu kan shelter-nya dibangun oleh BLR, tidak ada hubungan sama bangun sirine dari BMKG sehingga akhirnya masyarakat tidak pernah dilibatkan dari awal sehingga masyarakat tidak tahu untu apa shelter itu? sehingga pada saat kejadian, mereka tidak pernah masuk karena tidak

54

pernah dilatih begitu. Jadi oleh sebab itu lah, kita bangun MP Tsunami yang sudah jadi sekarang plan-nya dan mulai kita terapkan, efektif 2013 kemarin di diakhir yaitu terdiri dari 4 Pak, membangun rantai peringatan dini mulai nasional sampai ke komunitas itu working group-nya oleh BMKG, kita waktu itu membangunnya bersama-sama. Terus membangun shelter secara fisik, itu oleh Kementerian PU dan saat ini sudah dimulai di beberapa Kabupaten di sepanjang Pantai Barat Sumatera dan Selatan Jawa. Kalau di Sumatera Barat sudah dua Pak mulai Pak. Terus BNPB melakukan kegiatan evakuasi mandiri untuk masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, jadi kita ada bagi-bagi tugas. Nah, bagaimana mereka bisa mendeteksi kalau ada bencana datang, bagaimana mereka harus lari, kemana dan siapa organizer-nya? Itu tugasnya BNPB sama BNPB. Terus terakhir adalah menghidupkan institusi kebencanaan. Itu MP Tsunami Pak dan dengan adanya MP Tsunami otomatis early warning yang ada di Asia adalah bagian dari program itu untuk kami perbaiki. Jadi ini sudah masuk program nasional yang terukur Pak, terukur nanti bisa juga bapak bisa awasi sejauhmana outcome-nya kedepan setiap 5 tahun.

Terus DSP kenapa 50 miliar saja diawal? Jadi satuan tiga untuk kementerian lembaga dengan dana cadangan memang berbeda, Pak. Jadi satuan tiga untuk kementerian lembaga dari Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk BNPB itu keluar 1,6. Semua sebenarnya ada 700 sekian ada dana optimalisasi karena ada trilateral meeting-nya menjadi 1,6 sedangkan satuan tiga untuk dana cadangan bencana itu terpisah. Inilah yang keluar di DIPA kami pertama, selalu setiap tahun begitu Pak. Dan disitu hanya ada 50 miliar saja tapi yang cadangan-cadangannya 3 triliun ini terpisah cadangannya. Ini kalau diketok oleh Badan Anggaran yang menjadi cadangan nasional yang akan dipakai oleh BNPB nantinya. Oleh sebab itu, masuknya belakangan ini memang kotaknya beda.

Jadi pengen kami begitu keluar awal itu sudah langsung masuk saja begitu tapi mekanisme keuangan ada undang-undangnya, Pak Menteri Keuangan tentu mekanisme untuk itu. Tapi yang penting tidak apa-apa, dalam setahun itu bagi kami yang penting dana cadangan itu ada dan terjadi apa-apa kita bisa melaksanakannya dan implementasinya, kita melaksanakan itu. Tidak begitu sulit kita meminta ke Kementerian Keuangan dan itu sudah terealisasi seperti bapak-bapak lihat di tabel bagian penggunaan dana siap pakai yang di sampaikan tadi.

Jadi itu Pak, mudah-mudahan kalau memang ada opsi ataupun inovasi bahwa kalau begitu tahun 2016 langsung masuk, lebih bagus lagi Pak tapi sebenarnya kalau langsung masuk sebanyak itu ke DIPA BNPB untuk apa itu? Dan dipakai juga kalau ga bencana begitu. Jadi mungkin karena ini menyangkut pemasukan negara Kementerian Keuangan menganggap sudah disimpannya biar disana saja, BNPB punya prediksi per 2 bulan kalau memang sudah mau habis, minta. Jadi itu saya rasa, tidak ada masalah Pak, itu tidak mengganggu kami. Yang penting operasionalisasi penanganan darurat kita bisa jalan.

Terus lembaga internasional pada saat bencana sudah ada Pak. Ini Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 itu menjelaskan bagaimana peran serta lembaga internasional pada saat terjadi bencana dan bagaimana peran BNPB disitu sebagai perwakilan pemerintah untuk mengizinkan mereka masuk. Jadi bantuan-bantuan internasional Pak tidak pada saat bentuk bencana saja. Kalau misalnya ada bantuan kemanusiaan oleh negara lain seperti Australia, kalau mau masuk ke Indonesia untuk membantu Pemerintah Indonesia itu memang harus lewat persetujuan BNPB. Jadi kami sekarang banyak skema-skema bantuan luar negeri, dalam mendukung peningkatan kapasitas dan itu sudah di bawah skemanya BNPB.

