Bab I Mahkamah Agung dan Politik Hukum Waris Adat Sistem hukum di Indonesia secara structural mempunyai banyak kesamaan dengan system hukum ketika kolonialisme Belanda masih bercokol di kepulauan Nusantara. System hukum dan peradilan di Indonesia sebelum perang bersifat majemuk, dengan hukum sipil (perdata) dan pengadilan yang terpisah bagi berbagai golongan ras di tanah jajahan, yakni: golongn-golongan kaula Negara keturunan Eropa, Indonesia asli, keturunan Cina dan Timur Asing lainnya. System pengadilan yang majemuk tidak ada lagi semasa pendudukan Jepang (1942-1945), dan hanya satu hukum acara yang masih dipertahankan sesudah revolusi pada tahun 1945. I Sejak empat dasawarsa pertama abad ini, para pakar hukum Belanda di negeri Belanda dan di Hindia Belanda menempatkan hukum adat sebagai bagian kehidupan hukum kolonial yang terpisah, dengan prosedur, yurisprudensi, dan himpunan komentarnya sendiri. Dua orang ahli terutama Cornellis van Vollenhoven di Belanda dan ter Haar di Hindia Belanda, mempertahankan hukum adat dari usaha-usaha untuk menggantikan nya dengan kitab undang-undang yang seragam dan bercorak Eropa. Sejak belahan kedua abad XIX para pakar Belanda itu telah menaruh perhatian yang mendalam terhadap hukum adat, walaupun tiga orang Inggris telah mencurahkan perhatian terhadapnya jauh lebih dulu. Organisasi peradiln dimasa sebelum perang untuk subjek-subjek hukum Indonesia terdiri dari distrik, pengadilan kabupaten, dan Landraad, pengadilan sehari-hari yang tertinggi bagi orng Indonesia. Banding terakhir terhdap keputusan landraad yang menyangkut hukum adat untuk perkaraperkara tertentu dapat diajukan ke pengadilan banding eropa, tetapi tidak hoogerechtshof. Hoogerechtshof khusus memeriksa kembali perkara-perkara yang bertumpu pada ketentuan-ketentuan hukum tertulis, dan tidk mencakup hukum adat yang tidak tertulis. Para hakim pengadilan untuk golongan keturunan Eropa hamper selalu terdiri dari orangorang Belnda, demikian juga halnya dengan sebagian besar pengadilan untuk orang-orang Indonesia. Para hakim yang memeriksa perkara-perkara hukum adat memikul tugas yang sangat sulit. Berbeda halnya dengan para hakim pengadilan untuk kasus-kasus golongan keturunan Eropa, yang fungsi dan kekuasaannya ditetapkan dalam kitab undang-undang dan yang pada kenyataannya dapat bersandar dengan aman, adil atau tidak adil, pada hukum tertulis yang ada di depan mereka, hakim landraad selalu harus menghadapi yurisdiksinya dengan antene yang peka yang terarah ke isyarat-isyarat system social yang mungkin saja sangat asing dibandingkan system sosialnya sendiri. Hakim menurut Ter Haar adalah bagian fungsional dari masyarakat, tetapi secara psikologis ia bisa jadi seorang yang berasal dari luar, sejauh konsepsi hukumnya sendiri berbeda dengan konsepsi hukum masyarakat. Ia mengakui dan mendorong ditumbuhkannya peranan pendekatan kritis hakim dalam keputusan-keputusan yang menyangkut hukum adat. Sekalipun terikat oleh system dan nilai-nilai yang berlaku di wilayah yurisdiksinya, hakim tetap bebas menerapkan wawasan

kritisnya terhadap setiap aturan, mengujinya menurut sistemnya sendiri yang selalu tumbuh dan berubah, sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam pikiran Ter Haar, kebutuhan untuk menekankan tanggung jawab hakim terhadap norma-norma masyarakat menjadi lebih jelas jika fungsi yudisial itu dipahami dan bisa diterapkan dalam masyarakat melalui suatu medium spesifik yang disebut hukum. Pemekaran system hukum dan peradilan secara penuh yang diinginkan oleh Ter Haar tidak terjadi sebelum kekuasaan Belanda berakhir. Akan tetapi banyak gagasan Ter Haar dan Van Vollenhoven dimasukkan ke dalam hukum, praktek peradilan, dan pendidikan hukum di Indonesia. II System hukum adat Van Vollenhoven dan Ter Haar tidak dapat bertahan melewati revolusi (1945-1950). Untuk sebagian hal itu merupakan akibat terjadinya unifikasi peradilan dan kurangnya hakim yang berpendidikan di Indonesia. Hasil terpenting revolusi adalah dibiarkannya interaksi normal antara elite pribumi dan masyarakat selebihnya tersebut tidak terganggu. Masyarakat Indonesia (dan juga hukum Indonesia) pastilah kini merasakan dampak dari cita-cita, gambaran dan metode kaum elitenya, yang masa depannya tidak bisa lain dari masa depan bangsa Indonesia. Kebanyakan kaum elite nasionalis, sejak masa sebelum perang, mengartikan masa depan Indonesia sebagai masa depan yang diwarnai dengan kemajuan ekonomi yang pesat. Banyak diantara mereka berpendapat bahwa hukum adat merupakan lawan kemajuan. Akan tetapi hukum adat juga menggambarkan sesuatu yang benar-benar tidak disangsikan lagi, bersifat Indonesia. Kebanyakan ahli hukum dan cendekiawan sesudah revolusi memandang hukum adat dengan mengingat keinginan mereka akan Negara industri modern. Kemajuan ekonomi memerlukan hukum perdata baru, dan revolusi social yang tidak terelakan memrlukan hukum baru untuk memenuhi tuntutan para buruh dan petani akan kehidupan yang lebih baik. Rakyat Indonesia perlu didorong kearah hukum yang baru dan modern. Perangsang utama bagi tumbuhnya hukum baru adalah modernisasi social dan ekonomi. Akan tetapi masih ada pengaruh lain yang lebih halus terhadap sifat hukum Indonesia yang baru yang diinginkan oleh kelompok elite yakni ukuran dapat diterimanya hukum itu secara internasional. Penitikberatan pada perubahan dan modernisasi tidak berarti bahwa hukum adat tidak lagi penting sesudah revolusi. Pada tahun 1955, Professor V.E.Korn mengemukakan bahwa Kami mendapati bahwa sebagian besar cendekiawan Indonesia, walaupun merindukan modernisasi hukum, tetap berada dibawah pesona hukum adat. Sering dikemukakan bahwa usaha pengkodifikasian atau unifikasi dapat dimulai dengan hukum dagang dan sejenisnya, sedang hukum kekeluargaan masih harus tunggu dulu. Karena dalam masalah perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan pewarisan, perbedaan diantara hukum adat di berbagai daerah paling tampak mencolok, belum lagi perbedaan antara hukum adat dan hukum Eropa. Untuk memahami keputusan-keputuan yang kemudian diambil oleh Mahkamah Agung mengenai hukum waris, kiranya kita perlu meninjau beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan hakim pada umumnya terhadap hukum adat. Dua buah faktor yang terkait adalah masalah-masalah social sejak revolusi dan kurangnya studi baru mengenai hukum adat yang deskriptif. Kurangnya jumlah hakim sejak revolusi dan meningkatnya jumlah

perkara mengakibatkan banyak tertimbunnya perkara. Barangkali faktor yang lebih penting lagi, bgagaimana pun adalah, bahwa para hakim itu termasuk dalam golongan elite nasional atau lokal. Mereka tunduk pada pengaruh ideology yang sama dengan ideology yang mempengaruhi kaum elite lainnya, dan biasanya juga mempunyai keadaan jiwa yang sama. Kesemua faktor tersebut mengambil bagian dalam mengubah konsepsi para hakim sudah barang tentu juga konsepsi para Hakim Agung tentang peranan mereka dalam perubahan hukum adat, dan juga dalam pemberian corak yurisprudensi baru hukum kekeluargaan adat. III Pengembangan yurisprudensi (case law) baru hukum waris adat didasarkan atas wilayah yang mewakili dua atau tiga jenis system kekerabatan yang berlainan yang terdapat di Indonesia. Pada umumnya, harta yang dapat diwaris terdiri dari dua jenis; (1) harta bawaan masing-masing suami isteri yang dimiliki selama berlangsungnya perkawinan, pemilikannya terpisah (harta pusaka; barang asal)., dan (2) harta yang mereka peroleh selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi milik bersama (harta pencarian, gonogini). Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung baik diwilyah yang patrilineal maupun bilateral ditujukan ke arah penegakan (1) hak janda untuk memperoleh tunjangan yang cukup dari hrta suaminya yang pemilikannya terpisah maupun dari harta yang menjadi bagian dari mendiang suaminya dalam harta pencarian bersama. (2) haknya atas kedua jenis harta, tidak perduli akan persoalan batas cukupnya jaminan hidup, dan (3) hak penuhnya untuk mewris bagian dari kedua jenis harta bersama bagian untuk anak-anaknya. Karena putusan-putusan Mahkamah Agung Indonesia diambil dengan suara bulat dan singkat, sulit untuk menyingkap bagaimana sejumlah hakim itu memandang persoalan yang dihadapi. Kadang-kadang saja dapat diperoleh petunjuk, itupun hanya sekilas, kecuali kalau salah seorang dari para hakim itu membuat ulasan dalam Majalah Hukum. Sejak tahun 1959, Mahkamah Agung telah memastikan kesamaan para janda jawa dengan anak-anak mereka dalam pembagian harta pencarian. Mahkamah Agung telah mengayunkan langkah panjang ke arah terbentuknya hukum waris bagi seluruh Indonesia. Masih ada satu ketentuan mengenai hak janda untuk mewaris, dan ketentuan ini berdasar atas konsep hukum adat. Haknya untuk mewaris sudah pasti, tetapi pernikahan kembali dapat menyebabkan hilangnya hak atas barang asal milik mendiang suaminya.

IV Beberapa, tetapi tidak semua, hakim pengadilan yang lebih rendah merasa bahwa Mahkamah Agung telah melangkah mengakah terlalu jauh menyimpang dari hukum adat, sehingga Mahkamah tidak memperdulikan kenyataan sosial di beberapa daerah. Mungkin sekali benar bahwa Mahkamah Agung tidak banya sentuhan dengan desa terutama di

beberapa daerah setidak-tidaknya dengan langkahnya memperkenalkan cita perkotaan ke dalam keputusan-keputusannya. Perubahan watak para hakim, yakni hakim Mahkamah Agung dan sebagian juga hkim pengadilan yang lebih rendah penting artinya bagi system peradilan Indonesia. Pada mulanya sesudah revolusi, para hakim bekerja untuk sebagian besar menangani perkaraperkara atas dasar hukum adat seperti yang dilakukannya di masa sebelum perang, karena pendidikan dan kebiasaannya membuatnya cenderung demikian. Akan tetapi secara bertahap pandangan-pandangannya mulai berubah. Semakin lama ia semakin melibatkan perhatian yang emosional dalam hukum, karena hukum adalah hukumnya juga. Tidak dibatasi oleh hukum tertulis dan didorong oleh kepentingan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Ia mulai memandang dirinya sendiri sebagai pemegang peranan pencipta hukum yang terdepan, di samping juga sebagai pelaksana hukum. Sebagian besar hakim Mahkamah Agung dewasa ini setuju dengan yurisprudensi hukum waris baru, walaupun sebelumnya beberapa orang diantaranya memeprtanyakannya. Dalam pikiran mereka langkah meninggalkan teknik peradilan yang lama adalah langkah yang perlu dilakukan, demi kepentingan keadilan dan modernisasi. Sampai datangnya saat para pembentuk undang-undang memberi batas bagi pengadilan dengan menciptakan hukum tertulis baru, mungkin Mahkamah Agung sekali-kali memperkenalkan pandangannya sendiri yang bercorak kota besar ke dalam hukum tidak tertulis. Akan tetapi tidak ada kepastian bahwa badan pembentuk undang-undang atau badan eksekutif akan berbuat sebaliknya. Lebih-lebih bila menyangkut aturan yang secara ideologis diragukan. Sejauh yang berkait dengan hakim, banyak yang bergantung kepada teknik peradilan ciptaan mereka yang memungkinkan mereka membimbing negeri ini menuju ke arah terbentuknya hukum baru tanpa menempatkan hukum di luar jangkauan masyarakat.

