R bdan tatakelola dalam rpjmn 2015-2019

POKOK-POKOK PIKIRAN AWAL“Reformasi Birokrasi & Tata Kelola”

dalam RPJMN 2015-2019

Oleh:Dwi Wahyu Atmaji

Direktur Aparatur Negara, Bappenas

SASARAN POKOKRPJMN 2015-2019

Aparatur negara yang profesional di pusat dan daerah

yang mampu mendukung

pembangunan nasional

CAPAIAN DAN EVALUASI:

Opini WTP, Procurement; Kemudahan Berusaha; SPM; PTSP; Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Kinerja

ASPIRASI PUBLIK: •Transparansi•Akuntabilitas•Partisipasi•Kinerja•Pelayanan yang berkualitas

ISU STRATEJIKRPJMN 2015-2019

GLOBALISASI• Ketidakpastian• Integrasi Ekonomi• Kompetisi Global (Middle Income Trap, AEC, Asian Century)

GLOBALISASI• Ketidakpastian• Integrasi Ekonomi• Kompetisi Global (Middle Income Trap, AEC, Asian Century)

REVOLUSI ICT•Dampak e-Govt•Faster, Cheaper, Better•Keterbukaan Informasi

REVOLUSI ICT•Dampak e-Govt•Faster, Cheaper, Better•Keterbukaan Informasi

Faktor EksternalFaktor Eksternal

- DEMOKRATISASI- DESENTRALISASI• Partisipasi• Pro Rakyat• Keadilan Sosial

- DEMOKRATISASI- DESENTRALISASI• Partisipasi• Pro Rakyat• Keadilan Sosial

BIROKRASI• KKN• Tidak Efisien/ Efektif• Kapasitas Rendah• Politisasi Birokrasi

BIROKRASI• KKN• Tidak Efisien/ Efektif• Kapasitas Rendah• Politisasi Birokrasi

Faktor InternalFaktor Internal

PEMERINTAHAN YANG BERSIH

DAN AKUNTABEL

PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN,

EFEKTIF, DAN EFISIEN

PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Rancangan Teknokratik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam RPJMN

2015-2019

DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: [email protected]

1. Peningkatan integritas birokrasi

2. Peningkatan kompetensi, integritas, dan independensi pengawasan

3. Peningkatan penerapan SPIP

4. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah

5. Peningkatan kualitas penerapan pengadaan barang/jasa

SASARAN 1: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang akan dicapai melalui arah kebijakan:


3

Inisiatif Strategis:1.Pengembangan dan penerapan sistem integritas nasional2.Penguatan integritas antara lain melalui:a.Penerapan kode etik dan perilakub.Penanganan konfik kepentinganc.Peningkatan efektifitas penanganan LHKPNd.Penguatan whistle blowing systeme.Penanganan gratifikasi

Penerapan sistem integritas nasional yang efektif

ARAH KEBIJAKAN 1:


4

Inisiatif Strategis:1.Penguatan pengawasan eksternal: kompetensi dan integritas auditor, perluasan pemeriksaan kinerja, percepatan penerapan e-audit, transparansi hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya2.Penguatan pengawasan internal : peningkatan kompetensi, integritas, dan independensi APIP, transparansi hasil pengawasan dan tindaklanjutnya3.Peningkatan sinergi antara pemeriksaan dan pengawasan intern4.Penguatan sistem pengaduan masyarakat

Penerapan pengawasan yang profesional, berintegritas, independen dan sinergis

ARAH KEBIJAKAN 2:


5

• Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda

• Pembinaan dan penerapan fraud control plan

• Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP

Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mendukung efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

ARAH KEBIJAKAN 3:


6

Inisiatif Strategis:1.Peningkatan kualitas pengelolaan BMN:2.Peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengelola keuangan:4.Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:•Penyempurnaan kebijakan•Penerapan SAKIP pada K/L/Pemda•Transparansi implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah•Percepatan penerapan manajemen kearsipan berbasis TIK

Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja

ARAH KEBIJAKAN 4:


7

Inisiatif Strategis:

