R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1inspektorat.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/7.-RENSTRA-PERUBA… · R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 20- 2021 BAB I P E N D

R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1


BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal tanggal 7 April 2017 nomor :

700/435/A.2/IJ perihal Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana

terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi

kegiatan terdiri dari :

1). Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin

2). Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah

3). Pengawalan reformasi birokrasi

4). Penegakan Integritas

Meliputi :

a. Kinerja rutin pengawasan sebanyak 14 kegiatan yaitu reviu RPJMD, Reviu

RKPD, Reviu RKA SKPD, Reviu LKPD, EPPD, Pemeriksaan Kinerja OPD,

pemeriksaan urusan umum dan teknis, pemantauan TLHP APIP dan

BPK dll.

b. Pengawasan prioritas nasional sebanyak 7 kegiatan seperti penyerapan

anggaran dana desa, pemeriksaan BOS, pengawasan perencanaan dan

penganggaran responsif gender (PPRG).

c. Pengawalan reformasi birokrasi sebanyak 3 kegiatan seperti PMPRB,,

penanganan pengaduan dan evaluasi pelayanan publik.

d. Penegakan Integritas sebanyak 7 kegiatan yaitu penanganan laoran

gratifikasi, Monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan RAD PPK,

verifikasi LHKASN, pembangunan Zona Integritas dll.

Melalui Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Blitar Nomor

700/188.1/ 21.2./409.207/2017 Inspektorat telah melakukan perubahan

Rencana Strategis 2016 -2021. Hal tersebut dikarenakan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga

berimplikasi terhadap perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan

dengan struktur organisasi yang baru sehingga dokumen Renstra perlu

dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan dokumen RPJMD yang juga

mengalami perubahan.


Dengan adanya surat dari Inspektorat Jenderal Jenderal Kementrian

Dalam Negeri telah merumuskan formula Standar Analisa Kegiatan

Pengawasan berbasis money follow program sehingga kegiatan di Inspektorat

Kabupaten Blitar perlu disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan reviu dan

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020 – 2021.

Perubahan tersebut mencakup :

1. Penyesuaian Tujuan dan Sasaran OPD

2. Penyesuaian / Perubahan Indikator

3. Penyesuaian Nomenklatur Kegiatan.

Perubahan dokumen Renstra Inspektorat tidak merubah program

karena penyusunan dokumen Renstra harus berpedoman pada dokumen

RPJMD dan tidak ada perubahan RPJMD.

Perencanaan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan

pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan

tuntutan tata kepemerintahan yang baik (goood governance), Perencanaan

juga mempunyai peran yang penting dalam rangka mewujudkan keberhasilan

kinerja OPD .

Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Blitar harus

menyusun dokumen perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat

Tahun 2020 – 2021 merupakan perubahan kedua selama RPJM Tahun 2016

– 2021 setelah perubahan pertama yaitu Perubahan Renstra Tahun 2017 –

2021.

Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2020 – 2021 merupakan pedoman

untuk penyusunan Renja Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta dijadikan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Inspektorat

untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra 2020-2021

ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.


2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang

Kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008

tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2016 – 2021.

12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

13. Surat Inspektur Jenderal tanggal 7 April 2017 nomor :

700/435/A.2/IJ perihal standar prencanaan dan penganggaran

bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018


1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2020-

2021 ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Inspektorat

sesuai tugas dan fungsi lembaga.

2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah

tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan

tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( Renja )

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

4. Melaksanakan semua kegiatan pengawasan Inspektorat sesuai

dengan Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika Penulisan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten

Blitar tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya OPD

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

2.4. Tantangan,Peluang Pengembangan pelayanan OPD

BAB.III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

4.1. Identifikasi permasalahan

4.2. Sumber Daya Aparatur pengawas

4.3. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil kepala daerah

4.4. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

4.5. Telaahan RTRW dan KLHS

4.6. Penentuan Isu-isu Strategis


BAB IV. VISI,MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

4.1 Visi, Misi Kepala Daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.3. Strategi dan kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA

RPJMD

Lampiran


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya

dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar, Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. Inspektorat

Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan oleh perangkat daerah. Daerah melaksanakan pembinaan dan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

serta melaksanakan pemeriksaan / audit keuangan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur menyelenggarakan fungsi :

a. menetapkan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b. memimpin pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

c. Mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Bupati;

d. Menetapkan penyusunan hasil pengawasan;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;

dan


f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, mempunyai tugas

melakukan koordinasi dan perencanaan bidang administrasi umum,

kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol,

hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program,

perencanaan dan pelaporan Inspektorat Daerah serta meneliti Naskah

Hasil Pemeriksaan ( NHP ) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Sekretaris juga mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Inspektorat Daerah,

pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dan hubungan

masyarakat;

b. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan/anggaran Inspektorat

Daerah;

c. memimpin urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,

protokol dan surat menyurat;

d. melaksanakan kerjasama dengan pengawas eksternal;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Didalam Struktur organisasi Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian

yaitu Sub Bagian penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan, dan

Sub Bagian Administrasi dan Umum


Sub. Bagian Penyusunan Program

Sub.Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam menyelenggaraakan administrasi penyusunan program

dan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan

laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub.Bagian Penyusunan

Program mempunyai fungsi :

a. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Daerah;

b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan

menyimpan laporan hasil pengawasan

c. melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun

kegiatan pengawasan;

d. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

e. mengadministrasi laporan hasil pengawasan;

f. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

g. menyusun statistik hasil pengawasan; dan melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan sekretaris.

Sub. Bagian Keuangan.

Kepala Sub.Bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris

dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, perencanaan anggaran

pembiayaan, pengelolaan dan menghimpun penyusunan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya kepala Sub.Bagian Keuangan

mempunyai fungsi :


a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam

rangka penyusunan anggaran keuangan Inspektorat Daerah;

b. mengelola anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja

tidak langsung;

c. menyusun penatausahaan, mengkaji ulang laporan keuangan dan

pembayaran;

d. melaksanakan pengujian, penatausahaan, analisis dan laporan

perintah pembayaran;

e. melaksanakan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran

kegiatan kebutuhan kantor;

f. menyusun kebutuhan operasional, analisis data dan dokumen

keuanganserta laporan keuangan;

g. melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan

pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;

h. melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistim

informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan

pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan

anggaran; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas

membantu sekretaris dalam penyelnggaraan administrasi

ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pembinaan hukum, organisasi

dan tata laksana.


Untuk melaksanakan tugasnya kepala Sub Bagian Umum dan

kepegawaian mempunyai fungsi :

a. melaksanakan surat menyurat;

b. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan kegiatan

tata usaha serta pemeliharaan dan perlengkapan Inspektorat;

c. menyusun perncanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan

keamananan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;

d. menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;

e. memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan

kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

f. menyiapkan bahan untuk menyususn dan menyempurnakan

organisasi tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelols

perpustakaan Inspektorat; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.

Inspektur Pembantu Wilayah.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas mengkoordinasi

pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai wilayah kerjanya.

Inspektur pembantua juga mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasi dan memverifikasi bahan pengusulan program

pengawasan sesuai wilayah kerjanya;

b. memverifikasi bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan PKPT;

c. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai

wilayah kerjanya;

d. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penugasan

pengawasan;


e. memecahkan masalah dan mengambil keputusan terkait dengan

teknis pelaksanaan penugasan pengawasan;

f. mengendalikan penyusunan laporan hasil pengawasan;

g. mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Selain itu Inspektur Pembantu juga :

a. membawahi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah ( P2UPD ) dan Jabatan Fungsional Auditor;

b. membawahi wilayah kerja pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Kecamatan dan Pembinaan kepada Pemerintahan Desa di

Lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar;

c. Penugasan terhadap Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Jabartan Fungsional

Auditor ( JFA ) dibawah Inspektur Pembantu dengan Surat

Penugasan Inspektur;

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan tediri dari :

a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah (P2UPD);

b. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

a. Kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah mempunyai fungsi ;

1. Mengawasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan;

2. Mengawasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

3. Mengawasi dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

4. Mengawasi untuk tujuan tertentu;

5. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;


6. Mendampingi / memberikan keterangan ahli dalam proses

penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;

7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan evaluasi;

8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;

9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan pemantauan;

10.Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain; dan

11.Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu

melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian.


STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

INSPEKTUR

Sekretaris

Subag Keuangan Subag Adm &

Umum

Subag Perencanaan

& pelaporan

Irban Wilayah II Irban Wilayah IV Irban Wilayah III Irban Wilayah I

Jabatan

Fungsional

Jabatan

Fungsional

Jabatan

Fungsional

Jabatan

Fungsional


2.2. Sumber Daya

Inspektorat Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya

sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia keadaan Tahun 2019 sbb :

a. Susunan kepegawaian Inspektorat Kabupaten Blitar :

Sumber Daya manusia / aparatur Inspektorat Kabupaten

Blitar saat ini berjumlah 55 orang terdiri dari 30 laki-laki dan

25 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut :

a. Inspektur 1 Orang

b. Sekretaris 1 Orang

c. Inspektur Pembantu 4 Orang

d Kepala Sub.Bagian 3 Orang

e Auditor 13 Orang

f PF. P2UPD 26 Orang

g Staf administrasi 5 Orang

b. Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat

dilihat dari kepangkatan sebagai berikut :

1. Golongan IV : 18 Orang 2. Golongan III : 34 Orang 3. Golongan II : 3 Orang

c. Sumber daya manusia dilihat dari Eselonnya sbb :

1. Eselon II : 1 Orang 2. Eselon III : 5 Orang 3. Eselon IV : 3 Orang

a. Sumber daya manusia di Inspektorat dilihat dari Pendidikan

Formal sebagai berikut :

1. S2 : 8 Orang 2. S1 : 34 Orang 3. Sarjana Muda : - Orang 4. SLTA : 3 Orang 5 SLTP : -


b. Sarana dan Prasarana yang dipakai sebagai penunjang tugas

pokok dan fungsi di Inspektorat adalah sbb :

c. N Jenis Barang Jumlah Satuan Ket.

