YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

1

ungs

Jl. Soekarno Hatta No.466 Bandung

Page 2: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

2

“ Babarengan Ngawangun Desa “

Page 3: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

3

PROFILE

PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat

Diterbitkan oleh Penanggungjawab Operasional Provinsi

PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat

Bekerjasama dengan

Konsultan Manajemen Wilayah-III PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat

PT. Phibetta Kalamwijaya dan PT. Pillar Pusaka Inti

Cetakan kedua; Mei 2013

Informasi lebih lanjut: BPMPD Provinsi Jawa Barat

Jalan Soekarno Hatta No.466 Kodepos 40266 Bandung Atau

Jalan Batu Permata II No.1 Margacinta Bandung Telp.022-7510003, Fax.021-7510003

Email: [email protected] www.pnpmjabar.org

Page 4: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

4

KATA PENGANTAR

Buku profile ini sebagai rangkuman informasi

pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Jawa

Barat di 17 kabupaten sasaran. Cakupannya meliputi

pembangunan bidang sarana-prasarana, pendidikan,

kesehatan, ekonomi serta upaya peningkatan kapasitas

individu maupun kelembagaan desa.

Sebagai program pemberdayaan berskala nasional, PNPM

Mandiri Perdesaan telah memberi perubahan yang

signifikan terhadap peningkatan IPM (Indeks

Pembangunan Manusia). Demikian halnya di provinsi

Jawa Barat. Tidak kurang dari 4221 desa di 421

kecamatan mendapat alokasi BLM program ini.

Melalui berbagai kegiatan pembangunan yang

mengutamakan bahan dan tenaga kerja lokal,

perekonomian masyarakat desa terdorong maju.

Ditambah dengan perguliran modal SPP/UEP tak

terbantahkan jika banyak Rumah Tangga Miskin di

pedesaan Jawa Barat meningkat tajam penghasilannya.

Ucapan Terimakasih kepada Gubernur Jawa Barat,

Kepala BPMPD, Penanggungjawab Operasional provinsi,

Koordinator Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat,

dan pihak lain yang membantu diterbitkannya profile ini.

Semoga bisa menambah arti pentingnya semangat bangga

membangun desa.

Page 5: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

5

DAFTAR ISI

Prakata .......................................................... 1

Daftar Isi ........................................................ 2

I. Pendahuluan ............................................... 3

I.1 Sejarah ..................................................... 3

I.2 Sosial Budaya .............................................. 4

I.3 Geografi .................................................... 5

I.4 Potensi Alam ............................................... 5

I.5 Administratif .............................................. 7

I.6 Demografi .................................................. 8

I.7 Tingkat Kemiskinan ..................................... 10

I.8 Perubahan Garis Kemiskinan .......................... 11

I.9 Ketenagakerjaan ........................................ 12

I.10 Sketsa Tantangan ....................................... 13

II Visi Misi Jawa Barat ....................................... 14

II.1 Penjabaran Misi ......................................... 14

II.2 Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ........... 15

II.3 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan ............. 15

III. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ................ 16

IV. PNPM Mandiri Perdesaan................................ 18

IV.1 Kurun Waktu 2007-2010 ................................ 19

IV.2 Tahun 2011 .............................................. 22

IV.3 Tahun 2012 .............................................. 25

IV.4 Perguliran Modal Usaha ................................ 26

V. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas .................... 30

V.1 Implementasi di Jawa Barat ...................... 31

VI. Penutup ................................................... 35

Page 6: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

6

Page 7: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

7

han pembangunan. Tak hanya di perkotaan, namun juga di

kawasan pedesaan yang terbentang mulai pesisir Indramayu

sampai dengan daerah pegunungan Bogor.

Beribukota di Kota Bandung yang populer disebut kota

“Paris Van Java”, provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar

di bidang pertanian, pendidikan, industri sampai dengan

destinasi wisata. Dengan luas wilayah tidak kurang dari

35.377,76 Km2, Jawa Barat terus mentransformasikan diri

dalam pembangunan.

dengan pelaksanaan good and clean

government sangat mungkin visi tersebut tercapai.

SEJARAH

Jawa Barat

merupakan provinsi

penyangga ibukota.

Letak geografis yang

berdampingan

memberi peluang

strategis terhadap

pesatnya

pertumbuhan

Oleh karenanya visi

yang digagas pun sangat

strategik yaitu sebagai

provinsi termaju di

Indonesia. Dengan

ketersediaan sumberdaya

alam yang cukup melimpah,

didukung dengan

sumberdaya manusia yang

potensial bila dipadu

Page 8: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

8

Indonesia (PPKI)

Merujuk Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010, tanggal

19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa

Barat. Dasarnya pengesahan UU Undang-undang Nomor 11

tahun 1950 yang isinya menyangkut pengesahan pembentukan

provinsi Jawa Barat.

ini kemudian populer disebut Bandung Lautan Api.

Pembentukan provinsi Jawa

Barat dimulai sejak masa pra-

kemerdekaan. Tepatnya pada

tanggal 14 Agustus 1926.

Pemerintah Hindia Belanda

menetapkannya melalui

staatblad 1924 Nomor 378 yang

pada era kemerdekaan status

tersebit dikukuhkan lagi oleh

Panitia Persiapan Kemerdekaan

Penetapan Bandung

sebagai ibukota provinsi Jawa

Barat sangat berkaitan

dengan sejarah kemerdekaan

RI. Pada tanggal 24 Maret

terjadi peristiwa pembakaran

ratusan rumah dan fasilitas

oleh penduduk yang

ditujukan untuk mencegah

tentara sekutu maupun

Belanda menguasai Bandung

yang nantinya akan dijadikan

pusat pemerintahan Peristiwa

Page 9: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

9

Belanda di Indonesia yang menjadi koloninya kala itu.

Gedung ini sesungguhnya merupakan sebutan populer

bangunan bernama Gouvernements Bedrijven. Dibangun

kurang lebih oleh 2000 pekerja dengan tim arsitek yang

diketuai oleh Kolonel Purnawirawan V.L. Slors dan

beranggotakan Ir. J. Berger, Ir.Eh. De Roo dan In G. Hendriks

serta pihak "Gemeete van Bandoeng".

Lantai I 4.062,553 m², teras lantai I, Lantai II 3.023,796 m²,

teras lantai II 212.976 m², menara 121 m² dan teras 212,976

m², menara 205,169 m².

Gedung Sate

merupakan ikon

monumental sejarah

lahirnya provinsi Jawa

Barat. Didirikan pada

27 Juli 1920, gedung

ini awalnya

difungsikan sebagai

pusat pemerintahan

Masa pembangunan

memakan waktu kurang lebih

empat tahun, dimulai sejak

bulan Juli 1920 dan berakhir

pada bulan September 1924.

Gedung Sate berdiri diatas

lahan seluas 27.990,859 m²,

luas bangunan 10.877,734 m²

terdiri dari Basement

3.039,264 m²,

Page 10: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

10

Provinsi Jawa Barat,

secara geografis, terletak

pada posisi 5o50’ - 7o50’

Lintang Selatan dan

104o48’ - 108o48’ Bujur

Timur, dengan batas

wilayah : sebelah Utara,

berbatasan dengan Laut

Jawa dan

Berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur,

Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan dengan Samudra

Indonesia; sebelah Barat dengan Provinsi Banten.

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat 35.377,76 Km2.

Terbagi atas wilayah pegunungan di bagian Selatan yang

ketinggiannya mencapai 1.500 m dpl; wilayah bukit landai

(36,48%) di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500m dpl;

dan wilayah dataran (54,03%) di bagian utara dengan

ketinggian 0–10 m dpl.

dapat 40 sungai dengan wilayah seluas 32.075,15 k m2. Letak geografis Jawa Barat yang bercorak pegunungan,

pantai dan daratan juga menghadirkan potensi kebencanaan

alam seperti tsunami, gempa bumi, longsor dan banjir.

