Regulasi Keuangan Pemerintah

1

REGULASI KEUANGAN REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH

2

TATA URUTAN PERUNDANGANTATA URUTAN PERUNDANGANUUD

TAP MPR

PERATURAN KEPUTUSAN

PRESIDEN

PERATURAN DAERAH

PERATURAN KEPALA DAERAH

UU

PERPU

PP

3

1999-20021999-2002 20032003 20042004 20052005 20062006

KEPMENDAGRI

29/02

UU 17/03 UU 1/2004UU 15/2004

Permendagri

13/06

PROSES PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

UU 25/04 UU 32/04UU 33/04

OTDAUU 22/99

UU 25/99

PP 105/00

PP 108/00

Reformasi Adm&Keuangan I Reformasi Adm & Keuangan II

PP 24/05

PP 58/05

4

PERATURAN PERUNDANGAN YANG PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR KEUANGAN PEMDAMENGATUR KEUANGAN PEMDA

UNDANG-UNDANG 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARAUNDANG-UNDANG 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN UNDANG-UNDANG 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN

NEGARANEGARA UNDANG-UNDANG 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN

PENGELOLAANDAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN PENGELOLAANDAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARANEGARA

UNDANG-UNDANG 25 THN 2004 TTG SISTEM UNDANG-UNDANG 25 THN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG 32 & 33 THN 2004 TENTANG OTONOMI UNDANG-UNDANG 32 & 33 THN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAHDAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NO 58 THN 2005 TTG PERATURAN PEMERINTAH NO 58 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 THN 2006 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 THN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHTTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NO 8 THN 2006 TTG PERATURAN PEMERINTAH NO 8 THN 2006 TTG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHPEMERINTAH

5

UNDANG-UNDANG NO UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 200317 TAHUN 2003

TENTANG KEUANGAN NEGARATENTANG KEUANGAN NEGARA

6

ISI UU 17/2003ISI UU 17/2003

Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan NegaraPengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara Penyusunan & Penetapan APBN & APBDPenyusunan & Penetapan APBN & APBD Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

& Bank Sentral, Pemerintah Daerah, & Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asuing, Perusahaan Pemerintah/Lembaga Asuing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, & Badan Pengelola Dana MasyarakatSwasta, & Badan Pengelola Dana Masyarakat

Pelaksanaan APBN & APBDPelaksanaan APBN & APBD Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

negaranegara

7

Pengertian & Ruang Lingkup Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan NegaraKeuangan Negara

Keuangan negara meliputi semua hak dan Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan & kegiatan dalam uang, termasuk kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.hak dan kewajiban tersebut.

Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, pengelolaan kekayaan negara yang moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkandipisahkan

8

Kekuasaan Pengelolaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaerahKeuangan Daerah

CEO: Kepala DaerahCEO: Kepala Daerah CFO: BUDCFO: BUD COO: SKPDCOO: SKPD

9

Penyusunan & Penetapan Penyusunan & Penetapan APBDAPBD

Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran PemerintahPemerintah

Penegasan Peran DPRD dan Pemerintah dalam Penegasan Peran DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan anggaranproses penyusunan anggaran

Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggarandalam sistem penganggaran

Penyempurnaan klasifikasi anggaranPenyempurnaan klasifikasi anggaran Penyatuan AnggaranPenyatuan Anggaran Penggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam Penggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam

Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran

10

Hubungan KeuanganHubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneterdan kebijakan moneter

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban pengalokasian Dana Perimbangan kewajiban pengalokasian Dana Perimbangan dari Pusat Ke daerahdari Pusat Ke daerah

Pemerintah dapat memberikan/menerima Pemerintah dapat memberikan/menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/Dsetelah mendapat persetujuan DPR/D

11

PELAKSANAAN APBDPELAKSANAAN APBD

Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan perkada penjabaran menggunakan perkada penjabaran APBD, DPASKPD, cash budget, standar APBD, DPASKPD, cash budget, standar harga, ASBharga, ASB

12

PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARANEGARA Pertanggungjawaban APBN/D Pertanggungjawaban APBN/D

disampaikan berupa laporan keuangan disampaikan berupa laporan keuangan yang paling tidak terdiri dari laporan yang paling tidak terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK sesuai standar akuntansi kas, dan CALK sesuai standar akuntansi pe,erintahan. Disampaikan kepada DPR/D pe,erintahan. Disampaikan kepada DPR/D selambat-lambatnya 6 bln setelah tahun selambat-lambatnya 6 bln setelah tahun anggaran ybs berakhiranggaran ybs berakhir

