1
Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas
Sampe L. PurbaDisampaikan pada diskusi publik , 4
Desember 2013
1
Model KELEMBAGAAN SEKTOR HULU MIGAS guna mewujudkan tata kelola migas yang optimal dan tetap berlandaskan amanat konstitusi
Rakyat Makmur,
Negara Jaya
TATA KELOLA MIGAS YANG DIHARAPKAN
KONSEPSI
KebijakanStrategiUpaya
INSTRUMENTAL INPUT
POKOK-POKOK
PERSOALANKonsep, peran dan bentuk kelembagaan sesuai konstitusi
Tata Kelola Sektor Hulu
Migas saat ini
• PARADIGMA NASIONAL
• PER-UU -an
• BANGLINGSTRA• PELUANG - KENDALA
ENVIRONMENTAL INPUT
Industri migas yang menjamin sustainabilitas dan penguatan kapasitas nasional
Contractual PSC Model system memerlukan in stitusi yang kredibel
Keseimbangan antara tujuan Negara dan Korporasi
2
3
Peran Migas dalam Pembangunan Ekonomi
Hakekat Industri Migas
Model Kontrak Migas
Kematangan institusional dalam Suatu Negara
Konsep, Peran dan Bentuk Kelembagaan harus mempertimbangkan
3
4
Rezim Kontrak/Fiscal Migas Model Lisensi/ Izin/consession Contractual ModelPemerintah tidak
memiliki Fungsi Managerial
Cadangan migas dalam kekuasaan Kontraktor/ Investor
Investor Mengutamakan Pengurasan Produksi mendapatkan Return/ Profit
Pemerintah mendapatkan royalti dan Pajak
Pemerintah memiliki Fungsi Manajerial => alokasi migas, Program Kerja, Local content, SDM, Teknologi
Cadangan migas milik Negara
Pemerintah mengatur keseimbangan Eksplorasi dengan Produksi
Pemerintah mendapatkan Fisik/ in-kind dan Pajak
INSTITUSI representing Pemerintah yg handal
REQUIRED
Pada umumnya di Negara maju yang Pasarnya telah Efisien dan
Mature 4
5
There is no one size fit - for - all
Geological – Institutional – National Economics Role
5
6
Model Kelembagaan Kekuatan Kekurangan
Ministrial Penguasaan Negara secara langsung dalam bisnis
Terdegradasi Peran Pemegang Kedaulatan Publik
Kemudahan Perizinan Kedudukan setara dengan Investor - gugatan keperdataan
Eksposur komersial terhadap seluruh aset Pemerintah
Kurangnya fleksibilitas dalam transaksi komersial
BUMN Migas Nasional Mengoptimalkan Privilege dan peluang ekonomis Pemerintah
BUMN terbebani dengan Fungsi Non Komersial
Eksposur komersial terhadap seluruh aset BUMN dalam hal ada contractual dispute
Perbenturan Kepentingan - sebagai Pemain dan Regulator
Privilege dapat terdilusi => 49%
Mengutamakan kepentingan share holders
Kerahasiaan dan keamanan data terekspose
Lembaga/ Otoritas Migas Nasional
Pemegang Economic Interest untuk pengelolaan migas
Konsistensi penegasan pembedaan fungsi/domain Public Policy Formulation pada Pemerintah dgn Managerial implementation Lembaga/ Otoritas Migas Nasional
Buffer Pemerintah terhadap Contractual/ Commercial Exposures
Fokus kepada Managerial dan Regulatory framework Memformulasikan dan mengawal kebijakan Pemerintah (Petroleum fund, penguatan Kapasitas Nasional, Pemberdayaan Daerah)
6
7
Concluding RemarksKonsep, Peran dan Bentuk Kelembagaan dalam
pengelolaan kegiatan hulu migas, hendaknya mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif, integral dan holistik
Lembaga/ Otoritas Migas Nasional – untuk tetap accountable – berada di bawah satu Organ Permanen yang berfungsi sebagai Pengarah dan Pengawas Kebijakan Strategis