GEOGRAFI

Iklim di Jawa Barat

kategori tropis, dengan

suhu rata-rata

berkisar antara 17,4–

30,7°C sedang

kelembaban udara

antara 73–84%. Terda-

Page 11: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

11

GunungTangkuban Perahu merupakan salah satu tujuan wisata

terpenting. Gunung yang masih aktif ini, terletak di 30 km

sebelah utara Kota Bandung.

Gunung yang terakhir meletus pada tahun 1910 ini,

memiliki 9 kawah yang masih aktif sampai dengan sekarang.

Berbagai letusan yang terjadi menyebabkan munculnya kawah-

kawah seperti Kawah Ratu, Kawah Upas, Domas, Jurig, dan

kawah lain yang selalu diminati wisatawan karena eloknya

pemandangan

Dari Bandung berjarak sekitar 212 km melewati jalur

Ciamis–Banjar-Pangandaran. Bukan hanya pantai Pangandaran

yang indah, tapi juga pantai Santolo (Garut), Pantai Ujung

Genteng (Sukabumi). Ada pula wisata alam lain seperti situ

patengan, kawah putih Ciwidey, kebun teh Lembang, Garut

dan lain sebagainya.

Jawa Barat dikenal luas

sebagai provinsi yang kaya

akan potensi alam untuk

tujuan wisata baik yang

bersumber agrowisata,

ekowisata, wisata bahari dan

lain sebagainya.

Pangandaran adalah

Objek wisata di pesisir Selatan

yang menjadi primadona

wisatawan baik dari dalam

maupun luar negeri. Pantai ini

terletak di Desa Pananjung

dengan jarak 92 km arah

selatan dari Kota Ciamis.

Page 12: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

12

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kab/kota, meliputi

17 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah kecamatan 626 buah,

daerah perkotaan 2.659 dan 3.221 perdesaan. Bersamaan

dengan penetapan Pangandaran sebagai DOB (daerah otonom

baru) pertanggal 25 Oktober 2012, jumlah kabupaten bisa jadi

akan bertambah.

Tabel 1

Jumlah Kota/Kabupaten provinsi Jawa Barat Tahun 2012

No Kabupaten/Kota Kec Desa/ Kel

RW RT Luas

Daratan (Ha) 1 Kab. Bogor 35 425 3.629 13.664 297.646,55 2 Kab. Sukabumi 47 368 4.916 26.062 416.173,50 3 Kab. Cianjur 32 348 4.136 20.511 361.435,53 4 Kab. Bandung 31 275 4.563 20.543 172.663,29 5 Kab. Garut 37 407 4.092 15.654 311.007,54 6 Kab. Tasikmalaya 39 345 3.140 14.550 270.969,75 7 Kab. Ciamis 26 258 3.827 13.264 273.250,99 8 Kab. Kuningan 32 376 2.534 10.570 121.501,01 9 Kab. Cirebon 40 424 2.946 11.396 107.195,89

10 Kab. Majalengka 23 331 1.855 6.606 130.938,55 11 Kab. Sumedang 26 269 2.266 9.032 156.343,87 12 Kab. Indramayu 24 310 2.320 11.048 210.158,70 13 Kab. Subang 30 253 2.982 15.096 217.438,68 14 Kab. Purwakarta 17 192 1.471 5.261 99.400,40 15 Kab. Karawang 30 309 2.584 9.359 191.898,80 16 Kab. Bekasi 23 60 2.115 8.734 126.470,86 17 Kab. Bandung Barat 15 165 2.442 10.187 129.601,10 18 Kota Bogor 6 68 814 3.697 11.770,99 19 Kota Sukabumi 7 33 430 1.792 4.883,85 20 Kota Bandung 30 151 1.827 11.624 17.243,90 21 Kota Cirebon 5 22 264 1.411 3.899,14 22 Kota Bekasi 12 56 1.370 8.843 21.564,83 23 Kota Depok 6 63 1.118 5.877 20.277,21 24 Kota Cimahi 3 15 320 1.773 4.445,46 25 Kota Tasikmalaya 8 69 812 3.634 18.498,19 26 Kota Banjar 4 24 289 1.157 13.382,72 Jumlah 598 5.708 59.062 261.345 3.710.061,32

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2012

Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2013, provinsi

Jawa Barat telah dipimpin sekurang-kurangnya oleh 12

Gubernur.

ADMINISTRATIF DAN KEPENDUDUKAN

Page 13: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

13

nyak 4.857.612 Jiwa (11,03 %), sedang penduduk terkecil terdapat di Kota Tasikmalaya yaitu 178.302 Jiwa (0,43%). Berdasarkan sebaran wilayah, terlihat bahwa penduduk

Jawa Barat 79% atau 36.939.836 jiwa tinggal di Kabupaten dan

sisanya 21% atau 9.557.339 jiwa tinggal di Kota. Jika

berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan, sebanyak 76% atau

35.167.982 Jiwa penduduk tinggal di desa dan 24% atau

11.329.193 jiwa tinggal di Kelurahan.

Tabel 2. Prosentase sebaran penduduk

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2012

Kepadatan penduduk di provinsi Jawa Barat mencapai

1181 orang/km dengan sex ratio rata-rata diatas 100%. Hal ini

berkorelasi dengan lebih banyaknya jumlah penduduk pria

dibanding penduduk wanita. Rata-rata keluarga beranggotakan

empat orang.

Jumlah penduduk Provinsi

Jawa Barat, berdasar

SUSENAS Tahun 2011

sebanyak 43.826.775

Jiwa. Jumlah penduduk

terbesar terdapat di

Kabupaten Bogor seba-

Page 14: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

14

Tabel 3. Distribusi penduduk Jawa Barat berdasar jenis kelamin

Sumber; Jawa Barat Dalam Angka 2012

Jumlah penduduk yang menikah di bawah umur 15

tahun masih relatif tinggi seperti di kabupaten Bogor

jumlahnya mencapai 355.602 orang dari 1.857.774 orang yang

menikah. Disusul Cianjur sejumlah 202.050 dari 839.909 orang

yang menikah.

Page 15: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

15

saling mengasihi, memberi dan mengasuh.

Istilah Gemah ripah repeh rapih yang menjadi

falsafah Jawa Barat, berasal dari pepatah Sunda tradisional

yang bermakna harapan agar tempat yang didiami (dataran

Sunda) berkembang menjadi kaya raya ini dan penduduknya

hidup makmur dan damai.

Tatanan kehidupan lebih mengedepankan

keharmonisan dengan prinsip sauyunan dan babarengan

(gotongroyong). Hal itu tersirat dalam pepatah; “Herang Caina

Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa

menimbulkan masalah baru. Prinsipnya saling menguntungkan,

bukan menang tapi malah merugikan.

Pepatah kuno lainnya “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah

gedag Kaanginan”;artinya konsisten pada kebenaran dan

menyerasikan nurani dengan pikiran. Sama halnya dengan

“Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti

sebelum bertindak menata hati dan pikiran.

Pengembangan dan pendidikan karakter dikembangkan

dengan falsafah Teu Adigung Adiguna Luhur Kuta Gede Dunya

(tidak bersikap sombong), Handap Asor (tidak menonjolkan

diri), Ramah Tamah Someah Hade Kasemah (Sopan santun

terhadap tamu/saudara). Orang Sunda terbiasa memelihara

hubungan harmonis dengan Tuhan maupun alam.

Masyarakat Jawa Barat di

kenal agamis, memelihara

budaya dan nilai-nilai tradisi

serta memiliki perilaku

sosial yang harmonis.

Falsafahyang populer adalah

cageur, bageur, bener,

pinter tur singer serta silih

asih silih asuh yang berarti

SOSIAL BUDAYA

Page 16: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

16

Salah satu budaya dominan

di Jawa Barat adalah bahasa

Sunda. Bukti tertulisnya

berasal dari prasasti abad

ke-14 Masehi yang

ditemukan di Kawali,

Ciamis. Selain bahasa

Sunda, terdapat pula

Kesenian tradisional. Menurut survey pemprov Jawa Barat,

setidaknya terdapat 350 jenis kesenian yang sebagian

ditunjukan pada ritual lokal seperti sidekah bumi.