1.Peningkatan kualitas dan standarisasi e-procurement:•Fasilitasi dan asistensi kualitas dan standarisasi e-proc (LPSE):•Perluasan cakupan e-catalog•Penyempurnaan sistem e-procurement2.Pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan secara profesional:•Pengembangan jabatan fungsional pengadaan•Peningkatan kapasitas SDM pengadaan melalui pendidikan dan pelatihan 3.Pengembangan kelembagaan pengadaan barang dan jasa:•Pembentukan ULP dan peningkatan efektifitas fungsinya

Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, berintegritas, dan terkendali resikonya

ARAH KEBIJAKAN 5:


8

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis

2. Mewujudkan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government

3. Menerapkan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan berkinerja

4. Menerapkan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efektif

5. Mewujudkan pengelolaan kebijakan yang efektif dan efisien

6. Mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang berkomitmen tinggi, dan transformatif

7. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi8. Memantapkan kualitas pengelolaan reformasi

birokrasi K/L/Pemda.9. Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara

Terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien, yang akan dicapai dengan arah kebijakan:

SASARAN 2: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN


9

Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis

ARAH KEBIJAKAN 1:

Inisiatif Strategis:1.Penetapan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS):2.Penataan kelembagaan pemerintah, pusat dan daerah:-Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan-Penyederhanaan struktur vertikal dan horisontal-Penguatan sinergitas antar lembaga (well interconnected governance system)


10

Inisiatif Strategis:

1.Review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik4.Akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi: penguatan kebijakan (RUU tentang e-gov, grand design, dan road map e-gov), penguatan kelembagaan pengelola e-gov, penguatan kompetensi SDM pengelola e-gov, penguatan infrastruktur e-gov (data center, government service bush, broadband), pengendalian pengadaan sistem informasi dan pengadaan infrastruktur e-gov (efisiensi dan sinergi)5.Peningkatan keterbukaan pemerintah (open government):6.Memastikan implementasi UU KIP;7.Fokus: transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, monev pembangunan, perumusan kebijakan dan peraturan perundangan8.Pelibatan stakeholders dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya

Mewujudkan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government

ARAH KEBIJAKAN 2:


11

Inisiatif Strategis:1.Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai2.Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT3.Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat berbasis kompetensi3.Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi6.Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai7.Penerapan kebijakan penggajian dan tunjangan yang adil, layak, dan berbasis kinerja -- serta perbaikan sistem pensiun8.Perlindungan implementasi merit system dalam manajemen ASN (KASN?), termasuk penguatan supervisi pelaksanaan manajemen ASN (BKN?)9.Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional

Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan berkinerja, melalui:

ARAH KEBIJAKAN 3:


12

Inisiatif Strategis:1.Penguatan fungsi dan peningkatan sinergi perencanaan, penganggaran, implementasi, monev, dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan belanja pembangunan yang berkualitas2.Penetapan log frame, termasuk indikator dan sasaran pembangunan nasional sebagai basis koordinasi dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan3.Penerapan reward and punishment kinerja pembangunan4.Transparani dalam manajemen kinerja pembangunan nasional

Penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efektif, efisien, dan akuntabel

ARAH KEBIJAKAN 4:


13

Inisiatif Strategis:•Penguatan kelembagaan dan tatakelola perumusan kebijakan•Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumus kebijakan

Peningkatan kapasitas dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan publik

ARAH KEBIJAKAN 5:


14

Inisiatif Strategis:1.Pembentukan jabatan tinggi2.Penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan tinggi 3.Reformasi diklat kepemimpinan untuk jabatan tinggi4.Penyelenggaraan diklat Reform Leaders Academy (RLA) 5.Penerapan sistem magang pada lembaga berkelas dunia baik di dalam maupun di luar negeri

Pengembangan kepemimpinan birokrasi yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif

ARAH KEBIJAKAN 6:


15

Inisiatif Strategis:1.Pengendalian belanja pegawai:•Penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai•Review dan assessment proporsi belanja pegawai•Standarisasi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi2.Standarisasi sarana dan prasarana aparatur3.Kebijakan pengendalian belanja operasional kantor•Review dan assessment belanja operasional kantor•Reward and punishment untuk efisiensi belanja aparatur

