PROSIDING - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/pusatpuu/proceeding/public-file/proceeding-public-4.pdf · Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya

PROSIDINGPro

sidin

g Sem

inar N

asion

al di U

nive

rsitas SUM

ATER

A U

TAR

A

ISBN 978- 602- 61813- 0- 5

9 786026 181305

PROSIDING SEMINAR NASIONALDilaksanakan di Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara, 17 Maret 2017

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

Pusat Perancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat 10270

Tahun 2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.Penanggung Jawab : DR. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.Ketua : Mardisontori, S. Ag., LLM.Sekretaris : R. Priharta Budiprasetya E. P. Y., S.H., M.Kn.Anggota : Laily Fitriani, S.H., M.H. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM. Agus Priyono, S.H. Christina Devi Natalia, S.H. Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H. Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. Sekretariat Pusat Perancangan Undang-Undang

Cetakan Pertama, Juni 2017ISBN: 978-602-61813-0-5

Diterbitkan Oleh:Pusat Perancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RIJl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270Telp. (021) 5715679 Fax. (021)5715706email: [email protected]

17 Maret 2017Prosiding Seminar Nasional

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI iii

KATA PENGANTARKEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Seminar Nasional “Urgensi Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Keahlian DPR RI dan Universitas Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu program Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI yang berkaitan dengan legislasi.

Seminar Nasional ini sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan sosialisasi terhadap perubahan UU KPK. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tipikor yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tipikor yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.

Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara yang dihadiri oleh civitas akademika, Pemerintahan Daerah, TNI, Kejaksaan,

17 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional

iv Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan pelaksanaan Seminar Nasional “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta, 17 Maret 2017Kepala Pusat Perancangan Undang-UndangBadan Keahlian Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia,

DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUMNIP: 196507101990031007


Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI v

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Kepala PusatPerancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RI ..................................................................iii

2. Daftar Isi................................................................................................. v

3. Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI ..............................1

4. Materi Seminara. Naskah Akademik RUU tentang

Perubahan Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiK. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. ................................5

b. Rancangan Undang-Undang tentangPerubahan Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ................................ 19

c. Upaya Pelemahan KPK MelaluiPerubahan Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 TentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. ......................... 34

d. Kedudukan KPK dan SistemKetatanegaraan Republik IndonesiaDr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.H. .............................. 48


vi Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

e. Urgensi dan Materi Muatan PerubahanUndang-Undang KPK(Suatu Tinjauan Singkat tentangRancangan Perubahan UU KPK)Dr. M. Hamdan, S.H., M.H. .................................................... 59

5. Sesi Tanya Jawab ............................................................................. 67


Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 1

SAMBUTANKEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

PADA SEMINAR NASIONAL “URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 30 TAHUN 2002TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI” DI FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Yang kami hormati, • Rektor Universitas Sumatera Utara:

Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. • Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara:

Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.• Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara: Dr. Idham, S.H., M.Kn.• Para Narasumber Seminar Nasional “Urgensi Perubahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” a. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum.b. Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.H.c. Dr. M. Hamdan, S.H., M.H. dand. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

• Para undangan serta hadirin yang kami hormati,

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Pertama-tama perkenankan kami mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang mulia ini, selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada


2 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara dalam pelaksanaan Seminar Nasional ini yang merupakan bagian dari rangkaian Dies Nataslis Fakultas Hukum Sumatera Utara.

Kegiatan seminar ini merupakan salah satu bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI yang mana Badan Keahlian DPR RI bertugas untuk memberikan dukungan keahlian kepada anggota Dewan DPR RI.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat, Kegiatan seminar ini merupakan tindak lanjut dari

Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Sumatera Utara serta Memorandum of Agreement (MoA) antara Badan Keahlian DPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah ditandatangani pada akhir Tahun 2016.

Selaku Badan Keahlian DPR RI, universitas merupakan mitra strategis kami dalam memberikan dukungan keahlian secara akademis yang berkualitas kepada anggota DPR RI.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,Seminar Nasional mengenai revisi UU KPK ini

merupakan bagian dari penyerapan aspirasi kalangan akademisi dan masyarakat untuk mendapatkan masukan terhadap perubahan UU KPK ini. Kami sungguh-sungguh berterima kasih karena disitulah kami menghargai pendapat masyarakat baik yang menolak maupun menyetujuinya. Kami melaksanakan kegiatan seminar ini berdasarkan prinsip kebebasan berpendapat.