Dalam seni pertunjukan ditampilkan dalam seni calung,

pencaksilat, bebentengan, egrang, tarian ketuk tilu dan lain

sebagainya. Tari Jaipong merupakan seni khas pertunjukan

Sunda yang berkembang sejak tahun 1916 dan telah populer

sampai ke mancanegara.

Sarat ajaran akan pentingnya sikap kebaikan di kehidupan Alat musik angklung merupakan salah satu alat musik

asal sunda. Berasal dari bambu dan cara memainkannya

dengan cara digoyangkan. Tapi bukanlah hal mudah karena

membutuhkan keharmonisan satu sama lain. Menurut catatan

sejarah, alat kesenian ini sudah muncul sejak abad ke-16.

Kesenian lainnya adalah sisingaan. Kesenian ini

menampilan 2-4 boneka singa yang diusung oleh pemain

sambil menari mengikuti irama. Acara ini biasanya ditampilkan

pada acara seperti khitanan, penganten dan lain sebagainya.

Selain itu, ada pula

kesenian Wayang golek

sebagai seni pertunjukan

yang berkembang sejak

tahun 1920-an. Sebagai

teater rakyat, kesenian ini

menggunakan bahasa dan

gamelan khas Sunda. Isinya

Page 17: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

17

Pendidikan merupakan salah satu dari indikator

kualitas penduduk. Jika diperhatikan menurut pendidikan yang

diikuti, penduduk Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan masih

berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat SMP kebawah

78,01%, pendidikan SMA 16,92% dan sisanya berpendidikan

tinggi 5,08 (Diploma ke atas).

Grafik 1.

Melalui berbagai program seperti pemberian BOS,

beasiswa dan sarana penunjang lainnya, pemerintah provinsi

mendorong agar tingkat pendidikan rata-rata penduduk Jawa

Barat meningkat setara SMA.

PENDIDIKAN

Page 18: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

18

2011 yang berjumlah 4.648.630 orang (10,65 %).

Dalam kurun waktu setahun terakhir persentase

penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun

sebesar 0,83 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,42

persen (Data: BPS Jawa Barat,Juli 2012). Secara absolut

selama periode Maret 2011–Maret 2012, penduduk miskin di

pedesaan berkurang 92.500 orang.

Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah

pedesaan pada bulan Maret 2012 sebesar 42,47%. Jumlah ini

telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret

2011 yang mencapai 42,89 %.

Grafik 2. Prosentase Penduduk Miskin

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah penduduk miskin di

Jawa Barat pada bulan Maret

2012 sebanyak 4.477.530

orang (10,09 %). Mengalami

penurunan sebesar 171.100

orang (0,56 %) dibandingkan

kondisi pada bulan Maret

TINGKAT KEMISKINAN

Page 19: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

19

Batasan penduduk disebut miskin adalah jika rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK (Garis

Kemiskinan). Antara bulan Maret 2011-Maret 2012, terlihat

bahwa GK perdesaan mengalami kenaikan lebih tinggi yaitu

sebesar 6,08% (dari Rp 204.199,- menjadi Rp.216.610,-)

Karena kemiskinan bukan hanya soal jumlah dan

persentase penduduk miskin, maka tingkat kedalaman dan

keparahannya juga perlu diperhatikan agar strategi

pengentasan kemiskinannya juga komprehensif.

Tabel. 3

Grafik 3

PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN

Page 20: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

20

jumlah pengangguran menurun 72.857 orang (dari 1.901.843

orang menjadi 1.828.986 orang).

Penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor

Perdagangan (25,08 %), diikuti sektor Pertanian (21,65 %) dan

Industri (21,09%). Sedang berdasar kategori sebanyak 8,3 juta

orang (45,30%) bekerja di sektor formal dan 10 juta orang

(54,70%) di sektor informal.

Angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah paling

dominan 49,45%, disusul tamatan SLTA sebesar 10,86%, tamat

universitas sebesar 5,51%, dan paling sedikit lulusan Diploma

I/II/III sebesar 2,39%.

KETENAGAKERJAAN Jumlah angkatan kerja

sampai dengan bulan

Agustus 2012 adalah

20.150.094 orang. Angka

ini meningkat jika

dibanding bulan Agustus

2011 yang berjumlah

19.356.624 orang. Sedang

Grafik 4

Page 21: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

21

Capaian makro pembangunan antara tahun 2011-2012

sebagaimana berikut:

IPM yang terdiri Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan,

Indeks Daya Beli Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 – 2011

sebagaimana tabel berikut:

Tabel IPM Jawa Barat Tahun 2007-2011

Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Poin 70,71 71,12 71,61 72,08 72,32 BPS Jawa Barat 2012

Page 22: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

22

Page 23: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

23

Permasalahan yang dihadapi

provinsi Jawa Barat tak

lepas dari soal kemiskinan

seperti terbatasanya

kesempatan kerja, tingginya

angka pengangguran serta

kesenjangan pembangunan

antar kawasan. Disisi lain, penataan lingkungan hidup di

tengah potensi bencana alam juga menjadi persoalan.

Maka fokus kebijakan pembangunan diarahkan pada

pengentasan kemiskinan melalui revitalisasi pertanian,

perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan layanan

kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi

lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah.

Kebijakan belanja keuangan daerah (APBD provinsi dan

Kabupaten/Kota) juga diupayakan dengan pola pembelanjaan

proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro

growth, pro poor, pro job, pro environment dan pro public.

Diharapkan pelaksanaan pembangunan menjadi terukur,

aspiratif, transparan dan akuntabel.

Sebagai hasilnya, beberapa prestasi pernah diraih Jawa

Barat seperti Provinsi terbaik dalam hal integritas pelayanan

publik (2009), Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik

(2011), Komitmen Terhadap pengembangan Penyuluhan

Pertanian Tingkat Provinsi (2012), Penghargaan Adikarya

pangan Nusantara (2012) dan penghargaan penting lainnya.

Pun demikian, kondisi aktualnya Jawa Barat masih

menghadapi tantangan menurunnya angka IPM (Indeks

Pembangunan Manusia). Berdasar data BPS 2011, secara

nasional rata-rata IPM Indonesia adalah sebesar 72,77 (target

80) sedangkan provinsi Jawa Barat termasuk yang berada di

bawah rata-rata IPM nasional karena pada angka 72,73.

TANTANGAN REGIONAL

Page 24: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

24

Berpegang pada filosofi gemah ripah,

repeh, rapih, Visi besar Jawa Barat

adalah “dengan iman dan taqwa

menjadi provinsi Termaju di

Indonesia”. Visi besar tersebut

dituangkan dalam 5 (lima) misi yaitu:

Mewujudkan masyarakat yang berbudaya ilmu dan

teknologi, produktif dan berdaya saing.

Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan

berbasis potensi daerah.

Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Tahun 2005-2025 diorientasikan pada kemandirian masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan

aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, penguatan

infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, kualitas

lingkungan, penyusunan perencanaan yang cerdas dan mampu

menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan

tantangan yang muncul.

RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah)

Provinsi Jawa Barat 2008-

2013 yang merupakan

tahapan kedua dari

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat

VISI JAWA BARAT

Page 25: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

25

Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan

Sejahtera, merupakan Visi besar pemerintah provinsi Jawa

Barat. Penjabarannya sebagai berikut :

Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat

yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk

lebih maju dengan mengandalkan kemampuan

dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,

pelayanan publik berbasis e-government,

energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber

daya air.

Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat

yang secara aktif mampu merespon peluang dan

tantangan zaman serta berkontribusi dalam

proses pembangunan.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat

yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa

aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Guna mewujudkannya hal tersebut disusunlah misi:

Pertama, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif

dan Berdaya Saing.

Kedua, meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional

Berbasis Potensi Lokal.

Ketiga, meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas

Infrastruktur Wilayah.

