OlehDr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
(Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya )
Disampaikan dalam Seminar Nasional dan Workshop KPK se-Jawa dan Pertemuan Mahasiswa Syariah se Jawa”,
yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perkawinan (LKBHP)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi,
tanggal 10 November 2012. di Auditorium STAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi
Korupsi telah ada sejak zaman Hindia Belanda sampai saat ini. Berbagai upaya yang dilakukakan oleh pemerintah namun tidak adapun upaya yang mampu untuk memberantas sampai ke akar-akarnya dan bahkan semakin bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas.
Korupsi dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan dimanapun tempatnya (Pusat dan daerah)
Otonomi daerah dan korupsi Implikasi Korupsi terhadap negara dan
masyarakat.
Sebelum UU No. 46 Tahun 2009 diterbitkan, perkara korupsi di daerah disidangkan di pengadilan negeri setempat dan diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya sehingga penangannya “jalan ditempat”.
Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa (exra ordinary crime) sehingga penanganannya juga harus dengan cara-cara yang tidak biasa sebab kalau tidak ditangani dengan cara yang luar biasa maka korupsi sama dengan kejahatan biasa lainnya yang akan semakin merajalela dan pada akhirnya dapat menyeret bangsa ini ke jurang kehancuran.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pertama kalinya berkedudukan di di Jakarta Pusat. Meskipun berada di Jakarta Pusat namun wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah RI. Landasan hukum berdirinya Pengadilan Tipikor ini adalah Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal ini secara teknis sangat menyulitkan.
Keberadaan Pengadilan Tipikor yang hanya didasarkan pada Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut juga dianggap bermasalah karena dasar hukum keberadannya tidak kuat karena hanya “mencantol” pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Seharusnya suatu pengadilan tipikor harus diatur dalam UU tersendiri yang khusus mengatur tentang pengadilan tipikor tersebut. Mengingat pengadilan yang sifatnya khusus seperti pengadilan HAM, pengadilan perikanan, pengadilan militer, dan pengadilan Hubungan Industrial juga diatur dalam UU tersendiri.
Keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 012-016-019/PPU-IV/2006, yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 karena lembaga peradilan seharusnya dibawah lingkungan peradilan umum dan harus dibentuk dengan undang-undang tersediri tidak mengikut pada UU No. 30 Tahun 2002.
Putusan MK juga mengamanatkan untuk membentuk Pengadilan Tipikor berdasarkan undang-undang paling lambat 19 Desember 2009. Atas dasar salah satu pertimbangan putusan MK inilah, maka diterbitkanlah UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada tanggal 30 Oktober 2009. UU inilah yang menjadi dasar hukum keberadaan pengadilan tipikor di daerah.
Pasal 3 dalam UU No. 46 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi berbeda dengan Pasal 54 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 yang untuk pertama kalinya pengadilan Tipikor di bentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia.
Untuk Pertama kalinya terbentuk Pengadilan Tipikor di Surabaya, Semarang dan Bandung.
Perkara pertama yang diadili di Pengadilan Tipikor di daerah khususnya Pengadilan Tipikor di Surabaya adalah register perkara No. 001/Pidsus/PN. Sby/2010. Terdakwa pertamanya adalah seorang warga desa Kedungsari, Banyuwangi, yang bernama Dwi Phury. Ia didakwa oleh JPU dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 karena diduga mengkorupsi dana Program Pembangunan Jalan Desa (P2JD) sebesar Rp. 276.953.000.- yang sumbernya dari APBD Banyuwangi. Berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti lainnya maka Terdakwa akhirnya divonis bersalah 1 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50.000.000 subsideir 1 bulan kurungan.
Konsekuensi pembentukan Pengadilan Tipikor terletak pada pendanaan. Dengan dibentuknya tiga Pengadilan Tipikor dan menyusul yang lainnya, maka anggaran yang dibutuhkan oleh MA semakin besar, baik untuk membangun gedung Pengadilan Tipikor yang baru maupun untuk membayar uang kehormatan hakim dan fasilitas lain yang diperlukan dalam menopang tugas sehari-hari.
Dilema pembentukan pengadilan Tipikor di daerah tidak hanya seputar pendanaan tetapi juga berkaitan dengan teknis persidangan. Dengan terbentuknya pengadilan Tipikor yang saat ini baru ada di ibukota provinsi, maka pihak kejaksaan harus membawa terdakwa dari wilayah hukumnya di kabupaten/kota ke ibukota provinsi, tempat Pengadilan Tipikor berkedudukan. Jadi kejaksaan tidak boleh lagi melimpahkan perkara Tipikor di pengadilan negeri yang berada di kabupaten/kota. Hal ini wajib dilakukan kejaksaan karena Pasal 5 UU No 46 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan Tipikor merupakan satu‑satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
Paradigma Penegak Hukum belum berubah dalam menangani perkara korupsi.