Jadi ini ada aturannya dan bagaimana nanti secara riil mereka bergabung di lapangan apabila terjadi bencana besar taruhlah terjadi begitu, sudah ada Pak. Kami sudah ada 8 kluster kalau Bapak mau SK-nya mau kita ....boleh. 8 kluster itu terdiri dari jadi kalau terjadi bencana besar itu ada 8 bidang yang harus diselesaikan. Kalau bencana itu misalnya bencana gempa, tsunami ini mengakibatkan semua 8 kluster ini akan hidup karena ini paling besar dampaknya. Antara lain kesehatan, SAR perlindungan, air minum, infrastruktur ya termasuk air minum terus pengungsi dan lain-lain sebab ada 8 itu komandannya, sudah ada komandan-komandannya semua, sudah ada SK-

55

nya dan nanti kalau internasional masuk misalnya kesehatan, kalau dia mau masuk ke daerah bencana itu kita izinkan, langsung dia masuk ke tenda kluster kesehatan sudah ada komandannya disitu. Kalau misalnya dari tim internasional itu dari tentara membawa dokter, kalau kita izinkan masuk, diizinkan oleh Kemhan, masuk juga ke tenda itu, jadi ada kluster-klusternya lebih gampang mengkoordinasikannya sehingga tidak tumpang tindih, sudah ada Pak mekanismenya. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana besar Pak.

Peta daerah rawan bencana, BNPB, kami rasa sudah disampaikan tadi pesan Pak Samsu. Juga tadi mekanisme SR banyak usulan, sudah saya jelaskan tadi. Kriteria juga tadi sudah dijelaskan Pak Bambang.

Terus bencana Banjarnegara. Ini memang belum masuk ini, jadi terima kasih Pak H. Asli karena usulan RR Banjarnegara memang belum masuk belum masuk di DIPA kita ini, kami jelaskan ke Bapak belum ada karena terjadinya baru belakangan tapi besok di rapat kami dengan Dirjen Anggaran jam 9 pagi, akan kami sampaikan tapi surat sudah ada dari Kementerian Keuangan ya. Insya Allah, Pak nanti kalau kami nanti revisi Dipa kami nanti Bulan Februari mungkin masuk.

Terus Pak Nanda. Pak Nanda ini, kami jelaskan Pak. Jadi di tahun 2014 itu di bulan Juli Pak di bulan Juli itu memang turun 200 miliar karena ada pemotongan anggaran waktu itu semua kementerian lembaga. Ada kami kena 200 waktu itu, di drop itunya Pak. Terus nambah lagi on call biasa seperti yang Bapak lihat 500, naik lagi 2,8 jadi semua kementerian lembaga kena pemotongan Pak bulan Juli 2014. BNPB termasuk yang kena 200 Pak, sekitar 200.

Terus tadi tentang dana on call bagaimana begitu mudah? Kami rasa tadi Pak Irtama sudah jelaskan ke Bapak bahwa kegunaan dana DSB, mekanismenya, pengawalannya, pengawasannya. Jadi sudah ada mekanismenya, Pak.

Terus tentang tambahan 1,5 triliun yang untuk alokasi dana on call itu memang kami harus laporkan Pak disini karena itu memang kewenangan DPR. Jadi Bapak mau menindaklanjuti apa tidak, itu kewenangan DPR tapi kami setiap saat harus melaporkan karena memang ini dana untuk kepentingan publik. Dan biasanya ini selalu ini karena ini tidak kewenangannya kementerian lembaga dan ini kewenangannya Menteri Keuangan dengan DPR. KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Ses, ini kita sudah jam 4, saya kira tambahkan 5 menit saja untuk menyelesaikan pertanyaan yang belum terjawab tadi. Bagaimana Pak Anda? Sebentar dulu Pak, soal waktu dulu Pak. Bagaimana Pak? Paling lama 10 menit ya.

Oke, lanjutkan Pak.

F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Pak Ketua, izin 1/2 menit menyambung yang Pak Nanda tadi. Pak Sekretaris, kami percaya bahwa Bapak membuat prediksi peningkatan on call berdasarkan

pengalaman dan perhitungan-perhitungan Pak ya. Untuk meyakinkan kami Pak, dengan perhitungan-perhitungan itu kira-kira penyerapan tahun 2015 untuk dana on call itu berapa persen Pak menurut prediksi Bapak?

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Baik, Pak. Dicadangkan 1,5 Pak, cadangan Pak. Tapi yang transaksi hanya 1,2 Pak. Bahwa memang

dana on call tidak harus dihabiskan Pak tergantung jenis bencananya. Jadi dana on call itu Pak penggunannya jelas Pak. Satu, kejadian bencananya ada tercatat di Pusdalog-nya BNPB. Nah kalau

56

dicatat di Pusdalog nya BNPB, harus ada biasanya diikuti oleh surat pernyataan tanggap darurat oleh bupati atau gubernur. Tidak mungkin dibuat-buat itu Pak karena media dimana pun terjadi bencana, dia meng-cover itu Pak. Jadi itu syaratnya Pak. Baru bisa turun Pak dan itupun turunnya tidak begitu saja Pak. Datang tim yang namanya tim TRC (Tim Reaksi Cepat) BNPB itu datang melakukan assesment. Ada lagi ini kalau di RR ada assesment-nya mekanismenya, kalau di dana on call ada lagi mekanisme assesment-nya Pak. Berdasarkan itu nanti diputuskan wah yang diperlukan ini saja, kalau ini tidak perlu ini, kenapa? Karena ini tidak terkait dengan bencana, ini ditunda juga tidak apa-apa ini tapi kalau ini memang perlu karena di undang-undang sudah ada Pak, mana-mana kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada saat tanggap darurat, sudah ada Pak. Nah ini biasanya kita kaitkan dengan mekanisme.

