Pedoman Supervisi Pbj Diknas_ok

JAKARTA

Pag

e

1

INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS

SUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

LATAR BELAKANG

Dalam tatanan kenegaraan dan kelembagaan saat ini, sistem

manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel memegang

peranan yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan program-

program pembangunan berasaskan pilar-pilar “good governance” yaitu

keterbukaan, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan supremasi

hukum. Demi mewujudkan dan menjaga terciptanya kondisi dimana

pelaksanaan sistem manajemen dapat berjalan sesuai aturan maka

diperlukan upaya-upaya profesional dan terkoordinasi dengan baik

diantara elemen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak

langsung. Dalam manajemen pemerintahan, profesionalisme aparat

yang terlibat dalam proses manajemen secara tidak langsung juga akan

berdampak terhadap pencitraan lembaga tersebut, dimana aparat yang

profesional akan meningkatkan citra dan kewibawaan suautu lembaga

pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakannya berdasarkan

pilar-pilar good governance. Salah satu kebijakan pemerintah yang

membutuhkan aparatnya untuk bekerja secara profesional dalam

menjalankan suatu sistem manajemen adalah kebijakan dalam

pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan alat yang tepat untuk

menerapkan kebijakan publik di semua sektor dan menjadi instrumen

dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Paska

pemerintahan orde baru, diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18

SUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Pag

e

2


Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun

penilaian terhadap beberapa kelemahan yang terjadi dalam

pelaksanaannya menyebabkan Keppres yang telah berperan dalam

mengatur pelaksanan pengadaan barang dan jasa selama 3 tahun

kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adanya inkonsistensi dalam

ketentuan yang diatur didalamnya, adanya perbedaan interprestasi pada

aturan main mengenai penunjukkan langsung dan lelang terbatas

sehingga menjadi pemicu timbulnya konflik dalam pelaksanaan di

daerah, birokrasi pengadaan yang panjang dan terkesan menjadi

penghambat keikutsertaan peserta dari luar daerah, dan tidak adanya

ketentuan mengenai persyaratan profesionalitas bagi sumber daya

manusia yang terlibat dalam pengadaan mengakibatkan penunjukan

panitia atau pejabat pengadaan yang tidak memiliki sertifikat keahlian

pengadaan barang dan jasa berbau kolusi, nepotisme, dan kurang

professional dalam menangani pengadaan.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

diharapkan celah-celah kelemahan yang terjadi saat berlakunya Keppres

Nomor 18 Tahun 2000 dapat ditutupi dan prinsip-prinsip pengadaan

yang efektif, efisien, mendorong persaingan sehat, transparansi,

akuntabel, dan tidak diskriminatif dapat terwujud. Selain itu dengan

adanya Keppres Nomor 80 tahun 2003 ini juga diharapkan dapat

mendorong terjadinya globalisasi dan liberalisasi sistem pengadaan

barang dan jasa di Indonesia.

Pengadaan barang dan jasa atau yang dalam bahasa asingnya

disebut “procurement” merupakan aktifitas yang timbul karena adanya

kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa melalui suatu proses yang

diatur. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa instansi pemerintah,

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 memberikan arahan tentang

kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui APBN/APBD,

baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang


Pag

e

3


dan jasa mulai dari persiapan dokumen pengadaan, pelaksanaan

pengadaan, hingga penandatanganan kontrak.

Kesulitan untuk memahami prosedur pengadaan barang dan jasa

sesuai ketentuan yang berlaku, belum adanya transparansi, maraknya

praktek ketidakadilan yang dipertontonkan oknum aparatur pemerintah,

dan sulitnya melakukan upaya pendeteksian terhadap penyelewengan

dan manipulasi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi

indikator penyebab tingginya angka korupsi yang merugikan negara

hingga milyaran rupiah menjadi isu pokok yang terjadi dalam

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan

saat ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Perbendaharaan

Departemen Keuangan, jumlah anggaran lembaga pemerintah

departemen/non departemen pada tahun 2009 yang dialokasikan untuk

pengadaan barang dan jasa termasuk biaya pemeliharaannya kurang

lebih sebesar 107,6 triliun rupiah atau lebih tepatnya adalah sebesar

Rp.107.637.038.124.000,00. Besarnya anggaran yang dialokasikan pada

seluruh instansi pemerntahan tersebut merupakan peluang yang

menggiurkan dan menimbulkan kekhawtiran akan terjadinya kebocoran

keuangan negara apabila tidak ditangani secara profesional. Data

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

menyebutkan bahwa setiap tahunnya diperkirakan mencapai 30% dari

jumlah APBN mengalami kebocoran dari sektor pengadaan barang dan

jasa. Kondisi ini disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh

pihak-pihak tertentu terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa.

Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan tersebut,

diperlukan adanya strategi yang tepat yang dimulai dengan cara

melakukan analisa terhadap sistem pengendalian pengadaan barang dan

jasa.

Dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian ini, Inspektorat

Jenderal sebagai bagian dari manajemen pemerintahan, sesuai tugas

dan fungsinya dalam lingkup Departemen Pendidikan Nasional


Pag

e

4


melakukan penguatan unsur pembinaan dan pengawasan yang

menjadi domain lembaga di era otonomi daerah saat ini sebagai upaya

preventif dalam mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara pada

sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, Berdasarkan fungsi

pembinaan dan pengawasan yang lebih difokuskan pada strategi

kemandirian dan profesionalisme kepada seluruh instansi pemerintah

yang terlibat secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa

instansi, maka pada tahun 2009 Inspektorat Jenderal akan melakukan

kegiatan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan

Departemen Pendidikan Nasional. Kegiatan ini akan dilakukan pada

bulan Agustus 2009 dengan sasaran yang ditujukan terhadap kegiatan

pengadaan yang sedang berlangsung di beberapa satuan kerja baik di

pusat maupun di daerah.

Dalam perannya untuk melaksanakan pembinaan, Inspektorat

Jendeeral Depdiknas menitikberatkan kegiatan supervisi sesuai dengan

amanah yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah, yaitu instansi pemerintah bertanggung jawab atas

pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa, termasuk kewajiban

mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, dan perluasan

kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta

instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan

bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana,

pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait, agar

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dapat dipahami dan

dilaksanakan dengan baik dan benar.

Selain itu, kegiatan supervisi juga menjadi bagian dari fungsi

pengawasan yang diamanatkan oleh Keppres Nomor 80 ahun 2003

yaitu instansi pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap

pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan

instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan

fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang


Pag

e

5


berlaku. Sebagai unit pengawasan intern departemen, Inspektorat

jenderal Departemen Pendidikan Nasional berwenang melakukan

pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan

Departemen Pendidikan Nasional, menampung dan menindaklanjuti

pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau

penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,

kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri pendidikan

nasional dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan Supervisi Pengadaan Barang dan

Jasa adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan, pemahaman dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dari panitia atau

pejabat pengadaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan

jasa.

Adapun tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan

kemampuan panitia atau pejabat pengadaan dalam pengadaan barang

dan jasa, yang berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, dan

mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan

dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat mengakibatkan

kebocoran dan pemborosan keuangan negara.

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran kegiatan supervisi adalah kegiatan pengadaan barang dan

jasa yang sedang berlangsung atau sedang dalam proses pengadaan di

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Ruang lingkup kegiatan

supervisi mencakup seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam


Pag

e

6


lingkungan Departemen Pendidikan Nasional baik yang ada di pusat

maupun di daerah yang dibiayai dari APBN tahun 2009.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Supervisi Pengadaan

Barang dan Jasa adalah dengan cara melakukan observasi langsung

terhadap kegiatan pengadaan yang sedang berjalan. Manfaat yang

dapat diperoleh melalui observasi atau peninjauan secara langsung ini

adalah diperolehnya gambaran yg obyektif tentang kualitas pekerjaan

pengadaan yang dilakukan, kesulitan yang terjadi pada suatu proses

tertentu dapat langsung dipecahkan dan dapat dijadikan sebagai bahan

pembelajaran, serta sedini mungkin dapat terdeteksi sebab-sebab

terjadinya kegagalan atau penyimpangan yang bakal teerjadi dalam

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan Supervisi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan

mencakup :

a. penyusunan pedoman dan instrumen supervise;

b. pemetaan tim supervisi dan penyusunan jadwal;

c. rapat koordinasi dalam rangka pemantapan persiapan supervise;

d. pembekalan untuk meningkatkan pemahaman kepada tim

supervisi tentang substansi pengadaan bartang dan jasa.