1. Almari 13 Buah Sedang

2. Filing Cabinet 17 Buah Sedang

3. Airphone 7 Buah Rusak

4. Jaringan Telephone 1 Jaringan Baik

5. Jaringan Speedy 1 Jaringan Baik

6. Faximile 1 Unit Baik

7. Komputer 8 Unit Sedang

8. Laptop 29 Unit Baik

9. LCD Proyektor 1 Unit Baik

10. Printer 20 Unit Baik

11. Brankas 1 Buah Baik

12. Air Codotioner 11 Unit 3 Rusak

13. Camera 5 Buah 1 Rusak

14. Rool Mater 4 Buah Baik

15. Televisi 3 Buah Baik

16. Mesin Ketik 6 Buah 2 Rusak

17. Kursi Tamu 2 Set Baik

18. Kursi Lipat 17 Buah Sedang

19. Kursi Pimpinan 9 Buah Sedang

20. Kursi Kerja 88 Buah 13 Rusak

21. Meja Kerja 53 Buah 5 Rusak

22. Ordometer 4 Buah Baik

23. Sepeda Motor 9 Unit Baik

24. Mobil 9 Unit Baik


2.3. Kinerja Pelayanan OPD Periode Renstra 2011-2015

Program Indikator

Kinerja

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Targe

t

Rea-

lisasi

Target Rea-

lisasi

Target Rea-

lisasi

Target Rea-

lisasi

Target Rea

-

lisa

si

Peningka -

tan Sistem

pengawa-

san

Internal

dan

pengendali

an

kebijakan

KDH

Persentase

Jumlah Obrik

yang diperiksa

94 100 94 94 94 94 206 100 206 100

Persentase

jumlah

laporan yang

diterbitkan

94 100 94 100 94 100 206 100 206 100

Persentase

Jumlah

Rekomendasi

yang

ditindak

lanjuti

100 100 100 100 100 100 206 100 206 100

Secara umum pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Blitar

pada periode 2011 – 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas

dan fungsi yang diembannya. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat

dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Dilihat pada tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu antara tahun

2011, 2012 dan tahun 2013 Inspektorat mentargetkan 94 OPD yang diadakan

pengawasan dan pembinaan, sedangkan untuk pengawasn desa masih

dilakukan secara sampel pada masing – masing kecamatan dengan capaian baik

sesuai dengan target. Menginjak tahun ke empat Inspektorat mengambil

kebijakan dengan memeriksa/ mengadakan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa, dari jumlah desa yang ada di Kabupaten

Blitar sebanyak 220 desa yang diadakan pengawasan dan pembinaan baru

sebanyak 112 desa. Secara kuantitatif bila dilihat dari tabel diatas bahwa target

telah tercapai dengan baik namun demikian secara kualitatif Inspektorat masih

belum optimal. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang belum

memadahi


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blitar

Program kegiatan

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Target (000)

Realisasi

Tar get Real isasi

Tar get Reali sasi

Tar get Reali sasi

Tar get Real isasi

Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan

pengendalian kebijakan KDH

Pengawasan Internal secara berkala

425.810 425.291

805.750

805.750 961.945

942.995

868.500

843.580

975.060

934.350

PenanganaKasus

Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah

241.590 170.46

5

276.95

0

276.950 367.63

0

325.33

5

286.60

5

268.14

2

609.26

0

460.92

0

Inventarisasi Pelaporan dan Pemutakhiran data TLHP

15.855 15.855 15.765 15.765 43.850 38.395 38.500 33.419 65.562 36.346

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal

95.950 83.850 84.600 84.480 76.650 76.650 56.800 56.790 164.040

145.150

Rapat Koordinasi Pengawasan

- - - - - - 33.370 27.215

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ( RAD-PPK)

- - - - - - 81.800 77.140 85.490 76.685

Reviu Laporan Keuangan Daerah

55.455 55.455 46.225 46.225 52.955 52.955 40.430 37.380 46.755 46.375


Program kegiatan

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Target (000)

Realisasi

Tar get Real isasi

Tar get Reali sasi

Tar get Reali sasi

Tar get Real isasi

(LKD)

