RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU 2019 – 2023 i KATA PENGANTAR Dengan berkat rahmat Allah SWT, dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2019

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2019-2023

R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU

2019 – 2023

i

KATA PENGANTAR

Dengan berkat rahmat Allah SWT, dokumen Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 telah disusun sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan

dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan

sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang

menginterprestasikan visi dan misi Bupati Pulang Pisau yaitu terwujudnya

penyelenggaraan good and clean governance serta dapat memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2019-2023 dibuat sebagai pedoman dalam menjalankan program dan

kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023, kami ucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data/informasi dalam

penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2019-2023 dan Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini masih

jauh dari sempurna, untuk itu kami harapkan saran-saran yang membangun

dari berbagai pihak dalam penyempurnaan dokumen ini dan semoga dokumen

ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pulang Pisau, Maret 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PULANG PISAU,

Ir. SARIPUDIN

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620304 199403 1 00


2019 – 2023

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v Bab I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5 1.4 Sistematika Penulisan 5

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 8 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 8

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah 25 2.3 Kinerja Pelayanan SOPD 30

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

30

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 32 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Sekretariat Daerah

32 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

33 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah

36 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

39

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 40

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN 41 4.1 Tujuan 41

4.2 Sasaran 42 Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 44

5.1 Strategi 44 5.2 Arah kebijakan 44

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 47

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48

Bab VIII PENUTUP 50

LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau

2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau


2019 – 2023

iii

3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau

4. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023

5. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023


2019 – 2023

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

26

Tabel 2.2 Data Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Menurut Status, Pangkat, dan Golongan Tahun 2018

27

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

28

Tabel 2.4 Daftar Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

29

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

32

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

Daerah

42

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

45

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

49


2019 – 2023

v

DAFTAR GAMBAR

1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Di Daerah 2

R E N S T R A S E T D A K A B U P A T E N P U L A N G P I S A U

2019 – 2023

6


2019 – 2023

1

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5

(lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 yang memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Daerah. Pedoman Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023. Dalam pencapaian

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program,

dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian

atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra

Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah

RPJMD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra

di Kabupaten Pulang Pisau berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor

Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-

2023.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang telah disusun

selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Renstra dan pagu

indikatif, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) SKPD. RKA menjadi muara dari dokumen perencanaan


2019 – 2023

2

dan penganggaran, yang selanjutnya menjadi dasar ditetapkannya

dokumen pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan antar dokumen perencanaan

di daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Sumber : www.bappenas.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu

Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang

menjalankan tugas sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah.

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan,

koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung

lainnya. Sesuai amanat pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 peran Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam

penyusunan kebijakan dan melakukan koordinasi administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Hal

ini menuntut kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat menyelenggarakan

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan

http://www.bappenas.go.id/


2019 – 2023

3

tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh

perangkat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran


2019 – 2023

4

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 –

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);


2019 – 2023

5

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 - 2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019–2023;

15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 031);

16. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2019

tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 dalam

melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 tahun ke depan dengan

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-

2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019–2023.

2. Memberikan instrumen pegukuran kinerja pelayanan SOPD.

3. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 5

tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan naskah Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau 2019–2023 adalah sebagai berikut :


2019 – 2023

6

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sekretariat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SEKRETARIAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Sekretariat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Stategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat

Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun

mendatang.


2019 – 2023

7

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat

Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang,

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP


2019 – 2023

8


2019 – 2023

8

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

DAERAH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah

menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan

Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

2. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat

Daerah;

3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

Instansi Daerah;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

mengacu pada Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau, terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

2) Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan

3) Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan/Desa.


2019 – 2023

9

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan,

terdiri dari :

1) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;

2) Sub Bagian Bina Spiritual dan Keagamaan; dan

3) Sub Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

c. Bagian Hukum, terdiri dari :

1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi;

3) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;

2) Sub Bagian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan; dan

3) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan.

b. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

1) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian dan Pengembangan

Teknologi;

2) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Sumber Daya

Alam; dan

3) Sub Bagian Produksi Daerah, Energi dan Sumber Daya

Mineral.

c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

1) Sub Bagian Pelayanan Pengadaan;

2) Sub Bagian Fasilitasi Kelompok Kerja; dan

3) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen.

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

a. Bagian Organisasi, terdiri dari :

1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

2) Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian; dan


2019 – 2023

10

3) Sub Bagian Tata Laksana.

b. Bagian Umum, terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

2) Sub Bagian Protokol dan Hubungan Kerjasama; dan

3) Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Keuangan, terdiri dari :

1) Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan;

2) Sub Bagian Perbendaharaan; dan

3) Sub Bagian Verifikasi Keuangan.

5. Kelompok Jabatan

Kelompok jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada lampiran 2.1 Bagan

Susunan Organisasi Sekretariat Kabupaten Pulang Pisau.