F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Pak, kalau dana siapa pakai ini kan setiap tahun berdasarkan pengalaman pemerintah selalu

membuat dana cadangan yang triliun itu mengambil disana. Nah, maksud Bapak mengajukan lagi 1,5 miliar dana siap pakai ini termasuk didalam 3 triliiun atau ini akan dimasukkan kedalam DIPA? Nah, maksud Bapak yang Bapak mengajukan karena kalau saya lihat, awal Bapak dikasih anggaran tahun 2015 itu 1,6, nah itu DIPA Bapak. Nah, sekarang mau ada perubahan DIPA baru, yang namanya DIPA perubahan APBN ini. Nah, Bapak nambah 1,5 untuk DSP, 1,6 untuk pasca bencana, 500 untuk penguatan kelembagaan. Sementara kan data riil pengguna yang disebutkan mungkin kita minta data by name tadi, kan belum ada. Ini maksud Bapak sehingga total akumulasi kalau dimasukkan dalam DIPA 5,324 triliun. Berarti Bapak ada penambahan sebesar 3,6 triliun dari awal 1,6 ya ini kalau mau dimasukkan ke DIPA. Nah, sementara yang namanya dana on call itu kan tidak dimasukkan di dalam DIPA-nya ya kan? Saya maksud ini Bapak termasuk di dalam DIPA yang Bapak maksud ajukan sekarang atau di luar?.

Sementara pengalaman tahun 2014, dana yang Bapak terpakai dari awal itu, terakhir yang direalisasi 2,6. 2,6 awalnya 1,8 jadi penambahan anggaran Bapak hanya 851 miliar. Kalau dibanding dengan tahun 2015, penambahannya 3,6 triliun. Kalau nanti ini dimasukkan, belum termasuk dana on call yang standby diluar DIPA Bapak. Maksud saya inii yang Bapak ajukan sekarang harus ke DIPA atau adanya di on call disini karena kalau masuk di dalam DIPA, sangat signifikan Pak 3,6 triliun penambahan Bapak dari awal. Nah, kami minta data 3,6 triliun itu untuk apa saja? By name, by address termasud tadi, Bapak berikan bantuan kepada provinsi. Provinsi sebenarnya tidak punya lokasi, yang punya lokasi kabupaten dan kota. Kenapa harus dianggarkan? Silakan saja langsung ke kabupaten dan kota karena provinsi tidak punya lokasi. Contoh di NTB. Saya lihat kemarin di NTB itu total bantuan itu yang diberikan akumulasi terakhir waktu kita kunjungan jumlahnya lima koma sekian miliar begitu tapi saya lihat disini 7 sekian miliar. Nah, ini yang benar yang mana begitu? Jadi ini apa sudah termasuk kabupaten dan kota atau secara langsung ini bantuan yang diberikan kepada kabupaten atau melalui provinsi?

Jadi saran kami kalau memang ini bisa by pass lewat kabupaten, kenapa harus lewat provinsi lagi karena provinsi tidak punya wilayah. Yang punya wilayah kan kabupaten dan kota yang langsung berdekatan dengan rakyatnya yang membutuhkan. KETUA RAPAT:

Pak, diberikan kesempatan untuk dijawab Pak supaya dapat barangkali poinnya sudah dapat Pak ya.

Ya, silakan Pak.

57

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Baik Pak. Jadi 1,5 triliun itu di luar DIPA yang sekarang, jadi memang tambahan. Jadi dana on call itu Pak, itu adanya sebenarnya nanti di Kementerian Keuangan, Pak tetapi nanti kalau itu diserahkan ke BNPB itu tidak langsung 1,5, sesuai kebutuhan 100, tambah 200, makanya Bapak lihat grafik itu. Nah, setiap ada nambah itu kita harus nanti direvisi DIPA-nya, DIPA itu kan kalau hendak masuk kan harus direvisi Pak tetapi kewenangan mengganggarkan 3 itu, itu di Kementerian Keuangan dengan DPR. Tetapi kami disini harus menyampaikan supaya nanti. Supaya apa? Supaya nanti kok kemarin DIPA-nya 2 1,6 sekarang kok nambah 300 darimana itu? Sebenarnya itu jadi dana cadangan on call. Jadi dana on call ini di Pemerintah, di Kementerian Keuangan, Pak.

F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Kalau pasca bencana?

SEKRETARIS UTAMA BNPB: Kalau Pasca bencana Pak, itu kan sudah terjadi Pak. Jadi pasca bencana itu sudah terjadi.

F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Kalau ini masuk ke Dipa? SEKRETARIS UTAMA BNPB:

On call itu juga masuk ke DIPA Pak. Jadi kalau dibelanjakan harus tetap masuk ke DIPA Pak tapi dari awal sudah di dipindahkan dari Kementerian Keuangan ke kami, tapi kalau pasca bencana beda Pak. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Maksud Bapak yang dana siap pakai ini, sekarang stand by-nya kan kalau tidak masuk DIPA

berarti masuk di cadangan. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Pada awalnya di cadangan. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Nah, sekarang ini kalau masuk ke DIPA kan masuk langsung ke DIPA. Sekarang kayak pasca bencana, ini 1,6 masuk ke DIPA atau tidak?

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Masuk ke Dipa Pak.

