YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Page 2: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan
Page 3: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................... 1

DAFTAR ISI.......................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ ....................... I-1

1.1. Latar Belakang ..................................................................................... I-1

1.2. Landasan Hukum.................................................................................. I-5

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................. I-9

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................... I-9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................................... .. II-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah........................................ II-1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ............................................................ II-14

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..................................................... II-17

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah... ............................................................................................ II-18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI........................ III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah ........................................................................ ....... III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah III-2

3.3. Telaahan RENSTRA Kementrian/Lembaga dan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ................................................ III-4

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .............................................................................................. III-8

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................. III-10

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..................................... IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....................... IV-1

4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah .............................................. IV-5

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................. IV-1

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................................... VI-1

Page 4: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayahNya, sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat menyelesaikan

penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dispenda Tahun

2013-2018. Penyusunan Perubahan Renstra Dispenda Tahun 2013-2018 ini

disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih

besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya

sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung

dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud

dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas.

Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk

menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek,

menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya

sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap

harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan

pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah

daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan

perundang-undangan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan nasional dan pemekaran

Page 5: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

2

daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi

perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan

melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Seiring dengan hal tersebut,

diperlukan penyelarasan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam

bentuk perubahan Rencana Strategis guna sinkronisasi perencanaan

pembangunan jangka menengah antara Pemerintah Kabupaten Bogor

dengan masing-masing OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bagian dari perencanaan

lima tahunan, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD) tahun 2013-2018 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya,

terutama dalam keterikatan antar substansi didalamnya dengan Perubahan

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dalam

jangka waktu lima tahunan.

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah

Kabupaten Bogor yakni mewujudkan Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten

Termaju di Indonesia, penyusunan Perubahan Renstra PD harus diarahkan

pada upaya untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut.

Akhir kata, semoga Perubahan Renstra Dispenda tahun 2013-2018

ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas

Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Cibinong, Juni 2016

K E P A L A

DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 196201221985031004

Page 6: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

3

Page 7: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam

menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik

maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan

untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat

afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan

menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di

desentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan

sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah karena setiap

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa

pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara

nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan

menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk

mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta

penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder

utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Bupati/Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2013-2018 wajib

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018 dan Perangkat Daerah (PD) wajib

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Bogor. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun

perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga

Page 8: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 2

Perangkat Daerah wajib menyusun perubahan Renstra. Perubahan Renstra

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang

menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih,

khususnya di bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai tujuan

pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan

melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program

pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah

pelaksanaannya.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa

pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus

pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan

pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar

pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Aspek hubungan

tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait

dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan

umum maupun keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah

Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah

Pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran

pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi

lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung

penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di

daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah, perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan

pembangunan nasional. Didalam penyusunannya dokumen ini berpedoman

pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun

2010-2030 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019.

Page 9: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 3

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Perubahan Recana Strategis Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan beberapa

pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap

pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi

dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan

pembangunan daerah serta menciptakan konsensus atau

kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;

3. Pendekatan Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up),

pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas

tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik

ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan serta

Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi

pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana

pembangunan daerah;

4. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan

Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat

pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program

pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh

karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-

agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat

kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan

perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi

dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh

secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah

Kabupaten Bogor.

Page 10: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 4

Berkenaan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018 dimana setiap Perangkat Daerah harus menyelaraskan Perubahan

Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Perubahan RPJMD yang akan

ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Strategis

Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Perubahan RENSTRA-PD dimaksud

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan

berpedoman pada Perubahan RPJMD yang disertai dengan target indikator

kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh

Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RENSTRA Perangkat

Daerah. Dalam ketentuan lainnya, yaitu Inpres Nomor 7/1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perubahan

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global,

dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan dokumen Perubahan Rencana Strategis setidaknya

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan

sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Sesuai dengan

ketentuan-ketentuan tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran

dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Perubahan

RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ini merupakan

dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dirumuskan secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau mungkin timbul.

Page 11: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 5

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung

terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Page 12: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 6

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4385);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor

4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Page 13: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 7

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010

Nomor 517);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor

25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 64);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Nomor 25 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12

Tahun 2008);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

Page 14: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 8

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 27);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2014 Nomor 5);

27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/01/2010 tentang

Perubahan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak

Daerah

30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual

Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Obyek

Pajak Reklame;

32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan

Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;

34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan

Prosedur Pajak Penerangan Jalan;

35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2010 tentang Sistem dan

Prosedur Pajak Air Tanah;

36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB);

37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan;

Page 15: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 9

38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

39. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka

menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun

2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati

Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor.

Tujuan penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan landasan/pedoman

dalam penyusunan Renja Dinas Pendapatan Daerah selama 2 tahun,

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan

atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Dinas

Pendapatan Daerah. Dalam proses penyusunan Perubahan RENSTRA juga

melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta

melibatkan stakeholders Dinas Pendapatan Daerah dalam rapat koordinasi.

Keterlibatan beberapa pihak baik pihak internal maupun eksternal dapat

memberikan kontribusi masukan dalam penyusunan Perubahan RENSTRA

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.

Page 16: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 10

Sistematika penulisan Perubahan RENSTRA Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang,

Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan

Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur

Perangkat Daerah (PD), Tugas Pokok dan Fungsi,

Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah, Kinerja

Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah serta Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah,

Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah, Kinerja

Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah, serta Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 –

2018;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program dan

Kegiatan Lokalitas PD, Program Lintas PD dan Program

Kewilayahan disertai Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang terdapat di

Dinas Pendapatan Daerah untuk periode tahun 2013 –

2018;

Page 17: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 11

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

Page 18: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah

Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

pendapatan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun

2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah merupakan perangkat

daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan;

b. Seksi Pengembangan; dan

c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.

4. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;

Page 19: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 2

b. Seksi Penetapan; dan

c. Seksi Penagihan.

5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membawahkan :

a. Seksi Pendataan dan Penilaian;

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan

c. Seksi Penagihan dan Keberatan.

6. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan

Dana Transfer, membawahkan :

a. Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB;

b. Seksi Verifikasi BPHTB; dan

c. Seksi Dana Transfer.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat

dan bidang adalah sebagai berikut :

Page 20: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 3

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan

pengelolaan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan

pelaporan;

b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;

c. Pengelolaan keuangan; dan

d. Pengelolaan situs web.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

i. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan

program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Sub Bagian

Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program,

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

c. Pengelolaan penyusunan anggaran; dan

d. Pengelolaan situs web.

ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah

tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;

b. Pengelolaan barang/jasa;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi;

dan

d. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

iii. Sub Bagian Keuangan

Page 21: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 4

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian

Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penatausahaan keuangan; dan

b. Penyusunan pelaporan keuangan;

c. Pengelolaan pengendalian dan pertanggung jawaban

administrasi keuangan badan.

2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan,

pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada

penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan

mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan perencanaan pendapatan daerah;

b. Pengelolaan pengembangan pendapatan daerah;

c. Pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan

d. Pengolahan data bagian desa dari penerimaan pendapatan

daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang

Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang dan dibantu oleh :

i. Seksi Perencanaan;

Seksi Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan

daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada penjelasan sebelumnya, Seksi Perencanaan mempunyai

tugas :

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target

penerimaan pendapatan daerah;

b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan

teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;

Page 22: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 5

c. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi; serta

d. Pelayanan dan analisis benda berharga.

ii. Seksi Pengembangan;

Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan

pendapatan daerah dan mempersiapkan bahan penyusunan

peraturan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan

daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan

pendapatan daerah;

b. Inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum dalam

bidang pendapatan daerah; dan

c. Penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang

pendapatan daerah.

iii. Seksi Pengendalian dan Evaluasi

Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. Pengendalian pemungutan pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;

dan

d. Penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil

penerimaan pendapatan daerah.

3. BIDANG PAJAK DAERAH

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, yang

meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;

Page 23: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 6

b. Pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak

daerah;

c. Pengelolaan penagihan pajak daerah; dan

d. Pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen

ketetapan pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak

Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

i. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran

dan pendataan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Pendaftaran dan Pendataan

mempunyai fungsi :

a. Pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak

daerah;

b. Pendataan subjek dan objek pajak daerah; dan

c. Pengisian dan pemeliharaan kartu data.

ii. Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pajak Daerah dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan

ketetapan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

a. Penelitian data dan perhitungan pajak daerah;

b. Pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah; dan

c. Penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan

pajak daerah.

iii. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan pajak daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Penagihan mempunyai fungsi :

a. Penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan

pajak daerah;

b. Pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah;

dan

Page 24: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 7

c. Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran,

penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan dan

pembebasan pajak daerah.

4. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan

pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sesuai

kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai

kewenangan daerah;

b. Pengolahan data PBB sesuai kewenangan daerah; dan

c. Pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB sesuai

kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Bumi

dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu

oleh :

i. Seksi Pendataan dan Penilaian

Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas dan membantu

Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pendataan dan

penilaian objek PBB. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Pendataan dan Penilaian

mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengelolaan data

potensi PBB;

b. Pendataan objek dan subjek PBB;

c. Penilaian objek PBB; dan

d. Penyiapan bahan pembinaan PBB.

ii. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengelolaan

data dan informasi objek maupun subjek pajak PBB. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Pengolahan data dan penyajian informasi objek dan subjek

PBB;

Page 25: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 8

b. Penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT);

c. Pengolahan data penerimaan PBB; dan

d. Pelaporan realisasi penerimaan PBB.

iii. Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan

pelayanan keberatan PBB. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan dan Keberatan

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan PBB; dan

b. Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran,

penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan,

pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

5. BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(BPHTB) DAN DANA TRANSFER

Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

dan Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan pengelolaan pemungutan BPHTB dan pengelolaan

dana transfer. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dan Dana Transfer mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan validasi dan keberatan BPHTB;

b. Pelaksanaan verifikasi BPHTB; dan

c. Pengelolaan administrasi dana transfer dari pemerintah,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana

Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

i. Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB

Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam

melaksanakan pelayanan administrasi dan keberatan BPHTB.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi

Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai fungsi :

Page 26: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 9

a. Pelaksanan pemungutan BPHTB;

b. Penyelesaian pengaduan dan memberikan pelayanan

permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran,

keringanan pengurangan, dan pembebasan BPHTB;

c. Penyiapan dokumen penagihan BPHTB; dan

d. Pengadministrasian penerimaan BPHTB.

ii. Seksi Verifikasi BPHTB

Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang PBB dan Dana Transfer dalam melaksanakan verifikasi

BPHTB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai fungsi :

a. Penelitian data objek dan subjek BPHTB;

b. Penelitian perhitungan BPHTB; dan

c. Pelaksanaan verifikasi objek dan subjek BPHTB.

iii. Seksi Dana Transfer

Seksi Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan penagihan dan

pengadministrasian dana transfer baik dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Dana

Transfer mempunyai fungsi :

a. Koordinasi dan penagihan dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah; dan

b. Pengadministrasian dan pelaporan hasil penerimaan

pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun

2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah, untuk melaksanakan sebagian tugas, tanggung

jawab dan wewenang teknis dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis

Daerah. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang diatur dalam

Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Page 27: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 10

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung

jawab dan wewenang teknis dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya,

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;

b. Penyusunan program dan kegiatan UPT;

c. Penyusunan data potensi pajak daerah;

d. Penyiapan bahan penyusunan program analisis dan penyajian

informasi pajak daerah;

e. Penyiapan bahan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah

sesuai kewenangan daerah;

f. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan dokumen pajak lainnya pada

Wajib Pajak di wilayah kerjanya;

g. Penyiapan bahan penyusunan target penerimaan pajak daerah;

h. Monitoring dan membantu penagihan pajak daerah di wilayah

kerjanya;

i. Penyiapan bahan/data intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;

j. Memfasilitasi tindak lanjut atas permohonan wajib pajak yang

berkaitan dengan pemungutan pajak daerah;

k. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk memperoleh data/informasi

yang akurat mengenai pajak daerah;

l. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan,

desa/kelurahan dan pihak lain dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas dan peningkatan pendapatan pajak daerah;

m. Penyusunan dan penyampaian pelaporan kegiatan UPT; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata

Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional,

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok

sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk

diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan

fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja

yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi

UPT seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2.