Bab II Politik Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Pendekatan hukum terhadap pengembangan kekukasaan kehakiman di negara-negara baru Asia dan Afrika tampaknya tidak cukup memadai karena dua sebab. Pertama, kita tidak dapat memperoleh pengetahuan sebelumnya mengenai faktor-faktor politik dan sosial yang

berkenaan dengan proses perubahan di negeri-negeri itu. Yang kedua adalah bahwa menitikberatkan pada segi-segi legislatif perkembangan tersebut, sorotannya beralih keluar dari lembaga-lembaga itu sendiri. Kebanyakan negara yang baru saja merdeka terus-menerus dilanda pergolakan politik sebagai akibat terjadinya saling sikut diantara orang-orang yang memperebutkan kedudukan yang berkekuasaan, terhormat, dan menguntungkan yang ditinggalkan oleh kaum elite kolonial. Pertentangan di bidang organisasi kehakiman terdiri dari dua macam. Yang pertama, antara hakim dan jaksa menyangkut masalah prestise; apakah jaksa harus diberi kedudukan dan gaji yang sama dengan hakim ataukah tidak. Dalam pertentangan yang kedua, persoalannya pada dasarnya adalah pertentangang mengenai prestise dan status, tetapi yang diperselisihkan adalah pembagian kekuasaan substansif antara pihak kepolisian dan badan penuntut umum. Organisasi Kehakiman Kolonial dan Pendudukan Jepang Bagi orang Eropa dan orang Indonesia, masing-masing berlaku kitab undang-undang hukum acara yang berbeda. Pengadilan Indonesia bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang termaktub dalam Indlandschreglement. Pada tahun 1941 pemerintah kolonial meninjau kembali kitab undang-undang hukum acara bagi golongan Indonesia, etapi revisinya baru berlaku setelah gubernur jenderal mengangkat officieren van justice yang berpendidikan pada landraad. Proses unifikasi itu secara mendadak dirampungkan pada awal tahun 1942, segera setelah Jepang menyerbu kepulauan Indonesia. Pemerintah kolonial Jepang dengan cepat menghapus organisasi kehakiman kolonial dan menggantinya dengan system yang disatukan dan disederhanakan. Walaupun dilakukan perubahan-perubahan penting, pemerintah pendudukan Jepang tetap mempertahankan diberlakukannya sebagian besar undang-undang kolonial sebagai hukum acara, digunakanlah HIR, bukan kitab undang-undang hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa atau peraturan bagi golongan pribumi (IR).dengan ditawannya para pejabat yang berbangsa Belanda, orang Indonesia ditunjuk untuk mengambil-alih pos-pos yang kosong di pengadilan dan badan penuntut. Penuntut Versus hakim Menyusul proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, kementrian kehakiman mencabut sebagian besar perubahan yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Jepang terhadap berbagai kitab undang-undang sebelum perang. Badan penuntut umum Republik meneruskan organisasi dan status hukum berkas parguet Eropa dulu, tetapi Republik tidak menerima hukum acara pidana untuk golongan Eropa. Para pejabat kementrian kehakiman yakin bahwa HIR yang agak informal dan luwes itu lebih cocok dengan kebutuhan orng Indonesia daripada kitab-kitab hukum perdata untuk golongan Eropa yang njelimet dan rumit itu. Mereka yakin, dengan alas an yang rasional, bahwa para penuntut umum tidak akan mampu bertindak sesuai dengan aturan acara yang berlaku bagi golongan Eropa yang banyak persyaratannya itu, karena pemerintah Republik tidak dapat mendapatkan lebih banyak orang yang berpendidikan hukum daripada pemerintah kolonial dulu tatkala Inlandsch Reglement ditinjau kembali.

Akan tetapi, dalam praktek, tanggung jawab tersebut meluas dengan cepat selama revolusi, dan sejak tahun 1950 badan penuntut umum tampak sangat lain dari pendahulunya yang manapun dimasa sebelum perang. Selama pendudukan Jepang dan revolusi, mayoritas jaksa dan beberapa pejabat pamong praja sebelum perang memegang jabatan dalam badan penuntut. Jaksa yang pada masa lalu berkedudukan rendah, sering juga berpendidikan rendah dan tidak biasa untuk menjalankan kekuasaan, mengidap ketidakpuasan psikologis akan kedudukan mereka dimasa sebelumnya dengan pamong praja, dan status kolonial mereka yang rendah sebagai penentu pribumi, mengganggu harga diri mereka. Revolusi membuka kesempatan yang amat luas bagi kaum elite Indonesia yang semula kemampuannya terhambat. Revolusi menciptakan suasana politik dan sosial yang memberi ruang gerak untuk meraih tempat yang lebih terhormat. Sementara itu, tampak pada penilaian hakim terhadap situasi mereka dimasa sesudah perang bahwa pada mulanya mereka merasa tidak perlu mengorganisasi diri mereka sendiri. Pada tahun 1948 Pemerintah Republik menciptakan peraturan gaji pegawai negeri yang susunan peringkat dan perbedaan gajinya sesuai dengan peraturan Hindia Belanda. Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung memperoleh pangkat dan gaji yang sama, tetapi hampir untuk setiap tingkat di bawahnya para hakim memperoleh suatu atau lebih di atas jaksa disetiap tingkat pengadilan yang sama. Para Pejabat kementrian kehakiman pada waktu itu masih jelas menganggap para penuntut sebagai jaksa, bukan officier van justice. Para hakim merasa wajar bila memperoleh pangkat dan gaji yang lebih tinggi, dan tidak pernah berpendapat sebaliknya. Para jaksa tidak sependapat. Pada tahun 1951, segera setelah berorganisasi, mereka memberi informasi kepada kementrian kehakiman dan badan kepegawaian negeri bahwa mereka tidak hanya menginginkan gaji yang lebih tinggi, tetapi juga kesamaan gaji dan peringkat dengan hakim dan peraturan mengenai kepegawaian negeri yang baru yang segera akan dirancang. Dengan menunjukan sikap hakim sebelumnya, maka datangnya tuntutan keras dari para jaksa tak terelakan lagi membuat terkejut para hakim, dan untuk sekejap mereka tidak menanggapinya. Dari tahun 1953 sampai tahun 1956 hakim dan jaksa memberikan alasan mereka di depan parlemen menteri kehakiman, badan kepegawaian negeri, dan dalam batas yang tidak luas di depan khalayak ramai. Perdebatan dibagi dalam tiga pokok; beban kerja, tanggung jawab kehakiman, dan asas konstitusional. Masing-masing mencerminkan beberapa masalah hukum dan perkembangan kehakiman Indonesia. Perdebatan mengenai beban kerja menyangkut perbandingan beban kerja yang semakin berat yang harus dilaksanakan oleh pengadilan dan badan kejaksaan sejak tahun 1950. baik hakim maupun jaksa dengan tepat mengeluh bahwa mereka memikul tugas terlalu berat, tetapi alas an demikian lebih ditekankan oleh hakim, karena tiap orang dalam pemerintahan (termasuk kejaksaan) mempunyai pekerjaan lebih banyak sesudah revolusi. Persoalan tanggung jawab tergantung kepada kekurangan yang mencolok dalam acara pidana. Kekurangan ini terdapat didalam HIR yang menyatakan bahwa para hakim sendiri harus menulis tuduhan formal dari bahan-bahan yang dihimpun oleh penuntut dalam pemeriksaan pendahuluan. Para hakim, para penuntut yang berpangkat tinggi, dan para advokat telah sejak lama mengetahui kekurangan ini maupun kekurangan-kekurangan lainnya di dalam HIR. Para hakim berpikiran mendua terhadap acara penyusunan tuduhan sebagaimana yang diatur menurut HIR.

Andaikata tidak timbul perselisihan antara penuntut dan hakim, kitab undang-undang hukum acara boleh jadi tidak akan dikutik-kutik sampai lama kemudian. Barulah pada tahun 1961 undang-undang baru menetapkan penuntut bertanggung jawab menyusun dakwaannya sendiri, tetapi undang-undang itu membatasi dan menetapkan bahwa dalam hal adanya kekurang-sempurnaan prosedural dalam dakwaan, penuntut harus memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim. Jika para hakim merasa harus bicara tentang beban kerja dan tanggung jawab, mereka yakin persoalan perselisihannya adalah kedudukan konstitusional badan kehakiman dalam negara Indonesia yang merdeka. Sejak semula mereka membedakan sasaran jangka jauh dan jangka pendek. Sasaran pertama mencakup tuntutan yang paling penting berupa aturan gaji yang terpisah untuk para hakim. Sasaran jangka pendek Ikatan Hakim adalah mencegah penyamaan pangkat dan gaji antara hakim dan penuntut. Hakim mengemukakan bahwa persoalannya bukan sekedar uang, dan memang bukan. Menurut mereka, pertama-tama perselisihan itu adalah masalah asas konstitusi dan bagaimana pemerintah memandang badan kehakimannya. Sepanjang perdebatan mengenai tempat badan kehakiman menurut konstitusi, contoh-contoh dari praktek di luar negeri disebut-sebut oleh kedua belah pihak. Sementara para hakim menoleh ke Amerika dan Inggris, yang kekuasaan badan kehakimannya begitu menarik, para penuntut mengutip praktek di Eropa Daratan terutama di Belanda. Argument-argumen hukum dalam perdebatan itu mempunyai beberapa pengaruh terhadap pemikiran tentang organisasi kehakiman di Indonesia. Maka terjdilah pemogokan para hakim, suatu peristiwa yang oleh kebanyakan pengamat dipandang luar biasa. Pemogokan itu untuk sebagian merupakan ungkapan kemarahan, sebagai akibat rasa kecewa yang timbul dari kemerosotan kondisi yang tidak dapat diatasi oleh para hakim. Tindakan tersebut disambut dengan perasaan heran yang sangat besar dalam pers. tindakan serupa itu adalah kejadian belum pernah terdengar, karena hakim dimanapun juga dianggap walaupun masih merupakan harapan kebal terhadap kerapuhan yang menghinggapi orang-orang lain. Tidak ada tolak ukur yang konsisten yang dapat digunakan untuk menilai perselisihan antara hakim dan penuntut (jaksa), kedudukan pengadilan, atau terhadap terjadinya pemogokan hakim tersebut. Pada tahun 1956 sejumlah hakim, termasuk diantaranya dua orang hakim agung, menyusun seperangkat usulan untuk pasal-pasal konstitusi yang berkenaan dengan organisasi dan kekuasaan kehakiman. Dua orang hakim yang menjadi anggota majelis konstituante memperkenalkan usulan tersebut,dengan beberapa perubahan, komisi yang menangani bidang kehakiman menerimanya. Kemerosotan kekuasaan hakim mengikuti kemerosotan citra negara dalam masyarakat yang secara politis tidak stabil. Mungkin pula dipihak lain, itu terjadi karena ketidaksenangan yang terpendam terhadap hukum yang impersonal, diperkuat oleh ketidakcakapan para hakim dimasa sesudah revolusi. Lebih parah lagi pemerintah tidak dapat memaksakan berlakunya hukum yang ada. Sejauh para penuntut (jaksa) sebagai bagian eksekutif, kelompok-kelompok yang pendidikannya berhubungan dengan hukum tidak dapat bertahan dengan mudah dalam kondidi ini. Keterampilan para hakim perlahan-lahan kehilangan arti pentingnya dalam system politik Indonesia sesudah merdeka. Selanjutnya tidak ada landasan yang masuk akal untuk