58

F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Berarti kalau masuk ke DIPA tahun 2015, Bapak 5,3 triliun. Artinya kalau masuk ke DIPA Pak, sorry, berarti uang itu kan harus dipakai sama Bapak. Kalau misalnya dana cadangan kan sesuai kebutuhan. Nah, diambil 200, 300 disana tapi kalau masuk ke DIPA, pertanggungjawaban Bapak berarti tadi harus di 5,32 triliun kalau masuk ke DIPA.

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Betul Pak. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Nah, yang saya maksud Bapak, Bapak ingin masuk ke DIPA ini 5,3 triliun?. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Jadi, begini Pak. DIPA BNPB itukan tergantung bencananya. Jadi waktu 2012, 2011 ya? Karena banyak bencana di 2010, DIPA BNPB itu tinggi sekali Pak, ini sama juga Pak. Jadi kalau misalnya 1,6, ini kan paska kalau pasca kan sudah terjadi, sudah dihitung Pak kerusakannya. Jadi sudah diusulkan sejak 2014 ini, cuma tidak muncul dia. Sekarang diusulkan lagi di 2015. Kalau memang nanti dianggarkan, uangnya ada pasti masuk DIPA BNPB tapi nanti bukan BNPB yang membelanjakannya, itu mekanismenya ada di PP Nomor 21 itu, namanya dana berpola hibah, pengelolaannya itu pemerintah daerah, Pak.

F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Ya, maksud saya Pak, Bapak kan sekarang mengajukan, kami setuju tidak? Nah, Bapak

ajukan misalnya tadi contoh pasca bencana deh 1,6 ya kita mintakan by name, by address yang sudah jelas.

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Oh ada, by name, by address pasti ada Pak, karena Renaksinya kan ada Pak. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Ya, jadi sudah jelas bahwa kabupaten ini dapat segini, kabupaten ini dapat segini. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Oh iya. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM):

Nah, terus kan dijelaskannya, kita belum jelas kan semuanya. Nah, barangkali diantara kami Dewan yang tahu bencana di daerah kami, kok daerah kami tidak dapat ini, kan bisa saja begitu karena kami belum tahu sekarang. Nah, disini hanya menyebutkan kabupaten dan kota, kabupaten kota mana?

59

Terus yang 1,5 ini saya bilang tadi, kalau memang ini untuk masuk dana on call, Bapak tidak usah ajukan karena secara otomatis di sana juga kan mau menyiapkan dana cadangan, tidak harus masukan ke DIPA. Kalau masukin ke DIPA 1,5 berarti Bapak harus mempertanggungjawabkan 1,5. Sementara kita belum tahu bencana apa yang akan terjadi kedepan. Nah, tapi kalau sudah dimasukkan ke Bapak berarti Bapak punya cadangan 1,5 miliar iya kan? Dan itu harus dipertanggungjawabkan, dipakai terrnyata tidak ada bencana, dikembalikan apa lagi ke negara? Kan itu balik lagi. Nah, saya hanya melihat Pak, 5,63 triliun kalau Bapak taruh di bank sudah berapa bunganya itu dalam 1 tahun. Sementara yang harus dipertanggungjawabkan hanya 5 triliun. Bencana belum tahu yang akan terjadi. Apalagi ini ada penambahan 500 itu penguatan kelembagaan.

Nah, Bapak bilang tadi. Sementara 1,6 triliun itu juga sudah ada disana, yang disebut tadi dengan penanggulangan bencana atau termasuk nanti ada anggaran disitu untuk penguatan kelembagaan. Nah, kami minta secara detail tadi. Nah, karena mungkin waktunya mepet seperti Ketua tadi nanti di Panja sajalah, ini akan kita. KETUA RAPAT:

Saya kira salah satu solusinya nanti RKAKL-nya dia, saya kira nanti bisa ditunjukkin Pak kan itu ada. Jadi dengan demikian. ANGGOTA…. :

Sedikit Pak Ketua, ya sedikit karena ini tadi kan hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi kalau sumber DIPA Bapak itu kan kurang lebih kalau secara sederhana dilihat dari Renstra sama Rennas itu kan bisa yang langsung masuk di APBN, kemudian contingency, kemudian pola hibah, kemudian on call, kan gitu Pak. Nah, harusnya ya 4. Kalau Bapak masuknya dari situ, itu akan rigid begitu loh, mana yang sesungguhnya masuk kategori DIPA? apakah 4 sumber ini seluruhnya akan dimasukkan ke DIPA? Atau sebagian muncul juga atau sebagian itu tidak tapi sumber itu 4 ini kan tidak berubah. Nah, ini saya melihat tadi karena hampir sama dengan yang saya sampaikan maka saya cuma mau menegaskan, 4 ini memang dari kemarin saya sempat tanyakan ini, ini memang harus jelas karena ini sumbernya sudah jelas kok dikasih tahu di Rennas Bapak, ini ada 4 ini.

Nah, oleh karena itu karena item ini tidak ditampilkan dengan cara lebih rigid maka seolah-olah terjadi duplikasi begitu lho Pak, seolah-olah duplikasi, itu saja.

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (WAKIL KETUA/ DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Ketua, boleh Pak Ketua satu menit terakhir.

Bapak Sekretaris dan teman-teman.

