RAPAT PERSIAPAN PENERAPAN PSBB PROVINSI RIAU

PEKANBARU, 30 APRIL 2020

Dari 639 orang PDP, tersebar di seluruh kab/kota (12 kab/kota se-Propinsi Riau), dengan 41 kasus positif yang tersebar di 8 kab/kota (Pekanbaru, Dumai, Pelelawan, Kampar, Bengkalis, Indragiri

Hilir, Rokan Hulu, Siak)

ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 se-RIAU

1. Provinsi Riau : Rp. 154,30 M

1. Kabupaten/Kota : ▪ Kota Pekanbaru Rp. 66,49 M

▪ Kab. Siak Rp. 33,74 M ▪ Kab. Rokan Hulu Rp. 12,60 M

▪ Kab. Kuansing Rp. 39,53 M ▪ Kab. Inhil Rp. 89,98 M

▪ Kab. Inhu Rp. 53,21 M ▪ Kab. Rohil Rp. 41,62 M

▪ Kab. Pelalawan Rp. 37,91 M ▪ Kab. Kampar Rp. 23,59 M

▪ Kab. Kep. Meranti Rp. 11,23 M ▪ Kab. Bengkalis Rp. 91,58 M

▪ Kota Dumai Rp. 41,82 M Jumlah Rp.543,30 M

3. Total Rp.687,60 M

PENANGANAN KESEHATAN

1. Provinsi Riau : Rp.25 M

1. Kabupaten/Kota : ▪ Kota Pekanbaru Rp. 56,55 M

▪ Kab. Siak Rp. - ▪ Kab. Rokan Hulu Rp. - ▪ Kab. Kuansing Rp. 1,28 M ▪ Kab. Inhil Rp. - ▪ Kab. Inhu Rp. 31,78 M ▪ Kab. Rohil Rp. 7,40 M

▪ Kab. Pelalawan Rp. 16,49 M ▪ Kab. Kampar Rp. 6,82 M

▪ Kab. Kep. Meranti Rp. - ▪ Kab. Bengkalis Rp. 28,76 M

▪ Kota Dumai Rp. - . Jumlah Rp.149,08 M

3. Total Rp.359,98 M

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

1. Provinsi Riau : Rp.254.,14 M

1. Kabupaten/Kota : ▪ Kota Pekanbaru Rp. 6,59 M

▪ Kab. Siak Rp. 11,37 M ▪ Kab. Rokan Hulu Rp. - ▪ Kab. Kuansing Rp. 23,10 M ▪ Kab. Inhil Rp. - ▪ Kab. Inhu Rp. 31,78 M ▪ Kab. Rohil Rp. 6,50 M

▪ Kab. Pelalawan Rp. 8,76 M ▪ Kab. Kampar Rp. 1,09 M

▪ Kab. Kep. Meranti Rp. 25,46 M ▪ Kab. Bengkalis Rp. 62,37 M

▪ Kota Dumai Rp. 57,69 M Jumlah Rp. 234,71 M

3. Total Rp.498,41 M

PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Total Anggaran Penanggulangan COVID19 : Rp.1,54 Triliun

PENANGANAN KESEHATAN PROVINSI RIAU

1. Ada 48 Rumah Sakit se Provinsi Riau yang ditunjuk melalui SK Gubernur Riau Nomor : 711/IV/2020 sebagai Rumah sakit Rujukan.

2. Penambahan 276 tempat tidur untuk Pemenuhan 1.064 tempat tidur. 3. 1 Unit X-Ray

1. 23.000 APD, 9.660 Pcs Rapid Tes, 56.000 pasang Sarung tangan (Hand Gloves), 5.364 Botol Hand Sanitizer telah didistribusikan ke kabupaten/kota se Riau

2. Sprayer Desinfektan 12 Unit dan cairannya 5000 Liter

1. 13 Orang Paramedis 2. Rp. 27,2 M untuk Insentif Tenaga Medis dan Non-Medis 3. Rp. 8,5 M untuk Akomodasi Tenaga Medis 4. Rp.2,1 M, untuk Pemeriksaan Pasien, Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Labkesling dan Reagen Labskeling 5. Rp.642 Juta untuk Kelengkapan Ambulance