2. Tahap Pelaksanaan, mencakup tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. koordinasi awal pelaksanaan, merupakan temu awal seblm

pelaksanaan kegiatan supervise antara tim dengan pimpinan

lembaga yang akan disupervisi;

b. supervisi pengadaan, setelah melakukan koordinasi pada saat

temu awal, tim selanjutnya melakukan supervisi menggunakan

instrumen supervisi. Selain instrumen, tim juga diharapkan dapat


Pag

e

7


melakukan pengumpulan data dan informasi melalui pencatatan

terhadap hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan pengadaan.

Supervisi pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan selama 7

hari kalender.

3. Tahap Pelaporan, setelah kegiatan supervise dilaksanakan, tim

menyusun laporan secara lengkap dan menyampaikannya kepada

Inspektur Jenderal.

PETUGAS YANG TERLIBAT

Pelaksanaan kegiatan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa akan

melibatkan petugas yang terdiri atas pejabat, staf, dan auditor dari unsur

Sekretariat Itjen, Inspektorat, dan Biro Umum Setjen Depdiknas. Petugas

yang akan melakukan supervisi diutamakan telah memiliki sertifikat

keahlian pengadaan barang dan jasa atau sekurang-kurangnya pernah

mengikuti pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa dan secara

praktis pernah terlibat dalam kepanitiaan atau pernah melaksanakan

kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan atau pernah melakukan audit

terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Bagi Ketua Tim

Supervisi, ketentuan tentang Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa

adalah mutlak.

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa akan

dilaksanakan mulai bulan Agustus 2009 dengan volume kegiatan

sebanyak 32 frekuensi.

DUKUNGAN ANGGARAN


Pag

e

8


Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Supervisi

Pengadaan Barang dan Jasa berasal dari anggaran yang terdapat pada

DIPA Inspektorat Jenderal Depdiknas tahun 2009.

PENUTUP

Pedoman supervisi ini diharapkan dapat dijadi/kan acuan bagi

petugas dalam melaksanakan kegiatan supervisi pengadaan barang dan

jasa, sehingga diharapkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah

dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat terwujud.


P E R S I A P A Na . P e n y u s u n a n P e d o m a n d a n I n s t r u m e nb . P e n y u s u n a n J a d w a l , S a s a r a n d a n P e m e t a a n P e t u g a sc . R a p a t K o o r d in a s i P e m a n t a p and . P e m b e k a la n S u b s t a n s i

P E L A K S A N AA Na . K o o r d in a s i A w a l / T e m u A w a l d e n g a n P im p in a n L e m b a g ab . P e la k s a n a an S u p e r v i s i m e n g g u n a ka n i n s t r u m e n d a n m e n g u m p u lk a n i n f o r m a s i y a n g d ip e r l u k a n m e la l u i p e n g u j i a n d a n p e n i l a i a n

P E L A P O R A NL a p o r a n h a s i l s u p e r v i s i d i s a m p a ik an k e p a d a I n s p e k t u r J e n d e r a l D e p d ik n a s

Pag

e

9



Pag

e

1

0



Pag

e

1

1


KERANGKA PEMIKIRAN

Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan untuk memperoleh

kondisi yang lebih baik. Meskipun akhirnya tertuju pada hasil, namun

yang diutamakan dalam supervisi adalah bantuan untuk memperbaiki

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Supervisi adalah

suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu


DIAGRAM PROSES “SUPERVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA”

Pengadaan yang efektif, efisien, terbuka dan bersaing, adil/tidak diskriminati

Pag

e

1

2


seseorang atau sekelompok orang agar melakukan pekerjaan mereka

secara efektif. Supervisi merupakan pengawasan profesional dalam

bidang akademik, yang dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan

bidang kerjanya, dan untuk memahami suatu lebih mendalam dari

sekedar pengawasan biasa. Supervisi bertujuan untuk meningkatkan

mutu kinerja melalui perbaikan situasi dalam suatu proses bekerja dan

belajar. Supervisi disini bukanlah pekerjaan inspeksi, melainkan

pekerjaan pembinaan yang menggunakan sejumlah teknik atau

pendekatan dalam memberikan dorongan dan bantuan secara

profesional untuk memperbaiki kinerja.

Dari uraian di atas menunjukan bahwa pekerjaan supervisi adalah

melakukan pengembangan pendidikan dalam pekerjaan atau jabatan

guna membantu seseorang atau sekelompok orang dalam memperoleh

wawasan baru dalam pengembangan jabatan dan memahami tugas-

tugasnya atau dengan kata lain secara administratif di samping

pengawasan, supervisi juga dibutuhkan untuk mewujudkan kinerja

profesional secara lebih efektif dan terukur.

Supervisi yang dilakukan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan,

tata laksana, pendanaan, dan kualitas/mutu hasil pelaksanaan. Kegiatan

supervisi ini dapat dilakukan baik secara periodik maupun sewaktu-

waktu.

Prinsip Supervisi

Yang dimaksud dengan prinsip supervisi adalah kaidah-kaidah yang

harus dipedomani atau dijadikan landasan di dalam melakukan kegiatan

supervisi. Sahertian & Mataheru (1982) mengemukakan bahwa dalam

melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip sebagai

berikut:

1. Ilmiah, maksudnya supervisi harus dilakukan secara sistematis,

objektif, dan menggunakan instrument;


Pag

e

1

3


2. Demokratis, maksudnya menjujung tinggi musyawarah dan memiliki

jiwa kekeluargaan;

3. Kooperatif, maksudnya seluruh staf sekolah dapat bekerja sama,

mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar

mengajar yang lebih baik;

4. Konstruktik dan kreatif, maskudnya membina guru serta mendorong

untuk aktif menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman.

Fungsi dan Tugas-Tugas Supervisi

Dalam penyelenggaraan sekolah terdapat lima fungsi, yaitu :

1. Fungsi administrasi umum;

2. Fungsi mengajar;

3. Fungsi supervise

4. Fungsi manajemen

5. Pelayanan khusus (Harris, 1985)

Masing-masing fungsi tersebut mempunyai tugas sendiri-sendiri,

namun tetap berada dalam kerangka penyelenggaraan sekolah.

Untuk membedakan pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut, ada

dua hal yang dijadikan dasar, yakni Pengajaran dan siswa. Kedua hal

itu adalah merupakan sentral dalam penyelenggaraan sekolah.

Meskipun tujuan akhir supervisi adalah meningkatkan perkembangan

atau pertumbuhan individu para siswa (Sergiovanni & Strarrat,

1983)tetapi ia tidak bisa melakukan intervensi langsung terhadap

siswa melainkan hanya kepada guru atau tenaga pengajarnya. Oleh

karena itu sasaran utamanya adalah guru.

Sementara itu Wiles dan Bondi menjelaskan fungsi-fungsi supervisi

berdasarkan peranan supervisor. Menurut mereka peranan supervisor

tersebut mempunyai beberapa dimensi dan sering tumpang tindih

dengan fungsi-fungsi administrasi, kurikulum dan pengajaran.

Tugas-tugas supervisi tampaknya lebih diarahkan pada upaya


Pag

e

1

4


meningkatkan profesional guru. Di samping itu, terdapat pula tugas

supervisi lainnya yag tidak secara langsung berkaitan dengan

perbaikan pengajaran atau peningkatan kemampuan profesional

guru, tetapi dapat mendukung terselenggaranya KBM secara optimal.

Tugas-tugas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan guru menyusun rencana atau

persiapan mengajar.

2. Meningkatkan kemampuan guru mengelola alat-alat perlengkapan

kelas

3. Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun dan mengelola

laporan hasilkemajuan belajar siswa.

Metode dan Teknik Supervisi

Ada dua metode yang pakai dalam melakukan supervisi, yakni :

a. Metode langsung

b. Metode tak langsung

Metode langsung adalah cara mensupervisi dimana mereka

(orang) yang diupervisi berhadapan lansung dengan supervisor,

sedangkan metode tak lansung adalah cara mensupervisi dimana

mereka tidak langsung berhadapan dengan supervisor tetapi

menggunakan media tertentu seperti televisi, radio dan

sebagainya.

