RENCANA KERJA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN …sakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Renja-Tahun-2018.pdf · penyusunan dokumen Renja SKPD membutuhkan kapasitas kelembagaan

RENCANA KERJA

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2017

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018

i

Kata Pengantar

Atas segala ridho dan hidayah-Nya kita panjatkan Puji syukur kehadirat

Allah SWT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang Tahun 2003-2018 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman

bagi segenap aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang

koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima yang

optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Sampang sehingga

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai searah dengan visi dan misi Bupati

Sampang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini nantinya dapat dijadikan

acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sesuai Kewenangannya dalam penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.


ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................... ......................

Daftar Isi ……………………………………………………………………….

B A B I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..…………………………………………

1.2 Landasan Hukum ………………………………………..

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………..

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………….

B A B II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra SKPD……………………...

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD …………………….

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD .....................................................................

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .............................................................

B A B III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………….

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..........................

3.3 Program dan Kegiatan ............................................

B A B IV PENUTUP ......................................................................

i

ii

1

3

5

5

7

17

17

18

19

22

23

23

30

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018 - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan

daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan

pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan

program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD, apa

yang hendak dicapai pada masa satu tahun, serta bagaimana mencapainya. Secara

umum, fungsi Renja SKPD untuk menjawab pertanyaan; (1) bagaimana bentuk

pelayanan SKPD akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu)

tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah atau

tindakan teknis apa saja yang perlu dilakukan SKPD agar program berjalan secara

efektif.

Renja SKPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara

operasional, sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas,

indikator sebagai tolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya

mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses

penyusunan dokumen Renja SKPD membutuhkan kapasitas kelembagaan dan

komitmen dari semua stakeholder termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk

mencapai tujuan dan sasaran pelayanan SKPD melalui proses yang transparan,

demokratis, dan akuntabel serta memberikan fokus terhadap sifat teknokratis dan

programatik.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara

beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan

dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 1.2 di

bawahini, RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan

RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman

penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan

selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD

Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi

pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

BAB I PENDAHULUAN


- 2 -

Bagan 1.1

Alur Perencanaan

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan

perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai

proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun

mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah

gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam

penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke

dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD

merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi

Renja tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang Tahun 2018 mengacu pada Permendagri No.54 Tahun 2010 dan tidak

lepas dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

Tahun 2013-2018. Fokus/titik berat dari Renja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang disinkronkan dengan Prioritas Agenda

Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2018, sebagaimana terdokumentasi

dalam RPJM Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018, dimana tema pada

pembangunan RKPD Tahun 2018 adalah ”PENINGKATAN KUALITAS

Renstra

Perabgkat

Daerah

Renja

Perangkat

Daerah

DAERAH

BAB I PENDAHULUAN


- 3 -

PELAYANAN DASAR DAN DAYA SAING DAERAH DIDUKUNG TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU KABUPATEN SAMPANG YANG

BERMARTABAT”.

Dalam Penyusunan dokumen Renstra SKPD ataupun Renja SKPD mengacu

dari Permendagri No. 54 Tahun 2010 SKPD diarahkan untuk tidak saja mengacu

pada dokumen perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan untuk

melihat dokumen perencanaan jangka panjang dan menegah pada instansi vertikal,

baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari ketentuan ini

terkandung maksud, melalui Permendagri No. 54 Tahun 2010 ini diupayakan

adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan

(baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara pemerintah pusat, provinsi

dan kab/kota. Konsep dan definisi perencanaan pembangunan menjadi lebih luas

dan komprehensif, dimana terminologi perencanaan bukan saja merupakan

perwujudan visi dan misi semata, namun terkadung konsep estimasi terhadap

penganggaran, evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem

penganggaran, maka Renja SKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh

karena itu penyusunan Renja SKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci

dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program

dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta

perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program

dan kegiatan. Hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat

dilihat pada Gambar 1.2 diatas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

BAB I PENDAHULUAN


- 4 -

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008

Nomor 29);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7)

BAB I PENDAHULUAN


- 5 -

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dispendukcapil Kabupaten Sampang.