6. Pemulasaran Jenazah.

Total Penanganan Kesehatan : Rp. 154,30 Miliar

1. Pegeseran Tahap I : Rp.74.980.932.383,- 2. Pergeseran tahap II : Rp. 70,146,145,444,- 3. Akomodasi Tenaga Medis : Rp. 8,500,000,000,- 4. Penanganan pemulangan Pekerja migran Indonesia (PMI) : Rp. 700,000,000,-

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI PROVINSI RIAU

Dialokasikan

Rp.25.000.000.000,-

Sumber Dana : hasil

realokasi/pencermatan Program/Kegiatan OPD

STIMULUS EKONOMI KE

USAHA MIKRO & KECIL

Jumlah UMK yang terdata, berdasarkan usulan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM = 18.810 UMK (Data dari 8 Kabupaten/Kota)

Kebutuhan anggaran untuk data UMKM 8 kabupaten/kota sebesar Rp.16.929.000.000,- dan akan bertambah, sejalan dengan data yang akan masuk

UMK menerima BLT sebesar Rp.300.000,-/bulan selama 3 bulan atau Rp.900.000 untuk 3 bulan

1

2

3

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI PROVINSI RIAU

Dialokasikan

Rp.25.000.000.000,-

Sumber Dana : hasil

realokasi/pencermatan Program/Kegiatan OPD

STIMULUS EKONOMI KE

USAHA MIKRO & KECIL

Total Penanganan Dampak Ekonomi : Rp.25.000.000.000,-

IKM yang bergerak di Bidang Industri Fashion diberikan bantuan berupa Pesanan Pembuatan Masker Non Medis (Masker Kain) dengan anggaran

Rp.720.000.000 untuk 180.000 Masker

PADAT KARYA TUNAI BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

BAHAN BAKU MASKER

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM :

UPAH KERJA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyerahkan Hasil produksi ke Dinas yang menangani Bidang IKM untuk diserahkan kepada

masyarakat

MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATE/KOTA UNTUK KECAMATAN DAN KELURAHAN

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Sekda

MEKANISME PENCAIRAN

Sesuai dengan Petunjuk Teknis (SK Kepala Dinas PMD)

MEKANISME PENCAIRAN

1. Peraturan Gubernur Riau No. 10/2020 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Riau No.38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa

2. Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Desa

DASAR HUKUM

Dialokasikan untuk 268 Kelurahan x Rp.100 Juta Sumber Dana : hasil realokasi /pencermatan

Program/Kegiatan OPD

Dialokasikan untuk 1.591 Desa x Rp.100 Juta Sumber Dana : dari pengurangan bankeu khusus

Desa sebelumnya

PERGESERAN BANKEU KHUSUS DESA

PERGESERAN BANKEU KHUSUS KAB/KOTA UNTUK

KELURAHAN

1. Peraturan Gubernur Riau No. 62/2018 tentang Perubahan Atas Pergub Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau

2. Dibuatkan Petunjuk Teknis Khusus

DASAR HUKUM

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Sekda

MEKANISME PENCAIRAN

1. Peraturan Gubernur Riau No. 62/2018 tentang Perubahan Atas Pergub Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau

2. Petunjuk Teknis dalam rangak efektifitas tugas camat se-Provinsi Riau

DASAR HUKUM

Dialokasikan untuk 169 Kecamatan x Rp.100 Juta

Sumber Dana : dari APBD Murni

PERGESERAN BANKEU KHUSUS KECAMATAN

ADM Penunjang Kesehatan Belanja Barang Kesehatan Belanja Modal Alat semprot disinspektan Pendataan

warga yang terdampak ekonomi Penyuluhan dan Monitoring untuk pencegahan COVID 19

PERUNTUKAN

Sesuai dengan Petunjuk Teknis (SK Kepala Dinas PMD)

PERUNTUKAN Koordinasi Forum Kecamatan dalam rangka

pencegahan COVID

PERUNTUKAN

Belum ada realisasi Pencairan 100 Juta Per Kelurahan untuk 83 Kelurahan

di Kota Pekanbaru (8,3 M)

Belum Ada Pencairan

PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROVINSI RIAU

1. Baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyiapkan Rencana Jaring Pengaman Sosial (JPS)/Social Safety Net.

2. Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan Rencana Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Rp.300.000,-per KK selama 3 Bulan.

3. Bantuan Sosial Rp 3,90 Miliar

4. Anggaran BLT berasal Bankeu khusus desa sebesar Rp.159,1 Miliar dan hasil pencermatan kegiatan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a. Permendagri No. 20 Tahun 2020, bahwa dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

5. Skema bantuan JPS adalah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT):

a. Program BLT diselenggarakan sebagai respon dampak Pandemik COVID-19 yang terjadi di Indonesia, khususnya di Riau.

b. Program ini untuk dapat membantu masyarakat miskin agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hariannya.

Total Penyediaan Jaring Pegaman Sosial : Rp.263,70 Miliar

Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) : Rp.254,146,500,000,-

2. Operasional BLT : Rp. 5,700,000,000,-

3. Bantuan Sosial : Rp. 3,900.000.000,-

SOCIAL SAFETY NET Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi RIau

10

40%

25%

Miskin

Rentan Miskin Jumlah KK

Jumlah Jiwa

1.758.577

460.803

APBN

Penerima PKH/Sembako

Jumlah Penduduk

6.971.745

APBN & APBD (BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja

& Bansos APBD)

Subsidi COVID-

19

Inclusion Error

Exclusion Error

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) (Berisi 40% Penduduk Dengan Status Sosial Ekonomi Terendah) Pemerintah Provinsi Riau

HASIL VERIFIKASI 14 APRIL 2020

282.325 KK

DTKS NON PKH NON BSP

273.784 KK 232.778 KK

ADANYA PERLUASAN KUOTA SEMBAKO SEBANYAK

40.960 KPM

0 KK

ADANYA BANTUAN SOSIAL TUNAI DARI KEMENSOS SEBANYAK

253.563 KPM

86.515 KK

RENCANA TOP UP PKH MURNI DAN BSP SEMBAKO MURNI

MENUNGGU VERIFIKASI DARI KABUPATEN/KOTA

(BERTANGGUNG JAWAB MUTLAK)

DASAR PENGANGGARAN BLT

254 M

DTKS JANUARI 2020 RUTA : 445.302

KK : 460.803 JIWA : 1.758.577

SKEMA PENDATAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DTKS & NON DTKS PROVINSI RIAU

MASYARAKAT TERDAMPAK

NON DTKS SASARAN PENERIMA BLT PEMPROV. RIAU : 1. Top Up PKH & BSP Sembako Murni 2. Non DTKS, terdiri dari:

a. Keluarga Karantina COVID-19; b. UMKM/IKM Omzet Turun >50%; c. Warga pendatang dan bekerja di Riau yang belum dapat bantuan Pemerintah; dan d. Warga terdampak yang belum mendapat bantuan APBN & APBD Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAMPAK COVID-19

(PKH DAN BSP MURNI)

NO KAB/KOTA DTKS (KK) PKH (KK) BSP (KK)