Metode langsung dapat dilakukan dengan sejumlah teknik baik

individual maupun kelompok. Yang termasuk teknik individual,

yaitu :

a. Kunjungan kelas (classroom visitation)

b. Observasi kelas (classroom observation)

Pertemuan individual (indiviudal conference)

c. Saling mengunjungi (intervisitation)

d. Penilaian diri sendiri (self evaluation)


Pag

e

1

5


MAKSUD DAN TUJUAN

Pengertian Supervisi Pendidikan

Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967) sebagai

berikut : “ Supervision is assistance in the devolepment of a better

teaching learning situation” rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan

supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (goal, material,

technique, method, teacher, student, an envirovment). Situasi belajar

inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan

kegiatan supervisi. Dengan demikian layanan supervisi tersebut

mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan

pengajaran.

Konsep supervisi tidak bisa disamakan dengan inspeksi, inspeksi lebih

menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter, sedangkan

supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh

pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik diantara guru-guru,

karena bersifat demokratis.

Istilah supervisi pendidikan dapat dijelas baik menurut asal usul

(etimologi), bentuk /perkataannya (morfologi), maupun isi yang

terkandung dalam perkataan itu ( semantik).

a. Etimologi

Istilah supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris “

Supervision” artinya pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang

melakukan supervisi disebut supervisor.

b. Morfologis

Supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk perkataannya. Supervisi


Pag

e

1

6


terdiri dari dua kata Super berarti atas, lebih, Visi berarti lihat, tilik,

awas. Seorang supervisor memang mempunyai posisi diatas atau

mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya.

c. Semantik

Pada hakekatnya isi yang terandung dalam definisi yang rumusanya

tentang sesuatu tergantung dari orang yang mendefinisikan.

Wiles secara singkat telah merumuskan bahwa supervisi sebagai

bantuan pengembangan situasi mengajar belajar agar lebih baik.

Adam dan Dickey merumuskan supervisi sebagai pelayanan

khususnya menyangkut perbaikan proses belajar mengajar.

Sedangkan Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai berikut :

“ Pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka

dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi

belajar mengajar yang lebih baik “. Dengan demikian, supervisi

ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar

mengajar yang lebih baik. Untuk itu ada dua hal (aspek) yang perlu

diperhatikan :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

2. Hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar

Karena aspek utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas

kesupervisian harus lebih diarahkan kepada kepada upaya

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam

mengelola kegiatan belajar mengajar. Untuk itu guru harus

memiliki yakni : 1) kemampuan personal, 2) kemampuan

profesional 3) kemampuan sosial (Depdiknas, 1982).

Atas dasar uraian diatas, maka pengertian supervisi dapat


Pag

e

1

7


dirumuskan sebagai berikut “ serangkaian usaha pemberian

bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional yang

diberikan oleh supervisor ( Pengawas sekolah, kepala sekolah, dan

pembina lainnya) guna meningkatkan mutu proses dan hasil

belajar mengajar. Karena supervisi atau pembinaan guru tersebut

lebih menekankan pada pembinaan guru tersebut pula “

Pembinaan profesional guru “(Depdiknas, 1994), yakni pembinaan

yang lebih diarahkan pada upaya memperbaiki dan meningkatkan

kemampuan profesional guru.

Supervisi dapat kita artikan sebagai pembinaan. Sedangkan

sasaran pembinaan tersebut bisa untuk kepala sekolah, guru,

pegawai tata usaha. Namun yang menjadi sasaran supervisi

diartikan pula pembinaz an guru.

2. Tujuan dan Sasaran Supervisi

Tujuan berfungsi sebagai arah atau penuntun di dalam

melaksanakan supervisi. Disamping itu, dapat pula dijadikan tolak

ukur di dalam menilai efektif tidaknya tidaknya pelaksanaan

supervisi.\

Tujuan supervisi berkaitan erat dengan tujuan pendidikan di sekolah

sebab supervisi pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka membantu

pihak sekolah (guru-guru) agar dapat melaksanakan tugasnya secara

lebih baik, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan secara

optimal. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran

(Neagly & Evans, 1980; Oliva, 1984; Hoy & Forsyth, 1986; Wiles dan

Bondi, 1986; Glickman, 1990). Sedangkan sasaran utama dari

pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah peningkatan

kemampuan profesional guru (Depdiknas, 1986, 1994, & 1995).


Pag

e

1

8


Secara makro guru tersebut berhubungan dengan pengembangan

sumber daya manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan

kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa (Joni, 1992).

Sementara itu, Nawawi (1983) mengemukakan bahwa supervisi

bertujuan menolong guru-guru dengan kesadarannya sendiri

berusaha untuk berkembang dan tumbuh menjadi guru yang lebih

cakap dan lebih baik di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Senada

dengan hal itu, Glickman (1981) menyatakan bahwa tujuan supervisi

pengajaran adalah membantu guru bagaimana belajar meningkatkan

kemampuan mereka sendiri guna mencapai tujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan bagi siswa-siswanya. Pernyataan itu tersebut

menyiratkan peran dan tanggung jawab guru serta peran dan

tangung jawab supervisor dalam setiap program supervisi.

Tujuan akhir supervisi sebenarnya adalah agar terjadi pertumbuhan

dikalangan siswa, yang tergambar dari hasil belajar atau prestasinya.

Prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang

dilakukan guru. Oleh karena itulah tujuan utama supervisi adalah

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut.

PRINSIP SUPERVISI

1. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan bantuan untuk

mengatasi masalah dan kesulitan dan bukan mencari–cari kesalahan.

2. Pemberian bantuan dan bimbingan bantuan dilakukan secara

langsung, artinya bahwa pihak yang mendapat bantruan dan

bimbingan tersebut tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya dapat

merasa sendiri serta sepadan dengan dengan kemampuan untuk

dapat mengatsi sendiri.

3. Apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau

umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak


Pag

e

1

9


lupa. Sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak

yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

4. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala misalnya 3

bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh

supervisor.

5. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya

mencerminkan adanya hubungan yang baik entara supervisor dan

yang disupervisi tercipta suasana kemitraan yang akrab. Hal ini

bertujuan agar pihak yang disupervisi tidak segan–segan

mengemukakan pendapat tentang kesulitan yang dihadapi atau

kekurangan yang dimilki.

6. Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak

hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan

singkat, berisi hal – hal yang penting.

7. Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967)

sebagai berikut : “Supervision is assistance in the devolepment of a

better teaching learning situation”. Supervisi adalah bantuan dalam

pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini

mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi

belajar mengajar (goal, material, technique, method, teacher,

student, an envirovment). Situasi belajar inilah yang seharusnya

diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi.

Dengan demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek

dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

8. Konsep supervisi tidak bisa disamakan dengan inspeksi, inspeksi

lebih menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter, sedangkan

supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh

pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik diantara unit

yang disupervisi, karena bersifat demokratis.

Pada perakteknya tugas supervisi bukanlah pekerjaan inspeksi tetapi

menggunakan sejumlah teknik atau pendekatan dalam memberikan


Pag

e

2

0


dorongan dan bantuan karena memerlukan bantuan profesional

langsung dari ahlinya untuk memperbaiki kinerja.

Dari uraian di atas menunjukan bahwa pekerjaan supervisi adalah

melakukan pengembangan staf dan pendidikan dalam jabatan untuk

membantu personel dalam memahami pekerjaannya dan mendapat

informasi baru dalam pengembangan jabatan atau dengan kata lain di

samping pengawasan administrative, supervisi dan bimbingan

dibutuhkan untuk mewujudkan kinerja profesional secara lebih efektif

dan terukur.

Supervisi mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana,

pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. Supervisi dapat

dilakukan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Seorang supervisor memiliki peran berbeda dengan seorang pengawas

atau pemeriksa. Supervisor lebih berperan sebagai “guru” yang siap

membantu aparatur pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan untuk

mengendalikan pelaksanaan program-program pembangunan. Supervisor

bukanlah seorang pengawas yang hanya mencari-cari kesalahan.

Untuk menilai efektif tidaknya supervisi, tujuan supervisi harus

ditetapkan terlebih dahulu. Pada dasarnya supervisi dilakukan untuk

membantu pihak-pihak terkait agar dapat melaksanakan tugasnya

dengan baik, sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal. Secara

umum supervisi berhubungan dengan pengembangan sumber daya

manusia, dengan sasaran utamanya pada upaya untuk meningkatkan

kemampuan profesional seseorang atau sekelompok orang terhadap

satu bidang tertentu.

