1227

~~J Pikiran Rakyat~.~:~~~~i%t'S~~~fl!;i<l*"*,*wm~~""",,,~====;.=do Selasa C)Rabu 0 Kamis 0 Jumat 0 Sabtu 0 Minggu

3 4 5 619 20 21

-0 Ja~-- 0 Peb--0Mar-C) Apr

722

8 9 10 1123 24 25 26C)Jun 0 Jul • AgsOMei

1328

1429

OSep o Okt 0 Nov CDes

.Reposisi Peran I(P (Oleh ASEP N. MULYANA

S ~G dengan ill-umumkannya hasil pro-file assessment pada Ju-

mat (6/8) oleh Panitia SeleksiPimpinan Komisi Pemberantas-an Korupsi (Pansel KPK),makatujuh calon terpilih akan menja-lani seleksi akhir berupa wawan-cara pada 19 Agustus menda-tang. Banyak ekspektasi berkem-bang seputar kriteria yang harusdimiliki oleh pimpinan KPK illmasa yang akan datang, mulaidari track record, sikap metaldan keberanian, sampai padahal-hal yang bersifat pribadi me-nyangkut style, pola dan gaya hi-dup, serta pergaulan sehari-haridaricalon.Mengenai hal yang terakhir,

tampaknya tidak berlebihan apa-bila calon pimpinan KPKharuslulus screening berkaitan de-ngan pergaulan dan hubungan"perkoncoan" karena dalam ta-taran tertentu dikhawatirkanakan menjurus pada bentuk-bentuk perilaku kolutif yang da-pat mengganggu kinerja KPKkedepan. Kekhawatiran itu sejaklama telah menjadi pemikiran.bangsa-bangsa beradab, sepertihalnya tertuang dalam KongresPBB VII ill Milan Tahun 1985tentang "theprevention of crimeand the treatment of offenders",yang menyoroti meningkatnyapenyalahgunaan kekuasaan(abuse of power) sebagai salahsatu dimensi baru kejahatan da-lam konteks pembangunan.

Prinsip dasarSalah satu prinsip dasar (basic

value) dari bekeIjanya KPK,yai-tu diharapkan dapat menjadimekanisme pemicu terhadap in-stitusi-institusi penegak hukumlainnya (kepolisian dan kejaksa-an) dalam penanganan perkarakorupsi. Dalam hal ini, tugas uta-ma yang illemban KPK yaitu

melakukan koordinasi dan su-pervisi terhadap penanganan ko-rupsi yang dilakukan kejaksaandan kepolisian. Kegiatan peng-awasan, penelitian, atau penela-haan dalam rangka supervisioleh KPK, dapat menghasilkanrekomendasi berupa pengambil-alihan perkara. Untuk itu selu-rub berkas perkara berikut alatbukti, tersangka, dan dokumenwajib diserahkan oleh kejaksaanatau kepolisian kepada KPKda-lam waktu 2 (dua) minggu terhi-tung sejak diterimanya peminta-andariKPKPengalaman empiris penulis

menujukkan, kegiatan supervisiyang selama ini dilakukan belummenunjukkan "gereget" khusus-nya dalam menggerakkan pena-nganan perkara korupsi ill dae-rah, Hal itu antara lain disebab-kan kurangnya respons dari in-stansi penyidik dan tidak adanyarekomendasi yang jelas dalampemecahan kebuntuan pena-nganan korupsi. Belum lagi keti-ka dihadapkan pada berbagaipersoalan teknis dalam pena-nganan perkara korupsi, baik itumenyangkut persoalan adminis-tratif dengan lembaga terkaitmaupun kebijakan dari instansipenyidik itu sendiri. Misalnya,ketika izin Presiden untuk mela-kukan pemeriksaan kepala dae-rah tidak kunjung ke luar, lem-baga supervisi ibarat "macanompong" yang hanya dapatmenggerutu tetapi tidak dapatberbuat apa-apa.Salah satu solusi yang perlu

dipikirkan, yaitu dengan mela-kukan revitalisasi KPK, ill anta-ranya dengan "menaikkan" ke-dudukan Satgas Koordinasi danSupervisi (Korsuv) rnenjadi se-tingkat direktur, Salah satu fak-tor utama terbatasnya ruang ge-rak dan keleluasaan Satgas Kor-