Peningkatan efisiensi belanja aparatur

ARAH KEBIJAKAN 7:


16

Inisiatif Strategis:1.Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional

2.Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (Grand Design dan Road Map)

3.Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah;

4.Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN5.Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, akademia

Peningkatan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi K/L/Pemda

ARAH KEBIJAKAN 8:


17

Inisiatif Strategis:1.Inventarisasi, pemetaan, dan evaluasi terhadap peraturan perundangan di bidang aparatur negara

2.Penyusunan, penyempurnaan dan sinkronisasi peraturan perundangan di bidang aparatur negara

Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara

ARAH KEBIJAKAN 9:


18

1. Penguatan kelembagaan dan tatakelola pelayanan publik

2. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang akan dicapai dengan arah kebijakan:

SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK


19

Inisiatif Strategis:1.Pengembangan kelembagaan pelayanan, antara lain melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik2.Penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (e-gov) dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik3.Peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani 4.Perkuatan penerapan standar pelayanan minimal dalam perencanaan dan penganggaran5.Akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui: penetapan quick wins nasional pelayanan publik, dengan fokus antara lain pelayanan kepada dunia usaha dan pelayanan dasar, replikasi best practices, serta kompetisi inovasi pelayanan publik6.Rencana Aksi Akselerasi Perbaikan Pelayanan Publik di K/L/pemda

Penguatan kelembagaan dan tatakelola pelayanan publik

ARAH KEBIJAKAN 1:


20

Inisiatif Strategis:1.Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penerapan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional2.Peningkatan efektifitas pengawasan oleh ORI3.Penguatan fungsi monev kinerja pelayanan publik, disertai sistem reward and punishment terhadap kinerja pelayanan publik4.Inovasi pengawasan pelayanan publik, antara lain melalui mystery shoppers

Penguatan pengendalian kinerja pelayanan publik

ARAH KEBIJAKAN 2:


21

Saran atau masukan mohon disampaikan melalui:[email protected]

VISI, MISI DAN AGENDA CAPRES DAN CAWAPRES 2015-2019TERKAIT REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

SASARAN PRABOWO - HATTA JOKOWI – JUSUF KALLA

SASARAN 1: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

1. Menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel.

2. Melaksanakan pemangkasan birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber KKN

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.2. Mewajibkan instansi pemerintah untuk membuat laporan kinerja serta

membuka akses informasi publik.3. Netralitas penyelenggara negara dapat ditegakkan.4. Penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)

SASARAN 2: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN EFISIEN

1. Sistem birokrasi efisien dan melayani dengan sistem insentif dan hukuman yang efektif.

2. Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, PNS/ASN dan keluarganya termasuk para veteran dan pensiunan.

3. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

4. Melaksanakan reformasi belanja negara.

1. Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten dan membuat payung hukum RB yang lebih kuat.

2. Mensinergikan tata-kelola pemerintahan sejalan dengan desentralisasi.3. Melakukan restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di

kelembagaan pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan pemda.

4. Perubahan tata kelembagaan nasional, dari berbasis sektor menjadi berbasis kewilayahan.

5. Melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk pelayanan publik.

6. Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

7. Penciptaan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang good and clean governance.

8. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara (ASN)9. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Memperbaiki daya saing dunia usaha dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean dan persaingan global, melalui antara lain: Pemangkasan rantai birokrasi dan perizinan yang berlebihan di tingkat pusat dan daerah.

1. Peningkatan indikator peringkat Ease of Doing Business menjadi terkemuka di tingkat Asia.

2. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari.

3. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan.4. Memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta

membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter.5. Penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak

pelayanan publik.6. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melaui teknologi

informasi yang transparanDIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: [email protected]

23

R bdan tatakelola dalam rpjmn 2015-2019

Government & Nonprofit

R bdan tatakelola dalam rpjmn 2015-2019