Keempat, meningkatkan daya dukung dan daya tampung

Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Kelima, meningkatkan efektifitas Pemerintahan Daerah dan

Kualitas Demokrasi.

VISI PEMERINTAH PROVINSI

Page 26: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

26

Sejak periode kemerdekaan

tahun 1945 sampai dengan

sekarang, provinsi Jawa Barat

telah dipimpin oleh Gubernur

sekurang-kurangnya 12 orang

gubernur dengan berbagai

periode Pemerintahannya

masing-masing. Adapun

rekapitulasi jumlah PNS

aktif sampai bulan November 2012 sebagaimana tabel berikut:

Strategi pemerintahan dan kebijakan pembangunan

diwujudkan melalui prinsip:

1). Good Governance, yaitu kepengelolaan pemerintahan

yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

2). Integrity (integritas), yaitu kesatuan perilaku berdasar

prinsip moral dan etika yang yang konsisten;

3). Quality and Accountability, yaitu pengelolaan

pemerintahan berdasar tata kelola yang transparan;

4). Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan

mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan

antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok

masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

5). Penggunaan Data dan Informasi yang terintegrasi

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Page 27: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

27

Berbagai isu penting terkait pembangunan di Jawa Barat

yaitu: (1)Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran;

(2) Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa; (3) Ketersediaan dan

Kualitas Infrastruktur Wilayah; (4)Intensitas Bencana Alam,

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (5)Mutu dan

Kesempatan Pendidikan; (6) Ketersediaan dan Diversifikasi

Energi;

Berikutnya adalah (7) Ketahanan Pangan; (8)

Optimalisasi pemanfaatan Ruang Untuk Investasi; (9) Intensitas

dan penyebaran Penyakit; (10) Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat; (11)Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM; (12)

Pengarusutamaan Gender; (13)Ketersediaan Lapangan

Pekerjaan.

Sebagai pengejawantahannya, pemerintah provinsi

Jawa Barat telah mengimplementasikan beberapa program:

A. RAKSA DESA

Program pemberdayaan masyarakat miskin melalui

bekerjanya 3 (tiga) komponen masukan, yaitu dana kegiatan

usaha ekonomi sebesar Rp 60 Juta (60%), dana kegiatan

prasarana fisik sebesar Rp 40 Juta (40%) serta pendampingan

yang diwakili oleh Sarjana Pendamping. Program ini telah

dilaksanakan sejak Tahun 2003 di sebagian besar desa di

provinsi Jawa Barat

B. DESA PERADABAN

Merupakan program untuk mendongkrak pertumbuhan

ekonomi desa melalui penggiatan infrastruktur dan BUMDES.

Alokasi bantuan per desa mencapai Rp. 1 milyar dengan

jumlah desa sasaran 150 desa yang terbagi di empat wilayah

yaitu Bogor (32 desa), Cirebon (39 desa), Purwakarta (25 desa)

dan Priangan (54 desa).

PROGRAM SOSIAL

Page 28: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

28

Page 29: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

29

Paska krisis ekonomi tahun 1998, negara Indonesia

menghadapi persoalan kemiskinan sebagai akibat banyaknya

PHK, tumbuhnya angkatan kerja, atau lesunya ekonomi

nasional. Pada tahun itu, angka kemiskinan mencapai 49,5

juta jiwa atau 25%. Tak salah jika penanggulangan kemiskinan

menjadi prioritas dalam RPJM Nasional 2009-2014.

Sampai dengan bulan Maret 2011, jumlah penduduk

yang dibawah garis kemiskinan mencapai 30,02 juta jiwa

(12,49%). Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2010 yaitu

31.02 juta jiwa (13,33%) maka telah terjadi penurunan jumlah

penduduk miskin secara signifikan yaitu sekitar 1 juta jiwa

atau telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,84%

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan)

di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang

(12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen)

dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang

sebesar 30,02 juta orang. (BPS 2012-01-02)

Harus diakui bahwa berbagai program kemiskinan

terdahulu kebanyakan bersifat parsial, sektoral dan santunan.

Hal ini justru kontraproduktif karena telah menimbulkan

perpecahan sosial dan melemahkan modal sosial seperti

gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan.

Lemahnya modal sosial mendorong pergeseran perilaku

masyarakat yang jauh dari semangat kepedulian sosial.

Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi situasi

lingkungannya, pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh,

tidak percaya diri dan mengandalkan bantuan pihak luar untuk

mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

Penurunan angka kemiskinan salah satunya karena

rumusan dan pelaksanaan program-program penanggulangan

kemiskinan yang bersifat keberpihakan (affirmative) kepada

masyarakat miskin.

AKAR KEMISKINAN

Page 30: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

30

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, telah

diterbitkan Perpres No.15/2010, tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan yang bermula dari sketsa

terhadap kelemahan yang dimiliki orang miskin.

Diagram Relasi kemiskinan

Empat klaster penanggulangan kemiskinanpun digagas:

Klaster 1, Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.

Tujuan program ini untuk mengurangi beban keluarga

miskin dalam pemenuhan kebutuhan dan akses pelayanan

dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.

Klaster 2, Program Pemberdayaan Masyarakat (Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM). Tujuan

program ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian

masyarakat dalam proses pembangunan.

Klaster 3, Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM). Tujuannya untuk membantu usaha

mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas dan

memperluas usahanya agar pendapatan masyarakat miskin

semakin meningkat dan stabil.

Klaster 4, Program Pro Rakyat yang dilaksanakan untuk

melengkapi berbagai program yang telah dijalankan melalui

3 klaster program penanggulangan kemiskinan.

POSISI DAN STRATEGI PROGRAM

Page 31: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

31

Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui

proses konsultasi dan koordinasi intensif antara

Kementerian/Lembaga, Bappenas, Kementerian Keuangan dan

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten,Kota) dibawah

koordinasi Pokja Pengendali PNPM Mandiri dengan arahan dari

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk masing-

masing kecamatan ditetapkan berdasarkan tingkat kemiskinan

dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan

desa/kelurahan berdasarkan hasil Pendataan Program Layanan

Sosial (PPLS 2011) dan PODES 2011. Klasifikasi tingkat

kemiskinan untuk lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel. Klasifikasi tingkat kemiskinan

Di Tahun Anggarn 2013 Lokasi PNPM Perdesaan bertambah

menjadi di 65.490 desa di 5.146 kecamatan yang tersebar di 392

kabupaten di 32 provinsi dengan jumlah BLM sebesar Rp.

7.806.250,00 dengan rincian Rp.7.113.742,50 dari dana APBN

sedang Rp. 692.507,50 dari dana APBD.

% Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan

< 10 % Tidak Miskin

10 % - 20 % Sedang

> 20 % Miskin

Page 32: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

32

Tiga komponen utama program: a) Dana BLM (Bantuan

Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana

Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan

pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat

dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh

fasilitator pemberdayaan, teknik dan keuangan. Seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat

dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari

proses perencanaan, pengambilan prioritas di desanya, sampai keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai

kebutuhan paling

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah

binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),

Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini

bersumber dari alokasi APBN, alokasi APBD, partisipasi dari

CSR (Corporante Social Responcibility), dana hibah serta

pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan

dibawah koordinasi Bank Dunia.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar

masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri

untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya,

mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta

mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah

kemiskinan.

Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah(1)

peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya,(2)

pelembagaan sistem pembangunan partisipatif,(3)

pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local,(4)

peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial

dasar dan ekonomi masyarakat,(5) pengembangan jaringan

kemitraan dalam pembangunan.