13


PERBENDAHARAAN NEGARAPERBENDAHARAAN NEGARA

14

ISI UU 1/2004ISI UU 1/2004 Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum

Perbendaharaan NegaraPerbendaharaan Negara Pejabat Perbendaharaan NegaraPejabat Perbendaharaan Negara Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan

yang Sehat di Lingkungan Pemerintahanyang Sehat di Lingkungan Pemerintahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran Penyelesaian Kerugian NegaraPenyelesaian Kerugian Negara Pengelolaan Keuangan BLUPengelolaan Keuangan BLU

15

Pengertian, Ruang Lingkup Pengertian, Ruang Lingkup Perbendaharaan NegaraPerbendaharaan Negara

Perbendaharaan Negara adalah Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBDditetapkan dalam APBN dan APBD

Ruang Lingkup: kewenangan pejabat Ruang Lingkup: kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan utang/piutang negara, pengelolaan utang/piutang negara, investasi & barang milik negara/daerahg, investasi & barang milik negara/daerahg, pengelolaanmn BLUpengelolaanmn BLU

16

PEJABAT PERBENDAHAARAAN PEJABAT PERBENDAHAARAAN NEGARANEGARA

Pusat: Menteri KeuanganPusat: Menteri Keuangan Daerah: PPKDDaerah: PPKD

17

Penerapan Kaidah Pengelolaan Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehatKeuangan yang sehat

Kewenangan PPKD untuk mengatur dan Kewenangan PPKD untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara/daerah pada bank kas umum negara/daerah pada bank sentral, optimalisasi dana pemerintahsentral, optimalisasi dana pemerintah

Untuk transparansi dan akuntabilitas Untuk transparansi dan akuntabilitas piutang daerah diatur kewenangan piutang daerah diatur kewenangan penyelesaian piutang daerahpenyelesaian piutang daerah

18

Untuk melaksanakan pembiayaan Untuk melaksanakan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang daerahuntuk mengadakan utang daerah

Untuk meningkatkan efisiensi dan Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik daerah diatur tentang barang milik daerah diatur tentang pelaksanaan investasi serta kewenangan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang mengelola dan menggunakan barang milik daerahmilik daerah

19

Penatausahaan dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

AngggaranAngggaran

Laporan keuangan pemerintah dihasilkan Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansimelalui proses akuntansi

Laporan Keuangan pemerintah disajikan Laporan Keuangan pemerintah disajikan sesuai standar akuntansi keuangan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas disertasi Catatan atas Laporan Keuangandisertasi Catatan atas Laporan Keuangan

20

Laporan keuangan disajikan sebagai Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerahkeuangan pemerintah daerah

21

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhiranggaran yang bersangkutan berakhir

Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelumj disampaikan kepada dan profesional sebelumj disampaikan kepada DPRDPR

Laporan keuangan pemerintah dapat Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisisi perbandingan pengelolaan dan analisisi perbandingan antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintahpenyajian statistik keuangan pemerintah

22

PENYELESAIAN KERUGIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARANEGARA

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus diganti oleh pihak yang seseorang, harus diganti oleh pihak yang bersalah.bersalah.

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPKterhadap bendahara ditetapkan oleh BPK

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh Pengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerahmenteri/pimpinan lembaga/kepala daerah

Mereka yang telah ditetapkan mengganti Mereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian tersebut dapat dikenai sanksi kerugian tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana administratif dan/atau sanksi pidana

23

Pengelolaan BLUPengelolaan BLU

BLU bertugas untuk memberikan pelayanan BLU bertugas untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang/jasa masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsakehidupan bangsa

Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkandipisahkan

RKA & LAPKEU BLU disusun & disajikan sebagai RKA & LAPKEU BLU disusun & disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dengan RKA & LAPKEU bagian tak terpisahkan dengan RKA & LAPKEU kementerian negara/lembaga/pemdakementerian negara/lembaga/pemda

Pembinaan Keuangan BLU oleh MenkeuPembinaan Keuangan BLU oleh Menkeu

24


TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN & TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN & TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARATANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