Sebelum pelaksanaan seminar ini, kami telah melaksanakan Seminar Nasional mengenai hal ini di Fakultas



Hukum Universitas Andalas Padang pada tanggal 9 Februari 2017 dan Universitas Nasional Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017. Setelah pelaksanaan Seminar Nasional di FH USU ini, kami juga akan melaksanakan Seminar Nasional serupa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2017. Bahkan kami mendapatkan permintaan dari beberapa universitas untuk bekerja sama melaksanakan kegiatan serupa dalam rangka memberikan masukan terhadap revisi UU KPK ini.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,Akhirnya melalui kesempatan ini sekali lagi kami

mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, para narasumber, civitas akademika, para undangan,



dan para peserta seminar nasional yang sudah hadir pada hari ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 17 Maret 2017Kepala Badan Keahlian DPR RI,

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.HUM.NIP: 195811081983031006



NASKAH AKADEMIKRANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Saya melihat dari sudut gagasan dan politik hukum mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap UU KPK ini. Hal ini merupakan kelanjutan, ini tidak ada di dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017, tetapi tentu saja sosialisasi konsepsi tanpa harus masuk ke program legislasi tentu dimungkinkan. Yang tidak dimungkinkan jika RUU ini diajukan oleh baik itu Pemerintah ataupun DPR kalau belum terdapat dalam Program Legislasi Nasional. Tetapi ada satu ketentuan bahwa jika ada urgensi yang menghendaki diajukannya sebuah RUU meskipun tidak ada dalam Program Legislasi yang prioritas boleh untuk diajukan dengan syarat disepakati oleh pemegang



kewenangan yaitu DPR dan Pemerintah. Yang pertama adalah apa konsepsinya dari RUU ini?

Yang kedua, apakah ini pelemahan terhadap KPK atau penguatan? Kami melihat sebenarnya ada hal yang penting yang perlu untuk kita lihat yaitu “bagaimana penguatan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi” itu yang penting. Ada 2 hal yang harus kita pahami yaitu;

Pertama “bagaimana memperkuat pencegahannya?” Jika pencegahan kita lakukan berarti nanti tidak terjadi tindak pidana dan tidak terjadi kerugian negara. Hal itu perlu dicegah. Sekarang jika sifatnya terhadap tindakannya atau represif itu tentu 2 hal itu sudah terjadi. Jadi terjadi tindak pidana, meskipun harus dibuktikan dan juga dugaan terhadap adanya kerugian negara. Itu sebenarnya yang perlu kita pahami.

Atas dasar itulah jika kita melihat latar belakang mengapa RUU itu diajukan, memang tidak terlepas dari adanya tindak pidana korupsi yang terus mengalami peningkatan. Mengapa selama ini tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan? Bukankah kita sudah membentuk ada lembaga yang secara khusus yaitu KPK. Tetapi mengapa justru tidak terjadi penurunan tindak pidana korupsi, malah meningkat dan bahkan beberapa pihak mengatakan korupsi itu justru semakin meluas. Tidak hanya pada struktur penyelenggara negara tapi pada tataran yang sangat luas dan sistematik di dalam aspek kehidupan telah terjadi, karena itu ada orang mengatakan bahwa ini sebetulnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematik tentunya juga dipahami akan melanggar hak sosial dan juga hak ekonomi masyarakat. Terkait dengan ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU KPK ini menyimpangi apa sudah ada di dalam KUHAP. Nah ini



tentu merupakan satu hal di dalam sistim peradilan pidana yang tadi sudah saya sampaikan.

Jika terjadi penguatan di pencegahan, ada dua contoh ilustrasi yang dapat sayya sampaikan. Yang pertama, ada satu peristiwa dimana ada pemancing dan fotografer, kemudian ada pemancing dipanggil diminta datang. Fotografer mengikuti Pemancing terus, kemudian pemancing diterkam buaya, dan menjadi korban. Yang kedua, ada fotografer ketika melihat anak kecil di Somalia yang tubuhnya sudah lemas karena sudah kelaparan, lalu datang burung pemakan bangkai, kemudian fotografer memfotonya dan mendapatkan penghargaan Pulitzer. Tetapi kemudian hadiah yang didapatkan itu juga disumbangkan lalu dia berhenti.

Apa yang saya tangkap disitu adalah bahwa seandainya fotografer tadi mencegah mengingatkan maka tidak akan terjadi perisitiwa itu. Jika seandainya penyadapan dalam kaitan penyelidikan dan penyidikan dilakukan, bolehkah itu dijadikan instrumen pencegahan? Jadi cukup dengan diingatkan saja bahwa anda tidak boleh melakukan hal ini dan hal itu. Hal ini yang kita harapkan dalam diskusi ini sehingga pencegahan betul-betul kuat. Jadi jika substansi materi RUU seperti ini, siapa yang dilemahkan? Menurut saya tidak ada yang dilemahkan karena yang dikuatkan adalah sistem pemberantasan korupsinya.

Tujuan dari perubahan di dalam Naskah Akademik (NA) secara jelas kita sudah melakukan kajian sebenarnya karena bagaimanapun merumuskan konsepsi RUU haruslah didasari oleh NA sebagai argumentasi ilmiah yang tentu dasarnya adalah dilakukan dengan penelitian. Bagaimana merumuskan memformulasi ulang pengaturan mengenai wewenang KPK berdasarkan asas-asas hukum yang tentu dalam kaitan dengan penegakan dan tentu tetap menghormati HAM dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini yang menjadi



dasar, karena itu sebetulnya jika dilihat dari kajian-kajian tentang peraturan perUUan tidak perlu saya sampaikan.

