YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 1 dari 29

    P U T U S A NNomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MDN

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

    perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

    sebagai berikut dalam perkara antara :

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah badanhukum berbentuk Yayasan yang didirikan

    berdasarkan hukum Negara Republik

    Indonesia yang didasari Akta Notaris Dr.

    Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Nomor 186 tanggal

    19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan

    Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,

    dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 13

    Anggaran Dasar tersebut dalam hal ini diwakili

    oleh ALVON KURNIA PALMA, selaku Badan

    Pengurus untuk bertindak atas nama Yayasan

    Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ;

    Dalam hal ini diwakili oleh 1. SURYA

    ADINATA, SH, M.Kn, 2. YURIKA N, SH, 3.

    ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH, 4. ISMAIL

    HASAN KOTO, SH, 5. JUPENRIS SIDAURUK,

    SH, 6. JULIADI, SH, 7. SEPTIAN F.

    CHANIAGO, 8. RENI LORENSA, SH, 8.

    INDRA KURNIA SINULINGGA, SH, 9.

    ARMADA SIHITE, SH, 9. MARGANDA

    SITORUS, SH, 10. MAS ANGGA

    WICAKSANA, SH, 11. ANDRY SYAFRIZAL

    TANJUNG, SH, 12. AIDIL A. ADITYA, SH, 13.

    IRVAN SAPUTRA, SH, 14. MUHAMMAD

    ARRASYID RIDHO, SH, 15. IVAN DUNA

    HUSADA, SH, 16. M. ALINAFIAH

    MATONDANG, SH, M.Hum, 17.RAJA LIOLA

    GURUSINGA, SH, 18. YUSNA WULAN SARI

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 2 dari 29

    TANJUNG, SH, 19. RUTH OKTAVIA P, SH

    dan 20. MEILISA BANGUN, SH, kesemuanya

    adalah Warga Negara Indonesia yang

    berprofesi sebagai Advokat, Pengacara Publik,

    dan Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung

    dalam YAYASAN LEMBAGA BANTUANHUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUANHUKUM MEDAN (YLBHI - LBH Medan) yangberalamat di Jalan Hindu Nomor : 12 Medan

    20111, Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 458

    9749, E-mail [email protected],

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

    04 Juli 2014 Selanjutnya disebut sebagai

    PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

    L A W A N

    PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA, beralamat di JalanKomodor Laut Yos Sudarso No. 284, Medan

    20115, telp. (061) 6615155, Fax : (061)

    6613789, E-mail :

    [email protected], Selanjutnya

    disebut sebagai TERGUGAT sekarangTERBANDING ;

    Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

    dengan perkara ini ;

    TENTANG DUDUK PERKARANYA :

    Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 23

    Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

    Medan pada tanggal 23 Juli 2014 dalam Register Perkara

    Nomor.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 3 dari 29

    Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah

    sebagai berikut:

    I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT1. Bahwa Penggugat merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat

    (Non Government Organisation) yang memiliki kedudukan dan

    kepentingan hukum dalam mengajukan hak gugatnya sebagai salah

    satu organisasi yang konsern terhadap penegakan hokum yang mana

    dalam melaksanakan kegiatannya Penggugat selalu membela hak-hak

    masyarakat melalui langkah-langkah hukum;

    2. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum yang berbentuk Yayasan

    berdasarkan Pasal 1 Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 yang

    dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., yang dalam

    menjalankan kegiatannya bertujuan untuk kepentingan publik yang

    didasari dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran

    Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu :

    Pasal 3 Ayat 2 : salah satu maksud dan tujuan dari YLBHI adalah

    menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan

    penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta

    hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran

    hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat

    maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak

    dan kewajiban sebagai subyek hukum;

    Pasal 3 Ayat 3 : berperan aktif dalam proses pembentukan hukum,

    penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi

    yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal

    Declaration of Human Rights);

    Pasal 18 : Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan

    tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas

    nama Yayasan;

    3. Bahwa sejak berdirinya Penggugat pada tahun 1970, Penggugat telah

    diakui secara luas dan nyata dalam melaksanakan kegiatannya dengan

    mewujudkan tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

    maka untuk itu Penggugat memiliki hak gugat dalam perkara aquo;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 4 dari 29

    II. FAKTA HUKUM

    II.I LATAR BELAKANG

    4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009

    tentang ketenagalistrikan yang berbunyi:

    (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

    a. manfaat;

    b. efisiensi berkeadilan;

    c. berkelanjutan;

    d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;

    e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;

    f. kaidah usaha yang sehat;

    g. keamanan dan keselamatan;

    h. kelestarian fungsi lingkungan; dan

    i. otonomi daerah.

    (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

    ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang

    baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan

    kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta

    mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

    5. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tantang

    ketenagalistrikan pada pasal 29 ayat 1 huruf (a-e) menjelaskan

    hakkonsumen untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga

    listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,

    memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang

    wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan

    tenaga listrik dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang

    diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh

    pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang

    diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 5 dari 29

    6. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang

    Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada Pasal 26 ayat (2)

    Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik secara terus menerus

    dengan mutu keandalan yang baik;

    7. Bahwa selain itu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada

    Pasal 4 huruf (h) menyatakan Hak konsumen adalah hak untuk

    mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

    barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

    tidak sebagaimana mestinya, selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1)

    menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

    atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat

    mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

    diperdagangkan, kemudian pada ayat (2)-nya juga menyebutkan :

    ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

    pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

    sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau

    pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku.

    8. Bahwa kemudian merujuk lagi pada ketentuan pada Pasal 4 huruf a

    Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

    Konsumen menyatakan : Hak konsumen hak atas

    kenyamanankeamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

    dan/atau jasa ; selanjutnya pada huruf c menyatakan hak konsumen

    adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

    dan jaminan barang dan/atau jasa;

    Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan

    : setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

    melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

    konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

    lingkungan peradilan umum. Selanjutnya ayat (2) menyatakan :

    penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

    atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

    bersengketa;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 6 dari 29

    9. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan seperti tersebut diatas telah

    jelas menerangkan bahwa Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari

    Negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga

    listrik yang tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas utama

    (first right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan

    Umum;

    10. Bahwa oleh karena listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi

    seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-

    hari baik untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai oleh

    masyarakat, untuk itu sudah sepatutnya pemerintah harus

    memperhatikan ketersediaan listrik yang dibutuhkan masyarakat

    tersebut sebagaimana kewajiban penjual kepada pembeli.

    11. Bahwa selanjutnya karena listrik merupakan sesuatu yang

    menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki sifat fungsi sosial,

    maka pemeliharaan ketersediaan listrik merupakan prioritas utama bagi

    Tergugat sebagai perpanjangan tangan Negara dalam pemenuhan

    tenaga listrik tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-

    undangan yang berlaku. Dan karena itu pula apabila Tergugat dalam

    melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan seperti tersebut diatas maka perbuatan Tergugat dapat

    dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

    KONDISI PEMADAMAN LISTRIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

    12.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan karena

    maraknya pemadaman listrik yang dilakukan Tergugat yang

    menimbulkan kekesalan bahkan sebagai bentuk kemarahan masyarakat

    khususnya masyarakat Sumatera Utara kepada Tergugat sebagaimana

    yang diberitakan melalui media massa, diantaranya :

    Berita online pada portal berita

    http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/21/warga-medan-

    kecewa-dengan-layanan-pln pada tanggal 21 Februari 2014

    dengan judul WARGA MEDAN KECEWA DENGAN LAYANAN

    PLN.

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 7 dari 29

    Berita online pada portal berita

    http://www.antaranews.com/berita/421613/ylki-pln-sumut-tak-

    peduli-pemadaman-listrik pada tanggal 1 Maret 2014 dengan judul

    YLKI: PLN SUMUT TAK PEDULI PEMADAMAN LISTRIK.

    Berita online pada portal berita

    http://www.beritasatu.com/nasional/169494-belum-ada-kepastian-

    kapan-sumut-bebas-pemadaman-listrik.html pada tanggal 4 Maret

    2014 dengan judul BELUM ADA KEPASTIAN KAPAN SUMUT

    BEBAS PEMADAMAN LISTRIK.

    Berita online pada portal berita

    http://www.antaralampung.com/berita/272193/mencari-benang-

    kusut-pemadaman-listrik pada tanggal 9 Maret 2014 dengan judul

    MENCARI BENANG KUSUT PEMADAMAN LISTRIK.

    Berita online pada portal berita

    http://seputaraceh.com/read/21070/2014/03/09/pln-10-maret-

    pemadaman-listrik-di-medan-teratasi pada tanggal 9 Maret 2014

    dengan judul PEMADAMAN LISTRIK TERATASI.

    Berita online pada portal berita

    http://finance.detik.com/read/2014/03/09/153448/2520244/1034/pln

    -janji-mulai-besok-pemadaman-listrik-di-sumut-turun-signifikan

    pada tanggal 9 Maret 2014 dengan judul PLN JANJI MULAI

    BESOK PEMADAMAN LISTRIK DI SUMUT TURUN SIGNIFIKAN.

    Berita Online pada Portal berita,

    http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/03/23/n2wc56-

    pemadaman-listrik-di-medan-seperti-kisah-sinetron tanggal 23

    Maret 2014 dengan judul PEMADAMAN LISTRIK DI MEDAN

    SEPERTI KISAH SINETRON.

    Berita online pada portal berita

    http://www.merdeka.com/uang/bos-pln-pastikan-tidak-akan-ada-

    pemadaman-listrik-lagi-di-medan.html tanggal 1 April 2014 dengan

    judul BOS PLN PASTIKAN TIDAK AKAN ADA PEMADAMAN

    LISTRIK LAGI DI MEDAN.

    Berita online pada portal berita

    http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=ar

    ticle&id=323809:pemadaman-listrik-terus-

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 8 dari 29

    berlanjut&catid=14:medan&Itemid=27 pada tanggal 5 Mei 2014

    dengan judul PEMADAMAN LISTRIK TERUS BERLANJUT.

    Berita online pada portal berita

    http://daerah.sindonews.com/read/861091/24/pemadaman-listrik-

    di-sumut-berlanjut-hingga-akhir-juni tanggal 7 Mei 2014 dengan

    judul PEMADAMAN LISTRIK DI SUMUT BERLANJUT HINGGA

    AKHIR JUNI.

    Berita online pada portal berita

    http://news.okezone.com/read/2014/06/24/340/1003656/pln-harus-

    publikasikan-jadwal-pemadaman-listrik pada tanggal 24 Juni 2014

    dengan judul PLN HARUS PUBLIKASIKAN JADWAL

    PEMADAMAN LISTRIK.

    Berita online pada portal berita

    http://karyanews.com/2014/07/01/sebagian-kawasan-di-medan-

    alami-pemadaman-listrik-di-bulan-ramadhan-pln-sumut-tidak-

    punya-orang-orang-yang-beragama/ pada tanggal 1 Juli 2014

    dengan judul SEBAGIAN KAWASAN DI MEDAN ALAMI

    PEMADAMAN LISTRIK DI BULAN RAMADHAN *PLN SUMUT

    TIDAK PUNYA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA*.

    Berita online pada portal berita

    http://harianandalas.com/kanal-berita-utama/kinerja-pln-

    mengecewakan pada tanggal 1 Juli 2014 dengan judul KINERJA

    PLN MENGECEWAKAN.

    13.Bahwa pemadaman listrik yang dialami masyarakat Sumatera Utara

    yang juga sebagai konsumen atas pembelian tenaga listrik pada

    Tergugat diawali sejak bulan Januari 2014. Bahwa pemadaman-

    pemadaman listrik yang dilakukan Tergugat menghilangkan rasa

    kenyamanan terhadap Penggugat sebagai konsumen. Pemadaman

    terus berlanjut meskipun ada protes dari masyarakat konsumen;

    14.Bahwa bahkan pada bulan-bulan terakhir ini atau setidak-tidaknya

    sampai gugatan ini diajukan pemadaman listrik oleh Tergugat semakin

    sering dilakukan yang mana hal ini sangat menggagu kekhusukan

    ibadah masyarakat Kota Medan yang sedang menjalankan Ibadah

    Ramadhan;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 9 dari 29

    15.Bahwa pemadaman listrik bergilir di Kota Medan akibat pemeliharaan

    pembangkit listrik dan terlambatnya pembangunan pembangkit baru erat

    kaitannya dengan korupsi ditubuh Tergugat yang dibuktikan dengan

    beberapa pejabat penting Tergugat telah terbukti divonis bersalah

    melakukan korupsi oleh Pengadilan Tipikor Medan;

    16.Bahwa sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan bahkan bentuk

    kemarahan masyarakat atas pemadaman listrik yang dilakukan

    Tergugat menimbulkan aksi yang dilakukan masyarakat untuk menuntut

    agar pemadaman tidak terjadi lagi tetapi Tergugat tidak meresponnya

    dan pemadaman tetap terjadi;

    17.Bahwa untuk mengingatkan Tergugat agar tidak melakukan

    pemadaman listrik kembali, Penggugat sebelumnya telah mengirimkan

    somasi secara terbuka kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni

    somasi tanggal 13 Maret 2014 dan somasi tanggal 18 Maret 2014;

    18.Bahwa atas somasi tersebut, Tergugat menjawabnya dengan alasan

    bahwa pemadaman listrik terpaksa dilakukan karena kurangnya

    kemampuan cadangan (daya) listrik ketika beban puncak terjadi dan

    juga disebabkan oleh pemeliharaan pembangkit listrik;

    19.Bahwa sesuai dengan alasan Tergugat seperti tersebut diatas

    semestinya Tergugat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

    (pemerintah propinsi/kabupaten/kota) terkait untuk segera membangun

    transmisi dan mendesak pihak perusahaan terkait untuk segera

    membangun transmisi yang dibutuhkan sesuai dengan amanat UU No.

    30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

    20.Bahwa sesuai pula dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2011

    tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero)

    menyebutkan bahwa kewajiban untuk meningkatkan dan

    mengumumkan tingkat mutu pelayanan pada setiap awal triwulan.

    Indikator yang digunakan adalah: Lama gangguan, Jumlah

    gangguan, Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan

    rendah, Kesalahan pembacaan meter, dan/ atau waktu koreksi

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 10 dari 29

    kesalahan rekening. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka

    Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Listrik Negara wajib :

    memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang

    bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan

    berikutnya;

    21.Bahwa sebagai satu-satunya perusahaan penyedia layanan listrik

    tentunya Tergugat mempunyai perencanaan yang baik untuk dapat

    mengestimasi kedepan terhadap kenaikan permintaan daya listrik

    konsumen khusus di wilayah tempat tinggal Penggugat dan melakukan

    Perawatan atau pemeliharaan peralatan listrik yang baik tetapi hal ini

    tidak terasakan dan tidak terlihat oleh Penggugat;

    22.Bahwa selama kurun waktu seringnya terjadi padamnya listrik, muncul

    rasa ketidak-puasan diantara Penggugat sebagai konsumen listrik.

    Banyak keluhan-keluhan yang disampaikan, baik itu melalui media cetak

    maupun elektronik, hingga pada akhirnya muncul luapan emosi dari

    beberapa konsumen di beberapa tempat;

    23.Bahwa selain banyaknya keluhan masyarakat akibat seringnya

    pemadaman listrik, Tergugat pun tetap menerapkan denda bagi

    konsumen (masyarakat) yang telat membayar listrik bahkan tak segan-

    segan mencabut meteran listrik di rumah konsumen yang menunggak

    dan menerapkan biaya yang besar untuk pemasangan kembali. Hal

    tersebut tentunya pula sangat kontras dengan keadaan apalagi

    Tergugat hanya berdiam diri saja ketika konsumen mengalami kerugian

    atas pemadaman listrik tersebut. Sehingga tindakan Tergugat yang

    hanya mementingkan diri sediri yang tidak mengutamakan kepentingan

    orang banyak dan lebih besar kerugian yang ditimbulkan Tergugat

    terhadap masyarakat maka sangat logis dan berdasar hukum jika

    Penggugat meminta agar Tergugat bertanggungjawab atas pemadaman

    listrik ini.

    III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 11 dari 29

    1. TERGUGAT TELAH LALAI DALAM MENJALANI FUNGSI PELAYANAN

    PUBLIK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

    BERLAKU.

    Bahwa pemadaman listrik yang dilakukan Tergugat merupakan suatu

    perbuatan yang mengabaikan peraturan perundang-undangan

    yangberlaku ataupun merupakan suatu perbuatan yang melanggar

    ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

    Pasal 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

    yang berbunyi:

    (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

    a. manfaat;

    b. efisiensi berkeadilan;

    c. berkelanjutan;

    d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;

    e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;

    f. kaidah usaha yang sehat;

    g. keamanan dan keselamatan;

    h. kelestarian fungsi lingkungan; dan

    i. otonomi daerah.

    (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

    ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang

    baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan

    kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta

    mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    Pasal 29 ayat 1 huru a-e Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tantang

    ketenagalistrikan yang berbunyi:

    (1) Konsumen berhak untuk:

    a. mendapat pelayanan yang baik;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 12 dari 29

    b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan

    yang baik;

    c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;

    d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;

    dan

    e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan

    dan/atau

    kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga

    listrik sesuai

    syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

    Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang

    Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada Masyarakat yang telah

    mendapat tenaga listrik mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan

    mutu keandalan yang baik.

    Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

    PERLINDUNGAN KONSUMEN yang berbunyi:

    Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi

    dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

    dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

    selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

    tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN yang bernunyi:

    Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

    pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang

    dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,

    pada ayat (2) nya disebutkan : ganti rugi sebagimana dimaksud pada ayat (1)

    dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

    sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

    santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

    berlaku.

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 13 dari 29

    Pasal 4 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

    Konsumen yang bernunyi:

    Hak konsumen hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

    mengkonsumsi barang dan/atau jasa ; selanjutnya pada huruf c menyatakan

    hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur

    mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

    Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi :

    setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

    lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

    usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

    Selanjutnya ayat (2) menyatakan : penyelesaian sengketa konsumen dapat

    ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan

    sukarela para pihak yang bersengketa.

    Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang

    Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang bernunyi

    Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mendapat tenaga listrik secara

    terus menerus dengan mutu keandalan yang baik.

    Pasal 28, undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,

    yang berbunyi:

    Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

    a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan

    yang berlaku;

    b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan

    masyarakat;

    c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan

    d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

    Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang PERLINDUNGAN

    KONSUMEN, yang berbunyi:

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 14 dari 29

    Kewajiban pelaku usaha adalah :

    a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

    b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

    kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

    penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

    c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur

    serta tidak

    d. diskriminatif;

    e. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

    diperdagangkan

    f. berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang

    berlaku;

    g. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

    mencoba barang

    h. dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi

    atas barang yang dibuat

    i. dan/atau yang diperdagangkan;

    j. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

    kerugian akibat

    k. penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

    yang diperdagangkan;

    l. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

    barang dan/atau jasa

    m. yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

    24.Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pemegang

    izin usaha penyediaan tenaga listrik selaku pihak yang melayani publik

    dalam pemenuhan kebutuhan atas listrik

    25.Tergugat telah melakukan pemadaman secara sepihak dan sewenang-

    wenang sehingga perbuatannya telah merugikan konsumen (masyarakat)

    di Provinsi Sematera Utara sebagaimana telah dihimpun oleh beberapa

    media massa baik di Medan maupun media massa nasional, baik kerugian

    materiil maupun kerugian imateriil;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 15 dari 29

    26.Bahwa Tergugat telah melakukan pemadaman sejak bulan Januari 2014

    dan telah berjanji akan menghentikan pemadaman pada awal bulan Maret

    2014, namun ternyata hingga bulan Juli 2014 pun masih terjadi

    pemadaman yang justru lebih parah;

    27.Bahwa Tergugat kemudian menjanjikan akan menghentikan pemadaman

    pada tanggal 09 Maret 2014 karena perbaikan yang sedang dilaksanakan

    oleh Tergugat diperkirakan akan selesai pada tanggal tersebut. Hal

    tersebut merupakan komitmen Tergugat yang tidak konsisten yang juga

    merupakan wujud dari ketidakseriusan Tergugat dalam menjalankan

    tugasnya padahal sudah secara tegas diamanatkan dalam peraturan

    perundang-undangan yang berlaku;

    28.Bahwa selain itu Tergugat juga sangat jarang melakukan pemberitahuan

    sebelum melakukan pemadaman di wilayah yang akan dipadamkan. Hal

    tersebut menunjukkan adanya ketidak-profesionalan dalam

    memperlakukan konsumen (masyarakat pengguna listrik) dan juga

    merupakan cerminan ketidaksiapan Tergugat untuk memastikan tidak akan

    adanya pemadaman serta mencerminkan ketidakmampuan Tergugat

    dalam menjaga pasokan listrik yang dibutuhkan konsumen (masyarakat);

    29.Bahwa dari uraian tindakan-tindakan maupun perbuatan-perbuatan

    Tergugat seperti tersebut diatas maka perbuatan Tergugat telah memenuhi

    rumusan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa Tiap perbuatan

    melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

    orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

    tersebut'.

    30.Bahwa berdasarkan uraian diatas, terang dan jelas menunjukkan bahwa

    Tergugat telah lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam hal

    melakukan pemenuhan hak-hak warga negara khususnya warga Provinsi

    Sumatera Utara untuk menikmati pelayanan listrik yang layak, maka untuk

    itu cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menerima

    dan mengabulkan gugatan ini serta sudah sepatutnya pula menyatakan

    bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta

    walaupun ada walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 16 dari 29

    31.Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan oleh karena perbuatan melawan

    hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka beralasan dan berdasarkan

    hukumlah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan

    segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

    Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada

    Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan

    putusan sebagai berikut :

    Primair :

    1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM

    karena lalai dalam menjaga ketersediaan listrik sehingga terjadi

    pemadaman listrik bergilir di Provinsi Sumatera Utara selama hampir 7

    (tujuh bulan);

    3. Menghukum Tergugat untuk membebaskan abodemen 3 (tiga) bulan

    kedepan pasca putusan perkara aquo dibacakan oleh Majelis Hakim, bagi

    seluruh masyarakat Sumatera Utara sebagai konpensasi atas kerugian

    yang diderita selama proses pemadaman berlangsung;

    4. Menghukum Tergugat untuk :

    a. Segera melakukan langkah konkrit untuk melakukan pemberian

    informasi yang pasti tidak akan adalagi pemadaman yang disebabkan

    karena alasan pemeliharaan dan keterlambatan pembangunan

    pembangkit baru;

    b. Meminta maaf kepada seluruh konsumen (masyarakat) di Sumatera

    Utara atas tindakannya melakukan pemadaman selama hampir 7 (tujuh)

    bulan, yang dilakukan di tiga media massa Lokal.

    c. Memastikan tidak akan adalagi pemadaman listrik secara berturut-turut

    seperti yang dilakukannya saat ini;

    d. Menjaga ketersediaan pasokan listrik di masa yang akan datang

    sehingga tidak ada lagi pemadaman yang berlangsung selama

    berbulan-bulan dan terus menerus;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 17 dari 29

    e. Segera melakukan langkah-langkah konkrit membenahi sistem

    pemberian kompensasi kepada para pelanggan;

    f. Memberitahukan kepada konsumen (masyarakat) dengan membuka

    akses informasi publik untuk masyarakat terkait waktu akan

    dilakukannya pemadaman dan mengenai ketersediaan pasokan listrik;

    5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada

    upaya verset, banding, dan kasasi;

    6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul

    dalam perkara ini.

    Subsidiar :

    Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

    (ex aequo et bono)

    Membaca jawaban dari Tergugat tertanggal 04 Pebruari 2013, yang

    pada pokoknya sebagai berikut :

    DALAM EKSEPSI.A. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Salah Alamat (Error in Persona).---------

    1. Bahwa PT (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak dapat bertindaksebagai rechtpersoon di forum peradilan perdata, karena PT (Persero)Wilayah Sumatera Utara adalah merupakan orgaan substratum dariPT PLN (Persero) sehingga karenanya PT (Persero) WilayahSumatera Utara tersebut tidak mempunyai legitima persona standiinjudicio dan tidak pula mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisahdari kekayaan rechtpersoon-nya yakni PT PLN (Persero) sehinggadengan demikian TERGUGAT bukan sebagai Subyek Hukum yang

    dapat digugat didalam pengadilan, karena kedudukan TERGUGAT

    tersebut hanya sebagai unit operasional PT PLN (Persero) yang berada

    di daerah Sumatera Utara, sementara domisili PT PLN (Persero)

    berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan, sesuai

    Akta Pendirian No. 169 tahun 1994 oleh Notaris Sutjipto SH, dengandemikian apabila Unit Operasional tersebut dianggap oleh

    PENGGUGAT melakukan Perbuatan Hukum yang merugikan

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 18 dari 29

    PENGGUGAT seharusnya gugatan ditujukan kepada PT PLN (Persero)

    yang berdomisili di Jakarta Selatan.

    2. Bahwa Ketua Mahkamah Agung R.I. telah menerbitkan surat Nomor: KMA/321/XII/1992 pada tanggal 7 Desember 1992 dan NomorKMA/126/IV/1995 pada tanggal 5 April 1995 pada pokoknyamenegaskan bahwa karena yang dihukum untuk membayar gantirugi kepada Penggugat bukan merupakan badan hukum (yangtidak mempunyai harta kekayaan tersendiri), maka putusan tidakdapat dieksekusi.

    3. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Surat Ketua MahkamahAgung R.I. tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat judexfacti.

    4. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, dengan merujuk lebih lanjut

    secara persuasif effect pada Surat Ketua Mahkamah Agung R.I.terurai di atas, maka jelaslah bahwa gugatan PENGGUGAT pada

    perkara a quo mengandung cacat (Error In Persona) maka perkaratersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvantkelijkeVerklaard) ;

    B. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel)-

    1. Bahwa gugatan PENGGUGAT juga sangat kabur karena

    telahmencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum

    dengan Wanprestasi, padahal kedua objek gugatan tersebut memiliki

    spesifikasi yang berbeda satu dengan yang lainnya khususnya

    menyangkut Hukum Acara, sehingga gugatan PENGGUGAT

    menimbulkan kekaburan dan tidak jelas (Obscuur Libel). -

    2. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menuntut atas dasar hukum

    onrechtmatige (overheids) daad ex Pasal 1365 KUHPerdata, akibatdari adanya pemadaman bergilir/ penghentian sementara pasokan

    energi listrik.-

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 19 dari 29

    3. Bahwa objek gugatan incasu sesungguhnya adalah bersifat individualinterest yang pelanggaran terhadap individual interest tersebut(incasu pemadaman bergilir/penghentian sementara pasokan energi

    listrik) adalah merupakan perbuatan wanprestatie karena timbul daridasar hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (vide Pasal1234 jo.1238 KUHPerdata).

    4. Bahwa hak konsumen listrik untuk memperoleh pasokan energi listrikadalah merupakan hak individual atau merupakan kebutuhan/kepentingan individual pelanggan (individual interest) yangdiperoleh secara consensueel overeenkomst/contractus bilateralis(in casu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) dan karenanyabukan merupakan kebutuhan/kepentingan dasar bersifat universaldan langgeng yang dengan sendirinya secara kodrati melekat padadiri setiap individu, dan tidak pula merupakan hak yang diberikanundang undang bagi setiap individu.

    5. Bahwa dalam Hukum Perjanjian, pihak yang tidak memenuhi atau tidak

    melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati di dalam surat

    perjanjian (in casu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik), makapihak yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi

    dinyatakan sebagai pihak yang wanprestasi.-

    6. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan MA bernomor

    1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu

    disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum

    dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib

    beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

    7. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas

    (Obscuur Libel), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 20 dari 29

    C. PENGGUGAT tidak memiliki hak standing.-PENGGUGAT bukanlah sebagai pelanggan TERGUGAT karena tidak

    memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT yaitu dalam bentuk

    Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Akibat dari tidak adanya Perjanjian Jual

    Beli Tenaga Listrik sehingga tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban

    antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bahkan melakukan tuntutan

    hukum.-

    II. DALAM POKOK PERKARA.A. TENTANG FAKTA HUKUM1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon

    dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dalam

    Pokok Perkara ini;--

    2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan

    PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui

    kebenarannya oleh TERGUGAT serta tidak merugikan kepentingan hukum

    TERGUGAT;-

    3. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT

    telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya pemadaman

    bergilir di Sumatera Utara;-

    4. Bahwa alasan gugatan PENGGUGAT dalam menentukan gugatan adalah

    sering padamnya listrik di daerah Sumatera Utara yang menurut

    PENGGUGAT pemadaman listrik tersebut telah menimbulkan kerugian bagi

    masyarakat;--

    5. Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab dalil-dalil PENGGUGAT, perlu

    terlebih dahulu dijelaskan perkembangan Ketenagalistrikan di Indonesia

    yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang

    Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009;-

    6. Bahwa sesuai dengan landasan pembangunan ketenagalistrikan yang

    bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,

    maka dalam rangka usaha penyediaan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia

    baik yang di perkotaan maupun pedesaan, Pemerintah terus melaksanakan

    percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagalistrikan yang

    meliputi Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi sesuai dengan

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 21 dari 29

    Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha

    Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);

    7. Bahwa Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan elektrifikasi listrik di

    seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Propinsi

    Sumatera Utara dengan melakukan percepatan pembangunan sarana dan

    prasarana ketenagalistrikan melalui proyek-proyek Pemerintah yang

    dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dan juga mendorong pihak swasta

    untuk ikut terlibat dalam pembangunan ketenagalistrikan melalui IPP,

    Excess Power dan juga melakukan sewa mesin-mesin pembangkit;-

    8. Bahwa pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang

    dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) di Wilayah Sumatera Bagian Utara

    termasuk di Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh unit-unit PLN yaitu

    PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I untuk pembangunanproyek-proyek transmisi yang berkedudukana di Jalan Dr. Cipto Medan dan

    PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II untuk pembangunanproyek-proyek pembangkitan yang berkedudukan di Jalan Kasuari Medan.--

    9. Bahwa secara secara garis besar dapat digambarkan pula mengenai

    kegiatan penyaluran dan penjualan energi listrik kepada pelanggan

    TERGUGAT adalah sebagai berikut:

    1. Pertama adalah kegiatan pembangkitan tenaga listrik, yaitu kegiatan

    memproduksi energi listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero)Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.

    2. Kemudian kegiatan penyaluran yaitu menyalurkan energi listrik dari

    pembangkitan ke Gardu Induk Listrik melalui jaringan transmisi yang

    dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan PengaturBeban Sumatera (P3BS).

    3. Kemudian dari Gardu Induk disalurkan melalui jaringan listrik 20 Kv

    dan selanjutnya baru disalurkan kepada t pelanggan oleh

    TERGUGAT.-

    10. Dari poin 9 di atas jelas tergambar bahwa tugas pokok TERGUGAT adalah

    hanya pendistribusian energi listrik kepada pelanggan secara retailyang pasokan energinya sangat tergantung dari ketersedian listrik yang

    disediakan oleh pembangkitan yaitu PT PLN (Persero) PembangkitanSumatera Bagian Utara.-

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 22 dari 29

    11. Bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, PT PLN (Persero)Unit Induk Pembangunan II, PT PLN (Persero) Pembangkitan SumateraBagian Utara dan PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan PengaturBeban Sumatera (P3BS) bukan merupakan unit yang berada di bawahkendali dan pengawasan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

    (TERGUGAT) melainkan merupakan unit sejajar yang berdiri sendiri dan

    langsung berada di bawah kendali PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang

    berkedukan Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan.

    B. TENTANG FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

    12. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakan

    TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan

    pemadaman listrik dengan merampas hak konsumen dan kelalaian

    melaksanakan kewajiban hukum, dengan alasan sebagai berikut:--------------

    a. Bahwa TERGUGAT tidak dapat memungkiri bahwa sampai saat ini

    cadangan daya energi listrik yang tersedia di wilayah Sumatera Bagian

    Utara termasuk Propinsi Sumatera Utara tidak mencukupi dan

    diperparah dengan adanya pemeliharaan atau kerusakan mesin

    pembangkit yang berdampak pada terjadinya pemadaman;

    b. Bahwa seperti diuraikan sebelumya tidak tercukupinya daya listrik

    tersebut diakibatkan oleh keterlambatan beroperasinya pembangkit

    dan transmisi sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga tidak ada

    cadangan apabila terjadi kerusakan atau adanya pemeliharaan

    terhadap mesin-mesin pembangkit, sementara pertumbuhan

    pelanggan terus meningkat dan berdasarkan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku, TERGUGAT tidak boleh menolak

    permohonan-permohonan sambungan baru dan tambah daya yang

    diajukan oleh masyarakat;-

    13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 9 poin 28

    karena selain usaha-usaha pembangunan yang telah dilakukan

    sebagaimana diuraikan di atas, dalam usaha menghadapi keadaan listrik di

    Sumatera Utara tersebut di atas, TERGUGAT yang ditunjuk sebagai

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 23 dari 29

    Koordinator dan Juru Bicara dalam kegiatan Pelaksana Komunikasi

    Perusahaan PT PLN (Persero) di wilayah Prpoinsi Sumatera Utara telah

    melakukan upaya-upaya seperti membuat pengumuman di media cetak

    tentang Informasi Pemadaman, elektronik, spanduk, iklan berjalan,

    sosialisasi kepada anggota DPR, juga Sosialisasi kepada Ketua MUI

    Provinsi Sumatera Utara, Press Release, menyurati pelanggan industri, dan

    di samping itu TERGUGAT juga menghimbau semua masyarakat untuk

    melakukan penghematan pemakaian listrik;

    14. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum, unsur-unsur Perbuatan Melawan

    Hukum adalah perbuatan yang :

    1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; -

    2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

    3. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang

    berlaku dalam masyarakat;

    4. Bertentangan dengan tata susila atau kewajiban moral yang berlaku

    dalam masyarakat pada umumnya;-

    Dr. Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perbuatan Melawan

    Hukum halaman 62 menyebutkan: Yang dapat digugat berdasarkan

    pasal 1365 KUH Perdata antara lain: 1.Pengrusakan barang

    (menimbulkan kerugian materiil); 2.Gangguan (hinder), menimbulkan

    kerugian immateriil yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu;

    3.Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri

    tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

    M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan,

    Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilanhalaman

    455 menyebutkan: Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar

    hukum PMH yaitu: tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya;

    juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi; dengan demikian dapat

    dituntut:

    a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci,

    objektif, dan kongkret, yang disebut kerugian materiil;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 24 dari 29

    b) kerugian immateriel berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan

    semula atau restoration to original condition (herstel in de

    oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).

    Dengan demikian jelas bahwa kerugian dalam bentuk idiil (immateriel)

    seperti Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup adalah dapat

    diklasifikasikan sebagai unsur kerugian yang dapat menjadi unsur

    kebenaran mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan

    termasuk dalam pengertian rincian kerugian dimaksudkan

    Bahwa apabila kaidah hukum tersebut diterapkan terhadap dalil

    PENGGUGAT dalam gugatannya, maka TERGUGAT sebenarnya telah

    melaksanakan kewajiban hukum dalam rangka mengusahakan penyediaan

    tenaga listrik bagi masyarakat Sumatera Utara sebagaimana telah diuraikan

    di atas;-

    15. Bahwa terjadinya pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Sumatera

    Utara yang disebabkan karena adanya defisit listrik dari pembangkit

    bukanlah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

    TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, karena

    TERGUGAT sama sekali tidak memiliki otoritas dan kewenangan mengenai

    permasalah ketersediaan daya listrik dari pembangkitan:- -

    16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT

    halaman 6 poin 23 mengenai denda keterlambatan listrik karena

    merupakan hal yang keliru disebabkan denda keterlambatan yang

    diterapkan oleh PT PLN (Persero) telah sesuai dengan PERMEN ESDM

    No.09 tahun 2011 Pasal 9 Ayat (1) Konsumen diwajibkan membayar

    tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan oleh

    Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan ayat

    (2) Apabila konsumen membayar tagihan rekening listrik melampaui masa

    pembayaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), maka dikenakan Biaya

    Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana tercantum

    dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

    17. Bahwa ketentuan tentang kompensansi saat ini diatur dalam Peraturan

    Presiden Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011 yang kemudian

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 25 dari 29

    diatur kembali dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral

    Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan

    Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero)

    juncto Peraturan Presiden Nomor: 08 Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011

    tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan

    (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara juncto Keputusan Direksi PT PLN

    (Persero) Nomor: 002.K/DIR/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Tingkat

    Mutu Pelayanan juncto Edaran Direksi Nomor: 004.E/DIR/2012 tanggal 27

    Januari 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kompensasi Tingkat Mutu

    Pelayanan;

    18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT pada

    halaman 10 poin 3 mengenai tuntutan menghukum TERGUGAT untuk

    membebaskan abonemen 3 (tiga) bulan ke depan pasca putusan perkara

    aquo dibacakan oleh Majelis Hakim, bagi seluruh masyarakat Sumatera

    Utara sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita selama

    pemadaman berlangsung adalah tuntutan yang keliru karena di dalam

    ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada point 17 di atas,

    Pasal 16 Ayat (1) PERMEN ESDM No.09 tahun 2011 yang menyatakan

    bahwa pengurangan tagihan listrik (kompensasi) kepada konsumen

    sebesar 10% dari biaya beban atau rekening minimum dan diperhitungkan

    dalam tagihan listrik bulan berikutnya apabila realisasi Tingkat Mutu

    Pelayanan (TMP) melebihi 10% di atas nilai Tingkat Mutu Pelayanan yang

    ditetapkan, terkait dengan indikator sebagai berikut:-

    - Lama gangguan; Jumlah gangguan; Kecepatan pelayanan perubahan

    daya tegangan rendah; Kesalahan pembacaan kWh meter; dan

    Waktu koreksi kesalahan rekening.-

    19. Bahwa TERGUGAT telah merealisasikan pemberian kompensasi kepada

    pelanggan TERGUGAT berupa pengurangan tagihan listrik sebesar 10%

    dari biaya beban atau rekening minimum akibat dari realisasi Tingkat Mutu

    Pelayanan yang melebihi 10% dari nilai Tingkat Mutu Pelayanan yang telah

    ditetapkan.

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 26 dari 29

    20. Bahwa pembayaran kompensasi untuk pemakaian listrik Tri Wulan I Tahun

    2014 (bulan Januari, Februari, Maret 2014) telah mulai

    dilaksanakan/diberikan pada rekening tagihan listrik bulan Juni 2014; -

    21. Bahwa Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT

    halaman 10 poin 5 mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad), karena menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3Tahun 2000 yang dapat dikabulkan mengenai putusan serta merta adalah :

    1). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak

    dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan; 2) Gugatan hutang-piutang yang

    jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; 3). Gugatan tentang sewa-

    menyewa tanah,rumah,gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-

    menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai

    penyewa yang baik; 4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini

    dan putusannya telah inkracht; 5) Dikabulkannya gugatan provisionil

    dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal

    332 Rv ; dan 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht " , oleh karena itu

    maka tuntutan PENGGUGAT yang memintakan putusan serta merta

    terhadap perkara aquo adalah sangat tidak tepat dan patut ditolak.-

    Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, dengan inimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-

    A. DALAM EKSEPSI1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.-

    2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke

    verklaard);

    B. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-

    2. Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

    Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus

    2015 No.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

    Dalam Eksepsi ;-- Menerima Eksepsi Tergugat ;

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 27 dari 29

    -- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan

    gugatan ( tidak memiliki Legal standing) ;

    Dalam Pokok Perkara

    -- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

    -- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak

    Rp.461.000,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;

    Membaca akta pernyataan permohonan banding No.47/2015 yang

    dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan SUGENG WAHYUDI, SH.MM

    yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2015 Penggugat /

    Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

    Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2015 Nomor:

    361/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan permohonan banding tersebut telah

    diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak

    Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 April 2015 ;

    Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

    Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

    Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan telah memberitahukan kepada

    pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 April 2015 dan kepada

    Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Mei 2015, untuk mempelajari

    berkas perkara No.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn di Kepaniteraan Pengadilan

    Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

    Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding

    telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

    persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu

    permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

    Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding memeriksa

    dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

    turunan putusan Pengadilan Negeri Medan 09 April 2015 Nomor:

    361/Pdt.G/2014/PN.Mdn. berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat

    majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah menyatakan

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 28 dari 29

    gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima dengan

    pertimbangan yang pada pokoknya Penggugat tidak memiliki legal standing

    untuk mengajukan gugatan a quo telah tepat dan benar menurut hukum,

    oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan

    pertimbangan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama

    tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

    memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri

    Medan tanggal 09 April 2015 Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn dapat

    dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ;

    Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap

    dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun

    dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua

    tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

    Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,

    khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan

    Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo

    UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;

    M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

    - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2015Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

    - Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya

    perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat

    banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu

    rupiah);

    Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

    Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal .01 Desember 2015oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan YANSENPASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai HakimAnggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

    08 September 2015 Nomor.296/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan

  • Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN Halaman 29 dari 29

    mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

    Senin tanggal 07 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim

    Anggota, serta dibantu oleh ROSELINA,SH Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam

    perkara ini ;

    Hakim Anggota : Hakim Ketua :

    Ttd Ttd

    1. YANSEN PASARIBU,SH Hj.WAGIAH ASTUTI,SH

    Ttd

    2. ABDUL FATTAH,SH,MH

    Panitera Pengganti :

    Ttd

    ROSELINA,SH

    Rincian biaya perkara:- Meterai : Rp. 6.000,-- Redaksi : Rp. 5.000,-- Pemberkasan : Rp.139.000,-

    Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


Related Documents