PENAMBAHAN DATA PKH

PENERIMA

SEMBAKO

SASARAN PENERIMA

BANTUAN

PERLUASAN

SEMBAKO

BANSOS TUNAI

PKH MURNI BSP MURNI KUOTA

AWAL

KUOTA

AKHIR

1 BENGKALIS 35,460 13,025 19,187 5,437 7,565 12,427 11,677

1,348

6,215

2 DUMAI 19,321 5,019 8,394 1,606 9,053 14,871 4,472

547

4,123

3 INDRAGIRI HILIR 60,321 16,612 25,703 1,035 20,326 53,389 16,287

325

7,986

4 INDRAGIRI HULU 38,592 9,434 13,303 4,071 17,643 17,643 8,350

1,084

6,039

5 KAMPAR 70,185 24,637 34,852 3,747 25,079 31,197 23,557

1,080

9,205

6 KUANSING 26,482 10,725 15,387 993 6,099 10,019 10,295

430

4,073

7 KEPULAUAN MERANTI 32,782 14,196 23,101 1,130 4,303 7,069 11,679

2,517

9,516

8 PEKANBARU 36,896 12,900 18,412 2,703 16,982 37,896 11,259

1,641

4,195

9 PELALAWAN 25,236 7,243 11,475 3,948 7,673 12,605 6,778

465

5,781

10 ROKAN HILIR 58,514 15,604 23,283 2,955 23,504 28,504 14,943

661

8,507

11 ROKAN HULU 29,907 10,953 16,062 7,369 2,532 9,160 10,088

865

5,959

12 SIAK 27,107 5,232 7,737 5,966 11,434 18,783 4,412

820

3,133

JUMLAH 460,803 145,580 216,896 40,960 152,193 253,563 133,797 11,783 74,732

13

Pemerintah Provinsi Riau Bantuan Pemerintah (Jaring Pengaman Sosial Mengatasi Dampak Covid-19)

JENIS BANTUAN BENTUK BANTUAN APBN / APBD SASARAN

PKH Rp. 75.000 s.d. 800.000 / bulan

APBN DTKS (40% Terendah)

SEMBAKO Sembako senilai Rp. 200.000 / bulan

APBN DTKS (40% Terendah)

KARTU PRA KERJA Rp. 600.000/bulan Selama 3 bulan

APBN PHK, UMKM, IKM, TKI yang dipulangkan, Pekerja sektor formal/informal.

BLT DANA DESA Rp. 600.000/bulan Selama 3 bulan

APBN NonPKH/Sembako, Non DTKS (rentan sakit kronis) di Desa.

BANTUAN SOSIAL TUNAI Rp. 600.000/bulan Selama 3 bulan

APBN Non PKH / Non Sembako Reguler

BANSOS PROVINSI (TOP UP Rp. 300.000/KK

Untuk 3 Bulan)

APBD PROVINSI Non DTKS, Keluarga Karantina Positif COVID-19, UMKM/IKM Omzet Turun >50%, Warga Pendatang dan Bekerja di Riau, dan Warga Terdampak yang Belum mendapat Bantuan APBN&APBD KAB/KOTA (Rentan Miskin dan Miskin Baru)

BANSOS KABUPATEN/KOTA

Masing-Masing Pemkab/Pemko

APBD KABUPATEN/KOTA

Non DTKS (miskin baru, Non Bansos APBN/APBD Provinsi)

PROGRAM DAPUR UMUM Nasi Bungkus APBD PROVINSI Pekerja harian, warga yang dirumahkan, pengemis dan gelandangan.

KARTU PRA KERJA

JENIS PEKERJAAN

▪ Pekerja Formal yang dirumahkan dan di

PHK

▪ Pekerja informal, terdiri: UMKM, IKM,

Tukang Bangunan, Pelayan Toko/Mall,

Pedang Keliling

• TKI yang dipulangkan dari Malaysia KETERANGAN

▪ Kuota Kartu Pra Kerja Provinsi Riau: 92.893

▪ Diusulkan dari Provinsi Riau: 162.620

▪ Kelebihan dari Kuota Provinsi Riau: 69.727

MAHASISWA YANG DI LUAR NEGERI

• Yang berada di Arab Saudi: 95 orang dan di Sudan: 151 Orang (Makan Minum dan Komunikasi di handle Kedutaan, cukup untuk 3 bulan ke depan)

• Kendala bantuan adalah di Sudan dilakukan lockdown. • Rencana pemulangan Mahasiswa di Arab Saudi menunggu konfirmasi (1

konfirmasi a.n. Yuda Satria / sudah memiliki tiket) • Jika dipulangkan maka telah disediakan tempat isolasi disertai

pembiayaan untuk makan dan minum selama isolasi.