Page 28: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 11

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

KEPALA UPT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis

pengelolaan Pajak Daerah.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung

jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan

ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan administrasi umum UPT;

b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT;

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai

bidang tugasnya.

Untuk menjangkau ruang lingkup wilayah kerja di Kabupaten

Bogor, dibentuk 20 (dua puluh) UPT sebagai berikut :

a. UPT Pajak Daerah I yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong dan

mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Cibinong;

b. UPT Pajak Daerah II yang berkedudukan di Kecamatan Sukaraja dan

mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Sukaraja;

Page 29: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 12

c. UPT Pajak Daerah III yang berkedudukan di Kecamatan Babakan

Madang dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Babakan

Madang;

d. UPT Pajak Daerah IV yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi dan

mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Ciawi;

ii. Kecamatan Cisarua; dan

iii. Kecamatan Megamendung.

e. UPT Pajak Daerah V yang berkedudukan di Kecamatan Caringin dan

mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Caringin; dan

ii. Kecamatan Cigombong.

f. UPT Pajak Daerah VI yang berkedudukan di Kecamatan Tamansari

dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Tamansari; dan

ii. Kecamatan Cijeruk.

g. UPT Pajak Daerah VII yang berkedudukan di Kecamatan Ciomas dan

mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Ciomas; dan

ii. Kecamatan Dramaga.

h. UPT Pajak Daerah VIII yang berkedudukan di Kecamatan

Rancabungur dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Rancabungur;

ii. Kecamatan Ciampea; dan

iii. Kecamatan Kemang.

i. UPT Pajak Daerah IX yang berkedudukan di Kecamatan

Cibungbulang dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Cibungbulang;

ii. Kecamatan Tenjolaya; dan

iii. Kecamatan Pamijahan.

j. UPT Pajak Daerah X yang berkedudukan di Kecamatan Leuwisadeng

dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Leuwisadeng;

ii. Kecamatan Leuwiliang; dan

iii. Kecamatan Nanggung.

k. UPT Pajak Daerah XI yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg dan

mempunyai wilayah kerja di :

Page 30: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 13

i. Kecamatan Cigudeg;

ii. Kecamatan Jasinga; dan

iii. Kecamatan Sukajaya.

l. UPT Pajak Daerah XII yang berkedudukan di Kecamatan Parung

Panjang dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Parung Panjang; dan

ii. Kecamatan Tenjo.

m. UPT Pajak Daerah XIII yang berkedudukan di Kecamatan Gunung

Sindur dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Gunung Sindur; dan

ii. Kecamatan Rumpin.

n. UPT Pajak Daerah XIV yang berkedudukan di Kecamatan Parung

dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Parung; dan

ii. Kecamatan Ciseeng.

o. UPT Pajak Daerah XV yang berkedudukan di Kecamatan Bojonggede

dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Bojonggede; dan

ii. Kecamatan Tajurhalang.

p. UPT Pajak Daerah XVI yang berkedudukan di Kecamatan Citeureup

dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Citeureup.

q. UPT Pajak Daerah XVII yang berkedudukan di Kecamatan

Gunungputri dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan

Gunungputri.

r. UPT Pajak Daerah XVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cileungsi

dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Cileungsi.

s. UPT Pajak Daerah XIX yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol

dan mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Jonggol; dan

ii. Kecamatan Klapanunggal.

t. UPT Pajak Daerah XX yang berkedudukan di Kecamatan Cariu dan

mempunyai wilayah kerja di :

i. Kecamatan Cariu ;

ii. Kecamatan Tanjungsari; dan

iii. Kecamatan Sukamakmur.

Page 31: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 14

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun

2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok jabatan fungsional

akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional

yang ada di lingkungan dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional

akan ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja

yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Jabatan fungsional

yang dibutuhkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor seperti

Arsiparis, Juru sita, dan Penilai.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor pada akhir bulan November tahun 2016

sebanyak 206 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 199 orang dan

tenaga kontrak/honorer sebanyak 7 orang. Kondisi pengawai

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Bulan Desember Tahun 2016

No PEGAWAI JUMLAH (ORANG) %

1. PNS 199 96,60

2. KONTRAK/HONORER 7 3,40

JUMLAH 206 100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan

Daerah masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri

(3,31%) yaitu tenaga kontrak/honorer. Namun demikian penulisan

tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS

yaitu sebanyak 199 orang (96,60%). Sementara itu berdasarkan

jenis kelamin, jumlah pegawai pria di Dinas Pendapatan Daerah

sebanyak 148 orang (atau sekitar 74,37%), sedangkan jumlah

Page 32: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 15

pegawai wanita di Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 51 orang

(atau sekitar 25,63%).

A. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi, Dinas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di

Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu

sebanyak 57 orang, dimana sejumlah 21 orang di pusat dan 36

orang tersebar pada 20 UPT Pajak Daerah. Sementara itu sampai

dengan saat ini (kondisi akhir Desember 2016), untuk kelompok

jabatan fungsional di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

belum terisi (masih kosong). Struktur jabatan selengkapnya dapat

dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang

Menduduki Jabatan dan Staf pada Bulan Desember Tahun 2016

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang) %

1. Eselon II 1 0,50

2. Eselon III 5 2,51

3. Eselon IV-a 34 17,09

4. Eselon IV-b 17 8,54

5. Fungsional di UPT (Pajak

dan PBB)

54

27,14

6. Staf di Dinas Pendapatan

Daerah

88

44,22

Jumlah 199 100,00

B. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Berdasarkan data dari 206 jumlah pegawai yang terdapat di

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, terdapat 4.85%

pegawai Golongan IV, 70.87% pegawai Golongan III, 19,43%

pegawai Golongan II dan 1,45% pegawai Golongan I serta tenaga

kontrak sebanyak 3.40% dari jumlah pegawai Dinas Pendapatan

Daerah. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor didominasi oleh

Page 33: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 16

pegawai negeri sipil golongan III, yaitu sebesar 70.87%. Oleh

karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan

kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran

mengenai jumlah PNS maupun tenaga kontrak berdasarkan

golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor berdasarkan Golongan/Pangkat pada Bulan

Desember Tahun 2016

N0 Golongan Jumlah (orang) %

1. IV 10 4.85

2. III 146 70.87

3. II 40 19.43

4 I 3 1,45

5. TKK 7 3,40

Jumlah 206 100.00

C. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan

Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status

pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebesar 47,09%,

sedangkan yang paling rendah untuk PNS adalah Strata S-3,

yaitu sebesar 0,47% dan untuk TKK adalah tingkat Strata S-1,

SLTP, dan SD masing-masing sebesar 0,49%, sedangkan SLTA

sebesar 1.93%. Selengkapnya data latar belakang pendidikan

pegawai Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Page 34: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 17

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada

Bulan Desember Tahun 2016

N0 Pendidikan Jumlah (orang) %

1. Strata-3 ( S3 ) 1 0,49

2. Strata-2 ( S2 ) 43 20.86

3. Strata-1 ( S1 ) 97 47.09

4. Sarjana Muda/ D3 6 2.92

5. SLTA/SMK 49 23.78

6. SLTP 2 0.97

7. SD 1 0.49

8. TKK : S1 1 0.49

TKK : SLTA 4 1.93

TKK : SLTP 1 0.49

TKK : SD 1 0.49

Jumlah 206 100,00

2. Kondisi Umum Anggaran

Perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja

daerah Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 2013 – 2018 sebagaimana

dilihat Tabel 2.5.

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada saat ini kantor Dinas Pendapatan Daerah berlokasi di Jl.

Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Berdasarkan

sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor berada dalam kondisi baik.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah

berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain

Page 35: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 18

pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut

satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan

asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pendapatan daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang

pengelolaan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik

internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan

yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan

peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan

Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika

pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak

terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan

masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah

daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan

program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya

di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang

efektif dan efisien.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat

menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal

maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis

SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama

dalam menganalisis kondisi - kondisi yang dihadapi oleh suatu

Page 36: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 19

organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal

meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan

lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths

(Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan

eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH):

1). Hukum dan Perundangan : Terbitnya UU No 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja UPT Pajak Daerah pada Dinas

Pendapatan Daerah. Sebagai dasar dalam pengelolaan

pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat

bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem

administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan

daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan

legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan

pemungutan pajak/retribusi daerah;

2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor

sebagai penyangga ibu kota negara yang strategis sudah

barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap

perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan

sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-

sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD,

Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;

3). Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2012 Dinas

Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah mengalami

pemisahan fungsi menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Hal ini

menjadi suatu kekuatan bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk

lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.

Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah produktivitas,

Page 37: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 20

kualitas layanan, responsiveness, responsibility dan

akuntabilitas. Berkenaan dengan baru terbentuknya Unit

Pelaksana Teknis di 20 UPT turut menjadikan kekuatan bagi

Dinas Pendapatan Daerah karena dapat menjangkau wajib

pajak ke seluruh desa/kecamatan serta lebih fokus menangani

pendapatan daerah;

4). Sumber Daya Manusia : Aspek sumber daya manusia yang

berkualitas dengan latar belakang Strata-3, Strata-2 dan

Strata-1 sebanyak 37.90%, yang merupakan kekuatan dan

dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam

melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun

pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;

5). Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai

untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas

Pendapatan Daerah;

6). Sarana/Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang

pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi

pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain

itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan

memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;

7). Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi

haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi

misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus

disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai

dengan harapan;

8). Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian

adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan

keputusan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut

akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada

didalamnya. Hal ini terkait dengan human relation, delegation

of authority (pendelegasian wewenang) dan divison of work

(pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf

yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan

visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Page 38: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 21

KELEMAHAN (WEAKNESSES):

1). Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk

hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan

daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan

Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak

daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya,

yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan

untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan

mengevaluasi kinerja;

2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor

sebagai penyangga ibu kota negara belum dioptimalkan dalam

menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah,

baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini

terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara

detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis

tersebut;

3). Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai

khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB

dan BPHTB serta dana tranasfer, karena institusi Dinas

Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2012, yang

didalamnya banyak pegawai baru, sehingga belum sepenuhnya

memahami permasalahan di bidang pendapatan daerah.

Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan

terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah

sehingga persepsi dari setiap pegawai Dinas Pendapatan

Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Hal ini

juga disebabkan karena baru terbentuknya Unit Pelaksana

Teknis sebanyak 20 UPT, yang didalamnya masih banyak

terdapat sumberdaya manusia baik sebagai Kepala UPT,

Kasubag TU UPT maupun staf UPT yang belum sepenuhnya

memahami tentang tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai

akibat belum tersedianya Standar Operasional Prosedur UPT.

Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Dinas

Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, juru penilai,

Page 39: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 22

auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI),

padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;

4). Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Dinas

Pendapatan Daerah belum memiliki gedung UPT tersendiri

sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada

masyarakat dan sistem yang belum on line pada 40 kecamatan

dan 20 UPT Pajak Daerah.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY):

1). Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya

BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat

ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan

penerimaan pendapatan daerah;

2). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif

kepada Dinas Pendapatan Daerah atas pengelolaan

pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Bogor;

3). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Bogor cukup kondusif

sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk

berinvestasi di wilayah Kabupaten Bogor;

4). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan

kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bogor akan bertambah

jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan

bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi

PAD;

5). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan

pembangunan daerah;

6). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang

menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;

7). Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah

Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan

yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan

dalam pendapatan daerah;

Page 40: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 23

8). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder,

seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan

propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP

Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan

tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

ANCAMAN (THREAT):

1). Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar

dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih

rendah;

2). Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar

sangat menyulitkan dalam menentukan skala prioritas di

bidang pendapatan daerah;

3). Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang

mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat

bergerak secara optimal;

4). Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung

terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap

laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan

mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan;

5). Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Bogor Barat

menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten

Bogor.

Strategi Umum Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor:

a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target

dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk

merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu,

pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang

lebih representatif dan akurat;

b. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan

merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan

pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari

kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib

pajak/retribusi sebagai dasar dalam menetapkan target

Page 41: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 24

penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman

kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta

meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan

pemahaman mengenai pendapatan daerah;

c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit

kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan

efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui

atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;

d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan

secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas

pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan

melalui pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak

dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan

pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan

berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/

penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan

pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan

laporan;

e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang

dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya

dilakukan secara insidentil, tetapi dapat dilakukan secara

berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan

instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan

penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan

pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;

Page 42: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang

dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum

dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah,

baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/

ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak

daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusi Dinas

Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru terbentuk

pada tahun 2012, yang didalamnya banyak pegawai baru, sehingga

belum memahami permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi

daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga

disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan

daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai

Dinas Pendapatan Daerah tentang regulasi tersebut;

3. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Dispenda,

karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Dinas

Pendapatan Daerah baru disusun dalam Renstra pada tahun 2012

dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2013-2018, sehingga belum

disosialisasikan kepada seluruh pegawai Dispenda;

4. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama

dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi

daerah dengan benar.

5. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak

daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan

kemudahan dalam membayar pajak daerah;

Page 43: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 2

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi

untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu

mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah :

“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI

INDONESIA“

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan

kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

Misi Kabupaten Bogor adalah:

1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kejehateraan Masyarakat;

2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan

Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata;

Page 44: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 3

3. Meningkatkan Integrasi, Koneksitas, Kualitas dan Kuantitas

Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan;

4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;

5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas

Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok

tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai

fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

pendapatan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan

pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan

Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi

ke-5, yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur

bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis

Page 45: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 4

Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana

PembangunanJangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan

mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta

memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan

untuk tahun 2015-2019 adalah :

“Kami akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

Inklusif di abad ke-21”.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian

Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan

negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan

nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara

yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakan dan

mengarahkanperekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa

pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkanoleh Kementerian

Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia.

Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku

kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal

yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukan bahwa

Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan

di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-

proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan juga memperbaharui misinya agar

mencerminkan kegiatn inti dan mandatnya dengan lebih baik, yaitu Misi

Kementerian Keuangan adalah :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui

pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;

2. Menerapkankebijakan fiskal yang prudent;

3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efesien dan

efektif;

5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan

menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Tujuan Kementerian Keuangan pada Tahun 2015-2019 yaitu:

Page 46: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 5

1. Terjaganya keseimbangan fiskal

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan

serta reformasi kepabeanan dan cukai

3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

handal untuk optimalisasi penerimaan negara;

4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan

anggaran, dan transfer ke daerah;

5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan

anggaran

6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta

perbatasan

7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan

penguatan kelembagaan.

Sasaran Strategis Kementerian Keuangan :

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 Tujuan sebagaimana

disebutkan diatas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran

strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh

Kementerian Keuangan pada tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan tax ratio;

2. Terjaganya rasio hutang pemerintah;

3. Terjaganya defisit anggaran;

4. Penerimaan pajak negara yang optimal;

5. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;

6. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)

untuk mendukungupaya penurunan rata-rata dwelling time;

7. Sistem pelayanan PNBP yang optimal;

8. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;

9. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan;

10. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;

11. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal;

12. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community

protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management;

13. Organisasi yang fit for purpose;

14. SDM yang kompetitif;

15. Sistem Informasi manajemen yang terintegrasi;

16. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan

kementerian.

Page 47: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 6

Telaahan dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Barat, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional

maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa

Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa

keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang

berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong

akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan

situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil

liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas

tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan

publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Visi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah :

“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan

Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Masyarakat”.

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan pendapatan daerah;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi;

4. Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di

bidang pendapatan daerah.

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap ketiga RPJP Daerah atau

RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya

untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga

untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan

datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota

negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development

(agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam

menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada

kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat

antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup,

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan

kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi

permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang

didukung oleh rakyat dan aspek politis

Page 48: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 7

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan

kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi

pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja,

peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa

dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi

lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang

menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam KABUPATEN BOGOR

TERMAJU ditunjukan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri

ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya

manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah,

potensi kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator,

sehingga dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut :

1. Seluruh RSUD dan UPT Puskesmas terakreditasi;

2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan;

3. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;

4. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun;

5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional;

6. Penduduk miskin turun menjadi 8,75 sampai 7,00 persen;

7. Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun;

8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia;

9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia;

10. Pelayanan perijinan berstandar ISO;

11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi dan Nasional;

12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk

tertinggi di Indonesia;

13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk

terbanyak di Indonesia;

14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan;

15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat;

16. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

17. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang

mantap;

Page 49: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 8

18. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan

wilayah (PKW);

19. Seluruh masyarakat mempunyai KTP-el;

20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia:

21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

22. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;

23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa;

24. Tidak ada daerah terisolir;

25. Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan.

Dinas Pendapatan Daerah dicirikan termaju dalam poin ke 20 yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan

bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a)

terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui

pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan

yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan

pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah,

melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil

teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu

fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat

mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat

khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan

migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d)

pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk

oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal

daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak

dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata

ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan

pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Page 50: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 9

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan

pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan

akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi,

energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh

wilayah.

Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a)

kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan

dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan

dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan

budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan

keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan

kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya

tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis,

yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai

kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan

andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih

selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai

kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan

ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong

perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis

pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang

berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi

bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi

kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi

sistem jaringan.

Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a)

sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem

transportasi perkeretaapian dan sistem transportasi udara; (b) sistem

prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d)

sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana gas; dan (f)

sistem prasarana lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor ini, diharapkan

Page 51: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 10

menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta

mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan

bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana

pembangunan lainnya.

Sebagai respon atas berbagai su lingkungan hidup yang tercantum

dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor,

maka Dinas Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan

yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Dinas Pendapatan

Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan.

Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah

berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga

kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen

penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan

lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan

akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan

perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin

penting.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa

Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa

Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni : (1)

merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi

perekonimian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis

kepribadian bangsa.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini,

maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 misi

Pembangunan yaitu :

Page 52: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 11

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju,

dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri, dalam bidang ekonomi,

dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda

prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu

disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai

sasaran utama yaitu antara lain : Ekonomi (ketahanan pangan,

Page 53: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 12

ketahanan energi, ketahanan air, Infrastruktur dasar dan konektivitas),

Lingkungan, Politik, Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Reformasi

Birokrasi, Pertahanan dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat

(Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan),

Pembangunan Kewilayahan, dan Pengembangan Ekonomi Maritim dan

Kelautan.

Mengacu pada sasaran utama serta tujuan yang hendak dicapai

dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan

lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi

bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan

nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan;

2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA)

yang berkelanjutan;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan;

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan

perubahan iklim;

5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan

rakyat yang berkeadilan;

7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan

Jawa Barat tahap ketiga perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam

merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam

rangka implementasi Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2013-

2018 diarahkan untuk:

1. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Membangun Perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;

3. Meningkatkan kinerja pemerintah melalui profesionalisme tatakeloa

dan perluasan partisipasi publik;

4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan

infrastruktur strategis yang berkelanjutan;

Page 54: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 13

5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan

peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai

kearifan lokal.

Fokus pembangunan Jawa Barat pada tahun 2013-2018 diarahkan

pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis

pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan

kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan

ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum,

kebijakan pembangunan kewilayahan adalah : Pemerataan pembangunan

melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi,

Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal, Peningkatan

keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan, Peningkatan

kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan

pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi,

Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan)

yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintah dan

pembangunan, untuk Wilayah Bogor adalah sebagai berikut :

1. mengembangkan sentra ternaksapi potong, sapi perah, ayam ras dan

unggas lokal;

2. Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar

regional dan global;

3. Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan

varietas unggul lainnya;

4. mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata

pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi

Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas;

5. mengembangkan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan

Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor internal (strengths,

weakness) dan faktor eksternal (opportunities, threats), maka pembangunan

daerah Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada permasalahan pokok

sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;

Page 55: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 14

2. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat;

3. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta

pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;

4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan

pemerintahan yang bersih;

5. Kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan

sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan

yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.

Dengan mengacu pada permasalahan pokok di atas, maka prioritas

pembangunan Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan

kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam

pembangunan;

2. Peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat melalui

pembangunan atau fasilitasi usaha maupun pengembangan agribisnis,

agro-industri, pariwisata serta koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah;

3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja;

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan

lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan

pembangunan perekonomian daerah;

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan

yang bersih;

6. Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan

sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan

yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.

Keenam prioritas tersebut, sejalan dengan 8 (delapan) tujuan

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan sejalan pula

dengan 10 (sepuluh) Common Goals Jawa Barat yang tertuang dalam

RPJMD Propinsi Jawa Barat, keterkaitannya dapat digambarkan sebagai

berikut :

Page 56: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 15

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan

kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang

pendapatan daerah. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam

menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun

ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai

berikut :

a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah;

b. Optimalnya penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi;

c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem

perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan,

pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal,

evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.

Page 57: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 16

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh

strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebagai berikut:

Strategi Strength-Opportunity (S-O) :

1) Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk

memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah;

2) Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk

mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;

3) Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang

semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang

pendapatan daerah;

4) Memanfaatkan gaya kepemimpinan yang menyatu dengan stakeholder

untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik.

