YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di

berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia,

tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai

tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat

telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh

pemerintah.

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang

ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada.

Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan

penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi

ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri

sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang

dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin

dikurangi.

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih

meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat

dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam

penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua

Page 2: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

2

golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari

pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea

balik nama. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Panghasilan dapat

membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang

dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang

pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai,

karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga

memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang kita

ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat

Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan,

industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau

Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun

seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN namun

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut

PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas

negara.

Dalam melakukan pemungutan pajak Indonesia menggunakan sistem

self assessment system, yaitu wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar mulai dari menghitung,

menyetor, dan melaporkan, sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai

pengawas sesuai dengan undang-undang yang didalamnya telah diatur

Page 3: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

3

mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Namun dalam

pelaksanaannya pemungutan pajak seringkali mengalami permasalahan yang

tidak sesuai dengan rencana. Permasalahan ini antara lain, yaitu adanya

tunggakan dan komplain oleh wajib pajak. Untuk itu diperlukan tindakan yang

tegas oleh aparatur pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satunya

adalah dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk disampaikan

kepada wajib pajak yang enggan menyetor dan melaporkan kewajiban

pajaknya, namun demikian masih terdapat adanya masalah-masalah yang

terjadi antara lain yaitu kendala-kendala tercapainya target penerimaan pajak

dari penerbitan STP, pelaksanaan penagihan pajak dengan STP, mekanisme

pengawasan pajak, dan tingkat efektivitas penerbitan STP sebagai salah satu

upaya mengoptimalkan penerimaan (realisasi) pajak.

Dari uraian di atas membuat penulis tertarik mengangkat judul yang

berkaitan dengan penerbitan STP atas PPN dalam rangka realisasi penerimaan

pajak, yaitu: “Peranan Penagihan Dengan Penerbitan STP PPN Untuk

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan

Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watesˮ.

B. Identifikasi Masalah

Masalah adalah suatu penyimpangan dari ketidakseimbangan antara

apa yang diinginkan dan yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya

terjadi. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, maka penulis mencoba

Page 4: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

4

mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Wates adalah sebagai berikut:

1. Kendala-kendala tercapainya target penerimaan pajak dari penerbitan STP

PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Wates.

2. Efektivitas penerbitan STP PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP)

dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Wates.

3. Pelaksanaan penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Wates.

4. Mekanisme pengawasan pajak sebelum penerbitan STP PPN di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam laporan Tugas Akhir

ini maka penulis tidak mengkaji seluruh faktor penerimaan pajak, namun

hanya sebatas pada peranan penagihan pajak dengan penerbitan STP PPN

untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan realisasi penerimaan

pajak tahun 2009 dan 2010, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Wates. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates yaitu

meliputi seluruh kawasan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa

Yogyakarta sehingga peran penagihan pajak melalui penerbitan STP PPN

diselaraskan dengan periode dan wilayah kerja KPP Pratama Wates.

Page 5: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

5

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di

muka, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan pajak sebelum penerbitan STP PPN di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

2. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

3. Bagaimana tingkat keefektifan penerbitan STP PPN untuk Pengusaha

Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

4. Kendala-kendala apakah yang ada dalam penagihan pajak dengan STP

PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan pajak sebelum penerbitan STP

PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan STP PPN di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

Page 6: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

6

3. Untuk mengetahui tingkat keefektifan penerbitan STP PPN untuk

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan realisasi penerimaan

pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak

dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Memperluas pengetahuan penulis dalam masalah perpajakan

khususnya tentang peranan penagihan dengan penerbitan STP PPN

dalam upaya meningkatkan kepatuhan PKP rerhadap realisasi

penerimaan pajak.

b. Dapat melakukan perbandingan antara teori yang penulis peroleh dari

buku maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Wates tempat penulis melakukan penelitian.

c. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis bagi:

a. Penulis

Hasil penelitian ini merupakan tambahan pengetahuan mengenai

segala aktivitas yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Page 7: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

7

khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak melalui penerbitan

STP PPN, serta merupakan syarat untuk menempuh ujian Diploma III

pada Universitas Negeri Yogyakarta.

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penagihan

pajak dengan STP PPN, khususnya dalam hal meningkatkan kepatuhan

PKP terhadap realisasi penerimaan pajak.

c. Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi

kepustakaan bagi angkatan selanjutnya dalam penyusunan Tugas

Akhir.

d. Masyarakat

Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya peran

serta masyarakat dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Page 8: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh

pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama

yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami,

perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh

masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara

kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang

pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara

langsung yang hasilnnya digunakan untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan nasional.