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR SEKRETARIAT DAERAH

1. SEKRETARIS DAERAH

a. Tugas :

Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin Sekretariat

Daerah, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan

tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada

seluruh perangkat daerah serta mengusulkan pejabat di

lingkungan pemerintah kabupaten Pulang Pisau.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah

menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan kebijakan pemerintah daerah;


2019 – 2023

11

2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan

lembaga teknis daerah;

3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaankebijakan

pemerintahan daerah;

4) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

5) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan

prasarana pemerintah kabupaten; dan

6) pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Tugas :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan,

kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, hukum serta

Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan pembidangan tugas

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan

peraturan perundang-undangan;

2) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program

Perangkat Daerah Kabupatensesuai dengan pembidangan

tugas Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

3) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat

Daerah Kabupaten sesuai dengan pembidangan tugas Asisten

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

4) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan,

kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-

undangan; dan


2019 – 2023

12

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :

1. Bagian Pemerintahan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan

3. Bagian Hukum.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

a. Tugas :

Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan tugas

dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber

daya di sub bagian pemerintahan umum, aparatur pemerintahan

dan otonomi daerah, serta pemerintahan kelurahan/desa.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang

administrasi pemerintahan umum;

2) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan

serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan

umum, kependudukan, administrasi aparatur pemerintahan

daerah dan otonomi daerah, dan pemerintahan

Kelurahan/Desa;

3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi

pemerintahan umum;

4) pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan

pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang

administrasi pemerintahan umum; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


2019 – 2023

13

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian

Pemerintahan dibantu oleh :

1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;

2. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan

3. Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan / Desa.

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN

KEMASYARAKATAN

a. Tugas :

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,

penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi

dan pelaporan di bidang keagamaan, kepemudaan, olahraga,

pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

keluarga berencana, kebudayaan dan pariwisata, serta kesehatan,

sosial, tenaga kerja dan transmigrasidan melaksanakan tata

usaha bagian.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan menyelenggarakan

fungsi :

1) perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan,

olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan,

pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;


serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama,

kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana,

kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan

transmigrasi;


pemerintahan dan pembangunan di bidang agama,


2019 – 2023

14

kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana,

kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan

transmigrasi;


pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan

keuangan di bidang agama, kepemudaan, olahraga,

pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial,

kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan



Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;

2. Sub Bagian Bina Spiritual dan Keagamaan; dan

3. Sub Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

KEPALA BAGIAN HUKUM

a. Tugas :

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber

daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan

peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi

dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Hukum


1) pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan

telaahan hukum;


2019 – 2023

15

2) pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum

kabupaten baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun

penetapan (beschikking);

3) pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan

hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah

provinsi;

4) pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

serta penyuluhan hukum; dan


Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Hukum

terdiri dari :

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Tugas :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi,

pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang perekonomian, infrastruktur dan

sumber daya serta pembinaan dan pengendalian administrasi

pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa

pemerintah daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :


perekonomian, infra struktur dan sumber daya serta

administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang

dan jasa pemerintah daerah;


2019 – 2023

16


Perangkat Daerah Kabupatensesuai dengan pembidangan

tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;


Daerah Kabupatensesuai dengan pembidangan tugas Asisten

Perekonomian dan Pembangunan;

4) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi

perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya

serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; dan


Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan dibantu oleh :

1. Bagian Administrasi Pembangunan;

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

3. Bagian Layanan Pengadaan.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Tugas :

Kepala Bagian Administrasi Administrasi Pembangunan

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan

dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan

teknis, administrasi, menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah dan sumberdaya di bidang administrasi

pembangunan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan menyelenggarakan fungsi:


administrasi pembangunan;


2019 – 2023

17


serta petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring

dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;

3) pelaksanaan rencana program dan menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;

4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan

pembangunan dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat

Daerah;

5) pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi

pembangunan;

6) pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD

dan APBN;

7) pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dalam rangka tertib

administrasi pelaksanaan pembangunan; dan

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.


Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;

2. Sub Bagian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan; dan

3. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

a. Tugas :

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan usaha

peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kelautan serta

pengembangan pembangunan industri dan perdagangan, koperasi,

usaha mikro kecil, energi dan sumber daya mineral, pembangunan

lingkungan hidup dan kehutanan, kebijakan transportasi, logistik

dan pariwisata, lembaga ekonomi, serta penanaman modal dan

BUMD.


2019 – 2023

18

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Perekonomian

dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :


Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika, Persandian, Pertanahan, Lingkungan Hidup,

Kehutanan serta energi dan sumber daya mineral;

2) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program

kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang





3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang






pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang

infrastruktur dan sumber daya; dan

5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.


Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

1. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian dan Pengembangan

Teknologi;

2. Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Sumber Daya

Alam; dan

3. Sub Bagian Produksi Daerah, Energi dan Sumber Daya Mineral.


2019 – 2023

19

KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

a. Tugas :

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan, petunjuk

pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan

pengadaan barang dan jasa, memberikan pelayanan administratif,

mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan sistem

pengadaan barang secara terpadu, administrasi pengadaan,

melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasaserta layanan

pengadaan barang dan jasaPemerintah Kabupaten secara

elektronikyang pembiayaannya sebagian atas seluruhnya

bersumber dari anggaran sebagian atau seluruhnya bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan

ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dalam rangka tertib

administrasi pelaksanaan pengadaan, fasilitasi kelompok kerja,

dan pengelolaan dokumen pengadaan;

2) pelaksanaan koordinasi administrasi dan pelaksanaan

pengadaan, fasilitasi kelompok kerja, pengelolaan dokumen

pengadaan, penyusunan dan perubahan, monitoring dan

evaluasi rencana umum pengadaan, serta koordinasi

penyusunan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan

spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK);

3) penyusunan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan

kepada Bupati dan memberikan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada

Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA);


2019 – 2023

20

4) pembinaan dan sosialisasi kebijakan pengadaan, fasilitasi

kelompok kerja, dan pengelolaan dokumen pengadaan;

5) penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan umum

pengadaan serta penganggaranya,fasilitasi kelompok kerja, dan

pengelolaan dokumen pengadaan serta penyusnan rencana

pemilihan penyedia barang dan jasa;

6) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan

kabupaten;

7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan

jasadi lingkungan kabupaten; dan


Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

1. Sub Bagian Pelayanan Pengadaan;

2. Sub Bagian Fasilitasi Kelompok Kerja; dan

3. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen.

4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

a. Tugas :

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan

evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat

daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan

penyelenggaraan pemeritahan daerah oleh sekretariat daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum



hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian,


2019 – 2023

21

keuangan, administrasi aset, bidang umum, pengamanan dan

pemeliharaan aset;


Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan pembidangan

tugas Asisten Administrasi Umum;


Daerah Kabupaten sesuai dengan pembidangan tugas Asisten

Administrasi Umum;

4) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan

masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan,

administrasi aset, bidang umum, pengamanan dan

pemeliharaan aset; dan


Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Administrasi Umum

dibantu oleh:

1. Bagian Organisasi;

2. Bagian Umum; dan

3. Bagian Keuangan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

a. Tugas :

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan

koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan analisis

organisasi,peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi

kelembagaan, melaksanakan penyusunan analisis jabatan,

formasijabatan, standar kompetensi jabatan, fasilitasi,

evaluasipelaksanaan analisis jabatan Kabupaten dan Kecamatan,

pengembangan kinerja,akuntabilitas kinerja, evaluasi

pengembangan kinerja, pengelolaan administrasi kepegawaian

Sekretariat Daerah, tata laksana pemerintahandan pelayanan

publik serta tata usaha bagian.


2019 – 2023

22

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Organisasi



organisasi, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan

publik serta peningkatan kinerja organisasi;


serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang

kelembagaan,ketatalaksanaan, analisis jabatan dan

kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja

organisasi;


pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan,

ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian,

pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;

4) pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber

daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis

jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan

kinerja organisasi; dan


Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Organisasi,

terdiri dari:

1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

2. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Tata Laksana.

KEPALA BAGIAN UMUM

a. Tugas :

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan

koordinasi dan petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga,

pengelolaan kendaraan dinas dan pelaksanaan tata usaha

bagian,menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk

pelaksanaan kebijakan pelayanan keprotokolan pimpinan, tata


2019 – 2023

23

acara, pelayanan tamu dan urusan undangan,belanja barang dan

jasa serta menyiapkan bahan penyusunan program pelaksanaan

administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,

penggunaan, pada pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,

pelaporan dan pengendalian barang daerahpada

bagiandilingkungan Sekretariat Daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum

menyelenggarakan fungsi:


rumah tangga, dan aset Sekretariat Daerah, arsip, ekspedisi

serta administrasi kerja sama;


serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang rumah tangga,

dan aset Sekretariat Daerah, arsip, ekspedisi serta kerja sama,

serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian kerjasama;


pemerintahan dan pembangunan di bidang rumah tangga dan

aset Sekretariat Daerah, arsip, ekspedisi serta pengumpulan

dan penyaringan informasi, media, dokumentasi dan protokol;

4) pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber

daya di bidang kerjasama;

5) pelaksanaan pemrosesan administrasi perijinan perjalanan

dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah

daerah, pimpinan serta anggota DPRD;

6) pelaksanaan Juru Bicara Bupati dan Pemerintah Kabupaten;


hubungan masyarakat dan protokol;

8) pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber

daya dibidang rumah tangga dan aset Sekretariat Daerah,

arsip, ekspedisi serta sandi telekomunikasi; dan



2019 – 2023

24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum terdiri

dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

2. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Kerjasama; dan

3. Sub Bagian Perlengkapan.

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

a. Tugas :

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan

koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan

keuangan bagiankeuangan, kepala daerah/wakil kepala daerah,

belanja pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Keuangan


1) pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah

dan tunjangan pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah;

2) pelaksanaan pembelian dan pengadaan alat tulis kantor untuk

kebutuhan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah dan barang cetakan serta barang

tertentu yang sifatnya mendesak untuk pimpinan;

3) pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran belanja alat

tulis kantor untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah, barang cetakan serta barang

tertentu yang sifatnya mendesak untuk keperluan pimpinan

dan kebutuhan lainnya;

4) pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran biaya

perjalanan dinas;

5) pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian

pembayaran pegawai dilingkungan Setda yang pensiun;

6) pelaksanaan penyusunan laporan periodik pengeluaran uang;

7) Pengkajian terhadap kebenaran penagihan dan penertiban

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU); dan


2019 – 2023

25


Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Keuangan,

terdiri dari:

1. Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan;

2. Sub Bagian Perbendaharaan; dan

3. Sub Bagian Verifikasi Keuangan.

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

2.2.1 KEPEGAWAIAN

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil di lingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2018 adalah sebanyak

112 (seratus dua belas) orang. Tabel 2.1 berikut ini menggambarkan

komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau :


2019 – 2023

26

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2018

NO UNIT KERJA PNS HONORER

DAERAH JUMLAH

1 Sekretaris Daerah - - -

2 Asisten I, II dan III 3 - 3

3 Staf Ahli Bupati 3 - 3

4 Bagian Pemerintahan 5 1 6

5

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

6 3 9

6 Bagian Hukum 5 1 6

7 Bagian Administrasi Pembangunan 6 2 8

8

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam

5 3 8

9

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa

4 2 6

10 Bagian Organisasi 6 3 9

11 Bagian Umum 16 28 44

12 Bagian Keuangan 8 2 10

J U M L A H 68 45 112

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Komposisi pegawai selain yang tersebut di atas dapat dilihat dari :

a. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan

Sekretariat Daerah menurut status, pangkat dan golongan

Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan

tingkat eselon ditunjukan pada tabel 2.2 sebagai berikut :


2019 – 2023

27

Tabel 2.2

Data Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Menurut Status, Pangkat, dan Golongan Tahun 2018


b. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di

lingkungan Sekretariat Daerah digambarkan secara lengkap

sebagaimana ditunjukan Tabel 2.3 berikut dibawah ini :

STATUS KEPEGAWAIAN GOL/

RUANG

UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SETDA

SE

KD

A

ASIS

TE

N/ST

AF A

HLI

PE

ME

RIN

TA

HA

N

KE

SR

A D

AN

KE

MA

SY

AR

AK

AT

AN

HU

KU

M

AD

MIN

IST

RA

SI

PE

MB

AN

GU

NA

N

PE

RE

KO

NO

MIA

N D

AN

SU

MB

ER

DA

YA

ALA

M

LA

YA

NA

N P

EN

GA

DA

AN

OR

GA

NIS

ASI

UM

UM

KE

UA

NG

AN

TO

TA

L

PNS

- Pembina Utama Madya IV/d - - - - - - - - - - - 0

- Pembina Utama Muda IV/c - 6 - - - - - - - - - 6

- Pembina Tingkat I IV/b - - 1 1 1 1 - - - - - 4

- Pembina IV/a - - - - - - 1 - 1 1 - 3

- Penata Tingkat I III/d - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 7

- Penata III/c - - 1 2 2 2 1 2 1 - 1 12

- Penata Muda Tingkat I III/b - - 2 - - 1 - 1 1 4 2 11

- Penata Muda III/a - - - 1 - 1 1 - 2 5 2 12

- Pengatur Tingkat I II/d - - - - - - - - - - 1 1

- Pengatur II/c - - - - - - - - - 4 1 5

- Pengatur Muda Tingkat I II/b - - - - - - 1 - - 2 - 3

- Pengatur Muda II/a - - - - - 1 - - - - - 1

- Juru Tingkat I I/d - - - - - - - - - - - 0

- Juru I/c - - - 1 1 - - - - - - 2

- Juru Muda Tingkat I I/b - - - - - - - - - - - 0

- Juru Muda I/a - - - - - - - - - - - 0

Honorer Daerah - - - 1 3 1 2 3 2 3 28 2 45


2019 – 2023

28

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2018

NO STATUS

KEPEGAWAIAN

UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SETDA

SE

KD

A

ASIS

TE

N/ST

AF A

HLI

PE

ME

RIN

TA

HA

N

KE

SE

JA

HT

ER

AA

N

RA

KY

AT

DA

N

KE

MA

SY

AR

AK

AT

AN

HU

KU

M

AD

M.

PE

MB

AN

GU

NA

N

PE

RE

KO

NO

MIA

N D

AN

SD

A

LA

YA

NA

N P

EN

GA

DA

AN

OR

GA

NIS

ASI

UM

UM

KE

UA

NG

AN

TO

TA

L

1 PNS

- Strata 3 - - - - 1 - - - - - - 1

- Strata 2 - 4 3 1 2 3 - - 2 1 1 17

- Strata 1/ D IV - 3 2 3 1 2 4 4 4 8 4 34

- Diploma III - - - 1 - - - - - 2 2 5

- SMA/Sederajat - - - - - 1 1 - - 5 1 8

- SMP/Sederajat - - - 1 1 - - - - - - 2

- SD/Sederajat - - - - - - - - - - - 0

JUMLAH 0 7 5 6 5 6 5 4 6 16 8 68

2 Honorer Daerah

- Strata 2 - - - - - - - - - - - -

- Strata 1 - - - 2 1 2 1 - 2 5 - 13

- Diploma III/IV - - - - - - - - - - - -

- SMA/Sederajat - - 1 1 - - 2 2 1 23 2 32

- SMP/Sederajat - - - - - - - - - - - 0

- SD/Sederajat - - - - - - - - - - - 0

JUMLAH 0 0 0 3 1 2 3 2 3 28 2 45



2019 – 2023

29

2.2.2 SARANA PENDUKUNG

Sarana pendukung berupa aset yang dimiliki Sekretariat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau baik berupa perlengkapan dan peralatan kantor

maupun Kendaraan Dinas dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4 Daftar Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

No Jenis/Nama Barang Satuan

(Luas/Unit)

Harga Ket.