Sekali lagi bahwa kita ingin BNPB yang kuat, profesional, dan visinya adalah penanggulangan resiko bencana Pak ya. Jadi kita tidak membuat anggaran atas dasar bencana-bencana yang akan timbul saja tapi faktanya adalah atas dasar itu. Sekali lagi saya ingin mendapatkan keyakinan saya dan teman-teman, mungkin sebagai katakanlah ujian profesionalisme BNPB. Kira-kira dari dana prediksi penanggulangan bencana Pak ya, terutama on call tahun 2015 Pak ya, kira-kira prediksi bapak nanti penyerapannya berapa persen Pak? Ini sebagai itu Pak ya sebagai gambaran bahwa Bapak membuat rencana penanggulangan bencana terutama perhitungan on call itu berdasarkan pengalaman, perhitungan dan profesionalisme BNPB.

Terima kasih.

60

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Jadi sebenarnya Pak, kalau bencana itu kami kan punya data, justru recall data itu jelas ada,

Pak, ada, jadi kalau Bapak mau minta data berapa kejadian bencana per tahun, ada lengkap sekali berapa kali kejadian bencana banjir tahun 2013. Itu ada, 10 tahun terakhir ada. Kementerian Keuangan pasti minta itu Pak.

Nah, kenapa 1,5? inikan perkiraan karena memang kalau kita lihat dari tahun 2012 DSP itu sekian, 2013, itu kan trend-nya itu kan ada dan sekarang kami juga tetap saja Pak, tidak pernah naik itu 1,5 itu dari dulu-dulu dari 5 tahun yang lalu. Nah, kita tidak berharap ada bencana tetapi cadangannya harus ada dulu. kalau cadangannya sudah ada nanti kita pakai sesuai kebutuhan. Tidak pernah kejadian, DIPA itu 1,5 on call itu langsung dikasih diawal itu pak, seperti tadi pertanyaan Pak ... kenapa? untuk apa dikasih banyak-banyak itu , tahu-tahu nanti tidak ada bencana sepanjang itu. Ya, tidak usah 50 dulul nanti kalau 50 ini habis Iya kan? nanti kita minta 200 lagi nanti dikasih oleh Menteri Keuangan tapi 1,5 nya harus Bapak ketahui dulu begitu, tidak bisa saya mengambil makanya ini dilaporkan ke Bapak. Tapi tidak berarti dia harus masuk, belum, nanti masuknya itu. Kalau Bapak lihat grafiknya itu jelas itu, tanggal apa, bulan apa masuknya? 100, 500, jelas itu dan itu terjadi setiap tahun.

Kemarin disiapkan 1,5 triliun dana on call itu ternyata cuma 1,2 Pak. Kenapa? Ya namanya bencana kita tidak tahu tapi kalau sempat terjadi kemarin bencana besar sekali ya mungkin tidak cukup 1,5 itu. Nanti pemerintah nanti akan menyiapkan lagi. Saya rasa mekanismenya sudah ada Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Ses, ini kan biar agak jelas ini kawan-kawan ini. Sebetulnya ini yang dikejar ini soal on call

ini karena ini kan spesial ini. Kalau bahasa saya bukan on call, dana spesial yang saya kira di kementerian lembaga lain tidak ditemukan. Jadi ini penting juga ini Pak Nanda ini diketahui. Ini dana yang spesial, on call itu kita tetapkan 1,5 triliIun misalnya begitu, kita setujui meskipun tidak masuk ke rekening BNPB Iya kan tidak masuk tetapi kita sudah setujui. kalau mereka mau menggunakan itu dicicil dari 200, 300, 400, dia tidak perlu minta izin pada kita. Kalau tidak salah saya seperti itu. Jadi nanti paling pelaporannya. Nah, tadi makanya ada grafik-grafik itu kan melaporkan dalam konteks itu.

Nah, saya kira kalau dalam konteks fungsi pengawasan, disitulah yang penting. Sekarang kita anggarkan 1,5 triliun awasilah penggunan itu, kapan dia digunakan, berapa yang harus dikembalikan. Kalau tidak salah tahun lalu kan berarti 300 miliar harus dikembalikan kan.

SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Tidak dikembalikan Pak. Memang belum kita ambil.

KETUA RAPAT:

Atau tidak digunakan, katakan lah begitu, maksudnya itu silva semacam itu ya. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Ya, kita kan tidak tahu misalnya udah mulai awal Desember, anggaran kita tinggal 75 begitu paling ada banjir. Nah ini sudah tidak usah minta lagi karena kalau minta nanti tidak bisa diserap lagi begitu, sudah habis 1,2.

61

KETUA RAPAT: 300 itu bisa dicadangkan lagi untuk sekarang. Ya. Saya kira Pak Bisri tadi pertanyaannya masih belum dijawab Pak ya, kita kasih

kesempatan atau cukup?

F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Mungkin hanya itu saja Pak. Kalau mau ditautkan seperti rob terus-menerus bencananya

kunjungan spesifik untuk tempat-tempat seperti itu saya pikir lebih bagus. Nah, itu saja.