Evaluasi LAKIP SKPD

36.466 36.466 42.315 42.315 33.330 33.330 12.600 12.500 54.560 53.640

Kegiatan pengendalian Disiplin Aparatur

10.080 9.420 8.970 8.470 11.950 10.970 9.820 9.820 9.110 8.990

Pengawasan dalam rangka peenrimaan CPNSD

25.441 25.441 - - 28.650 22.585 - - - -

Pelaksanaan Pengawasan Khusus dilingkungan Pemerintah Daerah

9.840 9.840

-

208.415

205.175

103.980

12.620 194.000

134.370

Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa

- - - - - - 152.200

150.600

593.880

581.750

Pelaporan dan Pemutakhiran Data TLHP

36.480 36.480 - - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

- - - - 551.835

552.079

580.498

566.733

741.796

688.345


Program kegiatan

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Target (000)

Realisasi

Tar get Real isasi

Tar get Reali sasi

Tar get Reali sasi

Tar get Real isasi

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

19.752.5

19.752.49

10.414 10.414 - - - - - -

Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

58.140 32.339 55.500 36.775 - - - - - -

Kegiatan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

17.400 17.400 17.400 17.400 - - - - - -

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

15.136, 15.136 17.165 17.165 - - - - - -

Penyediaan Alat Tulis Kantor

27.507 27.507 40.373 40.373 - - - - - -

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

110.074 109.674

64.962 64.883 - - - - - -

Penyediaan makanan dan minuman.

38.325 34.303 41.162 36.730 - - - - - -

Rapat Koordinasi dan Konsutasi ke luar Daerah

146.694 146.691

181.750

181.602 - - - - - -

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke

10.360 10.355 27.130 24.495 - - - - - -


Program kegiatan

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Target (000)

Realisasi

Tar get Real isasi

Tar get Reali sasi

Tar get Reali sasi

Tar get Real isasi

dalam daerah

Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

12.675 12.480 11.275 11.275 176.440

173.067

241.401

208.472

1.007.118

824.970

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

45.255 41.301 47.500 34.194 - - - - - -

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

12.700 12.700 12.700 12.700 - - - - - -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

49.600 22.455 22.175 19.675 66.449 57.727 271.500

210.230

254.497

192.515

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- - 66.518 66.518 199.219

199.210

- - 198.950

198.950

Pembentukan Satgas SPIP

- - 14.678 14.678 31.151 31.151

Program

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Kegiatan

peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektoratdan

- - - - - - 338.72

0

334.12

0

398.46

0

374.89

0


Program kegiatan

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Target (000)

Realisasi

Tar get Real isasi

Tar get Reali sasi

Tar get Reali sasi

Tar get Real isasi

Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi PP 71 Tahu 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 bagi SKPD -

- - - - - - 180.000

180.000

- -

Bimtek Penyusunan SOP

- - - - 48.470 46.574 - - -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

1.950 1.950

- - 12.100 12.100 - - - -

Penyusunan

Pelaporan Keuangan semesteran

1.650 1.650 1.650 1.650 - - - - - -

Penyusunan pelaporan keungan akhir tahun

900 900 900 900 - - - - - -

Program Penataan

Kegiatan Kajian tentang Penetapan

- - - - - - - - 207.220

197.800


Program kegiatan

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Target (000)

Realisasi

Tar get Real isasi

Tar get Reali sasi

Tar get Reali sasi

Tar get Real isasi

dan Penyempurnaan Kebijakan system dan prosedur

pengawasan

Standart Analisa Biaya Honorarium atas Kegiatan Inspeksi Kabupaten Blitar


Dilihat dari tabel diatas pemenuhan anggaran di Inspektorat selama

kurun waktu 5 tahun yaitu periode tahun 2011 sampai dengan

tahun 2015 relatif dapat terserap dengan baik.

Terdapat beberapa kegiatan yang muncul ditahun ke 4 yaitu kegiatan

kegiatan yang difokuskan terhadap pemenuhan dan peningkatan

Sumber Daya Aparatur. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan

jabatan dari struktural ke fungsional yang harus dilaksanakan oleh

Inspektorat sehingga munculnya kegiatan kegiatan baru tersebut

sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

2.4. Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Tantangan :

Tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat Daerah

Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsnya

dibidang pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan

kepala daerah adalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya tingkat pemahaman OPD terhadap

peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.

b. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel

sehingga pemerintah kabupaten blitar terbebas dari kolusi

orupsi dan nepotisme.

2.4.2 Peluang

a. Tersediannya jaringan SIMDA untuk membantu serta

mendukung pelaporan keuangan daerah.


b. Komitmen bersama antar pimpinan OPD dalam

mendukung pelaksanaan program kegiatan yang sudah

tercermin dalam RPJMD

c. Kerjasama antar lembaga seperti Irjen, BPKP dan

Inspektorat provinsi Jawa Timur dalam pengawasan dan

pengendalian intern pemerintah.


BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana dengan adanya perubahan

paradigma dan peraturan-peraturan dalam tata cara pengelolaan

keuangan daerah, Grand Design Reformasi Birokrasi serta penerapan

PP 53 tahun 2010 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) melalui penerapan

kaidah-kaidah yang baik ( best practice ) dalam pengelolaan keuangan

daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas

dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin dicapainya adalah

meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Potensi permasalahan yang timbul karena adanya beberapa hal

diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN ( Korupsi,Kolusi

dan Nepotisme )

2. Optimalisasi dan akuntabilitas kinerja Birokrasi

3. Peningkatan kualitas pelayan publik oleh OPD.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik

Internal maupun eksternal antara lain :


1. Faktor Internal

a. Kualitas SDM yang belum memadahi dalam tugas

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal

b. Banyaknya Obyek pemeriksaan ( Obrik ) yang harus dilakukan

pembinaan dan pengawasan

c. Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana

terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat.

2. Faktor Eksternal

a. Tuntutan masyarakat tarhadap pelayanan masyarakat

terhadap pemerintahan yang bersih bebas korupsi,kolusi dan

nepotisme.

b. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan ketaatan OPD

terhadap peraturan perundang-undangan yang harus

dilaksanakan dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Inspektorat.

c. Implementasi SPIP OPD belum Optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan roda

pemerintahan memiliki visi yang telah disampaikan pada saat

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi tersebut

memberikan gambaran kearah mana pembangunan dalam kurun

waktu lima tahun kedepan akan tercapai. Adapun visi tersebut adalah

“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN

BERDAYA SAING “


Adapun Misi dari Bupati terpilih adalah

Misi 1 : Meningkatkan Taraf kehidupan Masyarakat

Misi II : Memantapkan Kehidupan Masyarakat

Berlandaskan Nilai-nilai keagamaan ( religius)

Kearifan lokal dan hukum

Misi III : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi IV : Meningatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Misi V : Meningkatkan keberdayaan Masyarakat dan Usaha

Ekonomi Masyarakat yang memiliki daya saing

Misi VI Meningkatkan pembangunan Berbasis Desa dan

Kawasan Perdesaan.

Lembaga Inspektorat khususnya akan menjadi salah satu

lembaga yang melaksanakan salah satu Misi dari Visi Misi

pemerintah kabupaten blitar yang telah ditetapkan yaitu misi yang ke

IV adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi

informasi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang

efektif, efisien dan akuntabel.

Fungsi lembaga Inspektorat adalah sebagai pengawas yang

mempunyai tugas memberikan koreksi terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui program kegiatan di

masing-masing OPD dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tahun 2019 merupakan Tahun ketiga dari periode Bupati dan

Wakil Bupati terpilih Tahun 2016 – 2021.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Inspektorat Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018

Tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang hampir sama dengan


Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur. Sesuai dengan Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018

dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat,

maka seluruh Inspektorat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

melaksanakan kegiatan sesuai standar tersebut. Kinerja Inspektorat

yang menunjang / mendukung kinerja Inspektorat adalah

Pemeriksaan desa. Hal tersebut dikarenakan Inspektorat Provinsi

memiliki kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa.

3.4. Telaah RTRW dan KLHS

Sebagaimana telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi telaahan

terhadap RTRW dan KLHS bagi lembaga Inspektorat secara hirarki

juga tidak mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang ada di Inspektorat. Untuk itu dalam

Renstra ini tidak ada penjelasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian,

fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap

kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal

maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung

terhadap kinerja. Penentuan isu strategis adalah melihat hal-hal yang

menjadi prioritas pada OPD terkait. Tidak hanya dalam konotasi

negatif melainkan juga yang sifatnya positif. Penentuan isu strategis

juga turut memberikan sumbangsih terhadap perumusan strategi yang

dilakukan melalui analisis SWOT.


Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja OPD pada Sub Bab

sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Inspektorat,

maka dapat disusun Isu Strategis sebagai berikut:

1. Kualitas sumberdaya aparat pengawas yang baik

2. Sumber daya personil yang terbatas

3. Tidak sebandingnya tenaga kerja yang tersedia dengan beban kerja

4. Adanya bantuan audit dari K/L

5. Peraturan perundang-undangan yang cenderung dinamis

6. Lokasi Obrik yang cukup jauh mengingat luasnya Kabupaten Blitar

7. Didukungnya tupoksi inspektorat dengan sarana dan prasarana

yang memadai

8. Adanya Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018

dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat

yang harus dilaksanakan.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 TELAAHAN TERHADAP VISI, MISI DALAM RPJMD YANG TERKAIT

TUGAS POKOK FUNGSI OPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Blitar periode Tahun 2020 – 2021 harus tetap memperhatikan RPJMD

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan pencapaian

Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi serta program

pembangunan jangka menegah daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar adalah

melaksanakan Misi ke IV dari Visi Misi Bupati Blitar yang tertuang dalam

RPJMD yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan

sasarannya adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi dan

keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai Tugas Pokok Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar adalah mengawasi pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah dan melaksanakan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa serta melaksanakan

pemeriksaan atau audit keuangan.