memberi kedudukan istimewa dan terhormat kepada hakim. Mereka mundur sendiri ke posisi yang mereka anggap sangat kecil peranannya dalam pemerintahan dan masyarakat. Polisi Versus Penuntut Perselisihan antara polisi dan penuntut adalah perselisihan memperebutkan kekuasaan dan wewenang hukum. Di Hindia Belanda dulu badan kepolisian secara keorganisasian merupakan bagian dari kementrian dalam negeri dan tunduk di bawah pamong praja. Selama pendudukan Jepang polisi dan penuntut dimasukkan ke kementrian yang berbedabeda, tetapi hubungan antara kedua badan ini dikembalikan menurut undang-undang yang diambil alih oleh Republik di masa revolusi. Pada tahun 1946 Perdana Menteri RI yang pertama, Sjahrir mengalihkan angkatan kepolisian dari kementrian dalam negeri ke kantor perdana menteri. Pengaruh yang lebih besar terhadap sejarah kepolisian menyangkut pengalihan badan ini ke kantor perdana menteri adalah kesertaan kepolisian secara langsung dalam revolusi. Dari tahun 1945 sampai tahun 1950 mereka memegang kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya, menumbuhkan perasaan yang kuat akan betapa pentingnya arti kepolisian bagi revolusi. Sesudah pengakuan kedaulatan timbul dua persoalan yang saling berkait tentang posisi kepolisian nasional. Yang pertama adalah tentang kementrian manakah yang seharusnya berwenang atas angkatan kepolisian. Akan tetapi, ambisi pihak kepolisian tidak membuka peluang untuk dikuasai oleh pihak manapun diantara berbagai kementrian. Dalam sebuah program yang dirancang pada tahun 1948 atau 1949 P3RI menuntut dibentuknya kementrian kepolisian. Fungsi kepolisian menurut program tersebut tidak lagi seperti fungsinya dimasa penjajahan, tatkala kepolisian sekedar sebagai pembantu pamong/pangreh praja dan badan penuntut. Dalam tantangannya terhadap upaya P3RI untuk memisahkan diri, kementrian kehakiman, kementrian dalam negeri, dan terutama persatuan jaksa menyerang konsep empatkekuasaan dan menuduh kepolisian menganut pendapat yang bertentangan dengan system konstitusional Indonesia. Dalam kaitannya dengan persoalan ini, perdebatan yang kedua timbul tatkala pihak kepolisian menentang kekuasaan pihak penuntut atas badan kepolisian. Pihak kepolisian duduk dalam panitia dengan tuntutan-tuntutan yang pasti. Selain sebuah kementrian yang berdiri sendiri, pihak kepolisian juga menginginkan diadakannya dua perubahan drastis dalam undang-undang. Salah satu diantaranya adalah diberikannya kekuasaan penuh kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan tugas preventif, dengan bekerjasama atau berkoordinasi dengan para pejabat pamong praja tetapi tidak dibawah pengarahan mereka. Dalam perbincangan-perbincangan yang dilakukan oleh panitia, pihak kepolisian mengemukakan bahwa peraturan perundangan kolonial mengenai kekuasaan kepolisian sangat ketinggalan zaman dan tidak dapat dilaksanakan. Andaikata usulan ini keseluruhannya dijadikan undang-undang, maka itu berarti kepolisian akan memperoleh kementrian sendiri disertaikekuasaan prosedural yang terpisah yang telah dituntutnya sejak tahun 1948. seperti diketahui usulan tersebut tidak menjadi undangundang, tetapi kabinet memang membentuk kementrian kepolisian pada pertengahan tahun 1959. Langkah ini adalah awal kurun yang paling tegang dalam hubungan antara badan kepolisian dengan badan penuntut. Kedua-duanya terperangkap dalam arus besar perubahan politik dan konstitusi yang bergejolak yang terjadi di Indonesia sesudah tahun 1957. pengawasan terhadap kepolisian oleh badan penuntut umum tidak terlihat dalam

undang-undang yang baru. Menteri kepolisian diberi kekuasaan atas tugas polisi, baik yang preventif maupun yang represif. Kekuasaan polisi untuk memeriksa disebut satu persatu dan tersimpul di dalamnya bukan termasuk kekuasaan badan penuntut. Baik para penuntut umum maupun pihak kepolisian dapat meraih keinginanya berkat kesertaanya dalam eksekutif yang di sebuah negeri yang secara politis kurang stabil, dengan cepat cenderung memperoleh porsi besar diantara kekuasaan lainnya.kepolisian memiliki keuntungan berupa jumlah, organisasi dan potensi politis, dan hal itu mungkin pada akhirnya memberinya kemenangan dalam perselisihannya dengan badan penuntut. Akan tetapi seperti yang telah dipaparka di atas, badan penuntut kalah karena melangkahi batas-batas yang di izinkan. Hasilnya adalah merubah hubungan antara kepolisian dan badan penuntut umum. Dalam kedua kasus perseteruan tersebut pihak-pihak yang berselisih lebih menitik beratkan perjuangannya pada persoalan status. Pada kurun permulaan transisi politik dan sosial yang cepat, di sebagian negara baru di Asia dan Afrika, isyu keadilan jarang menjadi sasaran perhatian yang utama sampai lama kemudian, tatkala stabilitas kelembagaan dan pengawasan politis telah terwujud, dan rakyat telah sadar akan hak-haknya. Sampai datangnya saat itu, hubungan kelembagaan yang terus berubah di bidang peradilan (dan hubungannya dengan pihak-pihak lain) akan berpengaruh besar terhadap berubah-ubahnya sifat keadilan.

Bab III Perubahan Hukum Sipil Dari Dewi Keadilan ke Pohon Beringin Pada tahun 1960 sang dewi dengan kain penutup mata dan neraca sebagai lambang keadilan di Indonesia diganti dengan pohon beringin yang distilir, dibubuhi perkataan yang berasal dari bahasa jawa Pengayoman perlindungan dan pertolongan. Secara umum disepakati bahwa lambang baru tersebut memang kena, walaupun ada komentar yang sinis terhadap kemerosotan keadilan sejak berakhirnya revolusi (1945-1950).

Kebijaksanaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda mengenai adanya empat golongan rakyat yang berlainan; Eropa, Indonesia asli, Cina, dan timur asing lainnya, terutama Arab. Ada dua struktur peradilan sekuler yang terpisah, satu untuk orang Indonesia asli dan satu lagi untuk Eropa. Semua golongan penduduk tunduk kepada kitab undang-undang hukum pidana yang sama. Dalam hukum pidana, orang Cina dan orang Arab dianggap melebur dengan orang Indonesia asli, dalam hukum dagang dianggap melebur dengan orang Eropa, dan dalam hukum perdata selebihnya untuk sebagian dianggap melebur dengan orang Eropa dengan kekecualian bagi hukum keluarga yang penting. Unifikasi dan Runtuhnya Hukum Perdata Pada permulaan abad ini para ahli hukum terkemuka yang akrab dengan masalah Hindia Belanda ambil bagian dalam perdebatan unifikasi hukum. Pada tahun 1920-an suatu rancangan kitab undang-undang hukum perdata bagi semua golongan rakyat ditolak, dan pemerintah kolonial mulai menyelenggarakan program penelitian hukum adat yang bercakupan luas. Berbeda dengan orang Prancis, yang tidak meragukan keunggulan peradaban mereka bila dibanding dengan peradaban tanah jajahan mereka, para sarjana hukum Belanda bersifat realistis. Setidak-tidaknya dalam teori, mereka berpendapat bahwa semua system hukum adalah sama derajat. Kollewijn adalah orang yang paling fasih mempertahankan pandangan tersebut, dan ia pula lah yang paling banyak mengembangkan system hukum perselisihan kolonial yang menakjubkan. Kesulitan besar yang melekat pada pendirian yang mendalilkan kesamaan hukum ialah bahwa pendirian ini sedikit sekali berhubungan dengan realitas sosial. Tidak mengherankan bila para pemimpin Indonesia merdeka mewarisi rasa suka kepada hukum tertulis, yang melambangkan sekaligus status sosial yang unggul dan kemodernan. Bertentangan dengan hal-hal yang dianggap penting oleh pihak penjajah, yakni ketertiban, stabilitas, dan kemajemukan yang dirasakan oleh orang Indonesia sebagai didasarkan pada kebijaksanaan pecah-belah dan kuasai (a devide and rule policy) tema politik terpokok di masa kemerdekaan adalah bersatu-padunya semua golongan dan pulau-pulau yang berbeda-beda di Nusantara ke dalam satu negara kesatuan. Tidak ada kemajuan yang mencolok pada tahun-tahun awal kemerdekaan, baik yang berkenaan dengan kodifikasi maupun yang berkenaan dengan unifikasi. Kitab undangundang hukum perdata dan hukum dagang khususnya tetap diberlakukan walaupun keduanya melayani kepentingan hukum terutama golongan Cina dan golongan minoritas lainnya. Terlepas dari ketentuan undang-undang dasar yang masih tetap mempertahankan peraturan hukum yang ada, kebnyakan hakim, advokat, dan abdi hukum lainnya cenderung memberlakukan system hukum itu bahkan juga tatkala system tersebut mulai hancur. Mempersatukan semua system hukum adalah masalah yang lain, masalah yang sangat dipengaruhi oleh konsep kolonial bahwa untuk satu golongan rakyat diperlukan satu hukum tersendiri. BW tidak hanya tetap dipertahankan, tetapi pengadilan pun tetap melestarikan aturan hukum perselisihan kolonial. Di luar pengadilan, hukum kolonial terus menerus mendapat serangan ideologis, tetapi serangan itu tidak menghasilkan kesepakatan mengenai hukum Indonesia yang baru.

Banyak ketidak-setujuan mengenai perlunya unifikasi (penyatuan) hukum, terutama dikalangan golongan Cina. Dalam hal berkenaan dengan hak atas tanah dan hubungan kekeluargaan, kebanyakan orang dari golongan Cina berterus terang tidak setuju dengan pandangan para pakar hukum Indonesia asli yang mendukung unifikasi seperti almarhum Prof.Supomo. walaupun terdapat rasa khawatir di kalangan golongan Cina sehingga mengambil sikap menentang, rasa wajib dikalangan golongan Indonesia asli untuk menciptakan kodifikasi dan unifikasi bersumber dari dua alasan ideologis: kitab undang-undang hukum perdata barat yang sekarang ada didasarkan pada diskriminasi ras yang merendahkan golongan Indonesia asli, dan hukum yang berlaku untuk semua golongan penduduk mempunyai arti yang sangat penting bagi kesatuan nasional. Dari tahun 1950 sampai tahun 1958 berbagai kabinet Indonesia baru menghasilkan sedikit perombakan hukum materiil, dan tekanan pertikaian politik hampir tidak memberi waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menangani persoalan itu dengan sungguhsungguh. Pada bulan juli 1959 undang-undang dasar parlementer 1950 digantikan oleh undang-undang dasar 1945, dan pada waktu yang sama, di bawah pimpinan Soekarno, suatu kurun kegiatan ideology yang hebat mulai berlangsung dan berlanjut untuk beberapa tahun lamanya. Sekalipun demikian, muncullah pandangan-pandangan baru yang mulai mencabik-cabik system hukum kolonial dan tradisi-tradisinya. Serangan yang paling kuat terhadap perbedaan ras dalam hukum datang bersama-sama dengan diundangkannya UndangUndang Agraria dan Land Reform 1966. dari sudut pandang perubahan hukum, undangundang agrarian ditujukan untuk menerobos gagasan persuasive, peninggalan kolonial, bahwa tiap golongan rakyat memerlukan hukum yang berlainan. Salah satu motif yang bersifat memaksa di balik undang-undang agraria adalah untuk menghapus hak-hak istimewa yang diciptakan oleh hukum kolonial bagi golongan Eropa dan Cina. Beban hukum tersebut nampak akan disingkirkan demi kepentingan golongan orang Indonesia asli yang merupakan mayoritas. Mengalihkan titik berat hukum baru yang berlaku untuk semua golongan rakyat Indonesia juga memang menjadi perhatian Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun. Selain menggariskan dibuatnya hukum dagang dengan segera, rencana itu juga mendorong usahausaha untuk mencapai keterpaduan hukum yang lebih luas dan mengusulkan dihapuskannya antara lain (1) golongan hukum yang majemuk, (2) wilayah hukum adat (rechtssferen) yang majemuk, (3) dwi kewarganegaraan, dan (4) dualisme hak tanah. Rencana tersebut menekankan perlunya penghapusan hukum kolonial dan mengembalikan hukum nasional, sehingga kebudayaan nasional tidak tertindih oleh kebudayaan asing. Rasa takut golongan keturunan Cina bahwa mereka akan kehilangan status hukum yang lebih unggul dan bahwa mereka mungkin akan menghadapi ketidak-pastian hukum yang sangat besar dirasakan dengan adanya kampanye ke arah penyatuan hukum. Pencopotan symbol formal hukum perdata barat, seperti penggantian sang dewi dengan neracanya, melambangkan perpisahan dengan masa silam hukum. Penyatuan hukum tampak sebagai arah tujuan yang jelas di tiap bidang selain bidang hukum kekeluargaan. Sebagai akibat perkembangan-perkembangan dalam hukum perdata yang terakhir itu, hukum perselisihan (antar golongan) Indonesia mulai kehilangan arti pentingnya. Aturanaturan hukum perselisihan mungkin akan terus berasal dari daerah hukum adat yang berbeda, atau antarorang, dari golongan keturunan cina dan orang Indonesia asli. Akan