NO KAB / KOTA JENIS BARANG

TT VENTILATOR EXRAY

1. Pekanbaru 326 5 10

2. Kampar 25 1 1

3. Rohul 18 0 0

4. Kuansing 8 0 1

5. Inhu 11 0 0

6. Inhil 9 3 0

7. Kep. Meranti 11 1 0

8. Siak 26 0 0

9. Bengkalis 30 1 1

10. Dumai 27 1 0

11. Rohil 12 0 0

12. Pelalawan 13 1 2

Jumlah 516 13 15

Ket: TT : Tempat Tidur Ruang Isolasi

KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI, VENTILATOR DAN EXRAY SE- PROVINSI RIAU

PELAKSANAAN PSBB PEKANBARU

a. DASAR HUKUM : a. Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/250/220 tanggal Perihal Penetapan PSBB di Wilayah Kota Pekanbaru dalam rangka

percepatan penanganan COVID-19 c. Perwako Pekanbaru No. 74 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru d. Keputusan Walikota Pekanbru No. 325 Tahun 2020 tentang Pemberlakukan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru

b. PELAKSANAAN PSBB a. PSBB di Wilayah Pekanbaru, dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 17-30 April 2020 secara terbatas pada malam hari

(mulai Pukul 20.00 – 05.00 WIB). b. Pengawasan pada perbatasan Kota Pekanbaru di 5 (lima) titik perbatasan (Kab. Kampar, Siak dan Pelalawan) dan 3 (tiga) simpul tranportasi

(Bandara SSK II, Pelabuhan Sungai Duku dan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki). c. Pengawasan wialayah perkotaan difokuskan pada Zona Merah (Kec. Rumbai, Kec. Tampan, dan tenayan Raya). d. Telah dilakukan sebanyak 1.460 teguran kepada mayarakat yang tidak menggunakan masker dan 1.940 teguran yang tidak melakukan Social

Destancing dalam berkendaraan dan 60 teguran bagi dunia usaha yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan.

c. TINDAKLANJUT PSBB a. Perlunya pemberlakuan PSBB pada Wilayah Berbatasan (Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Pelalwan, Kab. Bengkalis dan Kota Dumai) b. Surat Gubernur Riau kepada Bupati Kampar, Siak, Pelalawan, Bengkalis dan Walikota Dumai, No. 440/Dinkes/911 tanggal 17 April 2020

tentang Usulan PSBB Provinsi Riau. c. Surat Gubernur Riau kepada Bupati/walikota se Provinsi Riau, No.120/Pem-Otda/912 tanggal 17 April 2020 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan terkait Percepatan Penanganan COVID-19.

Data Pemulangan TKI 26 Maret - 25 April 2020

Tujuan TKI

(orang)

Kukup (Johor) – Tanjung Balai Karimun – Selat Panjang – Bengkalis – Pelabuhan Sri

Junjungan Dumai

Port Dickson -

Pelabuhan Pelindo 1

Dumai Jumlah Selat

Panjang Bengkalis Dumai

Riau 1.910 872 788 250 18

Aceh 3 3 5

Sumut 260 260 41

Sumbar 38 3 35 97

Jambi 34 34 17

Sumsel 1 1

Bengkulu 8 8

Lampung 2

Jumlah 2.254 872 799 583 180

Total pemulangan TKI dari 2 pelabuhan yaitu Kukup (Johor) dan Port Dickson (Negeri Sembilan) mulai tanggal 26 Maret hingga 25 April 2020, berjumlah 2.434 orang, dengan rincian :

1. Dari Kukup (Johor) – Tanjung Balai Karimun – Selat Panjang – Bengkalis – Pelabuhan Sri Junjungan Dumai sebanyak 2.254 orang

2. Dari Port Dickson - Pelabuhan Pelindo 1 Dumai sebanyak 180 orang

PROGRES PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2020

TERIMA KASIH

PENANGGULANGAN COVID-19

1. Surat Gubernur Riau kepada Bupati Kampar, Siak, Pelalawan, Bengkalis dan Walikota Dumai, No. 440/Dinkes/911 tanggal 17 April 2020 tentang Usulan PSBB Provinsi Riau.

2. Surat Gubernur Riau kepada Bupati/walikota se Provinsi

Riau, No.120/Pem-Otda/912 tanggal 17 April 2020 tentang

Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan terkait Percepatan Penanganan COVID-19.

3. Instruksi Gubernur Riau No. 111 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Aktifitas Masyarakat dalam rangka Percepatanan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

PENANGGULANGAN COVID-19