17.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

2. Menjadi Acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2015.

3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Sebagai arah pelayanan publik.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang bertujuan untuk :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2015

dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus

dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sampang tahun 2013-2018

2. Meningkatkan pelayanan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang, khususnya di bidang pelayanan KTP, KK dan Akta.

3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya.

4. Pedoman dan tolak ukur kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2015 dalam

melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan.

17.2. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, sistematika Rencana

Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN


- 6 -

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal

RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan

sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup.


- 7 -

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mengacu data laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang per 31 Desember 2016 dari 6 program yang meliputi 33

kegiatan, secara umum realisasi serapan anggaran program pada Urusan Wajib

Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dikatakan baik, yaitu > 85%, kecuali pada

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang hanya mencapai

70,57%. Hal ini karena pada pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan dana yang digunakan

untuk melaksanakan bimteks pelatihan barang dan jasa bagi 3 orang aparatur.

Dalam hal tingkat capaian Renstra 2013-2018, dapat disimpulkan hampir

semua program dilaksanakan. Demikian halnya dengan pelaksanaan seluruh

rangkaian Kegiatan dari masing-masing Program juga hampir secara keseluruhan

dapat dilaksanakan. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

secara konsisten dan berkesinambungan/tidak dilaksanakan, dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah tidak dianggarkan

pada tahun 2016.

2. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional hanya dianggarkan pada

tahun 2015.

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada tahun 2013, 2014, 2015 tidak

dianggarkan dan baru dianggarkan pada tahun 2016.

4. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Studio hanya dianggarkan pada tahun 2015.

5. Kegiatan Pembangunan website hanya dianggarkan pada tahun 2013 dan

merupakan kegiatan yang ditambahkan atas kebijakan Kabupaten pada tahun

2013.

6. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dianggarkan pada

tahun 2016 dan realisasi kinerja telah tercapai 100%.

7. Kegiatan Pengadaan pakaian korpri dianggarkan pada tahun 2013 dan realisasi

kinerja telah tercapai 100%.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU


- 8 -

8. Kegiatan Pengadaan pakaian senam dianggarkan pada tahun 2013 dan realisasi

kinerja telah tercapai 100%.

9. Kegiatan Pencatatan pindah datang dan pendataan penduduk baru dimunculkan

pada tahun 2017.

10. Kegiatan Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan) hanya

dianggarkan sampai dengan tahun 2016, tahun selanjutnya tidak dianggarkan.

11. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil pada

tahun 2013 tidak ada dan baru dimunculkan pada tahun 2014 untuk memenuhi

kebutuhan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil. Kegiatan tersebut

ada sampai dengan tahun 2016. Dan pada tahun 2017 kegiatan tersebut

dialihkan menjadi Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil dengan dua

kegiatan yaitu 1) Kegiatan Pencatatan Kelahiran dan Kematian Penduduk dan 2)

Kegiatan Pencatatan perkawinan, perceraian dan status anak.

12. Program baru yang muncul pada tahun 2017 selain Program Penataan

Administrasi Pencatatan Sipil adalah Program Penataan Data dan Informasi

Kependudukan. Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan terdiri dari

4 (empat) kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya yaitu 1) Kegiatan

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu, 2) Pelatihan tenaga

pengelola SIAK, 3) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan

sipil, dan 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta 1 (satu) kegiatan tambahan

yaitu kegiatan Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan

Uraian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra

SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Sampang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Sampang

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada

Tahun 2013 s.d 2018 (Akhir

Periode Renstra SKPD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Kegiatan SKPD s/d

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

Target Program

dan Kegiatan

Renja SKPD Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan (Tahun Awal Renstra) s/d

Tahun Berjalan 2017

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urusan Wajib

Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.06 1 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

2.06 1 1 1 Penyediaan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terkirim (surat)

4,103 1,790 1,500 313 21 1,000 3,103 76

2.06 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telepon (rekening/tahun)

72 36 12 12 100 12 60 83

Pembayaran rekening air (rekening/tahun)

72 36 12 12 100 12 60 83

Pembayaran rekening listrik (rekening/tahun)

72 36 12 12 100 12 60 83

Pembayaran rekening faksimile (rekening/tahun)