tetapi yurisprudensi Mahkamah Agung telah mulai mempertepis perbedaan-perbedaan itu, dan kecenderungan umum ke arah penyatuan hukum pada akhirnya akan menghilang sama sekali. Dalam system hukum yang disatukan, kalau saja itu terwujud, tidak diperlukan lagi adanya hukum perselisihan (antar golongan). Dan dengan nada sendu yang mengiringi komentarnya terhadap kemungkinan tersebut, Professor Gouw mencatat bahwa pandangan Nederburgh mengenai penyatuan hukum tampak pada akhirnya akan memenangkan pergulatan melawan pandangan Vollenhoven. Kodifikasi dan Peranan Pengadilan. Ada dua pandangan mengenai kaitan antara pengendalian dan kerja penyusunan kodifikasi. Salah satu diantaranya ialah bahwa undang-undng yang sama sekali baru itu harus ringkas dan terbuka, untuk memungkinkan pengadilan mengisi kekeurangan-kekurangannya yang bisa jadi timbul bersamaan dengan terjadinya perkembangan situasi. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa semua hukum tidak hanya harus ditulis, tetapi kitab undang-undang dan peraturan perundangan yang bru juga harus disusun selengkap mungkin. Mereka yang memilih kitab undang-undang yang lengkap juga mengatakan bahwa undang-undang yang bersifat umum dat tidak terinci akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena akan ada ketidak seragaman keputusan pengadilan. Gagasan baru bahwa pengadilan harus memberi sumbangan pada pertumbuhan hukum bukanlah gagasan baru di Indonesia. Mahkamah Agung mengartikan perubahan hukum adat atas dasar pendapat hakim, rumus ini mulai digunkan oleh hakim pengadilan negeri sehingga para hakim harus menopang pendapat mereka sendiri itu dengan lebih banyak fakta (bukti). Kenyataannya, sejak kemerdekaan kebanyakan hakim cenderung mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum termuat dalam buku-buku, dan pandangan Eropa kontinental mengenai fungsi pengadilan memberi dukungan kepada mereka. Sikap demikian memperbesar kesenjangan antara hukum yang diwarisi dari masa penjajahan dan kondisi yang berubah dengan cepat itu di masa Indonesia merdeka. Dalam membahas peranan apa yang dimainkan oleh pengadilan dalam pengembangan hukum perdata, dua butir yang lain perlu diperhatikan. Pertama, kondisi politik terlalu tidak menentu bagi pemerintah untuk memberi keleluasaan kepada pengadilan dan melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah, betapapun terbatasnya yang perlu untuk melakukan peranan yang benar-benar kreatif. Kedua, bersangkut-paut dengan sikap para hkim terhadap hukum dagang. Ada beberapa orang hakim yang mempunyai perhatian dan pengetahuan yang luas di bidang ini, walaupun tidak seorang pun diantaranya yang mempunyai pengalaman dimasa pra-perang di radern van justiceyang terutama menggunakan kitab undang-undang untuk golongan Eropa. Hasil akhir sikap tersebut lebih tampak dalam bentuk tidak adanya minat terhdap perkara-perkara di bidang perdagangan daripada melakukan permusuhan aktif. Faktor-faktor tersebut, bersama-sama dengan ketidak-cakapan di bidang keacaraan, kelambanan, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan pengadilan, dapat membantu menjelaskan mengapa perusahaan pemerintah maupun swasta cenderung semkin menjaun dari pengadilan. Apapun yang terjadi, persoalannya adalah pengadilan tidak digubris lagi sebagai pemberi keadilan dalam sengketa dagang. Berdasar atas alasan

ini dan alasan-alasan yang disebutkan di atas, peranan pengadilan sekarang tidak dapat kreatif. Akan tetapi kesan yang kita tangkap adalah bahwa kegunaan pengadilan di masa yang akan datang kurang tergantung kepada hukum materiil daripada kepada hukum adjektif (adjective law). Karena hanya prosedur dan administrasi pengadilan yang lebih baik dapat menjadi jembatan antara hukum yang termuat dalam buku dan hukum riil yng terdapat dalam praktek yang sesungguhnya, yang terus berkembang sejak revolusi. Sumber-Sumber Hukum Perdata Baru Berlawanan dengan Prancis, yang dalam beberapa tahun semasa revolusi tetap siap mengkodifikasikan asas-asas hukum baru dengan mengadakan peninjauan kembali secara besar-besaran system hukumnya, Indonesia hanya mampu landasan hukum secara ad hoc belaka. Apakah Indonesia pada akhirnya tetap mempertahankan pendekatan kitab undangundang ataukah tidak, dalam waktu yang dekat bidang-bidang tersebut tidak akan dengan segera dihimpun dalam satu kitab undang-undang baru yang sejenis dengan yang berlaku di Eropa kontinental. Wirjono Prodjodikoro membatsi perhatiannya terhadap kitab undang-undang hukum perdata pada Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian. Paling tidak ada tiga sumber hukum yang secara tegas terdapat dalam pendekatan Wirjono terhadap perjanjian, Pertama adalah hukum adat, Kedua adalah rasa keadilan nasional atau lokal, dan Ketiga adalah sifat internasionalnya. Ada dua jenis pendekatan yang berbeda terhadap adat sebagai sumber hukum. Malikul Adil almrhum, seorng hakim Mahkamah Agung, berpendapat bahwa kebutuhan masyarakat modern Indonesia akan hukum perdata dapat dipenuhi dengan meminjam berbagai kitab undang-undang hukum perdata Eropa sepanjang hal itu tidak mengganggu kepekaan adat (atau kepekaan bangsa Indonesia) tertentu. Walaupun pandangan mengenai hukum adat sebagai landasan hukum yang baru memuat lubang-lubang untuk meloloskan diri, namun dalam kenyataan ia sesungguhnya bersifat sangat membatasi. Acuan kepada hukum adat sebgai sumber positif untuk sebagian didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ideologis. Istilah adat itu sendiri dipakai untuk mengbsahkan hukum baru. Timbul kecenderungan berfikir untuk mengikuti kerangka hukum adat saja atau BW saja, tetapi tidak kerangka perpaduan antara keduanya atau mengadakan penjelalajahan yang berguna ke kitb undang-undang Swiss atau negeri modern lainnya. Pengalaman di masa penjajahan itu sampai ke batas tertentu juga merupakan asal-usul pendekatan rasa keadilan terhadap hukum, yang sering diacu oleh Wirjono dalm rancangan undang-undang hukum perjanjiannya. Paham demikian mengandung arti bahwa pembentuk hukum bagaimanapun harus menemukan rasa keadilan seluruh rakyat sebelum merumuskan peraturan. Akan tetapi di negara yang merdeka, para pemimpin nasaional bagaimana pun akan menciptakan hukum baru

Bab IV Lembaga-Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia Suatu system hukum terdiri dari berbagai proses formal, yang melahirkan lembagalembaga formal, bersama-sama dengan proses informal disekelilingnya. Dalam negara modern lembaga sentrl system hukum adalah birokrasi, termasuk pula di dalamnya pengadilan. Sumber kekuasaan suatu system hukum yang pertama-tama adalah system politik yang keabsahannya (atau ketiadaan keabsahannya) meluas ke aturan-aturan substansif yang diterapkan oleh system hukum, dan yang organisasi, tradisi, dan gayanya

menentukan seberapa jauh proses hukum tertentu digunakan (atau dapat digunakan) untuk menyelenggarakan pengelolaan sosial untuk mencapai berbagai tujuan bersama. Budaya hukum mempunyai kelebihan mampu menarik perhatian orang terhadap nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum tetapi secara analitis dapat dibedakan dengan hukum maupun proses hukum, dan sering dinyatakan berdiri sendiri. Unsure budaya hukum yang substansif terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya dalam masyarakat, benar dan salah di segi sosial, dan sebagainya. Karena anggapan-anggapan ini berubah-ubah dari waktu ke waktu, karena masyarakat itu sendiri pun berubah-ubah, konsep budaya hukum substansif memerlukan unsur yang dinamis. Evolusi Tertib Hukum Nasional System hukum nasional tidak terdapat di Indonesia sampai pada saat kekuasaan kolonial Belanda mendirikan negara yang mencakup segenap pulau di Nusantara. Hukum tertulis secara histories lebih merupakan ciri jenis masyarakat yang belakangan daripada masyarakat yang sebelumnya, dan boleh jadi juga lebih perlu, karena organisasi keluarga mengadakan kontrol sosial yang kurang ketat. Dimanapun di Indonesia tradisional hukum tertulis tidak memainkan peranan penting bagi terciptanya keterpaduan sosial. Kohesi (keterpaduan) sosial, pertama-tama tergantung kepada organisasi kekerabatan atau kepada konsep-konsep status yang sangat maju yang mendukung elite aristokrasi. Islam memperkenalkan tradisi hukum baru ke Nusantara. Hukum Islam tidak pernah diterima dengan bulat dimanapun di dunia, suatu kenyataan yang mengecewakan yang menimbulkan ketegangan dalam pemikiran politik Islam. Dalam tiap kasus hukum, pertama hukum Islam dan kemudian hukum Eropa kontinental, ia menjalankan fungsi sebagai pemberi kepastian dan sebagai simbol, pemberi jenis baru hak yang abash yang dijamin oleh masyarakat melalui mana hak-hak tersebut berguna untuk mengenali jati diri. Pada pertamanya tertib hukum kolonial, seperti halnya tertib sosial, adalah tertib yang majemuk, yang secara diam-diam didasarkan atas anggapan ketidaksamaan rasial. Sifat demikian, dengan sejumlah perbedaannya, melekat di semua tanah jajahan di jaman penjajahan. Sifat system hukum Hindia Belanda yang mencolok adalah keterkaitannya yang sangat kuat dengan logika internal masyarakat kolonial dan tujuan-tujuannya. Tolak ukur rasial hukum kolonial juga digambarkan oleh fungsi khusus golongan-golongan tertentu. Hubungan antara berbagai golongan hukum diatur oleh himpunan aturan perselisihan (antar golongan) yang sangat pelik. Untuk sebagian besar dari abad kesembilan belas orang Belanda yakin bahwa hukum adat Indonesia banyak didasarkan pada hukum Islam, dan wewenang pengadilan agama Islam juga dianggap meliputi masalahmasalah hukum keluarga yang sangat bermacam ragam. Pengembangan masyarakat hukum Indonesia yang bertingkat nasional yang disini berarti semua fungsi hukum yang terkait dalam system hukum lebih erat dikaitkan dengan droit ecrit daripada dengan droit countumier. Pemerintah kolonial pada keyataannya mendasarkan diri pada rule of law suatu istilah yang digunakan menurut makna yang dikemukakan oleh Weber sebagai organisasi negara yang rasional sesuai dengan hukum. Dalam negara yang merdeka, kesemuanya itu lenyap. Struktur pemerintahan yang diwaris oleh negara baru itu secara tegas didasarkan pada konsep-konsep kontrak (perjanjian) dan