25

ISI UU 15/2004ISI UU 15/2004 Pengertian pemeriksaan & pemeriksaPengertian pemeriksaan & pemeriksa Lingkup pemeriksaanLingkup pemeriksaan Standar PemeriksaanStandar Pemeriksaan Kebebasan & Kemandirian dalam pelaksanaan Kebebasan & Kemandirian dalam pelaksanaan

pemeriksaanpemeriksaan Akses pemeriksa terhadap informasiAkses pemeriksa terhadap informasi Kewenangan untuk mengevaluasi Pengendalian Kewenangan untuk mengevaluasi Pengendalian

InternIntern Hasil Pemeriksaan dan Tindak LanjutHasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pengenaan ganti kerugian negaraPengenaan ganti kerugian negara Sanksi PidanaSanksi Pidana

26

Pengertian Pemeriksaan & Pengertian Pemeriksaan & PemeriksaPemeriksa

Pemeriksaan: identifikasi masalah, analisis, Pemeriksaan: identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negarakeuangan negara

Pemeriksa: orang yang melaksanakan tugas Pemeriksa: orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPKatas nama BPK

27

LINGKUP PEMERIKSAANLINGKUP PEMERIKSAAN

Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan Keuangan Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan Kinerja Pemeriksaan dengan tujuan tertentuPemeriksaan dengan tujuan tertentu

28

PELAKSANAAN PELAKSANAAN PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

PerencanaanPerencanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaporan Hasil PemeriksaanPelaporan Hasil Pemeriksaan

BPK memiliki kebebasan dan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan kemandirian dalam pelaksanaan

pemeriksaan tersebutpemeriksaan tersebut

29

Hasil Pemeriksaan & Tindak Hasil Pemeriksaan & Tindak LanjutLanjut

Hasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan Hasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opiniopini

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasitemuan, kesimpulan, dan rekomendasi

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulanmenghasilkan kesimpulan

LHP disampaikan kepada pemerintah dan LHP disampaikan kepada pemerintah dan lembaga perwakilanlembaga perwakilan

30

BPK menerbitkan surat keputusan BPK menerbitkan surat keputusan penetapoan ganti kerugian penetapoan ganti kerugian negara/daerah terhadap negara/daerah terhadap bendaharabendahara

Bendahara dapat mengajukan Bendahara dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPKkeberatan terhadap putusan BPK

Pengenaan ganti kerugian negaraPengenaan ganti kerugian negara

31

UNDANG UNDANG UNDANG UNDANG 32 & 33 TAHUN 200532 & 33 TAHUN 2005

TENTANG OTONOMI TENTANG OTONOMI DAERAHDAERAH

32

UNDANG-UNDANG 32 THN 2004 UNDANG-UNDANG 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN TENTANG PEMERINTAHAN

DAERAHDAERAH Pembentukan Daerah dan Kawasan Pembentukan Daerah dan Kawasan

KhususKhusus Pembagian Urusan PemerintahanPembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah Perangkat DaerahPerangkat Daerah Keuangan DaerahKeuangan Daerah PerDa dan PerKaDaPerDa dan PerKaDa Kepegawaian DaerahKepegawaian Daerah Pembinaan & PengawasanPembinaan & Pengawasan DesaDesa

33

UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENANG PERIMBANGAN KEUANGAN TENANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN

PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH

Sumber-Sumber Pendanaan Sumber-Sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah DaerahPelaksanaan Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan DaerahSistem Informasi Keuangan Daerah

34

UU 17/03; PP 58/05; UU 17/03; PP 58/05; PERMENDAGRI 13/06PERMENDAGRI 13/06

APBD merupakan wujud pengelolaan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. tahun dengan Peraturan Daerah.

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.anggaran belanja, dan pembiayaan.

Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.yang sah.

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanjafungsi, dan jenis belanja

35

PP 58 Tahun 2005PP 58 Tahun 2005 tentang Keuangan tentang Keuangan Daerah pasal Daerah pasal 39 menyatakan bahwa:39 menyatakan bahwa:

Penyusunan anggaran berdasarkan Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanjaanalisis standar belanja, , standar standar satuan hargasatuan harga, dan , dan standar pelayanan standar pelayanan minimalminimal..

Standar satuan harga sebagaimana Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.dengan keputusan kepala daerah.

36

Standar pelayanan minimalStandar pelayanan minimal Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur

yg digunakan untuk acuan penilaian yg digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yg pelanggan untuk memberikan pelayanan yg berkualitas.berkualitas.