72 36 12 12 100 12 60 83





(output)




Realisasi Target


Kegiatan SKPD s/d

Tahun 2015


(n-2)

Target Program

dan Kegiatan



Berjalan



Tingkat Realisasi



Tahun Berjalan 2017

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.06 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang mengurus perijinan

136 51 31 21 68 32 104 76

2.06 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Alat kebersihan (jenis) 82 82 0 0 0 0 82 100

Jumlah Jasa kebersihan (paket) 3 0 1 1 100 1 2 67

2.06 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Alat tulis kantor (jenis) 285 138 45 45 100 52 235 82

2.06 1 1 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Jumlah barang cetakan (jenis) 55 34 7 7 100 7 48 87

Jumlah penggandaan dokumen (lembar)

194,965 90,000 30,000 29,965 100 30,000 149,965 77

2.06 1 1 12 Penyediaan komponen listrik/penerang-an bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang disediakan (jenis)

53 24 11 11 100 12 47 89

2.06 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah rekening surat kabar/koran (rekening)

11 5 2 2 100 2 9 82

2.06 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Mamin rapat (orang) 2,000 1,350 200 200 100 200 1,750 88

Jumlah Mamin tamu (orang) 1,479 644 280 280 100 280 1,204 81

2.06 1 1 18 Rapat-rapat koordina-si dan konsultasi keluar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (kali)

157 66 25 39 156 26 131 83





(output)




Realisasi Target


Kegiatan SKPD s/d

Tahun 2015


(n-2)

Target Program

dan Kegiatan



Berjalan



Tingkat Realisasi



Tahun Berjalan 2017

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.06 1 1 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah tenaga honorer (orang) 10 6 2 2 100 1 9 90

2.06 1 1 20 Rapat-rapat koordi-nasi dan kosultasi dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (kali)

103 103 0 0 0 0 103 100

2.06 1 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Presentase Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

2.06 1 2 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)

2 2 0 0 0 0 2 100

2.06 1 2 10 Pengadaan meubelaiar Jumlah pengadaan meubelair (unit)

194 116 8 8 100 12 136 70

2.06 1 2 11 Pengadaan komputer Jumlah pengadaan komputer/laptop/printer (unit)

13 5 0 0 0 8 13 100

2.06 1 2 12 Pengadaan peralatan kantor

Jumlah peralatan kantor yang diadakan (buah)

28 0 7 7 100 14 21 75

2.06 1 2 15 Pengadaan alat-alat studio

Jumlah pengadaan alat-alat studio (unit)

3 3 0 0 0 0 3 100

2.06 1 2 19 Pengadaan perlengkapan kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (buah)

188 62 32 29 91 63 154 82





(output)




Realisasi Target


Kegiatan SKPD s/d

Tahun 2015


(n-2)

Target Program

dan Kegiatan



Berjalan



Tingkat Realisasi



Tahun Berjalan 2017

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.06 1 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang dilaksanakan (paket)

13 9 1 1 100 1 11 85

2.06 1 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)

3 6 3 3 100 3 12 400

2.06 1 2 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung/kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung/kantor (kali)

366 203 52 52 100 76 331 90

2.06 1 2 38 Rehabilitasi sedang/ berat rumah/gedung kantor

Jumlah gedung yang direhabilitasi (unit)

5 3 1 1 100 1 5 100

2.06 1 2 43 Pembangunan website Jumlah pembangunan Website Dispendukcapil (paket)

1 1 0 0 0 0 1 100

2.06 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur (%)

100 100 100 100 100 0 100 100

2.06 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)

32 0 34 32 94 0 32 100

2.06 1 3 4 Pengadaan pakaian KORPRI

Pengadaan pakaian KORPRI (stel)

34 34 0 0 0 0 34 100

2.06 1 3 6 Pengadaan pakaian senam

Pengadaan pakaian senam (stel)

34 34 0 0 0 0 34 100





(output)




Realisasi Target


Kegiatan SKPD s/d

Tahun 2015


(n-2)

Target Program

dan Kegiatan



Berjalan



Tingkat Realisasi



Tahun Berjalan 2017

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.06 1 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas (%)