1 Tanah Perkampungan 19.71 146,600,000.00

2 Tanah Untuk Bangunan Gedung 129,615.00 5,761,639,500.00

3 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 90,371.00 3,300,670,330.00

4 Alat Angkutan Darat Bermotor 318 17,381,945,200.00

5 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 8 11,500,000.00

6 Alat Angkut Apung Bermotor 2 348,000,000.00

7 Alat Bengkel Bermesin 9 29,148,100.00

8 Alat Bengkel Tak Bermesin 2 2,335,000.00

9 Alat Ukur 13 78,306,100.00

10 Alat Pengolahan 2 9,900,000.00

11 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

5 5,970,000.00

12 Alat Kantor 1,535 2,504,524,271.00

13 Alat Rumah Tangga 11,911 13,977,084,932.46

14 Peralatan Komputer 631 3,628,341,390.00

15 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 631 1,542,940,460.00

16 Alat Studio 274 1,221,522,456.00

17 Alat Komunikasi 161 657,786,603.00

18 Peralatan Pemancar 101 161,344,000.00

19 Alat Kedokteran 5 11,586,000.00

20 Alat Kesehatan 6 52,032,500.00

21 Unit-Unit Laboratorium 30 51,615,500.00

22 Alat Peraga/Praktek Sekolah 403 75,375,940.00

23 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 6 10,030,000.00

24 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 2 30,750,000.00

25 Senjata Api 128 9,216,000.00

26 Alat Keamanan dan Perlindungan 22 76,464,000.00

27 Bangunan Gedung Tempat Kerja 10,106.58 36,388,239,496.00

28 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 3,458.00 18,793,866,750.00

29 Bangunan Bersejarah 549,665,600.00

30 Tugu Peringatan 1,803,336,000.00

31 Tugu Titik Kontrol/Pasti 74,045,000.00

32 Rambu-Rambu 148,728,000.00

33 Jembatan 16,400,000.00

34 Instalasi Air Minum/Air Bersih 79,720,000.00

35 Instalasi Pembangkit Listrik 0.00 656,030,000.00

36 Instalasi Gardu Listrik 912,150,663.00

37 Instalasi Pertahanan 169,600,000.00

38 Jaringan Air Minum 0.33 39,800,000.00

39 Jaringan Listrik 0.00 3,569,315,029.00

40 Jaringan Telepon 0.00 38,950,000.00

41 Buku 7,282 376,745,500.00

42 Terbitan 6 240,000.00

43 Barang-Barang Perpustakaan 2 57,650,000.00

44 Tanaman 2 31,986,250.00

Total Harga Aset 114.793.096.570,46

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau


2019 – 2023

30

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai staf pendukung Kepala

Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan

fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya yang

tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun

2014-2018 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau menurut indikator kinerja pelayanan

SOPD dan/atau indikator lainnya yang disajikan pada tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

(terlampir) dan Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (terlampir).

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra di

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dalam konsep New Public

Management (NPM) pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip yang

utama dalam pelayanan masyarakat. Birokrasi pemerintah sebagai

pemberi pelayanan kepada masyarakat idealnya dituntut untuk lebih

mengedepankan aspek hasil, dibandingkan dengan sekedar kontrol

terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang

telah ada. Dari hasil telaahan terhadap kualitas pelayanan kepada

masyarakat dan hasil analisis terhadap pembelanjaan anggaran, dapat

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan SOPD pada lima tahun. Peluang dan tantangan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi

selalu muncul, sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

1. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, atas


2019 – 2023

29

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas yang berjalan

dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dirasa masih

belum maksimal. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu merencanakan pembangunan

pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan reformasi birokrasi

seperti halnya menyusun sebuah Standard Operational Procedure

(SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan

dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

2. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan

Profesionalitas

Ketersediaan SDM yang mumpuni dan berkualitas sesuai

dengan bidang akan menghasilkan rumusan kebijakan Bupati yang

berkualitas sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing bagian

yang ada. Demikian juga halnya dengan pendidikan, pengetahuan,

keterampilan serta mutu SDM yang baik akan menghasilkan layanan

yang baik dan berkualitas kepada instansi pemerintah, pimpinan

daerah maupun masyarakat.

3. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan

publik

Masih banyak aparatur pemerintah yang belum menyadari akan

tuntutan reformasi birokrasi saat ini. Masyarakat telah menuntut

keterbukaan informasi dalam pelayanan masyarakat. Untuk lebih

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifiktas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu

merencakanan pembangunan pelayanan yang disertai reformasi

birokrasi seperti halnya menyusun sebuah Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan


2019 – 2023

30

sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan

pembinaan pegawai dalam rangka reformasi birokrasi.

4. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra

Sekretariat Daerah, RKA & RAPBD.

5. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara

fluktuatif dan cepat.

2.4.2 Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah

1. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang

telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan penetapan indikator

kinerja dan capaian analisis kinerja.

2. Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi

Komitmen bersama atau MoU antara Pemerintah Kabupaten

Pulang Pisau dengan KPK adalah bagian dari upaya KPK mencegah

tindakan korupsi di instansi pemerintah daerah. Dalam hal ini

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau berupaya untuk

mendukung melalui optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa

berbasis elektronik, serta menjamin kemandirian Unit Layanan

Pengadaan (ULP).

3. Banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan

Melalui Perda yang diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau berusaha menciptakan keteraturan hukum yang sesuai dengan

kearifan lokal daerahnya. Disamping itu pembuatan Perda


2019 – 2023

31

diharapkan mampu menciptakan keefektifan kinerja pelayanan

pemerintah daerah.

4. Amanat Undang-undang tentang pengelolaan e-government kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau menerapkan

teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan dengan

tujuan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan

akuntabilitas kinerja pelayanan dan program pemerintah.


2019 – 2023

32


2019 – 2023

32

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berkaitan dengan

pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat

Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan

kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi

permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah untuk penentuan

prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tergambar pada Tabel

3.1 Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

berikut ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

I Kinerja belum

optimal

1. Belum optimalnya

koordinasi dengan perangkat

daerah.

• Koordinasi langsung

kepada pimpinan tidak

dilakukan secara berjenjang.

• Tumpang tindih

pelaksanaan kegiatan.

2. Belum efektifnya tatakelola

pemerintahan. • Kurangnya sosialisasi dan

informasi yang diterima

Camat/Lurah/Kades.

• Kurang tegasnya peraturan

perundangan yang

mengatur tata batas

wilayah.

• Kurangnya SDM dalam

penyusunan LPPD dan

LKPJ.

3. Kurangnya pengetahuan

OPD dalam memahami produk hukum daerah yang

menunjang pelayanan

publik.

• Minimnya pendanaan

dalam sosialisasi produk hukum daerah.


2019 – 2023

33

4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam kegiatan

sosial dan keagamaan

masyarakat.

• Minimnya anggaran kegiatan.

5. Belum optimalnya

pengelolaan Sistem Pengadaan Secara

Elektronik yang memenuhi

standar pelayanan publik.

• Minimnya anggaran

kegiatan.

• Sarana dan prasaranan

SPSE yang kurang

representatif.

• Kurangnya SDM yang terampil/ahli IT.

6. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil

pengendalian bidang

perekonomian dan sumber daya alam.

• Kurangnya SDM dalam melakukan pendataan

potensi daerah dan

penerima manfaat rastra.

• Minimnya anggaran kegiatan.

7. Belum optimalnya pelayanan

Pengadaan barang/jasa. • Sarana dan prasarana

belum memadai.

• Tim Pokja Pemilihan

dibentuk secara adhoc, aktif di Instansi induk dan jarang berada di tempat

pelayanan.

8. Belum optimalnya tata

laksana perangkat daerah. • OPD terlambat

menyampaikan LAKIP.

• Kurangnya pengetahuan dan skill SDM dalam

menyusun dokumen

Tupoksi dan Anjab.

9. Belum optimalnya pelayanan

administrasi perkantoran dan kedinasan KDH/WKDH.

• Minimnya anggaran

kegiatan.

• Kurangnya SDM.

10. Pelaporan kinerja keuangan

perangkat daerah yang masih belum tepat waktu.

• Bagian menyampaikan SPJ

agak lambat.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2019-2023 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif,

Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut ada 7 (tujuh) misi yang akan

ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu

2019-2023, misi tersebut adalah sebagai berikut:


2019 – 2023

34

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasara Wilayah, Tata Ruang

dan Permukiman.

2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Berkelanjutan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi

Kerakyatan.

6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan

profesional (Good and Clean Governance).

7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan

perempuan dalam pembangunan.

Dari visi dan misi tersebut, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran

sebagai berikut:

Misi 6 “Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa

dan profesional (Good and Clean Governance)”

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 6 yakni Mewujudkan aparatur

pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean

Governance), maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan

profesional (Good and Clean Governance), dengan sasaran

pembangunan:

1) Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan


Misi 4 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 2 maka tujuan pembangunan

ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan Sasaran

Pembangunan:

1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.


2019 – 2023

35

Misi 1 “Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasara Wilayah, Tata

Ruang dan Permukiman”



a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana, dengan Sasaran

Pembangunan:

1) Meningkatnya Sarana dan Prasarana.

Misi 3 “Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan “



a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan

Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Misi 5 “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program

Ekonomi Kerakyatan“ dan Misi 7 “Pemberdayaan organisasi

keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam

pembangunan”

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 5 dan 7, maka tujuan

pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ekonomi

Kerakyatan dan Pemberdayaan Organisasi Keagamaan dan Sosial

Budaya dalam Pembangunan, dengan Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Program

Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Organisasi Keagamaan

dan Sosial Budaya dalam Pembangunan.