SPM digunakan sebagai bahan masukan dlm SPM digunakan sebagai bahan masukan dlm penyusunan RKP dan penyusunan penyusunan RKP dan penyusunan Anggaran.Anggaran.

SPM bermanfaat untuk melakukan SPM bermanfaat untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.perbaikan kinerja pelayanan publik.

37

Contoh praktek SPMContoh praktek SPM

RINCIAN

KEWENANGAN

JENIS

PELAYANAN

INDIKATOR

Penyelenggaraan upaya/

sarana kesehatan

Kabupaten/ Kota

Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

dasar :

1. Pelayanan kesehatan

ibu hamil dan bayi

baru lahir

80 % Ibu hamil

terlayani

90 % Neonatal

terlayani KN-2

80 % Persalinan

oleh tenaga

kesehatan

Dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKT dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik.

Namun secara operasional belum dapat diterjemahkan ke dalam penyusunan anggaran

38

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN MASYARAKATMASYARAKAT

adalah keterangan, gejala, pertanda adalah keterangan, gejala, pertanda yang dapat digunakan untuk yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan tingkat mengetahui kemajuan tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang pelayanan terhadap masyarakat yang dapat tercapai atau keberhasilan dapat tercapai atau keberhasilan dalam penyelesaian action plan dalam penyelesaian action plan menuju standar pelayanan minimal menuju standar pelayanan minimal yang diinginkan.yang diinginkan.

39

UNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKATUNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKATKEPMENPAN NO:KEP/25/M.PAN/2/2004KEPMENPAN NO:KEP/25/M.PAN/2/2004

1. PROSEDUR PELAYANAN1. PROSEDUR PELAYANAN

2. PERSYARATAN PELAYANAN2. PERSYARATAN PELAYANAN

3. KEJELASAN PETUGAS PELAYANAN3. KEJELASAN PETUGAS PELAYANAN

4. KEDISIPLINAN PETUGAS PELAYANAN4. KEDISIPLINAN PETUGAS PELAYANAN

5. TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN5. TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN

6. KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN6. KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN

7. KECEPATAN PELAYANAN7. KECEPATAN PELAYANAN

8. KEADILAN MENDAPATKAN PELAYANAN8. KEADILAN MENDAPATKAN PELAYANAN

9. KESOPANAN DAN KERAMAHAN PETUGAS9. KESOPANAN DAN KERAMAHAN PETUGAS

10. KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN10. KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN

11. KEPASTIAN BIAYA PELAYANAN11. KEPASTIAN BIAYA PELAYANAN

12. KEPASTIAN JADWAL PELAYANAN12. KEPASTIAN JADWAL PELAYANAN

13. KENYAMANAN LINGKUNGAN13. KENYAMANAN LINGKUNGAN

14. KEAMANAN PELAYANAN14. KEAMANAN PELAYANAN

40

Sarana Mengetahui Keinginan Sarana Mengetahui Keinginan PelangganPelanggan

Comment cards and formal surveysComment cards and formal surveys Focus groupsFocus groups Direct customer contactDirect customer contact Field intelligenceField intelligence Complaint analysisComplaint analysis Internet monitoringInternet monitoring

41

Pengukuran Kepuasan Pengukuran Kepuasan PelangganPelanggan

Mengetahui persepsi pelanggan tentang Mengetahui persepsi pelanggan tentang keefektifan layanan terhadap pelanggankeefektifan layanan terhadap pelanggan

Membandingkan kinerja yang dihasilkan Membandingkan kinerja yang dihasilkan perusahaan dengan kemampuan pesaingperusahaan dengan kemampuan pesaing

Mengidentifikasi bidang-bidang yang Mengidentifikasi bidang-bidang yang masih memungkinkan untuk masih memungkinkan untuk dikembangkandikembangkan

Menelusuri kemungkinan-kemungkinan Menelusuri kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari yang akan terjadi sebagai akibat dari pengembanganpengembangan

42

Alat Untuk Mengukur Kepuasan Alat Untuk Mengukur Kepuasan PelangganPelanggan

Complaint and Suggestion SystemsComplaint and Suggestion Systems Organisasi yang berorientasi pelanggan akan sangat mudah Organisasi yang berorientasi pelanggan akan sangat mudah

bagi pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan.bagi pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Customer Satisfaction SurveysCustomer Satisfaction Surveys

Sebagian besar pelanggan (95%) akan memilih untuk Sebagian besar pelanggan (95%) akan memilih untuk membeli semakin sedikit atau berpindah ke perusahaan lain membeli semakin sedikit atau berpindah ke perusahaan lain daripada komplain.daripada komplain.