12 9 3 3 100 0 12 100

2.06 1 5 3 Bimtek implementasi peraturan perundang undangan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek (orang)

12 9 3 3 100 0 12 100

2.06 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

2.06 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)

Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)

6 3 1 1 100 1 5 83

2.06 1 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah Laporan keuangan semesteran yang tersusun (dokumen)

12 6 2 2 100 2 10 83

2.06 1 6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dokumen)

6 3 1 1 100 1 5 83

2.06 1 6 5 Penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD

Jumlah Renja, RKA, dan DPA SKPD yang tersusun (dokumen)

17 8 3 3 100 3 14 82





(output)




Realisasi Target


Kegiatan SKPD s/d

Tahun 2015


(n-2)

Target Program

dan Kegiatan



Berjalan



Tingkat Realisasi



Tahun Berjalan 2017

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.06 1 15 Program penataan administrasi kependudukan

Persentase penduduk yang mendapat pelayanan KTP (%)

90 210 80 80 100 85 85 94

Persentase penduduk yang mendapat pelayanan KK (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

Peresentase penduduk yang mendapat pelayanan surat pindah (%)

0.58 0.56 0.57 0.57 100 0.58 0.58 100

2.06 1 15 1 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Pemberian sosialisasi penggunaan pemantapan KK, KTP, dan Akte untuk SLTA/sederajat (orang)

430 150 280 280 100 0 430 100

2.06 1 15 2 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah pelayanan yang dilaksanakan (jenis)

2 2 3 3 100 2 2 100

Pemantauan operator di Kecamatan dan Kabupaten (Kec.)

14 14 14 14 100 14 14 100

Mobil keliling (desa) 102 0 28 18 64 42 60 59

2.06 1 15 4 Pencatatan pindah, datang dan pendataan penduduk

Jumlah surat pindah yang diterbitkan (surat)

12,000 0 0 0 0 6,000 6,000 50

2.06 1 15 xx Implementasi SIAK (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Perawatan tower di Kecamatan (kec.)

14 14 5 5 100 0 14 100





(output)




Realisasi Target


Kegiatan SKPD s/d

Tahun 2015


(n-2)

Target Program

dan Kegiatan



Berjalan



Tingkat Realisasi



Tahun Berjalan 2017

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.06 1 15 xx Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil


2 2 2 2 100 0 2 100

2.06 1 16 Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil

Persentase bayi ber akta-kelahiran (%)

75.00 89.34 60.00 85.55 143 70.00 70.00 93.33

Persentase penduduk meninggal ber-akta kematian (%)

17.00 12.47 22.68 22.68 100 15.00 15.00 88.24

2.06 1 16 2 Pencatatan Kelahiran dan Kematian penduduk


2 0 0 0 0 2 2 100

2.06 1 16 3 Pencatatan Perkawinan, perceraian dan status anak


2 0 0 0 0 2 2 100

2.06 1 17 Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan

Persentase Database Kependudukan skala nasional (%)

95 95 85.00 86 102 90 90 95

2.06 1 17 1 Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan

Terselenggaranya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kec.)

14 0 0 0 0 14 14 100

2.06 1 17 2 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Terpeliharanya Jaringan SIAK dan Jaringan Komunikasi Data (Kec.)

14 14 2 2 100 14 14 100

2.06 1 17 3 Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Jumlah tenaga SIAK yang terlatih (orang)

315 30 35 35 100 40 105 33





(output)




Realisasi Target


Kegiatan SKPD s/d

Tahun 2015


(n-2)

Target Program

dan Kegiatan



Berjalan



Tingkat Realisasi



Tahun Berjalan 2017

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.06 1 17 4 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil

Pelatihan aparatur kependudukan kecamatan dan Kabupaten (orang)

200 150 50 50 100 0 200 100

2.06 1 17 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen monev yang dilaporkan (Dokumen)

14 6 2 2 100 3 11 79



- 17 -

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang diukur dari tingkat pencapaian kinerja SKPD berdasarkan

Indikator Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

NO Indikator

Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2013 (thn n-4)




Tahun 2017 (thn n)

Tahun 2018 (thn n+1)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (4) (5) (4) (5)