gagasan yang berkait dengan rule of law, tetapi politik jauh lebih merupakan masalah status. Lembaga-Lembaga Kemerdekaan : Merasuknya Politik dan Melemahnya Hukum. System hukum kolonial mulai berantakan semasa pendudukan Jepang. Terjadilah perubahan semangat hukum tatkala hukum diterapkan oleh pemerintahan militer, dan langkah pertama yang sangat berarti ke arah penyatuan terjadi pada saat itu, antara tahun 1942 dan 1945.. System hukum kolonial mulai berantakan semasa pendudukan Jepang. Terjadilah perubahan semangat hukum tatkala hukum diterapkan oleh pemerintahan militer, dan langkah pertama yang sangat berarti ke arah penyatuan terjadi pada saat itu, antara tahun 1942 dan 1945. Bagi kaum birokrat, Revolusi menjanjikan perbaikan posisi sosial dan ekonomi. Karenanya pegawai negeri, seperti halnya anggota masyarakat yang lain, diorganisasi oleh kementrian untuk mendesakkan tuntutan-tuntutan perbaikan nasib atau untuk mempertahankan diri terhadap tuntutan-tuntutan dari para pesaing yang mungkin timbul. Di antara perselisihanperselisihan yang lain, hakim, jaksa, dan polisi mulai bertngkar sebelum revolusi berakhir. Dampak kekacaubalauan persengketaan mengenai system hukum formal tersebut bersifat mematikan. Semua sumber daya yang tersedia dimobilisasi oleh kubu yang saling bermusuhan itu. Dengan meluasnya pertentangan politik, alas an logis ekonomi yang terdapat di balik system hukum yang diwaris dari kekuasaan kolonial mulai berantakan, dan fungsi ekonomi para pejabat hukum formal terhapus perlahan-lahan atau berubah. Sifat pertikaian politik dan ideology di masa pasca perang di Indonesia membuat orang jadi jauh lebih sulit untuk melepaskan ikatannya dengan satuan sosial yang lebih kecil dan lebih aman itu. Sebagai akibatnya, bukan hanya alas an logis ekonomi melainkan juga alas an logis sosial dan budaya untuk menopang tertib hukum mulai lenyap. Posisi para ahli hukum, seperti halnya juga posisi sebagian besar kelompok yang berketerampilan di sembarang masyarakat, tergantung kepada seberapa luas nilai-nilai keahlian mereka diterima secara umum oleh subsistem kelembagaan. Gambaran umum permainan politik adalah bahwa politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi berlangsung sesuai dengan aturan pengaruh, uang, keluarga, status sosial, dan kekuasaan militer. Pegawan negeri professional maupun masyarakat hukum formal, keduanya memiliki hubungan yang erat dengan masa kolonial yang silam. Orientasi para pemimpin politik dan ahli hukum, dilihatdari tipe-tipe sikapnya, sama sekali bertentangan. Pihak yang akan menang adalah pihak yang dapat merebut hati pendukung lebih besar, tidak ada pertanyaan sama sekali tentang hasilnya. Sistem Peradilan Formal : Upaya Mencari Status dari Hubungan Internal. Hakim dan advokat secara bersama-sama merupakan inti masyarakat hukum Indonesia yang berpendidikan. Badan Kejaksaan (prosecution) menampilkan gambaran yang lain dengan kehakiman dan pembelaan (advocacy). Polisi adalah persoalan lain. Angkatan kepolisian yang terorganisasi dan terlatih dengan baik terdapat di tanah jajahan itu, dan dengan datangnya masa pendudukan banyak orang Jawa yang naik ke posisi yang tinggi dalam kepolisian.

Pada masa kemerdekaan, regenerasi hakim, jaksa, dan polisi ke dalam posisi yang ditinggalkan oleh pejabat-pejabat Belanda menjadi lebih mudah oleh adanya berbagai macam perubahan hukum: penyatuan system pengadilan selama masa pendudukan, penggantian kitab undang-undang hukum acara Eropa (rechts vordering dan strafvordering) dengan HIR yang kini berlaku umum, dan timbulnya tertib yang lain, serta yang terpenting tidak terelakannya penurunan kriteria penerimaan orang ke dalam profesi hukum. Badan Advokasi dan Sistem Peradilan Di Indonesia, di masa kolonial, seperti halnya di Eropa kontinental dan di berbagai masyarakat lainnya yang aktif di bidang perniagaan, advokat menjadi mata rantai penghubung yang penting antara kegiatan masyarakat swasta dengan system peradilan, sementara dengan datangnya kemerdekaan peranan penghubung ini makin dianggap kurng penting. Pada hakekatnya, advokat terus menerus ditolak sebagai peserta yang absah dalam proses pengadilan. Mereka merupakan ancaman tidak hanya terhadap para hakim dan jaksa yang korup, melainkan juga terhadap para hakim yang tidak memahami hukum dengan baik. Sejauh pelaksanaan dalam hal tugas peradilan untuk membentuk system yang dapat dikenal dan teratur, maka system ini cenderung menekankan pentingnya hubungan antara hakim dan jaksa dengan tidak menyertakan para advokat. Sama pentingnya, pertentangan antara hkim dan advokat memperlebar jarak yang memisahkan mereka satu sama lain di mana sesungguhnya masing-masing merupakan sekutu dan unsur yang penting dari masyarakat hukum. Perubahan Politik dan Masyarakat Hukum Formal Kiranya akan dapat diperoleh gambaran terbaik tentang itu dengan memusatkan perhatian kembali kepada pengadilan dan pembelaan dimuka pengadilan, inti formal system pengadilan. Pertama, pemerintahan sipil di negeri itu kurang tertib, pihak pengadilan kurang mendapat dukungan dri negara hukum birokratis. Lebih daripada itu, walaupun kurang penting daripada butir yang terakhir di atas, pengadilan sendiri tergantung pelayanan birokrasi untuk melaksanakan keputusan sepenuhnya dan secara benar, dan disini kadang-kadang martabat pengadilan direndahkan. Kedua, system politik tidak mendukung terciptanya pengadilan yang kuat. Tindak politik seringkali keras karena aturan politik belum mntap, dan belum tersedia kekuatan yang cukup di mana pun untuk menegakannya. Ketiga, peranan formal hakim dan pembela, terutama lebih dipahami dalam konteks perekonomian swasta yang kuat, tidak cukup menggambarkan dukungan dari perekonomian. Akhirnya, bersama dengan dukungan politik dan ekonominya yang lemah, struktur peradilan formal Indonesia memperoleh penopang minimum dari sumber-sumber sosial dan budaya. Titik berat budaya dalam penyelesaian perselisihan sebaliknya cenderung menjauhkan orang dari pengadilan pemerintah. Penghindaran dari peradilan formal menimbulkan pertanyaan yng sangat penting tentang bagaimana berbagai perselisihan lazimnya ditangani.

Proses dan Semangat Hukum Disemua masyarakat yang kompleks terdapat jarak pemisah antara struktur formal dan prosedur kelembagaan. Di Indonesia seperti halnya di berbagai negara bekas jajahan, ketiadaan keterpaduan seperti itu sangat mencolok. Pengeyelsaian Perselisihan secara Kekeluargaan Sebagian besar Indonesia berada di sisi lain dri kontinum penyelesaian melalui keputusan formal dan penyelesaian secara kekeluargaan. Walaupun hanya sedikit data yang dapat dijumpai untuk mendukung pendapat tersebut, ciri-ciri demikian itu tampaknya lebih banyak terdapat di Jawa dan Bali daripada di sebagian besar Indonesia selebihnya. Gaya penyelesaian perselisihan yang dianjurkan oleh nilai-nilai tersebut adalah gaya yang dalam istilah hukum lebih memperlihatkan prosedur dripada substansinya. Tidak banyak yang perlu dituturkan mengenai proses konsiliasi yang sebenarnya di desa-desa dan kampong-kampung perkotaan Indonesia. Karena pengaruh penting hubungan pribadi dan adanya kepentingan bersama, kadang-kadang lebih menerapkan sesuatu yang dipaksakan daripada sebagai kenyataan-campur tangan pihak luar dalam penyelesaian perselisihan desa akan menimbulkan luka yang dalam. Pengaruh politik dari luar dapat lebih besar lagi, karena hal itu memperlemah kemampuan desa untuk mengatasi perselisihannya sendiri. Desa dapat dibagi pertama-tama menurut garis agama, sosial, dan ekonomi yang akan jadi sulit penyelesaiannya bila perselisihan dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar pembagian seperti itu. Konsiliasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan hanya jika pemerintah tidak berkepentingan atas pokok perselisihan, atau tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikannya. Pilihan Yurisdiksi Keikutsertaan pihak luar yang resmi dalam menyelesaikan perselisihan mungkin dikehendaki dan dampaknya semakin sering karena berbagai alasan. Akan tetapi pengadilan negeri, bukan satu-satunya pihak, dan bahkan mungkin juga bukan pihak yang paling penting untuk menyelesaikan perselisihan. Para pejabat pemerintah karenanya memainkan peranan penting dalam penyelesaian perselisihan, bantuan yang seringkali memang sangat berguna apabila konsepsi birokrasi negara sangat kuat. Di bidang peradilan sendiri, adanya pengadilan sekuler dan pengadilan agama secara berdampingan melahirkan masalah wewenang untuk mengadili yang lain. Pihak-pihak yang dirugikan dapat saja menghadap ke pengadilan dalam upaya mereka untuk memperoleh kemungkinan yang lebih baik. Akan tetapi pengertian umum dari kekuatan kekuasaan, status, pengaruh, dan karenanya juga kewenangan terpusat diberbagai tempat. Petani dan Pengadilan : Prokol Bambu sebagai Pialang Hukum Seorang petani yang menghadap ke pengadilan bukannya berhubungan dengan unsur yang sama sekali tidak dikenalnya atau masuk ke dunia yang baru dan asing, sebagaimana sementara orang menyangkanya demikian. Seperti halnya panitera pengadilan, prokol bambu mempermudah dunia peradilan dapat dipahami oleh para pihak yang berperkara yang belum memperoleh penjelasan dan tidaklah

heran bila banyak diantar prokol bambu yang berhasil adalah mantan panitera di pengadilan. Dalam bentuknya kini, prokol bambu mungkin dapat dilacak kembali asal mulanya ke abad kesmbilan belas, yang tumbuh sebagai tanggapan atas kebutuhan akan seorang yang dapat menangani prosedur asing yang diterapkan dalam lembaga-lembaga yang didominasi oleh pihak asing. Prokol bambu berkembang biak jumlahnya sejak kemerdekaan, sebagian karena semakin banyaknya jumlah perkara dan sebagian karena, seperti para pemintas jalur birokrasi, keahlian mereka banyak diperlukan. Akan tetapi selama terdapat kesenjangan yang dalam antar prosedur formal dengan pengertian orang awam terhadap prosedur itu, pelayanan prokol bambu rasanya tidak kan berakhir sama sekali. Substansi : Kedudukan Undang-Undang dan Perubahan Hukum Hukum Indonesia terus menerus mengalami perubahan sejak tahun 1942. akan tetapi system hukum dimasuki makna dan tujuan baru. Perbedaan pentingnya adalah semangat hukum sudah berubah, walaupun bunyinya kadang-kadang masih pro forma. Yang termasuk ke dalam semangat hukum yakni, hal-hal yang merupakan nilai penting, pengertian umum peranan hukum, berbagai proses, struktur, dan hubungan-hubungan dalam negara baru sulit untuk disebutkan. Sejak hukum telah secara formal menjadi kekuatan sosial di Indonesia, kekuatannya sangat diperlemah oleh datangnya revolusi, dan oleh terjadinya pergolakan politik yang menyusul. Lagi pula, isi hukum formal tetap menanggapi perubahan sosial dan politik, dan hukum tetap digunakan secara terbatas untuk mendorong perubahan. Keadilan dan Legalitas Konsepsi keadilan lazimnya dinyatakan dengan tegas manakala orang dihadapkan pada situasi ketidak-adilan. Konsepsi-konsepsi ini dapat dibagi secara analitis kedalam unsurunsurnya yang bersifat prosedural dan substansif. Unsur yang pertama berkait dengan gaya system hukum; the rule of law dan negara hukum (rechtstaat) adalah konsep-konsep prosedural. Masyarakat yang adil sekurang-kurangnya mempunyai ciri tidak ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, yang pertama-tama diselenggarakan orang-orang yang menjalankan fungsi politik dan sosial yang selayaknya dari kelas-kelas darimana mereka dilahirkan. Dimasa sesudah merdeka tindakan politik mempunyai makna penting dalam pembentukan konsepsi hukum dan keadilan. Pengerahan perasaan keagamaan, kesukuan, dan juga kesadaran kelas tidak memungkinkan keabsahan politik dianggap sebagai sesuatu yang benar, dengan akibat bahwa pencapaian keadilan memperoleh ciri pencarian Ratu Adil. Konsep-konsep keadilan yang bersifat politik tersebut selalu mempersempit konsep keadilan lain yang bersifat prosedural. Namun gagasan hukum nasional dianggap benar sebagai perlengkapan negara yang tidak dapat diganggu gugat. Sekulerisasi Sekulerisasi adalah sebuah tema yang sangat kentara dalam evolusi politik Indonesia yang dapat memperkokoh pengaruh hukum formal. Kerangka hukum negara Indonesia adalah sekuler, walaupun konsepsi-konsepsi politik dan hukum adatnya tidaklah demikian.