Ghost ShoppingGhost Shopping Perusahaan dapat mempekerjakan orang untuk bertindak Perusahaan dapat mempekerjakan orang untuk bertindak

sebagai pelanggan potensial untuk mengetahui temuan sebagai pelanggan potensial untuk mengetahui temuan mereka berdasarkan pengalaman membeli di perusahaan mereka berdasarkan pengalaman membeli di perusahaan tersebut atau di tempat pesaing.tersebut atau di tempat pesaing.

Lost Customer AnalysisLost Customer Analysis Perusahaan seharusnya menghubungi pelanggan yang Perusahaan seharusnya menghubungi pelanggan yang

sudah tidak berbelanja lagi (sudah tidak berbelanja lagi (stopstop) atau berpindah () atau berpindah (switchswitch) ke ) ke perusahaan lain untuk mempelajari mengapa hal tersebut perusahaan lain untuk mempelajari mengapa hal tersebut terjadi.terjadi.

43

KRITERIA INDIKATOR SPMKRITERIA INDIKATOR SPM

MEMBERIKAN INFO KINERJA PENYELENGGARAAN KEW, WAJIB MEMBERIKAN INFO KINERJA PENYELENGGARAAN KEW, WAJIB SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS.SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS.

MENGGAMBARKAN INDIKASI VARIABEL PELAYANAN DASAR.MENGGAMBARKAN INDIKASI VARIABEL PELAYANAN DASAR. MERUPAKAN KEADAAN MINIMAL JENIS PELAYANAN TERTENTU YG. MERUPAKAN KEADAAN MINIMAL JENIS PELAYANAN TERTENTU YG.

DIHARAPKAN SECARA NASIONAL.DIHARAPKAN SECARA NASIONAL. SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN DAERAH, PENGANGGARAN SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN DAERAH, PENGANGGARAN

DAN PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN ORGANISASI, PENGAWASAN, DAN PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN ORGANISASI, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN LPJ KDH.PELAPORAN DAN LPJ KDH.

MENUNJUKKAN KEADAAN, KONDISI, WAKTU, FREKUENSI SERTA MENUNJUKKAN KEADAAN, KONDISI, WAKTU, FREKUENSI SERTA RASIO SEBAGAI TARGET.RASIO SEBAGAI TARGET.

DITETAPKAN DENGAN DASAR KEPMEN TEKNIS SERTA PENYESUAIAN DITETAPKAN DENGAN DASAR KEPMEN TEKNIS SERTA PENYESUAIAN DG. KEMAMPUAN SDM, DANA DAN SARANA PRASARANA.DG. KEMAMPUAN SDM, DANA DAN SARANA PRASARANA.

44

INDIKATOR PELAYANAN MASYARAKATINDIKATOR PELAYANAN MASYARAKAT

Indikator masukanIndikator masukan Segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar Segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran.menghasilkan keluaran.

Indikator prosesIndikator prosesBerbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka Berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.mengolah masukan menjadi keluaran.

Indikator keluaranIndikator keluaransesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu kegiatan.sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu kegiatan.

Indikator hasilIndikator hasilHasil nyata yang diperoleh dari keluaran.Hasil nyata yang diperoleh dari keluaran.

Indikator manfaatIndikator manfaatManfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan.Manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan.

Indikator dampak:Indikator dampak:Pengaruh yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan.Pengaruh yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan.

45

CONTOH KEGIATANCONTOH KEGIATANPENYEDIAAN OBAT GENERIK UNTUK PENYEDIAAN OBAT GENERIK UNTUK

PUSKESMASPUSKESMAS

INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkanINDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan INDIKATOR PROSES:INDIKATOR PROSES:

- Ketaatan pada aturan hukum dalam pengadaan obat gen.- Ketaatan pada aturan hukum dalam pengadaan obat gen.

- Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengiriman obat - Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengiriman obat

generik ke Puskesmasgenerik ke Puskesmas INDIKATOR OUTPUT: Jumlah obat generik yang tersediaINDIKATOR OUTPUT: Jumlah obat generik yang tersedia INDIKATOR OUTCOMES: Kualitas pengobatan lebih baikINDIKATOR OUTCOMES: Kualitas pengobatan lebih baik INDIKATOR BENEFIT: Tingkat kesembuhan pasienINDIKATOR BENEFIT: Tingkat kesembuhan pasien INDIKATOR IMPACT: Tingkat kesehatan masyarakatINDIKATOR IMPACT: Tingkat kesehatan masyarakat

46

CONTOH KEGIATANCONTOH KEGIATANPENYULUHAN LINGKUNGAN SEHAT DAERAH PENYULUHAN LINGKUNGAN SEHAT DAERAH

PEMUKIMAN MASY. KURANG MAMPUPEMUKIMAN MASY. KURANG MAMPU

INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga penyuluh.INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga penyuluh. INDIKATOR PROSES:INDIKATOR PROSES:

- Keterlibatan stake holders.- Keterlibatan stake holders.- Kesesuaian metoda kerja termasuk koordinasi dg. Instansi terkait.- Kesesuaian metoda kerja termasuk koordinasi dg. Instansi terkait.

INDIKATOR OUTPUT: Jumlah daerah yang mendapatkan penyuluhan, jumlah iklan INDIKATOR OUTPUT: Jumlah daerah yang mendapatkan penyuluhan, jumlah iklan layanan masyarakat tentang kesehatan lingkungan.layanan masyarakat tentang kesehatan lingkungan.

INDIKATOR OUTCOMES: Masyarakat sadar tentang lingkungan.INDIKATOR OUTCOMES: Masyarakat sadar tentang lingkungan. INDIKATOR BENEFIT: Masyarakat berupaya menjaga kesehatan diri dan INDIKATOR BENEFIT: Masyarakat berupaya menjaga kesehatan diri dan

lingkungannya.lingkungannya. INDIKATOR IMPACT: Kualitas kesehatan lingkungan.INDIKATOR IMPACT: Kualitas kesehatan lingkungan.

47

ANALISIS STANDAR BELANJAANALISIS STANDAR BELANJA

Merupakan unit biaya (unit cost) yang Merupakan unit biaya (unit cost) yang dibutuhkan agar kegiatan dapat dibutuhkan agar kegiatan dapat dilaksanakan atau keluaran dapat dihasilkan.dilaksanakan atau keluaran dapat dihasilkan.

Unit cost merupakan dasar patokan biaya Unit cost merupakan dasar patokan biaya yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah anggaran (anggaran (anggaran berbasis prestasi kerjaanggaran berbasis prestasi kerja) ) yang dibutuhkan agar standar pelayanan yang dibutuhkan agar standar pelayanan minimal dapat tercapai.minimal dapat tercapai.

48

STRUKTUR APBDSTRUKTUR APBD

PENDAPATANPENDAPATAN BELANJABELANJA

Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak Langsung Belanja LangsungBelanja Langsung

Surplus/DefisitSurplus/Defisit PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

PenerimaanPenerimaan PengeluaranPengeluaran

Pembiayaan NetoPembiayaan Neto SILPASILPA

49

STRUKTUR PENDAPATANSTRUKTUR PENDAPATAN ( PASAL 16 Ayat 3 UU No. 17/2003 PP 58/05 psl 21-24)( PASAL 16 Ayat 3 UU No. 17/2003 PP 58/05 psl 21-24)

PENDAPATAN ASLI DAERAHPENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak DaerahHasil Pajak Daerah Hasil Retribusi DaerahHasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang SahLain-Lain PAD yang Sah

DANA PERIMBANGANDANA PERIMBANGAN Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAHLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Darurat dari PemerintahDana Darurat dari Pemerintah HibahHibah Bantuan KeuanganBantuan Keuangan Bagi Hasil dari PropinsiBagi Hasil dari Propinsi

50

Deskripsi Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan pajak Retribusi Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerahBagian Laba Usaha Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan dari PAD yang bukan klasifikasi PAD yang disebutkan sebelumnya.

