TOLAK PEMBATASAN

BBM BERSUBSIDI &

KENAIKAN BBM

Jalan Tol Menuju

Liberalisasi Migas

Hizbut Tahrir Indonesia

MENGAPA HARUS DITOLAK?

1. PEMBATASAN SUBSIDI BBM DAN

KENAIKAN HARGA =

MENUJU LIBERALISASI MIGAS

SECARA KAAFAH

(AKAR MASALAH MAHALNYA BBM)

STRATEGI ASING MENGUASAI MIGAS

MELALUI LIBERALISASI MIGAS

KORPORASI MIGAS

EXON, CHEVRON, TOTAL, DLL

LEMBAGA ASING

IMF, WORLD BANK, USAID

PERATURAN

UU MIGAS NO. 22/2001

REGULATOR

BP MIGAS

ORIENTASI PASAR

OPERATOR

HULU-HILIR

PERTAMINA & SWASTA/ASING

KOMPETISI PASAR

HARGA

MEKANISME PASAR

PENCABUTAN SUBSIDI

PENGAKUAN IMF & WORLD BANK

• “”(pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, …… membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional). Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000):

• Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001)

..Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi

yang dicantumkan pada MEFP 2000. Menteri Pertambangan & Energi telah

menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap

subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.”

• Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001):

(Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya).

Sumber: IMF

PENGAKUAN USAID

• (Pada tahun 2001 USAID merencanakan untuk menyediakan US$

850 ribu [Rp 8.5 miliar] untuk mendukung sejumlah LSM dan

Universitas dalam mengembangkan program yang dapat

meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah

lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk menghilangkan

subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal)

• …(Pada tahun 2001 USAID bermaksud memberikan bantuan senilai

US$4juta [Rp 40 miliar] untuk memperkuat pengelolaan sektor

energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien

dan transparan. Para penasehat USAID memainkan peran penting

dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan

menerapkan kebijakan kunci, perubahan UU dan peraturan);

Sumber: USAID

PENGAKUAN PEMERINTAH

• Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro:“Liberalisasi sektor hilir migas membuka

kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas....

Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi

pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain

asing enggan masuk.'' (Kompas, 14 Mei 2003).

• Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan: Saat ini terdapat 105 perusahaan

yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka

stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Diantaranya

adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris),

Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco

(Amerika).

REGULASI LIBERALISASI MIGAS

• UU Migas No. 22 tahun 2001: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang

diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan

transparan(Pasal 2).

“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka

1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah;

koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta (Pasal 9).”

• PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama

persero adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS.

(Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan akan

melakukan Initial Public Offering [IPO] di bursa saham)

• Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 3c: “Penetapan kebijakan

harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan

bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu.”

• Blue Print Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama

(1) Rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan

harga internasional

• Road Map Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM: Konversi minyak ke gas dan

pembatasan subsidi BBM

MENGAPA HARUS DITOLAK?

2. Karena membebani rakyat. Harga Pertamax

bisa melambung tinggi sesuai harga

internasional. Kenaikan ini akan

mengakibatkan kenaikan harga barang dan

jasa.

PERKEMBANGAN HARGA

PERTAMAX

JENIS PERTAMAX

Juni 2011

Juli 2011

Des 2011

Feb 2012

Pertamax Plus 8.800 8.600 8.750 9.150

Pertamax /Bio Pertamax 8.300 8.100 8.350 8.700

Pertamax Dex 9.250 9.200 8.750 9.700

Sumber: PERTAMINA

MENYEBABKAN INFLASI –

NAIKNYA HARGA BARANG DAN

JASA

MENGAPA HARUS DITOLAK?

3. Pembatasan BBM bersubsidi

merugikan Rakyat dan

menguntungkan SPBU Asing

(Rakyat Miskin Mayoritas Yang

menimati BBM dan Asing sudah

menguasai sektor hulu, juga ingin

menguasai hilir)

KENDARAAN DI INDONESIA

Didominasi oleh Motor

JENIS KENDARAAN JUMLAH PERSENTASE

KENDARAAN KHUSUS 278,750 0%

MOBIL BUS 767,173 1%

MOBIL BEBAN* 2,857,466 5%

MOBlL PENUMPANG 6,385,329 11%

MOTOR 48,065,877 82%

TOTAL 58,354,595 100%

* >80% Mobil Beban/barang berplat hitam sehingga kenaikan BBM

membuat harga ikut naik akibat kenaikan biaya transportasi.

