P U T U S A NNomor : 452/PDT/2015/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :
1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Cq. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Cq. Kepala
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo Cq.
Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor
Tanah Karo Cq. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas
Kepolisian Resor Tanah Karo, Berkedudukan di Jln.
Djamin Ginting – Kabanjahe;, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada 1.Faudu N.Halawa,SH 2.AKP M.Manik,
SH,MH 3.IPTU Deddy S.Ginting,SH dan 4.Aiptu Ridwan
Sasono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12
Pebruari 2015, semula disebut sebagai Tergugat I;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Cq. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Cq. Kepala
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo Cq.
Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor
Tanah Karo, Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting –
Kabanjahe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1.Faudu N.Halawa,SH 2.AKP M.Manik, SH,MH 3.IPTU
Deddy S.Ginting,SH dan 4.Aiptu Ridwan Sasono,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari
2015, semula disebut sebagai Tergugat II;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Cq. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Cq. Kepala
- 2 -
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo,
Berkedudukan di Jln. Veteran No. 45 – Kabanjahe, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada 1.Faudu N.Halawa,SH
2.AKP M.Manik, SH,MH 3.IPTU Deddy S.Ginting,SH dan
4.Aiptu Ridwan Sasono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Pebruari 2015, semula disebut sebagai
Tergugat III;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Cq. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo, Berkedudukan
di Jln. Veteran No. 45 - Kabanjahe, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1.Faudu N.Halawa,SH 2.AKP
M.Manik, SH,MH 3.IPTU Deddy S.Ginting,SH dan 4.Aiptu
Ridwan Sasono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Pebruari 2015, semula disebut sebagai
Tergugat IV;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Cq. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera
Utara, Berkedudukan di Jln. Putri Hijau No. 14 Medan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Faudu
N.Halawa,SH 2.AKP M.Manik, SH,MH 3.IPTU Deddy
S.Ginting,SH dan 4.Aiptu Ridwan Sasono, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2015, semula
disebut sebagai Tergugat V;
6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
Berkedudukan di Jln. Sisingamangaraja Km. 10, 5 No. 60,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Kombes Pol.
Aman Gane,SH, 2.AKBP Didik Miraharja,SH,M.Hum,
3.Kompol Betri Hanum,SH dan 4.Ipda Rismanto
J.Purba,SH,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Pebruari 2015, dengan hak substitusi
kepada 1.Faudu N.Halawa,SH dan 2.AKP M.Manik,
- 3 -
SH,MH, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10
Maret 2015 Medan semula disebut sebagai Tergugat VI;
Untuk selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI disebut sebagai Para
Pembanding;
Lawan:
SANDY RISDO SIMBOLON, umur 27 tahun, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Kutacane Nomor 10 Kabanjahe
Kabupaten Tanah Karo, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada 1. Rizal Sihombing, S.H., 2. Rakerhut
Situmorang,S.H., dan 3.Togap Rajuandi Sianturi S.H.,
Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum
”HOMBING RIZAL & REKAN”, berkedudukan di Jalan
Ampel No.137 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Januari 2015, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding semula Penggugat;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARANYA ;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe
pada tanggal 23 Januari 2015 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar Pukul 15.30 Wib. di
Jln. Kapten Pala Bangun - Simpang Jln. Letnan Ratta Perangin-angin,
Kabanjahe - Kabupaten Karo tepatnya di depan Doorsmeer Bukit telah terjadi
Kecelakaan Lalu Lintas. Adapun Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, yaitu antara
Kenderaan/Mobil Jenis Truck Pick Up, Merk Mitsubishi Colt, Pengangkut Ayam
telah menabrak Korban yang diketahui bernama : STEPANI Br. RITONGA
seorang murid Sekolah Dasar (SD) Katolik Santo Yoseph - Kabanjahe dan
Korban tersebut akhirnya meninggal dunia ;
- 4 -
2. Bahwa pasca peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, yaitu pada sore
harinya menjelang magrib, Kenderaan/Mobil Penggugat dengan spesifikasi
sebagaimana tertera pada Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) Bermotor
yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Samsat Propinsi Sumatera Utara,
sebagai berikut :
- Merk / Type : Mitsubishi / Colt Diesel.
- Jenis / Model : Mobil Beban / Truck.
- Tahun Pembuatan : 2013.
- W a r n a : Kuning.
- Nomor Rangka : MHMFE74P5DK101477.
- Nomor Mesin : 4D34T-J69915.
- Nomor Polisi : BK 8673 SH.
Nama Pemilik : SANDY RISDO SIMBOLON.
Telah DIAMANKAN oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Aparat Kepolisian
Lalu Lintas Resor Tanah Karo yang diduga atas Perintah dari Tergugat III
(AJUN KOMISARIS POLISI TONY IRWANSYAH, SH.) dengan menggunakan
Kenderaan / Mobil Derek dengan cara menarik Kenderaan/Mobil Milik
Penggugat dari arah belakang dan kemudian membawanya ke Kantor Satuan
Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo, berkedudukan di Jln. Djamin Ginting –
Kabanjahe ;
3. Bahwa proses hukum terhadap terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut,
dimana sebagai Penyidiknya adalah Tergugat I (BRIGADIR GELORIA
PURBA) dan sebagai Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah
Tergugat II (INSPEKTUR POLISI DUA SURYA NEFO GINTING) ;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam melakukan Penyidikan, diketahui
berdasarkan adanya Laporan Polisi dengan Nomor :
LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014. Dimana seolah-olah
bahwa Kenderaan/Mobil milik Penggugatlah yang menabrak Korban
bernama STEPANI Br. RITONGA sehingga mengakibatkan luka parah dan
akhirnya Korban tersebut meninggal dunia. Padahal faktanya
Kenderaan/Mobil Penggugat tersebut sejak pagi harinya diparkir diluar
halaman rumah tempat tinggal Penggugat, persis diberam jalan sebelah
rumah dan sebagai Supir yang biasanya membawa Kenderaan mobil
tersebut bernama JOHANES MUNTHE saat terjadinya peristiwa
Kecelakaan Lalu Lintas tersebut sedang mengemudikan kenderaan yang
lain milik Penggugat.Tegasnya Kenderaan/Mobil tersebut pada hari Kamis,
- 5 -
tanggal 23 5Oktober 2014 saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tidak
berjalan dan dalam posisi diparkirkan oleh Penggugat diluar halaman
rumahnya ;
5. Bahwa akan tetapi, pada hari Kamis sore harinya, tanggal 23 Oktober 2014
tersebut, TANPA DASAR HUKUM, AROGAN dan CEROBOH oleh
Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo telah mengamankan
Kenderaan/Mobil milik Penggugat Nomor Polisi BK 8673 SH, seolah-olah
bahwa Kenderaan/Mobil Penggugat tersebut telah menabrak Korban, hanya
karena didasarkan atas asumsi negatif yaitu :
5.1. Noda Darah : Ditemukan pada bagian lampu depan sebelah kiri.
5.2. Sehelai Rambut : Ditemukan dekat batang kaca sebelah kiri.
5.3. Sehelai Benang : Ditemukan dibagian aksesoris penahanan lumpur
ban sebelah kiri.