Meskipun demikian konsepsi hukum sekuler dan peranan-peranan resmi yang merupakan penjabarannya sama cocoknya dengan sifat politik dan sosial kehidupan nasional sebagaimana yang berlaku pada masa kolonial. Penitik beratan pada negara hukum sejak akhir tahun 1965, betapapun lemahnya kontrol hukum, dapat mencerminkan perhatian untuk menyempurnakan suatu medium hubungan politik dan sosial nasional yang lebih bersifat sekuler. Integrasi Dorongan kuat untuk mewujudkan kesatuan merupakan kebijaksanaan yang terus-menerus dianut oleh pemerintah Indonesia dimasa sesudah revolusi. Lembaga-lembaga warisan masa penjajahan lainnya lebih sulit ditangani karena lembaga-lembaga itu melayani golongn minorotas; catatan sipil dan balai harta peninggalan (wekamer), misalnya, tidak disukai karena pelayanan khususnya, satu hal yang mengingatkan kepada hak-hak istimewa bagi golongan Eropa, Cina, dan Kristen. Pada tahun-tahun terakhir ini pengadilan juga melangkah lebih jauh dari hukum adat dengan menguji sah tidaknya aturan-aturan hukum perkawinan yang termaktub dalam BW. Perkembangan ini dirangsang oleh adanya pernyataan Mahkamah Agung tahun 1963 bahwa BW untuk selanjutnya hanya dianggap sebgai pedoman hukum adat bagi orangorang sebelumnya yang tunduk kepada BW. Sekalipun demikian, pengadilan yang lebih rendah, seperti halnya satuan-satuan administrasi, dapat dikesampingkan dari kepentingan lokal mungkin akan protes, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin. Yang lebih penting adalah bahwa lembaga-lembaga nasional dan pandangan yng didesakkannya sudah tersedia, dan sewaktu-waktu terjadi perubahan sosial besar-besaran, dapat diduga kedua-duanya akan dimanfaatkan dengan kegairahan yang lebih besar. Begitu ia digunakan, lembaga-lembag tersebut mau tidak mau dipengaruhi oleh permintaan yang tertuju kepadanya untuk melayani kepentingan dan nilainilai lokal. Batas-Batas Hukum Ada tidaknya system hukum dan tekanan budaya yang kuat pada proses hukum saja kurang menjelaskan mutu kehidupan sosial politik. Hal ini tidak menyebabkan hukum jadi kurang menarik sebagai ajang penelitian atau kurang penting artinya sebagai sumber daya sosial yang terpendam, tetapi hal demikian lebih menempatkan hukum pada tempat yang rendah, tidak mandiri dalam kehidupan masyarakat yang menjadi wadahnya. Sumbangan utama ilmuwan sosial terhadap pemahaman mengenai lembaga-lembaga hukum pertama-tama bertolak dari persepektif yang lebih luas yang ia terapkan pada hukumnya karena hal ini dikaitkan dengan landasan penting kekuasaan politik, perilaku ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan. Hubungan-hubungan ini tidak dapat lebih jelas diamati selain di negara-negara baru, yang lembaga-lembaga hukum warisan masa silamnya dipaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang bgerubah secara mendasar.

Bab V Tentang Pokrol Bambu : Pelapisan, Perwakilan dan Perantaraan Pokrol bambu adalah jenis orang setengah ahli yang memperoleh pengetahuannya dengan upaya yang keras, dan mudah dipakai sebagai prototype, atau mungkin bentuk ideal, dari jenis pekerjaan setengah ahli pada umumnya. Sementara para pokrol bambu mungkin ada di sebagian besarmasyarakat, bentuk mereka bermacam-ragam mulai dari pokrol bambu yang sangat maju di Indonesia, vakeel dan pemberi informasi. Asal Usul

Pokrol bambu terbentuk di masa kolonial, semasa Indonesia masih disebut Hindia Belanda, dan bentuk demikian tampaknya biasa dijumpai di negeri-negeri jajahan lainnya. Profesi hukum di tanah jajahan ini dikuasai oleh para advokat Belanda,yang erat terjalin dengan masyarakat Belanda dan perdagangan golongan Eropa. Munculnya advokat di Indonesia asli mendorong sedikit lebih banyak lagi orang Indonesia yang memanfaatkan jasa penasehat hukum yang berpendidikan. Pekerjaan pokrol bambu tumbuh dengan sepenuhnya, pada tahun 1920-an tatkala beberapa diantara mereka memandang diri mereka sendiri dalam perspektif keahlian. Pada suatu waktu, di tahun 1927 sejumlah pokrol bambu membentuk organisasi yang kini dikenal dengan PERPI (Persatuan Pengacara Indonesia), yang masih tetap berdiri dengan lingkup yang lebih sempit, dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur. Satatus pokrol bambu tidak pernah bertambah baik, dan para advokat ahli dapat mencegah mereka untuk memperoleh pengakuan resmi sampai sekarang. Dari sudut pandang pokrol bambu, secara politis penting artinya bahwa advokat professional, yang dewasa ini hampir 400 orang atau lebih sedikit lagi di seluruh Indonesia, masih belumdapat menghimpun kekuatan yang dapat digunakan untuk memaksakan pengaruh mereka terhadap pembentukan undang-undng yang penting mengenai keacaraan. Bentuk Siapakah pokrol bambu itu ? seperti para advokat, titik berat operasi mereka yang utama (tetapi bukan satu-satunya) sebagian besar adalah pengadilan. Mereka secara kasar dapat dikelompokan asal-usul keahlian, dan gayanya sebagai berikut : 1). Mantan panitera atau penata usaha pengadilan. 2). Mahasiswa hukum yng tidak lulus. 3). Generalis amatir (tetapi sering sangat ahli juga). 4). Spesialis amatir. Pokrol bambu jenis ini lazim dijumpai sesudah revolusi, walaupun prototipenya mungkin sudah ada di masa kolonial. Sepesialis amatir bekerja dengan hanya satu jenis persoalan. Ada satu lagi ciri yang melekat pada sebagian besar pokrol bambu. Mereka berasal dari lapisan bawah masyarakat dank lien merekapun dari lapisan bawah pula.

Pandangan Para Ahli : Jumlah pokrol bambu jauh lebih banyak dari advokat, jumlah mereka mungkin beribu-ribu. Kecuali PERPI, dengan anggota kira-kira sebanyak 90 orang, mereka tidak terorganisasi. Beberapa diantaranya jujur, beberapa lagi sama sekali tidak jujur, seperti juga halnya dengan advokat, beberapa diantaranya paham hukum, beberapa yang lain tidak. Salah satu masalah terbesar di bidang peradilan dewasa ini adalah prokol bambu. Di samping tidak memahami hukum acara secara persis sehingga kerja hakim menjadi lebih sulit, pokrol sering juga korup dan tidak dapat dipercaya. Pokrol adalah biang keladi terpenting naiknya jumlah perkara sejak revolusi (11 November 1959). Pamong praja setempat bersikap lebih mencurigai pokrol bambu, yang dianggapnya sebagai sumber utama pertikaian dan gugat menggugat di pedesaan. Pokrol bambu yang berkeliaran di desa-desa untuk mencari-cari pertikaian yang dapat dibawanya ke pengadilan karenanya dianggap sebagai penyakit sampar.

Para advokat adalah orang yang paling sengit menyerang pokrol bambu. Dari sudut pandang advokat pokrol bambu tidak hanya pesaing. Mereka tidak dapat dikendalikan dan diawasi, tidak terikat oleh kode etik, merendahkan hukum dan profesi hukum. Peraturan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) selalu mendesak agar pemerintah membuat peraturan mengenai kepengacaraan, tetapi sejauh ini masih belum berhasil. Para ahli hukum dalam birokrasi, termasuk banyak hakim, cenderung bersikap agak bertentangan terhadap advokat karena berbagai alasan, dan diantara mereka terdapat pikiran bahwa advokat hendaknya jangan memperoleh keuntungan berupa monopoli untuk melakukan praktek hukum. Pada awal tahun 1960-an menteri kehakiman Astrawinata mengeluarkan peraturan yang menentukan bahwa prokol bambu harus mendaftar di pengadilan negeri. Selanjutnya mereka harus diuji oleh para hakim terutama mengenai pengetahuan keacaraan agar dapat diperoleh kepastian bahwa pokrol bambu layak untuk melakukan prakteknya. Pada tahun 1969 pengadilan tinggi mengeluarkn peraturannya sendiri untuk pokrol bambu, yang juga berlaku bagi para advokat, dan peraturan itu masih tetap berlaku. Pokrol bambu hnya dapat disirnakan, andaikata dapat, dengan menggantikan tempatnya dalam pelayanan sosial dan hukum sekarang ini. Bagaimanapun, sebegitu jauh khalayak yang dilayani oleh pokrol bambu jarang berhubungan dengan berbagai program bantuan hukum yang ada, apapun yang dijanjikan di masa depan. Selain itu, masih ada beberapa persoalan lainnya apakah advokat dan para mahasiswa hukum, yang ikut serta juga dalam berbagai jenis pelayanan bantuan hukum, dapat memberi pelayanan semacam pelayanan yang ditawarkan oleh pokrol bambu. Pokrol Bambu dalam Perspektif Sosial Yang ditawarkan oleh pokrol bambu bukan sekedar perwakilan bargain-shop dengan beberapa kerugian pada bargain-shop itu tetapi juga gambaran bagaimana kerja hukum menurut term-term yang dapat dipahami terutama oleh orang Indonesia lapisan bawah, yang pemahaman budayanya tentang proses hukum berbeda dengan anggapan yang menjadi tumpuan system hukum formal. Pokrol bambu, sebaliknya cenderung mendatangi klien mereka tidak hanya dalam makna harfiahnya, yang sering benar demikian karena mereka mencri-cari perkara, tetapi juga dengan cara yang lebih halus. Seperti panitera pengadilan, pokrol bambu memperjelas bagaimana acara pengadilan itu bekerja sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berperkara, dan, sekali lagi, tidak mengherankan bila banyak pokrol bambu adalah mantan panitera pengadilan. Selanjutnya, setelah perkara ada di tangan, pokrol bambu bertindak sesuai dengan keterampilan dan cara yang disukai. Ia mungkin menggunakan pengaruh atau menyuap, atu ia mungkin akan adu alasan di pengadilan seperti advokat walaupun tanpa pengetahuan yang cukup ia dapat menimbulkan kegusaran hakim atau ia mungkin akan menggunakan segala cara untuk mengulur-ulur waktu berperkara sampai uang kliennya ludes. Masalahnya rupanya adalah system hukum formal, termasuk advokat yang berpendidikan, mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh dukungan normative pada tingkat sosial dan politik masyarakat yang lebih tinggi daripada tingkat yang lebih rendah

yang menjadi medan beroperasinya para pokrol, dan hal yang demikian mempunyai implikasi besar berkaitan dengan masalah-masalah perwakilan hukum professional. Pokrol Bambu, Lembaga Hukum dan Kaum Miskin Pokrol bambu, yang sudah sangat berkembang maju itu , menimbulkan pertanyaan mengenai pengacara yang kurang berkeahlian pada umumnya. Pokrol bambu mempunyai peluang penuh membentuk diri dan paling dapat bertahan keperiadaannya apabila, sebagiamana di tanah jajahan dulu, system hukum formal berkembang dari budaya hukum yang sama sekali asing dan dikendalikan oleh kekuasaan politik asing. Pengacara kampung (pokrol bambu) cenderung kurang ada dan kurang berkembang bila keterpaduan sosial dan budaya makin tinggi dan lembaga-lembaga politik dan hukum lebih mudah terjangkau. Dalam masyarakat yang lembaga-lembaga birokrasi dan system hukum formalnya telah menerobos cukup dalam, tetapi yang golongan miskin, kaum paria, atau masyarakat ghetto nya mempunyai pengaruh yang terbatas terhadap lembaga-lembaga itu (hampir menurut definisi) pengacara kampung dapat cenderung mengambil bentuk yang hampir tidak terlihat; polisi, komndan seksi, orang asuransi, pekerja sosial, kepala kelompok penjahat, dan sebagainya, yang kadangkala melakukan pelayanan bagi kliennya. Pada pengacara setengah ahli, karenanya, harus dipahami (dengan mengindahkan kebutuhan dan kekuasaan yang berbeda pada lapisan dan kelompok sosial yang berlainan dan cenderungterdiri dari orang-orng miskin, tidak berpunya, atau kadang-kala juga kelompok-kelompok baru) adanya sarana yang lazim digunakan untuk menghadapi tatakerja formal kekuasaan politik yang ada. Para pengacara kampung, dalam salah satu bentuknya yang manapun, mungkin dapat diatur sampai batas tertentu, tetapi mereka tidak dengan mudah atau dengan tepat disingkirkan tanpa melenyapkan lebih dahulu perbedaan-perbedaan yang menyebabkan kemunculan mereka.