Sesuai dengan Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana terdapat minimal 31

jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi kegiatan terdiri dari :

1). Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin sebanyak 14 kegiatan yaitu reviu

RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA SKPD, Reviu LKPD, EPPD, Pemeriksaan

Kinerja OPD, pemeriksaan urusan umum dan teknis, pemantauan TLHP APIP

dan BPK

2). Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah sebanyak 7 kegiatan seperti

penyerapan anggaran dana desa, pemeriksaan BOS, pengawasan

perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)


3). Pengawalan reformasi birokrasi meliputi 3 kegiatan seperti PMPRB,,

penanganan pengaduan dan evaluasi pelayanan publik

4). Penegakan Integritas sebanyak 7 kegiatan yaitu penanganan laoran

gratifikasi, Monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan RAD PPK,

verifikasi LHKASN, pembangunan Zona Integritas

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH

4.2.1 Linieritas Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-

pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar OPD secara

langsung dapat mendukung ketercapaian Visi Misi Kabupaten Blitar,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang

dihadapi sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas pengawasan

internal.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat memiliki 3 tujuan

yaitu peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran,

peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional dan

mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin dalam pengelolaan anggaran

dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang undangan yang

berlaku. Tujuan tersebut tentunya dikerucutkan menjadi beberapa

sasaran yaitu adalah sebagai berikut :

1). Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

2). Meningkatkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional

3). Meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengeolaan anggaran

dan disiplin dalam penerpan peraturan perundang - undangan

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas Tujuan dan Sasaran

Inspektorat sebagai berikut :

Tabel : 4.1 Linieritas antara RPJMD dan Renstra OPD

Misi RPJMD

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Tujuan OPD

Sasaran SKPD

Indikator Sasaran

Misi 4:

Meningkatkan tata kelola pemerinta

Mewujudka

n Pemerintahan daerah yang efektif,

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Peningkata

n kualitas pelayanan administrasi

Meningkatn

ya kualitas pelayanan administrasi

Prosentase

ketercukupan administrasi perkantoran


han yang baik melalui reformasi

birokrasi serta pelayanan public berbasis teknologi informasi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah

yang efektif, efisien dan akuntabel

efisien dan akuntabel.

perkantoran.

perkantoan

Meningkatnya

efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Peningkata

n tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional

Meningkatkan tata

kelola organisasi yang akuntabel dan profesional

Prosentase ketercukupa

n sarana prasarana aparatur

Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian

kinerja

Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang

– undangan yang berlaku

Meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang

– undangan

Presentase SKPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan

Tabel yang menunjukkan Tujuan SKPD, Sasaran SKPD, dan Indikator Sasaran (IKU)

SKPD

No. Tujuan SKPD

Sasaran SKPD

Indikator Sasaran

Sasaran Kinerja Pada Tahun ke –

(%)

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran

100 100 100 100 100

2 Peningkatan tata kelola organisasi

Prosentase ketercukupan sarana

100 100 100 100 100


yang akuntabel dan profesional

prasarana aparatur

Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

100 100 100 100 100

Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

100 100 100 100 100

3 Mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang – undangan

Presentase SKPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan

85 85 100 100 100

4.2.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2018 - 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten

Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 bahwa Inspektorat

Kabupaten Blitar melakukan perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 dengan target

mulai tahun 2018 – 2021.

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas Perubahan Tujuan dan Sasaran

Inspektorat sebagai berikut :


Tabel : 4 Linieritas antara RPJMD dan Renstra OPD

Misi RPJMD

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Tujuan OPD

Indikator Tujuan

Sasaran OPD

Indikator Sasaran

Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

Mewujdkan Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Meningkatkan efektifitas dan efisisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Nilai SAKIP

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B”

Persentase OPD yang bebas temuan material

Persentase Desa yang bebas temuan material

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak

lanjuti.

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindak

lanjuti. Persentase

kasus pengaduan


masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas ( ZI )

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja RPJMD

No Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun ke-

( % )

2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah



100% 100% 100%

100%

Persentase OPD yang bebas temuan material

40%

40%

40%

40%

Persentase Desa yang bebas temuan material

20%

20%

25%

25%

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak lanjuti.

90%

90%

90%

90%

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindak lanjuti.