KOMPONEN KEGIATAN

Page 33: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

33

Mensosialisasikan program kepada seluruh warga

Menyepakati pembagian peran dan tanggungjawab pelaku

Melakukan penggalian gagasan partisipatif pro-perempuan

Memilih jenis kegiatan yang multiguna bagi peningkatan

sosial ekonomi desa

Pengambilan keputusan secara musyawarah

Melaksanakan kegiatan berdasar aturan main program

Melakukan pengawasan secara mandiri

Melaksanakan pelestarian secara berkelanjutan

Tertib mendokumentasikan dan mempublikasikan laporan

Desa yang menjadi sasaran kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan akan mendapat banyak manfaat seperti:

1. Memiliki RPJM Desa yang disusun secara partisipatif 2. Kegiatan yang diiusulkan/didanai sesuai prioritas kebutuhan 3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan desa 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dan kaum

perempuan 5. Biaya pembangunan relatif murah dan padat karya 6. Pelaksanaan kegiatan transparan karena diawasi bersama 7. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan

lingkungan

KUNCI SUKSES

Keberhasilan pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan

tidak lepas dari sikap

positif seluruh unsur desa

dalam menjalankan

kegiatan secara bersama-

sama pada berbagai

kegiatan berikut:

Page 34: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

34

Flowchart alur tahapan kegiatan

Page 35: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

35

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM

diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :

Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin/RTM

Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan

Dapat dikerjakan oleh masyarakat

Didukung oleh sumber daya yang ada

Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis kegiatan yang dibiayai BLM PNPM Mandiri Perdesaan

(asalkan tidak termasuk negative list) adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan/perbaikan prasarana dasar yang

memberi manfaat ekonomis RTM

2. Kegiatan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan

termasuk pelatihan pengembangan ketrampilan

masyarakat (pendidikan nonformal)

3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok

usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang

berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal

(tidak termasuk penambahan modal)

4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok

Perempuan (SPP / Simpan Pinjam Perempuan)

dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar

keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, bukan tekanan.

KRITERIA DAN JENIS KEGIATAN

Swadaya menjadi salah satu prasyarat pelaksanaan. Ia merupakan bagian dari rasa ikut memiliki dan wujud partisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa

diwujudkan dalam tenaga,

Page 36: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

36

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi

dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara

yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab

dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi dapat berupa:

1. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui

kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua

kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan

dicantumkan dalam berita acara pertemuan,

2. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku,

3. Sanksi program, yaitu pemberhentian bantuan apabila

kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat

mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti:

menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau

wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak

terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan.

Kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan hidup

merupakan upaya serius PNPM Mandiri Perdesaan dalam

pencegahan, pengelolaan dan penanganan resiko terjadinya

dampak yang mungkin terjadi akibat adanya pengerjaan

kegiatan yang didanai.

Tujuan untuk melindungi kesehatan manusia,

mencegah kerusakan lingkungan hidup, menghindari konflik

antar anggota masyarakat, memastikan bahwa desain kegiatan

selalu menjamin MA&KAT (Masyarakat Adat dan Komunitas

Adat Terpencil) terlindungi.

Disamping itu, juga untuk memastikan bahwa

pelaksanaan kegiatan yang didanai berkepastian hukum

PENGAMANAN LINGKUNGAN SOSIAL

Page 37: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

37

sebagai akibat adanya kontribusi tanah dari individu maupun

tanah kas desa. Pengalaman hampir 13 tahun pelaksanaan PPK

sampai menjadi PNPM Mandiri Perdesaan terpantau efektif

karena tidak menimbulkan masalah serius terhadap MA&KAT.

Pedoman praktis Pengamanan Sosial meliputi (1) Kajian

Sosial, (2) Konsultasi dan Partisipasi, (3) Perencanaan

Penanganan MA&KAT, (3) Keterikatan dengan lahan dan

sumberdaya alam. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup

meliputi (1) Kegiatan tidak termasuk dalam negative list, (2)

Environmental Assesment meliputi kualitas desain, kualitas

bahan dan dampak lingkungan.

Transparansi dan Akuntabilitas

merupakan prinsip dasar

pelaksanaan kegiatan di PNPM

Mandiri Perdesaan. Karena

hakikat pemberian BLM adalah ke

seluruh anggota masyarakat,

maka pengawasanpun menjadi

hak seluruh anggota masyarakat.

Oleh karenanya dalam pengelolaan kegiatan tidak ada yang

ditutupi karena dilakukan dengan musyawarah partisipatif

berikut pertanggungjawabannya.

Adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga

berpotensi terhadap upaya memperkaya diri sendiri dan

tentunya merugikan orang lain oleh pelaku maupun fasilitator,

di dalam PNPM Mandiri Perdesaan menjadi fokus penanganan

dengan metode non litigasi maupun litigasi.

Secara tegas tindakan yang menyalahi prosedur

program maupun hukum yang berlaku, di dalam PNPM Mandiri

Perdesaan tidak dibiarkan (no tolerance). Secara melekat ada

peran pengawasan, audit, pengaduan dan pengananan masalah

secara berjenjang mulai dari internal dan eksternal

PRINSIP ANTIKORUPSI

Page 38: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

38

Page 39: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

39

Krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1998 telah

membawa spektrum terhadap peningkatan angka kemiskinan

di tingkat daerah. Di provinsi Jawa Barat kala itu IPM nya

mencapai 26,9. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional

yaitu 25,2. Oleh karenanya meskipun trend nya menurun,

angka kemiskinan masih relatif tinggi. Sampai Maret 2012

masih ada 4.477.530 orang (10,09 %) berstatus sangat miskin.

PPK menjadi program yang ditunggu dan tahun 1998

menjadi awal pelaksanaan PPK di Jawa Barat. Lokasinya di 13

kabupaten, 65 kecamatan dan 499 desa. Total BLM sebesar Rp.

42,750,000,000. Berlanjut pada fase PPK-I, PPK-II dan terakhir

PPK-3A dan 3B. Total dana yang dikucurkan mencapai

Rp.647.125.000.000,-. Tabel berikut menjelaskannya:

Tabel alokasi dana BLM PPK Tahun 1998-2007

ALOKASI ALOKASI DANA

PUSAT ALOKASI DANA

DAERAH TOTAL

Alokasi Fase-I: Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

32.000.000.000 63.000.000.000

107.750.000.000

32.000.000.000 63.000.000.000

107.750.000.000

Alokasi Fase-II: Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

117.500.000.000

90.000.000.000 54.250.000.000

117.500.000.000

90.000.000.000 54.250.000.000

Alokasi Fase-III: Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10

47.800.000.000 47.800.000.000 26.700.000.000 22.850.000.000

11.950.000.000 11.950.000.000

7.300.000.000 6.275.000.000

59.750.000.000 59.750.000.000 34.000.000.000 29.125.000.000

TOTAL 647.125.000.000

Pemberian BLM tersebut telah mendorong swadaya di

tiap-tiap lokasi sasaran. Pada dasarnya, swadaya masyarakat

bisa dioptimalkan dengan pemberian ruang partisipasi mulai

dari tahap perencanaan, penetapan, pendanaan sampai

dengna pemeliharaan.

TAHUN 1998-2007

Page 40: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

40

Berbasis perencanaan

partisipastif, pengucuran BLM

telah menghasilkan berbagai

pembangunan sarana dasar

desa seperti jembatan, MCK,

irigasi, pasar desa dan lain

sebagainya. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah menyerap

HOK (Hari Orang Kerja). Selama PPK Fase I-III tercatat HOK

sejumlah 6.415.959. Detailnya sebagaimana berikut:

Tabel. Jenis, volume dan HOK PPK TA 1998-2007

Berdasar evaluasi yang dilakukan secara berkala,

pembangunan infrastruktur/prasarana dasar di tingkat

desa/dusun ataupun RT, membuktikan bahwa 80% masyarakat

merasakan manfaat berkelanjutan. Apalagi kegiatan tersebut

sesuai dengan usulan dari mereka (bottom up). Bahkan, di

beberapa desa yang tidak mendapatkan program selain PNPM

Mandiri Perdesaan, masyarakat rela memberikan dukungan

dan swadaya lebih besar dari BLM.