KETUA RAPAT: Ini usulan yang bagus juga ini Pak Bisri daripada kita disini berangan-angan begitu, oh ini

seperti-seperti ini nanti mungkin misalnya katakan ada 200 miliar kemarin digunakan on call kemana saja kita datangi Pak. Oh, ini kesini betul, masuk akal tidak harganya segitu ya kan? Jangan-jangan cuma 100, keluarnya 200 kan begitu Pak Nanda. Ya namanya, kalau pengawas itu kan harus curiga ya tidak? Harus beranjak dari curiga, kalau percaya saja untuk apa diawasi, iya, kan? Sudah Pak, nanti masuk syurga semua kan begitu.

Jadi begitu Pak ya. Saya kira semuanya sudah dijawab atau ada lagi tambahan Pak?

SEKRETARIS UTAMA BNPB: Sebenarnya masih ada ini Pak beberapa tapi kalau memang nanti kami jawab tertulis saja

nanti. Kita selesaikan semua atau? Tapi hampir sama sebenarnya itu kalau saya lihat.

F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Saya kira ini karena waktu sudah melebihi 20 menit, saya kira bisa Bapak bisa seperti ini

tertulis Pak ya, nanti kan ini akan tanggapan seperti apa, pertanyaan Anggota Komisi VIII yang kemarin, ini bagus Pak. Ya, saya kira begitu Pak.

KETUA RAPAT:

Betul. Jadi usul Prof Hamka tadi mungkin juga bisa dijadikan sebagai rujukan dan tetap harus

dijawab Pak Ses, ini pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab itu dijawab karena itu penting. Saya ingatkan, kami sedang membuat Panja soal manajemen penanggulangan bencana itu sehingga dengan demikian kedepan kita bisa lebih bagus lagi, lebih profesional lagi. Nah, saya kira itu.

Ada kata terakhir Pak Ses yang ingin dsampaikan sebelum kita tutup?.

SEKRETARIS UTAMA BNPB: Baik.

Bapak-bapak Pimpinan, Anggota Bapak, Ibu semua yang kami hormati.

Jadi terima kasih Pak atas diskusi, masukan-masukannya sehingga kami mudah-mudah bisa menjelaskan apa-apa yang sudah kita laksanakan terkait dengan persepsi-persepsi penanggulangan bencana karena bagaimanapun persepsi ini perlu disamakan dulu dan saya rasa tidak cukup satu-dua

62

kali pertemuan persepsi ini akan sama, mungkin akan beberapa kali pertemuan sehingga nanti kalau ada kesempatan nanti kita ke lapangan, ada kunjungan begitu, saya rasa itu akan semakin clear sehingga Bapak-bapak melihat bagaimana hubungan planning disini, bugeting, dan bagaimana mekanisme ini disampaikan ke daerah, bagaimana daerah melaksanakan dan bagaimana reception masyarakat menikmati itu. Nah, kami rasa itu kesan yang sangat baik yang kami dapat selama kita melakukan RDP ini Bapak Pimpinan dan mudah-mudahan kerjasama dan dukungan dari pihak legislatif akan membuat manajemen penanggulangan bencana makin lama makin baik.

Demikian. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Ses. Baik.

Bapak, Ibu, Saudara Anggota, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan juga Sestama, BNPB, dan juga seluruh pejabat yang sudah hadir,

Sebelum kita menutup rapat ini saya akan membacakan draft kesimpulan rapat yang saya kira sudah ada semua di tangan kita.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana masa persidangan II tahun sidang 2014/2015 pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015.

Setelah memperhatikan penjelasan lisan dan tulisan dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai evaluasi APBN tahun 2014, tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2014, pelaksanaan APBN tahun 2015 dan isu-isu aktual serta mempertimbangkan pandangan dan saran Anggota Komisi VIII DPR RI maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional

Penanggulangan Bencana atas realisasi APBN tahun 2014 yang mencapai 95,28% yaitu dari anggaran sebesar Rp2.815.783.414.000,- yang direalisasikan sebesar Rp2.682.813.368.932,- .

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas program kerja tahun 2015 sebesar Rp1.681.581.850.000,- dengan rincian: (1) Program dukungan manajemen dengan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB

sebesar Rp210.353.950.000,- (2) Program peningkatan sarana prasarana aparat BNPB sebesar Rp423.497.700.000,- (3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar

Rp21.475.000.000,- (4) Program penanggulangan bencana sebesar Rp1.026.255.200.000,- Selanjutnya terkait dengan data rincian APBN tahun 2015 ini, akan diilakukan pembahasan lebih lanjut pada saat membahas APBN-P tahun 2015. Yang pada intinya kita sudah memahaminya tetapi menyetujui nanti kita bahas dulu.

3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran BNPB tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut: a) Tambahan alokasi anggaran dari Kementerian keuangan RI sebesar 26 miliar yang akan

digunakan untuk meningkatkan program penanggulangan bencana,

63

b) Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana dan kesiap-siagaan dengan cian sebesar 500 milyar, kemudian

c) Pentingnya dana siap pakai sebesar Rp1.500.000.000.000,- untuk koordinasi penanganan darurat sebagai salah satu tugas BNPB, dan

d) Anggaran percepatan penyelesaian pemulihan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penyelesaian pemulihan di Sinabung, Sulawesi Utara, Kelud, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Mentawai, Merapi, Wasior sebesar Rp1.643.070.900.000,- Selanjutnya Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan data rincian program dan kegiatan yang dialokasikan dalam usulan tambahan anggaran tersebut nanti di dalam pembahasan APBN-P tahun 2015.

4. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Utama BNPB meningkatkan pengelolaan program penanggulangan tahun 2015 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain: a) menyusun terobosan baru program kegiatan penanggulangan bencana terutama untuk

program pra bencana dalam rangka untuk menanggulangi resiko bencana, b) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penanggulangan bencana. c) meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan kementerian, pemerintah daerah dan

lembaga terkait dalam melaksanakan program penangangan tanggap darurat bencana, d) meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan dan pedoman penanggulangan bencana di

daerah rawan bencana, e) dalam menyampaikan penjelasan realisasi APBN harus rinci dan detail setiap program

dan kegiatan, f) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana untuk

menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan, g) melakukan penguatan BPBD dengan mengalokasikan dana alokasi khusus sarana dan

prasarana serta pendampingan dalam penanggulangan bencana. Saya tawarkan ada tambahan atau yang dinilai kurang tepat. Silakan.

F-PG (WAKIL KETUA/ DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Redaksional saja Pak Ketua. Jadi poin 4 huruf b ini karena tadi banyak teman-teman mengusulkan soal penggunaan dana

yang melalui DIPA maupun on call yang siap pakai itu. Jadi redaksinya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran termasuk penggunaan dana siap pakai begitu, dalam penanggulangan bencana. Meningkatkan transparan dan akuntabilitas program dan pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan termasuk anggaran, pengelolaan anggaran termasuk dana siap pakai.

KETUA RAPAT:

Saya pikir kalau sudah disebut itu bagaimana Pak? Setuju ya? Kurang pas?

64

F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Saya kira yang sering kita sampaikan didalam poin itu tambah satu poin lagi, a, b, c, d, e

mungkin f. a, b, c, d, e, f. Baru. “Dalam menyampaikan bantuan bencana hendaknya melibatkan Komisi E”, itu kan sejak dulu yang kita bahas.

KETUA RAPAT:

Sudah terbiasa di Komisi E selama ini sudah 2 periode.

F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Saya Pak Ketua, izin. Izin, Ketua. Apa tidak perlu dilihat ulang karena poin g itu bukannya sudah termaksud dan tersirat didalam

poin 3b sehingga kalau itu ada kesamaan seharusnya lebih baik ditiadakan saja yang poin b itu, betul.

KETUA RAPAT: Per 4 ya?

F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Ya, 4 dengan b3. g4 dengan b3 itukan saya pikir sudah tersirat ada didalam poin b nomor 3

sehingga g tidak perlu. Ya poin 4g, rasanya sudah tersirat karena di dalam penguatan kelembagaan di poin 3d begitu. Poin 4g bukan d, golf. Iya itu kan sudah tersirat jelas didalam nomor 3 poin b penguatan kelembagaan.

F-P.GERINDRA (WAKIL KETUA/ DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua. Mohon izin, itu nomor g yang disampaikan Pak Kuswiyanto

apakah memang perlu eksplisit seperti itu? Dan itu teknisnya bagaimana? Dan apakah tidak akan membuat rigid teman-teman kita? Tidak ada masalah?

KETUA RAPAT:

Sebetulnya kalau ada dana seperti itu memang diberitahu. Ya, yang paling sulit itu kadang-

kadang tidak ada dana transportasi Anggota DPR-nya kesana Pak karena tidak ada dalam anggaran ini. Begitu, sudah mau dipanggil, mau penyerahan Anggota DPR-nya tidak hadir. Tapi khusus yang untuk Dapil saya kira kita Anggota Komisi VIII ini itu nanti kalau perlu ya diberitahukan saja Pak bahwa ketika mau penyerahan itu, BNPB harus memberitahu Komisi VIII sehingga nanti BNPB itu datang dan bersama dengan Komisi VIII sehingga masyarakat melihat ada sinergi yang bagus untuk menanggulangi bencana. F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM):

Kalau itu bisa. Yang kedua ini rasanya belum tercantum berkaitan sama indeks bencana dan indeks recovery karena tadi disampaikan itu kan jelas bahwa kedepan itu per 3 tahunan sekali harusnya dilakukan evaluasi dan ini justru yang penting malah belum ditampilkan.

65

KETUA RAPAT: Dimasukkan saja Pak itu soal indeks recovery dan itu. Sebutkan bunyinya Pak supaya cepat.

F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Secara berkala 3 tahun sekali melakukan revisi terhadap indeks bencana dan indeks recovery.

Bukan, revisi ya karena itu selalu dilakukan revisi tadi ya konsepnya mereka itu melakukan revisi per 3 tahun karena.

F-P.GERINDRA (WAKIL KETUA/ DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Perlu dibatasi waktu Pak menurut pengalaman dan keilmuannya bagaimana tentang indeks

resiko bencana itu bagaimana? Apakah dibatasi 3 tahun atau bagaimana dari segi itu? Dengan menurut aturan Pak. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Sebenarnya kami harus menghitung nanti karena kami kan punya Renstra Pak. Renstra itu nanti kan setelah RPJMN ini, kan kewajiban Pemerintah membuat Resntra 5 tahun sehingga tahu berapa anggaran 5 tahun. Nanti di akhir tahun ke -5 kami memang harus lagi menghitung itu apakah sudah tercapai tidak sasarannya. Tadi yang Pak apa namanya Pak Samsu tadi bilang. F-P.GERINDRA (WAKIL KETUA/ DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Pak Ketua. Jadi menurut Pak Mustaqim saya kira tidak usah diberi waktu 3 tahun Pak ya, tapi secara berkala Pak ya karena mungkin dinamikanya lain Pak. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Kata 3 tahun itu dari pihak mereka Pak Ketua tadi, dari pihak sana.