Sejak Pengadilan Tipikor pada PN. Surabaya diresmikan pada Agustus 2010 dan bersidang untuk pertama kalinya pada awal Januari 2011 sampai awal November 2012, telah menangani sekitar 268 perkara korupsi. Berdasarkan data sampai awal November 2012 ini, Kejaksaan Negeri Surabaya (25 perkara), Jember (22 perkara) dan Sidoarjo (22 perkara) yang paling banyak melimpahkan perkara untuk diadili. Untuk Kejaksaan Negeri Bayunwagi ada 6 (enam) perkara baik yang sudah diputus maupun yang pesidangannya masih berlangsung saat ini.
Jumlah perkara yang cukup besar ini menyiratkan 2 hal. Pertama, perkara korupsi tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah dari waktu ke waktu. Kedua, Pengadilan Tipikor (khususnya di Jatim) ditantang untuk menuntaskan perkara-perkara tersebut sesuai dengan harapan masyarakat luas.
Dari 268 perkara di atas, terdakwanya mulai dari pejabat sampai rakyat biasa. Baik dilakukan sendiri maupun karena ikut serta. Ada mantan bupati, kepala dinas, kepala bagian, kepala desa/lurah, direktur BUMN dan BUMD, pimpro, rekanan swasta, anggota dewan, santri, anggota masyarakat biasa, dan lain-lain. Bervariasinya para Terdakwa memperlihatkan bahwa korupsi dewasa ini tidak hanya “monopoli” pejabat, PNS atau penyelenggara negara lainnya tetapi telah merasuki lapisan masyarakat lainnya.
Adapun kerugian negara yang disebabkan oleh Terdakwa baik langsung maupun tidak, tingkatan kerugian negara juga bervariasi, yakni mulai dari Rp. 600.000.- (perkara beras miskin/raskin) sampai Rp. 30 Milyar lebih (perkara asset negara/BUMN). Namun perlu digarisbawahi bahwa ada pula Terdakwa yang telah dijatuhi pidana melakukan korupsi meskipun tidak ada kerugian negara. Perkara-perkara seperti ini meliputi perkara suap, pemerasan dan pemalsuan yang dilakukan oleh PNS atau penyelenggara negara lainnya.
Para Terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara baik dinikmati sendiri maupun orang lain dipidana berdasarkan pasal 2 atau 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan yang menerima suap atau melakukan pemerasan dipidana berdasarkan pasal 8 sampai dari pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001.
Diantara 268 perkara yang telah diperiksa tersebut, telah diputus lebih dari 100 perkara. Dari lebih 100 yang telah diputus, tersebut ada yang banding dan kasasi, berkekuatan hukum tetap serta diputus bebas. Untuk yang diputus bebas terdiri dari Onslaght, berkas dikembalikan, batan demi hukum dan kadaluarsa.
Terhadap mereka yang diputus bersalah, hukumannya pun bervariasi, mulai dari 4 (empat) Bulan sampai sampai 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Penentuan besar kecilnya putusan ini didasarkan besar kecilnya kerugian negara dan peran yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan didasarkan pada besar kecilnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam beberapa perkara, putusan hakim lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan JPU.
Untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerah (khususnya di Jatim ) memang dibutuhkan strategi khusus karena perkara korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan (baca : kewenangan) atau penyalahgunaan kekuasaan (baca: kewenangan). Dalam beberapa perkara yang diperiksa oleh pengadilan Tipikor Surabaya, terungkap fakta-fakta hukum tentang orang yang menjadi dalang dari suatu korupsi tetapi justru tidak dijadikan Terdakwa.
Strategi tersebut bisa dilakukan dalam konteks pencegahan (preventif action) dan atau penindakan (represif action).
Dalam konteks penindakan, salah satu masalah yang timbul yakni jika pelaku utama (aktor intelektual) yang menyalahgunakan kewenangan tidak disentuh oleh penyidik dan dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor. Sementara anggota masyarakat (rakyat kecil) yang dijadikan sebagai “kuda tunggangan” oleh pemegang kekuasaan tersebut untuk melakukan korupsi sebagian besar telah diseret di meja hijau. Staf, kepala desa, rakyar biasa, telah dihukum bersalah dan telah menghuni “hotel prodeo” namun para pejabat atau penyelenggara negara yang menjadi “intellectual dadernya” masih berkeliaran bebas di masyarakat.
strategis dasar untuk mengeleminir tindak pidana korupsi di daerah (khususnya di Jawa Timur), maka pihak kejaksaan harus memiliki kemauan dan keberanian untuk memeriksa orang-orang yang yang sering disebut-sebut di persidangan sebagai aktor utama terjadinya korupsi. Jika mereka telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah telah melakukan korupsi maka supaya tidak segang-segang untuk melimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Hakim Tipikor untuk memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya kalau tidak dilimpahkan berkasnya di Pengadilan Tipikor apa yang hakim Tipikor harus periksa ? Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam KUHAP bahwa Majelis Hakim / pengadilan pada dasarnya pasif artinya menunggu perkara yang dilimpahkan dari Jaksa/Penuntut Umum. Jika JPU melimpahkan perkara tersebut maka Hakim/pengadilan wajib untuk memeriksa untuk kemudian diputus berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum.