Sumber: Dirlantas Polri, 2010

PENGGUNA BBM

Berdasarkan Kelompok Masyarat

KELOMPOK MASYARAKAT PERSENTASE

MENENGAH BAWAH DAN MISKIN 65%

MENENGAH 27%

MENENGAH KE ATAS 6 %

KAYA 2 %

TOTAL 100%

Sumber: SUSENAS, 2010

KONSUSMSI PREMIUM

Berdasarkan Jenis Kendaraan

JENIS KENDARAAN PERSENTASE

SEPEDA MOTOR 40 %

KENDARAAN PLAT HITAM 53 %

ANGKUTAN UMUM 7 %

TOTAL 100%

Sumber: BPH MIGAS, 2011

PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIA

DIDOMINASI OLEH ASING

Sumber: Dirjen Migas 2009

ASING JUGA INGIN MENGUASAI HILIR

(PEMASARAN BBM)

MENGAPA HARUS DITOLAK?

4. SUBSIDI ADALAH HAK RAKYAT YANG

MEMANG SEMESTINYA DIANGGARKAN

(Subsidi Bukan Beban APBN KARENA

dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia

Tapi Pembayaran utang dan bunga

utang kepada segelintir orang yang

menjadi Beban APBN )

UTANG MEMBEBANI APBN,

BUKAN SUBSIDI

Sumber: Depkeu

MENGAPA HARUS DITOLAK?

5. PENGELOLAAN BBM TIDAK

PROFESIONAL

(Tidak efisien akibat adanya broker,

korupsi dan unbundling Pertamina,

sehingga hanya menguntungkan

segelintir orang/pihak dan merugikan

rakyat)

HULU

HILIR

PEMECAHAN (UNBUNDLING) PERTAMINA

AMANAT UU 22/2001

U

N

B

U

N

D

L

I

N

G

2002

PT PERTAMINA EP

(PEP)

PT PERTAMINA HULU ENERGI

(PHE)

PT PERTAMINA GAS

(PERTAGAS)

PT PERTAMINA DRILLING SERVICE

INDONESIA

PT E P T C

PT PERTAMINA TRADING LIMITED

PETRAL

PT PERTAMINA NIAGA

PATRA NIAGA

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

PGE

Sumber: SP Pertamina

POLA INTEGRATED SYSTEM

BIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MURAH

MASYARAKAT Retail SPBU

Transportasi &

Distribusi

Storage/ Whole Seller

Kilang Eksplorasi

& Eksploitasi

UU No.8/1971

PERTAMINA/

Integrated System

Cost Cost Cost Margin

Pengecer

Biaya Pokok

BBM

Biaya Pokok BBM << Harga Pasar BBM

Sumber: SP Pertamina

MASYARAKAT Retail SPBU

Transportasi &

Distribusi

Storage/ Whole Seller

Kilang Eksplorasi

& Eksploitasi

UU Migas No.22/2001

Unbundling System

With transaction

Costs + Taxes

Cost

+

“Profit”

PT

Cost

+

“Profit”

Cost

+

“Profit”

Cost

+

“Profit”

Harga

Pasar ?

PT PT PT Internt’l

Price

POLA UNBUNDLING

BIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MAHAL

Pasal 10

• Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu

dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

• Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan

Usaha Hulu.

Pasal 13

Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah

Kerja. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa

Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Sumber: SP Pertamina

PRESIDEN KEPALA NEGARA / KEPALA PEMERINTAHAN

PERTANGGUNG JAWABAN

PERTAMINA (BUMN), SESUAI UU NO. 8/1971

Kontraktor/

Investor/ KPS &

DIREKTORAT

HULU HILIR KEUANGAN PEMASARAN UMUM

MENTERI

PERTAMBANGAN

DAN ENERGI

MENTERI

KEUANGAN

INPRES

NO.12/1975

RAKYAT

MPR

BPK DPR

Direktur Utama

PERTAMINA

(BUMN)

bertanggung

jawab langsung

kepada Presiden

sebagai Kepala

Negara dan

Kepala

Pemerintahan

DIREKTUR UTAMA

PERTAMINA

MANAJEMEN PRODUCTION SHARING

(d/h BADAN PEMBINAAN

PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING)

