P E N G G U S U R A N PA KS A D A N P E R J U A N G A N WA ... filedengan warga mengajukan gugatan pembatalan SP 1 ke ... meneror warga berteriak kepada sisa warga bahwa rumah mereka

P E N G G U S U R A N P A K S AD A N P E R J U A N G A N

W A R G A B U K I T D U R I


W A R G A B U K I T D U R ID I S A M P A I K A N D A L A M D I S K U S I P U B L I K M E M A K N A I I N D O N E S I AS E B A G A I N E G A R A H U K U M D A L A M M E N J A M I N H A K - H A K W A R G A

K O T A

J A K A R T A , 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 7


W A R G A B U K I T D U R I


W A R G A B U K I T D U R ID I S A M P A I K A N D A L A M D I S K U S I P U B L I K M E M A K N A I I N D O N E S I AS E B A G A I N E G A R A H U K U M D A L A M M E N J A M I N H A K - H A K W A R G A

K O T A

J A K A R T A , 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 7

KRONOLOGIS...

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Administrasi Jakarta Selatan (Kasatpol PP Selatan), UjangHermawan, menerbitkan Surat Peringatan 1 pada tanggal 30 Agustus 2016.

2. Dua hari setelah SP 1 diterbitkan, pada 1 September 2016, Komunitas Ciliwung Merdeka bersamadengan warga mengajukan gugatan pembatalan SP 1 ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta (PTUN).

3. sedang dalam proses pemeriksaan awal di PTUN, Kasatpol PP Jakarta Selatan menerbitkan Surat Peringatan(SP) 2 tanggal 7 September 2016 dan yang terakhir Surat Peringatan (SP) 3 tanggal 20 September 2016.

4. Sidang perdana pembatalan SP 1, 2, dan 3 digelar di PTUN tanggal 26 September 2016 warga memohonkepada Majelis Hakim agar pembongkaran paksa tidak dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap diputuskan.

5. Ketua Majelis Hakim merespon permohonan warga dengan menyatakan akan diputuskan setelah berembugdengan hakim anggota lainnya. Permohonan Penundaan akan disampaikan pada sidang PTUN tanggal 10Oktober 2016.
















6. Sebelum tanggal 10 Oktober 2016 Majelis Hakim PTUN mengingatkan kepada tergugat yaituKasatpol PP Selatan untuk tidak melakukan apapun juga di wilayah Bukit Duri.

7. meskipun sudah dihimbau untuk tidak melakukan tindakan apapun juga, penggusuran tetapterjadi di lapangan dengan pelaksana yaitu Kasatpol PP. Penggusuran tersebutberlangsung selama 3 hari yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 September 2016, yangterjadi di RT. 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 dan 15/RW 12; RT. 03 dan 04/RW. 11; RT. 03, 06, 08,10/RW 10 dan RW 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

8. Petugas yang ada di lapangan saat itu adalah aparat gabungan yaitu: BBWSCC, PemprovDKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, Kasatpol PP Selatan, Camat, Lurah, PolisiSektor Jakarta Selatan, dan Dandim Jakarta Selatan.










• Pada hari sabtu 1 Oktober 2016 Lurah Bukit Duri datang malam hari sekitar 19.30 wibmeneror warga berteriak kepada sisa warga bahwa rumah mereka akan digusur.

• Dia nekat untuk menghancurkan pos RT 06 dan satu rumah milik Supriyanto. Tanpa perencanaan,tanpa pemberitahuan, tanpa peta bidang Lurah Bukit Duri membuldoser 2 rumah itu.

• Kemudian dilanjutkan dengan lurah mengancam Senin tanggal 3 Oktober 2016 akan menghancurkansisa rumah di RT 06/RW 12. Sisa rumah yang menempel di tembok PJKA siap di buldoser oleh Lurahpada hari Senin pekan depan.

• Hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 jam 10.00 WIB Camat Tebet, Lurah Bukit Duri, Dandim, KaporlesJakarta Selatan dan Satpol PP Jakarta Selatan 100 aparat gabungan dikerahkan untuk menghancurkan18 rumah di RT 06/RW 12.













• Lurah Bukit Duri, Mardi Youce di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 November2016 menegaskan bahwa dalam penggusuran para pelaksana dilapangan tidak memiliki panduanteknis yang jelas, tertulis, baku, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB.Ketika penggusuran terjadi, seluruh tindakan dilapangan, dilakukan berdasarkan ‘senipermainan di lapangan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan’.




DASAR HUKUM KEPEMILIKAN WARGA

• bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh warga tercatat atas nama H. Rais, H. Basuki dan Moestopasejak tahun 1902.

• bukti surat Verpoonding Indonesia. H. Rais memiliki tanah 1.6 hektar. H. Basuki memiliki tanah denganluas 850 M2.

• Moestopa memiliki tanah 3.138 M2. Seluruh tanah-tanah tersebut berlokasi di wilayah pinggir KaliCiliwung.

• 13 warga memiliki sertifikat Hak Milik dan hak Guna Bangunan.