Dari visi dan misi tersebut dan isu-isu strategis, maka dapat

dirumuskan faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai tujuan

dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau,

sebagai berikut :


2019 – 2023

36

a. Faktor Penghambat :

1. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra

Sekretariat Daerah, RKA & RAPBD.

2. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara

fluktuatif dan cepat.

3. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan

Profesionalitas.

b. Faktor Pendorong :

1. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja.

2. Amanat Undang-undang tentang pengelolaan e-government

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi

terintegrasi.

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3.3.1 Telaah Renstra Sekretariat Negara 2015-2019

Untuk mendukung sinkronisasi dokumen dengan lembaga yang

memiliki skala lebih besar, maka dilakukan telaah terhadap Renstra

Kementerian Sekretariat Negara Periode 2015-2019. Berdasarkan hasil

telaah diketahui bahwasannya arah kebijakan pada kementerian

sekretariat Negara adalah :

1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan

ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup

peningkatan:

a. Kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta

pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil

Presiden;

c. Kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan

analisis perundang-undangan;


2019 – 2023

37

d. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa

dan tanda kehormatan;

e. Kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara,

Pejabat pemerintahan, TNI, dan POLRI;

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat

Negara tertentu.

3. Meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam

pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, mencakup

peningkatan :

a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan

kebijakan dan analisis perundang-undangan

b. Hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan

pembangunan

c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat

d. Meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur

3.3.2 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

2016-2021

Telaah pada Renstra Provinsi dilakukan untuk mengakomodir

berbagai agenda pembangunan yang memerlukan keterlibatan

pemerintah kabupaten/kota. Selain itu untuk melihat beberapa hal yang

mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten atau kota yang

berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat daerah. Berdasarkan

hasil telaah bahwasannya tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum, pelayanan,

informasi dan komunikasi kepada masyarakat;

3. Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat

daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur;

4. Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam

peneyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja;

5. Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan


2019 – 2023

38

Tengah bidang pembangunan, pemberdayaan ekonomi, keagamaan,

kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;

6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan

Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mempunyai

beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi

dan Kabupaten / Kota;

2. Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan Khusus Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

6. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah;

7. Meningkatnya Motivasi sumber daya aparatur;

8. Meningkatnya Penyelesaian produk hukum Provinsi Kalimantan

Tengah;

9. Meningkatnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi

hukum;

10. Meningkatnya pola pengembangan potensi ekonomi Provinsi

Kalimantan Tengah dan kerjasama luar negeri bidang ekonomi;

11. Meningkatnya Perluasan Pangsa Pasar Industri dan Pariwisata;

12. Meningkatnya Pengendalian terhadap Penggunaan Anggaran;

13. Meningkatnya tertib pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan

Tata Ruang;

14. Meningkatnya koordinasi pelayanan kehidupan beragama;


2019 – 2023

39

15. Terwujudnya tapal batas Provinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

Penyelenggraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya

pelaksanaan koordinasi dengan konteks pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Tata ruang tersebut tentu

berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang

harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta

keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta

terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya

pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dirumuskan

sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan

hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan

dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam

menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif

terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan dalam

kebijakan, rencana dan program.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang bermanfaat untuk

meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan

lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui

pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis

dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta

memperkuat pendekatan kesatuan.

Berdasarkan hasil analisis RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2019–

2023 disandingkan dengan KLHS menunjukkan bahwa terdapat 8

(delapan) isu, antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.


2019 – 2023

40

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Peningkatan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada

pengembangan koperasi, UMKM dan sektor pariwisata.

5. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

7. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

8. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai fasilitator dan

koordinator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik,

berupaya melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya dalam

rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau maka dapat diuraikan berbagai isu-isu

strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah;

2. Belum efektifnya tatakelola pemerintahan;

3. Belum optimalnya peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan

masyarakat;

4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam kegiatan sosial dan

keagamaan masyarakat;

5. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

yang memenuhi standar pelayanan publik;

6. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil pengendalian bidang

perekonomian dan sumber daya alam;

7. Belum optimalnya pelayanan Pengadaan barang/jasa;

8. Belum optimalnya tata laksana perangkat daerah;

9. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan

kedinasan KDH/WKDH;

10. Pelaporan kinerja keuangan perangkat daerah yang masih belum

tepat waktu.


2019 – 2023

41


2019 – 2023

41

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

4.1 TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati seperti yang

dikemukakan pada bab sebelumnya, maka visi dan misi tersebut harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Formulasi tujuan strategis ini bertujuan agar Sekretariat Daerah

dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi

misi Bupati untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan

Sekretariat Daerah untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati yang

telah dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya didalam

mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan

akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan strategis

dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan


2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ekonomi


Budaya dalam Pembangunan.


2019 – 2023

42

4.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas

dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta

profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk

mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu

tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam 5 (lima)

sasaran yang mencakup :

1. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan


2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana.