Strategi Weakness-Opportunity (W-O) :

1) Menyusun Perda, Perbub dan Kepbup untuk mengembangkan potensi

pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap wajib pajak di lapangan;

2) Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk

meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap

obyek pajak daerah dan retribusi daerah;

3) Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem

pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan

BPHTB secara terintegrasi dan on line dengan pihak perbankan;

4) Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan

(Standar Operasional Prosedur) di UPT untuk meningkatkan

pelayanan;

5) Melengkapi sarana dan prasarana teknis baik di Dinas Pendapatan

Daerah maupun di UPT untuk mengoptimalkan pembinaan dan sistem

pengawasan internal.

Page 58: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 17

Strategi Strength-Threat (S-T) :

1) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus

melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk

meningkatkan kepastian kewenangan daerah;

2) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan

sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para

wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi;

4) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk

melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi

pajak daerah dan retribusi daerah.

Strategi Weaknesses-Threat (W-T) :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksana

pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang

terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan

pelanggaran hukum/ aturan;

2) Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk

mendukung kebijakan optimalisasi pelayanan pendapatan daerah;

3) Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan dan

anggaran untuk optimalisasi pelayanan pengembangan, pembinaan

dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah.

Page 59: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 1

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini

dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan

organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah

kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan

tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju

dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan

demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi

dan misi yang lebih unik dan idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah

Daerah di atas, yaitu :

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;

2. Optimalisasi Pelayanan Prima;

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur dan

Organisasi;

4. Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting

Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Sebagai

Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan

memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah,

baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan

misi dimaksud, uraian tujuan dan sasaran pada misi ke lima adalah

sebagai berikut :

Page 60: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 2

Misi Tujuan Sasaran

Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan dan

kerjasama antar daerah

dalam kerangka

tatakelola pemerintahan

yang baik

Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan di semua

tingkatan yang

transparan, akuntabel,

efisien, partisipatif,

bersih dan berwibawa

serta terus melakukan

pencegahan tindak

pidana korupsi

Meningkatnya akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten

Bogor

Meningkatnya efektifitas

dan efisiensi birokrasi

Meningkatnya efektifitas

pengawasan dan pengendalian;

Meningkatnya

kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD;

Meningkatnya

kemampuan daerah

dalam membiayai pembangunan;

Meningkatnya kinerja

pelayanan kecamatan

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

pemerintahan desa;

Meningkatnya kualitas

kebijakan daerah

Meningkatnya kualitas

perencanaan daerah yang partisipatif,

transparan dan

aplikatif;

Meningkatnya

pelayanan administrasi

kependudukan dan catatan sipil;

Meningkatnya

pelayanan perizinan

yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan

terjangkau masyarakat;

Tersedianya informasi tentang

penyelenggaraan

pemerintahan yang

mudah diakses oleh masyarakat;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang

dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang

hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah, antara lain :

Page 61: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 3

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator

tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun;

2. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya

transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan

terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten

Bogor;

3. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan

indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana

pokok dan penunjang yang memadai;

4. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator

terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas

Pendapatan Daerah;

5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja

kelembagaan, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di

bidang pendapatan daerah;

6. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan

indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas

Pendapatan Daerah;

7. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib

pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak

memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah;

8. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi

daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya

tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi

daerah;

9. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan

pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib

administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem

pengawasan intern dan pemeriksaan pendapatan daerah;

Adapun penjelasan tujuan dan sasaran untuk setiap misi yang

diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah :

1. Tujuan Kesatu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dangan Misi

Kesatu ”Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah“, dengan

sasarannya adalah : Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah,

dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah

setiap tahun;

Page 62: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 4

2. Tujuan Kedua Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

“Optimalisasi Pelayanan Prima” sesuai dangan Misi Kedua

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan”,

dengan sasarannya adalah :

a. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya

transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan

terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten

Bogor;

b. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan

indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana

pokok dan penunjang yang memadai;

c. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator

terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas

Pendapatan Daerah;

3. Tujuan Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

“Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan

Organisasi” sesuai dengan Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas dan

Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi”, dengan sasarannya

adalah :

a. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja

kelembagaan/organisasi, dengan indikator meningkatnya kompetensi

pegawai di bidang pendapatan daerah;

b. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan

indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas

Pendapatan Daerah;

4. Tujuan Keempat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

“Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting

Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” sesuai dengan Misi

Keempat “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak“,

dengan sasarannya adalah :

a. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib

pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak

memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah,

termasuk didalamnya kesadaran akan porporasi;

b. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi

daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya

Page 63: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 5

tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi

daerah (termasuk porporasi);

5. Tujuan Kelima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

“Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan” sesuai

dengan Misi Kelima “Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan

Pengawasan”, dengan sasarannya adalah : Terwujudnya sistem,

mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan

indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan,

pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan

daerah.

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis

dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati

pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur

pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan

dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil

tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan

tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi

Kelima (Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik)

Untuk mencapai tujuan kesatu misi kelima, yaitu Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan,

akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan

pencegahan tindak pidana korupsi beserta sasarannya, dirancang strategi

sebagai berikut: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Kabupaten Bogor; (2) Meningkatkan penataan kelembagaan yang

tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih; (3)

Meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; (4)

Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan; (5) Meningkatkan

kualitas pelayanan fungsi legislatif; (6) Intensifikasi pendapatan asli daerah;

(7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur kecamatan; (8)

Page 64: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 6

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat penyelenggara

pemerintahan desa; (9) Menata sistem hukum di daerah; (10) Meningkatkan

pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; (11)

Meningkatkan peran serta Stakeholders dalam perencanaan pembangunan

daerah; (12) Meningkatkan sumber daya perencanaan yang memadai; (13)

Mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; (14)

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan (15) Meningkatkan kualitas

pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat; (16)

Menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE; (17)

Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan; (18)

Meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah; (19) Meningkatkan

pengelolaan dan pelayanan kearsipan.

Arah kebijakan pelaksanaan strategi (6) yaitu Intensifikasi pendapatan

asli daerah difokuskan pada Peningkatan kemampuan keuangan daerah

melalui intensifikasi ekstensifikasi PAD. Arah kebijakan dan pelaksanaan

strategi ini termasuk ke dalam Penunjang Urusan Pemerintahan.

Untuk itu demi mengimplementasikan urusan, program, strategi dan

arah kebijakan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab memiliki Strategi sebagai

berikut :

1. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai Sumber

Pembiayaan Daerah yang Utama;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;

3. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak;

5. Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Sistem Pengawasan Intern;

Berkenaan dengan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah, maka

dirumuskan strategi dan kebijakan untuk setiap misi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut :

Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi

Pertama, yaitu “Peningkatan Penerimaan Pendapatan

Daerah”, Kebijakannya adalah :

1. Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah;

2. Pendataan Potensi Wajib Retribusi Daerah;

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;

4. Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah;

Page 65: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 7

5. Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di bidang Pendapatan Daerah;

Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi

Kedua, yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada

Masyarakat”, Kebijakannya adalah :

1. Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk Sistem Informasi;

3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi

Ketiga, yaitu “Pemantapan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia

dan Organisasi“, Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

2. Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia di setiap unit kerja;

3. Penataan Kelembagaan Organisasi;

Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi

Keempat, yaitu “Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib

Pajak”, Kebijakannya adalah:

1. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah pada masyarakat;

2. Peningkatan Pembinaan dan Penertiban pada Wajib Pajak Daerah dan

Wajib Retribusi Daerah;

Strategi untuk lebih fokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi

Kelima, yaitu “Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan

Pengawasan“, Kebijakannya adalah:

1. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi di bidang

pendapatan daerah, meliputi program peningkatan koordinasi di

bidang pendapatan daerah;

2. Sistem dan prosedur penerimaan dana perimbangan keuangan,

dengan program penyusunan mekanisme, sistem dan prosedur

penerimaan dana perimbangan keuangan;

3. Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, UPT dan

instansi terkait lainnya di bidang pendapatan daerah dalam hal

pengendalian operasional, meliputi program peningkatan koordinasi di

bidang Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian

operasional pendapatan daerah.

Page 66: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

__________________________________________________________________________________________ Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 V- 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program pembangunan bidang urusan yang merupakan unsur

penunjang salah satunya adalah Program Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian. salah satu yang menjadi tanggung jawab

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah Program Peningkatan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam

Program/Kegiatan lokalitas PD, Program/ Kegiatan Lintas PD dan

Program/Kegiatan Kewilayahan. Program/ kegiatan PD adalah sekumpulan

rencana kerja suatu PD. Program Lintas PD adalah sekumpulan rencana

kerja beberapa PD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah

sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan PD

mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Berikut

disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

tahun 2013-2018, sebagaimana tertera pada Tabel 5.1 yang diacu dari data

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor untuk Dinas

Pendapatan Daerah Tahun 2013-2015, data Program, Kegiatan, Indikator

Kinerja, Target Kinerja dan Anggaran pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas

Pendapatan Daerah Tahun 2014,2015 dan 2016 serta data proyeksi untuk

Tahun 2017-2018.

Page 67: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

________________________________________________________________________________________ Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 VI-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pembangunan di bidang pendapatan daerah sebagai upaya

perwujudan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah

daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah,

memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten

Bogor secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan

Renstra oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ditunjukkan

dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.yang diacu

dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah :

“Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas Pendapatan

Daerah Termaju di Indonesia”

Pernyataan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang

akuntabel, indikator kinerjanya adalah penerimaan pendapatan daerah

Kabupaten Bogor dari obyek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi

daerah dan lain–lain pendapatan yang sah diharapkan dapat optimal

peningkatannya dari tahun ke tahun sesuai target pada dokumen

Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta dapat

dipertanggungjawabkan, dengan indikator kinerja terbitnya regulasi tentang

Perda/Perbup/Kepbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti

tertera dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018, dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat.

Page 68: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

________________________________________________________________________________________ Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 VI-1

Akuntabel adalah pengelolaan pendapatan daerah yang berlandaskan

asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Pelayanan prima

adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat (memiliki

target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah

(tidak berbelit-belit prosedurnya), jelas/transparan (mekanismenya

disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka), murah (tanpa

pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta

ramah dalam melayani masyarakat.

Cibinong, 2016

K E P A L A

DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 196201221985031004

Page 69: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Tabel 6.1Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Tahun 0 (2013) Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fokus Iklim BerinvestasiOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 4,572,332,366,814 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 6,145,310,122,133 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1,261,034,564,121 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 2,240,308,049,611 3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak

17 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi

CIBINONG, 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDANIP. 196201221985031004

KABUPATEN BOGOR,

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(Realisasi)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD (Tahun 2018)

Page 70: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Tabel. IV.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018)1 5 6 7 8 9

1 Pemantapan Kinerja Pelayanan 1 Meningkatnya penerimaan 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 Pemerintah yang Akuntable pendapatan daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611

3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi

NIP. 196201221985031004

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

3 4

CIBINONG, 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA

KABUPATEN BOGOR,

Page 71: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

1 (2009) 2 (2010) 3 (2011) 4 (2012) 5 (PERUBAHAN 2013) 1 (2009) 2 (2010) 3 (2011) 4 (2012) 5 (2013) 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah -

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

1,977,151,994,000 2,407,143,206,000 2,926,436,561,100 3,137,979,847,207 4,410,327,842,000 1,977,151,994,000 2,407,143,206,000 2,926,436,561,100 3,747,041,814,000 4,572,332,366,814 104.08 103.75 - - -

2 Jumlah dan - Jumlah dan Jumlah dan 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 115.66 112.14 - - -macam pajak dan macam pajak dan macam pajak dan 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusiretribusi daerah retribusi daerah retribusi daerah

NIP. 196201221985031004

CIBINONG, 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA

KABUPATEN BOGOR,

Tabel 2.7Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2009-2013

NOIndikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPM Target IKK

Target Indikator Lainnya (Target

IKU)

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Page 72: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Tabel 2.5.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

1 (2014) 2 (2015) P 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENDAPATAN DAERAH 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 6,046,736,131,321 6,145,310,122,133 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 - - - 1,339 1,306 - - - - -

Pendapatan Asli Daerah 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,141,734,058,799 2,240,308,049,611 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 - - - 933.3 933.3 - - - - -

- Hasil pajak daerah 1,131,443,649,696 1,289,686,458,802 1,303,757,881,000 1,400,185,301,609 1,463,268,959,413 1,131,443,649,696 1,289,686,458,802 - - - 100.0 100.0 - - - - -

- Hasil retribusi daerah 199,527,357,902 138,723,015,197 136,121,144,000 142,110,448,752 149,215,971,190 199,527,357,902 138,723,015,197 - - - 100.0 100.0 - - - - -

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 15,109,074,955 40,142,252,390 40,885,445,000 39,152,755,438 39,845,335,288 15,109,074,955 40,142,252,390 - - - 100.0 100.0 - - - - -

- Lain-lain PAD yang Sah 366,857,293,583 533,769,264,728 525,279,130,000 560,285,553,000 587,977,783,720 366,857,293,583 533,769,264,728 - - - 100.0 100.0 - - - - -

Dana Perimbangan 2,498,370,936,940 2,583,489,732,475 2,985,341,630,000 3,033,475,508,000 3,033,475,508,000 2,498,370,936,940 2,583,489,732,475 - - - 233.3 233.3 - - - - - - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

252,428,405,040.00 221,902,320,475 245,146,848,000 293,280,726,000 293,280,726,000 252,428,405,040 221,902,320,475 - - - 100.0 100.0 - - - - -

- Dana alokasi umum 2,055,944,991,900.00 2,163,439,062,000 1,917,780,234,000 1,917,780,234,000 1,917,780,234,000 2,055,944,991,900 2,163,439,062,000 - - - 100.0 100.0 - - - - -

- Dana alokasi khusus 189,997,540,000.00 198,148,350,000 822,414,548,000 822,414,548,000 822,414,548,000 189,997,540,000 198,148,350,000 - - - 100.0 100.0 - - - - -

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,166,785,826,723 1,447,148,183,146 905,355,535,000 871,526,564,522 871,526,564,522 1,166,785,826,723 1,447,148,183,146 - - - 516.7 416.67 - - - - -

- Pendapatan hibah 5,703,611,550 275,592,750 - - - 5,703,611,550 275,592,750 - - - 100.0 - - - - - - - Dana darurat - - - - - - - - - - - - - - - - - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 524,442,825,444 628,311,022,786 578,971,181,000 578,971,182,522 578,971,182,522 524,442,825,444 628,311,022,786 - - - 100.0 100.0 - - - - - - Dana penyesuaian dan otonomi khusus 469,126,565,000 645,831,700,000 326,384,354,000 292,555,382,000 292,555,382,000 469,126,565,000 645,831,700,000 - - - 100.0 100.0 - - - - - - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 164,180,612,936 168,929,305,495 - - 164,180,612,936 168,929,305,495 - - - 100.0 100.0 - - - - - Dana bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemerintah 461,825,085 75,344,115 - - - 461,825,085 75,344,115 - - - 100.0 100.0 - - - - - Dana alokasi cukai hasil tembakau 2,870,386,708 3,725,218,000 - - 2,870,386,708 3,725,218,000 - - - 100.0 100.0 - - - - -

BELANJA DAERAH 89,093,212,707 105,473,157,341 125,589,406,000 128,399,571,000 139,217,821,858 100,928,023,000 105,475,137,341 - - - 286.7 216.7 - - - - -

Belanja tidak langsung 63,003,569,848 73,399,362,926 85,146,845,000 88,879,989,000 100,407,242,320 64,115,569,000 73,401,342,926 - - - 101.8 100.0 - - - - -

- Belanja pegawai 63,003,569,848 73,399,362,926 85,146,845,000 88,879,989,000 100,407,242,320 64,115,569,000 73,401,342,926 - - - 101.8 100.0 - - - - -

- Belanja tidak terduga - - - - - - - - - - - - - - - -

Belanja langsung 26,089,642,859 32,073,794,415 40,442,561,000 39,519,582,000 38,810,579,538 36,812,454,000 32,073,794,415 - - - 369.9 233.3 - - - - -

- Belanja pegawai 1,017,525,000 3,657,239,500 3,801,588,000 7,398,530,000 3,477,422,338 1,799,275,000 3,657,239,500 - - - 176.8 100.0 - - - - -

- Belanja barang dan jasa 20,877,638,339 22,239,691,715 31,722,771,000 30,441,612,000 33,485,773,200 26,993,872,200 22,239,691,715 - - - 129.3 100.0 - - - - -

- Belanja modal 4,194,479,520 6,176,863,200 4,918,202,000 1,679,440,000 1,847,384,000 8,019,306,800 6,176,863,200 - - - 191.2 100.0 - - - - -

Rata-rata Pertumbuhan

CIBINONG, 2016

DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196201221985031004

KABUPATEN BOGOR,

Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Page 73: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Pemantapan Kinerja 1 Meningkatnya penerimaan 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan 4,575,571,024,776 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 6,145,310,122,133 BPPRD KABPelayanan Pemerintah pendapatan daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pengelolaan 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 2,240,308,049,611 BOGORyang Akuntable 3 Jumlah dan macam pajak daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak

17 Retribusi 16 Retribusi 16 Retribusi 16 Retribusi12,791,148,739 18,027,904,719 20,680,725,000 23,108,941,000 23,947,000,000 98,240,554,458

1 7 0 0 19 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan 3 dokumen 3 dokumen 456,503,300 3 dokumen 461,702,300 intensifikasi wp : 272 596,350,000 intensifikasi wp : 247 458,950,000 intensifikasi wp : 284 510,000,000 intensifikasi wp : 803 2,483,505,600 BPPRD KABSumber-sumber Pendapatan Daerah ekstensifikasi wp : 45 ekstensifikasi wp : 15 ekstensifikasi wp : 17 ekstensifikasi wp : 77 BOGORDaerah 6 dokumen

1 7 0 0 33 2 Penyusunan Data dan Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan 2 dokumen 2 dokumen 164,274,921 4 dokumen 87,204,500 4 dokumen 133,299,000 4 dokumen 60,805,000 5 dokumen 61,000,000 19 dokumen 506,583,421 BPPRD KABPerhitungan Bagian Desa Dari bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan BOGORHasil Penerimaan Pendapatan daerahDaerah

1 7 0 0 34 3 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dana Penerimaan Pajak Daerah yang 716,811,588,188 357,814,717,000 500,433,200 393,596,188,700 477,307,100 521,238,967,700 494,305,000 588,938,419,776 394,980,000 677,279,182,742 400,000,000 588,938,419,776 2,267,025,300 BPPRD KABtersedia BOGOR

1 7 0 0 37 4 Pemeriksaan dan Pengendalian Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan 2 dokumen 2 dokumen 566,314,596 2 dokumen 813,117,950 83 Wajib Pajak 578,892,000 90 Wajib Pajak 430,727,000 104 Wajib Pajak 436,000,000 277 Wajib Pajak 2,825,051,546 BPPRD KABPajak Daerah pengendalian pajak daerah 3 kali 3 kali 3 kali 4 dokumen BOGOR

1 7 0 0 41 5 Perhitungan dan Penetapan Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 8 pajak daerah 8 pajak daerah 138,863,100 8 pajak daerah 137,033,000 15.210 145,093,000 15.145 134,155,000 17.417 150,000,000 47.77 705,144,100 BPPRD KABPajak Daerah yang tersedia Nota Pajak Nota Pajak Nota Pajak Nota Pajak BOGOR

1 7 0 0 42 6 Pengolahan Data Penerimaan Jumlah dokumen data realisasi penerimaan 3 dokumen 5 dokumen 311,495,769 19 dokumen 186,748,400 19 dokumen 517,476,000 19 dokumen 422,796,000 22 dokumen 425,000,000 84 dokumen 1,863,516,169 BPPRD KABPendapatan Daerah pendapatan daerah Jumlah sistem integrasi 1 sistem 1 sistem 0 sistem BOGOR

Pelaporan pendapatan daerah

1 7 0 0 43 7 Pelayanan dan Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani 3 pajak daerah 3 pajak daerah 117,759,000 3 pajak daerah 92,072,780 3 pajak daerah 94,958,000 3 pajak daerah 142,390,000 3 pajak daerah 150,000,000 15 pajak daerah 597,179,780 BPPRD KABPengadministrasian Benda 17 retribusi daerah 12 retribusi daerah 12 retribusi daerah BOGORBerharga

1 7 0 0 45 8 Pendistribusian dan Pengendalian Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan 3.361.829 1,650,000 627,656,500 1,759,693 2,674,289,800 1,800,000 1,575,033,000 1,803,578 569,968,000 2,074,115 570,000,000 9,087,386 6,016,947,300 BPPRD KABSPPT PBB didistribusikan SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB BOGOR

1 7 0 0 47 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah Jumlah Media sosialisasi Pendapatan Daerah 4 jenis media 4 jenis media 915,411,150 4 jenis media 976,785,000 4 jenis media 1,058,661,000 4 jenis media 1,071,444,000 4 jenis media 1,100,000,000 20 jenis media 5,122,301,150 BPPRD KABSosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi BOGOR

1 7 0 0 48 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bintek 100 org 100 org utk 2 tahap 613,094,442 30 org utk 24 kali 276,768,300 130 org utk 22 kali 386,703,000 100 org utk 1 kali 484,328,000 115 org utk 1 kali 485,000,000 475 org utk 1 kali 2,245,893,742 BPPRD KABPemungut Pajak Daerah pemungut Pajak Daerah 4 angkatan 25org utk 7 kali 30 org utk 15 kali 35 org utk 15 kali 90 org utk 15 kali BOGOR

1 7 0 0 59 11 Penyusunan Produk Hukum di Jumlah Dokumen Produk Hukum Pengelolaan 8 produk hukum 4 produk hukum 149,766,539 21 produk hukum 202,393,010 15 produk hukum 243,501,000 10 produk hukum 133,983,000 10 produk hukum 150,000,000 60 produk hukum 879,643,549 BPPRD KABBidang Pajak Daerah Pajak Daerah BOGOR

1 7 0 0 65 12 Penagihan PBB Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir Rp314,250,704,690 Rp203,500,000,000 668,519,050 Rp6,264,600,000 997,417,242 Rp35,000,000,000 1,786,970,000 Rp35,000,000,000 4,153,984,000 Rp35,000,000,000 4,200,000,000 Rp35,000,000,000 11,806,890,292 BPPRD KABBOGOR

1 7 0 0 71 13 Pelayanan Validasi BPHTB Jumlah Permohonan Penelitian BPHTB dan 3 jenis pelayanan 3 jenis pelayanan 661,009,317 45.995 507,730,419 45.995 420,923,000 46.100 Dok BPHTB 550,000,000 53.015 Dok BPHTB 560,000,000 191.105 Dok BPHTB 2,699,662,736 BPPRD KABberkas Validasi yang dilayani Dok.SPPD Dokumen BPHTB BOGOR

1 7 0 0 74 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD Jumlah Penelitian SSPD BPHTB yang dilakukan 94,491 berkas 45.000 berkas 306,757,738 45.995 251,460,400 45.995 374,637,000 46.100 berkas 500,000,000 53.015 berkas 520,000,000 191.105 berkas 1,952,855,138 BPPRD KABBPHTB Dok.SPPD Dokumen BPHTB BOGOR

1 7 0 0 75 15 Evaluasi dan Pengendalian Jumlah berkas BPHTB yang dievaluasi dan 3 jenis 3 jenis 398,600,475 4 jenis 189,891,039 45.995 258,471,000 46.100 Dok BPHTB 330,000,000 53.015 Dok BPHTB 350,000,000 191.105 Dok BPHTB 1,526,962,514 BPPRD KABBPHTB dikendalikan Dokumen BPHTB BOGOR

1 7 0 0 90 16 Pengolahan Data BPHTB dan Jumlah Database BPHTB yang dikelola 99.491 BPHTB 1 jenis 182,535,550 45.995 115,557,745 45.955 SPPD 195,212,000 46.100 SPPD 325,000,000 53.015 SPPD 360,000,000 191.105 SPPD 1,178,305,295 BPPRD KABTeknologi Informasi Dok.SPPD BOGOR(Pendataan dan Pengolahan Data BPHTB)

TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFDINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWA

B

LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018

Keuangan Daerah

61 2 3 4 5

Page 74: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWA

B

LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018

61 2 3 4 5

1 7 0 0 77 17 Penagihan dan Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih 5,374,183,578,719 2,449,547,101,000 348,528,092 3,959,568,657,000 295,229,867 2,376,349,240,800 430,973,000 425,449,000 750,000,000 3,789,110,576,000 2,250,179,959 BPPRD KABPengadministrasian Dana BOGORTransfer

1 7 0 0 80 18 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Jumlah Pendaftaran Wajib pajak yang dapat 8 pajak daerah 8 pajak daerah 246,851,720 208 243,274,700 8 pajak daerah 252,232,000 400 Wajib pajak 308,586,000 460 Wajib pajak 310,000,000 1468 Wajib pajak 1,360,944,420 BPPRD KABdilayani Wajib Pajak 400 wp BOGOR

1 7 0 0 81 19 Pendataan Wajib Pajak Daerah Jumlah Data Omset Wajib pajak yang dapat 8 pajak daerah 8 pajak daerah 462,320,900 24.995 465,796,500 8 pajak daerah 627,949,000 31.576 SPTPD 733,916,000 36.312 SPTPD 750,000,000 124.459 SPTPD 3,039,982,400 BPPRD KABdilayani SPTPD 31.576 SPTPD BOGOR

1 7 0 0 83 20 Penerbitan dan Pendistribusian Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 8 pajak daerah 8 pajak daerah 370,157,650 15.966 349,135,750 8 pajak daerah 379,905,000 16.828 Dok Pajak 400,000,000 19.352 Dok Pajak 450,000,000 68.112 Dok Pajak 1,949,198,400 BPPRD KABDokumen Ketetapan Pajak yang dapat diterbitkan dan didistribusikan Dokumen 15.966 Dokumen BOGORDaerah

1 7 0 0 84 21 Penyusunan Target Penerimaan Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah 3 dokumen 3 dokumen 248,956,000 5,724,786,710,000 250,531,900 5,795,154,176,000 372,702,000 3 dokumen 625,270,000 3 dokumen 650,000,000 45 dokumen 2,147,459,900 BPPRD KABPendapatan yang tersusun Target Pendapatan Taget Pendapatan BOGOR

1 7 0 0 85 22 Evaluasi Zona Nilai Tanah Jumlah dokumen Zona Nilai Tanah di 17 kecamatan 1 dokumen 527,215,239 7 Kecamatan 542,552,500 7 Kecamatan 841,404,000 7 Kecamatan 602,787,000 7 Kecamatan 605,000,000 35 Kecamatan 3,118,958,739 BPPRD KAB Kabupaten Bogor yang dapat dianalisis BOGOR

1 7 0 0 86 23 Updating Data PBB Jumlah desa/kelurahan tempat Pendataan Objek 434 desa 434 desa 926,746,450 1.759.693 619,524,625 40 Kecamatan 1,037,407,000 1.803.578 Wp 1,032,954,000 2.074.114 Wp 1,050,000,000 7.437.385 4,666,632,075 BPPRD KABPajak /kelurahan /kelurahan Wajib Pajak 1.800.000 wp 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan BOGOR

1 7 0 0 87 24 Pendataan Obyek Pajak PBB Jumlah Basis Data PBB (SISMIOP) PBB P2 40 kecamatan 1 dokumen 800,171,272 3 Kecamatan 843,815,600 5 Kecamatan 1,558,162,000 5 Kecamatan 1,802,981,000 14 Kecamatan 1,810,000,000 28 Kecamatan 6,815,129,872 BPPRD KAB(Pemeliharaan Basis Data Obyek BOGOR Pajak PBB)

1 7 0 0 98 25 Pengelolaan Teknologi Jumlah Sistem Informasi PBB yang dapat - 2 jenis 440,181,350 4 Sistem 676,625,200 2 jenis 659,735,000 2 jenis - 2 jenis - 10 jenis 1,776,541,550 BPPRD KABInformasi PBB dikelola BOGOR

1 7 0 0 92 26 Penanganan Keberatan Jumlah data yang dapat diselesaikan - 275 pemohon 323,038,600 2.400 pemohon 98,441,900 2.400 Wp 722,877,000 2.400 Wajib Pajak 512,556,000 2.760 Wajib Pajak 515,000,000 10.235 Wajib Pajak 2,171,913,500 BPPRD KABPengurangan dan Kompensasi pengaduannya BOGORPBB

1 7 0 0 91 27 Penerapan Sistem Pelaporan Jumlah titik pembayaran yang diterapkan secara 123 titik 200 TITIK 401,200,000 1 Sistem 2,469,681,256 1 Sistem 708,771,000 1 Sistem 457,784,000 1 Sistem 460,000,000 1 Sistem 4,497,436,256 BPPRD KABOnline Pajak Hotel dan online sistem pelaporannya 168 Wp 168 Wp, 49 cash register 168 Wp 49 Register 168 Wp 49 Register 168 Wp 49 Register BOGORRestoran 322 Tapping Box 332 Tapping Box 332 Tapping Box 332 Tapping Box(Monitoring dan Pelaporan Pajak Daerah )

1 7 0 0 93 28 Verifikasi Data Obyek PBB Jumlah kecamatan yang dverifikasi dan dinilai - 40 kecamatan 150,345,000 40 kecamatan 740,857,650 50.000 Wp 740,685,000 50.000 Wajib Pajak 635,077,000 50.000 Wajib Pajak 650,000,000 50.000 Wajib Pajak 2,916,964,650 BPPRD KABsecara lapangan dan individu obyek data PBB 30.000 Wajib Pajak 40 kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan BOGOR

1 7 0 0 97 29 Penilaian PBB pada Sektor Jumlah dokumen penilaian PBB pada Sektor - 1 Dokumen 620,428,319 8 Kecamatan 390,242,036 186 Tower 336,707,000 - - 1,347,377,355 BPPRD KABTelekomunikasi (Tower/BTS) Telekomunikasi (Tower/BTS) 312 Obyek Pajak BOGOR

1 7 0 0 99 30 Integrasi Sistem Aplikasi Jumlah kecamatan yang diterapkan secara - 40 kecamatan - 40 kecamatan 394,220,000 1 Sistem 662,830,000 1 Sistem 245,166,000 40 kecamatan 250,000,000 40 kecamatan 1,552,216,000 BPPRD KABPendapatan Daerah online sistem pelaporannya BOGOR(Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah)

1 7 0 1 110 31 Penerapan ISO Pelayanan Jumlah dokumen penerapan ISO Pelayanan - 1 Dokumen 146,013,500 1 Sistem 124,567,200 1 Dokumen - ISO 9001 - 2008 153,640,000 1 Dokumen 160,000,000 1 dokumen 584,220,700 BPPRD KABPajak Daerah Pajak Daerah 1 kali Pajak Hiburan BOGOR

1 7 0 1 101 32 Pelayanan mobil keliling PBB Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir - Rp0 - Rp17,000,000,000 336,016,225 Rp351,390,251,000 675,812,000 Rp20,000,000,000 737,230,000 Rp203,500,000,000 750,000,000 Rp203,500,000,000 2,499,058,225 BPPRD KABsebagai dampak pelayanan PBB di kantor dan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan BOGORkeliling ke wilayah

1 7 0 1 94 33 Monitoring dan Evaluasi PBB Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir - Rp0 - 14 Kecamatan 314,604,375 Rp351,390,251,000 1,130,541,000 40 Kecamatan 3,424,834,000 Rp203,500,000,000 3,500,000,000 Rp203,500,000,000 8,369,979,375 BPPRD KABsebagai dampak pelayanan PBB BOGOR

Page 75: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWA

B

LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018

61 2 3 4 51 7 0 1 111 34 Identifikasi dan Penilaian Individu Jumlah dokumen penilaian PBB pada Obyek - 1 Dokumen - 1 Dokumen 425,308,450 200 Pbjek Pajak 681,549,000 40 Kecamatan 692,036,000 1 Dokumen 700,000,000 1 Dokumen 2,498,893,450 BPPRD KAB

PBB pada Obyek Pajak Daerah Pajak Daerah 24 Kecamatan BOGOR

35 Pemantauan Produksi Mineral 89,535,000 90,000,000 BPPRD KABBukan Logam dan Batuan BOGOR

36 Penetapan Nilai Perolehan (NPA) 65,630,000 70,000,000 Air Tanah

Program pelayanan 5,697,032,844 6,365,217,209 8,759,444,000 9,419,629,000 9,655,000,000 30,241,323,053 administrasi perkantoran

5680202844 0 1 0 0 01 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai, Perangko dan Benda Pos 132,900,000 16,830,000 - - - - 16,830,000 BPPRD KAB5697032844 Menyurat lainnya yang tersedia : BOGOR

(16,830,000.00) - Materai 6000 3,000 1750 - - - - 1,750 - Materai 3000 3,050 1600 - - - - 1,600 - Perangko - 510 - - - - 510

0 1 0 0 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 1,292,181,177 1,295,579,427 4 Rekening 2,279,456,000 12 bulan 2,476,572,000 12 bulan 2,500,000,000 60 bulan 9,843,788,604 BPPRD KABSumber Daya Air dan Listrik sumberdaya air dan listrik 2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening BOGOR

- Jaringan Telepon 25 line 20 line 23 line 12 bulan 23 line 23 line 25 line- Jaringan listrik 21 jar 20 jar 21 jar 12 bulan 23 jar 23 jar 21 jar- PDAM 21 jar 22 jar 21 jar 12 bulan 22 jar 22 jar 21 jar- Jaringan Internet 1 line 2 line/leased 21 line/leased 12 bulan 2 line/leased 2 line/leased 2 line/leased

0 1 0 0 06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ 41,156,200 49,921,200 50,580,000 52,450,000 70,000,000 264,107,400 BPPRD KABdan Perizinan Kendaraan operasional yang diperbaharui BOGORDinas/Operasional - kendaraan roda 4 20 unit 45 unit 45 unit Roda 4 47 unit 47 unit 47 unit 231 unit

- kendaraan roda 2 145 unit 103 unit 106 unit Roda 2 106 unit 106 unit 106 unit 527 unit

0 1 0 0 08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan - Jumlah tenaga jasa pelayanan 330,347,280 2455,6m2 336,577,500 14 orang 416,146,000 14 orang 390,152,000 14 orang 400,000,000 70 orang 1,873,222,780 BPPRD KABKantor kebersihan kantor yang 14 Petugas 34 jenis 33 jenis 33 jenis 33 jenis BOGOR

- dibiayai luas area yang 2455,6m2 2455,6m2 38 Jenis alat 1 Gedung 3 Lantai 2455,6m2dibersihkan

0 1 0 0 10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor untuk 14 ATK Dinas 14 ATK Dinas 299,551,340 14 ATK Dinas 263,390,600 7 Jenis ATK 302,699,000 7 ATK Dinas 199,000,000 7 ATK Dinas 200,000,000 49 ATK Dinas 1,264,640,940 BPPRD KABpelaksanaan TUPOKSI 36 ATK UPT 36 ATK UPT 36 ATK UPT 36 ATK UPT 20 ATK UPT 20 ATK UPT 148 ATK UPT BOGOR

0 1 0 0 11 6 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan 114,305,900 178,992,150 327,017,000 188,880,000 190,000,000 999,195,050 BPPRD KABdan Penggandaan penggandaan BOGOR

- Cetakan 35 jenis 25 jenis 25 jenis 21 jenis 25 jenis sekretariat 25 jenis sekretariat 121 jenis- Penggandaan 200,000 lembar 25 jenis 5 jenis 21 jenis 5 jenis UPTD 5 jenis UPTD 61 jenis

0 1 0 0 12 7 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan 11 jenis 9 jenis 50,301,410 9 jenis 57,292,500 17 jenis 250,127,000 17 Jenis 46,384,000 17 jenis 50,000,000 69 jenis 454,104,910 BPPRD KABListrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor yang digunakan alat listrik BOGORKantor

0 1 0 0 15 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah buku yang disediakan 192,230,800 147,940,800 142,800,000 153,000,000 160,000,000 795,971,600 BPPRD KABPeraturan Perundang-undangan - Buku peraturan perundang- 3 jenis 5 jenis 0 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan BOGOR

- undangan Koran dan Majalah 10 jenis 10 jenis 11 jenis 12 bulan 10 jenis

0 1 0 0 16 9 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah tabung pemadam kebakaran yang 10 tabung 2 jenis 16,664,000 2 jenis 22,815,350 2 jenis 12,370,000 2 jenis 12,330,000 2 jenis 25,000,000 10 jenis 89,179,350 BPPRD KABKantor tersedia untuk genset 12 bulan BOGOR

0 1 0 0 17 10 Penyediaan Makanan & Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat 12 bulan 12 bulan 706,840,000 12 bulan 704,710,000 12 bulan 706,760,000 385 orang 715,200,000 12 bulan 750,000,000 60 bulan 3,583,510,000 BPPRD KABMinuman dan tamu 49 kali BOGOR

80 tamu52 kali

12 bulan

0 1 0 0 18 11 Rapat-rapat Koordinasi & Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam 12 bulan 12 bulan 892,450,084 12 bulan 950,074,000 12 bulan 1,297,190,000 12 bulan 1,892,514,000 12 bulan 2,000,000,000 60 bulan 7,032,228,084 BPPRD KABKonsultasi ke Dalam dan Luar dan luar daerah yang dilaksanakan BOGOR

Page 76: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWA

B

LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018

61 2 3 4 5Daerah

0 1 0 0 19 12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi 94,250,000 93,389,500 178,230,000 178,230,000 180,000,000 724,099,500 BPPRD KABPendukung Administrasi / perkantoran BOGORTeknis Perkantoran - Tenaga Kontrak 8 orang 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang 35 orang

- Pengelola Kearsipan 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 10 orang

0 1 0 0 20 13 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah dokumentasi dan arsip SKPD 12 bulan 158,344,600 12 bulan 328,691,500 12 bulan 463,080,000 110000 dokumen 597,548,000 12 bulan 600,000,000 60 bulan 2,147,664,100 BPPRD KABArsip SKPD 101.000 dokumen BOGOR

0 1 0 0 22 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah pelayanan administrasi barang yang 20,208,750 102,023,800 211,387,000 306,918,000 300,000,000 940,537,550 BPPRD KABAdministrasi Barang tersedia 12 bulan BOGOR

- ATK 4 jenis 4 jenis 1 jenis 6 jenis 8 jenis 4 jenis 23 jenis- Buku Laporan 10 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 1 jenis 1 jenis 5 jenis

0 1 0 0 23 15 Penyediaan Sewa Tempat Jumlah kebutuhan sewa gedung/KTR UPT 20 UPT 20 UPT 600,000,000 20 UPT 649,900,000 20 UPT 830,000,000 20 UPT 259,451,000 20 UPT 260,000,000 20 UPT 2,599,351,000 BPPRD KAB12 bulan 60 bulan BOGOR

0 1 0 0 21 16 Penyediaan Pengelolaan Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian 5 dokumen 12 bulan 88,596,303 12 bulan 225,176,382 12 bulan 250,602,000 pengadaan 2500 913,000,000 12 bulan 920,000,000 60 bulan 2,397,374,685 BPPRD KABAdministrasi Kepegawaian yang tersedia 5 Dokumen 5 dokumen 5 orang BOGOR

0 1 0 0 24 17 Penyediaan Pelayanan Keamanan Jumlah petugas piket pengamanan : 782,775,000 958,742,500 1,041,000,000 1,038,000,000 1,050,000,000 4,870,517,500 BPPRD KABKantor - Kantor UPT 20 orang 40 orang 40 orang 12 orang 40 orang 40 orang 200 orang BOGOR

- Gedung BPPRD 5 orang 12 orang 12 orang 2 orang 12 orang 12 orang 60 oranginstruktur kemanan 2 orangbabinsa & polsek 2 orang

Program Peningkatan Sarana dan 6,369,381,836 6,694,348,249 8,347,969,000 4,517,389,000 4,775,000,000 30,704,088,085 Prasarana Aparatur

0 2 0 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun1 Gedung - - - 1 Gedung 1,643,027,000 1 gedung - - 1 Gedung 1,643,027,000 BPPRD

0 2 0 0 05 1 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan 6 unit 1,125,350,000 3 mobil 1,325,367,000 1 unit 341,520,000 1 unit - 1 unit - 12 unit 2,792,237,000 BPPRD KABDinas/Operasional PBB/BPHTB/Pajak Daerah 1 motor - - BOGOR

- Roda 4- Roda 2

0 2 0 0 13 2 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan kantor meliputi : 91 unit 1,119,939,320 87 unit 1,100,506,200 116 unit 761,341,000 65 unit 756,790,000 65 unit 800,000,000 424 unit 4,538,576,520 BPPRD KAB- Mesin Porporasi 2 unit - - - - BOGOR- server, 1 unit 2 unit 0 unit - 1 unit- rak server, - 2 unit - - - - PC, 11 unit 27 unit 32 unit 18 unit 11 unit- Note Book 4 unit 5 unit 6 unit - 5 unit- Printer 18 printer 11 printer 38 printer 16 printer 15 printer- UPS 10 unit 31 unit 1 unit - 8 unit- Penghancur Kertas - 5 unit - - - - TV 40 inch - 3 unit - - - - Monitor - 4 unit 0 unit 2 unit 2 unit- HDD Eksternal - 5 unit 0 unit 3 unit 3 unit- HDD Internal - 2 unit - - - - Scanner 1 unit - 0 unit 1 unit 20 unit- Alat Perekam - - 1 unit - 5 unit- Mesin Tik Listrik - - 0 unit - 2 unit- LCD Proyektor - - 7 unit - 0 unit- Layar Proyektor - - 2 unit - 5 unit

Sistem 1 unitMesin Absensi 25 unit

0 2 0 0 14 3 Pengadaan Perlengkapan Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor 56 unit 1,558,401,200 503 unit 1,585,990,000 673 unit 1,575,407,000 175 unit 772,650,000 175 unit 800,000,000 1582 unit 6,292,448,200 BPPRD KABKantor - Tabung Pemadam - 1 unit - - 1 unit - BOGOR

- Camera - 7 unit - - 7 unit - - - - AC 1 unit 16 unit 9 unit 1 unit 16 unit -

Page 77: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWA

B

LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018

61 2 3 4 5- Handy cam - - 1 unit - 5 unit - - Soundsystem - 2 unit 1 unit - 1 unit - - Kursi tunggu - - 385 unit 25 unit - - - PAB System - 1 unit 1 unit - 1 unit - - - - Rak Arsip - 20 unit 65 unit 75 unit 65 unit - - Meja Partisi - 2 set 13 unit 13 unit 13 unit - - Roll Opec - 3 unit - - 3 unit - - Set Roller Blinds - 1 unit - - 1 unit - - Proyektor - 1 unit - - 1 unit - - Layar Proyektor - 2 unit - - 2 unit - - Vacuum Cleaner - - 1 unit - 1 unit - - Lemari - - 16 unit - 16 unit - - Mesin Potong Rumput - - 7 unit - 7 unit - - DVD Player - - 2 unit - 2 unit - - Wireless - - 2 unit - 2 unit - - Penghancur Kertas 5 unit - - - - - - Running Text 1 unit - - - - - - Finger Print 1 unit - - - - - - Mesin Antrian 1 unit - - - - - - Mesin Touch Screen 1 unit - - - - - - AC 1 unit - - - - - - Papan Nama 2 unit - - - - - - Genset 1 unit - - - - -

Mesin Hitung Uang 1 unitMesin Fotocopy 1 unitMeja Kerja 19 unitMeja Rapat 45 unitKursi Rapat 6 unit

0 2 0 0 17 4 Pengadaan Instalasi Jaringan Jumlah instalasi jaringan listrik dan 1 jaringan 2 unit 97,000,000 - - - - - 150,000,000 - 200,000,000 2 unit 447,000,000 BPPRD KABListrik dan Telekomunikasi telekomunikasi BOGOR

0 2 0 0 20 5 Pengadaan Instalasi Jaringan Jumlah instalasi jaringan komputer 2 sistem - - - - - - - - - - 2 sistem - BPPRD KABKomputerisasi BOGOR

0 2 0 0 21 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedungJumlah pemeliharaan gedung tempat kerja - 1 gedung 160,079,000.00 1 gedung 2,015,758,000 1 gedung 1,782,463,000 1 gedung 738,532,000 1 gedung 850,000,000 1 gedung 5,546,832,000 BPPRD KABkantor gedung 3 lantai 3 lantai 3 lantai 3 lantai BOGOR

lantai0 2 0 0 24 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 273,395,640 296,028,623 561,300,000 504,300,000 500,000,000 2,135,024,263 BPPRD KAB

Kendaraan Dinas / Operasional - Roda 4 20 unit 45 unit 45 unit 48 unit roda 4 48 unit 48 unit 234 unit BOGOR- Roda 2 145 unit 103 unit 103 unit 105 unit roda 2 105 unit 105 unit 521 unit

0 2 0 0 29 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang 5 jenis 4 jenis 243,628,600 4 jenis 327,236,426 61 jenis 749,387,000 61 jenis 792,637,000 61 jenis 800,000,000 191 jenis 2,912,889,026 BPPRD KABPeralatan Gedung Kantor terpelihara BOGOR

0 2 0 0 31 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara 353 m2 12 bulan 81,975,000 12 bulan - 12 bulan 913,524,000 12 bulan 692,480,000 12 bulan 700,000,000 60 bulan 2,387,979,000 BPPRD KABTaman Halaman Kantor 300 m2 300 m2 300 m2 300 m2 BOGOR

0 2 0 0 33 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah jaringan instalasi lisrik yang terpelihara 1 jaringan 1 jaringan - 1 jaringan 9,802,000 2 jaringan 20,000,000 2 jaringan - 2 jaringan - 8 jaringan 29,802,000 BPPRD KABinstalasi Jaringan Listrik dan 12 bulan BOGORKomunikasi

0 2 0 0 38 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah jaringan komputer 1,709,613,076 - - 20,000,000 25,000,000 1,754,613,076 BPPRD KABJaringan Komputerisasi - BPHTB 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan BOGOR

- PBB 31 jaringan 31 jaringan 31 jaringan 31 jaringan 31 jaringan 31 jaringan- Pajak Online dengan bank dan Sismiop PBB - 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan - - 1 jaringan - Penerapan sistem pelaporan - 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan

pajak online

0 2 0 0 42 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah panggung reklame/media sosialisasi yang 1 menara 10 titik - 10 titik 33,660,000 - 10 titik - - 1 bangungan 33,660,000 BPPRD KABBangunan Menara/Media dipelihara menara BOGORSosialisasi - -

Page 78: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWA

B

LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018

61 2 3 4 50 2 0 25 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 194 jenis 90,000,000 194 jenis 100,000,000 194 jenis 190,000,000 BPPRD KAB

Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara BOGOR

Program Peningkatan Disiplin 52,244,000 50,670,000 185,078,000 238,030,000 330,000,000 856,022,000 Aparatur - -

0 3 0 0 02 1 Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas dan - 228 orang 52,244,000 0 orang - 412 orang 185,078,000 393 stel/potong 198,030,000 393 stel/potong 280,000,000 393 stel/potong 715,352,000 BPPRD KABbeserta perlengkapannya perlengkapannya BOGOR

0 3 0 0 03 2 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia - - orang - 66 orang 50,670,000 - 393 stel/potong 40,000,000 393 stel/potong 50,000,000 393 stel/potong 140,670,000 BPPRD KABLapangan BOGOR

50,670,000 - - Program Peningkatan Kapasitas 458,905,000 95,800,000 1,061,060,000 460,760,000 520,000,000 2,596,525,000 Sumber Daya Aparatur

0 5 0 0 01 1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan 261 orang 19 orang - 25 orang - 412 orang 824,000,000 400 orang 10,000,000 400 orang 20,000,000 261 orang 854,000,000 BPPRD KABFormal pelatihan formal BOGOR

0 5 0 0 05 2 Pembinaan Mental dan Rohani - Jumlah peserta dan frekuensi yang 125 orang 162 orang 86,505,000 200 orang 95,800,000 80 orang 237,060,000 400 orang 296,760,000 400 orang 300,000,000 125 orang 1,016,125,000 BPPRD KABBagi Apartur mengikuti pembinaan mental dan rohani 24 kali 22 kali 22 kali 24 kali BOGOR

- Jumlah peserta dan frekuensi yang 125 orangmengikuti senam 22 kali

0 5 0 0 28 3 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti sinergitas - 259 orang 372,400,000 - - - - 400 orang 154,000,000 400 orang 200,000,000 1059 orang 726,400,000 BPPRD KABNon Formal BOGOR

Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan 720,930,440 839,854,238 1,408,285,000 1,774,833,000 1,826,000,000 6,569,902,678 Capaian Kinerja dan Keuangan

0 6 0 0 01 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja 2 Dokumen 3 Dokumen 67,682,950 3 Dokumen 62,018,494 5 Dokumen 74,689,000 5 Dokumen 75,997,000 5 Dokumen 80,000,000 21 Dokumen 360,387,444 BPPRD KABKinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BOGORKinerja SKPD

0 6 0 0 02 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan 2 Dokumen 1 Dokumen 11,682,780 2 Dokumen 13,434,330 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 30,000,000 6 Dokumen 105,117,110 BPPRD KABKeuangan Semesteran Semesteran BOGOR

0 6 0 0 04 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir 1 Dokumen 1 Dokumen 11,582,610 1 Dokumen 13,320,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 30,000,000 5 Dokumen 104,902,610 BPPRD KABKeuangan Akhir Tahun Tahun BOGOR

0 6 0 0 05 4 Penyusunan Perencanaan - Jumlah dokumen DPA SKPD , 65 Dokumen 5 Dokumen 207,205,300 5 Dokumen 137,891,359 5 Dokumen 222,597,000 5 Dokumen 347,042,000 5 Dokumen 350,000,000 25 Dokumen 1,264,735,659 BPPRD KABAnggaran dokumen RKA dan DPPA SKPD, BOGOR

dokumen Pra RKA SKPD dan RKA SKPD Tahun berikutnya

0 6 0 0 06 5 Penatausahaan keuangan Jumlah dokumen penatausahaan keuangan 24 Dokumen 2 Dokumen 152,646,000 2 Dokumen 284,309,260 6 Dokumen 643,242,000 6 Dokumen 679,663,000 6 Dokumen 700,000,000 22 Dokumen 2,459,860,260 BPPRD KABSKPD 1 Sistem BOGOR

0 6 0 0 07 6 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen RENSTRA SKPD yang tersedia 1 Dokumen 3 Dokumen 68,380,600 3 Dokumen 53,143,550 3 Dokumen 63,482,000 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 70,000,000 11 Dokumen 320,006,150 BPPRD KABBOGOR

0 6 0 0 10 7 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 12 Dokumen 12 Dokumen 58,350,200 12 Dokumen 73,437,345 12 Dokumen 74,470,000 12 Dokumen 75,967,000 12 Dokumen 76,000,000 60 Dokumen 358,224,545 BPPRD KABPelaporan SKPD BOGOR

0 6 0 0 13 8 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah frekuensi kinerja SKPD yang 3 kali,5 media 3 kali,5 media 143,400,000 3 kali,5 media 162,000,000 3 kali,6 media 216,000,000 4 kali 416,000,000 4 kali 420,000,000 17 kali,30 media 1,357,400,000 BPPRD KABdipublikasikan 1 Website,20 Banner 1 Website,20 Banner 7 media 7 media BOGOR

0 6 0 0 14 9 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen renja SKPD yang tersedia - - Dokumen - 2 Dokumen 40,299,900 2 Dokumen 63,805,000 2 Dokumen 65,164,000 2 Dokumen 70,000,000 8 Dokumen 239,268,900 BPPRD KABBOGOR

1 7 0 0 99

Page 79: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWA

B

LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018

61 2 3 4 5

TOTAL 26,089,642,859 32,073,794,415 40,442,561,000 39,519,582,000 41,053,000,000 162,638,512,596

CIBINONG, 2016

DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDANIP. 196201221985031004

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BOGOR,

Page 80: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, - 101.76 -Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 5,167,225,988,100 5,814,770,953,000 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 - - - 104.08 103.75 - - - 2 Optimal nya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1,481,027,789,100 1,785,300,132,000 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 1,712,937,376,136 2,002,043,600,000 - - - 115.66 112.14 - - - 3 Jumlah dan macam pajak daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak

16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi

DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196201221985031004

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahTarget

SPMTarget

IKKTarget Indikator

LainnyaTarget Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%)

CIBINONG, 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BOGOR,

Page 81: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi

Urusan : Perangkat PenunjangBidang Urusan : Keuangan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENDAPATAN 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 - - - 100.00 100.00 - - - 153,443,196,466.80 (1,075,618,827,959.80) - PAD 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 1,712,937,376,136 2,002,043,600,000 - - - 100.00 99.99 - - - 105,474,134,695.00 (57,876,722,996.20)

BELANJAA.BELANJA TIDAK LANGSUNG 63,003,569,848 74,663,590,000 82,981,192,000 88,879,989,000 102,211,987,350 64,115,569,000 73,401,342,926 - - - 101.76 98.31 - - - 7,841,683,500.40 (2,109,604,200.00) -BELANJA PEGAWAI 63,003,569,848 74,663,590,000 82,981,192,000 88,879,989,000 102,211,987,350 64,115,569,000 73,401,342,926 - - - 101.76 98.31 - - - 7,841,683,500.40 (2,109,604,200.00)

B. BELANJA LANGSUNG 26,089,642,859 32,073,794,415 40,442,561,000 39,519,582,000 38,810,579,538 36,812,454,000 32,073,794,415 - - - 497.31 100.00 - - - 2,544,187,336 947,731,917 -BELANJA PEGAWAI 1,017,525,000 3,657,239,500 3,801,588,000 7,398,530,000 3,477,422,338 1,799,275,000 3,657,239,500 - - - 176.83 100.00 - - - 491,979,467.60 (371,592,900.00) -BELANJA BARANG DAN JASA 20,877,638,339 22,239,691,715 31,722,771,000 30,441,612,000 33,485,773,200 26,993,872,200 22,239,691,715 - - - 129.30 100.00 - - - 2,521,626,972.20 950,836,097.00 -BELANJA MODAL 4,194,479,520 6,176,863,200 4,918,202,000 1,679,440,000 1,847,384,000 8,019,306,800 6,176,863,200 - - - 191.19 100.00 - - - (469,419,104.00) 368,488,720.00

DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196201221985031004

Anggaran Pada Tahun Uraian

KABUPATEN BOGOR,

Rata-rata PertumbuhanRasio antara Realisasi dan Anggaran

pada Tahun (%)Realisasi Anggaran Pada Tahun

CIBINONG, 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Page 82: PERUBAHAN · 2017-09-19 · 2 daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan perubahan

1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah -

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 - - - 104.08 103.75 - - -

2Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

-

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1,261,034,564,121 1,712,937,376,136 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117

10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak - - - 115.66 112.14 - - -

16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi

CIBINONG, 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDANIP. 196201221985031004

KABUPATEN BOGOR,

Tabel 2.6Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2013-2018

NOIndikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPM Target IKK

Target Indikator Lainnya (Target

IKU)

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Jumlah dan macam pajak daerah

Jumlah dan macam pajak daerah3

-

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah


Related Documents