PKn Kls VII

8/17/2019 PKn Kls VII

1/32

https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HAM

A. Hakikat, Hukum dan Kelembagaan HAM

1. Pengertian HAM

Istilah Hak Asasi Manusia

– Human Rights (Inggris) – Droit de L’home (Perancis)

– Menselijke Rechten (Belanda)

HAM adalah hak dasar/hak pokok/hak pundamental yang melekat pada kodrat manusiayang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir.

Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaimakhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Contoh:

a. Hak Hidup (Life) ——— pasal 28A

b. Hak Kemerdekaan (Liberty) ——— pasal 28Ec. Hak Memiiliki Sesuatu (Property)d. Hak mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan (Happy) — - pasal 28H

Jenis-jenis HAM

HAM meliputi berbagai bidang, antara lain :

a. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

– Hak memeluk agama – Hak melaksanakan ibadah

– Hak mengemukakan pendapat

b. Hak asasi Ekonomi (Property Rights)


2/32


– Hak memiliki sesuatu – Hak membeli dan menjual sesuatu

– Hak memilih pekerjaan

c. Hak Asasi Politik (Political Rights)

– Hak untuk diakui sebagai WNI – Hak untuk memilih dan dipilih

– Hak untuk berserikat dan berkumpul

d. Hak Asasi Social dan Kebudayaaan (Social and Culture Rights)

– Hak mendapatkan pendidikan

– Hak mendapatkan pelayanan kesehatan – Hak mengembangkan kebudayaan

2. Sejarah Perjuangan HAM

a. HAM di Inggris

– Magna Charta (1215) – Pettion of Rights (1628)

b. HAM di Amerika Serikat

– 1776 – ―Declaration of Independence‖

– The Four Freedom (Franklin D Roosevelt)

– Freedom of Speech (kebebasan berbicara)

– Freedom of Religion (kebebasan memilih agama) – Freedom from Fear (kebebasan dari rasa takut

– Feedom from want (kebebasan dari kekurangan dan kelaparan )

c. HAM di Perancis

– 1789

– ―Declaration des droits de L’homme et du citoyen‖ –

d. HAM di PBB

– 10 Desember 1948 – Universal Declaration of Human Rights


3/32


e. HAM di Indonesia

– 18 agustus 1945 – Pembukaan UUD 1945

3. Dasar hukum penegakkan HAM di Indonesia

a. Pancasila

Sila ke-2 ―Kemanusiaan yang adil dan beradab‖

b. UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 ―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuaidengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4

Pasal UUD 1945 – Pasal 27 (1)(2)(3

– Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J – Pasal 29 (2)

– Pasal 31 (1) – Pasal 32 (1)

– Pasal 33 (1)(2)(3) – Pasal 34 (1)

c. TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM berisi ―Piagam HAM bagi bangsa Indonesia‖

– 8 Bab

– Hak hidup, hak berkeluarga/melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan,hak kemerdekaan, hak kebebasan informasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan.

d. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM

– 11 Bab, 106 pasal

– Ditetapkan 23 September 1999 – Hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hakkebebasan pribadi, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak wanita dan hak anak-anak

e. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM


4/32


– Pasal 4 ―Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memerisa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat‖

– Pasal 7 ―Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

a. Kejahatan genosida

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

– Untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM berat

4. Lembaga-lembaga Perlindungan HAM

a. KOMNAS HAM (Komisi Nasional HAM) – Diatur dalam BAB VII, pasal 75-99 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM

b. Pengadilan HAMc. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAM

d. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (BKBHPT)

5. Latar belakang lahirnya perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia -Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM

-Terjadinya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan-Untuk menjaga harkat, derajat dan martabat manusia

6. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang HAM

– Pasal 27

(1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan.

(3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

– Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

– Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J

– Pasal 29

ayat (2) ―Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu‖.

– Pasal 30

ayat (1) ― Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dankeamanan Negara‖.


5/32


– Pasal 31ayat (1) ― Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan‖.

– Pasal 32

ayat (1) ―Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya‖.

– Pasal 33(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikusai oleh Negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

– Pasal 34

ayat (1) ―Fakir miskin dan anak -anak terlantar dipelihara oleh Negara‖

Hak asasi dalam bidang apakah yang terkandung dalam tiap-tiap pasal tersebut diatas ?