Kliping Humas Unpad 2010

suv, karena selama ini masihberada di bawah Direktur Penyi-dikan Deputi Penindakan KPKKeterbatasan tersebut menye-babkan langkah gerak yang dila-.kukan Satgas Korsuv rnenjadiparsial, bahkan cenderung lam-ban bilamana dihadapkan padapenentuan sikap dan kebijakandalam penyelesaian persoalanpenanganan korupsi di daerah.Persoalan lain berkaitan de-

ngan "basic principles" adalahreposisi peran dan fungsi KPKSelama ini, KPK semakin disi-bukkan dengan penyelesaian-pe-nyelesaian perkara korupsi ''kon-vensional", sebagai tindak lanjutbanyaknya laporan pengaduanyang masuk melalui bidangpengaduan masyarakat (Dumas)KPK Bahkan KPK semakin in-tensif menindaklajuti penangan-an perkara korupsi ill daerah-daerah, yang tentu saja sangatmenguras tenaga, waktu dan ter-utama anggaran operasional. Fe-nomena ini menimbulkan stig-ma pada KPK yang tidak lebihsebagai "pemadarn kebakaran",yang biasanya datang setelah"hangusnya" bangunan dan har-ta benda aset negara.Menurut hemat penulis, seba-

iknya KPKkembali kepada ''khi-tab" sebagai trigger yang dapatmenggerakkan instansi penyidiklain untuk semakin intensif me-nangani kasus-kasus korupsi didaerah hukumnya. Apabila adalaporan pengaduan dari masya-rakat dan setelah dilakukanpengkajian oleh KPKakan ada-nya indikasi kuat tindak pidanakorupsi, KPK seharusnya me-nyerahkan kepada kejaksaandan kepolisian untuk menindak-lanjutinya. Tentu saja, penyerah-an perkara untuk ditindaklanju-ti oleh kepolisian dan kejaksaansetidaknya harus diikuti oleh 4(empat) syarat.Pertama, contract commit-

ment. Artinya, KPKharus men-

dapatkan komitmen dari institu-si penyidik lain (kejaksaan dankepolisian) akan keseriusannyauntuk menangani perkara yangdilimpahkan kepadanya. Con-tract commitment itu diperlukansebagai bentuk keterikatan emo-sional dan pertanggungjawabanpublik dari aparat penegak hu-kum, ketika menerima lirnpahanperkara dari KPKdalam rangkapenanganan secara proporsionaldan profesional.

Kedua, intensifikasi peman-tauan. Dalam arti, KPKhams le-bih intensif untuk memantauproses penanganan perkara yangdilakukan oleh kepolisian dankejaksaan. Pemantauan tersebuttidak hanya menerima laporanhasil perkembangan penyidikan(lapbangdik), tetapi sejauhmungkin dapat proaktif melihatsecara faktual apa-apa yang dila-kukan penyidik di lapangan.

Ketiga, problem solvingoriented. Supervisi dan peman-tauan yang dilakukan KPKtidakhanya terbatas dari lapbangdiksemata, tetapi secara teknis jugamelakukan langkah-langkahdan kebijakan yang berorientasipada pemecahan masalah. Apa-bila penyidikan di daerah ter-hambat karena belum turunnyaizin pemeriksaan rekening dariGubemur BI misalnya, KPKda-pat ikut membantu menindak-lanjuti .agar izin pemeriksaantersebut segera dapat diperolehpenyidik. Demikian pula halnyadengan kebuntuan proses pe-nyidikan sebagai akibat tidak tu-runnya izin pemeriksaan kepaladaerah dari Presiden, KPKjugadapat melakukan langkah-lang-kah koordinasi antarlembaga se-hingga proses penyidikan dapatsegera diselesaikan penyidik.

Keempat, penindakan terha-dap abuse ofpower. Apabila pe-nyidik yang telah terikat con-tract commitment dengan KPKtetapi masih saja nakal memain-

kan perkara yang ditanganinya,KPK bukan hanya wajib meng-ambil alih perkara itu untuk di-tangani sendiri tetapijuga rnela-kukan penindakan terhadapadanya indikasi abuse of poweryang dilakukan aparat penegakhukum. Tindak lanjut pena-nganan oleh KPK akan lebihefektifkarena tidak adanya hu-bungan emosional dengan apa-rat yang ditindaknya, sekaligusjuga sebagai konsekuensi logisdari contract commitment yangtelah disanggupinya.

Reposisi KPKyang ditempat-kan dalam kerangka trigger me-chanism tersebut sesungguhnyamerupakan refleksi dari lemba-ga superbody, yang tidak sajaberhasil menangani perkara-perkara korupsi melainkan jugamendorong institusi penyidiklainnya untuk melakukan lang-kah-langkah yang proaktif. Ini-lah salah satu PR yang mestinyadisikapi pimpinan KPK terpi-lih.***

Penulis, pengajar pada Pu-sat Diklat Kejaksaan RI, peser-ta program doktor Ilmu Hu-kum Universitas Padjadjaran.