6. Bahwa Noda Darah, Sehelai Rambut dan Sehelai Benang yang melekat
pada bagian depan Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut diduga
dilekatkan/ditempelkan oleh Oknum Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah
Karo pada saat mengamankan Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut ;
7. Bahwa saat Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo mengamankan
Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut, dimana Penggugat sedang
berada di Medan membawa orang tuanya untuk berobat ke Rumah Sakit
dan saat itu ada seseorang yang menelepon Penggugat dan mengaku
anggota Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo untuk meminta kunci
kontak Kenderaan/Mobil tersebut, akan tetapi dijawab oleh Penggugat
bahwa Kenderaan/Mobilnya sejak pagi harinya sedang parkir dan tidak
dijalankan, mendengar perkataan Penggugat tersebut kemudian oleh
oknum Polisi tersebut berkata dengan lantang kepada Penggugat “ Jangan
Banyak Ceritamu, bahwa mobilmu menabrak orang “ ;
II. TINDAKAN PARA TERGUGAT DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD).
8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut
sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikwalifikasikan sebagai Perbuatan
Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud pada
ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata. oleh karena mana pada saat Tergugat
I, Tergugat II dalam MENGAMANKAN Kenderaan/Mobil milik Penggugat
tersebut Tanpa Adanya BERITA ACARA PENYITAAN yang Ditandatangani
oleh Penggugat ataupun Keluarga Penggugat sehingga bertentangan
dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
- 6 -
Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) ;
9. Bahwa selain Tanpa dilengkapi dengan BERITA ACARA PENYITAAN juga
Tanpa dilengkapi dengan SURAT IZIN SITA dari Pengadilan Negeri
setempat sehingga Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), kecuali Tertangkap Tangan (Vide Ketentuan Pasal
40 KUHAP) ;
10. Bahwa ke-esokan harinya, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, Supir
yang biasanya membawa Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut,
bernama JOHANES MUNTHE dengan didampingi oleh Penggugat telah
dimintai Keterangan oleh Tergugat I di Kantor Kesatuan Lalu Lintas – Resor
Tanah Karo - Kabanjahe, tanpa adanya Surat Panggilan yang Sah.
Sehingga Penggugatpun tidak mengetahui apakah supirnya bernama :
JOHANES MUNTHE tersebut di tetapkan sebagai Tersangka atau sebagai
Saksi ;
11. Bahwa pemeriksaan terhadap JOHANES MUNTHE oleh Tergugat I selaku
Penyidik atas Perintah atasannya langsung, yaitu Tergugat II dan Tergugat
III Tanpa adanya SURAT PANGGILAN YANG SAH, sehingga telah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) ;
12. Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah peristiwa tersebut, Tergugat I telah
melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Saksi dan juga Saksi
lainnya bernama : EDI TANJUNG, serta JOHAN SIMANJORANG di Kantor
Tergugat I, Tergugat II, pada Kantor Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah
Karo, Berkedudukan di Jln. Gjamin Ginting - Kabanjahe. Pada saat
Penggugat memberikan Keterangan sebagai Saksi pada intinya Penggugat
menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa pada saat
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, yaitu : pada hari Kamis sore,
tanggal 23 Oktober 2014 Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut sedang
TIDAK BERJALAN dan posisinya sedang DIPARKIR diluar halaman
rumahnya ;
13. Bahwa oleh karena itu, atas Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
III yang memproses atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, sehingga
- 7 -
secara MELAWAN HUKUM telah Mengamankan Kenderaan/Mobil milik
Penggugat tersebut Tanpa Dilengkapi Berita Acara Penyitaan dan juga
Surat Izin Sita dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga Kuasa Hukum
dari Penggugat telah melayangkan SURAT KEBERATAN dengan Nomor :
1085/KHHR/M/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, Perihal : Keberatan
yang ditujukan kepada Tergugat III dalam Kapasitasya sebagai Kepala
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo ;
14. Bahwa terhadap Surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut sampai tanggal
29 Desember 2014 tidak adanya Jawaban dari Tergugat III selaku atasan
dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Kuasa Hukum Penggugat
melayangkan lagi Surat dengan Nomor : 1086/KHHR/M/XII/ tanggal 29
Desember 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat V dalam
Kapasitasnya sebagai Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera
Utara, Perihal : Pemberitahuan dan Sekaligus Mohon Tindakan ;
15. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Surat kepada Turut Tergugat V di
Medan, ke-esokan harinya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Desember
2014 oleh Tergugat III menyampaikan Surat kepada Kuasa Hukum
Penggugat dengan Surat Nomor : B/18/XII/2012/Lantas tanggal 29
Desember 2014, Perihal : Klarifikasi Surat Keberatan terhadap Surat dari
Kuasa Hukum Penggugat terdahulu dengan Nomor :
1085/KHHR/M/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 tersebut ;
16. Bahwa Surat dari Tergugat III tersebut, pada halaman 1 (satu) butir 3 (tiga)
huruf a menyebutkan :
----- “ Pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 sekira Pukul 15.30 Wib di
Jalan Umum Kapt Pala Bangun – Simpang Jalan Letnan Rata Perangin-
angin tepatnya di depan Doorsmeer Bukit Jalan Letnan Rata Perangin-
angin Kabanjahe telah terjadi Laka Lantas diduga satu unit Mobil Truck Colt
Diesel Merk Misubishi No. Pol. BK 8673 SH yang Pengemudinya dalam
LIDIK, dan seterusnya --------------------------------- “
dan pada huruf b menyebutkan :
----- “ Berdasarkan hasil PENYIDIKAN dan Pemeriksaan Saksi-saksi
Penyidik telah menyita satu unit mobil Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi No.