Peran yang diharapkan dari supervisor adalah:


Pag

e

2

1


(a) sebagai koordinator, mampu mengkoordinasikan setiap tahapan

pekerjaan dan mengidentifikasi data yang dibutuhkan dalam setiap

pelaksanaan tugas dan pembuatan laporanya;

(b) sebagai konsultan, memiliki kemampuan sebagai spesialis dalam

masalah substansi pengadaan barang dan jasa, metodologi, dan

pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga supervisor

diharapkan dapat membantu pihak yang disupervisi baik secara

individual maupun kelompok;

(c) sebagai pemimpin kelompok (group leader), supervisor harus

memiliki kemampuan memimpin, memahami dan menghadapi

berbagai bentuk dinamika kelompok; dan

(d) sebagai evaluator, dapat memberikan bantuan dalam mengevaluasi

pelaksanaan tugas, dan mampu membantu mengidentifikasi dan

memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi pihak yang

disupervisi.

Terdapat berbagai teknik dan pendekatan yang dapat diterapkan oleh

supervisor, baik secara individual di dalam maupun di luar kelas dan

kelompok. Dalam kegiatan supervisi kelompok, peran supervisor yang

menonjol adalah sebagai koordinator dan group leader. Sementara itu

dalam kegiatan supervisi individual, supervisor lebih berperan sebagai

konsultan.

Dengan supervisi para pelaksana kegiatan akan lebih mengetahui

bagaimana melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan

mengimplementaasikannya dengan baik. Dengan demikian supervisi

dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan

melalui proses pendekatan yang fleksibel atau tidak kaku, dan

berdasarkan prinsip kemitraan yang berinteraksi secara

profesional.

Ciri-ciri supervisi :


Pag

e

2

2


a. Research : meneliti situasi sebenarnya di lapangan

b. Evaluation : penilaian

c. Improvement : mengadakan perbaikan

d. Assistance : memberikan bantuan dan bimbingan

e. Cooperation : kerjasama ke arah perbaikan situasi

Prinsip-prinsip supervisi :

a. Tidak otoriter

b. Tidak berasaskan kekuasaan

c. Tidak lepas dari tujuan

d. Bukan mencari kesalahan

e. Tidak boleh cepat mengharapkan hasil

f. Konstruktif dan kreatif

g. Sumber secara kolektif dari berbagai pihak

h. Profesional

i. Sanggup mengembangkan potensi pihak yang disupervisi

j. Memperhatikan kesejahteraan pihak yang disupervisi

k. Progresif

l. Memperhitungkan kemampuan sendiri

m. Sederhana dan informal

n. Sanggup mengevaluasi diri sendiri

KRITERIA SUPERVISI, supervisi menggunakan penilaian yang

dikembangkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga

evaluasi dengan kesimpulan akhir pada penilaian kinerja.


Pag

e

2

3


JENIS SUPERVISI

Supervisi Akademik. Merupakan supervisi yang menitik beratkan

pengamatan supervisor kepada masalah-masalah akademik,yaitu hal-hal

yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pada waktu sesorang

sedang dalam proses mempelajari sesuatu.

Supervisi Administrasi. Merupakan supervisi yang menitik beratkan

pengamatan supervisor pada aspek-aspek administratif yang berfungsi

sebagai pendukung dan pelancar teraksanannya kegiatan.

Supervisi Lembaga. Merupakan supervisi yang objek pengamatanya

pada aspek-aspek yang berada di sekitar kegiatan. Jika supervisi

akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, maka

supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik dan

kinerja lembaga secara keseluruhan.

FUNGSI SUPERVISOR

Matt Modrcin (2004:2) menjelaskan 4 fungsi supervisor yaitu :

The Administratif Function merupakan fungsi pengawsan umum

terhadap kualitas kinerja guru dalam membelajarankan peserta didiknya.

Supervisi yang memberikan masukan dan saran terhadap guru-guru

bagaiaman semestinya tugas peserta didik dalam melaksanakan tugas

belajarnya.

The evaluation process membantu guru untuk dapat memahami

peserta didik yang bermasalah yang perlu mendapat bantuan dalam

memecahkan masalah bealajarnya. Mambantu guru dspat memahami

kekuatan dsan kelamahan peserta didikny dalam mengikuti

pembelajaran dari gurunya.

The Teaching Function menyediakan informasi baru yang harus

dilaksanakan kemudian menyampaikan dalam pembinaan.


Pag

e

2

4


KONSEP IDEAL SUPERVISI

a. Peranan Supervisor Pengajaran

Sementara itu, menurut Wiles dan Bondi (1986: 17-23)

peranan supervisor mencakup delapan bidang kompetensi,

yaitu:

a) supervisors are developers of people;

b) supervisors are curriculum developers;

c) supervisors are instructional specialist;

d) supervisors are human relation worker;

e) supervisors are staff developers;

f) supervisors are adminis-trators;

g) supervisors are managers of change; dan

h) supervisors are evaluators

b. Kompetensi Supervisor

Untuk dapat melaksanakan peran-peran di atas,

supervisor harus memiliki beberapa kompetensi dan

kemampuan pokok, yaitu berkaitan dengan substantive aspects

of professional development, meliputi pemahaman dan

pemilikan guru terhadap tujuan pengajaran, persepsi guru

terhadap peserta didik, pengetahuan guru tentang materi, dan

penguasaan guru terhadap teknik mengajar. Kedua berkaitan

dengan professional development competency areas, yaitu agar

para guru mengetahui bagaimana mengerja-kan tugas (know

how to do), dapat mengerjakan (can do), mau mengerja-kan (will

do) serta mau mengembangkan profesionalnya (will grow) (Ba-

fadal, 1992: 10-11).

Glatthorn (1990) menyatakan kompetensi yang harus

dimiliki su-pervisor meliputi hal-hal yang berkaitan dengan the

nature of teaching, the nature of adult development, dan tentu

saja juga the characteristics of good and effective school.


Pag

e

2

5


Berkaitan dengan hakikat pengajaran, supervisor harus

memahami keterkaitan berbagai variabel yang berpengaruh.

Pertama, adalah faktor-faktor organisasional, terutama budaya

organisasi dan keberadaan tenaga profesional lainnya dalam

lembaga pendidikan. Kedua, berkaitan dengan pribadi guru,

menyangkut pengetahuan guru, kemampuan membuat

perencanaan dan mengambil keputusan, motivasi kerja, tahapan

perkembangan atau kematangan, dan keterampilan guru.

Ketiga, berkaitan dengan support system dalam pengajaran,

yaitu kurikulum, berbagai buku teks, serta ujian-ujian. Terakhir,

adalah siswa sendiri yang keberadaannya di dalam kelas sangat

bervariasi.

Dalam hal adult development, supervisor harus

mengetahui tahapan perkembangan dan kematangan kerja

seorang guru, tahapan perkembangan moral, tahapan

pengembangan profesional, serta berbagai prinsip dan teknik

pembelajaran orang dewasa.

Ketiga, supervisor harus mengetahui ukuran kemajuan dan

keefektifan sebuah sekolah. Hal ini merupakan muara dari

kegiatan yang dilakukan bersama para guru dan kepala sekolah.

Selain berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas,

supervisor juga harus siap membantu kepala sekolah dalam

bidang manajerial secara umum.

2. PENDEKATAN SUPERVISI

Dalam pelaksanaan supervisi, karakteristik guru yang

dihadapi oleh supervisor pasti berbeda-beda. Perbedaan tersebut

dapat dilihat dari sisi usia dan kematangan, pengalaman kerja,

motivasi maupun kemampuan guru. Karena itu, supervisor harus

menerapkan pendekatan yang sesuai dengan karakteritik guru

yang dihadapinya. Apabila pendekatan yang digunakan tidak


Pag

e

2

6


sesuai, maka kegiatan supervisi kemungkinan tidak akan berjalan

dengan efektif.

Sergiovanni (1982), mengemukakan berbagai pendekatan

supervisi, antara lain (a) supervisi ilmiah (scientific supervision),

(b) supervisi klinis (clinical supervision), (c) supervisi artistik, (d)

integrasi di antara ketiga pendekatan tersebut.

a. Supervisi Ilmiah

John D. McNeil (1982), menyatakan bahwa terdapat tiga

pandangan mengenai supervisi ilmiah sebagai berikut :

Pertama, supervisi ilmiah dipandang sebagai kegiatan

supervisi yang dipengaruhi oleh berkembangnya manajemen

ilmiah dalam dunia industri. Menurut pandangan ini, kekurang

berhasilan guru dalam mengajar, harus dilihat dari segi kejelasan

pengaturan serta pedoman- pedoman kerja yang disusun untuk

guru. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, kegiatan mengajar

harus dilandasi oleh penelitian, agar dapat dilakukan perbaikan

secara tepat.