Saya ingin menyampaikan kronologis dari konsepsi RUU ini. Konsepsi RUU ini sudah beberapa kali diajukan, tetapi kemudian mendapatkan tantangan, protes, kritik. Sebagai wakil rakyat, Dewan mendengar menyerap dan mengikuti apa yang menjadi kehendak publik. RUU ini telah 3 kali diajukan, yang terakhir pada tahun 2016 diajukan rencana perubahan tetapi tidak sampai pada pengambilan keputusan di paripurna untuk menjadi RUU DPR.

Jika dilihat dari mekanisme maka sebetulnya yang lebih tepat adalah bagaimana dia diproses RUU itu lalu diambil putusan di paripurna setuju atau tidak sehingga tidak ada lagi upaya-upaya karena sudah ada keputusan. Jadi ada tiga kali rancangan, ada perubahan UU KPK ketika rencana tersebut masuk dalam daftar program legislasi, yang pertama pada tahun 2011, draf NA dan RUU sudah disiapkan oleh DPR. Pada perubahan UU KPK pada tahun 2011, masyarakat dan para penggiat anti korupsi menolak dengan alasan dihapuskannya kewenangan penuntutan dan keharusan izin penyadapan. Putusan dari Ketua Pengadilan dianggap akan menghambat kinerja KPK dalam menangani perkara korupsi. Rencana perubahan tersebut tidak lagi dilanjutkan.

Perubahan kedua dilakukan pada tahun 2015, rencana perubahan UU KPK mendapatan penolakan. Masyarakat menganggap rencana perubahan tersebut patut diduga sebagai upaya para pihak yang tidak suka dengan eksistensi KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi. Kami di DPR tidak melihat ini, karena yang melahirkan KPK secara kelembagaan adalah DPR. Jadi aneh jika ada pemikiran-pemikiran, ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa DPR atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan ingin melemahkan. Tetapi memang ada hal-hal yang berdasarkan



pemantauan/kajian perlu dilakukan evaluasi ditemukan ada beberapa pasal yang perlu dilakukan penyempurnaan atau perubahan.

Dalam menanggapi keresahan masyarakat, Presiden Jokowi menyatakan menolak terhadap usulan perubahan UU KPK dengan alasan belum dibutuhkan. Perubahan di tahun 2016 direncanakan akan diparipurnakan sebagai usul DPR, namun sidang paripurna untuk pengesahan mengalami penundaan dan tidak jadi sampai dengan batas waktu uyang belum. Pemerintah bersama DPR sepakat mensosialisasikan terlebih dahulu. Nah karena itu, jika di lingkungan pemerintah kami tidak mengetahui, tetapi jelas di lingkungan DPR inilah upaya yang kita lakukan yaitu kegiatan sosialisasi.

Maksudnya supaya masyarakat betul-betul memahami apa konsepsi di dalam perubahan itu. Jangan sampai pemikiran masyarakat ada pada konsep di tahun 2011 atau pada konsep di tahun 2015. Terus terang kalau melihat dari waktu, tidak ada hubungan dengan kasus yang terjadi sekarang ini. Sebab kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum ada perkara korupsi yang saat ini jadi perhatian kita semua.

Kami sudah memulai jalan pada Bulan Februari dengan melakukan sosialisasi ke Unand yang dilanjutkan ke Unas. Jadi jika dilihat dari waktu, tidak ada hubungan. Inilah yang bisa kami sampaikan secara konseptual, detilnya akan disampaikan Kapus PUU, tetapi yang jelas ada 4 substansi inti dalam RUU ini ketentuan mengenai dewan pengawas, penyadapan, penghentian penyidikan/SP3, terakhir adalah penyelidik dan penyidik. Demikian terima kasih, Wass Wr Wb.





















RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Memahami suatu RUU dapat dilihat dari konsiderans menimbang yang terdiri dari huruf a merupakan kajian filosofis, huruf b merupakan kajian sosiologis, dan huruf d



kajian yuridis. Sehingga ada 3 argumentasi untuk membuat undang-undang yaitu kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dalam konteks sosiologis RUU tentang KPK ini mencantumkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga bisa dikuantitatifkan dan bisa dikualitatifkan. Kalau bicara kuantitatif misalnya setelah KPK melakukan tindakan berapa besar angka kerugian negara? berapa yang didapatkan? lalu apakah menimbulkan efek jera? dan lain sebagainya. Sehingga hitungannya bisa kualitatif atau kuantitatif.

Hal yang menarik yang juga ada dalam konsiderans menimbang, bahwa pelaksanaan tugas tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan melalui strategi tindak pidana korupsi yang komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga sejak awal merupakan bagian dari meningkatkan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Sedangkan konsiderans mengingat merupakan soal dasar hukum.