Pol. BK 8673 SH milik Klien Sdra. dan seterusnya ----------------------- “
17. Bahwa Tergugat III didalam menerbitkan Surat sebagaimana diuraikan
tersebut diatas, Tidak Profesional dimana didalam Suratnya tersebut disatu
sisi menyatakan penanganan kasus dimaksud LIDIK dan disisi lain
menyatakan PENYIDIKAN. Membuktikan Tergugat III tersebut Tidak
- 8 -
Profesional (Vide Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan bedakan dengan angka 5
KUHAP) ;
18. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi sebagai respon atas Surat
dari Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor : 1086/KHHR/XII/2014
tertanggal 29 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Dan Sekaligus
Mohon Tindakan yang ditujukan kepada Turut Tergugat VI, sehingga
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada hari Rabu,
tanggal 7 Januari 2015 mengadakan GELAR PERKARA yang dihadiri oleh
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
19. Bahwa hingga saat ini, Turut Tergugat V belum memberitahukan kepada
Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tentang hasil Gelar Perkara
dimaksud padahal Penggugat dan Kuasanya sudah berulang kali datang ke
Kantor Turut Tergugat V untuk memperolh informasi tentang hasil Gelar
Perkara tersebut, akan tetapi hasil Gelar Perkara tersebut hingga saat ini
belum juga diberitahukan kepada Penggugat ataupun Kuasanya. Sehingga
Penggugat maupun Kuasa Hukumnya semakin yakin, ada sesuatu yang
TERSELUBUNG dan atau TERSEMBUNYI dalam Penanganan Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Oleh karena mana hingga saat ini, baik
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahkan Turut Tergugat
V belum memberitahukan HASIL Gelar Perkara dimaksud pada Penggugat.
Padahal Gelar Perkara dimaksud didasarkan atas Surat dari Kuasa Hukum
Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat V yang Surat
Tembusannya disampaikan kepada Tergugat IV dan Turut Tergugat VI ;
20. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (Onrechtmatigedaad) a quo, pada tanggal 15 Januri 2015 Kuasa
Hukum Penggugat telah melayangkan Surat dengan Nomor :
1088/KHHR/M/I/2015 yang ditujukan kepada Turut Tergugat VI, Perihal :
Permohonan Agar Dilakukan Tindakan. Adapun Surat tersebut dilayangkan
oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Turut Tergugat VI sehubungan oleh
karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum melakukan proses
hukum terhadap Kenderaan/Mobil dengan Nomor Polisi BK 8147 SH dan
juga terhadap Pengemudinya yang telah menabrak Korban hingga
meninggal dunia, sehingga proses hukumnya terindikasi tidak dilaksanakan
secara Profesional dan bahkan Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo
terkesan MELINDUNGI terhadap Kenderaan/Mobil dan Pengemudinya
tersebut ;
- 9 -
21. Bahwa padahal faktanya dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
sudah mengetahui bahwa Kenderaan/Mobil yang diduga menabrak Korban
sehingga Korbannya meninggal dunia adalah milik Pengusaha atau
Pedagang Ayam Kabanjahe dengan Nomor Polisi BK 8147 SH. Dan saat ini
Kenderaan/Mobil tersebut masih tetap BERJALAN di sekitar Kota
Kabanjahe dan PENGEMUDINYA atau SUPIRNYA masih juga berkeliaran
secara bebas ;
22. Bahwa untuk menguatkan bahwa yang menabrak Korban sampai meninggal
dunia, bukanlah Kenderaan/Mobil milik Penggugat, maka Pihak Penggugat
telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke Kantor Kepolisian Lalu Lintas
Resor Tanah Karo untuk memberikan Keterangan. Adapun 2 (dua) orang
Saksi tersebut adalah M. Br. SEMBIRING dan Suaminya R. BUKIT yang
MELIHAT SECARA LANGSUNG saat terjadinya Kecelakaan tersebut dan
dikuatkan pula dengan hasil rekaman CCTV dari SD Santo Yoseph dan
CCTV dari BRI Kabanjahe bahwa Kenderaan/Mobil yang menabrak Korban
pada tanggal 23 Oktober 2014 tersebut BUKANLAH Kenderaan/Mobil milik
Penggugat dengan Nomor Polisi BK 8673 SH., melainkan Kenderaan/Mobil
milik orang lain dengan Nomor Polisi BK 8147 SH ;
23. Bahwa selain atas adanya Keterangan 2 (dua) orang Saksi dan hasil
rekaman CCTV tersebut diatas yang membuktikan bukan Kenderaan/Mobil
milik Penggugat yang menabrak Korban, fakta hukum yang tidak dapat
dibantah kebenarannya, berdasarkan adanya Surat dari Tergugat II
dengan Nomor : B/150/XII/2014/Lantas, Perihal :
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 16
Desember 2014 yang ditujukan kepada Penggugat, pada halaman 1 (satu)
hurub B Surat tersebut, menyebutkan :
- PEMERIKSAAN DARAH : Tanpa Pemeriksaan lebih lanjut.
- PEMERIKSAAN BENANG dan RAMBUT : Tidak Identik.
Hal tersebut didasarkan atas hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan
Nomor : R/BA/6905/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang di
Tandatangani oleh KOMBES HARIS AKSARA, SH. tentang : Berita Acara
Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 7912/KBF/2014 yang
diterima Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2014 ;
24. Bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan hukumnya seharusnya Tergugat
I, Tergugat III dan juga Tergugat III segera mengembalikan
Kenderaan/Mobil milik Penggugat Nomor Polisi BK 8673 SH dalam keadaan
seperti semula kepada Penggugat, oleh karena sudah terbukti
- 10 -
Kenderaan/Mobil tersebut tidak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang
menewaskan Korban STEPANI Br. RITONGA. Akan tetapi hingga saat ini
hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
sehingga Penggugat semakin dirugikan oleh karena mana ternyata pula
Spare part dari Kenderaan/Mobil milik Penggugat yang dalam Penguasaan
Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo tersebut banyak yang hilang yang
nantinya akan dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan a quo ;
25. Bahwa sudah nyata-nyata sikap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
yang salah dalam MENGAMANKAN Kenderaan/Mobil milik Penggugat
tersebut akan tetapi belum mengembalikan Kenderaan/Mobil pada
Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat terganggu dalam
menjalankan usaha dagang ayam di Kabanjahe oleh karena itu Penggugat
harus mengeluarkan biaya untuk menyewa Kenderaan/Mobil Truck Pick Up
milik orang lain sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / per-bulan
dalam menjalankan usaha mengangkut dagang ayam;
26.Bahwa oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan hukum tindakan
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai
tindakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) oleh
karena TANPA DASAR HUKUM, AROGAN dan SEWENANG-WENANG
dalam MENGAMANKAN Kenderaan/Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor
Polisi BK 8673 SH milik Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2014.
Sedangkan faktanya Kenderaan/Mobil tersebut tidak terlibat dalam
kecelakaan lalu lintas yang menabrak Korban hingga meninggal dunia akan
tetapi saat ini Kenderaan/Mobil tersebut masih berada di Kantor Kepolisian
Lalu Lintas Resor Tanah Karo;
27.Bahwa ketika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam mengamankan
Kenderaan/Mobil dengan Nomor Polisi BK 8673 SH milik Penggugat pada
tanggal 23 Oktober 2014 tersebut dengan cara menariknya dari bagian
belakang dengan menggunakan Kenderaan Derek dan membawa
Kenderaan/Mobil Penggugat ke Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor
Tanah Karo di Jln. Djamin Ginting Kabanjahe menjadi PERHATIAN dan
TONTONAN masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabanjahe dan
umumnya masyarakat di Kabupaten Karo yang melihat tindakan Kepolisian
Lalu Lintas Resor Tanah Karo yang sangat AROGAN dan
MENGENYAMPINGKAN HUKUM tersebut mengakibatkan Nama Baik
Penggugat dan Keluarga Besar Penggugat Marga Simbolon ditengah-
tengah masyarakat dan dalam Dunia Usaha Dagang Ayam yang sudah
- 11 -
sejak lama dirintis di Kabanjahe menjadi TERCEMAR, padahal faktanya
yang menabrak Korban sehingga meninggal dunia bukanlah
Kenderaan/Mobil milik Penggugat dengan Nomor Polisi BK 8673 SH ;
28.Bahwa sedangkan terhadap Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI selaku
atasan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak
mengupayakan langkah-langkah sesuai Tugas dan Wewenangnya
sesegera mungkin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang : Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk mengungkap Kasus Kecelakaan Lalu
Lintas diwilayah hukum Tanah Karo yang menewaskan Korban tersebut
agar dapat terungkap, siapa sebenarnya aktor intlektual yang membuat
skenario adanya Noda Darah, Sehelai Rambut dan Sehelai Benang
dibagian depan Kenderaan/Mobil milik Penggugat pada saat diamankan
oleh Kepolisian Lalu Lintas Resosr Tanah Karo ;
III. AKIBAT PERBUATAN PARA TERGUGAT, MENGAKIBATKAN
PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIAL DAN INMATERIAL.
29. Bahwa oleh karena itu, maka wajar dan beralasan menurut hukum agar
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah nyata-nyata melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) bertanggung jawab
secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Material dan Inmaterial
kepada Penggugat. Dimana Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut
dalam 1 (satu) minggu berjalan 4 (empat) trip, maka oleh karena itu
Kerugian Penggugat tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
- KERUGIAN MATERIAL :
A. Penghasilan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari
Kenderaan/Mobil tersebut, yaitu sejak tanggal 23 Oktober 2014
sampai saat ini bulan Januari 2015, yaitu :
No. B u l a nUraian Perincian Biaya
(Rp)
Jumlah
(Rp)
1 Oktober 2014 1 Minggu 4 x 5.500.000,- 22.000.000,-
2 Nopember 2014 4 Minggu 16 x 5.500.000,- 88.000.000,-
3 Desember 2014 4 Minggu 16 x 5.500.000,- 88.000.000,-
4 Januari 2015 3 Minggu 12 x 5.500.000,- 66.000.000,-
J u m l a h 264.000.000,-
- 12 -
B. Kerugian atas hilangnya sparepart Kenderan/Mobil milik Penggugat,
yaitu :
No. Nama/Jenis Barang Harga
(Rp)
1 Breet dan Knalpot Original 7.500.000,-
2 Ban Serap 2.000.000,-
3 Baterei 2 (dua) buah 2.000.000,-
4 Dop Ban 1.500.000,-
5 Wayar Mesin 2.000.000,-
J u m l a h 15.000.000,-
C. Biaya sewa Kenderaan/Mobil Truck Pick Up milik orang lain
No. K e t e r a n g a n Jumlah (Rp)
1 Sewa Kendraan/ Mobil Truck Pick Up selama 2
(dua) Bulan x Rp. 15.000.000,-
30.000.000,-
D. Pengeluaran terhadap Penggunaan Jasa Advokat, yaitu :
No K e t e r a n g a n Jumlah
(Rp)
1 Melayangkan Surat-surat ke Kantor Kepolisian 25.000.000,-
2 Penanganan Perkara Gugatan Perdata Perbuatan
Melawan Hukum Terhadap Para Tergugat di
Pengadilan Negeri Kabanjahe
50.000.000,-
J u m l a h 75.000.000,-
Maka jumlah Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan
Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III
dan Tergugat III hingga gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yaitu
: A + B + C + D tersebut diatas adalah sejumlah Rp. 384.000.000,- Terbilang :
(Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- KERUGIAN INMATERIAL :
Nama baik, harkat dan martabat Penggugat dan Keluarga Penggugat Marga
Simbolon menjadi tercemar, tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dapat
ditaksir sejumlah Rp. 9.999.999.999,-
- 13 -
Terbilang : (Sembilan milyard sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan rupiah) ;
30. Bahwa untuk menjamin Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad) yang diajukan oleh Penggugat ini tidak menjadi nihil,
maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR dan Pasal 211 RBG berkenan
Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik yang bergerak maupun tidak
bergerak yang nantinya akan disampaikan oleh Penggugat secara tersendiri;
31. Bahwa oleh karena adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak
menyangkut Kenderaan/Mobil dengan Nomor Polisi BK 8673 SH milik
Penggugat tersebut untuk dipergunakan dalam menjalankan kegiatan usaha
dagang mengangkut ayam dan didasarkan atas Bukti Authentik, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBG sangat beralasan hukum
dapat dijatuhkan Keputusan yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (Uit
Voerbaar Bij Voorraad) dalam perkara a quo, meskipun ada upaya Hukum
Banding maupun Kasasi ;
32. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang
diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukan untuk memojokkan Para
Tergugat-Tergugat, melainkan agar supaya dikemudian hari agar Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III sebagai anggota POLRI dalam menjalankan
tugasnya lebih BERHATI-HATI dan PROFESIONAL dengan mengacu kepada
ketentuan Undang-Undang yang berlaku, baik hukum Formil maupun hukum
Materil, sehingga tidak ada orang lain yang dirugikan;
33. Bahwa akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana
diuraikan tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan
juga agar dikemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam
menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
secara Profesional dan lebih ber-hati-hari dalam memproses setiap Laporan
atau Pengaduan menyangkut Kecelakaan Lalu Lintas serta mempunyai
Tanggung Jawab kepada Bangsa dan Negara, maka sangat beralasan hukum,
agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan Permohonan
Maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat dan Keluarga Besar
Penggugat Marga Simbolon dengan membuat Pengumuman pada 3 (tiga)
harian terbitan Medan yaitu : Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Analisa dan
- 14 -
Waspada selama 2 (dua) kali secara berturut-turut yang Isinya sebagai
berikut:
P E N G U M U M A N :
Kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. PENYIDIK KECELAKAAN LALU LINTAS, BRIGADIR GLORIA PURBA,
Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting - Kabanjahe ;
2. KEPALA UNIT KECELAKAAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR
TANAH KARO, INSPEKTUR POLISI DUA SURYA NEFO GINTING,
Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting - Kabanjahe ;
3. KEPALA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO,
AJUN KOMISARIS POLISI, TONI IRWANSYAH, SH. Berkedudukan di
Jln. Veteran No. 45 - Kabanjahe ;
Dengan ini menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar-besarnya
kepada :
SANDY RISDO SIMBOLON
Atas tindakan yang kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 di
Kabanjahe telah Mengamankan atau Menarik secara paksa Kenderaan/Mobil
Truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8673 SH. milik SANDY RISDO SIMBOLON
yang sama sekali tidak tersangkut dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan
: Korban STEPANI Br. RITONGA
Demikianlah Pengumuman Permohonan Maaf ini kami sampaikan, agar
masyarakat luas mengetahuinya ;
Hormat Kami
Yang Menyampaikan Permohonan Maaf :
1. PENYIDIK KECELAKAAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR TANAH
KARO BRIGADIR GLORIA PURBA, Berkedudukan di Jln. Djamin
Ginting - Kabanjahe ;
2. KEPALA UNIT KECELAKAAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR
TANAH KARO, INSPEKTUR POLISI DUA SURYA NEFO GINTING,
Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting - Kabanjahe ;
3. KEPALA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR TANAH
NEGARA KARO, AJUN KOMISARIS POLISI TONI IRWANSYAH, SH.
Berkedudukan di Jln. Veteran No. 45 - Kabanjahe ;
IV. P E R M O H O N A N.
Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (Onrechtmatigedaad) tersebut diatas, dengan ini dimohonkan Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar menetapkan suatu hari Persidangan
- 15 -
dalam perkara a quo dan memanggil Pihak-pihak yang berperkara untuk hadir
dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu dengan menjatuhkan keputusan
hukum yang Adil, Benar yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam
perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Telah Melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (Onrehctmatihgedaad) ;
4. Menyatakan Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam
Mengamankan Kenderaan/Mobil milik Penggugat dengan Nomor Polisi BK
8673 SH adalah Tidak Sah, Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (Uit
Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada Upaya Hukum Banding dan Kasasi ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan
kepada Penggugat (satu) unit Kenderaan/Mobil, dengan spesifikasi sebagai
berikut :
- Merk / Type : Mitsubishi / Colt Diesel.
- Jenis / Model : Mobil Beban / Truck.
- Tahun Pembuatan : 2013.
- W a r n a : Kuning.
- Nomor Rangka : MHMFE74P5DK101477.
- Nomor Mesin : 4D34T-J69915.
- Nomor Polisi : BK 8673 SH.
- Nama Pemilik : SANDY RISDO SIMBOLON.
Dalam keadaan baik dan mesin hidup seperti keadaan semula kepada
Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti
kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat, yang dirinci sebagai
berikut :
- Kerugian Materil sejumlah Rp. 384.000.000,-
Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Kerugian Inmaterial sejumlah Rp. 9.999.999.999,-
Terbilang : (Sembilan milyard sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan rupiah) ;
- 16 -
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyampaikan
Permohonan Maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat dan Keluarga
Besar Penggugat Marga Simbolon dengan membuat Pengumuman pada 3
(tiga) harian terbitan Medan, yaitu : Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Harian
Analisa dan Harian Waspada selama 2 (dua) kali secara berturut-turut :
9. Menghukum Tergugat IV untuk memproses Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III dan menyerahkannya kepada Turut Tergugat VI untuk dikenakan
sanksi sesuai dengan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mematuhi Putusan
ini ;
11. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III ;
Atau apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berpendapat lain, Penggugat memohon Keputusan Hukum yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat
dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
I. Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat-V
DALAM EKSEPSI :
Gugatan Penggugat, mohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan
sebagai berikut :
1. Gugatan Penggugat salah alamat, Kabur dan tidak sempurna :
- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena ditunjukkan kepada Penyidik
Pembantu Brigadir Geloria Purba yaitu sebagai Tergugat –I (dalil Gugatan no.
3) dimana dalam hal ini juga Tergugat – I Penyidik Pembantu Brigadir Geloria
Purba ditarik sebagai Pihak untuk mewakili pemerintah RI, sedangkan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 Tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Undang-undang RI No. 2
Tahun 2002 tetang kepolisian RI, maka cukup jelas bahwa Brigadir Geloria
Purba belum memenuhi syarat dan belum diangkat sebagai Penyidik dan oleh
sebab itu baik berdasarkan pangkat/Jabatan maupun kapasitas, Penggugat
telah salah alamat dan keliru menarik/menetapkan Brigadir Geloria Purba
(Tergugat – I) sebagai Pihak dalam perkara ini atau mewakili Pemerintah RI.
- 17 -
- Bahwa Penggugat salah menetukan subjek Hukum yaitu Tergugat –I,II.III,
dimana menurut Hukum acara perdata dan UU RI NO. 2 Tahun 2002 serta
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 58
Tahun 2010 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun
1983 Penanggung jawab Tertinggi Polri RI adalah Kapolri, Penanggung jawab
Polri Tingkat Daerah adalah Kapolda Penanggung jawab Polri Tingkat resort
adalah Kapolres dan penanggung jawab polri tingkat sector adalah Kapolsek,
maka dengan demikian cukup jelas bahwa Tergugat –I,II,III bukan sebagai
subjek Hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya karena Tergugat –
IV yang menjadi subjek Hukum tingkat Polres dan hal ini juga sangat jelas
dalam surat – surat yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh Tergugat – III
maupun Tergugat – I,II seluruhnya ada tertulis atas nama Kapolres Tanah
Karo sebagai Penyidik, dalam arti akibat hukum yang timbul dari
keputusan/tindakan yang di lakukan oleh Tergugat – I,II,III menjadi tanggung
jawab Kapolres Tanah Karo Tergugat – IV, sehingga yang patut dijadikan
subjek hukum atau tergugat dalam perkara ini seharusnya adalah Hanya
Kapolres Tanah karo.
- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau setidaknya kekurangan pihak
karena tidak ditunjukakan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Kepala
Pemerintahan RI atau setidaknya ditunjukan kepada Kepala kepolisian Negara
RI sebagai Penanggung jawab tertinggi Kepolisian Negara RI.
- Bahwa Negara RepubIik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia
hanya ada dan dikenal satu di dunia dan sedangkan Gugatan yang diajukan
Penggugat ditunjukkan kepada beberapa Pemerintah Republik Indonesia
yaitu Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tergugat-I, Pemerintah
Republik Indonesia sebagai Tergugat - II, Pemerintah Republik Indonesia
sebagai Tergugat - III, Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tergugat – IV,
Pemerintah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat – V dan Pemerintah
Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat – VI, dan dari ke enam Pemerintah
RI yang dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat dan turut Tergugat seluruhnya
diwakilkan kepada satu instansi yaitu instansi kepolisian RI, sehingga dengan
demikian Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan tidak
menguaraikan Pemerintah Republik Indonesia yang mana yang dimaksud
Penggugat sebagai Tergugat –I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV,
Turut Tergugat – V dan Turut Terguat – VI ;
- 18 -
- Bahwa Penggugat juga telah menetapkan pihak Turut Tergugat – V dan Turut
Terguat – VI akan tatapi dalam Posita dan Petitum Gugatan tidak ditemukan
siapa pihak Turut tergugat –I,II, III, IV. hal ini juga mengakibatkan Gugatan
Penggugat kabur dan tidak sempurna.
2. Gugatan Penggugat prematur :
- Bahwa alasan Gugatan Penggugat yaitu sehubungan dengan Tindakan
Penyidik satlantas Polres tanah karo (Tergugat – I, II,III) yang telah melakukan
Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat untuk
kepentingan Penyidikan perkara Pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana
dimaksud dan diuraikan dalam Laporan Polisi Nomor :
LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014.
- Bahwa Laporan Polisi No. : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober
2014 masih dalam proses Hukum atau belum ada Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa sehubungan dengan belum ada Putusan hukum tetap atas Laporan
Polisi No. : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014 maka
dengan demikian Gugatan Penggugat yang menjadikan objek gugatannya
sepanjang mengenai Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik
Penggugat adalah Prematur ;
- Bahwa berdasarkan hal dan urain tersebut diatas mohon dinyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima karena salah alamat, prematur dan tidak
sempurna atau kabur ;
DALAM POKOK PERKARA
Bahwa apa yang Tergugat –I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Turut
Tergugat – V uraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian dan
satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok Perkara ini ;
Bahwa Tergugat –I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Turut Tergugat – V
membantah seluruh alasan dan dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang secara
tegas Tergugat –I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Turut Tergugat – V
akui dengan tegas dibawah ini :
Bahwa benar berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh
Tergugat – III selaku Penyidik, Tergugat – I, II, telah melakukan Penyitaan mobil
Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat untuk kepentingan Penyidikan
perkara Pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam
Laporan Polisi Nomor : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014 ;
Bahwa sehubungan alasan gugatan Penggugat adalah masalah Penyitaan benda
bergerak milik Penggugat maka terlebih dahulu kami menyampaikan apa yang
- 19 -
dimaksud dengan Penyitaan, Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik
untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan Pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (pasal 1 ayat 16 KUHAP).
bahwa alasan Tergugat –I,II,III melakukan Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel
Bk 8673 SH milik Penggugat yaitu untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan
tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi sebagaimana dimaksud dan
diuraikan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23
Oktober 2014.
Bahwa sebagai dasar Hukum Tergugat –I,II,III melakukan Penyitaan mobil
Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat yaitu :
1. Laporan Polisi Nomor : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014.
2. Keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya (bukti permulaan yang cukup)
3. Ketentuan Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,38,39 KUHAP
Bahwa dalam hal melakukan Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH
milik Penggugat tersebut Tergugat – I,II,III telah memperhatikan dan
melaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 38,39 dan 75 KUHAP (tindakan
Penyidik dalam hal Penyitaan di lenggkapi dengan Berrita acara, sehingga
tindakan penyidik telah sesuai dengan KUHAP ;
Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dalam hal Tergugat – I,II,III
melakukan Penyitaan Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat tidak
bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku dan oleh sebab itu
Tindakan Tergugat – I,II,III tersebut bukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana alasan Gugatan Penggugat ;
Bahwa dengan niat baik agar Penggugat tidak mengalami kerugian maka pada
tanggal 17 November 2014 Tergugat- III mengeluarkan surat perintah Penitipan
Barang bukti berupa Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH untuk dititipkan kepada
Penggugat atau kerabatnya akan tetapi Penggugat tidak bersedia dengan
berbagai alasan ;
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1 KUHAP maka pada tanggal 12
Desember 2014 Penyidik/Tergugat –III telah memberitahukan kepada Penggugat
perkembangan hasil penyidikan dan memberitahukan juga bahwa mobil
Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat sudah bisa diambil di kantor
Satlantas polres tanah karo dan sebagai tindak lanjutnya Tergugat III telah
mengeluarkan surat Perintah Pengembalian Benda sitaan tanggal 21 Desember
2014 yaitu berupa Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH sekaligus mengirimkan surat
- 20 -
kepada Penggugat untuk menerima mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH yaitu
sebelum Gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kabanjahe.
Bahwa walaupun Tergugat –I,II,III telah berusaha menyampaikan melalui surat
resmi dan secara lisan kepada Penggugat untuk mengambil/menerima
Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat, tetapi Penggugat tidak
menerimanya, sehingga sampai saat ini Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH masih
tersimpan di kantor satlantas polres tanah karo.
Bahwa sehubungan dengan Penggugat sendiri yang tidak mau menerima
pengembalian/Penyerahan Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat
tersebut maka tidak beralasan apabila Penggugat menuntut ganti kerugian materil
dan inmateril yang diakibatkan tidak dioperasikannya Mitsubishi/colt diesel Bk
8673 SH milik Penggugat tersebut kepada para Tergugat sehubungan dengan
Penggugat sendiri yang tidak bersedia menerima/mengambil Mitsubishi/colt diesel
Bk 8673 SH milik Penggugat.
Bahwa walaupun permasalahan ini telah diproses oleh Pengadilan negeri
kabanjahe, namun Tergugat I,II,III tetap berharap agar Penggugat bersedia
menerima penyerahan/pengembalian Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik
Penggugat tanpa menunggu putusan Pengadilan karena sebelum Gugatan ini
didaftarkan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri kabanjahe para tergugat
sudah berusaha agar Penggugat mengambil/menerima Mitsubishi/colt diesel Bk
8673 SH milik Penggugat yang diserahkan oleh para Tergugat.
Bahwa Tergugat – I,II,III dalam hal melakukan Penyitaan Mitsubishi/colt diesel Bk
8673 SH telah sesuai dengan ketentuan hukum dan sehubungan dengan tidak
terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – I,II,III,IV
dan turut tergugat - V dalam hal pelaksanaan Penyitaan Mitsubishi/colt diesel Bk
8673 SH milik Penggugat tersebut dan juga Penggugat sendiri yang tidak
menerima/mengambil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat yang
menurut Penggugat mengakibatkan kerugian maka sangat tidak beralasan apabila
Penggugat menuntut ganti kerugian materil maupun kerugian moril dari Tergugat –
I,II,III dan oleh sebab itu alasan Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;
Bahwa selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku juga karena Gugatan
Penggugat sangat tidak beralasan serta tidak mempunyai bukti autentik, maka
tidak berasalan Penggugat memohon peletakan sita jaminan atas harta milik
Tergugat-I,II,III atau milik Kepolisian Negara RI ;
Bahwa seluruh uraian fakta yang menjadi tanggapan/argumtasi dalam jawaban ini,
akan Tergugat – Tergugat buktikan nantinya dalam acara Pembuktian dalam
proses perkara ini ;
- 21 -
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup jelas bahwa apa yang
dijadikan Penggugat sebagai dasar dan alasan Gugatannya adalah suatu hal yang
tidak Beralasan, tidak mempunyai dasar hukum, Bertentangan dengan Hukum,
bertentangan dengan fakta dan tidak memiliki nilai kebenaran dan oleh sebab itu
Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.
Bahwa berdasarkan hal dan uraian Tergugat –I,II,III,IV,Turut Tergugat-V tersebut
diatas, maka dengan ini Tergugat –I,II,III,IV,Turut Tergugat-V memohon kepada
Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenaan
memutuskan Perkara ini seraya menyatakan dalam amar putusan berbunyi
sebagai berikut :
PRIMAIR :
Dalam eksepsi :
1. Menerima eksepsi Tergugat –I,II,III,IV dan Turut Terguat - V seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima karena
kabur, salah alamat dan tidak sempurna dan atau Prematur.
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya.
II. Jawaban Turut Tergugat-VI
DALAM EKSEPSI
1. Tidak Jelas Dalam Penentuan Turut Tergugat
Pencantuman turut tergugat V dan Turut Tergugat-VI dalam surat gugatan tanpa
didahului dengan Turut Tergugat-I sampai dengan Turut Tergugat-IV adalah
kekeliruan, sehingga dapat dikategorikan cacat formil.
2. Keliru Dalam Pengajuan Gugatan
Bahwa pengajuan gugatan perdata atas proses penyidikan yang dilakukan
anggota Polri dalam rangka tugas adalah kekeliruan, seharusnya apabila ada
indikasi ketidakprofesionalan penyidik dalam menjalankan profeesinya maka
wadah hukum yang tersedia adalah sidang disiplin Polri dengan hukum materil
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri,
dengan hukum formil (acara) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No.Pol.:Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 atau sidang kode
etik profesi Polri dengan hukum materil Perkap Nomor : 14 tahun 2011 tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hukum formil Perkap
- 22 -
Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode
Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memperhatikan argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan
penggugat adalah cacat hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard)
DALAM POKOK PERKARA
Terminologi turut tergugat dalam praktek hukum acara perdata dapat diartikan
sebagai pihak yang tidak melakukan sesuatu (perbuatan), yang turut digugat,
sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan,
Dr.Luhut M.P.Paangaribuan,SH,LL.M. Hukum Online.com
Kemudian rumusan Pasal 1 butir 3 dan 4 Perkap Nomor 22 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
mendefinisikan bahwa Kepolisian Daerah yang selanjutny disingkat Polda adalah
pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah propinsi yang berada dibawah
Kapolri, sedangkan Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung
jawab kepada Kapolri. Kemudian pada pasal 15 ayat (2) diatur bahwa Kapolda
bertugas : (a). Memimpin, membina, dan menkoordinasikan satuan-satuan
organisasi dalam lingkup Polda (b). Memberikan saran dan pertimbangan kepada
Kapolri;
Memperhatikan hal tersebut maka dalam jawaban ini Turut Tergugat_VI
tidak sampai pada hal-hal yang bersifat teknis yang merupakan domein Tergugat-I
sampai dengan Tergugat-IV. Namun sebagai pimpinan Polri di provinsi Sumatera
Utara, Tergugat-VI memastikan akan senantiasa mengupayakan dalam setiap
pelasanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara
khusus dalam hal penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional
dan prosedural. Apabila ditemukan pelanggaran dan ketidakprofesionalan dalam
hal menjalankan profesinya yang berpotensi merugikan pada masyarakat yang
dilayani akan diproses secara disiplin maupun kode etik profesi Polri, dalam
rangka pembinaan personel polri;
Bahwa dengan memperhatikan uraian dalil Turut Tergugat-VI, maka mohon
Majelis Hakim yang Mulia memberikan putusan sebagai berikut :
- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat-VI dan menyatakan gugatan dari
penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Ex Bono);
- 23 -
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan
Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj
tanggal 24 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Turut
Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Telah Melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (Onrehctmatihgedaad) ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan
kepada Penggugat (satu) unit Kenderaan/Mobil, dengan spesifikasi sebagai
berikut :
- Merk / Type : Mitsubishi / Colt Diesel.
- Jenis / Model : Mobil Beban / Truck.
- Tahun Pembuatan : 2013.
- W a r n a : Kuning.
- Nomor Rangka : MHMFE74P5DK101477.
- Nomor Mesin : 4D34T-J69915.
- Nomor Polisi : BK 8673 SH.
- Nama Pemilik : SANDY RISDO SIMBOLON
Dalam keadaan baik dan mesin hidup seperti keadaan semula kepada
Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti
kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.
30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mematuhi
Putusan ini ;
6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
I, Tergugat II dan Tergugat III yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.
1.290.000, (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)- ;
Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kabanjahe, menerangkan pada tanggal
4 Agustus 2015, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui
kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015, dan permohonan banding
- 24 -
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa
hukumnya pada tanggal 2 September 2015;
Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II,
III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tertanggal 18 Agustus 2015, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Agustus 2015,
dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula
Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 September 2015;
Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang
disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI
melalui kuasa hukumnya, dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui
kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 9 September 2015, dan tanggal 14
September 2015;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para
Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding
semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tertanggal 18
Agustus 2015, menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini di
Pengadilan Negeri Kabanjahe telah keliru memahami dan menerapkan hukum
sebagaimana ketentuan hukum acara perdata khususnya tentang penentuan
subjek hukum yang dapat dijadikan/ ditarik sebagai pihak Tergugat untuk
mewakili kepentingan hukum Pemerintah RI seabgai lembaga negara yang
sudah pasti tidak sama dengan subjek hukum dalam kapasitas Tergugat-
Tergugat sebagai pribadi/ inperson dan atas kekeliruan Majelis Hakim tersebut
telah mengakibatkan eksepsi Pembanding/ Para Tergugat ditolak;
2. Bahwa Majelis Hakim sangat tidak adil dalam memutus perkara ini karena
sama sekali tidak memperhatikan atau mempertimbangkan fakta-fakta yang
terungkap dalam persidangan yaitu bukti surat Pembanding/ Tergugat-Tergugat
dan keterangan saksi yang membuktikan bahwa para Tergugat telah berusaha/
berupaya untuk mengembalikan barang sitaan kepada Penggugat akan tetapi
- 25 -
Penggugat tidak menerima penyerahan barang sitaan tersebut tanpa alasan
menurut hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim juga tidak adil dalam menilai dan mempertimbangkan
jawaban Pembanding/ Tergugat-Tergugat yang sama sekali tidak dapat
dibantah oleh Penggugat/ Terbanding dan jawaban tersebut telah dikuatkan
oleh bukti-bukti berupa surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh
Pembanding/ Tergugat-Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak
mempertimbangkan alat bukti Pembanding/ Tergugat-Tergugat tersebut, dan
hal ini sebagai bentuk keberpihakan hakim;
4. Bahwa Majelis Hakim juga keliru dan salah dalam putusannya yang
menyatakan menghukum Tergugat I, II, III untuk memberikan ganti rugi kepada
Penggugat secara tanggung renteng kepada Penggugat/ Terbanding padahal
dalam gugatan Penggugat sangat jelas bahwa yang digugat adalah Pemerintah
RI sebagai instansi/ lembaga pemerintah atau badan hukum atau dengan kata
lain para tergugat sebagai subjek hukum mewakili instansinya/ lembaganya
bukan sebagai pribadi dan sehubungan dengan Pemerintah RI itu hanya satu
maka sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim menyatakan kerugian
ditanggung renteng, maka harus dipertimbangkan;
5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimaksud pada
point 1 s/d 4 tersebut diatas, menurut Pembanding/ Tergugat-Tergugat adalah
bentuk kekeliruan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang harus
dipertimbangkan kembali oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini di
Pengadilan Negeri Kabanjahe serta pertimbangan Pengadilan Negeri Kabanjahe
sebagaimana dalam putusan nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015
yang seluruhnya menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengadilli
perkara ini, maka telah cukup alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk
menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Kabanjahe nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015, seraya
menyatakan dalam putusan yang amarnya sebagai berikut :
Mengadili :
Primair :
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat-Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor :
02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015;
Mengadili Sendiri :
- 26 -
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat I/ Pembanding I, Tergugat II/ Pembanding II,
Tergugat III/ Pembanding III, Tergugat IV/ Pembanding IV untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan
ditingkat banding;
Subsidair :
Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding
semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tersebut,
Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;
Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding
yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui
kuasa hukumnya tertanggal 18 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding
menilai bahwa pada dasarnya alasan/ keberatan tersebut telah dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar serta ternyata pula
materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat
membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori
banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama
berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj
tanggal 24 Juli 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding
semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tertanggal 18
Agustus 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui
pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara
aquo karena pertimbangan tersebut dinilai telah tepat serta benar dan diambil alih
sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa
dan memutus perkara ini di tingkat banding;
Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24
Juli 2015 adalah karena mobil truck atau objek sengketa tersebut adalah betul-
- 27 -
betul milik Terbanding semula Penggugat yang disita dengan tanpa Berita Acara,
serta tidak terbukti dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, sehingga oleh
karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan
Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015
tersebut diatas dapat dipertahankan untuk dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, III,
IV, V dan VI tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama
maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam ke dua
tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum
lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
M E N G A D I L I :
- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II,
III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor :
02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015, yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk
membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh kami
Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DALIZATULO ZEGA,
SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016 nomor : 452/PDT/2015/PT-MDN
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan
diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula
- 28 -
Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan Terbanding semula Penggugat maupun kuasa
hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.
ttd
2. DALIZATULO ZEGA, SH.
Panitera Pengganti,
ttd
MUSA PENGARAPEN PURBA SH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
PANITERA,
Hj. MERI ULFA, SH.MH.
NIP. 195703011985032002.