Bab V Unifikasi Pengadilan Pada Masa Pasca-Kolonial Paling sedikit ada tiga proses yang dapat ditempuh dalam unifikasi kelembagaan. Pertama, proses bertahap setapak demi setapak. Dalam proses ini secara spasial lembaga-lembaga itu menyebar, tetapi secara fungsional di bawah tekanan ekonomi dan politik atau dimana karma pengaruh lembaga tersebut lembaga itu berkembang, maka mereka akan menyerap atau menghapus semua lembaga lainnya yang menjalankan fungsi yang sama. Pada tahap perubahan ini elite lokal harus mengikuti arah tujuan nasional, dengan diamdiam menyingkir atau disapu bersih, tetapi bagaiamanapun perlengkapan kelembagaan lama mereka cenderung lenyap. Pada tahap yang lebih kemudian, tatkala revolusi sudah terkonsolidasi, dan lembagalembaga baru harus secara konsisten menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Unifikasi pengadilan di Indonesia meliputi ketiga unsur tersebut di atas. Mulai pergantian abad kedua puluh sampai saat penyerbuan Jepang pada tahun 1942, unifikasi hukum dan pengadilan merupakan bahan pembicaraan tetap di tanah jajahan ini. Dorongan pertama ke

arah unifikasi yang menerobos batas ras dan kesukuan datang dari liberalisme kolonial dan gerakan Etis, yang kedua-duanya tidak bertahan lama di abad kedua puluh. Selama kurun waktu itu, yakni di tahun-tahun terakhir masa penjajahan, unificatiedrang (dorongan ke arah unifikasi) bagaimanapun tumbuh lebih kuat dikalangan elite Indonesia. Tatkala bala tentara Jepang menyerbu pada tahun 1942, para pemimpin Indonesia masih tetap menyimpan gagasan unifikasi dalam pikiran mereka. Dan unifikasi itu terlaksana secara sempurna pada masa pendudukan. Masa Pendudukan Jepang Sejak jaman pendudukan, pengadilan dan lembaga-lembaga yang bertalian dengan pengadilan seluruhnya diawali oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dengan diganinya pejabat Belanda, tidak tersedia cukup banyak tenaga Indonesia yang terlatih untuk mengisi jabatan dalam pngadilan dan kejaksaan. Tenaga pemerintahan yang berpengalaman dan berkuasa tidak dapat diperoleh dari kalangan Islam, penentang terpenting terhadap golongan yang memerintah yang lebih tua yang lazimnya terdiri dari orang Islam nominal yang terdapat hampir dimana saja di Nusantara. Pihak Jepang tidak tertarik kepada revolusi sosial yang merupakan syarat untuk mengalihkan kekuasaan kepada para pemimpin Islam. Sebaliknya, sasaran mereka di masa perang di Indonesia adalah diperlukannya stabilitas, yang tanda-tandanya, tetap berlanjutnya pola-pola pokok pemerintahan kolonial. Jalan tengah mengenai hal yang terpenting itu disertai dengan jalan tengah lain yang sama pentingnya. Betapa berungguh-sungguhnya Jepang dalam mempertimbangkan pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengadilan terlihat pada surat edaran residen pada bulan Oktober 1944 yang melarang para hakim tanpa izin yang tegas dari residen Jepang, untuk mengambil wewenang jabatan yang lain. Unifikasi pengadilan selama masa pendudukan pada umumnya terbatas pada kepentingan akan tidak adanya pembedaan kewenangan mengadili berdasar ras. Unifikasi dalam artian system pengadilan nasional yang lebih luas, tidak dipikirkan sama sekali, karena alasan bahwa Indonesia di masa perang dibagi dalam tiga bagian. Pendudukan Jepang membantu unifikasi horizontal dengan memperlemah ikatan antara kekuasaan tradisional lokal dan lembaga-lembaga pengadilan dibeberapa daerah di Nusantara. Akan tetapi agar sempurna proses tersebut, orientasi lokal harus diubah melalui beberapa langkah menjadi orientasi nasional. Revolusi Tanpa revolusi, konsep-konsep yang dijunjung oleh hukum kolonial tidak diragukan lagi akan memperlamban proses unifikasi kelembagaan, karena konsep-konsep tersebutmenguntungkan elite lokal dalam pertarungannya yang tidak terelakkan melawan kekuasaan nasional. Sebagaimana yang terjadi, peristiwa-peristiwa revolusioner menuntun ke arah kehancuran kekuasaan lokal yang lama dibeberapa daerah, mengakibatkan dukungan simbolis system hukum tidak bermakna. Selain itu, awal revolusi melawan kembalinya Belanda membawa serta arus baru faham kesamarataan, tetapi pada akhirnya merosot kecuali pada satu waktu dahulu pernah mempunyai pengaruh yang besar. Langkah penting berikutnya ke arah unifikasi pengadilan di masa revolusi adalah pengundangan undang-undang baru tentang organisasi pengadilan pada bulan juni 1984.

undang-undang ini belum sempat dilaksanakan karena Belanda menduduki Yogyakarta, dan beberapa undang-undang baru belakangan dirancang sesudah pengakuan kedaulatan. Minat para ahli hukum Kementrian Kehakiman yang terus bertambah besar untuk menuntaskan unifikasi sistem pengadilan dapat dilihat melalui beberapa pasal. Undangundang tahun 1948 yang perlu disebut secara ringkas. Para pejabat kehakiman nasional mengembangkan sejenis strategi bertahap, berdampingan dengan pendekatan yang lebih keras, untuk menghadapi kekuasaan lokal di Luar Jawa. Unifikasi Pengadilan di Negara Merdeka Tahap akhir unifikasi pengadilan terjadi setelah pengakuan kedaulatan, berdasar tema yang sudah dimulai pada masa revolusi. Unifikasi kini berarti sentralisasi,perluasan lembagalembaga nasional, yang telah melibatkan banyak ahli hukum professional melalui satu atau lain cara. Dengan beberapa kekecualian, para ahli hukum kini merasaberkewajiban untuk menciptakan negara kesatuan yang modern, yang sedikit saja memberi kelonggaran bagi prakarsa hukum lokal. Pada tahun 1950 dan tahun 1961 dua undang-undang pokok diundangkan, dan tetap berlaku sampai pertengahan tahun 1960-an: pertama undang-undang tentang Mahkamah Agung dan yang lain undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Sejak pertengahan tahun 1950-an persoalan politik lainnya di Indonesia mulai muncul mengenai masalah unifikasi kelembagaan. Ketegangan kedaerahan mulai muncul yang pada akhirnya menjurus ke arah pemberontakan terbuka pada tahun 1958. Para ahli hukum, hakim, dan pelaksanan pemerintahan yang sangat memikirkan unifikasi, kadang-kadang juga risau bahawa pengadilan pemerintah tidak memiliki kemampuan yang semula dimiliki oleh pengadilan adat, apapun kekurangannya. Ketua Mahkamah Agung kala itu Wirjono Prodjodikoro, mengakui adanya kesulitan seperti itu dalam pertanyaannya di depan para hakim Pengadilan Negeri yang baru, yang ia peringatkan agar luwes dan informal dalam pendekatannya dengan hukum setempat. Tapanuli Utara : Suatu Upaua untuk Memulihkan Pengadilan Adat. Hakim pengadilan negeri berpendapat bahwa logika pembentukan pengadilan nasional yang disatukan adalah menghapus pengadilan lokal, itulah yang dimaksud dengan unifikasi. Pada tahun 1930-an birokrasi pemerintah tidak mau melepaskan pengawasannya terhadap pengadilan adat di Tapanuli dan derah-daerah yang diperintah langsung lainnya; melepaskan pengawasan berarti memperkecil kekuasaan birokrasi terhadap urusan desa. Meski sudah diberi fatwa oleh Hakim Pengadilan Negeri, panitia pengadilan adat itu tetap mengusulkan system pengadilan lokal, di samping perbaikan staff dan acara pegadilan negeri. Usul itu tidak jelas hasilnya. Kementrian Kehakiman tidak menanggapi dan tidak pula menolak, dan segera persoalan itu padam. Para pemimpin Toba tidak akan membentuk pengadilan desa ats kuasanya sendiri, mereka harus menerima lambang keabsahan politik nasional. Tambahan lagi, undang-undang nasional akan memberi wewenang hukum kepada pengadilan baru di tempat-tempat yang tidak terdapat kekuasaan trdisional. Rasa khawatir bahwa unifikasi nasional pasti menjurus ke arah dilakukannya tekanan kuat bagi berlangsungnya perubahan ternyata memang berdasar kenyataan. Dulu maupun kini

persoalan perubahan yang dipaksakan oleh kekuatan luar bukanlah persoalan yang sederhana, seperti yang dikemukakan dalam beberapa penafsiran. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an sekali lagi, di masa Demokrasi Terpimpin, tatkala titik berat ideologi dilatakan pada kesatuan nasional yurisprudensi hukum kekeluargaan Mahkamah Agung jelas mengarah keterpaduan dan kesatuan, aturanaturan hukum kekeluargaan Batak mendapat tentangan yang sangat berat, sementara putusan-putusan baru didasarkan pada anggapan bilateral tentang pewarisan, yang mengancam, sekurang-kurangnya secara simbolis, inti struktur kekerabatan patrilineal. Pada saat itu, kelompok lokal hanya mempunyai sedikit (walaupun sering kali efektif) sarana alternatif untuk pertahanan trhadap tantangan lembaga-lembaga nasional dan kebijaksanaan pemerintah pusat. Dalam proses unifikasi, persoalan fungsional, walaupun timbul juga, lajimnya jatuh nomor dua. Orang berselisih mengenai keuntungan pengadilan adat dan pengadilan pemerintah, tetapi perdebatan itu, sebagaimana yang terjadi, tampaknya hanya punya kaitan yang kebetulan saja. Distribusi kekuasaan kelembagaan sudah dirombak, dan dorongan yang diberikan oleh revolusi bagi pembentukan organisasi nasional menimbulkan akibat yang sangat berat bagi otonomi lokal dan adat setempat.

Bab VII Asal-Usul Keadvokatan di Indonesia Berbeda dengan keadvokatan Eropa, keadvokatan Indonesia tidak tumbuh sejak masa silam yang lama dalam sejarah Indonesia. Model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti advokat Belanda. Pekerjaan keadvokatan lebih merupakan kekaryaan yang tidak banyak diatur oleh negara, dan jumlah advokat biasanya tidak ditentukan oleh negara, walaupun organisasi advokat lokal dapat mengemukakan pendapatnya mengenai jumlah itu. Banyak sedikitnya permintaan akan jas advokat, untuk sebagian tergantung kepada berapa besar manfaat dan kebiasaan orng berperkara. Di Hinia Belanda, sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaries adalah orang Belanda.kecil jumlah pengaruh advokat Inonesia segera sesudah kemerdekaan, setidak-tidaknya untuk sebagian, adalah karena keterlambatan kesertaan mereka dalam profesi ini. Pemerintah kolonial tidak pernah mendorong orang-orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan pengacara. Anggapan dasar kemajemukan kolonial di Hindia Belanda mengikis minat serupa itu dari bayangan mereka. Tingkat tertinggi perdagangan ada di orang-orang Eropa, dan para pengusaha wajar bila mengendalikan advokat dan notaries Belanda. Masyarakat Indonesia tidak lebih represif terhadap kemungkinan hadirnya advokat Indonesia daripada masyarakat Belanda. Atau setidak-tidaknya masyarakat Jawa lah yang