HASIL-HASIL KEGIATAN

Page 41: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

41

Pelaksanaan PPK TA 1998-

2007 telah membuka kran

partisipasi dan swadaya

jutaan masyarakat desa

khususnya RTM (Rumah

Tangga Miskin) dan Kaum

Perempuan yang

sebelumnya termarginalkan

yaitu melalui penggalian gagasan seperti Musyawarah Khusus

Perempuan, musyawarah dusun, desa dan kecamatan.

Pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan

peningkatan kualitas hidup didorong melalui pemberian BLM.

Selama 1998-2007 telah terbangun 3638 pos kesehatan, 1827

sekolah baru, dan lain sebagainya sebagaimana berikut:

Tabel. Jumlah fasilitas yang didanasi PPK 1998-2007

Perguliran BLM untuk penguatan modal usaha RTM

melalui program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP

mendorong berkembangnya kelompok usaha produktif. Tidak

bisa dipungkiri bahwa hadirnya program UEP/SPP telah

menjadi akses permodalan jutaan RTM yang umumnya tidak

bankable.

Jenis Kegiatan PPK Fase I PPK Fase II PPK Fase III

Siklus -1 ‘98/’99

Siklus - 2 ‘99-‘00

Siklus - 3 2001

Siklus - 4 2002

Siklus - 5 2003

Siklus - 6 2004

Siklus - 7

2005

Siklus - 8 2006

Siklus -9

2007 Infrastruktur Panjang Jalan (KM) 1.445 1.553,19 - 1.163 747,7 84.5 56,9 351,8 158,3 Jembatan (Unit) 300 350 130 277 155 44 38 84 34 MCK (Unit) 125 119 56 100 129 13 21 61 14 Air Bersih (Unit) 225 183 175 200 252 39 37 101 12 Irigasi (Unit) 250 255 351 255 197 102 66 112 60 Panjang Irigasi (KM) 0,75 0,95 1,25 108,3 112,3 - - 40,5 30,9 Pasar Baru (Unit) - - - 2 60 - 5 14 6 Rehab Pasar (Unit) - - - - - - - - - Bendungan - - - 43 28 14 18 13 6 Bronjong Tanggul (M) - - - - - - - - - Bronjong (Baru) - - - 46 349 9 2 128 7 Gorong-Gorong (Unit) - - - 1.145 1.488 760 630 640 49 Listrik (Unit) - - - - - - - 20 - Jet Pump (Unit) - - - 4 1 2 - - 2 Lain-Lain Infrastruktur 114 109 134 488 728 372 156 630 164 Jumlah HOK 2.965.637 489.364 909.141 654.931 616.936 488.415 291.5

35 Ekonomi

Jumlah Kelompok SPP - - - 2.462 1.499 526 990 1.018 708 Jumlah Kelompok UEP - - - 2.289 1.247 195 4 - - Pemanfaat SPP - - - 50.567 28.862 14.323 19.098 20.075 14.39

8 Pemanfaat UEP 63.349 76.463 72.021 25.578 13.539 8.431 71 - -

Pendidikan & Kesehatan Pos Kesehatan 0 0 0 111 7 19 51 2.548 902 Lain-Lain Kesehatan 0 0 0 0 0 16 11 0 2.154 Sekolah Baru 0 0 0 0 22 22 50 1406 327 Rehab Gdg. Sekolah 0 0 0 132 92 62 47 744 1236 Paket Beasiswa 0 0 0 - - - - - - Penerima Beasiswa 0 0 0 237 29 22 1 0 2688 Mebeler Sekolah (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-Lain Pendidikan 0 0 0 0 0 16 17 0 444

Page 42: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

42

Berbagai jeni usaha mulai

dari kuliner, kerajinan

kayu/furniture, daur ulang

barang bekas, dan

berbagai jenis usaha

kreatif lainnya telah

terbantu oleh program

UEP/SPP dengan cara

Berkelompok 5-10 orang, atau lebih sesuai dengan

permufakatan bersama.

Selama kurun waktu 1998-2007 ribuan kelompok telah

terbentuk dengan pemanfaatan 147.323 orang untuk program

SPP dan 259632 orang untuk program UEP. Detailnya dalam

tabel berikut:

Tabel jumlah pemanfaat UEP/SPP

Hasil kegiatan tersebut, belum termasuk kegiatan

peningkatan kapasitas kelompok melalui berbagai pelatihan

seperti menjahit, packaging, pemasaran, manajemen dan

capacity building lainnya. Asumsi bahwa masyarakat miskin

kurang peduli, atau acuh terhadap pembangunan, menjadi

terpatahkan dalam pelaksanaan kegiatan SPP/UEP yang

terbukti diterima dengan baik dengan rasio kepercayaan yang

relatif tinggi dibanding program perguliran lainnya.

Jenis Kegiatan PPK Fase I PPK Fase II PPK Fase III

Siklus -1 ‘98/’99

Siklus - 2 ‘99-‘00

Siklus - 3 2001

Siklus - 4 2002

Siklus - 5 2003

Siklus - 6 2004

Siklus - 7

2005

Siklus - 8 2006

Siklus -9

2007 Infrastruktur Panjang Jalan (KM) 1.445 1.553,19 - 1.163 747,7 84.5 56,9 351,8 158,3 Jembatan (Unit) 300 350 130 277 155 44 38 84 34 MCK (Unit) 125 119 56 100 129 13 21 61 14 Air Bersih (Unit) 225 183 175 200 252 39 37 101 12 Irigasi (Unit) 250 255 351 255 197 102 66 112 60 Panjang Irigasi (KM) 0,75 0,95 1,25 108,3 112,3 - - 40,5 30,9 Pasar Baru (Unit) - - - 2 60 - 5 14 6 Rehab Pasar (Unit) - - - - - - - - - Bendungan - - - 43 28 14 18 13 6 Bronjong Tanggul (M) - - - - - - - - - Bronjong (Baru) - - - 46 349 9 2 128 7 Gorong-Gorong (Unit) - - - 1.145 1.488 760 630 640 49 Listrik (Unit) - - - - - - - 20 - Jet Pump (Unit) - - - 4 1 2 - - 2 Lain-Lain Infrastruktur 114 109 134 488 728 372 156 630 164 Jumlah HOK 2.965.637 489.364 909.141 654.931 616.936 488.415 291.5

35 Ekonomi

Jumlah Kelompok SPP - - - 2.462 1.499 526 990 1.018 708 Jumlah Kelompok UEP - - - 2.289 1.247 195 4 - - Pemanfaat SPP - - - 50.567 28.862 14.323 19.098 20.075 14.39

8 Pemanfaat UEP 63.349 76.463 72.021 25.578 13.539 8.431 71 - -

Pendidikan & Kesehatan Pos Kesehatan 0 0 0 111 7 19 51 2.548 902 Lain-Lain Kesehatan 0 0 0 0 0 16 11 0 2.154 Sekolah Baru 0 0 0 0 22 22 50 1406 327 Rehab Gdg. Sekolah 0 0 0 132 92 62 47 744 1236 Paket Beasiswa 0 0 0 - - - - - - Penerima Beasiswa 0 0 0 237 29 22 1 0 2688 Mebeler Sekolah (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-Lain Pendidikan 0 0 0 0 0 16 17 0 444

Page 43: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

43

TA Kab Kec Desa BLM APBN APBD

2007 16 134 1610 147.600.000.000 120.450.000.000 27.150.000.000

2008 17 169 1963 269.000.000.000 212.725.000.000 56.275.000.000

2009 17 355 3495 680.100.000.000 561.300.000.000 118.800.000.000

2010 16 384 3794 763.250.000.000 610.600.000.000 152.650.000.000

1.859.950.000.000 1.505.075.000.000 354.875.000.000TOTAL

Secara obyektif kegiatan PPK telah mengurangi angka

kemiskinan sehingga pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu,

Sulawesi Tengah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

melaunching PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penyempurnaan

PPK. Namun tingginya angka kemiskinan di provinsi Jawa Barat

menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara simultan.

Jumlah penduduk pada tahun 2007 mencapai

41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83%

dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.157 jiwa/tahun.