1 Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk

100 100 100 80 85 90 92,48 63,81 77,20 81,98 85 90

2 Persentase Keluarga ber Kartu Keluarga

100 100 100 85 87 90 90,71 97,99 83,06 100 87 90

3 Persentase bayi ber-akte kelahiran

50 90 100 60 70 75 10,56 34,29 44,49 85,55 70 75

4 Persentase ber akte kematian

10 20 30 12 15 17 0,13 1,38 10,98 22,68 15 17

5 Ketersesuaian database kependudukan skala nasional

90 100 100 85 90 95 80 80 80 86,40 90 95

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Mengacu pada Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang bahwa tugas utama dan pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang adalah urusan

pemerintah daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil, maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang berkewajiban

menyediakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yaitu pelayanan

KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil.



- 18 -

Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

terhadap arti pentingnya dokumen kependudukan;

2. Kurangnya sarana dan prasarana dibidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil.

Dari hasil pemetaan secara internal dan eksternal akan diperoleh faktor-

faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan wewenangnya dibidang kependudukan dan

pencatatan sipil dengan memanfaatkan perubahan dalam hal pembangunan

yang berwawasan kependudukan agar lebih transparansi.

2. Meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan kerjasama dengan lembaga

pendidikan dalam peningkatan sdm yang professional.

3. Meningkatkan kinerja dengan tersedianya siak yang baik dan handal;

4. Tersedianya dana dan peralatan yang memadai untuk mendukung pelayanan

yang optimal kepada masyarakat;

5. Adanya prosedur tetap pelayanan (standart pelayanan) Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam pelaksanaan Renja SKPD pada Tahun 2016 dapat disimpulkan 5

(lima) Program diajukan kembali pada Renja SKPD pada tahun 2018 sebagai

dasar penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018 dan ditambah dengan 2

(dua) program baru yang mana telah diajukan juga pada kegiatan tahun berjalan

(Tahun 2017), yaitu :

1. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil, dengan kegiatan:

a. Pencatatan Kelahiran dan Kematian Penduduk

b. Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Status Anak

2. Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan, dengan kegiatan:

a. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan

b. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

c. Pelatihan tenaga pengelola SIAK

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



- 19 -

Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 yang berdasarkan pada Perubahan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun

2013-2018 sebagai bahan acuan untuk Renja SKPD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018, dan tidak dilakukan

perubahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Sampang

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lembar 1 dari 1

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja

Target capai -

an

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indika-tor

kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tidak ada

perubahan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011. Untuk itu mengetahui secara terinci usulan program dan

kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Sampang

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/Volume Cat.

Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 390.600.000

a. Penyediaan jasa surat menyurat Dipenduk

capil 1500 surat Rp 6.000.000



- 20 -


Besaran/Volume Cat.

Penting

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Dipendukcapil

Telepon : 12 rek/bln Air : 12 rek/bln

Listrik : 12 rek/bln

Faksimile : 12 rek/bln

Rp 100.000.000

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dipendukcapil

mobil : 3 unit sepeda

motor : 29 unit

Rp 12.000.000

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dipendukcapil

1 paket Rp 80.000.000

e. Penyediaan alat tulis kantor Dipendukcapil

50 jenis Rp 40.000.000

f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan Dipendukcapil

Cetak : 8 jenis

Penggandaan : 45.000 lembar

Rp 30.000.000

g. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Dipendukcapil

12 jenis Rp 14.000.000

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dipendukcapil

2 surat kabar Rp 3.600.000

i. Penyediaan makanan dan minuman Dipendukcapil

500 orang Rp 12.000.000

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dipendukcapil

30 kali Rp 75.000.000

k. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Dipendukcapil

1 orang Rp 12.000.000

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dipendukcapil

36 kali Rp 6.000.000

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp 333.000.000

a Pengadaan meubelair Dipenduk

capil

16 unit Rp 80.000.000

b. Pengadaan komputer Dipendukcapil

3 unit Rp 25.000.000

c. Pengadaan peralatan kantor Dipendukcapil

4 unit Rp 50.000.000

d. Pengadaan alat studio Dipendukcapil

- Rp -

e Pengadaan perlengkapan kantor Dipendukcapil

65 buah Rp 20.000.000

f Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dipendukcapil

1 unit Rp 75.000.000

g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Dipendukcapil

3 unit Rp 70.000.000

h Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Dipendukcapil

75 kali Rp 13.000.000

i Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor

Dipendukcapil

- Rp -

j Pembangunan website Dipendukcapil

- Rp -



- 21 -


Besaran/Volume Cat.