berpandangan demikian, dan pada mulanya hanya orang-orang Jawa lah yng belajar hukum. Pendidikan hukum, seperti berbagai jenis pendidikan lainnya, berkembang lamban di Hindia Belanda. Tatkala pemerintah di Batavia mengumumkan akan mendirikan sekolah hukum bagi orang Indonesia, para ahli hukum Belanda menentang gagasan itu dengan alasan bahwa orang pribumi tidak siap untuk memenuhi tuntutan pendidikan dan pekerjaan hukum yang berat. Rechtschool ini sebenarnya adalah sekolah hukum menengah, yang siswanya masuk dalam usia pertengahan belasan tahun mengikuti pendidikan selama enam tahun. Sesudah kemerdekaan dibentuklah himpunan ahli hukum, salah satu diantaranya, PAHI, menerima rechtskundigen sebagai anggota, sedang yang lain ISHI, membatasi keanggotaannya pada mereka yang bergelar penuh. Dengan tersedianya pendidikan hukum, faktor perubahan yang perlu untuk menghasilkan advokat dari kalangan orang Indonesia adalah sikap orang terhadap jabatan pegawai negeri. Advokat pertama di Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo (sebuah model yang bagi sementara orang bersifat sama), yang juga membantu advokat Indonesia lainnya untuk memulai karier sebagai advokat. Hampir semua advokat, pada mulanya terdiri dari orng Jawa, serta satu sama lain mengenal dengan baik serta bekerja sama di bidang pekerjaan maupun politik. Advokat keturunan Cina mulai muncul pada tahun 1920-an akhir. Hampir semua berasal dari keluarga peranakan yakni lahir di Indonesia. Sementara sebagian kecil dari mereka memegang jabatan di pengadilan dan pemerintahan pusat, kebanyakan menjadi advokat karena mereka mempunyai landasan ekonomi yang alamiah di dunia dagang golongan Cina, yang memberi mereka hubungan, dukungan dank lien yang boleh dibilang tetap. Bagi advokat asli maupun keturunan Cina, memulai praktek adalah langkah sulit. Banyak advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan. Hampir mustahil bagi pendatang baru memperoleh tempat dalam kantor advokat Belanda yang sudah mapan. Pengalaman demikian lumrah terjadi. Hal itu, berarti bahwa para advokat baru, kecuali kalau mereka dapat bergabung dengan kantor advokat Indonesia, harus memulainya dari awal tanpa pengalaman maupun klien. Kelas advokat Indonesia semula adalah kecil, sebagian karena struktur perekonomian kolonial tidak banyak mendukung dan juga karena sedikit saja jumlah orang muda bangsa Indonesia yang mempunyai biaya untuk belajar hukum siap melakukan lompatan dari kerja dari lapangan pemerintah ke lapangan kerja swasta. Jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan hukum (termasuk keturunan Cina) sangat kecil. Pada tahun 1940, tatkala Indonesia berpenduduk kira-kira tujuh puluh juta orang, terdapat kira-kira 350 orang (non Belanda) sarjana Hukum, terdiri dari sekurangkurangnya 274 orang Indonesia asli dan (hanya kira-kira) 50 sampai 75 orang keturunan Cina. Advokat juga secara politis menaruh perhatian dan ikut berkiprah di dalamnya. Dalam masyarakat hukum sesudah kemerdekaan, sejarah politik advokat dan sarjana hukum pegawai pemerintah yang berbeda ini untuk jangka waktu tertentu menimbulkan ketegangan secara terselubung dan, seringkali merugikan pihak advokat. Sebagian dari sebab mengemukanya para advokt dalam dunia politik, seperti dikemukakan Weber tentang advokat pada umumnya adalah, bahwa mereka itu dapat membagi waktu

mereka secara lebih leluasa dan lebih luwes daripada para sarjana hukum pegawai pemerintah. Politik nasionlis para advokat di masa sebelum perang berbentuk beraneka ragam. Kiranya dpat dikemukakan, walaupun sekedar sebagai dugaan, bahwa 75 persen dari advokat Indonesia sedikit banyak yang secara organisasional terlibat dalam gerakan nasional sebelum perang. Organisasi utama yang dimasukinya adalah PNI, partai yang dipimpin terutama oleh nasionalis keturunan priyayi yang dientuk pada tahun 1927. Karena kebanyakan advokat adalah nasionalis dari jenis yang satu atau jenis lainnya, mereka juga berorientasi nasional. Para advokat juga hilir-mudik ke seluruh negeri, untuk menjalankan urusan bisnis ataupun untuk pesiar, dan jaringan kota-kota dagang di seluruh kepulauan ini mereka kenal dengan baik. Kehidupan pribadi mereka dalam banyak hal bersifat khas kehidupan orang kota lapisan menengah atas. Berorientasi pada bangsa sebagai kesatuan, pada nasionalisme, dan pada kehidupan dan pandangan yang bersifat perkotaan, para advokat pada umumnya juga berorientasi pada perubahan politik, ekonomi dan sosial yng bersifat nasional. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan perntaraan advokat, dan kesemuanya tidak dapat dipenuhi dengan dilestarikannya lembaga dan kekuasaan lokal. Pandangan advokat terhadap lembaga hukum sangatlah jelas. Advokat adalah kelompok yang mula pertama tidak menginginkan dilestarikannya pengadilan adat, karena pengadilan ini merupakan simbol kekuasaan lokal tradisional, yang tidak dapat mereka masuki dan yang bertentangan tajam dengan pengadilan formal di daerah perkotaan yang menjadi arena pemupukan karier para advokat. Kemerosotan professional para advokat sesudah tahun 1950 dalam beberapa hal lebih rumit. Para advokat sendiri sering memulangkan sebab-sebabnya pada sebab-sebab politik dan hukum yang berlangsung atau, lebih kabur, terhadap para pemimpin politik terhadap proses hukum, dan tidak adanya khalayak yang sadar akan hak-haknya. Kedua, para advokat tidak mengembangkan tempat berpijak yang kokoh dalam perekonomin golongan pribumi atau masyarakat Indonesia di masa kolonial, tidak pula terlihat kecenderungan bahwa mereka dapat melakukannya. Ketiga, advokat Indonesia secara kelembagaan terikat kepada struktur administrtif kolonial golongan Eropa. Peranan mereka yang khas dalam sejarah hukum Indonesia sangat berkaitan dengan masalah adaptasi professional mereka di masa sesudah kemerdekaan. Pada umumnya advokat menanggapi perubahn disekitar diri mereka secara konservatif, kadang-kadang secara kaku, dan sering kali dengan berani mempertahankan prinsip asli peranan professional mereka. Para hakim, jaksa, notaries, birokrat dan para pejabat hukum lainnya, yang juga mengalami hambatan fungsi, bagaimanapun menyesuaikan diri lebih mudah daripada advokat dalam kondisi-kondisi baru itu. Diantaranya, mereka masih tetap bekerja, sedang para advokat banyak yang tidak lagi melakukan pekerjaan yang penting selama beberapa tahun berlangsungnya revolusi. Profei keadvokatan tetap bertahan dengan diwarnai ketulusan, sebagaimana ditempattempat lain mana pun sebagian besar advokat menjalankan pekerjaan mereka untuk mencari nafkah, dn bila peran mereka sebagai perantara menuntut ditempuhnya prosedur yang korup, banyak juga diantara mereka yang melakukan itu. Akan tetapi profesi ini dengan mantap tetap bertahan hidup, tetap memelihara beberapa cita-cita yang khusus

melekat pada profesi keadvokatan. Cita-cita ini bersangkut-paut dengan hak-hak pribadi, keadilan keacaraan, dan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah.

Bab VIII Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Negara Hukum : Sebuah Sketsa Politik Pada tahun 1970 pemerintah Indonesia mengumandangkan undang-undang baru tentang pokok-pokok organisasi kehakiman. Perdebatan mengenai undang-undang ini menimbulkan pertentangan yang berarti dan berkepanjangan diantara berbagai kekuatan mengenai konstitusi di Indonesia bukan konstitusi formal, tetapi konstitusi riil menurut makna lama istilah itu. Kebudayaan, Kelas dan Hukum di Indonesia Tiap pendekatan, baik yang liberal maupun yang berhaluan Marxis, yang tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya itu tidak bersangkut paut dengan pokok persoalan, tidak dapat bicara banyak mengenai sifat-sifat yang membedakan pola-pola organisasi dan ideologi lokal. Akan tetapi pandangan terhadap budaya sebagai induk sebab akibat juga sangat membatasi. Lebih dari itu pandangan ini menolak pemahaman perubhan yang secara langsung menentang kebenaran anggapan budaya dasar itu sendiri. Di banyak negara tuntutan akan tersedianya undang-undang terutama juga berasal dari kelompok-kelompok lapisan menengah. Kendti demikian kelompok-kelompok ini tidak dipandang sepenuhnya sebgai lapisan menengah, tetapi sebagai sempalannya, yakni sebagai kelompok-kelompok cendekiawan, mahasiswa, professional dan sebagainya.

Kantong-kantong, atau kadang-kadang kelompok garis depan yang menandakan ketidakcocokan pikiran yang tercermin sebgai tuntutan akan ditegakkannya hukum itu hendaknya jangan ditolak sebagai penyimpangan budaya, sisa-sisa kolonialisme, atau tiruan mentah gaya Barat, melainkan seyogyanya dipandang sebagai arus masa depan. Legalitas, apapun bentuknya, sama sekali bukanlah yang termudah untuk dipilih; harapanharapan yang terkanung di dalamnya tidak dengan sendirinya realistis berdasar pengalaman sejarah dan tidak pula dengan tegas cocok dengan anggapan-anggapan etika tradisional mengenai tindakan sosial dan keadilan sosial. Karenanya mengembangkan dasr pikiran bukanlah suatu tugas yang sederhana. Kadangkala orang yang cenderung menegakkan asas hukum di negara-negara baru mencoba memperoleh dukungan budaya lokal, tetapi jarang diperoleh hasil yang meyakinkan. Akan tetapi upaya demikian tidak akan berarti, dan mungkin tidak akan berhasil baik, andaikata upaya tersebut terus-menerus mengenai persoalan politik dan sosial yang mendasar. Topangan bagi Negara Hukum Indonesia Keberagaman etnis dan agama yng luar biasa di Indonesia mendorong timbulnya berbagai definisi negara dan masyarakat (Lev, 1972). Dalam kaitan ini negara hukum secara diam-diam mengandung tujuan revolusioner yang lunak yang sama dengan tujuan yang hendak diraih oleh golongan Islam perkotaan yang bergerak dibidang perdagangan di Indonesia. Bagi minoritas agama dan etnis, karenanya, negara hukum mempunyai implikasi perubahan yang diinginkan dan sekligus pertahanan yang konservatif. Di satu sisi negara hukum menjanjikan pengaruh politik yang lebih besar daripada yang dapat mereka peroleh dari landasan kekuasaan yang ada. Di sisi lain, negara hukum memberi harapan kepada setiap golongan bahwa maksud-maksud agresif semua golongan, dan juga dari pemerintah sendiri, dapat dicegah. Dimensi ideologi negara hukum yang berkembang mengandung gagasan bahwa kepentingan-kepentingan agama dan etnis disekat oleh asas-asas kenetralan politik dalam menghadapi persoalan-persoalan budaya yang menonjol. Masalah struktur kelas yang berubah lebih pelik daripada masalah kemajemukan agama dan etnis. Berkembangnya golongan sosial menengah di Indonesia, seperti di tempat lain yang mana pun, menimbulkan semakin besarnya dukungan, walaupun bersifat mendua, terhadap konsep kesamaderajatan dan legalitas. Akan tetapi istilah golongan menengah di sini digunakan untuk menghindari adanya kesan bahwa mereka itu telah bersatu dalam suatu kelas menengah yang sadar. Tanpa landasan ekonomi yang cukup kuat di pihak swasta yang snggup mandiri, yang relatif tidak tergntung kepada birokrasi, kekuatan tawar-menawar golongan menengah akan jatuh bangun secara sporadis sejalan dengan perubahan-perubahan politik yang tidak dapat mereka kendalikan. Undang-Undang 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan secara tiba-tiba mendapat perhtian yang lebih besar daripada masa sebelumnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, terutama sebagai simbol adanya perubahan pandangan terhadap Negara Hukum, pandangan yang sangat menekankan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perseorangan dan pembatasan atas kekuasaan politik, serta

pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun. Pada tahun 1967 awal, kabinet membentuk komite dengan anggota dari Mahkamah Agung dan Kementrian Kehakiman, untuk merancang undang-undang baru tentang bdan kehakiman. Komite segera ditimpa konflik perihal rancangan pertama yang disusun oleh para hakim dan ditolak oleh para pejabat Kementrian Kehakiman. Kemandirian badan kehakiman adalah suatu persoalan yang sulit diatasi. Pertama, undangundang 19/1964 membelenggunya dengan makna simbolis sebagai gangguan terhadap praanggapan Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru. Kedua, hal itu berubah menjadi perselisihan pandangan yang tajam dalam birokrasi sendiri antara IKAHI dan Kementrian Kehakiman, yang dikaitkan dengan, tetapi bebas dari, persoalan konstitusional. Pandangan Kementrian Kehakiman antara lain: jika para hakim dipisahkan dar