90%

90%

90%

90%

Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas ( ZI )

3% 3% 3% 3%


4.2.3. Perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2020 - 2021

Untuk perubahan kedua Renstra Tahun 2020 – 2021 ini berpengaruh pada

perubahan sasaran dan nomenklatur kegiatan serta indikator kegiatan namun tidak

merubah tujuan Inspektorat Tahun 2018 – 2021. Secara keseluruhan berikut tabel

linieritas Perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja RPJMD

No Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Sasaran Target Kinerja

Tahun ke-

2020 2021

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah



100%

100%


90%

90%

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat

(internal) yang ditindak lanjuti.

90%

90%


100% 100%

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan

kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program


prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka

menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan,

sasaran jangka menengah OPD , dan target kinerja hasil (outcome) program

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan

kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan

kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan

fungsi OPD.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi

yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program.

Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan

strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan

terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan

memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan

lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu

strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan

faktor internal maupun eksternal OPD, Strength (Kekuatan) dan Weakness

(Kelemahan) merupakan faktor internal OPD , sedangkan Opportunity

(O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi

OPD dari luar. Berikut analisis SWOT Inspektorat Kabupaten Blitar.

SWOT

Strength Weakness

Dukungan Dana, sarana dan prasarana

Sumberdaya personil yang terbatas Latar

belakang pendidikan personil bervariasi

Tidak sebandingnya tenaga kerja yang tersedia dengan beban kerja

Opportunity

Menciptakan sistem pengawasan internal melalui peningkatan disiplin kinerja,

Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan isue-isue strategis antara lain Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Opini Badan

Bantuan audit dari K/L


pengelolaan anggaran, dan penerapan peraturan

perundang-undangan

Pemeriksa Keuangan WTP, Kapabiltas APIP Lavel 3 dan Pembangunan Zona Integritas ( ZI ).

Treat Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan

Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill

Peraturan perundang-undangan yang dinamis

Lokasi obrik yang jauh

Tabel diatas menunjukkan Strength (Kekuatan), Weakness

(Kelemahan), Opportunity (Penluang), dan Threat (Ancaman) dari Inspektorat

Kabupaten Blitar. Secara keseluruhan hal tersebut didapatkan melalui permasalahan,

kinerja pelayanan OPD , Isu strategis, dan dukungan penghambat terhadap kinerja

Inspektorat. Berdasarkan data diatas menghasilkan 3 alternatif strategi sebagai

berikut:

1. Melakukan Pengawasan Internal dan Pembinaan secara terus menerus

kepada Obrik pengawasan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia / Aparatur pengawas melalui

pendidikan dan pelatihan.

3. Meningkatkan Kapabilitas APIP

4. Meningkatkan maturitas SPIP

B. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi

dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan

pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk

menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat

dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan,

serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan

dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun

2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif


kelembagaan, dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing

perspektif adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat

mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani,

kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi

operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses

penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan

penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong

upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada

perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi

peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi

upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-

upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung

strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut

dapat dirincikan sebagai berikut

No Perspektif

Strategi 1: meningkatkan kualitas pengawasan internal

Kebijakan Program

1 Perspektif Masyarakat

Peningkatan pelayanan Publik

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH

2 Perspektif Proses Internal

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

3 Perspektif Kelembagaan

Peningkatan Sumber Daya Manusia.

4 Perspektif Keuangan

Pengalokasian anggaran pengawasan


Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan pegawai dalam kualitas kinerja serta dalam

perencanaan dan pelaporan

PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN, DAN

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN


Alokasi anggaran untuk Diklat

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA


APARATUR

No Perspektif

Strategi 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan Program

1 Perspektif Masyarakat

2 Perspektif Proses Internal


Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH


Berdasarkan analisis BSC dapat dilihat Inspektorat memiliki 3 Kebijakan

yaitu meliputi:

1. Peningkatan Pelayanan Publik

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Kapabilitas APIP)

3. Pengelolaan Anggaran Inspektorat.

Berikut juga dipaparkan pohon kinerja yang bertujuan melihat linieeritas

SKPD yang mendukung RPJMD dan tanggung jawab SKPD. Selain itu pohon

kinerja ini juga membuktikan bahwa Renstra dan RPJMD linier, sehingga

capaian Renstra merupakan sumbangsih capaian RPJMD.


Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yan Baik

Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas

Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

pengendalian Kebijakan KDH

Keg.Pengawasan

Internal Inventarisasi

Data TL hasil

Pengawasan

Evaluasi

Tindak Lanjut

Temuan

Pengawasan

Penanganan

Kasus

pengaduan

masyarakat

Misi IV

RPJMD

Sasaran

RPJMD

Eselon

2

Eselon

3

Eselon

IV

IMPACT

OUT

COME

OUTPUT

POHON KINERJA

Sasaran

Renstra

Sasaran

Program

Sasaran

kegiatan


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang disesuaikan

dengan tugas dan fungsi OPD Sedangkan kegiatan merupakan apa yang akan

dilakukan oleh OPD dalam setiap tahunnya hingga masa Renstra ini berakhir.