Poin Penting dalam RUU tentang KPK antara lain:a. Pasal 1, tentang Ketentuan Umum;b. Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D dan Pasal 12E,

tentang Penyadapan;c. Bab VA Pasal 37A, Pasal 37B , Pasal 37C, Pasal 37D, dan

Pasal 37E tentang Dewan Pengawas;d. Pasal 38 tentang kewenangan yang berkaitan dengan

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; e. Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Dan Penuntutan (SP3);f. Pasal 43, Pasal 43A, dan Pasal 43B tentang penyelidik

KPK;g. Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B tentang penyIdik KPK;

dan



h. Pasal 46 dan Pasal 47 tentang Hukum Acara.

Mengenai penyadapan, penting untuk disampaikan bahwa RUU ini tidak menghilangkan kewenangan KPK melakukan penyadapan. Hanya di dalam RUUmencantumkan:1. Penyadapan harus sudah terdapat bukti permulaan

yang cukup;2. Atas izin tertulis dari Dewan Pengawas;

Analogi dari izin ini adalah jika di luar KPK izin oleh pengadilan, sementara dalam RUU ini izin diberikan oleh dewan pengawas. Tetapi yang paling penting jika kita memahami sistematika RUU ini, dalam hal tertentu KPK tanpa izin pun boleh melakukan penyadapan. Sehingga bisa saja KPK dalam beberapa hal penting tanpa izin Dewan Pengawas bisa melakukan penyadapan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal Pasal 12B RUU ini yang berbunyi “Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”.

3. Penyadapan dilaporkan kepada pimpinan Komisi Penyadapan dilakukan oleh penyidik, lalu dilaporkan. Hal ini merupakan urusan internal KPK. Hasil penyadapan bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan tindak pidana korupsi. Hasil penyadapan yang tidak terkait pemberantasan tindak pidana korupsi wajib dimusnahkan. Karena ada kasus-kasus pelanggaran etik juga jika ingin dibuka. Praktik pelanggaran kode etik itu ada, oleh karena itu perlu ditekankan bahwa penyadapan hanya untuk kepentingan tindak pidana korupsi bukan digunakan untuk urusan lain. Tindakan penyadapan jangan sampai disalahgunakan.

4. Dewan Pengawas KPKDewan Pengawas ini lembaga baru yang independen. Sekarang di KPK ada dewan penasihat, sehingga bisa



diberikan kewenangan yang lebih kuat kepada dewan penasihat yang sekarang sudah ada. Kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan dan penyitaan. Syarat izin tidak mutlak artinya KPK dalam keadaan tertentu masih bisa melakukan penyadapan. RUU Ini hanya mau menata, walaupun diberikan kewenangan namun tidak dilarang sama sekali tanpa izin. Kewenangan dewan pengawas lainnya adalah “menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Pelanggaran kode etik hampir terjadi pada semua pimpinan KPK. Hal seperti ini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, perlu juga dilindungi hak-hak masyarakat.

5. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kasus di KPK banyak yang belum selesai sebagai contoh kasus century dan kasus lainnya yang membuat orang bertanya-tanya bagaimana kelanjutannya. Apakah hanya sekedar menjadi risalah atau suatu saat bisa muncul kembali. Oleh karena itu aka untuk kepastian hukum baik bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maupun bagi masyarakat jika memang tidak ada persoalan sebaiknya kasus ditutup. Daripada hanya menyimpan kasus ini dalam laci yang kemudian begitu ada masalah tiba-tiba dimunculkan. Hal Ini merupakan fakta di masyarakat. Bahwa saat ini kita melihat KPK sebagai the best state institution, tapi jangan lupa bahwa lembaga ini terdiri dari manusia yang dalam sistem ketatanegaraan ada batasnya dalam melakukan penyempurnaan. Dalam RUU ini juga tidak mencantumkan batas waktu keberadaan KPK.Mengenai SP3 sesuai ketentuan Pasal 40 RUU ini mencantumkan bahwa KPK berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan



dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Penghentian penyidikan ini tentu saja harus disertai alasan dan bukti yang cukup. Tetapi dalam ayat selanjutnya mencantumkan bahwa surat perintah itu bisa dicabut lagi oleh pimpinan KPK apabila ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan. Jadi ini sebenarnya supaya ada kontrol bukan untuk mengambil kewenangan itu dari KPK.

6. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyidik yang diperbantukanHal ini merupakan isu besar yang tidak bermaksud memperlemah KPK, tetapi memperkuat, antara lain:a. KPK boleh merekrut penyidik sendiri;b. ada ketentuan yang membatasi Kepolisian untuk

menarik penyidiknya;c. terkadang sewaktu penyidik tersebut sedang

bertugas melakukan pekerjaan yang terkait dengan institusi tertentu dicurigai sehingga penyidik tersebut kemudian ditarik ke Kepolisian. Hal ini tidak boleh lagi dilakukan karena mengganggu proses peyidikan di KPK. Penarikan penyidik dilarang melalui RUU ini dan diberi batas waktu, yakni paling singkat mereka bertugas 2 tahun dan memenuhi syarat bahwa yang dikirim ke KPK adalah penyidik yang terbaik. Sehingga ketika yang bersangkutan masih melaksanakan tugas di KPK, menangani kasus, tidak diperkenankan untuk ditarik kembali ke Kepolisian. Penarikan penyidik ini salah satu isu besar yang dianggap mengganggu KPK dalam melaksanakan tugasnya dengan menarik lagi penyidik hebatnya di KPK.

d. Pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri dengan menetapkan syarat-syarat sendiri.