Selanjutnya dari sisi hakim, masyarakat dapat menilai apakah telah memutus secara profesional atau tidak, maka parameter sederhana yang dapat digunakan antara lain jika “Terdakwa yang turut serta tersebut” dan aktor utamanya dua-duanya terbukti bersalah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan barang bukti yang ada serta diputus secara proporsinal, maka itulah putusan yang profesional. Namun sebaliknya jika terdakwa “yang turut serta” tersebut di hukum namun pelaku utamanya tidak di hukum, padahal fakta-fakta persidangan dan barang-barang bukti mengarah pada “aktor utama” tersebut, maka hakim telah melakukan unprofesional. Begitu pula, jika Hakim membebaskan keduanya, padahal fakta-fakta persidangan dan barang-barang bukti yang ada memperlihatkan hal yang sebaliknya.
Strategi yang lebih mendasar (dalam konteks represif) untuk memberantas korupsi di daerah yakni dibutuhkan komitmen yang kuat antara para penegak hukum, termasuk penasehat hukum (advokat) itu sendiri. Secara teoritis, hasil penyeledikan, penyidikan, dan dakwaan, yang baik dapat menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sebaliknya juga demikian. Jadi “integreted justice system” harus pula diterapkan dalam perkara-perkara korupsi.
Secara praktek, beberapa perkara yang diajukan oleh pihak kejaksaan negeri di beberapa daerah di Jatim belum mengarah pada pengintegrasian tersebut.
Beberapa perkara harus terhenti di tahap Putusan Sela karena Surat Dakwaan (SD) Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak jelas, tidak lengkap dan kabur. Dalam perkara dengan Terdakwa Joko Susanto, dkk (limpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Trenggalek) SD JPU fatal karena mendakwa Terdakwa dengan pasal yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa. Demi memenuhi ketentuan KUHAP dan hak asasi Terdakwa, maka Eksepsi Penasehat Hukum dikabulkan oleh Majelis Hakim. Selanjutnya dalam perkara Sahat Silaban (limpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bangil), SD JPU Fatal karena pasal yang didakwakan tidak diatur dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2011, sehingga eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum harus pula dikabulkan. Meskipun pada akhirnya perkara ini harus kembali diperiksa karena adanya putusan banding dari pengadilan Tinggi (PT). Begitu pula perkara dengan Terdakwa Hermanto Harso (limpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Tuban), berkas dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Tuban karena JPU tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam 3 (tiga) kali Persidangan dan JPU tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan buron (DPO).
Untuk menuju pada “integreted justice system” pada penanganan perkara-perkara korupsi di daerah, maka paradigma lama untuk menangani perkara-perkara secara tidak profesional mulai dari tahap penyelidikan sampai eksekusi putusan bahkan sampai perlakuan narapidana korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan haruslah dihilangkan. Penyidik (Polri atau Jaksa) dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun Terdakwa harus didasarkan keterangan pihak-pihak bukan atas dasar tekanan dan rekayasa.
Dalam hal tuntutan, JPU haruslah profesional dan proporsional dalam menentukan tuntutannya. Kerugian negara sedikit malah dituntut dipidana tinggi sedangkan kerugian negara besar malah dituntut pidana rendah. Begitu pula, disparitas tuntutan pidana antara kejaksaan satu dengan lainnya sangatlah menjolok perbedaannya padahal perkaranya mirip, baik dalam hal perbuatan terdakwa maupun jumlah kerugian negaranya. Dalam penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Surabaya, hal-hal seperti ini masihlah sering terjadi.
Begitu pula halnya dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara-perkara haruslah memeriksa dengan baik sesuai dengan hukum acara, memutus berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak (JPU dan Terdakwa/PH) lalu menuangkannya ke dalam pertimbangan dan amar putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada publik.
Mengapa paradigma lama di atas harus dihilangkan dalam perkara-perkara korupsi yang diajukan di Pengadilan Tipikor di daerah ? Ada beberapa alasan. Pertama, perkara korupsi merupakan perkara yang selalu menarik perhatian masyarakat di daerah. Sedikit ada ketidakberesan, maka masyarakat akan bereaksi. Kedua, mass media sangat concern memberitakan perkara-perkara korupsi. Sehingga jika ada ketidakberesan penanganan di tingkat penyidikan sampai eksekusi maka mass media akan ramai-ramai memberitakan hal tersebut. Ketiga, Terdakwa dengan dakwaan kerugian negara yang besar pada umumnya mampu menyewa pengacara-pengacara yang berkualitas, sehingga jika ada kelemahan yang berkaitan dengan kerja penyidik, JPU maupun majelis Hakim, maka mereka mampu mengkritisi, memprotes bahkan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan tersebut.
Penangangan perkara korupsi seharusnya mendapat proritas untuk ditangani dengan sebaik-baiknya dan didahulukan dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya mengingat perkara tindak pidana korupsi telah menghacurkan sendi-sendi perekonomian negara/daerah, menjadi momok dan bahkan endemik di masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum maka dikwatirkan semakin menambah preseden buruk masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukum di tanah air tercinta ini.
TERIMA KASIH