Jumlah rumah tangga miskin tahun 2008 mencapai jumlah

2.897.867 rumah tangga atau sebesar 25,88% dari jumlah

rumah tangga seluruhnya sebesar 11.196.368 rumah tangga.

Berdasar hal itulah, pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan di Jawa Barat dilanjutkan dengan skema cost

sharing. Antara tahun 2007-2010 telah dialokasikan BLM

sebesar Rp.1.859.950.000.000,-. Dengan cost sharing APBD

sebesar Rp.354.875.000.000,-. Detailnya sebagaimana berikut:

Tabel Lokasi dan alokasi BLM TA 2007-2010

Data diatas menunjukan bahwa apresiasi pemerintah

kabupaten terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan sangat baik sebagaimana dibuktikan dengan adanya

cost sharing.

TAHUN 2007-2010

Page 44: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

44

Usulan dalam bentuk sarana-prasarana dasar, seperti jalan,

jembatan, irigasi, pasar, bendungan dan infrastruktur strategis

lainnya bukanlah usulan yang bersifat asal karena prosesnya

sangat terencana dan terkendali dan tentunya sesuai dengan

kebutuhan masyarakat setempat.

Tabel. Jenis dan volume infrastruktur TA 2007-2010

Page 45: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

45

Pengembangan ekonomi

masyarakat miskin

pedesaan melalui

perguliran dana

UEP/SPP terus

dikembangluaskan.

Dengan cakupan 16-17

kabupaten antara TA

2007-2010 di provinsi Jawa Barat sekurang-kurangnya terdapat

29.115 kelompok SPP dengan 104.389 penerima manfaat.

Tingkat pengembalian rata-rata rata-rata diatas 85%

yang artinya proses pendampingan yang dijalankan

membuahkan trust (kepercayaan) yang cukup baik dari

masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin sehingga di

beberapa lokasi seperti di Kabupaten Bogor, Majalengka,

masyarakat rela anti masuk dalam waiting list untuk

mendapatkan perguliran modal SPP/UEP.

Tabel. Jumlah Kelompok UEP/SPP TA 2007-2010

Melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) sebagai

forum penaksiran dan penetapan usulan kebutuhan,

dilanjutkan dengan pendanaan yang disertai pendampingan

intensif dari Pengurus UPK, PL, KPMD dan FK/FT telah

membuat kelompok SPP tumbuh dan berdayakembang

meskipun di sebagian kelompok perlu mendapatkan penguatan

khusus karena adanya kemacetan yang signifikan.

Page 46: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

46

Pembangunan sarana

pendidikan dan

kesehatan secara

kumulatif (2007-

2010) telah didirikan

1688 pos kesehatan

(Posyandu,Polindes/

Poskesdes) dan 4383

sekolah baru. Sarana

pendidikan menjadi

penting mengingat di Jawa Barat masih terdapat 1.072.160

orang buta aksara umur diatas 15 tahun (Pusdalitbang, 2012).

Penyediaan fasilitas pendidikan di pedesaan menjadi

solusi stategis karena sangat mempengaruhi IPM. Pada tahun

2007 angka IPM hanya 70,71 sedangkan pada tahun 2010

menjadi 72,08.

Tabel Jenis dan Jumlah Infrastruktur Pendidikan dan

Kesehatan TA 2007-2010

Meningkatnya derajat kesehatan ibu, balita dan manula

merupakan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagaimana

diketahui, AKI (Angka Kematian Ibu) di Jawa Barat sampai

tahun 2012 relatif tinggi (mencapai 837/100.000 kelahiran

hidup). Sedangkan target MDGs adalah menurunkan ¾ sampai

tahun 2015. Angka kematian bayi juga relatif tinggi karena

mencapai 3482 bayi per tahun.

Page 47: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

47

Kabupaten Jumlah Alokasi TA 2011

Kec. Desa APBN APBD Jumlah

Bogor 23 245 39.600.000.000 11.250.000.000 50.850.000.000 Sukabumi 41 309 53.640.000.000 13.410.000.000 67.050.000.000

Cianjur 29 335 43.920.000.000 10.980.000.000 54.900.000.000 Bandung 11 105 15.640.000.000 3.910.000.000 19.550.000.000 Garut 36 358 56.240.000.000 14.060.000.000 70.300.000.000 Tasikmalaya 35 316 36.880.000.000 9.220.000.000 46.100.000.000 Ciamis 33 324 25.400.000.000 6.350.000.000 31.750.000.000 Kuningan 29 336 19.120.000.000 4.780.000.000 23.900.000.000 Cirebon 12 219 15.120.000.000 3.780.000.000 18.900.000.000 Majalengka 22 279 22.800.000.000 5.700.000.000 28.500.000.000 Sumedang 23 245 13.840.000.000 3.460.000.000 17.300.000.000 Indramayu 27 266 29.040.000.000 7.260.000.000 36.300.000.000 Subang 27 230 27.280.000.000 6.820.000.000 34.100.000.000 Purwakarta 13 144 16.240.000.000 5.000.000.000 21.240.000.000 Karawang 23 242 37.520.000.000 9.380.000.000 46.900.000.000 Bekasi 16 127 20.520.000.000 5.130.000.000 25.650.000.000 Bandung Barat 11 121 12.680.000.000 3.170.000.000 15.850.000.000

Jumlah 411 4.201 485.480.000.000 123.660.000.000 609.140.000.000

Melanjutkan best practise pada tahun 2010 yang lokasi

sasarannya waktu itu hanya 16 kabupaten, pada tahun 2011

jumlah kabupaten menjadi 17 dengan jumlah sasaran

mencapai 411 kecamatan dan 4201 desa. Adapun jumlah BLM

yang digulirkan mencapai Rp.609.140.000.000,- .

Lokasi dan alokasi TA 2011

sebagaimana tabel berikut;

Tabel. Lokasi dan Alokasi TA 2011

TAHUN 2011-2012

Tentu saja, hal itu

tetap berfokus pada

peningkatan sarana-

prasarana dasar

(kesehatan-pendidikan)

yang belum terdanai

termasuk halnya

perguliran modal melalui

program UEP dan SPP.

Page 48: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

48

Pendidikan

BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN

1. Gedung TK 102 Unit

2. Gedung PAUD 223 Unit

3. Bea Siswa 41 siswa

4.Pelatihan Ketrampilan masy. 43 paket

5. Bhn penunjang bljr mengajar 106 Unit

6. Pelatihan guru. 1 paket

7. insentif guru honorer 489 org

8. Pembelian meubelair 1064 paket

9. Kampanye pendidikan 0 paket

10. Pertemuan komite sekolah 0 paket

11. Lokakarya desa 0 paket

12. Bangunan Sekolah 571 Unit

Pendidikan

Hasil-hasil kegiatan di bidang pendidikan baik dalam bentuk

pembangunan sarana-prasarana ataupun peningkatan

kapasitas adalah sebagaimana berikut:

Tabel hasil kegiatan bidang pendidikan TA 2011

Pengembangan sektor pendidikan menjadi keywords

peningkatan SDM pedesaan di Jawa Barat. Sebagaimana

diketahui, meskipun tingkat partisipasi kasar pendidikan di

tingkat SD sudah mencapai 117,18 persen, namun tingkat

partisipasi kasar (TPK) pendidikan menengah atas di tahun

2011 masih 67 persen (urutan ke-32 se Indonesia).

Demikian halnya dengan Indeks pembangunan manusia

di wilayah berpenduduk 49,1 juta jiwa itu baru mencapai

72,82 poin, yang artinya masih di bawah target nasional tahun

2011 sebesar 73,24 poin. Posisi ini masih di bawah provinsi lain

seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui pembangunan sarana pendidikan seperti diatas,

tentu pencapaian partisipasi kasar pendidikan di tingkat dasar

dan menengah akan lebih mudah tercapai. Sebab substansinya

adalah dengan penyediaan akses dan peningkatan kapasitas.