Penting

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp -

a Pengadaan pakaian seragam Dipendukcapil

32 stel Rp -

a. Pengadaan pakaian KORPRI Dipenduk

capil

- Rp -

b. Pengadaan pakaian senam Dipendukcapil

- Rp -

4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rp 30.000.000

a. Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Dipendukcapil

4 orang Rp 30.000.000

5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp 29.000.000

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dipendukcapil

1 dok. Rp 13.000.000

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Dipendukcapil

2 dok. Rp 3.000.000

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dipendukcapil

1 dok. Rp 3.000.000

d. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dipendukcapil

2 dok. Rp 10.000.000

6 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rp 436.003.000

a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Dipendukcapil

3 jenis pelayanan

Rp 398.003.000

b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

Dipendukcapil

4 jenis pelayanan

Rp 38.000.000

7 Program Penataan Pencatatan Sipil Rp 375.000.000

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dipenduk

capil 14 kec. Rp 350.000.000

b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

Dipendukcapil

4 jenis pelayanan

Rp 25.000.000

8 Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan

Rp 2.101.997.000

a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

Dipendukcapil

4 jenis pelayanan

Rp 1.651.997..000

b. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Dipendukcapil

14 kec. Rp 350.000.000

c. Pelatihan tenaga pengelola SIAK Dipendukcapil

30 orang Rp 50.000.000

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dipenduk

capil 14 kec. Rp 50.000.000

Jumlah Rp 3.695.600.000


- 22 -

BABIII

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran dalam renja SKPD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang mempertimbangkan berbagai kebijakan baik

di tingkat nasional maupun propinsi terkait dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sampang yaitu urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kabupaten Sampang

No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

A Nasional

1 Reformasi Birokrasi dan tata kelola RPJMN Tahun

2010-2014

2 Bidang Politik, hukum dan keamanan RPJMN Tahun

2010-2014

B Provinsi

1 Percepatan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan

Publik

RPJMD Prov.

Jatim Tahun

2009-2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan nasional dan provinsi beberapa

ada yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Sampang, dalam RPJMD

Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 tercakup prioritas pembangunan yaitu Tata

kelola pemerintahan yang baik dan profesional, Pemerataan jumlah dan kualitas

pelayanan dasar masyarakat terutama bidang pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur serta tema pada pembangunan RKPD tahun 2018 yaitu ”Peningkatan

Kualitas Pelayanan Dasar Dan Daya Saing Daerah Didukung Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik Menuju Kabupaten Sampang Yang Bermartabat”.

Mengacu dari kebijakan diatas, jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang yakni

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


- 23 -

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dan tugas pembantuan serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif

dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dalam Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018, yang terdiri

dari 7 program dan 33 kegiatan setidaknya terdapat 4 program yang baik secara

langsung/tidak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan

professional dan 3 program yang baik secara langsung/tidak berkaitan dengan

pemerataan jumlah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat terutama bidang

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Penetapan Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018 merupakan turunan dari Renstra Bappeda

Tahun 2013-2018. Dimana pada tahun 2018 terdapat 7 program dan 33 kegiatan

yang diusulkan dalam RKPD tahun 2018. Dari 7 program dan 33 kegiatan tersebut,

secara umum mencakup tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang mempertimbangkan beberapa faktor penting.

Faktor tersebut diantaranya adalah pencapaian terhadap SPM Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, Capaian Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dan Capaian Renja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tahun

sebelumnya.

Uraian rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sampang, sebagaimana tabel dibawah ini :


Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018 24

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Sampang

Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018 Cat.

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Target APBD APBD Prov.