Kedua, supervisi ilmiah dipandang sebagai penerapan

penelitian ilmiah dan metode pemecahan masalah secara ilmiah

bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi guru di dalam

mengajar. Supervisor dan guru bersama-sama mengadopsi

kebiasaan eksperimen dan mencoba berbagai prosedur baru

serta mengamati hasilnya dalam pembelajaran.

Ketiga, supervisi ilmiah dipandang sebagai democratic

ideology. Maksudnya setiap penilaian atau judgment terhadap

baik buruknya seorang guru dalam mengajar, harus didasarkan

pada penelitian dan analisis statistik yang ditemukan dalam

action research terhadap problem pembelajaran yang dihadapi

oleh guru. Intinya supervisor dan guru harus mengumpulkan

data yang cukup dan menarik kesimpulan mengenai problem

pengajaran yang dihadapi guru atas dasar data yang


Pag

e

2

7


dikumpulkan. Hal ini sebagai perwujudan terhadap ideologi

demokrasi, di mana seorang guru sangat dihargai

keberadaannya, serta supervisor menilai tidak atas dasar opini

semata.

Keempat, pandangan tersebut tentunya sampai batas

tertentu saat ini masih relevan untuk diterapkan. Pandangan

bahwa guru harus memiliki pedoman yang baku dalam mengajar,

perlu juga dipertimbangkan. Demikian pula pendapat bahwa

guru harus dibiasakan melakukan penelitian untuk memecahkan

problem mengajarnya secara ilmiah, dapat pula diadopsi.

Pandangan terakhir tentunya harus menjadi landasan sikap

supervisor, di mana ia harus mengacu pada data yang cukup

untuk menilai dan membina guru.

b. Supervisi Artistik

Supervisi artistik dapat dikatakan sebagai antitesa

terhadap supervisi ilmiah. Supervisi ini bertolak dari pandangan

bahwa mengajar, bukan semata-mata sebagai science tapi juga

merupakan suatu art. Oleh karena itu pendekatan yang

digunakan dalam meningkatkan kinerja mengajar guru juga harus

mempertimbangkan dimensi tersebut.

Elliot W. Eisner (1982) menyatkan bahwa yang dimaksud

dengan pendekatan supervisi artistik, ialah pendekatan yang

menekankan pada sensitivitas, perceptivity, dan pengetahuan

supervisor untuk mengapresiasi segala aspek yang terjadi di

kelas, dan kemudian menggunakan bahasa yang ekspresif, puitis

serta ada kalanya metaforik untuk mempengaruhi guru agar

melakukan perubahan terhadap apa yang telah diamati di dalam

kelas. Dalam supervisi ini, instrumen utamanya bukanlah alat

ukur atau pedoman observasi, melainkan manusia itu sendiri yang

memiliki perasaan terhadap apa yang terjadi. Tujuan utama


Pag

e

2

8


pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan

(suasana) kependidikan di sekolah.

Dari pengertian tersebut, mungkin dapat dianalogikan

dengan pendekatan penelitian. Supervisi ilmiah paradigmanya

identik dengan penelitian kuantitatif sementara itu supervisi

artistik lebih dekat dengan pendekatan penelitian kualitatif.

c. Supervisi Klinis

Supervisi klinis berangkat dari cara pandang kedokteran,

yaitu untuk mengobati penyakit, harus terlebih dahulu diketahui

apa penyakitnya. Inilah yang harus dilakukan oleh supervisor

terhadap guru apabila ia hendak membantu meningkatkan

kualitas pembelajaran mereka.

Supervisi klinis dilakukan melalui tahapan-tahapan: (a) pra

observasi, yang berisi pembicaraan dan kesepakatan antara

supervisor dengan guru mengenai apa yang akan diamati dan

diperbaiki dari pengajaran yang dilakukan, (b) observasi, yaitu

supervisor mengamati guru dalam mengajar sesuai dengan

fokus yang telah disepakati, (c) analisis, dilakukan secara

bersamasama oleh supervisor dengan guru terhadap hasil

pengamatan, dan (d) perumusan langkah-langkah perbaikan,

dan pembuatan rencana untuk perbaikan.

3. PELAKSANAAN SUPERVISI DI INDONESIA

a. Jabatan Supervisor dan Legalitasnya

Kenyataan yang pertama kali harus disadari sebelum

berbicara mengenai pelaksanaan supervisi yang ideal, adalah

bahwa dalam peraturan mengenai kependidikan di Indonesia ini,

tidak dikenal adanya jabatan supervisor. Pasal 39 ayat (1)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi, “Tenaga

kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,


Pag

e

2

9


pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”.

Ayat tersebut selanjutnya diberikan penjelasan bahwa

“Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan,

penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang,

pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Berdasarkan pada landasan hukum di atas, maka konteks

supervisi pengajaran di Indonesia tercakup dalam konsep

pembinaan dan pengawasan. Sejak 1996 pemerintah melalui

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka

Kreditnya, telah menetapkan (pejabat) Pengawas sebagai

pelaksana tugas pembinaan/supervisi guru dan sekolah. Teknis

pelaksanaan Keputusan Menpan tersebut dijabarkan dalam

Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor

0322/O/1996 dan nomor 38 tahun 1996 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka

Kerditnya. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

Pengawas Sekolah adalah ”Pegawai Negeri Sipil” yang diberi

tugas untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan

penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan

administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan

menengah“.

Sebagai tenaga fungsional kependidikan, Jabatan

Pengawas selanjutnya dibuat penjenjangan sebagaimana

jabatan pendidik/guru. Dengan demikian jabatan pengawas

telah diakui secara resmi sebagai jabatan fungsional. Jabatan

tersebut mencerminkan kompetensi dan profesionalitas dalam

pelaksanaan tugas sebagaimana jabatan fungsional lainnya.

b. Pelaksanaan Supervisi oleh Pengawas


Pag

e

3

0


Penelitian yang dilakukan oleh Ekosusilo (2003:75)

menunjukkan kenyataan pelaksanaan supervisi oleh pengawas

sungguh bertolak belakang dengan konsep ideal supervisi.

kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas, masih jauh

dari substansi teori supervisi. Supervisi yang dilakukan oleh

pengawas lebih dekat pada paradigma inspeksi atau

pengawasan. Upaya “membantu guru” dengan terlebih dahulu

menjalin hubungan yang akrab sebagai syarat keberhasilan

supervisi pengajaran, belum dilakukan oleh para pengawas.

c. Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala Sekolah

Salah satu tugas pokok kepala sekolah, selain sebagai

administrator adalah juga sebagai supervisor (Mulyasa, 2003).

Tugas ini termasuk dalam kapasitas kepala sekolah sebagai

instructional leader.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan supervisi oleh kepala

sekolah, sebagaimana pengawas, juga masih terfokus pada

pengawasan administrasi. Pada umumnya kepala sekolah akan

melakukan supervisi pengajaran pada guru melalui kunjungan

kelas, apabila dia mendapat laporan mengenai kinerja guru yang

kurang baik, atau berbeda dari teman-temannya. Bahkan

seringkali dijumpai, seorang kepala sekolah melakukan supervisi

terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru dengan

cara mengintip dari balik pintu atau jendela, agar tidak

diketahui.

Perilaku kepala sekolah tersebut dipengaruhi oleh nilai-

nilai budaya (Jawa) yaitu pekewuh yang dipersepsikan secara

salah. Dalam pemahaman yang salah tersebut, apabila kepala

sekolah melakukan supervisi kunjungan kelas dan mengamati

PBM yang dilakukan guru, maka ia dianggap tidak percaya pada

kemampuan guru. Hal ini akan menimbulan konflik dalam

hubungan guru dengan kepala sekolah.