Sumber: SP Pertamina

PERTANGGUNG JAWABAN

PT PERTAMINA (PERSERO), SESUAI UU NO.22/2001

PEMERINTAH N K R I

DPR RI WAKIL PRESIDEN KETUA PARTAI POLITIK

KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN

PARA MENTERI

BUMN KEU NAKER

BPMIGAS BPH MIGAS

ESDM KUMDANG PERINDAG DN

INVESTOR/ KPS/

KONTRAKTOR

PT PERTAMINA (PERSERO)

GUBERNUR

BUPATI

UU

22/2

001

INP

RE

S N

O.1

2/1

975

UU

19/2

003

UU

13/2

003

UU

1/1

995

UU

22/2

001

UU

22/2

001

UU

1/1

995

UU

22/1

999

UU

22/1

999

UU

D 1

945

PARTAI-PARTAI

POLITIK

KOMISI – KOMISI

DPR RI

PRESIDEN KETUA PARTAI POLITIK

Sumber: SP Pertamina

ARUS MINYAK TAHUN 2006

Juta Barrel

MM PERTAMINA 46.9

• Ke Kilang 45.5

• Ekspor 1.4

M.M INDONESIA

383,2

MM KPS 336,3

Hak Pemerintah 221,1

• Ke Kilang 179,6

• Ekspor 42,5

Hak KPS 114,2

• Ke Kilang 10,4

• IP/BOB Ptm 3,3

•Ekspor 100,3

IMPOR

MM. 114.4

KILANG BBM. GAS &

PETROKIMIA 361,8

•MM Pertamina 45,5

•MM KPS 193,5

•Gas 8,4

•Impor MM 114,4

NON BBM

85,8

BBM = 259,4

41,2 JUTA KL

•UP I-V, Cepu 224,2

•UP VI, VII 34

•Petkim & Gas 1,2

BBM IMPOR 127,3

20,2 JT KL

IMPOR NON BBM

6,8

DALAM NEGERI

•NON BBM 34,2

•BBK 20,7

EKSPOR

NON BBM 16,1

OFFTAKE

NBBM 21,6

VAR. STOK

1,7 (0,3 JT KL)

BBM D. NEGERI

382,9 (60,9 JT KL)*

MM EKSPOR

PERTAMINA

1,4 * Sejumlah 41,6 juta KL dijual kepada Masyarakat dengan harga bersubsidi

Ket.: MM (Minyak Mentah), KPS (Kontraktor Production Sharing) Sumber: Pertamina

APAPUN OPSI PEMERINTAH SELAMA

MASIH ADA LIBERALISASI MIGAS

MAKA :

ASING UNTUNG RAKYAT BUNTUNG

OPSI 1 : PEMBATASAN PREMIUM ?

ASING UNTUNG !!!!

OPSI 2 : KENAIKAN BBM ?

COBA CARI BENDERA

INDONESIA ??

PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIA

DIDOMINASI OLEH ASING

Sumber: Dirjen Migas 2009

OPSI 3 : KONVERSI MINYAK KE

GAS ?

•BBM AKAN MEMBERI

BANYAK MANFAAT

BUAT RAKYAT JIKA

DIKELOLA SECARA

PROFESIONAL DAN

SESUAI SYARIAH

INDONESIA MEMILIKI CADANGAN

MIGAS SANGAT BESAR

• Cadangan minyak bumi sebesar 4,4 miliar barel

• Cadangan gas sebesar lebih dari 300 triliun kaki kubik

• Juga barang tambang lain yang melimpah

• Indonesia Indonesia adalah sumber sekaligus pasar yang sangat menggiurkan

• Tapi tidak banyak memberikan manfaat kepada rakyat, karena sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing. Usaha menguasai migas Indonesia sudah lama dilakukan

• Ini harus dihentikan, dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan syariah