7. Termasuk hal yang kontroversial, terkadang para tersangka merasa menerima perlakukan tidak sesuai dengan hak-hak dasarnya sebagaimana diatur dalam hukum acara.

8. Penyitaan

KPK boleh menyita aset dari tersangka yang dilengkapi dengan syarat-syaratnya.





















UPAYA PELEMAHAN KPK MELALUIPERUBAHAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANGKOMISI PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI

Prof. Dr. H. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum.

Kita semua yang hadir di acara ini sudah mendapatkan kerangka berpikir dari Badan Keahlian DPR RI terkait Perubahan RUU KPK. Saya belum menerima Naskah Akademik dan RUU KPK tersebut sehingga agak sulit saya untuk memberikan masukan dan pandangan. Ada beberapa poin urgensi dan perubahan yang dikemukakan oleh Badan Keahlian DPR RI, namun saya belum melihat apa urgensinya. Namun saya mencoba untuk menanggapi rencana perubahan RUU KPK yang menjadi wacana dari Badan Keahlian DPR RI.

Yang dilakukan oleh KPK selama ini tidak ada permasalahan. KPK bekerja sesuai dengan UU Nomor 30



Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang tersebut sudah cukup memadai. Kepercayaan publik masih berada di tangan KPK untuk memberantas korupsi. KPK telah berupaya secara maksimal untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Walau Koruptor patah satu tumbuh seribu, langkah KPK harus selalu kita dukung.

PenyadapanTerkait dengan salah satu kewenangan KPK yaitu

menyadap, ada kelemahan KPK dalam melakukan penyadapan selama ini. Ada pihak-pihak yang mengeluhkan kewenangan penyadapan oleh KPK yang tidak terbatas tersebut. Tentu keluhan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan keberadaan KPK. Kalau dari masyarakat sudah tentu tidak ada yang terganggu oleh keberadaan KPK.

KPK sebagai lembaga yang extraordinary tentunya berbeda dari POLRI dan Kejaksaan. Bahkan KPK pernah mengadili oknum di Kejaksaan dan Kepolisian. Jika KPK harus meminta izin terlebih dahulu, dan setelah mendapat ijin baru kemudian bisa menyadap, tentu pihak yang akan disadap akan menghilangkan bukti-bukti terlebih dahulu. Hal ini merupakan salah satu pelemahan terhadap KPK.

Pihak-pihak yang merasa terganggu akan lebih canggih dari KPK. Baru-baru ini ada hakim Mahkamah Konstitusi yang tertangkap tangan oleh KPK. Jika tidak ada penyadapan, tentu tidak akan ada operasi tangkap tangan yang selama ini dilakukan oleh KPK. Penyadapan oleh KPK selama ini berhasil membuka perkara-perkara besar seperti kasus pengadaan e-KTP.

Dewan PengawasTentang Dewan Pengawas, Indonesia bukan negara

otoriter maka tidak perlu lembaga yang melakukan



pengawasan. Dalam RUU KPK ini, semua kinerja KPK diawasi Dewan Pengawas. Jika yang diawasi tersebut adalah perilaku atau kode etik tidak masalah, tapi jika yang diawasi adalah kewenangannya untuk menyadap dan menangkap maka ini juga salah satu pelemahan KPK. Jika ingin melakukan kesetaraan, tentunya POLRI dan Kejaksaan juga harus ada Dewan Pengawas. Walaupun ada Kompolnas, namun tugasnya berbeda dengan Dewan Pengawas dalam RUU KPK ini.

Ada dua matahari dalam tubuh KPK jika RUU KPK ini disetujui yaitu Komisioner KPK dan Dewan Pengawas yang masing-masing dipilih oleh DPR. Tentu ada bentrok kewenangan antara KPK dengan Dewan Pengawas untuk mempertaruhkan kepentingan.

PenyidikanJika KPK telah menangkap orang dengan bukti permulaan

yang cukup berarti KPK tidak main-main. Belum ada pihak-pihak yang diproses oleh KPK, terkatung-katung kasusnya sampai tidak diputus.

Apapun namanya, upaya untuk melakukan perubahan UU KPK ini banyak dilakukan. Saya selaku akademisi masih percaya dengan kinerja KPK berdasarkan UU 30 tahun 2002 dan belum ada urgensinya untuk dirubah. Apalagi perubahan yang dilakukan merupakan inti dari KPK. Jika ingin ada Dewan Pengawas, dalam RUU KPK ini tidak ada ketentuan mengenai bagaimana jika Dewan Pengawas dalam 1 X 24 jam tidak memberikan izin.