Definisi pajak menurut beberapa ahli:

Menurut DR. Soeparman Soemahamidjaja (Hukum Pajak, 2002:9)

“Pajak yaitu iuran wajib berupa uang / barang yang dipungut

oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum“.

Page 9: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

9

Definisi menurut Rachmad Soemitro (2000: 6)

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontra prestasi), yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan

untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P.J.A Andriani (Waluyo, Wirawan, 2002: 4)

“Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang

menyelenggarakan pemerintahanˮ.

Sedangkan menurut Budi Rahardjo (2001:1) menyatakan sebagai

berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor

publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan

tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan

sebagai alat pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang

ada di luar bidang keuangan negaraˮ.

b. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008 : 5), pengelompokan pajak adalah sebagai

berikut:

Menurut golongannya pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

Page 10: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

10

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh adalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM).

Menurut lembaga pemungutnya pajak dapat digolongkan menjadi dua

yaitu:

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materi.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak

Daerah terdiri atas:

Page 11: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

11

Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan bermotor dan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak

Restoran, dan Pajak Hiburan.

c. Unsur Pajak

Unsur pajak menurut Mardiasmo (2008: 1) yaitu:

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut

berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara

langsung dapat ditunjukan

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra

prestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

d. Fungsi Pajak

Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaaan

pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat

penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN.

Page 12: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

12

Menurut Siti Resmi (2003:2) menyebutkan bahwa fungsi pajak

adalah sebagai berikut:

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan

negara) dan fungsi regulerend (mengatur)”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:26)

menyebutkan bahwa fungsi pajak sebagai berikut:

“Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu fungsi

budgetair dan fungsi regulerend”.

Berdasarkan pengertian diatas umumnya dikenal dengan 2

(dua) macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan regulerend.

Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) yaitu, pajak

merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Regulerend (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat

untuk mengatur untuk melaksankan kebijkan pemerintah dalam

bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dibawah ini:

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk

mengurangi konsumen minuman keras.

b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

e. Sistem pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:7), sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga)

sistem, yaitu:

Page 13: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

13

1) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus ) untuk

menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan

sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

wajib pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Pemerintah No. 143

Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa serta PPnBM

Page 14: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

14

sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Undang-

undang No. 11 Tahun 1994 dan perubahan kedua menjadi Undang-

undang No. 18 Tahun 2000 serta peraturan-peraturan lainnya. Tetapi,

sekarang sudah diberlakukan Undang-undang terbaru yaitu Undang-

undang Nomor 42 Tahun 2009 yang masa berlakunya mulai tanggal 1

April 2010, salah satunya diatur bahwa ekspor Jasa Kena Pajak

terutang PPN.

b. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas

penyerahan Barang Kena Pajak ( BKP ) dan Jasa Kena Pajak ( JKP )

yang dihasilkan, diserahkan atau dikonsumsi di dalam Daerah Paabean

baik konsumsi barang maupun jasa yang dilakukan oleh Pengusaha

Kena Pajak.

c. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif

dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan wajib pajak. Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak

yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau

pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor

barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

berwujud dari luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan BKP

Page 15: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

15

dan atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan

ekspor BKP tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya

ditetapkan oleh Menteri keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang

memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

PKP yang melakukan kegiatan di atas berkewajiban untuk:

1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP

2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang

3) Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak

4) Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP

5) Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan

usahanya

6) Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang

7) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN

Objek PPN dikenakan atas:

1) Penyerahan BK

Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

pengusaha baik yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang

seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan.

2) Impor BKP

Kegiatan impor BKP yang dilakukan oleh PKP.

3) Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh PKP

Page 16: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

16

Dikenakan atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pemborong

atau kontraktor. Adapun pemborong dan kontraktor yang dimaksud

dalam ketentuan ini adalah pengusaha yang dalam lingkungan

perusahan atau pekerjaannya melakukan pembangunan, perbaikan,

atau pemugaran bangunan atau barang tidak bergerak lainnya baik

untuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan pihak lain, dengan

atau tanpa perjanjian tertulis.

4) Pemanfaatan BKP

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di

dalam daerah Pabean.

5) Pemanfaatan JKP

Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean.