7. Instrumen HAM Nasional

a. UUD 1945 b. TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM bagi bangsa Indonesia

c. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAMd. UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

B. Kasus pelanggaran dan upaya penegakkan HAM

1. Kasus-kasus pelanggaran HAM

a. Kategori pelanggaran HAM berat, menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM

– Genocida (pembunuhan masal)

– Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan – Penyiksaan

– Penghilangan orang secara paksa – Perbudakkan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

Kategori pelanggaran HAM lainnya :


6/32


Pelanggaran HAM ???

– Rasialisme

– Diskriminasi – Terorisme

– Pemerintahan totaliter – Kejahatan perang

– Genocida

b. Contoh kasus pelanggaran HAM

– Kasus Poso (Sulawesi)

– Kasus Tri sakti (1998) – Huru hara Ambon, Sampit (Kalteng)

– Tanjung Priok (1984) – Kasus Timika, kasus Aceh

– Kasus bom Bali I, II – Kasus Marsinah, kasus Munir dll.

2. Cara-cara penanganan pelanggaran HAM

– Melalui KOMNAS HAM – Melalui Pengadilan HAM

– sebagian sudah diproses, divonis dan dieksekusi.

C. Menghargai upaya perlindungan HAM

1. Peran Lembaga Perlindungan HAM

a. Tugas dan wewenang Komnas HAM

– Melakukan pengkajian dan penelitian intrumen internasional HAM. – Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengaan perlindungan, penegakkan dankemajuan HA

– Mendamaikan kedua belah pihak – Memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan

– Dst

https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/anak-1-2/


7/32


b. Tugas Pengadilan HAM

– Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. – Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang

dilakukan diluar batas territorial wilayah Negara RI oleh warga Negara Indonesia.

2. Mengklasifikasi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM

a. Pasal 27 (1): HAM dalam hukum dan pemerintahan

Pasal 27 (2) : HAM dalam pekerjaan dan penghidupan yang layakPasal 27 (3) : HAM dalam pemebelaan negara

b. Pasal 28 : hak berserikat dan berkumpul

Pasal 28A : hak hidup

Pasal 28B : hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunan

Pasal 28C : hak mengembangkan dan memajukan diriPasal 28D : hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak untuk bekerja,hak dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan

Pasal 28E : hak memeluk agama dan beribadah, hak berserikat dan berkumpulPasal 28F : hak berkomunikasi dan memperoleh informasi

Pasal 28G : hak atas perlindungan diri, hak terbebas dari penyiksaan, hak memperoleh suaka politik dari Negara lain

Pasal 28H : hak hidup sejahtera, hak mendapat kemudahan, hak atas jaminan sosialPasal 28I : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudakPasal 28J : kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain

c. Pasal 29 (2) : hak memeluk agama dan beribadah

d. Pasal 30 (1) : hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

e. Pasal 31 (1) : hak mendapatkan pendidikan

f. Pasal 32 (1) : hak memajukan kebudayaan nasional

g. Pasal 33 (1)(2)(3) : hak dalam bidang perekonomian

h. Pasal 34 (1) : hak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

D. Menghargai upaya penegakkan HAM

1. Sikap positif terhadap uapaya perlindungan HAM

– Menghargai upaya ibu/bapak dalam melindungi anak-anaknya – Membina dan mendidik para siswa di sekolah


8/32


– Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan maupunmasyarakat

– Mempelajari tentang peran lembaga-lembaga perlindungan HAM, seperti KOMNAS HAM – Menghargai dan mengakui pluralism pendapat dan kepentingan dalam masyarakat

– dll

2. Sikap positif terhadap upaya penegakkan HAM

– Membiasakan hidup rukun dengan anggota keluarga – Turut serta membantu tegaknya keadilan dan kebenaran

– Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakkan HAM – Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM

– Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dal lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM

– Dll

BAB IV

KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

A. Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat

1. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat

– Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998)

– Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapatsebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara (pasal 2 ayat 1 UU no 9 Tahun 1998)

2. Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat

a. Pasal 28 UUD 1945

― Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang‖.

b. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945―Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat‖.

c. UU No 9 Tahun 1998

Tentang ―Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum‖.

3. Bentuk-bentuk penyempaian pendapat di muka umum (pasal 9 UU no 9 Tahun 1998)


9/32


a. Demontrasi (unjuk rasa)adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan

lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrative di muka umum

b. Pawai

adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan.

c. Rapat Umum

adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu

d. Mimbar Bebas

adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbukatanpa tema tertentu.

Tempat dan waktu yang tidak boleh digunakan untuk penyampaian pendapat di muka umum(pasal 9 ayat (2) UU No 9/1998)

a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan

udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek-obyek vital nasional b. Pada hari besar nasional.

B. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat

1. Mengapa kemerdekaan mengemukakan pendapat itu penting ?

– Karena dapat mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisifasi dan kreatifitassetiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi.

– Karena kalau tidak diberi kebebasan maka kita tidak bisa menyampaikan gagasan, pikiran,

keinginan, kehendak, kepentingan dan berarti melanggar HAM.

2. Asas-asas kemerdekaan menyampaikan pendapt di muka umum (pasal 3 UU No 9/1998)

a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

b. Asas musyawarah dan mufakatc. Asas kepastian hukum dan keadilan

d. Asas proporsionalitase. Asas manfaat

https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/zd6/


10/32


3. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum (pasal 10-14 UU No 9/1998)

a. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRI yangdisampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggungjawab kelompok selambat-

lambatnya 3 X 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

b. Surat pemberitahuan secara tertulis kepada POLRI memuat :

– Maksud dan tujuan

– Tempat, lokasi dan rute – Waktu dan lama

– Bentuk – Penanggungjawab

– Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan – Alat peraga yang dipergunakan

– Jumlah peserta

c. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawaiharus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab.

d. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum POLRI bertanggungjawab

memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum.

e. Pembatalan pelaksnaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis danlangsung oleh penanggungjawab kepada POLRI selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam

sebelum waktu pelaksanaan.

C. Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan

bertanggungjawab

1. Akibat pembatasan terhadap kemerdekaan berpendapat

– Munculnya sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kehiduapan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara

– Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, karena merasa dibodohi, dikebiridan dipasung hak-haknya

– Terbentuknya tirani penguasa yang menhambat terciptanya pemerintahan yang jurdil dan

demokratis – Terkekangnya komunikasi social, perlawanan rakyat – Negara kehilangan pikiran atau ide kreatif dari rakyat

– Terancamnya stabilitas nasional

2. Akibat mengemukakan pendapat tanpa batas


11/32


– Merusak rasa kebersamaan dan persatuan bangsa – Mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban umum

– Memunculkan provokasi, hasutan, memfitnah, permusuhan, penghinaan, dendam dankebencian

– Menimbulkan anrkis, kekacauan, kerusakan

– dll

3. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab

– Kebebasan tanpa tanggungjawab akan melahirkan kekerasan dan atnggungjawab tanpa

kebebasan akan melahirkan ketakutan dan pengekangan – Argument yang kuat, mewakili kepentingan umum, bermanfaat, terbuka, dilandasi nilai

keadilan, demokrasi sesuai aturan

4. Hak dan kewajiban Warga Negara saat menyampaikan pendapat di muka umum

– Hak-hak warga Negara :

– Mendapat perlindungan hukum

– Mengeluarkan pikiran secara bebas – Membentuk organisasi /perkumpulan

– Kewajiban warga Negara : – Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain

– Menjaga keamanan dan ketertiban umum – Mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.


DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan, untuk SMP kelas VII, Jakarta :Pusat Pembukuan Jakarta, 2008.

Tim Abdi Guru, Pendidikan Kewarganegaraan, untuk SMP kelas VII, Jakarta : PenerbitErlangga, 2006

Rajin Berlatih (Ratih), Pendidikan kewarganegaraan, untuk SMP kelas VII, Penerbit

Sekawan, Klaten

Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Penerbit Fokus Media, Bandung

Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, Penerbit

Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Undang – Undang Tentang 6 Hukum, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2006


12/32




Contoh:

a. Hak Hidup (Life) ——— pasal 28A b. Hak Kemerdekaan (Liberty) ——— pasal 28E

c. Hak Memiiliki Sesuatu (Property)d. Hak mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan (Happy) — - pasal 28H

Jenis-jenis HAM









– Hak untuk diakui sebagai WNI

– Hak untuk memilih dan dipilih – Hak untuk berserikat dan berkumpul





a. HAM di Inggris


13/32









c. HAM di Perancis

– 1789


d. HAM di PBB

– 10 Desember 1948

– Universal Declaration of Human Rights

e. HAM di Indonesia

– 18 agustus 1945

– Pembukaan UUD 1945


a. Pancasila


b. UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 ―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.