Teknik penyadapan yang dilakukan KPK sudah maksimal. Polri, BNN, dan Kejaksaan juga memiliki teknik yang sama namun tidak terlalu dioptimalkan. Inilah yang membedakan penyadapan KPK dengan institusi yang memiliki kewenangan yang sama untuk menyadap.

























KEDUDUKAN KPK DANSISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M. Hum.

Di dalam makalah saya membahas dua topik utama yaitu kedudukan KPK dan sistem ketatanegaraan RI, jadi singkat saja saya katakan bahwa saya senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Johnson bahwa KPK dalam landasan teori adalah auxiliary organs yaitu lembaga negara penunjang, disamping itu memang ada lembaga negara utama yang menjadi pilar trias politika. Dalam negara-negara modern saat ini dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa hanya bertumpu pada trias politika, sehingga dikembangkanlah lembaga penunjang atau state auxiliary agencies di berbagai negara. Dindonesia sendiri ada



beberapa lembaga negara penujang seperti KPK, Komnasham, KIP dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jika kita lihat dalam RUU ini ada sekitar 22 Pasal yang menambah 15 Pasal baru, sementara perubahan terhadap 7 Pasal yang lama, yang menjadi krusial poin disini adalah pasal-pasal baru dimulai pasal 12 sampai pasal 37, pasal 12 dan 37 intinya.

Dalam Pasal 12 A ayat (1) RUU ini dinyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus mendapat izin dari dewan pengawas. Setelah ditelaah secara mendalam RUU dan sampai ke induknya yakni UU 30 Tahun 2002 mengenai istilah izin tidak diatur. Secara norma, izin adalah bagian terpenting dari substansi hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara warga negara juga dengan negara. Oleh karena itu hal ini harus diatur sedemikian rupa mengenai izin tersebut menyangkut hal apa saja. Saya mencoba membandingkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan “izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut hemat saya apakah dewan pengawas ini bisa disamakan dengan pejabat pemerintahan yang bergerak dalam bidang administrasi, hal ini perlu ditelaah lebih dalam jika memang izin yang dimaksud dalam dewan pengawas ini berbeda dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, setidak-tidaknya harus dirumuskan didalam RUU tentang KPK ini sehingga ada pembatasan izin yang mungkin berbeda dengan izin yang dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan. Di dalam UU administrasi Pemerintahan terdapat penagaturan gugatan ke PTUN, dalam



hal ini apakah keputusan dewan pengawas dapat digugat ke PTUN, hal ini juga menjadi pertanyaan krusial.

Kemudian, dalam Pasal 12 C RUU ini diatur bahwa dewan pengawas wajib memberikan keputusan, disini didalam Pasal 39 UU Administrasi Pemerintahan memang disebutkan izin yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari, pertanyaan yang kemudian muncul adalah tidak dijelaskannya bahwa wajib memberikan keputusan ini dalam bentuk apa, mengabulkan atau menolak, karena RUU ini hanya menyatakan wajib memberikan keputusan namun tidak jelas persetujuan atau penolakan. Sehingga frasa “wajib memberikan keputusan” ini harus diperjelas seperti Pasal 39 UU Administrasi Pemerintahan yang bisa menolak dan mengabulkan sehingga status hukumnya nanti jelas.

Kemudian didalam Pasal 37 A disebutkan dewan pengawasan adalah lembaga non-struktural yang tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Lembaga-lembaga non-struktural yang mana yang dimaksud ini apakah masuk lembaga negara yang bersifat mandiri dan bisa dikelompokkan kedalam state auxiliary agencies. Namun jika dewan pengawasa masuk ke dalam state auxiliary agencies hendaknya diatur didalam perundang-undangan sendiri, yakni diatur dalam UUD, UU atau Peraturan Presiden. Namun dalam hal ini, dewan pengawas justru menempel kepada UU KPK, dan lucunya jika kita lihat didalam UU KPK di Pasal yang mengatur struktur organisasi yakni Pasal 19 BAB IV tidak disebutkan tentang dewan pengawas, yang ada hanya tim penasihat. Jika memang ingin menambahkan mengenai dewan pengawas, maka seharusnya dewan pengawas dimasukan dalam perubahan Pasal 19 tersebut. Sehingga struktur organisasi selain komisioner, tim penasihat, maka perlu diatur juga mengenai dewan pengawas.