51

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah dana

yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak.Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang pemanfaatn untuk suatu tujuan tertentu/khusus, misalnya: Dana Alokasi Khusus untuk Reboisasi, Dana Alokasi Khusus untuk Bidang-bidang tertentu

Deskripsi Pendapatan Daerah……….lanjutan

52

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Deskripsi Pendapatan Daerah……….lanjutan

53

STRUKTUR BELANJASTRUKTUR BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja PegawaiBelanja Pegawai Belanja BungaBelanja Bunga Belanja SubsidiBelanja Subsidi Belanja HibahBelanja Hibah Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil & Bantuan KeuanganBelanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan Belanja Tidak TerdugaBelanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNGBELANJA LANGSUNG Belanja PegawaiBelanja Pegawai Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan Jasa Belanja ModalBelanja Modal

54

BELANJA LANGSUNGBELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA YANG TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG

OLEH ADA TIDAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG KONTRIBUSINYA THD PRESTASI KERJA

SULIT DIUKUR

BELANJA YANG DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG

KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN PRESTASI KERJA DAPAT DIUKUR

55

Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran daerah untuk pegawai atau personel.

Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran daerah untuk penyediaan barang dan jasa dan manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran.

Deskripsi Belanja Daerah … lanjutan

Belanja Modal adalah semua pengeluaran daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah.

56

Deskripsi Belanja Daerah …..lanjutan

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Belanja Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

57

Deskripsi Belanja Daerah

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah semua pengeluaran daerah yang bersifat pengalihan uang dan atau barang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang dan barang tersebut.

Belanja Tidak Tersangka adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tersangka dan kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa, misalnya, bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

58

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/APBDPELAKSANAAN APBN/APBD

Dalam rangka pertanggungjawaban Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:

1. laporan keuangan1. laporan keuangan

2. ikhtisar realisasi kinerja2. ikhtisar realisasi kinerja

(Ps. 2)

59

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (Ps. 5)(Ps. 5)

Laporan keuangan pemerintah setidak-tidaknya Laporan keuangan pemerintah setidak-tidaknya terdiri dari:terdiri dari:

1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),Laporan Realisasi Anggaran (LRA),2.2. Neraca,Neraca,3.3. Laporan Arus Kas (LAK), danLaporan Arus Kas (LAK), dan4.4. Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.

60

IKHTISAR REALISASI KINERJAIKHTISAR REALISASI KINERJA

Ikhtisar Realisasi Kinerja berisi ringkasan tentang Ikhtisar Realisasi Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. (ps. 17)(ps. 17)

Laporan Realisasi Kinerja SKPD disampaikan kepada Laporan Realisasi Kinerja SKPD disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri PAN selambat-gubernur/bupati/walikota, dan Menteri PAN selambat-lambatnya 2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)lambatnya 2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)

61

LAPORAN KINERJALAPORAN KINERJA(Ps. 17)(Ps. 17)

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

62

Satuan Kerja Perangkat DaerahSatuan Kerja Perangkat Daerah

FungsiFungsi

Sub FungsiSub Fungsi

Provinsi/Kabupaten/KotaProvinsi/Kabupaten/Kota

KodeKode Program/KegiatanProgram/KegiatanBelanjaBelanja Hasil/KeluaranHasil/Keluaran

KeteranganKeteranganAnggaranAnggaran RealisasiRealisasi RencanaRencana RealisasiRealisasi SatuanSatuan

xxxxxxxx Program 1Program 1

xxxxxxxxxx Kegiatan AKegiatan A

Indikator Kinerja 1Indikator Kinerja 1


xxxxxxxx Program 2Program 2

::::::::

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN ….

FORMAT LAPORAN KINERJAFORMAT LAPORAN KINERJA

63

KodeKodeFungsi/Sub Fungsi/Sub

Fungsi/Program/ Fungsi/Program/ KegiatanKegiatan

BelanjaBelanja Hasil/KeluaranHasil/Keluaran

KeteranganKeteranganAnggaranAnggaran RealisasiRealisasi RencanaRencana RealisasiRealisasi SatuanSatuan

xxxx FungsiFungsi

xxxx Sub Fungsi Sub Fungsi

xxxxxxxx ProgramProgram

xxxxxxxxxx Kegiatan AKegiatan A



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTATAHUN ANGGARAN ….

FORMAT LAPORAN KINERJAFORMAT LAPORAN KINERJA

64

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJAPENYUSUNAN LAPORAN KINERJA(PS. 18-20)(PS. 18-20)

Laporan Kinerja SKPD disampaikan Laporan Kinerja SKPD disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota, kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara PAN selambat-dan Menteri Negara PAN selambat-lambatnya 2 bulan setelah TA lambatnya 2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)berakhir. (Ps. 19)

65

SEKIANSEKIAN

Regulasi Keuangan Pemerintah

Documents

Regulasi Keuangan Pemerintah