14/32


Pasal UUD 1945 – Pasal 27 (1)(2)(3


– Pasal 31 (1)

– Pasal 32 (1) – Pasal 33 (1)(2)(3) – Pasal 34 (1)


– 8 Bab



– 11 Bab, 106 pasal – Ditetapkan 23 September 1999

– Hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hakkebebasan pribadi, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak wanita dan hak anak-anak


– Pasal 4 ―Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memerisa dan memutus perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat‖


a. Kejahatan genosida b. Kejahatan terhadap kemanusiaan









15/32



– Pasal 27




– Pasal 28A



– Pasal 29


– Pasal 30


– Pasal 31

ayat (1) ― Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan‖.

– Pasal 32

ayat (1) ―Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia denganmenjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya‖.




– Pasal 34ayat (1) ―Fakir miskin dan anak -anak terlantar dipelihara oleh Negara‖




16/32







– Genocida (pembunuhan masal) – Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

– Penyiksaan – Penghilangan orang secara paksa

– Perbudakkan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis


Pelanggaran HAM ???

– Rasialisme – Diskriminasi

– Terorisme – Pemerintahan totaliter

– Kejahatan perang – Genocida



– Kasus Tri sakti (1998) – Huru hara Ambon, Sampit (Kalteng) – Tanjung Priok (1984)

– Kasus Timika, kasus Aceh – Kasus bom Bali I, II

– Kasus Marsinah, kasus Munir dll.




17/32







– Melakukan pengkajian dan penelitian intrumen internasional HAM.

– Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengaan perlindungan, penegakkan dankemajuan HA


– Dst









Pasal 28B : hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunanPasal 28C : hak mengembangkan dan memajukan diri

Pasal 28D : hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak untuk bekerja,hak dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan

Pasal 28E : hak memeluk agama dan beribadah, hak berserikat dan berkumpul

Pasal 28F : hak berkomunikasi dan memperoleh informasiPasal 28G : hak atas perlindungan diri, hak terbebas dari penyiksaan, hak memperoleh suaka politik dari Negara lain




18/32













– dll


– Membiasakan hidup rukun dengan anggota keluarga

– Turut serta membantu tegaknya keadilan dan kebenaran – Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakkan HAM

– Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM – Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dal lembaga-lembaga HAM bila terjadi

pelanggaran HAM – Dll

BAB IV




– Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan

pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998)


19/32





a. Pasal 28 UUD 1945― Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang‖.

b. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

―Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat‖.

c. UU No 9 Tahun 1998Tentang ―Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum‖.




b. Pawaiadalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan.

c. Rapat Umum


d. Mimbar Bebas









20/32


– Karena kalau tidak diberi kebebasan maka kita tidak bisa menyampaikan gagasan, pikiran,keinginan, kehendak, kepentingan dan berarti melanggar HAM.




d. Asas proporsionalitas

e. Asas manfaat






– Tempat, lokasi dan rute – Waktu dan lama – Bentuk

– Penanggungjawab – Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan

– Alat peraga yang dipergunakan – Jumlah peserta


d. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum POLRI bertanggungjawabmemberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum.

e. Pembatalan pelaksnaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan

langsung oleh penanggungjawab kepada POLRI selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jamsebelum waktu pelaksanaan.



21/32



bertanggungjawab


– Munculnya sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kehiduapan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara – Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, karena merasa dibodohi, dikebiri

dan dipasung hak-haknya – Terbentuknya tirani penguasa yang menhambat terciptanya pemerintahan yang jurdil dan

demokratis – Terkekangnya komunikasi social, perlawanan rakyat

– Negara kehilangan pikiran atau ide kreatif dari rakyat – Terancamnya stabilitas nasional




– Menimbulkan anrkis, kekacauan, kerusakan – dll



kebebasan akan melahirkan ketakutan dan pengekangan – Argument yang kuat, mewakili kepentingan umum, bermanfaat, terbuka, dilandasi nilaikeadilan, demokrasi sesuai aturan



– Mendapat perlindungan hukum – Mengeluarkan pikiran secara bebas

– Membentuk organisasi /perkumpulan

– Kewajiban warga Negara : – Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain – Menjaga keamanan dan ketertiban umum

– Mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.


22/32




Contoh:

a. Hak Hidup (Life) ——— pasal 28A b. Hak Kemerdekaan (Liberty) ——— pasal 28E

c. Hak Memiiliki Sesuatu (Property)d. Hak mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan (Happy) — - pasal 28H

Jenis-jenis HAM









– Hak untuk diakui sebagai WNI

– Hak untuk memilih dan dipilih – Hak untuk berserikat dan berkumpul





a. HAM di Inggris


23/32









c. HAM di Perancis

– 1789


d. HAM di PBB

– 10 Desember 1948

– Universal Declaration of Human Rights

e. HAM di Indonesia

– 18 agustus 1945

– Pembukaan UUD 1945


a. Pancasila


b. UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 ―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.



24/32


Pasal UUD 1945 – Pasal 27 (1)(2)(3


– Pasal 31 (1)

– Pasal 32 (1) – Pasal 33 (1)(2)(3) – Pasal 34 (1)


– 8 Bab



– 11 Bab, 106 pasal – Ditetapkan 23 September 1999

– Hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hakkebebasan pribadi, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak wanita dan hak anak-anak


– Pasal 4 ―Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memerisa dan memutus perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat‖


a. Kejahatan genosida b. Kejahatan terhadap kemanusiaan









25/32



– Pasal 27




– Pasal 28A



– Pasal 29


– Pasal 30


– Pasal 31

ayat (1) ― Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan‖.

– Pasal 32

ayat (1) ―Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia denganmenjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya‖.




– Pasal 34ayat (1) ―Fakir miskin dan anak -anak terlantar dipelihara oleh Negara‖




26/32







– Genocida (pembunuhan masal) – Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

– Penyiksaan – Penghilangan orang secara paksa

– Perbudakkan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis


Pelanggaran HAM ???

– Rasialisme – Diskriminasi

– Terorisme – Pemerintahan totaliter

– Kejahatan perang – Genocida



– Kasus Tri sakti (1998) – Huru hara Ambon, Sampit (Kalteng) – Tanjung Priok (1984)

– Kasus Timika, kasus Aceh – Kasus bom Bali I, II

– Kasus Marsinah, kasus Munir dll.




27/32







– Melakukan pengkajian dan penelitian intrumen internasional HAM.

– Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengaan perlindungan, penegakkan dankemajuan HA


– Dst









Pasal 28B : hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunanPasal 28C : hak mengembangkan dan memajukan diri

Pasal 28D : hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak untuk bekerja,hak dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan

Pasal 28E : hak memeluk agama dan beribadah, hak berserikat dan berkumpul

Pasal 28F : hak berkomunikasi dan memperoleh informasiPasal 28G : hak atas perlindungan diri, hak terbebas dari penyiksaan, hak memperoleh suaka politik dari Negara lain




28/32













– dll


– Membiasakan hidup rukun dengan anggota keluarga

– Turut serta membantu tegaknya keadilan dan kebenaran – Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakkan HAM

– Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM – Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dal lembaga-lembaga HAM bila terjadi

pelanggaran HAM – Dll

BAB IV




– Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan

pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998)


29/32





a. Pasal 28 UUD 1945― Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang‖.

b. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

―Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat‖.

c. UU No 9 Tahun 1998Tentang ―Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum‖.




b. Pawaiadalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan.

c. Rapat Umum


d. Mimbar Bebas









30/32


– Karena kalau tidak diberi kebebasan maka kita tidak bisa menyampaikan gagasan, pikiran,keinginan, kehendak, kepentingan dan berarti melanggar HAM.




d. Asas proporsionalitas

e. Asas manfaat






– Tempat, lokasi dan rute – Waktu dan lama – Bentuk

– Penanggungjawab – Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan

– Alat peraga yang dipergunakan – Jumlah peserta


d. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum POLRI bertanggungjawabmemberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum.

e. Pembatalan pelaksnaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan

langsung oleh penanggungjawab kepada POLRI selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jamsebelum waktu pelaksanaan.



31/32



bertanggungjawab


– Munculnya sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kehiduapan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara – Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, karena merasa dibodohi, dikebiri

dan dipasung hak-haknya – Terbentuknya tirani penguasa yang menhambat terciptanya pemerintahan yang jurdil dan

demokratis – Terkekangnya komunikasi social, perlawanan rakyat

– Negara kehilangan pikiran atau ide kreatif dari rakyat – Terancamnya stabilitas nasional




– Menimbulkan anrkis, kekacauan, kerusakan – dll



kebebasan akan melahirkan ketakutan dan pengekangan – Argument yang kuat, mewakili kepentingan umum, bermanfaat, terbuka, dilandasi nilaikeadilan, demokrasi sesuai aturan



– Mendapat perlindungan hukum – Mengeluarkan pikiran secara bebas

– Membentuk organisasi /perkumpulan

– Kewajiban warga Negara : – Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain – Menjaga keamanan dan ketertiban umum

– Mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.


32/32

PKn Kls VII

Documents

PKn Kls VII