Kemudian jika kita lihat dalam Pasal 37 B, menurut hemat saya sebenarnya lebih tepat, kecuali Pasal 37 B ayat 1 huruf b, seharusnya ini lebih baik masuk dalam kelompok dewan etik atau dewan kehormatan atau majelis kehormatan yang sebagaimana kita ketahui dalam lembaga negara pun dalam organisasi profesi seperti advokat, notaris sudah mempunyai dewan kehormatan, ada baiknya dewan pengawas bermetamorfosis menjadi dewan kehormatan atau majelis kehormatan. Sehingga kewenangannya secara internal mampu mengontrol perilaku para pimpinan KPK atau pegawai KPK secara intensif dapat diawasi sejak awal atau bisa juga mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Terkait dengan Pasal 37 D yang mengatur tentang masalah seleksi pimpinan dan anggota dewan pengawas, ini sudah mirip dengan pembentukan lembaga negara baru. Dan ada kontroversi ketika menetapkan pimpinan atau ketua dewan pengawas, di dalam RUU ini masih kurang cermat, coba kita perhatikan didalam ketentuan Pasal 37 A ayat (3) anggota dewan pengawas berjumlah 5 orang, satu orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas, coba kita lihat dalam Pasal 37 D ayat (11) DPR wajib memilih dan menetapkan diantara calon sebagaimana dmaksud pada ayat (10) seorang ketua dan lainnya adalah anggota. Jadi ini juga satu hal yang kontradiktif dalam RUU ini.

Kemudian terkait penghentian penyidikan dianggap melanggar HAM, menurut hemat saya jika memang ada kinerja dari KPK melanggar HAM saya pikir ada mekanisme lainnya, biarkan saja KPK berjalan tanpa perlu ada SP3, sedangkan mekanisme pengontrolan bisa dilakukan melalui dua cara, pertama melalui praperadilan misalkan seseorang ditetapkan menjadi tersangka, seperti kasus walikota makasar, kasus budi gunawan, dan mantan ketua BPK yang menang dalam



praperadilan melawan KPK. Selain melalui pra peradilan, maka dapat melalui ombudsman, karena bisa saja terjadi mal administrasi.















URGENSI DAN MATERI MUATANPERUBAHAN UNDANG-UNDANG KPK

(SUATU TINJAUAN SINGKAT TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN UU KPK)

Dr. M.Hamdan, S.H., M.H.

Pada RUU KPK Tahun 2016, KPK dikatakan agar tidak memonopoli tugas wewenang penyidikan korupsi. Pandangan ini sebenarnya tidak pas. Bahwa sebenarnya terdapat tugas KPK yang lainnya selain menyidik kasus korupsi.

Perlu dilakukan suatu pengkajian kembali secara mendalam, mengenai apakah dalam menjalankan tugasnya tersebut, KPK kerap melakukan penyimpangan? Sehingga kemudian apakah karena hal tersebut lalu dipandang perlu untuk diatur kembali untuk meminimalisir kurang efektifnya pelaksanaan kewenangan KPK selama ini.

Apabila ditemukan cukup banyak permasalahan dalam pelaksanaan tersebut. Seperti tumpang tindih wewenang, pelanggaran kode etik, dan lain-lain. Maka dicermati terlebih



dahulu, apakah persoalan tersebut sebenarnya sudah diatur selama ini apakah belum, dalam hal ini, ada yang sebenarnya sudah ada pengaturannya, dan ada pula yang belum diatur. Seperti Kewenangan penyadapan, diperlukan ijin terlebih dahulu.

Dalam hal ini, mungkin ada timbul suatu ketidakpercayaan dengan pelaksanaan penyadapan KPK selama ini. Padahal ini kan extra ordinary, maka kewenangan penyidikan oleh KPK memang semestinya extraordinary pula.

Sementara itu mengenai Dewan Pengawas, semestinya dibentuk semacam badan kehormatan saja. Untuk Ijin, nanti bisa dilakukan oleh pimpinan KPK saja. Jika orang luar KPK yang mengawasi KPK maka dikhawatirkan akan jadi riskan. Jika ada Dewan Pengawas, KPK jadi tidak merupakan lembaga khusus lagi.

KPK selama ini sebenarnya tidak memonopoli kewenangan penyidikan korupsi. Tumpang tindih dalam hal kewenangan juga tidak ada. Mungkin gelar super body, yang menyebabkan KPK dianggap memonopoli kewenangan penyidikan kasus korupsi. Jika ada penyimpangan yang dilakukan penyidik KPK, maka memang sudah semestinya diberikan suatu sanksi.

Selain itu, kewenangan melakukan SP3 tidaklah diperlukan. Jika kewenangan ini diberikan kepada KPK, dikhawatirkan KPK nantinya jadi sama dengan lembaga negara yang lain yang berwenang melakukan kewenangan tersebut, dan hal tersebut sebenarnya bisa mengurangi kredibilitas KPK itu sendiri.

Rekomendasi yang dapat diberikan mengenai kewenangan KPK agar tidak tumpang tindih dengan penyidik lain yang memiliki kewenangan yang sama dengan KPK, yakni bahwa tidak perlu lagi diatur mengenai pembatasan perkara yang bisa di periksa KPK, yakni kasus korupsi 1 miliar rupiah ke atas.















SESI TANYA JAWAB

PERTANYAAN1. Susilo (Mahasiswa)

a. Judul dari seminar menyatakan urgensi. Saya masih percaya kinerja KPK. Bahasa urgensi artinya sangat penting. Dimana letak kepentingan tersebut?

b. Ilustrasi fotografer buaya tidak dapat disamakan dengan manusia, karena buaya tidak punya otak. Tidak pantas buaya disamakan dengan manusia.