APBN Jumlah (6+7+8)

Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0 URUSAN WAJIB

0 0 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

0 0 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0 0 2.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 390,600,000 390,600,000 100% 511,500,000

0 0 2.06.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dispenduk

capil 1000 surat 6,000,000 - - 6,000,000 1000 surat 6,600,000

0 0 2.06.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Dispendukcapil 4 jenis 100,000,000 - - 100,000,000 4 jenis 110,000,000

0 0 2.06.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang mengurus perijinan

Dispendukcapil

32 unit 12,000,000 - - 12,000,000 32 unit 13,200,000

0 0 2.06.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan Dispenduk

capil 1 paket 80,000,000 - - 80,000,000 1 paket 88,000,000

0 0 2.06.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Dispenduk

capil 50 jenis 40,000,000 - - 40,000,000 50 jenis 88,000,000

0 0 2.06.01 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Jumlah barang cetakan Dispenduk

capil 8 jenis 30,000,000 - - 30,000,000 7 jenis 33,000,000

Jumlah penggandaan dokumen

45.000 lembar 35.000 lembar





Lokasi


Penting



APBN Jumlah (6+7+8)

Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0 0 2.06.01 01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang disedikan

Dispendukcapil

12 jenis 14,000,000 - - 14,000,000 12 jenis 15,400,000

0 0 2.06.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah rekening surat kabar/Koran

Dispendukcapil

36 rekening/tahu

n 3,600,000 - - 3,600,000

36 rekening/ta

hun 4,400,000

0 0 2.06.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Mamin Rapat Dispenduk

capil 500 orang 12,000,000 - - 12,000,000 500 orang 23,100,000

Jumlah Mamin Tamu

500 orang 500 orang

0 0 2.06.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

Dispendukcapil

30 kali 75,000,000 - - 75,000,000 30 kali 110,000,000

0 0 2.06.01 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah tenaga honorer Dispenduk

capil 2 orang 12,000,000 - - 12,000,000 2 orang 13,200,000

0 0 2.06.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan

Dispendukcapil

80 kali 6,000,000 - - 6,000,000 80 kali 6,600,000

0 0 2.06.01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)

100% 333,000,000 333,000,000 100% 653,500,000

0 0 2.06.01 02 10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubelair

Dispendukcapil

16 unit 80,000,000 - - 80,000,000 16 unit 88,000,000

0 0 2.06.01 02 11 Pengadaan komputer Jumlah pengadaan komputer

Dispendukcapil

5 unit 25,000,000 - - 25,000,000 5 unit 44,000,000

0 0 2.06.01 02 12 Pengadaan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan

Dispendukcapil

7 unit 50,000,000 - - 50,000,000 7 unit 120,000,000

0 0 2.06.01 02 19 Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan

Dispendukcapil

65 buah 20,000,000 - - 20,000,000 65 buah 55,000,000

0 0 2.06.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan

Dispendukcapil

1 unit 75,000,000 - - 75,000,000 1 unit 247,500,000





Lokasi


Penting



APBN Jumlah (6+7+8)

Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0 0 2.06.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Dispendukcapil

3 unit 70,000,000 - - 70,000,000 2 unit 82,500,000

0 0 2.06.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Dispendukcapil

80 kali 13,000,000 - - 13,000,000 80 kali 16,500,000

0 0 2.06.01 02 38 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

Dispendukcapil

- 0 - - 0 - 0

0 0 2.06.01 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan aparatur (%)

4 Orang 30,000,000 30,000,000 4 Orang 33,000,000

0 0 2.06.01 05 03 Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti bimtek

Dispendukcapil

4 orang 30,000,000 - - 30,000,000 4 orang 33,000,000

0 0 2.06.01 06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyusunan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)

100% 29,000,000 29,000,000 100% 33,000,000

0 0 2.06.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun

Dispendukcapil

1 dok 13,000,000 - - 13,000,000 1 dok 13,000,000

0 0 2.06.01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

Dispendukcapil

2 dok. 3,000,000 - - 3,000,000 2 dok. 4,000,000

0 0 2.06.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Dispendukcapil

1 dok 3,000,000 - - 3,000,000 1 dok 4,000,000

0 0 2.06.01 06 05 Penyusunan Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD

Jumlah Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD yang tersusun

Dispendukcapil

3 dok. 10,000,000 - - 10,000,000 3 dok. 12,000,000





Lokasi


Penting



APBN Jumlah (6+7+8)

Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2 206 2.06.01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk yang mendapat pelayanan KTP sesuai dengan SOP

90% 436,003,000 436,003,000 95% 640,000,000

Persentase penduduk yang mendapat pelayanan KK sesuai dengan SOP Persentase penduduk yang mendapat pelayanan surat pindah/datang sesuai dengan SOP

100%

100%

100%

100%

2 206 2.06.01 15 02 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah pelayanan KTP yang dilaksanakan Jumlah pelayanan KK yang dilaksanakan

Dispendukcapil

50.000 orang

55.000 orang

398,003,000 - - 398,003,000 55.000 org

58.000 org

600,000,000

2 206 2.06.01 15 04 Pencatatan pindah, datang dan pendataan penduduk

Jumlah surat pindah yang diterbitkan Jumah penduduk datang yang mendapat pelayanan

Dispendukcapil

6.000 surat

2.500 surat

38,000,000 - - 38,000,000 7.000 surat

2.500 surat

40,000,000

2 206 2.06.01 16 Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil

Persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran

85% 375,000,000 375,000,000 90% 750,000,000

Persentase pelayanan penduuduk meninggal ber akta kematian sesuai dengan SOP

100% 100%





Lokasi


Penting



APBN Jumlah (6+7+8)

Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2 206 2.06.01 16 02 Pencatatan kelahiran dan kematian penduduk

Jumlah pelayanan akta kelahiran

Jumlah Pelayanan akta kematian

Dispendukcapil

102.000 akta

814 akta

350,000,000 - - 350,000,000 105.000 akta

900 akta

710,000,000

2 206 2.06.01 16 03 Pencatatan perkawinan, perceraian dan status anak

Jumlah pelayanan yang dilaksanakan

Dispendukcapil

2 jenis pelayanan

25,000,000 - - 25,000,000 2 jenis pelayanan

40,000,000

2 206 2.06.01 17 Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan

Persentase database kependudukan sesuai skala nasional

95% 2,101,997,000 2,101,997,000 97% 2,518,247,000

2 206 2.06.01 17 01 Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan

Jumlah laporan data kependudukan

Dispendukcapil

5 dok. 1,651,997,000 - - 1,651,997,000 5 dok. 1,651,997,000

2 206 2.06.01 17 02 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Jumlah pelayanan pemeliharaan sarpras SIAK dan jaringan komunikasi data

Dispendukcapil

15 lokasi 350,000,000 - - 350,000,000 15 lokasi 690,250,000

2 206 2.06.01 17 03 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Jumlah tenaga SIAK yang terlatih

Dispendukcapil

210 orang 50,000,000 - - 50,000,000 50 orang 110,000,000

2 206 2.06.01 17 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen monev yang dilaporkan

Dispendukcapil

3 dok 50,000,000 - - 50,000,000 3 dok. 66,000,000

3,695,600,000 3,695,600,000 5,139,247,000



29

Rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang Tahun 2018 terdapat 7 program dan 33 kegiatan sedangkan untuk prakiraan maju

rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

Tahun 2019 terdapat 7 program dan 33 kegiatan.


- 30 -

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2018.

Agar pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang Tahun 2018 memenuhi harapan sebagaimana imbangan

antara rancangan awal dan analisis kebutuhan, perlu disusun kaidah pelaksanaan

sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang Tahun 2018 diturunkan dari Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018.

2. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

menjadi bahan dalam penyusunan program dan kegiatan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

3. Skala prioritas terhadap rasionalisasi anggaran ataupun program/kegiatan

dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

tahun 2018, sebagai acuan pada upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap

dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan pusat,

propinsi dan internasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun

jangka panjang.

4. Menjamin aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar masyarakat.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini bemanfaat didalam melaksanakan rencana

pembangunan tahunan, untuk mendukung proses pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun (2013 – 2018) yang lebih tegas

dan jelas.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. ALIWAFA, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19610714 199203 1 002

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN …sakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Renja-Tahun-2018.pdf · penyusunan dokumen Renja SKPD membutuhkan kapasitas kelembagaan

Documents

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN …sakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Renja-Tahun-2018.pdf · penyusunan dokumen Renja SKPD membutuhkan kapasitas kelembagaan