CADANGAN MINYAK TERBESAR DI DUNIA DIDOMINASI NEGERI-NEGERI ISLAM

Sumber: BP Statistical Reviws of World Energy, 2010

NO NEGARA CADANGAN TERBUKTI PRODUKSI

Miliar barrel % thd dunia Ribu barrel/hari % thd dunia

1 Saudi Arabia 264.6 19.8% 9713 12.0%

2 Venezuela 172.3 12.9% 2437 3.3%

3 Iran 137.6 10.3% 4216 5.3%

4 Iraq 115 8.6% 2482 3.2%

5 Kuwait 101.5 7.6% 2481 3.2%

6 United Arab Emirates 97.8 7.3% 2599 3.2%

7 Russian Federation 74.2 5.6% 10032 12.9%

8 Libya 44.3 3.3% 1652 2.0%

9 Kazakhstan 39.8 3.0% 1682 2.0%

10 Nigeria 37.2 2.8% 2061 2.6%

27 Indonesia 4.4 0.3% 1021 1.3%

POTENSI ENERGI INDONESIA

PENERIMAAN NEGARA

DARI MIGAS

MINYAK BUMI PADA APBN

KENAIKAN HARGA MINYAK MENGUNTUNGKAN PEMERINTAH

125.1

93.6

169

90.1

112.5 104.7

64

83.8

139.1

45

88.9 92.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pendapatan Minyak Bumi

Subsidi BBM

Triliun Rp

Sumber: Depkeu

BIAYA PRODUKSI BBM PERLITER

Sumber: Realisasi Perhitungan Biaya Pokok BBM Sem. I 2005 Pertamina & Laporan Hasil Rapat Pimpinan Pertamina 2005, diolah

•Biaya rata-rata produksi minyak mentah Pertamina per barrel (bbl) tahun 2005. Kurs Rp 9,368/US$, 1 bbl setara

159 liter

KOMPONEN BIAYA HARGA PRODUKSI HARGA INTERNASIONAL

US$/bbl Rp/Liter US$/bbl Rp/Liter US$/bbl Rp/Liter

Minyak Mentah 10,00* 589 50,0 3.005 90,0 5.303

Pengolahan 1,53 90 1,5 90 1,5 90

Angkutan Laut 0,80 47 0,8 47 0,8 47

Distribusi 0,97 57 1,0 57 1,0 57

Bunga, Biaya Kantor Pusat & Penyusutan 0,00 20 0,0 20 0,0 20

JUMLAH BIAYA POKOK BBM 13,30 804 53,3 3.220 93,3 5.517

PANDANGAN ISLAM

• Pembatasan/pencabutan subsidi merupakan bagian dari strategi asing yang

didukung Pemerintah untuk menguasai SDA Indonesia. Kebijakan ini tidak

hanya merugikan rakyat secara ekonomi namun yang paling mendasar

bertentangan dengan syariat Islam;

• Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang melimpah

sehingga masuk dalam kategori barang milik publik (al milkiyyah al-ammah)

yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dan seluruh

hasilnya dikembalikan kepada publik. Dengan demikian ia tidak boleh

diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing;

ل الذى بأرب ف قطعه له -صلى اهلل عليه وسلم-أنه وفد إل النب : عن أب يض بن حال فاست قطعه الملح قال ابن المت وك

ا أن ول قال رجل من المجلس ا قطعت له الماء العد قال فان تزع منه : ف لم أتدرى ما قطعت له إن

• Dari Abyadh bin Hammal: beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon

diberikan bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di

daerah Ma’rib lalu beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling,

seseorang yang berada di majelis beliau berkata : “Tahukah Anda bahwa yang Anda

berikan adalah [seperti] air yang mengalir? Maka beliau pun membatalkannya.” (HR.

Baihaqy & Tirmidzy)

PENUTUP

• Rusaknya pengelolaan migas yang liberal di negeri ini berpangkal dari

sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan pemerintah. Dalam

sistem tersebut kebebabasan memiliki dan kebebasan berusaha dijamin

oleh negara melalui undang-undang. Peran negara diminimalkan dalam

kegiatan ekonomi dan hanya diposisikan sebagi regulator. Dengan

demikian peluang swasta khususnya asing akan semakin besar dalam

menguasai perekonomian negeri ini. Padahal Allah swt berfirman:

ولن يعل الله للكافرين على المؤمنني سبيل “Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk

menguasai orang-orang beriman.” (QS: An-Nisa: 141)

• Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk membebasakan rakyat dari sistem

Kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kecuali menerapkan sistem

khilafah Islamiyyah, sebuah sistem yang bersumber dari Aqidah Islam dan

mengatur seluruh urusan masyarakat dengan syariat Islam termasuk dalam

pengelolaan sumber daya alam. Wallahu a’lam bisshawab