4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ekonomi


Budaya dalam Pembangunan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/

SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/

SASARAN PADA TAHUN KE

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mewujudkan

Aparatur

Pemerintah

yang bersih,

berwibawa dan

profesional

(Good and Clean

Governance)

Terwujudnya

Aparatur

Pemerintah yang

bersih, berwibawa

dan profesional

(Good and Clean

Governance)

- Persentase

koordinasi

kelembagaan

100 100 100 100 100

- Jumlah Produk

hukum yang

diterbitkan

475 497 506 517 543

- Realisasi

program dan

kegiatan

99 99 99 99 99

- Jumlah tender 175 185 200 250 275


2019 – 2023

43

- Jumlah wajib

lapor LHKPN

85 85 85 85 85

- Persentase

pengembangan

SJDI Hukum

65 70 75 80 85

2 Meningkatkan

Kualitas

Sumber Daya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia

- Penilaian LAKIP B A A A A

3 Meningkatkan

Sarana dan

Prasarana

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

- Persentase

sarana dan

prasarana yang

disediakan sesuai

pengadaan yang

dianggarkan

95 98 100 100 100

4 Meningkatkan

Kualitas

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan

- Jumlah daerah

yang dapat

dikembangkan

8 8 8 8 8

5 Meningkatkan

Kesejahteraan

Masyarakat

melalui Program

Ekonomi

Kerakyatan dan

Pemberdayaan

Organisasi

Keagamaan dan

Sosial Budaya

dalam

Pembangunan

Meningkatnya

Kesejahteraan

Masyarakat melalui

Program Ekonomi

Kerakyatan dan

Pemberdayaan

Organisasi

Keagamaan dan

Sosial Budaya

dalam

Pembangunan

- Persentase

pembinaan

kelembagaan

Sosial dan

keagamaan

95 98 100 100 100

- Jumlah

penerima

bantuan sosial

200 250 300 350 400


2019 – 2023

44


2019 – 2023

44

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran

proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi

memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Strategi juga menjadi salah satu rujukan

penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang

Pisau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi kelembagaan.

2. Mengkaji dan menyusun peraturan perudangan yang belum ada

disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah serta kearifan

lokal.

3. Penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas

kebutuhan.

4. Penyusunan laporan kinerja berbasis akrual.

5. Meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan publik.

6. Meningkatkan kualitas SDM.

7. Inventarisasi sarana dan prasarana.

8. Menjalin kerjasama dengan steakholder.

9. Meningkatkan peran serta masyarakat.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memenuhi

tujuan, sasaran dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan intensitas rapat-rapat koordinasi dalam segala

aspek bidang.

2. Menyusun peraturan yang belum ada yang sesuai dengan kebutuhan

dan potensi daerah serta kearifan lokal.


2019 – 2023

45

3. Menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas

kebutuhan.

4. Menyusun laporan kinerja berbasis akrual.

5. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

6. Pelaporan LHKPN secara elektronik.

7. Peningkatan/pengembangan SJDI Hukum.

8. Pelatihan dan Pendidikan bagi SDM Aparatur.

9. Peningkatan disiplin Aparatur.

10. Pengadaan sarana dan prasarana.

11. Inventarisasi potensi daerah.

12. Membuat MoU dengan steakholder.

13. Pembinaan masyarakat mandiri sejahtera dengan kegiatan

keagamaan dan sosial budaya.

14. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka melihat keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi

dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dapat

digambarkan melalui Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”

MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional

(Good and Clean Governance)

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan Aparatur

Pemerintah yang

bersih, berwibawa dan profesional

(Good and Clean Governance), dengan sasaran

pembangunan

Terwujudnya Aparatur

Pemerintah yang

bersih, berwibawa dan profesional

(Good and Clean Governance)

• Meningkatkan koordinasi

kelembagaan.

• Mengkaji dan

menyusun peraturan perudangan yang

belum ada disesuaikan

dengan kebutuhan dan potensi daerah serta

kearifan local.

• Penyusunan perencanaan

pembangunan sesuai

dengan prioritas

kebutuhan.

• Menyelenggarakan intensitas rapat-rapat

koordinasi dalam segala

aspek bidang.

• Menyusun peraturan yang belum ada yang sesuai

dengan kebutuhan dan

potensi daerah serta kearifan local.

• Menyusun perencanaan

pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan.

• Menyusun laporan kinerja

berbasis akrual.


2019 – 2023

46

• Penyusunan laporan

kinerja berbasis akrual.

• Meningkatkan keterbukaan informasi

pelayanan public.

• Pengadaan barang dan jasa

secara elektronik.

• Pelaporan LHKPN secara elektronik.

• Peningkatan/pengembangan

SJDI Hukum.

MISI 4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan

kualitas sumber

daya manusia, dengan Sasaran

Pembangunan

Meningkatnya

kualitas sumber

daya man

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU 2019 – 2023 i KATA PENGANTAR Dengan berkat rahmat Allah SWT, dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU 2019 – 2023 i KATA PENGANTAR Dengan berkat rahmat Allah SWT, dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah