Regulasi Ketenagalistrikan 300108

REGULASI KETEKNIKAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Oleh Ir. PAHALA LINGGADIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKANDIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

REGULASI KETEKNIKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN Peraturan Perundang-undangan Standar Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Standar Kompetensi Baku Mutu Lingkungan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 Inspeksi Ketenagalistrikan Sanksi-sanksiInstalasi Tenaga Listrik-Aman- Andal- Akrab LingkunganUsaha PenyediaanTenaga Listrik Usaha PenunjangTenaga Listrik Tenaga Teknik yang Kompeten dan BersertifikatUsaha Jasa PenunjangTenaga ListrikIndustri PenunjangTenaga Listrik

REGULASI SEKTOR KETENAGALISTRIKANUU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan;PP No. 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 3/ 2005 tentang Perubahan Atas PP No.10/1989 jo PP No. 26/2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.10/1989; Permen ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 0046 Th 2006 tentang Adendum Permen ESDM No.45 tahun 2005Kepmen ESDM nomor 1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUILPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0027 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;

UU NO. 15 TAHUN 1985

Pasal 15, ayat (1)Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib:a. menyediakan tenaga listrik;b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.

Pasal 17Syarat-syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan,instalasi, dan standardisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah.

UU NO. 15 TAHUN 1985

Pasal 18

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi dalam bidang ketenaga-listrikan.

PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989PASAL 21

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:- Standardisasi, - Pengamanan Instalasi TL, - Pengamanan Pemanfaat TL untuk mewujudkan A3 (Aman,Andal dan Akrab lingkungan)

Pekerjaan didalam instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi

Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi

PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 (sambungan..)PASAL 21

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:- Standardisasi, - Pengamanan Instalasi TL, untuk mewujudkan A3- Pengamanan Pemanfaat TL Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi

Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi


Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan TT dan TM dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi

Pemeriksaan instalasi pemanfaatan TR oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba

Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi

Setiap tenaga teknik yg bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi

TT = tegangan tinggiTM = tegangan menengahTR = tegangan rendah


Instalasi ketenagalistrikan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan.

Setiap instalasi ketenagalistrikan sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi.

Ketentuan mengenai perencanaan, pemasangan, pengamanan, pemeriksaan, dan pengujian serta uji laik operasi instalasi ketenaga-listrikan diatur dengan Peraturan Menteri No. 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, dan Peraturan Menteri No. 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Permen 0045 Tahun 2005

OBYEK REGULASI TEKNIK - Instalasi Tenaga Listrik milik Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan Perorangan atau Lembaga Negara lainnya)

- Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik milik Pelanggan TT, TM dan TR

- Industri Penunjang Tenaga Listrik (produsen peralatan dan pemanfaat tenaga listrik)

- Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (konsultan, kontraktor, Jasa Inspeksi dll)

- Tenaga Teknik Bidang Ketenagalistrikan

SERTIFIKASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Sertifikasi Peralatan Tenaga ListrikSertifikasi Pemanfaat Tenaga Listrik

Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikInstalasi Pembangkit Tenaga ListrikInstalasi Transmisi Tenaga ListrikInstalasi Distribusi Tenaga ListrikSertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikInstalasi Pelanggan Tegangan TinggiInstalasi Pelanggan Tegangan MenengahInstalasi Pelanggan Tegangan Rendah

Sertifikasi Tenaga TeknikPermen ESDM No. 0027 Tahun 2005 tentang Tatacara PembubuhanTanda SNI dan Tanda KeselamatanPermen ESDM No. 0045 Tahun 2005 dan PerubahannyaSK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan EnergiNo. 1898/40/600.4/2001 tgl 21 Maret 2001 tentang Tata Cara Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

INSTALASI TENAGA LISTRIKPERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 0045 Tahun 2005 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN PASAL 7 ayat (1)Instalasi penyediaan tenaga listrik :selesai dibangun dan dipasang,direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, ataudilakukan relokasiwajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku.PASAL 11 ayat (1)Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.Pasal 11 ayat (5)Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.

MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK OPERASIINSTALASI TENAGA LISTRIK

K O N S U I LDasar Hukum : Kepmen ESDM No.1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUIL sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendahTugas : Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dan menerbitkan Sertifikat Laik OperasiCakupan : Instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah daya 450 s.d 197 kVA

PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PERATURAN MENTERI ESDM No. 0027 Tahun 2005 TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN PASAL 2Setiap peralatan tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah mendapatkan sertifikat produk Setiap pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda Keselamatan setelah mendapatkan sertifikat produkPASAL 5Peralatan atau pemanfaat tenaga listrik produk impor yang tidak mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk

DAFTAR SNI WAJIB YG DIBERLAKUKAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.Nama ProdukNo SNIDasar Peraturan1Pemutus Sirkit Mini(Mini Circuit Breaker)SNI 04-6507.1-2002/Amd1-2006Permen No.009 Th 20072Tusuk-kontak & Kotak-kontak(Plugs and Sockets)SNI 04-3892.1-2006Permen No.012 Th 20073Saklar(Electric Switch)SNI 04-6203.1-2006Permen No.010 Th 20074Kipas Angin(Electric Fans)SNI 04-6292.80-2006 Permen No.011 Th 20075Persyaratan UmumSNI 04-6292.1-2003 Permen No.38 Th 20056Frekuensi(50 Hz)SNI 04-1922-2002 Permen No.34 Th 20057PUIL 2000SNI 04-0225-2000 Kepmen No.2046 Th 2001

Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik Yang Telah Memperoleh Sertifikat Produk

Peralatan dan Pemanfaat Tenaga ListrikMerk yang Sudah SNIMCBMERLIN GERIN, CHINT, ABB, LIKON, HAGER, SHUKAKU, MASKO, HYUNWOO, ELITECH, VYBA, MASKOKOTAK-KONTAKNATIONAL, MERTEN, CLIPSAL,BROCO, HAGER, LEGRAND, GP, VYBATUSUK-KONTAKSTANDARD, NIYOKU, CABLEX SENTOSA, , LEGRAND, EWINDOSAKLARNATIONAL, MERTEN, CLIPSAL,BROCO, HAGER , LEGRAND, GP, VYBA, MK, GB GEBROKIPAS ANGINMASPION, COSMOS, UCHIDA, NLG, SANKEN, MIYAKO

USAHA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN

KEBIJAKAN KEBIJAKAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK SECARA UMUM

UU No. 15 Tahun 1985, tentang KetenagalistrikanPP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga ListrikPP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga ListrikKepmen P & E No. 2500.K/40/M. PE/1997 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, dan bidang Pemeliharaan Peralatan KetenagalistrikanKepmen ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga ListrikPermen ESDM No. 0001 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan BerteganganPermen ESDM No. 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga listrik untuk Kepentingan TELEMATIKA

ayat (3) :Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi lembaga sertifikasi yang terakreditasi.ayat (4) :Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrikayat (5) :Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenanagannya dapat menunuk lembaga sertifikasi. SUBSTANSI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Dalam pasal 21, PP No. 3 TAHUN 2005 tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi jenis usaha : - Jasa Konsultansi Ketenagalistrikan - Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengujian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Penelitian dan Pengembangan - Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan - Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik (a.l : Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika).

b. Industri Penunjang Tenga Listrik meliputi jenis usaha : - Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan - Industri Pemanfaat Tenaga Listrik.Usaha Penujang Tenaga Listrik (UPTL)

TUJUAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

MENUNJANG USAHA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK DALAM RANGKA PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT SECARA MERATA

MENJAMIN MUTU PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT

MENUMBUHKEMBANGKAN BADAN USAHA PENUNJANG YANG BERKUALITAS

MENDORONG PERTUMBUHAN AHLI SPESIALIS DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN (TENAGA TEKNIK YANG KOMPETEN)

MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEM TENAGA LISTRIK DAN PENGUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PROSES IZIN BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUPTL) DANSERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Permohonan IUPTLEvaluasi PersyaratanMemenuhi Syarat? Sertifikasi & RegistrasiEvaluasi PersyaratanMemenuhi Syarat? BADAN USAHA UJPTL LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN UJPTLPEMERINTAH PUSAT/DAERAH* Izin Usaha Penunjang Tenaga ListrikOperasional KomersilYATIDAKTIDAKYALEMBAGA SERTIFIKASI PROFESITenaga Teknik Bersertifikat

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK NON KONSTRUKSI

AKTE PENDIRIAN;NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP);TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP);DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENGURUS BADAN USAHA;NERACA PERUSAHAAN TAHUN YANG BARU;SERTIFIKAT KOMPETENSI SESUAI PEKERJAANNYA;SERTIFIKAT BADAN USAHA SESUAI JENIS,KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI;DAFTAR TENAGA TEKNIK TETAP;SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI INSTANSI YANG BERWENANG;REKOMENDASI BANKDAFTAR PERALATAN KERJA DAN ALAT UKUR YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK

AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI BUJPTL

LEMBAGA SERTIFIKASI

LEMBAGA AKREDITASI

PENGATURAN AKREDITASI/SERTIFIKASI Sertifikasi PersonilSertifikasi PerusahaanAkreditasiPEMERINTAH(PUSAT/DAERAH)Izin UsahaLPJK( JK )*KAN (MSTQ)*DJLPE(JNK)*ASOSIASI PERUSAHAANASOSIASI PROFESILAB.UJIPERUSAHAANINSPEKSI TEKNIKUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (UPL)INDUSTRI PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IPTL)USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (UJPTL)Sertifikasi ProdukSertifikasi InstalasiBADAN USAHA*) Keterangan:MSTQ : Metrology, Standard, Testing & QualityJK : Jasa Konstruksi ListrikJNK : Jasa Non Konstruksi ListrikKAKK : Komisi Akreditasi Kompetensi KetenagalistrikanTENAGA TEKNIKIzinKerjaKebijakan No. 1, 2, 4, 5Kebijakan No. 3, 6, 7(Sedang Proses)

PROSES PERMOHONAN AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN JASA UPTL (JASA NON KONSTRUKSI)

KOMISI AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN JASA NON KONSTRUKSIPenyampaianPermohonan AkreditasiPenilaian Tim PenilaiLULUS/TIDAK LULUSPemberian AkreditasiDisampaikan kepadaPenyampaian rekomendasi Tim PelaksanaTeknisLEMBAGA SERTIFIKASI JASA NON KONSTRUKSIPengkajian LULUS

KAKASOSIASI PROFESIASOSIASI BADAN USAHALSKLSBUPTL - Jasa Konsultansi Non Konstruksi - Jasa Pengujian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Penelitian dan Pengembangan - Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan - Usaha Jasa LainSERTIFIKAT TENAGA TEKNIKCATATAN: LSK = LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSILSBUPTL = LEMBAGA SERTIFIKASI BUPTLAKREDITASISERTIFIKASISERTIFIKASI SERTIFIKAT BADAN USAHAKAK (KOMITE AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN)NON KONSTRUKSI

KOMISI AKREDITASI KEWENANGAN :

Memeriksa dan menilai berkas permohonan akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik Non Konstruksi(Lembaga Sertifikasi);

Memberikan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

Mengawasi atau memantau lembaga sertifikasi dalam pelaksanaan sertifikasi Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (BUPTL);

Memberikan perpanjangan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi;

Memberikan rekomendasi sanksi (administrasi) kepada lembaga sertifikasi yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATACARA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA NON KONSTRUKSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI

PERSYARATAN ORGANISASI

3. PERSYARATAN SISTEM DAN PROSEDUR SERTIFIKASI

PERSYARATAN ADMINISTRASI :

a. Menyerahkan data daftar anggota lengkap dengan kartu tanda anggota (KTA) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir minimal beranggotakan 10 (sepuluh) perusahaan yang sejenis;

b. Mempunyai Kepengurusan yang Independen dalam Pelaksanaan sertifikasi;

c. Mempunyai akte pendirian notarial;

d. Mempunyai alamat yang tetap; dan

e. Mempunyai AD/ART.

PERSYARATAN ORGANISASI :

a. Mempunyai organisasi yang mengikutsertakan stakeholder;

b. Mempunyai sarana dan prasarana beserta kelengkapan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi;

c. Mempunyai Asesor yang bersertifikat kompetensi, untuk satu bidang pekerjaan minimum 3 (tiga) orang.

3. PERSYARATAN SISTEM DAN PROSEDUR SERTIFIKASI :

a. Mempunyai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Operasional penyelenggaraan sertifikasi;

b. Mempunyai Petunjuk Teknis (Juknis) tentang prosedur pengajuan permohonan Sertifikat Badan Usaha;

c. Mempunyai program sertifikasi yang harus dipenuhi sesuai jenis usaha, klasifikasi dan kualifikasi bidang pekerjaan yang diinginkan a.n : - Mempunyai sistem dan prosedur pengawasan terhadap pemilik sertifikat Badan Usaha serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya; - Mempunyai sistem penilaian dalam pemberian atau perpanjangan sertifikat Badan Usaha.