6) Ekspor BKP

Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

7) Kegiatan membangun sendiri

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan

usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

8) Penyerahan aktiva

Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan oleh PKP, sepanjang pajak masukan yang dibayar

pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Page 17: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

17

d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Dengan Peraturan

Pemerintah, tarif pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi serendah-

rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Tarif Pajak Pertambahan

Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (Casavera, 2009 :

174).

3. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan

penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang

dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan, tidak termasuk

Pengusaha Kecil yang batasanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

kecuali Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP)” (Hadi Irawan dan Aminul Amin, 2003 :

142).

Dalam Pasal 1 huruf l UU PPN 1984 ditentukan bahwa Pengusaha

Kena Pajak adalah:

a. Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak,

berarti telah memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

b. Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP.

c. Pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan sebagai

PKP.

d. Pengusaha Kecil yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan

menjadi PKP.

Page 18: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

18

4. Surat Tagihan Pajak (STP)

a. Pengertian STP

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang oleh Direktorat Jenderal

Pajak untuk menagih denda administrasi dan pokok pajak yang tidak

atau kurang bayar.

b. Fungsi STP

Fungsi STP, yaitu:

1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP

2) Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda

3) Sarana untuk menagih pajak.

c. Sebab-sebab diterbitkannya STP

STP yang dimaksudkan adalah STP yang dibuat berdasarkan Pasal 14

UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, berikut ini bunyi ketentuan

Pasal 14 tersebut jo. Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 189/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007

tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, sebagai berikut:

“Pasal 14 Ayat (1)

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak

apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar;

Page 19: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

19

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau

bunga;

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur

pajak, tetapi tidak tepat waktu;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,

selain:

i. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan

Nilai 1984 dan perubahannya; atau

ii. identitas pembeli serta nama dan tandatangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b

dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur Pajak tidak sesuai

dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

Page 20: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

20

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah

diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.”

d. Sanksi administrasi STP

1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun

Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

2) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak, selain wajib

menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa

denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

3) Terhadap Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak

yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat

Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai

dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

e. Kekuatan hukum STP

Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat

juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Page 21: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

21

5. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung

pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur

atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat tagihan pajak ( STP ), mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang

yang telah disita.

Dasar hukum penagihan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun

2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Dasar Penagihan

Pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah.

Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo ternyata tidak dibayar

atau kurang dibayar akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan untuk masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan

tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan

bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Demikian pula halnya apabila

wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak

padanya juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Bagian

dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Page 22: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

22

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda,

kenaikkan dan biaya penagihan, kadaluarsa setelah lampau waktu 10

(sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya

masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan,

kadaluarsa penagihan tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Tagihan dan Surat Paksa

b. Ada pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak langsung

c. Diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ayat (5)

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan

SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ayat (4) Undang-

undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6. Efektivitas

Menurut pendapat Mahmudi (Manajemen Kinerja Sektor Publik,

2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu

operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika

kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah

ditentukan (Simanjuntak, 2001).

Page 23: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

23

Adapun cara untuk mengukur efektivitas penerbitan STP PPN

adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Pengukuran Efektivitas Penerbitan STP PPN

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas

bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka

semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1

(satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio di

bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama

ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran

efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan

saja (judgement). Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa

kategori yaitu:

a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat

efektif.

b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.

c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti

tidak efektif.

Tingkat Efektivitas PPN STP PenerbitanJumlah

PPN STP PenerimaanJumlah X 100%

Page 24: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

24

B. Kerangka Berfikir

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung

pajak melunasi hutang pajaknya. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari

pelaksanaan self assessment system. Penagihan merupakan salah satu upaya

pemberdayaan wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan membayar

pajak. Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system, wajib pajak

diberi kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayar, sedang pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan

undang-undang yang didalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksi-

sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara

benar dan tepat waktu.

Mengingat pentingnya peran penagihan terhadap kepatuhan Pengusaha

Kena Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, maka dilakukan

upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Wates. Upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan

kepada para Pengusaha Kena Pajak tentang kewajiban-kewajiban yang harus

dipenuhi.

Selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan dan kenaikan penerimaan

pajak perlu dilakukan tindakan tegas dari aparatur penyempurnaan tata cara

pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih

adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin meningkat.

Page 25: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

25

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pengawasan pajak sebelum penerbitan STP PPN di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

2. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

3. Bagaimana tingkat efektivitas penerbitan dan penagihan dengan STP PPN

dalam meningkatkan kepatuhan PKP terhadap realisasi tunggakan pajak di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

4. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penagihan pajak dengan STP

PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

Page 26: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates,

yang berkedudukan di Jalan Ring Road Utara No.10 Pugeran, Maguwoharjo,

Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada

bulan Februari sampai dengan April 2011.

B. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Umum

Data yang diperoleh secara umum dengan cara interview, misalnya

mengenai gambaran umum Kantor pelayanan Pajak Pratama Wates yang

meliputi sejarah, bagian-bagian dalam KPP, struktur organisasi, tugas dan

wewenang.

b. Data Khusus

Data yang diperoleh secara khusus dengan menggunakan teknik

dokumentasi, misalnya mekanisme penerbitan Surat Tagihan Pajak, data

jumlah pengiriman Surat Tagihan Pajak PPN dan data penerimaan pajak

(realisasi tunggakan pajak) dari Pengusaha Kena Pajak setelah

disampaikan STP, dokumen yang digunakan dalam penerbitan Surat

Tagihan Pajak.

Page 27: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

27

c. Sumber Data

Sumber data sekunder adalah penerbitan dan penerimaan STP Pajak

Pertambahan Nilai tahun 2009 dan 2010 dan catatan lain yang diperlukan

dalam penelitian.

d. Aspek yang diteliti

Penerbitan dan Penerimaan STP Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009 dan

2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

C. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, menurut

Husein Umar (2003:13) desain penelitian adalah sebagai berikut:

“Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan

dan pelaksanaan penelitian”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain

penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk melakukan penelitian

secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat

penting agar pembuatan karya tulis dapat terselesaikan secara tepat dan baik.

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan pemecahan masalah dengan

berdasarkan uraian yang tidak berujud angka.

Page 28: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

28

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pemimpin dan staf Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Wates, sedangkan objek dari penelitian ini adalah Surat

Tagihan Pajak (STP) PPN.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penyusunan Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data dengan

mengamati objek penelitian secara langsung di perusahaan, langkah-

langkah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode ini dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan

data primer, dengan melalui metode wawancara data yang diperoleh

sifatnya langsung artinya langsung melakukan tanya-jawab dengan

pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam penerbitan STP

dan penagihan dengan STP. Pihak responden itu adalah Seksi Tata

Usaha Perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan STP dan

Seksi Penagihan yang bertugas dalam penagihan pajak. Metode ini

digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan

kegiatan penerbitan STP serta kegiatan penagihan dengan STP.

Page 29: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

29

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan

melihat arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan gambaran

atau kegiatan. Data yang sudah ada di Instansi, seperti data penerbitan

STP, penagihan dengan STP, dan data jumlah pajak yang riil tertagih.

2. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data serta

mendukung data yang sudah diperoleh dari penelitian lapangan. Data yang

diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah

ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing

sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam

melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data

sebagai berikut:

a. Mempelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan

dan mendukung pada masalah yang sedang diteliti.

b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan

keterangan pelengkap karena tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka-

angka dan tabel yang mendeskripsikan kembali apa yang diperoleh di

lapangan dalam bentuk paparan non-statistik. Sehingga peneliti hanya

Page 30: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

30

menggambarkan seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan dalam bentuk

deskriptif saja dengan cara membandingkan antara penerbitan dan penerimaan

STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk menentukan tingkat efektivitas penerbitan STP PPN dihitung

dengan rumus:

Jumlah Penerimaan STP PPN

Tingkat Efektivitas = X 100%

Jumlah Penerbitan STP PPN

Page 31: Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

31

DAFTAR PUSTAKA

Budi Rahardjo dan Djaka Saranta S. (2001). Dasar-dasar Perpajakan bagi

Bendaharawan. Jakarta: CV. Eko Jaya.

Casavera. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Erlya Suandy. (2002). Hukum Pajak. Edisi kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Hadi Irawan dan Aminul Amin. (2003). Pengantar Perpajakan. Malang: Bayu

Media Publishing.

http://www.klinik-pajak.com/2009/uu-ppn-dan-ppnbm-terbaru-no-42-tahun-

2009.html. diakses tanggal 9 April 2011.

Husein Umar. (2005). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ilyas B. Wirawan dan Waluyo. (2002). Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama.

Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2008). Perpajakan. Edisi Refisi. Yogyakarta : Andi.

Menteri Keuangan RI. (2007). Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Rachmad Soemitro. (2000). Pajak dan Pembangunan. Bandung: PT. Eresco.

Simanjuntak. (2001). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah. Bunga

Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN.

Siti Resmi. (2003). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. (2009). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.