Page 49: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

49

Kesehat

an

BIDANG JENIS KEGIATAN VOL SAT

1. Gedung Polindes / Posyandu 533 Unit

2. Sarana Air Bersih 87 Unit

3. MCK 548 Unit

4. Saluran air kotor 28 Unit

5. PMT balita / ibu hamil 20791 jiwa

6. Penyuluhan kesehatan 0 paket

7. Tanaman obat keluarga 0 paket

8. Posyandu lansia 0 unit

9. Poskesdes 13 Unit

10. Ambulan 6 unit

Kesehat

an

Hasil-hasil kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana

terurai dalam tabel berikut:

Tabel. Hasil kegiatan bidang kesehatan TA 2011

Satistik daerah provinsi jawa barat 2011 menunjukkan

bahwa masih banyak bayi lahir hidup dengan berat lahir

rendah yaitu mencapai 15.017 orang atau 5.24 % dari total

bayi lahir hidup sebanyak 903.329 orang, sedangkan balita

yang men-galami gizi buruk sebanyak 27.741 atau 0.75 % dari

total 3.397.008 orang.

pada tahun 2011 masih juga ditemukan balita dengan

gizi buruk sebanyak 27.741 orang atau 0.81 persen dari total

balita 3.397.008 orang masih tingginya ibu melahirkan yang

ditolong oleh tenaga non medis/dukun sebesar 28,12%

mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap ke-

selamatan ibu dan bayi masih rendah,

Diantaranya dipengaruhi tradisi turun temurun, biaya

yang murah, serta jarak yang mudah dijangkau, menjadikan

du-kun beranak masih menjadi alternatif untuk pertolongan

kelahiran terutama di pedesaan (sumber: podes 2011).

Page 50: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

50

Untuk Tahun Anggaran tahun 2012, Provinsi Jawa Barat

mendapatkan alokasi dana BLM sebesar Rp. 542.011.500.000

(lima ratus empat puluh dua milyar sebelas juta lima ratus

ribu rupiah) yang merupakan perpaduan dari alokasi dana

APBN sebesar Rp.502.312.500.000,- dan alokasi dana APBD 17

kabupaten yang totalnya mencapai Rp. 39.699.000.000,-

Kabupaten Bogor, Cianjur dan

Purwakarta dimana alokasi DDUB (Dana Daerah untuk Urusan

Bersama) nya melebihi 5%.

Semangat 17 pemerintah kabupaten dalam mendukung

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2012

semakin menguat bukan hanya sebatas dukungan cost sharing,

namun juga dukungan pembinaan dan pengawasan yang

dilakukan secara terpadu melalui berbagai kegiatan berinisiasi

lokal.

Di kabupaten Bogor misalnya, hal itu ditunjukan

melalui kegiatan kunjungan rutin Bupati dalam kegiatan Boling

(rebo keliling), di Purwakarta melalui kegiatan nganjang desa,

di Ciamis melalui Perda perencanaan partisipatif dan

integratif dan bentuk dukungan lain yang menandakan

semakin diterimanya skema, proses dan hasil PNPM Mandiri

Perdesaan di kabupaten masing-masing.

Sesuai daftar alokasi

dan lokasi Tahun Anggaran

2012 yang dikeluarkan oleh

Menko Kesra–TNP2K, di

Provinsi Jawa Barat

dialokasikan kepada 421

kecamatan dan semua

kecamatan di danai semua

baik oleh APBN dan APBD

daerah kabupaten.

Untuk alokasi dana dari APBD

kabupaten rata-ratanya

sebesar 5%, kecuali untuk

Page 51: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

51

Kabupaten Jumlah Alokasi TA 2012

Kec. Desa. APBN APBD Jumlah

1. Bogor 23 245 35.530.000.000 11.250.000.000 46.780.000.000 2. Sukabumi 41 309 61.275.000.000 3.225.000.000 64.500.000.000 3. Cianjur 29 335 44.792.500.000 5.260.000.000 50.052.500.000 4. Bandung 11 105 13.585.000.000 715.000.000 14.300.000.000 5. Garut 36 358 55.242.500.000 2.907.500.000 58.150.000.000 6. Tasikmalaya 35 316 31.920.000.000 1.680.000.000 33.600.000.000 7. Ciamis 33 324 25.602.500.000 1.347.500.000 26.950.000.000 8. Kuningan 29 336 23.987.500.000 1.262.500.000 25.250.000.000 9. Cirebon 22 229 25.935.000.000 1.365.000.000 27.300.000.000

10. Majalengka 22 279 23.607.500.000 1.242.500.000 24.850.000.000 11. Sumedang 23 245 19.475.000.000 1.025.000.000 20.500.000.000 12. Indramayu 27 266 28.452.500.000 1.497.500.000 29.950.000.000 13. Subang 27 230 23.370.000.000 1.230.000.000 24.600.000.000 14. Purwakarta 13 144 16.910.000.000 1.869.000.000 18.779.000.000 15. Karawang 23 242 39.425.000.000 2.075.000.000 41.500.000.000 16. Bekasi 16 127 17.337.500.000 912.500.000 18.250.000.000 17. Bandung Barat 11 121 15.865.000.000 865.000.000 16.700.000.000

Jumlah 421 4.211 502.312.500.000 39.699.000.000 542.011.500.000

Sebagai keberlanjutan

tahun sebelumnya, TA

2012 menjadi tahun

optimalisasi proses dan

hasil pelaksanaan

kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan baik untuk

kabupaten reguler dan

Integrasi seperti Ciamis, Subang, Majalengka dan Sumedang.

Berikut adalah tabel lokasi dan alokasi TA 2012:

Tabel 10. Lokasi dan Alokasi TA 2012

Dengan lokasi 17 kabupaten, 421 kecamatan dan 4211

desa, yang secara kuantitas meningkat dibanding tahun 2011,

ditargetkan hasil yang dicapai lebih optimal baik dari segi

perencanaan, penetapan, pendaaan, pelaksanaan sampai

dengan pengawasan dan pelestarian kegiatan. Oleh karenanya

dibutuhkan sinergi antar pelaku dan fasilitator di tingkat

kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa.

Page 52: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

www.pnpmjabar.org

52

BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN

Pendid

ikan

1. Gedung TK 122 Unit

2. Gedung PAUD 191 Unit

3. Bea Siswa 5 siswa

4.Pelatihan Ketrampilan masy.11 paket

5. Bhn penunjang bljr mengajar35 Unit

6. Pelatihan guru. - paket

7. insentif guru honorer 447 org

8. Pembelian meubelair 1.707 paket

9. Kampanye pendidikan - paket

10. Pertemuan komite sekolah - paket

11. Lokakarya desa 155 paket

12. Bangunan Sekolah 2.487 Unit

Pendid

ikan

Hasil-hasil yang didapat di bidang pendidikan sebagaimana

berikut:

Tabel jenis dan volume kegiatan pendidikan TA 2012

Page 53: REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013

53

PNPM Mandiri Perdesaan dijalankan, provinsi Jawa Barat telah

aktif mendukung program tersebut. Berbagai dukungan

material/non material diberikan demi suksesnya program

pengetasan kemiskinan tersebut.

Pada tahun 2007, ketika PPK dirubah menjadi PNPM Mandiri

Perdesaan, tekad pemerintah provinsipun semakin besar

mengingat keberhasilan yang dihasilkan oleh program ini

sunggu nyata khususnya bagi pengurangan angka kemiskinan

RTM.

Sekurang-kurangnya alokasi dana PPK-PNPM Mandiri Perdesaan

sampai dengan tahun 2012, ditambah alokasi TA.2013,

besarnya mencapai Rp.4.145.655.390.000,- (empat trilyun

seratus empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima

juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Tentu bukan hanya karena besarnya alokasi dana yang

dikucurkan untuk masyarakat pedesaan, namun proses

pendampingan yang bersifat kontinyu menjadi salah satu poin

penting mengapa program ini dikatakan sebagai program

pemberdayaan masyarakat desa terbaik ditandai dengan

semakin berkurangnya angka RTM di desa-desa sasaran.

PENUTUP


Related Documents