KOMISI AKREDITASIUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK 2.Bidang Metrologi, Pengujian, Standar dan Kualitas (MPSK), akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), untuk jenis usaha : a.Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrikb.Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi dan menengahc.Jasa Pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan rendah d.Jasa Pengujian peralatan dan pemanfaat listrike.Jasa sertifikasi produkf.Jasa Kalibrasi 1.Bidang Jasa Konstruksi, akreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), untuk jenis usaha : a.Jasa Konsultansi Perencanaan Tenaga Listrik b.Jasa Konsultansi Pengawasan Tenaga Listrik c.Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik 3. Bidang Jasa Non-Konstruksi, akreditasi sementara oleh DESDM cq DJLPE sebelum ada Lembaga Akreditasi, yaitu :a.Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrikb.Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrikc.Jasa Penelitian dan Pengembangan di bidang ketenagalistrikand.Jasa Pendidikan dan Pelatihan di bidang ketenagalistrikane.Jasa Lain, antara lain : Jasa TELEMATIKA

SERTIFIKASIBUJPTL

LEMBAGA SERTIFIKASIKEWENANGAN :

Memeriksa, menilai dan menguji badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstruksi);

Memberikan sertifikat kepada badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstrusi) yang telah lulus dari penilaian dan pengujian sesuai cakupan wilayah, jenis usaha, klasifikasi , kualifikasi yang diusulkan oleh Badan Usaha tersebut;

Memberikan perpanjangan sertifikat badan usaha;

Mengawasi atau memantau kegiatan badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstrusi) yang telah bersertifikat;

Memberikan rekomendasi sanksi kepada badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstruksi) yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATACARA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA NON KONSTRUKSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI

PERSYARATAN ORGANISASI

3. PERSYARATAN TEKNIS

PERSYARATAN ADMINISTRASI :

a. Akta pendirian Perusahaan;

b. Mempunyai akte pendirian;

c. Mempunyai alamat yang tetap;

d. Memiliki Kemampuan Pendanaan.

PERSYARATAN ORGANISASI :

a. Mempunyai Struktur organisasi yang jelas;

b. Memiliki sarana dan prasarana beserta kelengkapan untuk menyelenggarakan kegiatan dibidangnya;


3. PERSYARATAN TEKNIS DIBIDANGNYA :

a. Mempunyai Sistem Mutu Pelaksanaan Kegiatan dibidangnya;

b. Mempunyai Memiliki Tenaga Teknik yang bersertifikat kompetensi sesuai jenis usaha, klasifikasi dan kualifikasi pekerjaan yang diusulkan oleh Badan Usaha tersebut;

c. Mempunyai Peralatan Kerja sesuai bidangnya;

d. Mempunyai pengalaman dibidangnya;

e. Mempunyai lingkup jenis usaha, klasifikasi, kualifikasi yang dan wilayah kerja Badan Usaha yang diinginkan.


LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK1.Asosiasi Perusahaan (AKLI, GAPENRI,dll)Melaksanakan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik2.Asosiasi Profesi (IATKI, APEI, HAEI,Gema PDKB, HAKIT,dll)Melaksanakan sertifikasi tenaga teknik pada badan usaha jasa penunjang tenaga listrik3.Laboratorium Uji (PLN JTK, SUCOFINDO, National Gobel,dll)Melaksanakan uji produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik4.Lembaga Sertifikasi Produk (SUCOFINDO, PLN JTK, dll)Melaksanakan sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik5.Lembaga Kalibrasi (PLN JTK,dll)Melaksanakan kalibrasi peralatan tenaga listrik6.Lembaga Inspeksi Instalasi Penyediaan (KONEBA, INDOSPEC, DEPRIWANGGA, JASTEK, SUCOFINDO,RADIANT,dll)Melaksanakan sertifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik (Pembangkit, Transmisi, Distrib)7.Lembaga Inspeksi Nirlaba (KONSUIL)Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk pelanggan tegangan rendah

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

- Sosialisasi kebijakan-kebijakan Usaha Penunjang Tenaga listrik ke daerah-daerah.- Penyusunan Pedoman Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Perusahaan Non Jasa Konstruksi - Penyusunan 5 (lima) Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (BUPTL) untuk T.A 2007 sbb : - Badan Usaha Jasa Operasi Pembangkit Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Operasi Transmisi Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemeliharaan Transmisi Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika (TELEMATIKA)- Kerjasama dengan Badan/Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. - Kerjasama dengan Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. .

BUJPTLTELEMATIKA

1. Pasal 23 A PP No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik : Pemanfaatan instalasi ketenagalistrikan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik harus mendapat izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. SUBSTANSI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK UNTUK TELEMATIKA 2. PERMEN ESDM No. 48 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrk untuk Kepentingan Telematika :Penggunaan jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain penyaluran tenaga listrik, antara lain untuk mentransmisikan data, internet, telekomunikasi, multimedia, dan infomatika.