RPJMD Kabupaten Blitar sebagai acuan dari disusunya rentra ini, memiliki 2

tipe susunan program yang berbeda untuk Inspektorat. Pertama adalah program

pada tahun 2016 dan kedua program yang berlaku pada tahun 2016 – 2021.

Perbedaan tersebut disadari bahwa pada tahun 2016 adalah masa transisi dari

RPJMD periode sebelumnya, ke RPJMD periode baru. Selain itu pada tahun 2016

juga mengalami efektif dan efisiensi penggunaan program.

Dalam penyajiannya pada bab ini juga menyajikan target capaian dan

kerangka pendanaan OPD hingga periode Renstra ini berakhir. Berikut Program

dan Kegiatan tahun 2016 beserta target dan kerangka pendanaan.

Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat

Kabupaten Blitar yang bersumber pada APBD Kabupaten Blitar untuk kegiatan

selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 6.360.941.600 ( enam milyar tiga ratus

enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah )

2. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 6.427.148.900,- ( enam milyar empat ratus

dua puluh tujuh juta seratus empat pulu delapan ribu sembilan ratus rupiah

)

3. Tahun anggaran 2018 dengan pagu sebesar Rp.6.955.366.000,-( Enam milyar

sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah

)


4. Tahun Anggaran 2019 pagu sebesar Rp. 6.880.366.000,- ( enam milyar

delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )

5. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.230.000.000,-( Tujuh milyar dua ratus

tujuh puluh juta rupiah )

6. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.280.000.000,- ( Tujuh milyar dua

rautus delapan puluh juta rupiah ).


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya, Inspektorat sebagai perangkat daerah

di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar tentunya secara langsung akan

mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Blitar. Memperhatikan hal tersebut

tentunya disadari bahwa sangat penting linieritasnya dokumen perencanaan disetiap

level pemerintahan. Menindak lanjuti hal tersebut, Inspektorat mengacu terhadap Misi

RPJMD ke 4, Tujuan 1, Sasaran 1, dan memiliki 3 indikator sasaran. Berikut

indikator sasaran RPJMD yang dipengaruhi oleh capaian indikator Renstra

Inspektorat sebagai berikut.

Tabel 1

Indikator sasaran RPJMD Misi IV. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan Indikator

Kinerja

Tujuan

Sasaran Indikator

Kinerja

Sasaran

Kondisi Awal Target Indikator Kinerja

Mewujudkan

pemerintahan

daerah yang

efektif,efisien

dan

akuntabel

Indeks

Reformasi

Birokrasi

Meningkatnya

efektivitas

dan efisiensi

serta

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nilai

SAKIP

C CC CC B BB BB A

Nilai

LPPD

2,8841 3,0515 3.0525 3.0530 3.0535 3.0540 3.0542

Opini

BPK

WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

Tabel 2

Indikator sasaran SKPD/IKU

Sasaran OPD Indikator Sasaran OPD / IKU Target

2018 2019 2020 2021



100% 100% 100%

100%


90%

90%

90%

90%


90%

90%

90%

90%


100% 100% 100% 100%


BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Blitar merupakan

garis-garis besar yang memuat segala aspek dan lingkup program bidang

pengawasan. Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat, diperlukan langkah-

langkah yang sistimatis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun

ke tahun. Untuk itulah maka disusunlah Rencana Strategis periode tahun 2020

– 2021. Selain itu penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan agar organisasi

dapat merumuskan langkah-langkah prioritas sehingga tujuan penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien dan taat pada peraturan perundang-

undangan dapat diwujudkan.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis perubahan

Inspektorat Kabupaten Blitar periode tahun 2020 – 2021 dapat memberikan

arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat.

Blitar, Maret 2019

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

ACHMAD LAZIM,SE.MM

Pembina Utama Muda

NIP.19600805 198903 1 013


MATRIK RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020 – 2021

Misi RPJMD Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Tujuan OPD

Indikator Tujuan

Sasaran OPD

Indikator Sasaran

Target Kinerja Tahun ke-

2020 2021

Misi IV.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif,efisie

n dan akuntabel

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

pemerintah daerah.

Nilai SAKIP

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaa

n dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


100%

100%

Persentase Rekomendasi

hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak lanjuti.

90%

90%


90%

90%


100% 100%

R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1inspektorat.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/7.-RENSTRA-PERUBA… · R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 20- 2021 BAB I P E N D

Documents

R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1inspektorat.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/7.-RENSTRA-PERUBA… · R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 20- 2021 BAB I P E N D