2. Basin Hasibuan (Ketua Pemuda Pemudi Muhammadiyah)Tidak ada urgensinya dan tidak dimuat dalam prolegnas.

Padahal yang masuk prolegnas sendiri tidak ada yang disahkan satupun di tahun ini. Fokuslah BKD pada prolegnas, bukan pada hal seperti ini. Misalnya e-KTP yang sudah setahun kasusnya.

3. Sohibul Ansor SiregarPerubahan sangat teknis. Bisakah lembaga seperti KPK

yang superbody mengenali korupsi itu? APBD kami hanya 8,6 trilliun sehingga tidak mungkin kena kasus korupsi, padahal jelas korupsi paling banyak ada di Jakarta. Kalian sudah menggeser persoalan. Apa mungkin dikarenakan kekuatan Presiden yang luar biasa? Ini bukan aspek hukum teknis tapi juga dengan orang dari ilmu sosial. Belum ada lembaga yang duduk di Indonesia yang berangkat dari rakyat, selalu ide dari pemerintah



4. Rufilus (dosen)Saya gembira di satu sisi karena sikap Baleg ingin

mengadakan perubahan, di sisi lain saya tidak gembira juga karena substansinya. Dari filosofis ada sisi aksiologis. Ada 2 area: substantif dan adjektiv. Kita harus menyerap aspirasi dari semua peserta dulu. Di era reformasi kita sudah melakukan perubahan. RUU adalah ius constituendum, supaya dapat public awareness. Harus ada penegakan hukum yang kuat supaa tidak mereduksi pekerjaan KPK. Ijin di Indonesia sangat birokrasi. Jangan jadikan USU sebagai legitimasi formal terhadap permasalahan ini.

JAWABANDr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)

Bagi kami ada dua nilai: salah satuya proses melahirkan UU melalui seminar seperti ini (bottom up). Kami tidak datang meminta legitimasi, jika seandainya USU menolak. Ada istilah teknis dalam pembentukan UU yang disebut urgensi. DPR belum mengambil suatu keputusan untuk hal ini. Memang RUU ini tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017, melainkan dalam daftar Prolegnas jangka panjang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Jika kami datang ke universitas dan melakukan penolakan, maka kami dapat menyatakan bahwa masyarakat menolak revisi UU KPK ini, kita perlu melihat konstruksinya. Tanggung jawab perguruan tinggi adalah untuk memberikan objektifitas, karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Jangan sampai tidak ada yang melakukan penelitian terhadap KPK. Kami akan mendalami urgensi tersebut.



K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Dari kajian kita walaupun sudah ada lembaga yang khusus untuk menangani korupsi tetapi korupsi semakin meningkat. Sekarang ini kita tetap menilai KPK sebagai lembaga terpercaya, namun tetap perlu kita diskusikan lebih dalam. Jika ilustrasi yang saya sampaikan pada saat pemaparan tadi tidak tepat, dimana letak tidak tepatnya? Berikan kami pada kesempatan ini untuk memperkaya formulasi pemberantasan korupsi. Kami ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif lagi.

Prof. Dr. H. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum.(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Terdapat perubahan atas UU KPK, tetapi dari sisi lain kepercayaan publik masih ada terhadap KPK. KPK sudah memadai, banyak kasus yang diselesaikan oleh KPK. Gratifikasi bisa saja terjadi, suka atau tidak suka. Yang disampaikan dari BKD merupakan hal yang wajar dalam diskusi. Kita sama-sama memberantas korupsi. Apapun yang dilakukan KPK selama tidak mengganggu kepentingan publik, kami persilahkan.

Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Saya heran dengan yang menolak revisi RUU KPK. Meski substansi yang diajukan Baleg tidak tepat, tapi ini dapat menjadi momentum memperbaiki KPK. Saya tidak setuju dengan penyadapan, tapi bagaimana elaborasi Pasal 2 dan Pasal 6? Rentan terjadi pelanggaran HAM. Di sini perlu melakukan elaborasi, tapi jangan diserahkan kepada Pemerintah karena akan dapat terjadi kriminalisasi. KPK diperkenankan untuk mengangkat sendiri Penyidik (Pasal 45 RUU KPK).



Ada tiga saran terhadap RUU KPK yaitu harus ada SOP penyadapan, ada dewan etik, dan penyidik independen harus masuk dalam RUU KPK.

Dr. M. Hamdan, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

RUU KPK seharusnya memuat aturan penyelesaian pelanggaran etik dan ditambah pasal-pasal mengenai larangan. Penyusunan RUU KPK sebaiknya tidak perlu melihat pada unsur politik. Kewenangan SP3 tidak harus diberikan kepada KPK, supaya KPK dapat menetapkan siapa yang menjadi tersangka.

PROSIDING - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/pusatpuu/proceeding/public-file/proceeding-public-4.pdf · Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya

Documents

PROSIDING - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/pusatpuu/proceeding/public-file/proceeding-public-4.pdf · Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya