YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: perkembangan gcg

PERKEMBANGAN GCG PERKEMBANGAN GCG DI INDONESIADI INDONESIA

Tirmidzi TaridiMUC Consulting Group

Seminar Nasional “Rejuvenating Our Teaching Research in Financial Accounting and Modeling GCG in

Indonesia”

Yogyakarta, 1-3 Juli 2009

Page 2: perkembangan gcg

PERKENALAN

Nama : Tirmidzi Taridi, SE, MBAPekerjaan:

Pendiri, MUC Consulting Group, Jakarta www.mucglobal.com Dosen, Program Magister Manajemen,

Universitas Tarumanagara, JakartaContact:

Tel: (021) 8403978 Email: [email protected] Facebook: Mas Taridi

Page 3: perkembangan gcg

Kejadian di sekitar kita

Sejumlah anggota DPR terkenal, yang tengah merancang berbagai macam perundangan, ternyata hanya memikirkan diri sendiri dan terlibat konflik kepentingan.

Page 4: perkembangan gcg
Page 5: perkembangan gcg

Kejadian di sekitar kita (ii)

Seorang pialang terkemuka berhasil meyakinkan banyak individu dan institusi terkemuka untuk melakukan investasi di perusahaan pialang tsb.

Selain karena reputasi sang pialang, investor yakin uangnya aman dan berkembang karena selama belasan tahun para investor dapat menerima return yang stabil sebesar 10% per tahun.

Miliaran uang mereka kemudian ternyata tidak bisa ditarik.

Membayar investor lama dengan uang dari investor baru.

Page 6: perkembangan gcg

Bernard L. Madoff

Terungkap karena krisis

•Pendiri dan pernah menjadi Chairman Nasdaq.

•Salah satu dari tiga besar market maker di bursa Nasdaq pada 2001.

•Setelah pemeriksaan pada tahun 1992 dan lolos, SEC tak pernah lagi memeriksa Madoff sejak 2006.

•Pada tahun itu, Madoff mulai bergabung dalam komite SEC

•Juga memimpin komite trading pada Securities Industries Association di Wall Street.

•Menyumbang para politisi, khususnya kepada Partai Demokrat.

•Madoff lepas dari pengawasan lantaran dekat dengan industri, pengawas, dan politisi.

Dia adalah….

Page 7: perkembangan gcg

Good Governance in Good Governance in IndonesiaIndonesia

Page 8: perkembangan gcg

Good Governance in ASEAN Countries

Source: Tranparency International, 2008

Angka CPI Indonesia Diantara Negara-negara ASEAN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Indonesia Filipina Thailand Malaysia Singapura

Page 9: perkembangan gcg

Persentase Penyuapan Dalam Pelayanan PublikQuintile Countries/Territories

Top quintile: More than 32%

Albania, Cambodia, Cameroon, FYR Macedonia, Kosovo, Nigeria, Pakistan, Philippines, Romania, Senegal

Second quintile: 18 – 32%

Bolivia, Dominican Republic, Greece, India, Indonesia, Lithuania, Moldova, Peru, Serbia, Ukraine

Third quintile: 6 – 18%

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Luxembourg, Malaysia, Panama, Russia, Turkey, Venezuela, Vietnam

Fourth quintile: 2 – 6%

Argentina, Bosnia-Herzegovina, Finland, Hong Kong, Ireland, Portugal, South Africa, Spain, United Kingdom, United States

Bottom quintile: Less than 2%

Austria, Canada, Denmark, France, Iceland, Japan, South Korea, Netherlands, Sweden, Switzerland

% of respondents reporting they paid a bribe to obtain a service

Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2007.

Good Governance in the World

Page 10: perkembangan gcg

Bagaimana denganBagaimana dengan Good Good Corporate GovernanceCorporate Governance??

Page 11: perkembangan gcg

Janganlah ini yang terjadi di berbagai korporasi di Indonesia…

Implementasi GCG-lah jawabannya !!

GCG diperlukan untuk menyiapkan sistem dan struktur yang kuat serta kokoh bagi korporasi Indonesia..Mari bersama

melaksanakannya…

Page 12: perkembangan gcg

Good People do not need laws to tell them to act responsibility while bad people will

find away around the laws.

PLATO

Page 13: perkembangan gcg

Beberapa Tipikal Penyimpangan Korporasi

a. Penggunaan perusahaan sebagai vehicle untuk mendapatkan dana murah dari masyarakat.

b. Ketidakterbukaan atas informasi bisnis yang berisiko.

c. Penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pribadi.

d. Keputusan bisnis yang diambil karena moral hazard.

e. Intervensi pemegang saham atau pihak lain dalam kegiatan perusahaan.

f. Adanya praktik perusahaan dalam perusahaan.

g. Perusahaan “highly leveraged” tidak mempertimbangkan service capacity.

h. Diversifikasi dan ekspansi usaha yang tidak prudensial.

i. Risiko tidak dikelola secara hati-hati.

j. Diabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas.

Page 14: perkembangan gcg

Bad Corporate Governance

Good Corporate Governance

Mengapa GCG harus diimplementasikan?Mengapa GCG harus diimplementasikan?

CompanyCompany

CompanyCompanyBad Corporate

Governance

Page 15: perkembangan gcg

Mengapa Good Corporate Governance diperlukan?

Apabila PerusahaanDikelola dengan

Baik/Amanah

•Efficient•Competitive•Sustainable Growth•High Return•Optimum Value

Prinsip-prinsip GCG

Page 16: perkembangan gcg

• Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara sustainable.

• Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggungjawab (good corporate citizen) sehingga meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm).

• Peningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.

• Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing

• Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum

Manfaat Implementasi GCG

Page 17: perkembangan gcg

Apa itu GCG?Apa itu GCG?Diterjemahkan sebagai: TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bertujuan untuk:

Menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholders)

Page 18: perkembangan gcg

Definisi Good Corporate Governance

SISTEM :Mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya.

STRUKTUR : Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan eksternal (antar stakeholders)

(diadaptasi dari OECD)

Page 19: perkembangan gcg

Good Corporate Governance in Simple Terms

In the right way At the right time In the right place

By the right people

Doing the right thingDoing the thing right

For the balanced interests of shareholders

and other stakeholders

Based on the principles:TransparencyAccountability

FairnessResponsibilityIndepedency

MELAKUKAN APA YANG DITULIS DAN MENULISKAN APA YANG DILAKUKAN

GCG

Page 20: perkembangan gcg

Prinsip-prinsip GCG= TARIF

TRANSPARANSI

AKUNTABILITAS

RESPONSIBILITAS

INDEPENDENSI

FAIRNESS

Page 21: perkembangan gcg

Prinsip GCG - TARIF

Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Akuntabilitas yaitu perusahaan harus dapat mepertanggungjawabkan kinerjanya secara trasnparan dan wajar

Responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

Independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara independen, dan

Fairness yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

Page 22: perkembangan gcg

Parameter Implementasi GCG

Compliance (kepatuhan) yaitu sejauh mana perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang ada dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG;

Conformance (kesesuaian dan kelengkapan) yaitu sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG dan kelengkapan perangkat dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG

Performance (unjuk kerja) yaitu sejauh mana perusahaan telah menampilkan bukti (evidence) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari perapan prinsip GCG di dalam perusahaan.

Page 23: perkembangan gcg

Peraturan dan Kelembagaan GCG di Indonesia

Page 24: perkembangan gcg

Komitmen GCG – Pemerintah dan Bank Indonesia

Dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG . Menerbitkan Pedoman GCG Indonesia

Saat ini telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKCG melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi.

Page 25: perkembangan gcg

Komitmen GCG – Pemerintah dan Bank Indonesia (ii)

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN.

SE Ketua Bapepam Nomor Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Keputusan Menteri BUMN No. 09A/MBU/2005 Tentang Proses Penilaian Fit & Proper Test Calon Anggota Direksi BUMN

Page 26: perkembangan gcg

Komitmen GCG – Pemerintah dan Bank Indonesia (iii)

SE Menteri BUMN No. 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN No. 23 Tahun 2000 - mengatur dan merumuskan pengembangan praktik good corporate governance dalam perusahaan perseroan.

Disempurnakan dengan KEP-117/M-MBU/2002 tentang Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada BUMN.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang GCG yang dirubah dengan PBI No. 8/14/GCG/2006.

Page 27: perkembangan gcg

Komitmen GCG – Sektor Swasta

Bursa Efek• Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta

(sekarang Bursa Efek Indonesia) memberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.

Page 28: perkembangan gcg

Komitmen GCG – Sektor Swasta• Lahirnya Forum for Corporate Governance in Indonesia

(FCGI).• Lahirnya Indonesian Institute for Corporate Governance

(IICG)• Lahirnya Indonesian Institute for Corporate Directorship

(IICD)• Lahirnya Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI)

yang kegiatannya antara lain mengadakan Forum LKDI untuk membahas berbagai hal seperti tanggung jawab hukum bagi Komisaris dan Direksi, undang-undang pencucian uang dsb.

• Lahirnya Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)• Lahirnya Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)• Lahirnya Asosiasi Auditor Internal (AAI)• Lahirnya Klinik GCG Kadin• Annual Report Award • Berbagai award tentang GCG• dll

Page 29: perkembangan gcg

Dukungan UU dan Peraturan mengenai GCG di Indonesia

Tidak secara eksplisit menjelaskan tentang

Penerapan prinsip GCG

Memuat penerapan prinsipGCG dalam hal pembentukan

Konisaris Independent & Komite Audit

Memuat penerapan Prinsip GCG secara

Eksplisit danterperinci

Memuat penerapan Prinsip GCG secara

Eksplisit danterperinci

Memuat penerapan Prinsip GCG secara

Eksplisit

Krisis Ekonomi1997

•UU No.19/2003 ttg BUMN•UU No.17/2003 ttg Keuangan negara

•Kepmen BUMN No. 117/2002 ttg Penerapan Praktik GCG

• UU No.30/2002 ttg komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

• PBI No. 8/4/PBI/2006

Pedoman GCG oleh Komite Nasional

Kebijakan Corporate Governance th 2001

Pedoman GCG Perbankan Tahun 2004

Pedoman Umum GCG Tahun 2006

•SE-03/PM/2000 Bapepam Komite Audit

•Tap MPR No. VII/2001 ttg Visi Indonesia•Peraturan Pencatatan Efek di Bursa IA

• Kep. Direksi BEJ No. 339/ 2001 ttg Komisaris Independen & Komite Audit

•UU No.40/2007 tentang PT•UU No.8/1995 ttg Pasar Modal•Letter on intens IMF tahun 1997•Inpres No.7 thn 1999 ttg ] akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah•UU No.28/1999 tentang KKN•UU No.31/1999 tentang Pemberantasan korupsi

Kesadaran bagi Seluruh PT & PT

terbuka

Keharusan bagi PTterbuka

Himbauan bagiSeluruh PT

Himbauan/kewajibanBagi BUMN dan

Perbankan

Keharusan bagi BUMN

Page 30: perkembangan gcg

Harapan untuk PerbaikanAdanya undang-undang atau peraturan yang

mengharuskan implementasi GCG khususnya bagi perusahaan swasta.

Peningkatan governance bagi instansi pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penegakan hukum - Ditjen Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang mengeluarkan perizinan, dan institusi penegak hukum.

Mengingat rendahnya tingkat implementasi GCG di BUMD, maka perlu dipertimbangkan untuk menyusun mekanisme yang dapat “memaksa” BUMD untuk mengimplementasikan GCG. Misalnya UU yang mengatur BUMD.

Page 31: perkembangan gcg

Harapan untuk Perbaikan (ii)

Sosialisasi dan asistensi tentang GCG khususnya kepada perusahaan yang belum go public.

Penerapan GCG yang dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi di sektor swasta.

Bapepam LK dan BEI perlu memberlakukan aturan GCG yang lebih luas untuk semua perusahaan yang go public.

Menjadikan GCG sebagai Corporate Culture.

Page 32: perkembangan gcg

Pedoman Umum GCG

Hukum & Peraturan

yang berlaku

Visi Misi

SasaranKorporasi

Corporate/Industry

BestPractices

Internal Best

Practices

Good Corporate Governance Code

Peraturan Teknis / Pelaksanaan

Internalisasi / Sosialisasi

Implementasi

Review

Corporate Culture

GCG SEBAGAI CORPORATE CULTURE

Page 33: perkembangan gcg

TERIMA KASIH

“ GCG Implementation For Our Better Future "

Email: [email protected]

Facebook: Mas Taridi


Related Documents