Penyangga dan Jalur Sepanjang Jaringan.Serat optik pada Jaringan.Kabel Pilot pada Jaringan.Konduktor pada Jaringan.RUANG LINGKUP PEMANFAATAN JARINGAN

Tidak mengganggu fungsi utama jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik;Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;Mendapat persetujuan dan pengawasan Pemilik Jaringan;Ketersediaan Kapasitas Jaringan;Kekuatan Tiang atau Menara Penyangga;Perbedaan Kanal dan/atau Inti Serat Optik;Perbedaan frekuensi, Konduktor dan Kabel Pilot.KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN JARINGAN

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN MENGGUNAKAN JARINGAN (IMJ) TELEMATIKAAkta Pendirian Pemanfaat Jaringan dan perubahannya;Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);Profil Pemanfaat Jaringan; Daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, spesifikasi alat dan perangkat Telematika yang akan digunakan;Kontrak kerjasama Pemanfaatan Jaringan antara Pemilik Jaringan dan Pemanfaat Jaringan;Sertifikat Badan Usaha di bidang Telematika;Sertifikat Laik Operasi Peralatan terhadap Sistem Operasi Ketenagalistrikan.

LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

NO.NAMA PERUSAHAANNo. SKKETERANGAN1.PT. SILMA INSTRUMENTAMA108-12/44/600.4/2006P, TT dan TM2.PT. CITRABUANA INDOLOKA109-12/44/600.4/2006P, TT dan TM3.PT. INDUSTIRA110-12/44/600.4/2006P, TT dan TM4.PT. SIBBARA SEJAHTERA ABADI111-12/44/600.4/2006P, TT dan TM5.PT. GAMMA IRIDIUM PERKASA112-12/44/600.4/2006P, TT dan TM6.PT. WIDE & PIN113-12/44/600.4/2006P, TT dan TM7.PT. DEPRIWANGGA376-12/74/600.1/2006P, TT dan TM8.PT. INDOSPEC ASIA378-12/74/600.1/2006P, TT dan TM9.PT. KONEBA (PERSERO)377-12/74/600.1/2006P, TT dan TM10.PT. PLN (PERSERO) JASA SERTIFIKASI375-12/74/600.1/2006P, TT dan TM11.PT. SUCOFINDO (PERSERO)379-12/74/600.1/2006P, TT dan TM12.PT RADIANT UTAMA INTERINSCO206-12/20/600.1/2007P, TT dan TM13.KONSUIL1109/MEM/2005TR

LEMBAGA SERTIFIKASI PERALATAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

NONAMA No. SKKET.1.IKATAN AHLI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN (IATKI)218-12/77/600.1/200225 Oktober 2002Bidang Pembangkitan dan Distribusi, Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan2.GEMA PDKB 291-12/40/600.4/200421 September 2004Bidang Transmisi dan Distribusi, Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan untuk Kegiatan PDKB dan Non PDKB3.HIMPUNAN AHLI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (HAKIT) 01.SK/XII/KAKK/0628 Desember 2006 Bidang Pembangkitan Operasi dan Pemeliharaan

LSPro DAN LAB UJI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK UNTUK PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI

NONAMA PERUSAHAANNo. SKKET.1.PT TUV NORD Indonesia 94-12/47/600.4/2006LSPro2.PT SUCOFINDO (PERSERO) 93-12/47/600.4/2006LSPro3.PT KONEBA (PERSERO) 92 -12/47/600.4/2006 LSPro4.PT SUCOFINDO (PERSERO)91-12/47/600.4/2006LAB UJI5.PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN 90-12/47/600.4/2006LAB UJI6.BALAI BESAR TEKNOLOGI ENERGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (B2TE BPPT)89-12/47/600.4/2006LAB UJI

BADAN USAHA JASA NON KONSTRUKSI YANG SEDANG PROSES PENUNJUKAN

NONAMA PERUSAHAANKET.1.PT . POWERTEL JASA TELEMATIKA2.PT. INDOSAT M2 JASA TELEMATIKA3.PT. ICONJASA TELEMATIKA4.PT. SIEMENSJASA OPERASI5.PT. TJP. SERVICESJASA OPERASI DAN PEMELIHARAN6.PT. NUSANTARA POWER SERVICESJASA OPERASI DAN PEMELIHARAN

Informasi: www.djlpe.esdm.go.id

Regulasi Ketenagalistrikan 300108

Documents

Regulasi Ketenagalistrikan 300108