BUMN Migas Nasional perlu diberikan privilege yang reasonable agar dapat menjadi ujung tombak dalam pengusahaan migas untuk menuju world-class-company
Pemerintah dan Masyarakat Daerah harus mendapatkan prioritas dalam pengelolaan P.I, alokasi migas dan pemberdayaan masyarakat
7
20
09
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
rese
rved
8
Terima Kasih Summary CV
- Latar Belakang Pendidikan :
Hukum, Ekonomi, Commerce - Finance
- Alumni PPRA – 49 Lemhannas RI
- Saat ini bekerja di SKKMIGAS
Thank You – Horassampepurba@gmail. com https//maspurba.wordpress.com//
8
2012 © BPMIGAS – All rights reserved 9
Penelitian Governance Institutional thurber et al. Program on energy and sustainable development
9
20
09
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
rese
rved
19661968
19701972
19741976
19781980
19821984
19861988
19901992
19941996
19982000
20022004
20062008
20102012
20142016
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Dominan produksi gas
Dominan produksi minyak
MINYAK
GAS
Peak 1977 Peak 1995
Build
-up
stag
e
Plateau stage
Decline 10-12%
Decline 3-5%
MB
OE
PD
PROFIL PRODUKSI MIGAS INDONESIA
1010
Gain
ing
Acc
ess
Exp
lora
tion
App
rais
al
Deve
lop
men
t /
E
PC
I
P2
Production Profile = P1
Cu
mu
lati
ve c
ash
flow
- U
S$
million
s
700
600
500
400
300
200
100
- 100- 200- 300- 400- 500- 600- 700
0
2
STOIIP (Stock Tank Oil Initial In Place)
GIIP (Gas Initial In Place)means stranded volume of :
millions barrels of oil or
billions / trillions cubic foot of gas
HCIIP Potential Reserves = P1 + P2 + P3
1
4
6
9
11
22
24
26
30
32
38
40
42
Decom
mis
sion
ing
, P
& A
an
d
Rest
ora
tion
GENERIC FIELD PRODUCTION LIFE CYCLE
WHAT ISIRR / ROR
………?%
11
20
09
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
rese
rved
12
We are to face ‘Sandya Kala ning, if no proper policy and action in place
12
20
09
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
rese
rved
Distribusi Penerimaan Migas
2006 2007 2008 2009 2010 -
10
20
30
40
50
60
Distribusi Penerimaan Negara
Keuntungan Pemerintah
Keuntungan Kontraktor
Cost Recoverable
Milia
r U
S$
2006 2007 2008 2009 20100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%Distribusi Penerimaan
Negara
Pers
enta
se t
erh
adap p
eneri
maan
Keuntungan KKKS
Cost recoverable
Keuntungan Pemerintah
62%61%
65%
58%
59%
22%
23%
17%
26%24%
15%
16%18%
16%
17%
Note: Berdasarkan data Laporan Keuangan Gabungan KKKS
13
20
09
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
rese
rved
PODWP&BAFE
SKK MigasBPK, BPKP,
Dirjen. PajakKantor Akuntan PublikHome Office Auditor
MEKANISME PENGAWASAN INDUSTRI HULU MIGAS NASIONAL
Pre-AuditCurrent Audit
Post Audit
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
DPR
BPKInstan
si Lainny
a
UKP4 KPK
1414
20
09
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
rese
rved
INTERNAL GOVERNANCE WITHIN PSC
Partners
Non Operator AuditProject Based ApprovalAnnual Work Program and Budget Approval
Covenants with Financial InstitutionIndustrial Good Engineering PracticesAssociation and Interest Group
Home Gov’t
IRS : Taxation Security Exchange Commission – Pasar Modal
Head Quarters
World wide Portfolio BenchmarkingPersonal and Group Performance EvaluationShareholders Audit
Commercial Stake holders
15