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Pak Ketua.

Ini kan usulan kesimpulan. Jadi menurut saya ini masih bisa berubah karena ini masih dalam proses pembahasan. Ya, nanti dibahas lagi. Jadi kemungkinan besar bisa saja naik, bisa saja berkurang dalam kondisi situasional. KETUA RAPAT:

Yang mana ini? anggaran tadi? F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Ya, anggaran tadi.

66

KETUA RAPAT:

Tidak. Perlu saya jelaskan Pak. Disini disebutkan kita memahami laporan yang sudah dilakukan. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Oh iya makanya saya minta Pak Ketua perjelas itu. KETUA RAPAT:

Ini saya mau jelaskan Pak. Saya jelaskan Pak Samsu. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Makanya saya ulangi kembali Pak. KETUA RAPAT:

Habis ini kita minum kopi ya kan. Pak Samsu. Jadi nanti ini kita sudah mendapatkan penjelasan iyakan dan menerima

penjelasan itu tentang apa yang sudah dilakukan. Lalu kan ada usulan anggaran kita memahami dulu Pak, belum tentu disetujui Pak. Tadi saya dengar Pak Samsu ini mau ini, tidak mau saya ini, itu kan boleh saja tapi nanti sejauh itu argumentatif, rasional, tentu kita akan diskusikan pada saat kita akan bicara soal APBN-P nanti disana kita lebih serius lagi Pak. Saya kira itu poinnya Pak. Sudah masuk semua usulannya?

Nah, sekarang saya minta tanggapan dari Pak BNPB dengan kesimpulan ini, jangan sampai kita tanda tangan nanti tidak terealisasi Pak karena kalau pun tadi kata Pak Sodik tidak ada aturannya tentang 3 tahun tadi itu, tapi begitu sudah dijadikan kesimpulan rapat, itu sebetulnya mengikat Pak. Bapak tahu tidak salah satunya negosiasi KIH dan KMP kemarin itu? Iya, salah satunya konteksnya itu. Begitu sudah kita sepakati tanda tangan ternyata tidak dikerjakan. Nah, itu yang menurut saya yang penting juga, itu kan keputusan politik. Begitu kita sudah tanda tangan, ini keputusan politik yang harus dikerjakan karena kami atas nama Rakyat Indonesia disini memang menuntut itu. Kalau sudah ada kesepakatan ya dikerjakan karena bukan kami lagi yang berbicara tapi seluruh rakyat yang memberikan mandatnya kepada kami menuntut untuk bapak kerjakan makanya kami minta pendapatnya apakah kesimpulan-kesimpulan tadi disetujui? Kalau ada yang misalnya kurang setuju seperti kemarin Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan ada yang dia tidak setuju, ya kita revisi supaya nanti tidak timpang. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

Setuju Pak ini.

KETUA RAPAT:

Setuju semua ya dengan yang ada ini, sudah disetujui? Oke Pak, ada lagi yang lain? Nanti tenaga ahli tolong tadi diperbaiki usulan-usulan yang tadi,

yang terakhir soal revisi, soal indeks tadi. Kemudian Pak Samsu tadi sudah masuk, Pak Kus sudah. Saya kira sudah. Dengan demikian maka.

67

Ya silakan Pak. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD):

Ini kan tadi konsekuensinya dalam keputusan rapat itu mengikat. Saya ulangi kembali, inikan jangan sampai BNPB ini nanti ada persoalan-persoalan sebagainya, tolong dipikirkan baik-baik karena ini Bapak sudah setuju berarti secara kolektif kita ini menyetujui apa yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT: Ya, sudah dipikirkan sama Pak Sestama ini. Ini bukan yang pertama ini saja Pak Dodi kesini

ya, Pak Dodi kan? Jadi kalau tidak salah sudah 6 tahun Bapak di BNPB Pak ya, jadi sudah sering. Baik. Pak Samsu sudah jelas kan? Oke, kita lanjutkan. Para Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan seluruh peserta rapat yang berbahagia.

Terima kasih kami sampaikan terutama kepada Bapak Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan seluruh jajarannya yang telah memberikan penjelasan dan tanggapan. Demikian juga kami sangat mengapreasiasi partisipasi, kontribusi, dan tanggapan yang cukup kritis dari kawan-kawan Anggota Komisi VIII DPR RI. Maka dengan demikian kalau sudah tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dalam rapat ini maka berakhir lah rapat kita pada hari ini. Semoga masukan dan penyampaian pendapat yang disampaikan oleh kita semua bisa dapat memperbaiki kinerja dan profesionalitas BNPB dalam rangka menanggulangi masalah bencana di Indonesia.

Dengan demikian acara ini saya tutup dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin.

Nasrun minalllahi wa fathum qarib wa basyiril mukminin. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP)