P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileSutrisno Indah Nomor 285-W Medan berdasarkan Surat ... untuk memeriksa dan ... Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 465/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N Nomor 465/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada

pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara : Daisy, bertempat tinggal di Jl. Timor (Timor Raya) No. 53, Kel. Gaharu Kec.

Medan Timur, Kota Medan, sebagai Pembanding semula Tergugat ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDA

PANUSUNAN RAMBE,SH, MAHMUD YASIR,SH,

DARWIN RAMBE,SH, GUNTUR RAMBE,SH Advokat dan

Penasehat Hukum pada kantor hukum, ENDA

PANUSUNAN RAMBE,SH beralamat ENDA

PANUSUNAN RAMBE,SH di Jalan Sutrisno Komplek

Sutrisno Indah Nomor 285-W Medan berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2018,

Lawan

Djohan Taruna, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso GG. Barisan No.

16, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan,

sebagai Terbanding semula Penggugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTOMAN

SIMANJUNTAK, SH, MH , Advokat dan Konsultan Hukum

beralamat di JL. Merbau Nomor 10 D Medan berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2017 DAN

PT. Ratu Intan Cargo, bertempat tinggal di Jl. Letda Sujono Komp. Sbc I Blk. A

No. 6 Medan, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I

Ali Muda Rambe, SH, Notaris/PPAT Medan, bertempat tinggal di Jl. Letda

Sujono Komp. Sbc I Blk. A No. 6 Medan, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II

Pengadilan Tinggi Tersebut; Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember

2018 Nomor 465/Pdt/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2018/PN

Mdn, ditingkat banding;

2. Penetapan Hakim Ketua tentang hari Sidang Perkara ini tanggal 18

Desember Nomor 465/Pdt/2018/PT MDN;

3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018 dan surat-surat lain

yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat

Gugatannya bertanggal 16 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2018 dibawah

register perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan

terhadap Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I, II semula

Turut Tergugat I, II atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah sepakat

membuat Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 dihadapan Turut

Tergugat II atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu Pintu rumah

toko Permanent 3, 5 (tiga koma lima) tingkat terbuat dari dinding beton,

lantai Keramik, atap Cor, dialiri Listrik, air leding yang terletak di Jl. Letda

Sujono Komp. Sbc I Blk. A No. 6 Medan (sudut Jalan Komplek/Gang)

sebagaimana tercantum Pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1132 atas

nama Tergugat;

2. Bahwa tanah yang diatasnya berdiri satu Pintu rumah toko Permanent 3, 5

(tiga koma lima) tingkat terbuat dari dinding beton, lantai Keramik, atap Cor,

dialiri Listrik, air leding yang terletak di Jl. Letda Sujono Komp. Sbc I Blk. A

No. 6 Medan (sudut Jalan Komplek/Gang) sebagaimana tercantum Pada

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1132 atas nama Tergugat selanjutnya akan

disebut Objek Perkara aquo;

3. Bahwa dalam Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tersebut,

Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual menyetujui harga

objek perkara aquo tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah);

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan

Pelaksanaan Jual beli objek perkara aquo setelah 4 (empat) bulan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


terhitung sejak Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei

2012 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa adapun alasan pelaksanaan Jual beli objek perkara aquo antara

Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah 4 (empat) bulan adalah di

karenakan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa objek perkara

aquo akan dijual Penggugat kembali dan Tergugat akan membeli kembali

objek perkara tersebut;

6. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan Akte Perikatan Jual

Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 objek perkara aquo disewakan

oleh Tergugat kepada orang lain dengan jangka waktu sewa selama 3 (tiga)

tahun, maka oleh karena objek perkara aquo tersebut disewakan Tergugat

kepada pihak lain selama 3 (tiga) tahun, maka dalam Akte Perikatan Jual

Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat setuju

membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan;

7. Bahwa adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh

Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan dalam Akte Perikatan Jual Beli

dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut adalah sebagai berikut

7.1. Bahwa meskipun rumah dan tanah dimaksud telah dijual tetapi pihak

pertama berhak untuk menguasai rumah tersebut hingga akhir bulan

ke- empat dihitung dari sejak ditandatangani akte ini;

Bahwa sertifikat tanah bukti hak atas tanah dan bangunan tersebut

disimpan dan dipegang oleh pihak kedua;

7.2. Akan tetapi setelah jangka waktu selama 4 (empat) bulan dimaksud

sudah berlalu, pihak pertama harus membeli kembali rumah toko dan

tanah dimaksud dari pihak kedua dengan cara membayar kembali

sebesar sama dengan harga jual beli sekarang yaitu Rp. 1.

000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7.3. Jika ternyata pihak pertama lalai dalam melaksanakan pembayaran

harga sebesar seperti disebut pada pasal 2, maka dengan demikian

pihak pertama dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi;

7.4. Akibat kelalaian tersebut, pihak pertama kehilangan haknya untuk

membeli kembali rumah toko dan tanah tersebut dari pihak kedua;

7.5. Sebaliknya pihak kedua berhak dan berwenang sepenuhnya

mengurus balik nama atas sertifikat bukti hak atas rumah dan tanah

dimaksud keatas namanya sendiri atau menjualnya kepada siapapun

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sedangkan biaya-biaya untuk balik nama tersebut menjadi tanggung

jawab dari pihak pertama;

7.6. Bahwa untuk terselenggaranya urusan balik nama penjualannya

kepada pihak lain, pihak kedua akan mempergunakan kuasa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibawah ini;

7.7. Dengan terjadinya cedera janji (wanprestasi) oleh pihak pertama

seperti dimaksud pada pasal 3, maka pihak pertama sekarang untuk

dipergunakan nantinya dengan memberi kuasa dengan hak subtitusi

kepada pihak kedua.

KHUSUS

- Bertindak untuk dan atas nama pihak pertama menjual atau

dengan cara apa saja mengalihkan rumah dan tanah seperti

diuraikan diatas kepada siapa saja, termasuk kepada pihak kedua

sendiri.

- Untuk pelaksanaan kuasa khusus ini, maka pihak kedua berhak

dan berwenang menghadap Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)

dan selanjutnya berurusan dengan Kantor Pertanahan Kota

Medan, untuk menandatangani akte jual beli baik sebagai penjual

maupun sebagai pembeli menentukan harga jual, membuat atau

menyuruh buat surat-surat, akta-akta yang diperlukan.

Memberikan keterangan-keterangan dan lain-lain, tegasnya

melakukan segala sesuatu tanpa kecuali, asal saja maksud dan

tujuannya adalah agar transaksi jual beli dan balik nama rumah

dan tanah tersebut dapat terselenggara dengan baik dan

semestinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

untuk itu.

7.8. Bahwa dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan kedepan dihitung dari

sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani, pihak pertama tidak

diperkenankan menjual;

7.9. Bahwa oleh karena rumah toko saat ini dipersewakan pihak pertama

kepada pihak lain, apabila pihak pertama lalai melaksanakan

pembayaran sebagaimana disebut pada pasal 3, maka dengan

demikian uang sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) yang diterimanya ini harus diserahkan kepada

pihak kedua;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


8. Bahwa setelah 4 (empat) bulan akte tersebut ditandatangani tepatnya pada

bulan september 2012, Penggugat menagih agar Tergugat membeli kembali

objek perkara sebagaimana dalam Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No.

06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau membeli

kembali objek perkara aquo dan selalu memberikan berbagai macam

alasan-alasan;

9. Bahwa walupun Tergugat memberikan berbagai macam alasan-alasan,

Penggugat selalu berupaya menyelesaikan perkara tersebut secara

musyawarah, akan tetapi Tergugat juga tidak juga membeli kembali objek

perkara serta Tergugat juga tidak melaksanakan syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan dalam Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06

tanggal 07 Mei 2012 tersebut;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga membeli kembali objek perkara

serta Tergugat juga tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan dalam Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei

2012 tersebut, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau

wanprestasi;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi atas syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Akte Perikatan Jual

Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut, maka Penggugat

meminta kepada Tergugat agar uang sewa objek perkara aquo selama 3

(tiga) tahun sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang

diterimanya sebagaimana dalam pasal 9 Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa

No. 06 tanggal 07 Mei 2012 diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi

Tergugat juga tidak mau menyerahkan uang sewa objek perkara aquo

kepada Penggugat;

12. Bahwa setelah jangka waktu sewa objek perkara aquo selama 3 (tiga) tahun

berakhir, maka Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali

menyewakan objek perkara aquo kepada Turut Tergugat I dan hasil sewa

objek perkara aquo sama sekali tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mau melaksanakan syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disetujui oleh Penggugat dan

Tergugat dalam Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei

2012 tersebut dan Tergugat selalu meberikan berbagai macam alasan-

alasan serta Tergugat menyewakan objek perkara aquo tanpa

sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat berupaya mengurus balik

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


nama Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara aquo yang sebelumnya atas

nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

14. Bahwa Pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara

aquo tersebut terhalang dikarenakan adanya salah satu syarat yang harus

dipenuhi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, dimana

syarat tersebut adalah bahwa dalam pengurusan balik nama Sertifikat Hak

Milik (SHM) harus dilampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas

nama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelumnya;

15. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) perkara aquo atas nama

Tergugat, maka Penggugat berusaha meminta kepada Tergugat agar

bersedia memberikan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih

berlaku untuk salah satu syarat agar Penggugat dapat melakukan

pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) perkara aquo menjadi

atas nama Penggugat sendiri, akan tetapi Tergugat tidak pernah bersedia

memberikan foto copy KTP yang masih berlaku tersebut kepada Penggugat,

maka akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menjadi

terhalang/terhambat dalam Proses balik nama sertifikat Hak Milik objek

perkara aquo sampai saat perkara ini didaftarkan;

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji atau wanprestasi sudah

sangat merugikan Penggugat baik secara materiil dan immateriil, adapun

rincian kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut adalah sebagai

berikut :

No. JENIS

KERUGIAN

KETERANGAN JUMLAH

1. Materiil Harga objek perkara aquo; Rp.1.000.000.000,-

2. Materiil Uang sewa objek perkara aquo

selama 3 (tiga) tahun sesuai

Pasal 9 Akte Perikatan Jual Beli

dan Kuasa No. 06 tanggal 07

Mei 2012;

Rp. 100.000.000,-

3. Immareriil Keuntungan yang Bakal

diperoleh terhitung mulai tanggal

07 September 2012 sampai

gugatan didaftarkan.

Rp. 500.000.000,-

JUMLAH TOTAL Rp.1.600.000.000,-

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


17. Bahwa oleh karena Tergugat telah telah ingkar janji atau wanprestasi, maka

secara hukum objek perkara aquo sah milik Penggugat berdasarkan Akte

Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut dan

Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 Sah untuk

pengurusan balik nama;

18. Bahwa karena objek perkara aquo sah milik Penggugat, maka Penggugat

memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo untuk memerintah Tergugat dan Turut Tergugat I atau pihak lain yang

mengusai objek perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan

objek perkara aquo tersebut kepada Penggugat;

19. Bahwa untuk menjamin Tergugat dan Turut Tergugat I melaksanakan

Putusan Perkara aquo, maka untuk itu Penggugat memohon kepada majelis

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum

Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per

hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde) sampai Tergugat dan Turut Tergugat I melaksanakan Putusan

perkara aquo;

20. Bahwa untuk menjamin gugatan aquo tidak hampa/tidak sia-sia dibelakang

hari, patut dan layak bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan terlebih dahulu

meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara aquo

sebelum Perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap

(inkracht van gewijsde); 21. Bahwa oleh karena pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

adalah pihak yang kalah, maka layak dan patut bagi Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat, Turut

Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara aquo secara tanggung renteng

22. Bahwa oleh karena Tergugat selalu memberikan berbagai macam alasan

dan tidak mau melaksanakan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan Akte

Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut, maka

tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk

menyelesaikan perkara aquo selain mendaftarkan Perkara aquo ke

Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Pasal 12 Akte Perikatan

Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan atas dasar bukti yang

kuat dan cukup sehingga patutlah menurut hukum bagi Penggugat mohon

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu Putusan serta

merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun terdapat adanya Perlawanan

(Verzet), Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari

persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari

persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili Perkara aquo

serta Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri medan

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan

yang Amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Sah dan berharga Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06


3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji atau

wanprestasi;

4. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) yang

diletakkan terhadap objek perkara aquo tersebut;

5. Menyatakan objek perkara aquo sah milik Penggugat berdasarkan Akte

Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut;

6. Menyatakan Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei

2012 Sah untuk pengurusan balik nama;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan

immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 1. 600.000.000,- (Satu milyar

enam ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 07 September 2012 sampai

dengan gugatan didaftarkan;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

rupiah) per hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde) sampai Tergugat dan Turut Tergugat I

melaksanakan Putusan perkara aquo;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

dengan serta merta (Uit Voobaar bijvorraad) meskipun ada perlawanan,

banding atau kasasi;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


10. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I atau pihak lain yang

mengusai objek perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan

objek perkara aquo tersebut kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo secara tanggung

renteng.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Tergugat

telah mengajukan dan menyerahkan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya terdapat 2 (dua) kepentingan hukum

yang bertolak belakang yaitu : 1. Agar Tergugat dihukum untuk membayar

ganti kerugian materil dan iminateril kepada Penggugat sebesar

Rp.1.600.000.000-(satu milyar enam ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal

07 september 2012 sampai dengan gugatan didaftar, dan 2. Menyatakan

objek perkara sah milik Penggugat berdasarkan Akte Pengikatan Jual Beli

dan Kuasa No.06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut;

2. Bahwa fakta gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah

wanprestasi (ingkar janji) karena tidak mematuhi Akta Perikatan Jual Beli dan

Kuasa No.06 tanggal 07 Mei 2012 yang nota bene menuntut Tergugat untuk

membayar uangnya Rp. 1.600.000.000.(satu milyar enam ratus juta rupiah)

dan satu sisi lagi menuntut Tergugat agar objek perkara sah milik Penggugat,

seyogianya Penggugat menuntut Tergugat yang berkaitan dengan Akte

Perikatan Jual Beli dan Kuasa No.06 tanggal 07 Mei 2017 harus memilih

salah satu opsi tuntutan hukum apakah ganti rugi atau objek perkara menjadi

milik Penggugat;

3. Bahwa apabila diteliti secara seksama Penggugat menuntut Tergugat agar

uangnya Rp.1.600.000.000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah) diserahkan

kepadanya ditambah dengan objek perkara menjadi miliknya, agar gugatan

Penggugat tidak kabur maka seharusnya Penggugat dalam gugatannya

memilih salah satu objek perkara apakah uangnya dikembalikan atau

tuntutan objek perkara menjadi miliknya, dengan demikian gugatan

Penggugat adalah kabur, oleh karena itu beralasan gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


4. Bahwa demikian juga dengan tuntutan kerugian immateril dari tanggal 07

September 2012 sampai gugatan didaftarkan sebesar Rp.500.000.000.- (lima

ratus juta rupiah). Dari fakta gugatan ini, Penggugat tidak jelas menguraikan

kerugian materiil yang bagaimana, apakah sebagai akibat Tergugat tidak

mengembalikan uang dari Penggugat atau kerugian dari Penggugat tidak

menguasai objek perkara, seyogianya kerugian immateril tersebut harus

dirinci dengan jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kabur dan

beralasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, maka sangat

beralasan hukum bagi Majelis Hakim yth untuk menolak gugatan Penggugat

seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat

diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam eksepsi, sepanjang ada kaitan

hukumnya dengan dalil dalil Tergugat dalam pokok perkara dibawah ini,

maka dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini, sehingga

tidak perlu diulangi kembali oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil dalil gugatan Penggugat

seluruhnya, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat

dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa pada pokonya Penggugat dalam gugatannya menuntut Agar

Tergugat membayar kerugian materil dan immateril sebesar

Rp.1.600.000.000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah) dan tanah

perkara yang menjadi obyek Perikatan Jual Beli dan kuasa dinyatakan

menjadi milik dari Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi Akte

Perikatan Jual Beli dan Kuasa No.06 tanggal 07 Mei 2012;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akte

Perikatan Jual Beli dan Kuasa No.06 tanggal 07 Mei 2012 yang dibuat

dihadapan Turut Tergugat II atas Sertifikat Hak Milik No.1132 yang isinya

"Pihak Pertama harus membeli kembali rumah dan toko dan tanah

dimaksud dari pihak kedua dengan cara membayar kembali sebesar

sama dengan harga jual beli sekarang yaitu Rp.1.000.000.000.-(satu

milyar rupiah ", secara hukum perikatan Penggugat dan Tergugat adalah

JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI;

5. Bahwa benar Tergugat telah meminjam uang sebesar

Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) ketentuan pinjaman uang ini telah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


diatur dalam Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No.06 tanggal 07 Mei

2012 yaitu apabila pihak Pertama (Tergugat) lalai melaksanakan

sebagaimana pada pasal 3, maka dengan demikian uang sewa selama 3

(tiga) tahun sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) yang

diterimanya tersebut harus diserahkan kepada pihak kedua (Penggugat).

6. Bahwa dari fakta Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 06 tanggal

07 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Turut 'Tergugat II telah jelas diatur

apabila Tergugat ingkar janji/lalai melanggar pasal 2, pasal 3 dan pasal 9

tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar hutangnya yang

berkaitan dengan Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 06

tanggal 07 Mei 2012 kepada Penggugat adalah sebesar

Rp.1.100.000.000.-(satu milyar seratus juta rupiah), dan selama ini biaya

biaya PBB, Air Pam dan biaya biaya bulanan komplek dibayar oleh

Tergugat;

7. Bahwa Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei

2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II yang ditanda tangani

tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta terlebih

dahulu dibacakan dihadapan kedua belah pihak yang merupakan akte

autentik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang berlaku sebagai

undang-undang dan tanpa adanya kalimat/tanpa aturan apabila lalai

maka Tergugat akan dikenakan bunga, denda yang harus diserahkan

kepada Penggugat.

8. Bahwa oleh karena itu Tergugat selama ini telah mengembalikan

pinjaman/hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.70.000.000.-

(tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 Mei 2013

dibayarkan sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan tanggal

22 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), maka sisa

hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.100.000.000 —

Rp.70.000.00 : Rp.1.030.000.000.-(satu milyar tiga puluh juta rupiah),

uang ini telah diterima dengan baik oleh Penggugat sebagai cicilan

pembayaran hutang karena ingkar janji;

9. Bahwa malah Tergugat telah berulang kali menyampaikan kepada

Penggugat, bahwa tanah perkara ada yang mau membeli dengan

maksud hasil penjualan nantinya membayar hutang Tergugat kepada

Penggugat, ternyata Penggugat tidak bersedia menerima tawaran

tersebut, sehingga akibatnya Tergugat tidak bisa melunasi hutang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tersebut kepada Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tetap

berusaha untuk membayar sisa hutang yang belum dibayar kepada

Penggugat dan untuk itu Tergugat akan lunasi hutang sebesar

Rp.1.030.000.000.-(satu milyar tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa point 3 s/d 11 gugatan Penggugat antara lain menyatakan

Tergugat tidak memenuhi isi Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor :

06 tanggal 07 Mei 2012, dari fakta tersebut diatas jelas diakui dan

dibenarkan Penggugat bahwa Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor

: 06 tanggal 07 Mei 2012 adalah MEMBELI KEMBALI , dan pelanggaran

terhadap perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali merupakan

gugatan ganti rugi untuk memenuhi klausula yang tercantum dalam Akta

Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012, bukan

gugatan kepemilikan.

11. Bahwa hal ini dapat dilihat pasal 7 dari Akta Perikatan Jual Bell Dan

Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012 disebutkan "apabila Tergugat

cedera janji (wanprestas) seperti diatur dalam pasal 3 maka Tergugat

sekarang untuk dipergunakan nantinya dengan memberi kuasa dengan

hak subsitusi kepada Penggugat ..dst...., pasal 7 ini tidak dapat diartikan

berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dari Akta Perikatan Jual Beli

Dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012 yaitu secara hukum jual beli

dengan hak membeli kembali bukanlah merupakan jual beli yang

dikehendaki oleh undang -undang, dengan alasan suatu jual beli harus

dibuat tanpa syarat, harus terang dan tunai, tidak ada syarat lain;

12. Bahwa dalam pasal 3 jelas Perikatan Jual Beli Dan Kuasa No. 06 tanggal

07 Mei 202 disebutkan Jika ternyata pihak pertama lalai dalam

melaksanakan pembayaran harga sebesar seperti disebut pada pasal 2,

maka dengan demikian pihak pertama dinyatakan ingkar janji, dan

kemudian dengan Penggugat telah menerima cicilan pembayaran cicilan

tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan

tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah),

dengan adanya fakta dimana Penggugat telah menerima cicilan sebesar

Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) dari Tergugat, maka dengan

demikian secara hukum surat kuasa untuk menjual rumah dan tanah

kepada orang lain maupun untuk diri sendiri (Penggugat) tidak dapat

dipergunakan peralihan hak kepemilikan tanah perkara kepada orang lain

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


maupun untuk diri sendiri, dengan sendirinya tidak berlaku lagi, dengan

alasan telah ada pembayaran cicilan sejumlah uang yang berkaitan

dengan Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor: 06 tanggal 07 Mei

2012;

13. Bahwa terhadap Perikatan Jual Beli Nomor: 06 tanggal 07 Mei 2012

Tergugat pada tanggal 29 Mei 2013 telah dibayar uang sebesar

Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Juni 2017

telah dibayar uang sebeaar Rp.20.000.000 -(sepuluh juta rupiah) yang

jumlahnya keseluruhan Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) kepada

Penggugat, dengan demikian hutang Tergugat kepada Penggugat adalah

Rp.1.100.000.000 - Rp.70.000.000 =Rp.1.030.000.000 (satu milyar tiga

puluh juta rupiah), dengan adanya pembayaran yang diterima oleh

Penggugat ini, secara hukum gugurlah ketentuan yang diatur pada pasal

4, 5, 6 dan 7 dari Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 06 tanggal 7 Mei 2012

maka dengan sendirinva berlakulah Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 06

tanggal 07 Mei 2012 yaitu hutang Tergugat kepada Penggugat adalah

sebesar Rp.1.100.000.000.-(satu milyar seratus juta rupiah), oleh karena

itu tidak beralasan objek perkara menjadi milik dan kepunyaan dari

Penggugat;

14. Bahwa demikian juga dengan point 12 dan 13 gugatan Penggugat

mengenai Tergugat kembali menyewakan objek perkara kepada Turut

Tergugat I, terhadap dalil dalil gugatan ini tidak ada larangan bagi

Tergugat untuk mempersewakan objek perkara kepada pihak lain,

dengan alasan dalam Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 06

tanggal 07 Mei 2012 tidak ada diatur tentang hal ini, karena sampai saat

ini objek perkara masih milik dan kepunyaan dari Tergugat karena belum

ada balik nama SHM Nomor : 1132, sehingga secara hukum dalil

gugatan ini haruslah ditolak.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 14 dan 15 tentang Penggugat

meminta foto copy Kartu Tanda Keluarga (KTP) atas nama Tergugat,

dalil Penggugat tidaklah benar karena sampai sekarang Penggugat tidak

pernah meminta foto copy Katu Tanda Penduduk (KTP) dari Tergugat,

malah Tergugat beberapa kali mengusulkan kepada Penggugat agar

objek perkara dijual kepada orang lain yang nantinya hasil penjualan

dibayarkan hutang Tergugat kepada Penggugat dan sisanya diserahkan

kepada Tergugat, ternyata Penggugat dengan berbagai alasan tidak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


bersedia menerima usulan dari Tergugat, oleh karena itu gugatan

haruslah ditolak.

16. Bahwa poin 15 gugatan yang menuntut kerugian materiil sebesar

Rp.1.100.000.000.-(satu milyar seratus jute rupiah) ditambah dengan

kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah),

terhadap tuntutan ini menurut Tergugat tidaklah berdasar sama sekali,

dengan alasan karena apabila Tergugat lalai melaksanakan pembayaran

sebagaimana diatur dalam pasal 3 maka dengan sendirinya otomatis

berlakulah pasal 9 dari Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 06

tanggal 07 Mei 2012 antara lain berbunyi "9-Bahwa oleh karena rumah

toko saat ini dipersewakan kepada pihak lain, apabila pihak pertama lalai

melaksanakan pembayaran sebagaimana disebut pada pasal 3, maka

dengan demikian uang sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar

Rp,100.000,000.-(seratus juta rupiah) yang diterimanya ini harus

diserahkan kepada pihak kedua", dari fakta hukum sudah jelas diatur

dan apabila Tergugat lalai (ingkar janji) terhadap Akta Perikatan Jual Beli

Dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012, maka Tergugat

berkewajiban untuk membayar sejumlah uang karena ingkar janji

(wanprestasi) sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta

rupiah) kepada Penggugat, sehingga hutang Penggugat kepada

Tergugat sampai saat ini hanya sebesar Rp.1.100.000.000 —

Rp.70.000.000 = Rp.1.030.000.000 (satu milyar tiga puluh juta rupiah).

17. Bahwa demikian juga apabila dilihat Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa

Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012 tidak ada diatur tentang apabila

Tergugat ingkar janji terhadap perikatan akan dikenakan jasa, denda,

persentase uang maupun imbalan bentuk lainnya, karena sudah jelas

diatur apabila Tergugat ingkar jani maka dengan sendirinya berlakukan

pasal 9 dari Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07

Mei 2012 yaitu "Bahwa oleh karena rumah toko seat ini dipersewakan

kepada pihak lain, apabila pihak pertama lalai melaksanakan

pembayaran sebagaimana disebut pada pasal 3, maka dengan demikian

uang sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.100,000.000.-(seratus juta

rupiah) yang diterimanya ini harus diserahkan kepada pihak kedua ",

dengan demikian tidak beralasan untuk menuntut Tergugat untuk

membayar kerugian immateriil, oleh karena itu gugatan Penggugat ini

harusah ditolak seluruhnya.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


18. Bahwa demikian juga poin 17 gugatan yang mendalilkan objek perkara

aquo sah milik Penggugat dan sah untuk mengurus balik nama

berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07

Mei 2012 tersebut, terhadap dalil gugatan Penggugat tidaklah berdasar

sama sekali, dengan alasan bahwa Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa

Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012 adalah murni bentuk JUAL BELI

DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI yang didalamnya mengandung

perikatan jual beli dengan hak membeli kembali dalam jangka waktu 4

(empat) bulan, dan kemudian dengan adanya Penggugat telah menerima

cicilan pembayaran cicilan tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.50,000.000.-

(lima puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp

20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari tergugat, maka dengan demikian

secara hukum Surat kuasa untuk menjual rumah dan tanah kepada orang

lain mau pun untuk diri sendiri (penggugat) tidak dapat dipergunakan

peralihan hak kepemilikan tanah perkara kepada orang lain maupun

untuk diri sendiri, dengan sendirinya tidak berlaku lagi, dengan alasan

telah ada pembayaran cicilan sejumlah uang yang berkaitan dengan Akta

Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor: 06 tanggal 07 Mei 2012;

19. Bahwa secara hukum perikatan jual beli yang dikehendaki oleh undang-

undang adalah terang, tunai dan tidak boleh ada syarat lain seperti diatur

dalam Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei

2012, apabila dilakukan peralihan hak dengan jual beli dengan hak

membeli dengan sendirinya adalah batal demi hukum atau cacat juridis

dengan segala akibat hukumnya, risiko yang akan timbul nantinya

sebagai akibat tidak dipenuhi perjanjian ini adalah TUNTUTAN GANTI

RUGI, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak;

20. Bahwa terhadap poin 18 gugatan Penggugat untuk mengosongkan objek

perkara dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat,

terhadap dalil ini tidaklah beralasan karena Akta Perikatan Jual Beli Dan

Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012 adalah murni wanprestasi yaitu

tuntutan ganti rugi sejum lah uang bukan kepemilikan, oleh karena itu

dalil ini haruslah ditolak seluruhnya.

21. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diajukan

dengan tanpa dasar hukum, maka permohonan Sita Jaminan yang

diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo bertentangan dengan pasal

227 HIR/261 RBG, oleh sebab itu cukup beralasan hukum bagi Majelis

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Hakim Yth untuk menolak dan mengesampingkan permohonan Sita

Jaminan yang diajukan oleh penggugat;

22. Bahwa selanjutnya permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh

Penggugat juga tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab

permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tentang Putusan

Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan bertentangan dengan pasal

180 ayat (1) HIR.

Bahwa berdasarkan hal hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka

Tergugat mohon kehadapan Ketua dan Majelis Hakim Yth. agar berkenan untuk

menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa sepanjang ada kaitannya dengan jawaban Tergugat dalam

eksepsi dan Pokok Perkara diatas, maka dianggap telah dimasukkan

kedalam Rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulangi kembali oleh

Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi ini.

2. Bahwa berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Dan kuasa Nomor : 06

tanggal 7 Mei 2012 antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat

dalam rekonpensi yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II yang

merupakan JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI" yang isinya

pada pasal 2 antara lain disebutkan "Akan tetapi setelah jangka waktu

selama 4 (empat) bulan dimaksud sudah berlalu, pihak pertama harus

membeli kembali rumah toko dan tanah dimaksud dari pihak kedua

dengan cara membayar kembali sebesar sama dengan harga jual beli

sekarang yaitu Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah);

3. Bahwa kemudian dipertegas lagi apabila 'Penggugat-dr tidak membeli

kembali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan maka berlakulah pasal 3

yaitu "Jika ternyata pihak pertama lalai dalam melaksanakan

pembayaran harga sebesar seperti disebut pada pasal 2, maka dengan

demikian pihak pertama dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi", dan

sebagai kewajiban apabila Penggugat -dr melanggar pasal 2 dan 3

tersebut, maka Penggugat-dr berkewajiban memenuhi pasal 9 yang

bunyinya " Bahwa oleh karena rumah toko saat ini dipersewakan pihak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pertama kepada pihak lain, apabila pihak pertama lalai melaksanakan

pembayaran sebagaimana disebut pada pasal 3, maka dengan demikian

uang sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta

rupiah) yang diterimanya ini haruslah diserahkan kepada pihak kedua".

4. Bahwa oleh karena Penggugat -dr telah ingkar janji maka berdasarkan

pasal 9 dan pasal 2 dari Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor: 06

tanggal 07 Mei 2012 Penggugat-dr berkewajiban/berhutang kepada

Tergugat-dr sebesar Rp.1.100.000.000.-(satu milyar seratus juta rupiah),

dan terhadap kewajiban ini Penggugat -dr telah mencicil pembayaran ini

sebesar Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian pada

tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan

tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah),

sehingga sisa kewajiban/hutang Penggugat -dr kepada Tergugat -dr

adalah sebesar Rp.1.100,000.000 - Rp.70.000.000 = Rp.1.030.000.000.-

(satu milyar tiga puluh juta rupiah), dan beralasan Penggugat -dr

dinyatakan mempunyai kewajiban/hutang kepada Tergugat-dr sebesar

Rp.1.030.000.000.-(satu milyar tiga puluh juta rupiah), dan Penggugat -dr

akan melunasi hutang sebesar Rp.1.030.000.000.-(Satu milyar tiga puluh

juta rupiah) pada bulan Juli 2018 dan hal ini Penggugat -dr sudah

sampailcan pada saat mediasi;

5. Bahwa Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei

2012 murni adalah JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI yaitu

dalam jangka waktu 4 (empat) bulan harus dibeli kembali oleh sipenjual

(Penggugat-dr/Tergugat -dk), bentuk Perjanjian Jual Beli Dengan Hak

membeli Kembali ini tidak dibenarkan oleh hukum karenanya masih ada

syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, apalagi Penggugat dr telah

membayar cicilan atas ingkar janji Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor :

06 tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah),

dengan adanya pembayaran cicilan tersebut maka penggunaan surat

kuasa yang diatur dalam pasal 7 dari Akta Perikatan Jual Beli Dan Kuasa

Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012 tidak lagi dapat digunakan karena sudah

beralih hutang piutang antara Penggugat -dr dan Tergugat -dr ;

6. Bahwa secara hukum jual bell itu harus terang, tunai dan tidak ada syarat

tangguh serta sudah ada pembayaran cicilan atas ingkar janji sebesar

Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) atas Perikatan Jual Beii Dan

Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012, maka dengan sendirinya Akta

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Perikatan Jual Bell Nomor: 06 tanggal 07 Mei 2012 tidak dapat dijadikan

sebagai akta peralihan hak atas SHM No,1132/Bandar Selamat dari

Penggugat -dr kepada Tergugat -dr, dengan demikian tanah berikut

bangunan diatasnya yang dikenal dengan SHM Nomor: 1132/Kel Bandar

Selamat tetap menjadi milik dan kepunyaan clad Penggugat -dr.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat -dr/Tergugat -dk uraikan

diatas, Penggugat -dr/Tergugat -dk, memohon kehadapan Mejelis Hakim Yth,

agar kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi

seluruhnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya.

2. Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi mempunyai hutang kepada

Tergugat dalam rekonpensi karena ingkar janji (wanprestasi) sebesar

Rp.1.030.000.000.-(satu milyar tiga puluh juta rupiah).

3. Menyatakan tanah dan bangunan diatasnya yang dikenal dengan SHM

No.1132/Bandar Selamat merupakan milik dan kepunyaan Penggugat -

dr.

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya biaya

yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

29/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018 amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan Sah dan berharga Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06


3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji atau

wanprestasi;

4. Menyatakan objek perkara aquo atas sebidang tanah yang diatasnya

berdiri satu Pintu rumah toko Permanent 3, 5 (tiga koma lima) tingkat,

terbuat dari dinding beton, lantai Keramik, atap Cor, dialiri Listrik, air leding

yang terletak di Jl. Letda Sujono Komp. Sbc I Blk. A No. 6 Medan (sudut

Jalan Komplek/Gang) sebagaimana tercantum Pada Sertifikat Hak Milik

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(SHM) No. 1132 atas nama Daisy sah milik Penggugat berdasarkan Akte

Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut;

5. Menyatakan Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei

2012 Sah untuk pengurusan balik nama;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada

Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tigapuluh juta rupiah)

terhitung sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan gugatan

didaftarkan;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga

ratus ribu rupiah) per hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht van gewijsde); terhitung sejak dianmaning.;

8. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I atau pihak lain yang

mengusai objek perkara atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu

Pintu rumah toko Permanent 3, 5 (tiga koma lima) tingkat terbuat dari

dinding beton, lantai Keramik, atap Cor, dialiri Listrik, air leding yang

terletak di Jl. Letda Sujono Komp. Sbc I Blk. A No. 6 Medan (sudut Jalan

Komplek/Gang) sebagaimana tercantum Pada Sertifikat Hak Milik (SHM)

No. 1132 atas nama Daisy untuk mengosongkan dan menyerahkannya

kepada Penggugat;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk

seluruhnya ;

Dalam konvensi / Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk

membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.

1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah

memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan

permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri (Diluar Hadir) perkara

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn telah disampaikan secara sah dan patut

kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang

menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut

Terbanding semula Turut Tergugat I pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 dan

berhak mengajukan upaya hukum banding dalam 14 hari sejak

pemberitahuan ini;

2. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri (Diluar Hadir) perkara

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn telah disampaikan secara sah dan patut

kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang

menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat II pada Selasa tanggal 24 Juli 2018

dan berhak mengajukan upaya hukum banding dalam 14 hari sejak

pemberitahuan ini;

3. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/2018, yang menyatakan bahwa

Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 17 Pebruari 2018, pada Selasa tanggal 31 Juli 2018 telah

mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli

2018, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada

Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding

dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan

secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat

pada Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn;




secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut

Tergugat I pada Senin tanggal 05 Nopember 2018;




secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut

Tergugat II pada Jumat tanggal 02 Nopember 2018;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


7. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang

diterima dengan Tanda Terima Memori banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN

Mdn pada Kamis tanggal 20 September 2018, oleh Panitera Pengadilan

Negeri Medan dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan

secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat

pada Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn,

kepada Turut Terbanding I semual Turut Tergugat I pada Senin tanggal 05

Nopember 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn, kepada Turut Terbanding II

semula Turut Tergugat II pada Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Nomor

29/Pdt.G/2018/PN Mdn;

8. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima

dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN

Mdn pada Rabu tanggal 14 Nopember 2018, oleh Panitera Pengadilan

Negeri Medan dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan

kepada Pembanding semula Tergugat secara sah dan seksama pada Rabu

tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn, kepada Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I pada Jumat tanggal 23 Nopember

2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn, kepada Turut Terbanding II semula

Turut Tergugat II pada Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Nomor

29/Pdt.G/2018/PN Mdn;

9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor

29/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, yang

telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula

Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak

pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan

Tinggi Medan;



Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018,

yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula

Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari

sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan

Tinggi Medan;



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



yang telah memberikan kesempatan kepada Turut Terbanding I semula

Turut Tergugat I untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas

hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan;




yang telah memberikan kesempatan kepada Turut Terbanding II semula

Turut Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas

hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding

semula Tergugat tanggal 11 September 2018, yang diterima Panitera

Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2018, memohon agar

Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Turut Terbanding I/ Turut

Tergugat I dan Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II sama sekali TIDAK

PERNAH HADIR UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABAN DAN ATAU

EKSEPSI sebagaimana dimuat sehingga dapat dilihat dalam salinan

Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Nomor :

29/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tertanggal 24 Juli 2018 pada halaman 8 s/d

halaman 9;

Bahwa dengan TERBUKTI DAN TERNYATA bahwa Turut Terbanding

I / Turut Terg-ugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II sama

sekali TIDAK PERNAH HADIR UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABAN

DAN ATAU EKSEPSI karena beranggapan bahwa mereka hanya

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sebatas sebagai pihak yang ikut/turut mematuhi putusan tanpa

dikenakan kewajiban atau paksaan untuk melakukan isi putusan,

MAKA adalah kurang lazim atas adanya amar putusan yang

menyatakan:

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung

renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per hari setelah putusan

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

terhitung sejak di aanmaning;

- Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I atau pihak lain yang

menguasai objek perkara atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri

satu pintu rumah toko permanen 3,5 (tiga koma lima) tingkat terbuat

dari dinding beton, lantai atap cor, dialiri listrik, air ledeng yang

terletak di JI. Letda Sujono, Komp. Sbc, Blok A, No. 6, Medan (sudut

jalan komplek/gang) sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik

(SHM) No. 1132 atas nama Daisy untuk mengosongkan dan

menyerahkannya kepada Penggugat;

Bahwa dengan menghukum Turut Tergugat I untuk membayar

uang paksa (dwangsom) serta memerintahkan Turut Tergugat I untuk

mengosongkan obyek perkara dan menyerahkannya kepada

Penggugat adalah keliru dan cacat demi hukum serta tidak sesuai

dengan aturan ketentuan hukum acara perdata maupun hukum positip

yang berlaku sebagaimana telah disebutkan di atas sebelumnya

bahwa turut tergugat hanya bersifat mengetahui adanya suatu

putusan.

2. Bahwa seandainya gugatan Penggugat/Terbanding memang

bertujuan hendak menghukum PT. RATU INTAN CHARGO, bertempat

tinggal di JI. Letda Sujono, Komp. Sbc, Blok A, No. 6, Medan, maka

seharusnya dijadikan sebagai Tergugat II bukannya Turut Tergugat I,

hal ini jugalah yang seharusnya dipertimbangkan Majelis Hakim

untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding baik dalam putusan

sela ataupun pada Putusan Akhir;

3. Bahwa Pembanding/Tergugat TIDAK SEPENDAPAT serta

memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan hukum sebagaimana

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


disampaikan Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Pertama pada salinan

Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Nomor :

29/Pdt.G/2018/PN Mdn, tertanggal 24 Juli 2018, pada halaman 25

yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam proses pelaksanaan Akte Perikatan Jual

Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 tersebut faktanya

Tergugat telah wanprestasi maka dengan wanprestasinya Tergugat.

hak Tergugat untuk membeli kembali obyek perkara aquo telah

hilang, maka dengan sendirinya obyek perkara aquo dan uang sewa

obyek perkara sepenuhnya menjadi hak dan wewenang Penggugat"

4. Bahwa kekeliruan sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut di

atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menentukan sebagai berikut:

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih;

memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian jika itu masih

dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan

penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasai 1267KUH Perdata,

maka Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara a quo sudah

seharusnya terlebih dahulu memberikan kesempatan kembali kepada

Pembanding/Tergugat untuk membeli obyek perkara guna

mendapatkan putusan yang adil dan adanya kepastian hukum.

5. Bahwa Pembanding/Tergugat sudah berusaha dan sudah

menunjukkan itikad baik untuk mematuhi pelaksanaan kewajiban

(prestasi) sebagaimana dituangkan dalam Akte Perikatan Jual Beli dan

Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 yakni diantaranya dengan

memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta

Rupiah) kepada Terbanding/Penggugat;

6. Bahwa itikad baik merupakan prinsip utama dalam bidang bisnis dan

hukum, itikad baik merupakan tiang dalam melaksanakan isi kontrak,

dan para pihak diharapkan melakukan transaksi dengan itikad baik.

Asas itikad baik di dalam KUH Perdata dikenal empat asas penting

yang bersifat universal, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas

pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas konsensualisme.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Dari ketiga asas yakni: kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda dan

itikad baik, disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang

menyatakan bahwa :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang

ditentukan oleh undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan

dengan itikad baik"

Bahwa meskipun tidak dengan tegas dinyatakan di dalam setiap

perjanjian selalu tersirat adanya itikad baik dari para pihak. Asas

itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus

melaksanakan substansi kontrak, berdasarkan kepercayaan

atau keyakinan atau kemauan baik dari para pihak. ltikad baik ini

tidak terbatas pada waktu mengadakan hubungan hukum, tetapi

juga pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

7. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tingkat Pertama

telah KELIRU dan TIDAK SEMPURNA dalam mengambil

pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam salinan Putusan

Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Nomor :

29/Pdt.G/2018/PN Mdn tertanggal 24 Juli 2018, pada halaman 30 s/d

halaman 31 yang pada pokoknya menyebutkan;

“Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa karena

Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan

pelaksanaan jual beli objek perkara aquo setelah 4 (empat) bulan

terhitung sejak Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07

Mei 2012 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

sesuai tanda bukti (P-1), (T-1), akan tetapi hingga saat ini sekalipun

Penggugat telah mengingatkan beberapa kali mengingatkan

kepada Tergugat agar melaksanakan perjanjian berupa Akte

Perikatan Jual Beli dan Kuasa 06 bukti (P-1), (T-1), akan tetapi

Tergugat hingga saat ini justru tidak menghiraukannya, sehingga

Tergugat dapat dimaknai telah melakukan wanprestasi”;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Uraian :

“.... akan tetapi hingga saat ini sekalipun Penggugat telah

mengingatkan beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat agar

melaksanakan perjanjian berupa Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa 06

bukti...”.

Adalah TIDAK benar secara materiil dan TIDAK terbukti secara formil

dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam uraian

pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena

Penggugat/Terbanding TIDAK pernah menegur maupun mensomasi

Tergugat/Pembanding secara tertulis, demikian halnya dalam

keterangan saksi di hadapan pengadilan tidak pernah secara jelas

terungkap bahwa Tergugat/Pembanding pernah ditegur atau

disomasi sebagai salah satu syarat untuk menyatakan bahwa

seseorang dinyatakan wanprestasi.

Adapun di depan persidangan pada pemeriksaan perkara aquo pada

Pengadilan Tingkat Pertama, Penggugat/Terbanding hanya

menyampaikan 2 (dua) buah alat bukti yakni: (P-1) berupa Fotocopy

Akte Perikatan jual Beli dan Kuasa No. 06 tanggal 07 Mei 2012 dan (P-

2) berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1132, Kecamatan Medan

Tembung, Kelurahan Bandar Selamat. JIn. Letda Sujono sudut jalan

Komplek/Gang. Sedangkan alat bukti berupa surat teguran (Somasi)

TIDAK ada sama sekali sehingga TIDAKLAH TEPAT DAN TIDAK

BERALASAN apabila Majelis Hakim menyebutkan Penggugat/

Terbanding telah mengingatkan beberapa kali kepada Tergugat/

Pembanding serta memaknai Tergugat/Pembanding telah melakukan

wanprestasi.

Untuk itu adalah sangat beralasan apabila Yang mulia Hakim KETUA

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA menerima Memori Banding dari

Pembanding/Tergugat ini untuk kemudian membatalkan putusan Putusan

Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan serta

memeriksa ulang berkas Perkara Perdata Nomor : 29/ Pdt.G /2018/ PN

Mdn

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Tergugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim

Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat tersebut

diatas;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri

Medan serta memeriksa ulang berkas Perkara Perdata Nomor :

29/Pdt.G/2018/PN Mdn.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim

PengadilanTinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan

hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain,

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan

kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula

Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa

perkara ini menolak permohonan banding dan memori banding dari

Pembanding semula Tergugat tersebut dan menerima kontra memori banding

dari Terbanding semula Penggugat serta menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018 yang

dimintakan banding tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan

dalam Perkara Perdata Reg Nomor 29/Pdt.G/ 2018/PN Mdn, pada tanggal

24 Juli 2018 yang pada intinya “ Menolak Eksepsi Tergugat untuk

seluruhnya “ sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji atau

wanprestasi dengan mempertimbangkan sesuai dengan tanda bukti (P-1),

(T-1). Putusan tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukumnya

(Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum

yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/Tergugat

dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

- Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di

point (1) halaman (3) menyebutkan bahwa sesuai fakta hukum pada

persidangan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding

II/Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah hadir untuk menyampaikan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


jawaban dan atau eksepsi karena beranggapan bahwa mereka hanya

sebatas sebagai pihak yang ikut/turut mematuhi putusan tanpa dikenakan

kewajiban atau paksaan untuk melakukan untuk melakukan isi putusan,

maka kurang lazim atas adanya amar putusan yang menyatakan :...............

Bahwa harus lebih banyak belajar dan membaca buku “Otonomi Kebebasan

Hakim Menjatuhkan Putusan “ , Pengadilan berfungsi dan berperan sebagai

Katup Penekan (pressure valve), hal ini dilakukan sesuai dengan

kewenangan mengadili yang diberikan dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun

1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sebagaimana

diubah UU No.4 Tahun 2004, sekarang berdasarkan Pasal 1 UU No. 48

Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman (Judicial power). Terbukti

Pembanding/Tergugat telah mengakui dalam Memori Bandingnya Turut

Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II

sama sekali tidak pernah hadir untuk menyampaikan Jawabannya dan atau

eksepsinya........Bahwa terlebih-lebih Terbanding I/Turut Tergugat I, selaku penyewa objek perkara aquo, sehingga kedudukan Terbanding I/Turut Tergugat I, sama sekali tidak mau hadir dalam proses sidang Mediasi maupun dalam persidangan pokok perkara aquo dan tidak tidak melakukan sesuatu (perbuatan) sehingga layak tunduk kepada Putusan, padahal telah dipanggil secara patut menurut hukum, Maka apa yang dikatakan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak tepat dan tidak benar sama sekali;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan,

sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat

dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sebagai frame work dalam

membuat suatu putusan yang benar dalam perkara aquo;

- Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di

point 2 halaman 3, menyebutkan bahwa seandainya gugatan

Penggugat/Terbanding............Bahwa Pembanding/Tergugat segampang

begitu saja menyebutkan dalam Memori Bandingnya padahal fakta di

persidangan PT. RATU INTAN CHARGO, tidak pernah hadir untuk

melakukan sesuatu (perbuatan) dalam persidangan sehingga.....Apa dasarnya Pembanding/Tergugat menempatkan posisi Turut Terbanding I/Turut Tergugat seharusnya menjadi Tergugat II...????;

- Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan tidak sependapat serta adanya

kekeliruan dalam mempertimbangkan hukum............ Bahwa Pembanding/

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Tergugat tidak cermat dan tidak memahami, adapun pertimbangan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar berdasarkan Pasal 4

dan Pasal 7. Akte Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 Tanggal 07 Mei

2012 (Bukti P-1);

- Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan, bahwa kekeliruan sebagaimana

yang sudah diuraikan tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 1276

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.................Bahwa ini adalah alasan

yang tidak berarti, jika memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) :

Supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat

syarat;

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; - Suatu pokok persoalan tertentu; - Suatu sebab yang tidak terlarang. Bahwa jika dikaitkan dengan isi “Akte Perikatan Jual Beli Dan Kuasa”

Nomor 06, tanggal 07 Mei 2012, Pasal 2, 3 dan Pasal 4, maka

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat

dan benar dan memenuhi syarat-syarat perikatan;

- Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan dalam point 4 halaman 4, sudah

berusaha dan sudah menunjukan etikad baik untuk mematuhi pelaksanaan

kewajiban.......... ini adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena

faktanya Pembanding/Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan telah

diakui sendiri untuk membeli kembali objek perkara aquo telah hilang dan

secara sendirinya objek perkara aquo sah milik Terbanding/Penggugat dan

faktanya uang Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) yang diterima

Terbanding/Penggugat adalah bukan pembayaran pinjaman/hutang, dimana

jumlah uang tersebut adalah pembayaran uang sewa objek perkara aquo

selama 3(tiga) tahun yang saat ini masih disewakan oleh

Pembanding/Tergugat...Terbanding/Penggugat mengulang dalil-dalinya,

bahwa Faktanya uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang

diterima Terbanding/Penggugat dari Pembanding/Tergugat adalah bukan

pembayaran Pinjaman/hutang atau cicilan objek perkara melainkan uang

sewa objek perkara selama (3) tahun dari nilai sewa Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) yang harus diserahkan Pembanding/Tergugat kepada

Terbanding/Penggugat akibat wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 9

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dalam Akte Perikatan jual beli dan Kuasa Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012

dan atas Uang sewa objek perkara aquo selama 3 (tiga) tahun belum

sepenuhnya diterima Terbanding/Penggugat serta uang sewa objek perkara

aquo yang disewa Terbanding I/Turut Tergugat I sama sekali belum ada

diterima Terbanding/Penggugat, maka karena Terbuktinya Pembanding/

Tergugat telah wanprestasi dan telah diakui sendiri dalam dalilnya, maka hal

ini mengakibatkan Pembanding/Tergugat telah kehilangan hak untuk

membeli kembali objek perkara aquo dan secara sendirinya objek Perkara

aquo sah milik Terbanding/Penggugat hal ini sesuai dengan Syarat-syarat

dan Ketentuan dalam Akte Perikatan jual beli dan Kuasa Nomor : 06 tanggal

07 Mei 2012 tersebut;

- Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan dalam point 6 halaman 4, bahwa

etikad baik adalah prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum.......hal ini

sudah diakui Pembanding/Tergugat dan telah sesuai dengan isi Pasal 1338

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan jika benar

Pembanding/Tergugat memiliki etikad baik....Mengapa Pembanding/ Tergugat “SAMA SEKALI TIDAK PERNAH HADIR” dalam saat sidang Mediasi....??????, hal ini membuktikan bahwa dalil-dalil

Pembending/Tergugat adalah Dalil yang penuh kebohongan;

- Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan dalam Point 7 halaman 5, bahwa

Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan

tidak sempurna...... hal ini juga membuktikan adalah dalil yang mengada-

ada, karena terbukti Pembanding/Tergugat “SAMA SEKALI TIDAK

PERNAH HADIR” dalam saat sidang Mediasi, sehingga pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, telah tepat dan benar;

- Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan duduk perkaranya berikut

dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding

sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding/Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengambil Putusan Hukum

dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat untuk

seluruhnya;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

29/Pdt.G/2018/PN Mdn, pada tanggal 24 Juli 2018;

3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula

Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat

tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

mempelajari dan mencermati keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari

Pembanding semula Tergugat tersebut poin 1 s/d poin 7, pada pokoknya

hanya merupakan pengulangan saja dari jawabannya yang telah pernah

diajukan dipersidangan, dan ketidak hadiran dari Turut Terbanding I semula

Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara ini tidaklah

mengurangi hak-hak Pembanding semula Tergugat, dan hal-hal lainnya telah

dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik dan

benar, dan tidak salah menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim

berpendapat keberatan-keberatan tersebut tidak cukup beralasan menurut

hukum;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam Kontra Memori Banding

dari Terbanding semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya membantah

memori banding dari Pembanding semula Tergugat seluruhnya, maka Majelis

Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan

tersebut adalah membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari yudex

factie Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,

meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-

bukti surat-surat dan Saksi-saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara

Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

29/Pdt.G/2018/PN Mdn tangggal 24 Juli 2018, memori banding dan kontra

memori banding yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara sebagaimana

telah dipertimbangkan diatas, maka MajeIis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada

Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah tepat dan benar, dan

telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya dan

semua sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dan

akan menguatkan putusan tersebut dengan amar sebagaimana tersebut

dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada

dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan dan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata

untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ,

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

29/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018 yang dimintakan banding

tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding

sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kami SABUNGAN

PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LINTON SIRAIT,S.H.,M.H. dan

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi Hakim Anggota serta SUSILA WARDHANI, SH. sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding

atau Kuasanya dan Terbanding atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Ttd Ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH. SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

Ttd

POLTAK SITORUS, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SUSILA WARDHANI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileSutrisno Indah Nomor 285-W Medan berdasarkan Surat ... untuk memeriksa dan ... Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018

Documents

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileSutrisno Indah Nomor 285-W Medan berdasarkan Surat ... untuk memeriksa dan ... Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018