Pag

e

3

1


d. Kendala-kendala Pelaksanaan Supervisi

Kendala pelaksanaan supervisi yang ideal dapat

dikategorikan dalam dua aspek, yaitu struktur dan kultur. Pada

aspek struktur birokrasi pendidikan di Indonesia ditemukan

kendala antara lain sebagai berikut :

Pertama, secara legal yang ada dalam nomenklatur

adalah jabatan pengawas bukan supervisor. Hal ini

mengindikasikan paradigma berpikir tentang pendidikan yang

masih dekat dengan era inspeksi.

Kedua, lingkup tugas jabatan pengawas lebih menekankan

pada pengawasan administrasti yang dilakukan oleh kepala

sekolah dan guru. Asumsi yang digunakan adalah apabila

administrasinya baik, maka pengajaran di sekolah tersebut juga

baik. Inilah asumsi yang keliru.

Ketiga, rasio jumlah pengawas dengan sekolah dan guru

yang harus dibina/diawasi sangat tidak ideal. Di daerah-daerah

luar pula Jawa misalnya, seorang pengawas harus menempuh

puluhan bahkan ratusan kilo meter untuk mencapai sekolah yang

diawasinya; dan

Keempat, persyaratan kompetensi, pola rekrutmen dan

seleksi, serta evaluasi dan promosi terhadap jabatan pengawas

juga belum mencerminkan perhatian yang besar terhadap

pentingnya implementasi supervisi pada ruh pedidikan, yaitu

interaksi belajar mengajar di kelas.

Pada aspek kultural dijumpai kendala antara lain :

Pertama, para pengambil kebijakan tentang pendidikan

belum berpikir tentang pengembangan budaya mutu dalam

pendidikan. Apabila dicermati, maka mutu pendidikan yang

diminta oleh customers sebenarnya justru terletak pada kualitas

interaksi belajar mengajar antara siswa dengan guru. Hal ini


Pag

e

3

2


belum menjadi komitmen para pengambil kebijakan, juga tentu

saja para leksana di lapangan.

Kedua, nilai budaya interaksi sosial yang kurang positif,

dibawa dalam interaksi fungsional dan professional antara

pengawas, kepala sekolah dan guru. Budaya ewuh-pakewuh,

menjadikan pengawas atau kepala sekolah tidak mau “masuk

terlalu jauh” pada wilayah guru.

Ketiga, budaya paternalistik, menjadikan guru tidak

terbuka dan membangun hubungan professional yang akrab

dengan kepala sekolah dan pengawas. Guru menganggap

mereka sebagai “atasan” sebaliknya pengawas menganggap

kepala sekolah dan guru sebagai “bawahan”. Inilah yang

menjadikan tidak terciptanya rapport atau kedekatan hubungan

yang menjadi syarat pelaksanaan supervisi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Demikianlah uraian mengenai supervisi pengajaran, antara

konsep teoritik dan kenyataannya. Pelaksanaan supervisi

pengajaran di lapangan, kenyataannya masih jauh dari konsep

teoritik yang dikembangkan di jurusan/program manajemen

pendidikan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan

sosialisasi dan “tekanan” dari pihak-pihak yang komit terhadap

kualitas pendidikan di Indonesia kepada para pengambil kebijakan

dan pengelola pendidikan. Hal ini secara bersama-sama harus

dilakukan dengan pengembangan budaya mutu dalam pendidikan,

yang intinya terletak pada kualitas proses pembelajaran di dalam

kelas.

2. Saran-saran

Berangkat dari kenyataan dan kendala pelaksanaan supervisi

di Indonesia, maka untuk menuju pada supervisi yang ideal

diperlukan langkah-langkah antara lain :


Pag

e

3

3


Pertama, menegaskan, dan apabila perlu memisahkan jabatan

supervisor dengan jabatan pengawas dalam struktur birokrasi

pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, terdapat dua pilihan, yaitu

mengarahkan jabatan pengawas agar terartikulasi pada peran dan

tugas sebagai supervisor, atau mengangkat supervisor secara

khusus dan tetap membiarkan jabatan pengawas melaksanakan

fungsi pengawasan.

Kedua, memperbaiki pola pendidikan prajabatan maupun

inservice rekrutmen, seleksi, penugasan, serta penilaian dan

promosi jabatan supervisor/pengawas.

Ketiga, dalam konteks otonomi daerah, jabatan supervisor

dapat diangkat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Keempat, membangun kesadaran budaya mutu dalam

pendidikan bagi pengelola-pengelola pendidikan pada semua

tingkatan.

Kelima, mendorong kepala sekolah berperan sebagai

instructional leader dan mengurangi porsi tugas-tugas

administratif.

Keenam, mengikis pola hubungan yang paternalistik antara

pengawas/kepala sekolah dengan guru dan mengembangkan

hubungan profesional yang akrab dan terbuka untuk meningkatkan

pembelajaran.

TIPE-TIPE SUPERVISI

1. Tipe Inspeksi. Tipe seprti ini biasanya terjadi dalam administrasi

dan model kepemimpinan yang otokratis, mengutamakan pada

upaya mencari keslahan orang lain, bertindak sebagai “Inspektur”

yang bertugas mengawasi pekerjaan guru.

2. Tipe laisses Faire. Tipe ini tipe kebalikan dari tipe sebelumnya.

Kalau dalam supervisi inspeksi bawahan diawasi secara ketat dan

harus menurut perintah atasan, pada supervisi Laisses Fraire para


Pag

e

3

4


pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi

petunjuk.

3. Tipe Coersive. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi.

Sifatnya memaksakn kehendaknya. Apa yang diperkiarakannya

sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi

atau kemempuan pihak yang yang disupervisi tetsp saja

dipaksakan berlakunya

4. Tipe Trainning dan Guidance. Tipe ini dairtikan sebagai

memberikan latihan dsn bimbingan. Hal yang positif dari supervis

ini yaitu giru dan staf tata usaha selalu mendapatkan layihan da

bimbingan dari kepala sekolah.

5. Tipe Demokratis Selain Kepemimpinan yang bersifat demokratis,

tipe ini memerlukan kndisi dan situasi yang khusus. Tangging

jawab bukan hanya seorang pemimpan yang memegangnya,

tetepi didistribusikan atau didelegasikan kepada para anggota atau

warga sekolah sesuai dengan kemampuan da keahlian masing-

masing.

TUJUAN SUPERVISI

1. Meningkatkan mutu kinerja guru

2. Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa pera

sekolah dalam mencapai tujuan tersebut.

3. Membantu guru dalam melihat secar lebih jelas dalam memahami

keadaan dan kebutuhan siswanya.

4. Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru

dalam satu tim yang efektif, bekerja sama secara akrab dan

bersahabat secara saling menghargai satu dengan lainnya.

5. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya

meningkatkan prestasi belajar siswa.

6. Meningkatkan kualitas pembelajaran guru baik itu dari segi

strategi, keahlian dan alat pengajaran.

7. Menyediakan sebuah sistem yang berupa penggunaan teknologi

yang dapat membantu guru dalam pengajaran.


Pag

e

3

5


8. Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala

sekolah untuk reposisi guru.

9. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berguna dan

terlaksana dengan baik.

10. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan

prasarana yang untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik

sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa.

11. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya

dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang

selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaiman

yang diharapkan.

12. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga

tercipta situsi yang tenang da tentram serta kondusif yang akan

meningkatkan kualitas pembelajaran yang menujukan

keberhasilan lulusan.

Supervisi Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap aktivitas besar ataupun kecil, yang tercapainya tergantung

kepada beberapa orang. Diperlukan adanya organisasi didalam segala

gerak langkah untuk mengkoordinasikan semua gerak langkah tersebut,

pimpinan sekolah harus berusaha mengetahui keseluruhan situasi

disekolahnya dalam segala bidang. Usaha pimpinan dab guru-guru untuk

mengetahui situasi lingkungan sekolah dalam segala kegiatannya, di

sebut supervise atau pengawasan sekolah.

Istilah supervisi ini kiranya belum begitu lazim dipergunakan dalam

lingkungan persekolahan dan kepegawaian kita disaat-saat sekarang.

Tetapi makin lama makin dikenal dan makin banyak dipergunakan

orang. Namun demikian mengenai arti, fungsi, dan tujuan yang

terkandung didalamnya, masih merupakan tanda tanya, apakah sudah

benar-benar dipahami oleh orang yang mempergunakan istilah itu.

Dalam bukunya " Role Of Supervisor And Curiculum Directors In A


Pag

e

3

6


Climate Of Change ". Ceeper menyimpulkan beberapa hal yang memberi

gambaran tentang latar belakang perlunya supervise antara lain. (12 :

12 ) :

1. Bahwa dalam perubahan social dewasa ini perlu diperhatikan dimensi

baru, yaitu perlu perubahan teknologi ruang angkasa.

2. Berkembangnya science dan teknologi yang semakin cepat.

3. Adanya urbanisasi yang semakin meningkat, menyebabkan masalah

baru dalam pendidikan.

4. Adanya tuntutan hak-hak asasi manusia yang juga menyebabkan

problema bagi para pendidik yang memerlukan pemecahan secara

rasional.

5. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran menyebabkan

adanya :

- Daerah-daerah miskin dan kaya

- Adanya banyak waktu terbuang

- Kecenderungan muda-mudi memerlukan pendidikan umum dan

kejuruan untuk dapat bekerja/mencari pekerjaan dalam masyarakat.

6. Suburnya birokrasi dapat menghambat kelancaran dalam bidang

pendidikan.

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya

pengawasan atau supervise. Pengawasan bertanggung jawab tentang

keefektifan program itu. Oleh karena itu, supervise haruslah meneliti ada

atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya

tujuan-tujuan pendidikan.

Dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan di sekolah dan usaha

professional, kelanjutan kunjungan pengontrolan (supervisi) oleh

pengawas utama hendaknya dilaksanakan secara teratur dan

berkesinambungan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SUPERVISI

Dalam dunia pendidikan kita selalu melihat ada supervise didalamnya,


Pag

e

3

7


sebagaimana telah diketahui bahwa tidak ada dua orang yang sama,

apalagi lebih dari dua orang. Maka dapat dimaklumi bahwa rumusan

tentang apa yang dimaksud dengan supervise berbeda-beda.

Menurut P. Adam dan Frank G. Dickey, supervisi adalah suatu program

yang berencana untuk memperbaiki pengajaran ( supervision is a

planed, program for the improvement of instruction ).

Dalam Dictionary of Education, Good Carter memberikan definisi sebagai

berikut: Supervisi adalah segala usaha dari petugas-petugas sekolah

dalam memimpin guru-guru dan petugas pendidikan lainnya dalam

memperbaiki pengajaran, termasuk memperkembangkan pertumbuhan

guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan

pengajaran dan metode mengajar dan penilaian pengajaran.

Menurut Boardaman, supervise adalah suatu usaha menstimulir,

mengkoordinir dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru

sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih

mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran,

sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap

berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern.

Mc. Nerney meninjau supervise sebagai suatu proses penilaian

mengatakan: supervise adalah prosedur memberi arah serta

mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran.

Dalam pelaksanaannya, supervise bukan hanya mengawasi apakah para

guru atau pegawai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai

dengna intruksi atau ketentuan –ketentuan yang telah digariskan, tetapi

juga berusaha bersama guru-guru, bagaimana cara-cara memperbaiki

proses belajar mengajar. Jadi, dalam kegiatan supervise, guru-guru tidak

dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan diperlakukan sebagai

partner bekerja yang memiliki ide-ide, pendapat-pendapat, pengalaman-

pengalaman yang perlu didengar dan dihargai serta diikutsertakan di

dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan.

Sesuai apa yang dikatan Burton dalam bukunya, " Supervision a social

Process ", maka Dia dapat merumuskan supervisi sebagai berikut:


Pag

e

3

8


1) Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar

pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam

pencapaian tujuan umum pendidikan.

2) Tujuan supervise adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar

mengajar secara total.

3) Fokusnya pada setting for learning, bukan pada seseorang atau

sekelompok orang. Yang sama-sama bertujuan untuk mengembangkan

situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar-mengajar yang

baik.

Sesuai dengan rumusan di atas, maka kegiatan atau usaha-usaha yang

dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan supervise dapat disimpulkan

sebagai berikut:

a. Membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai

sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan

sebaik-baiknya.

b. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan

termasuk macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi

kelancaran jalannya proses belajar mengajar yang baik.

c. Bersama-sama guru-guru, berusaha mngembangkan, mencari dan

menggunakan metode-metode dalam proses belajar mengajar yang

lebih baik.

d. Membina kerja sama yang baik dan harmonis antara guru, murid, dan

pegawai sekolah lainnya.

e. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan

pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan workshop, seminar,

dll.

B. TUJUAN DAN FUNGSI SUPERVISI

Tujuan supervise adalah memperkembangkan situasi belajara dan

mengajar yang lebih baik. Usaha kearah perbaikan belajar dan mengajar

ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan yaitu

pembentukan pribadi anak secara maksimal.

Secara operasional dapat dikemukakan beberpa tujuan konkrit dari


Pag

e

3

9


supervise pendidikan antara lain:

a. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan

b. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar siswa

c. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa

d. Membantu guru dalam hal menilai kemajuan siswa dan hasil pekerjaan

guru itu sendiri.

e. Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru

dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.

Adapun fungsi supervisi dapat dibedakan menjadi dua bagian ynag besar

yaitu :

1. Fungsi utama ialah membantu sekolah yang sekaligus mewakili

pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yaitu membantu

perkembangan individu para siswa.

2. Fungsi tambahan ialah membantu sekolah dalam membina guru–guru

agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan

masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan

masyaarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat.

Swearingen memberi 8 fungsi:

1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah

2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah

3. Memperluas pengalaman guru-guru

4. Mestimulasi usaha-usaha yang kreatif

5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus

6. Menganalisa situasi belajar dan mengajar

7. Memberikan pengetahuan dan skiil kepada setiap anggota staf

8. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan

kemampuan mengajar guru-guru.

Adapun menurut Ngalim Purwanto, fungsi-fingsi supervisi pendidikan

yang sangat penting di ketahui oleh para pimpinan pendidikan termasuk

kepala sekolah, adalah sebagai berikut:

1) Dalam Bidang Kepemimpinan

a. Mengikutsertakan anggota-anggota kelompok dalam berbagai


Pag

e

4

0


kegiatan

b. Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi

dan memecahkan persoalan-persoalan.

c. Mengikutsertakan semua anggota dalam menetapkan keputusan-

keputusan.

d. Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok.

2) Dalam Hubungan Kemanusiaan

a. Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi

anggota kelompok.

b. Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang demokratis.

c. Memupuk rasa saling menghormati di antara sesama anggota

kelompok dan sesama manusia.

3) Dalam Pembinaan Proses Kelompok

a. Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan

maupun kemampuan masing-masing.

b. Menimbulkan dan memelihara sikap saling mempercayai anatara

sesama anggota maupun antara anggota dan pimpinan.

c. Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota kelompok.

d. Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau

perselisihan pendapat di antara anggota kelompok.

4) Dalam Bidang Administrasi Personil

a. Memilih personil yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang

diperlukan untuk suatu pekerjaan.

b. Menempatkan personil pada tempat dan tugas yang sesuai dengan

kecakapan dan kemampuan masing-masing.

c. Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan

daya kerja serta hasil maksimal.

5) Dalam Bidang Evaluasi

a. Menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus

dan terinci.

b. Menguasai dan memilki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan

digunakan sebagai kriterian penilaian.


Pag

e

4

1


c. Menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data

yang lenkap, benar, dan dapat diolah menurut norma-norma yang ada.

d. Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga

mendapat gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk

mengadakan perbaikan-perbaikan.

C. SYARAT-SYARAT SUPERVISOR

Sebagai seorang supervisor, yang harus melaksanakan tugas

tanggungjawabnya hendaknya mempunyai persyaratan-persyaratan idiil.

Dilihat dari segi kepribadiannya (personality) syarat-syarat tersebut

adalah sebagi berikut:

1. Ia harus mempunyai perikemanusiaan dan solidaritas yang tinggi,

dapat menilai orang lain secara teliti dari segi kemanusiaannya serta

dapat bergaul dengan baik.

2. Ia harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh

semua kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang berhubungan

dengannya.

3. Ia harus berjiwa optimis yang berusaha mencari yang baik,

mengharapkan yang baik dan melihat segi-segi yang baik.

4. Hendaknya bersifat adil dan jujur, sehingga tidak dapat dipengaruhi

oleh penyimpangan-penyimpangan manusia.

5. Hendaknya ia cukup tegas dan objektif (tidak memihak), sehingga

guru-guru yang lemah dalam stafnya tidak "hilang dalam bayangan"

orang-orang yang kuat pribadnya.

6. Ia harus berjiwa terbuka dan luas, sehingga lekas dan mudah dapat

memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi yang baik.

7. Jiwanya yang terbuka tidak boleh menimbulkan prasangka terhadap

seseorang untuk selama-lamanya hanya karena sesuatu kesalahan saja.

8. Ia hendaknya sedemikian jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab.

9. Ia harus cukup taktik, sehingga kritiknya tidak menyinggung perasaan

orang lain.

10. Sikapnya yang bersimpati terhadap guru-gurunya tidak akan

menimbulkan depresi dan putus asa pada anggota-anggota stafnya.


Pag

e

4

2


D. TUGAS-TUGAS SUPERVISOR

Sehubungan dengan fungsi-fungsi supervise yang telah dibahas di atas,

maka pemakala mengemukakan 10 macam tugas supervise pendidikan

dari 26 macam supervisi yang telah dikemukakan oleh Ngalim Purwanto.

1. Menghadiri rapat atau pertemuan organisasi-organisasi profesional.

2. Mendiskusikan tujuan-tujuan dan filsafat pendidikan dengan guru-

guru.

3. Melakukan classroom visitation atau class visit

4. Mengadakan rapat-rapat kelompok untuk membicarakan masalah-

masalah umum.

5. Mengadakan pertemuan-pertemuan individual dengan guru-guru

tentang masalah-masalah yang mereka usulkan.

6. Mnediskusikan metode-metode mengajar dengan guru-guru.

7. Memilih dan menilai buku-buku yang diperlukan bagi murid-murid.

8. Membimbing guru-guru dalam menyusun dan mengembangkan

sumber-sumber atau unit-unit pengajaran.

9. Memberikan saran-saran atau instruksi tentang bagaimana

melaksanakan statu unit pengajaran.

10. Mengorganisasi dan bekerja dengan kelompok guru-guru dalam

program revisi kurikulum.

E. TEKNIK-TEKNIK SUPERVISI

Banyak ahli menyebut tehnik-tehnik supervise pendidikan secara agak

berbeda berdasarkan titik tolak pandang yang dianutnya. Chart berikut

mencoba membeberkan beberapa tehnik yang dikemukakan para

penulis ada persamaan dan perbedaannya. Adapun tehnik-tehnik

supervisi pendidikan sebagai berikut:

A. Tehnik Yang Bersifat Individual

Tehnik yang bersifat individual antara lain:

1. Perkunjungan Kelas ( Classroom Visitation )

a. Pengertian.

Yaitu seorang pembina atau kepala sekolah datang ke kelas dimana guru

sedang mengajar. Ia mengadakan peninjauan terhadap suasana belajar


Pag

e

4

3


dikelas itu.

b. Tujuan

Ialah menolong guru-guru dalam hal pemecahan kesulitan-kesulitan

yang mereka hadapi. Dalam perkunjungan kelas yang diutamakan ialah

memepelajari sifat dan kualitas cara belajar anak dan bagaimana guru

membimbing siswa.

c. Fungsi

Sebagai alat untuk memajukan cara mengajar dan cara belajar dan

mengajar yang baru. Perkunjungan juga membantu pertumbuhan

profesional baik guru maupun supervisor karena memberi kesempatan

untuk meneliti prinsip dan hal belajar mengajar.

d. Jenis

1) Perkunjungan tanpa diberitahukan sebelumnya

2) Perkunjungan dengan memberitahukan

3) Perkunjungan atas dasar undangan guru

2. Observasi Kelas

Dalam melaksanakan perkunjungan supervisor mengadakan observasi,

maksudnya meneliti suasana kelas selama pelajaran berlangsung.

a. Jenis Observasi Kelas

- Observasi langsung, yaitu seorang guru yang sedang mengajar

diobservasi langsung oleh supervisor. Ia berada diantara dan bersama-

sama dalam kelas

- Observasi tidak langsung, yaitu orang yang mengobservasi dibatasi

oleh ruang kaca dimana siswa tidak mengetahuinya.

b. Tujuan Observasi Kelas

Untuk memperoleh data yang seobjektif mungkin sehingga bahan yang

diperoleh dapat digunakan untuk menganalisa kesulitan-kesuliatan yang

dihadapi guru-guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar.

B. Tehnik Yang Bersifat Kelompok

Yang dimaksud dengan teknik-teknik yang bersifat kelompok ialah

teknik-teknik yang digunakan itu dilaksanakan bersama-samaoleh

supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik-teknik itu


Pag

e

4

4


antara lain :

1. Rapat Guru

Rapat guru merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki

situasi belajar dan mengajar.

Macam-macam rapat guru antara lain :

a. Menurut Tingkatannya

1) Staff – Meeting Yaitu rapat guru-guru dalam satu sekolah yang dihadiri

oleh seluruh atau sebagian guru di sekolah tersebut.

2) Rapat guru-guru bersama dengan orang tua murid dan murid-murid/

wakil-wakilnya.

3) Rapat guru es-kota, se-wilayah, se-rayon, dari sekolah yang sejenis

dan setingkat.

4) Rapat guru-guru dari beberapa sekolah yang bertetangga.

5) Rapat kepala-kepala sekolah.

b. Menurut Waktunya

1) Rapat permulaan dan akhir tahun

2) Rapat periodik

3) Rapat-rapat yang bersifat insidental

c. Tujuan-tujuan Umum Rapat Guru

1) Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang konsep umum,

makna pendidikan dan fungsi sekolah dalam pencapaian tujuan

pendidikan itu dimana mereka bertanggung jawab bersama-sama.

2) Mendorong guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya

dengan baik dan mendorong pertumbuhan mereka.

3) Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan membawa

mereka bersama ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang maksimal

di sekolah tersebut.

2. Studi Kelompok Antar Guru

Guru-guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk

mempelajari suatu masalah atau sejumlah pelajaran. Pokok bahasan

telah ditentukan dan diperinci dalam garis-garis besar atau dalam

bentuk pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah disusun secara teratur.


Pag

e

4

5


Untuk mempelajari bahan-bahan dapat dipergunakan bermacam-macam

teknik berkomunikasi. Misalnya seorang yang mengemukakan sesuatu

masalah dan dibahas bersama. Sebaiknya bahan-bahan itu telah

dipelajari lebih dahulu. Untuk dapat memperkaya pembahasan

diperlukan cukup banyak sumber-sumber buku.

BAB III

PENUTUP

Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar

agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Meskipun tujuan akhirnya

tertuju pada hasil belajar siswa, namun yang diutamakan dalam

supervisi adalah bantuan kepada guru.

Supervisi pendidikan berfungsi untuk memperoleh gambaran yang jelas

dan objektif tentang suatu situasi pendidikan, Penilaian (evaluation) ?

lebih menekankan pada aspek daripada negative, Perbaikan

(improvement) ? dapat mengatahui bagaimana situasi

pendidikan/pengajaran pada umumnya dan situasi belajar mengajarnya.,

Pembinaan ? berupa bimbingan (guidance) kea rah pembinaan diri yang

disupervisi

Tujuan akhir dari supervisi pendidikan adalah meningkatkan professional

guru dan karyawan sekolah guna menunjang akuntabilitas siswa dalam

belajar, sehingga siswa benar-benar menjadi manusia yang berilmu,

berbudi dan kreatif dalam segala hal sesuai dengan amanah UUD 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, M., Administrasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Pidarta, Made, Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan,

- Piet, A. Sahertian, Frans Mataheru, Prinsip dan Teknik Supervisi

Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

- Purwanto, Ngalim, Administrasi danSupervisi Pendidikan, Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 1987.

- Purwanto, Ngalim, Administrasi Pendidikan, Jakarta: Mutiara Sumber

Widya, 1996.

click link


http://one.indoskripsi.com/click/10016/0

Pag

e

4

6


27 clicks

Untuk dapat merequest file lengkap yang dilampirkan pada setiap judul,

anda harus menjadi special member, klik Register untuk menjadi free

member di Indoskripsi.

Semua Member Special dapat merequest file yang ada di

website ini.

NB: Ada kemungkinan beberapa skripsi belum ada filenya, karena dikirim

oleh member biasa dan masih menunggu konfirmasi dari member yang

bersangkutan.

CARI CONTENT WEB :


00630254746815 UTF-8

http://one.indoskripsi.com/user/register

Pedoman Supervisi Pbj Diknas_ok

Documents

Pedoman Supervisi Pbj Diknas_ok