• 16 warga memiliki Akte Jual Beli dibuat dihadapan notaris/PPAT.

• Sedangkan sisanya warga memiliki bukti surat jual beli di bawah tangan, hibah, waris, nota jual beli,dan kwitansi pembelian tanah beserta bangunan.







DASAR HUKUM KEPEMILIKAN WARGA













ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMPROVDKI JAKARTA MELAKUKANPENGGUSURAN• Pemprov DKI Jakarta adalah pelaksana kegiatan pembangunan Trace Kali Ciliwung dengan

sebutan Program Normalisasi Kali Ciliwung bersama dengan Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PU-PR) cq Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)

• Normalisasi Kali Ciliwung ditetapkan sebagai program wilayah DKI Jakarta dituangkan dalamPeraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 pada Tabel 6point 3.3.4 dan point 3.3.6.

• Program Normalisasi Kali Ciliwung merupakan proyek pembangunan yangberpotensi memberikan dampak pada lingkungan hidup dalam arti luas.

• Pemprov DKI Jakarta adalah pelaksana kegiatan pembangunan Trace Kali Ciliwung dengansebutan Program Normalisasi Kali Ciliwung bersama dengan Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PU-PR) cq Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)



ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMPROVDKI JAKARTA MELAKUKANPENGGUSURAN• Pemprov DKI Jakarta adalah pelaksana kegiatan pembangunan Trace Kali Ciliwung dengan

sebutan Program Normalisasi Kali Ciliwung bersama dengan Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PU-PR) cq Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)



• Pemprov DKI Jakarta adalah pelaksana kegiatan pembangunan Trace Kali Ciliwung dengansebutan Program Normalisasi Kali Ciliwung bersama dengan Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PU-PR) cq Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)



• Berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UU No. 32 Tahun 2009) mewajibkan kepada pelaksana proyek yaituBBWSCC untuk membuat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).




AMDAL PROYEK NORMALISASIDIGUNAKAN SEBAGAI:• acuan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek Normalisasi Kali Ciliwung;• memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan

proyek Normalisasi Kali Ciliwung;• memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;• memberi informasi bagi masyarakat di Bukit Duri yang ditimbulkan dari suatu rencana kegiatan

Normalisasi Kali Ciliwung;• digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha Normalisasi

Kali Ciliwung.• Berdasarkan AMDAL maka ijin Kelayakan Lingkungan Hidup dapat diberikan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Normor: 15/7.4/31/1.774.1/2015 dan IjinLingkungan Nomor: 15/7.1/31/1.774.1/2015.

• acuan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek Normalisasi Kali Ciliwung;• memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan





AMDAL PROYEK NORMALISASIDIGUNAKAN SEBAGAI:• acuan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek Normalisasi Kali Ciliwung;• memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan





• acuan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek Normalisasi Kali Ciliwung;• memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan





• AMDAL Normalisasi Kali Ciliwung mewajibkan kepada pelaksana proyek Normalisasi KaliCiliwung yaitu BBWSCC untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta danPemerintah Kota Jakarta Selatan dan Timur untuk:

• mengelola timbulnya keresahan masyarakat;

• mencegah hilangnya pemukiman penduduk; dan hilangnya fasum dan fasos.










• Dalam kajian AMDAL, pelaksanaan proyek Normalisasi Kali Ciliwung di wilayahBukit Duri membutuhkan tanah. Tanah-tanah yang akan digunakan oleh proyekNormalisasi Kali Ciliwung di wilayah Bukit Duri milik masyarakat setempat.AMDAL menunjuk Gubernur DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Selatan untukmelakukan pembebasan tanah-tanah masyarakat di pinggir Kali Ciliwung denganmengacu pada UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum.




PERTIMBANGAN HAKIM DALAMPUTUSAN PTUN1. peraturan pelaksana proyek pembangunan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun

2012 telah daluwarsa Vide Putusan PTUN halaman 115 – 116

PERTIMBANGAN HAKIM DALAMPUTUSAN PTUN1. peraturan pelaksana proyek pembangunan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun

2012 telah daluwarsa Vide Putusan PTUN halaman 115 – 116

• Peraturan Gubernur No. 163 Tahun 2012. Pergub ini membatasi masa berlakunya pelaksanaanproyek Normalisasi Kali Ciliwung dua (2) tahun sejak diberlakukannya. Sehingga berdasarkanPergub No. 163 Tahun 2012 pelaksanaan program ini harus sudah selesai pada tanggal 11 Januari2014.

• Kemudian Gubernur DKI Jakarta selanjutnya, Basuki Tjahja Purnama, menerbitkan KeputusanGubernur No. 2181 Tahun 2014 untuk memperpanjang masa berlakunya proyekNormalisasi hingga 5 Oktober 2015.







2. pembebasan lahan untuk proyek Normalisasi Kali Ciliwung dilakukan berdasarkan UU No.2/2012 jo. Perpres No. 71/2012. Vide Putusan PTUN halaman 117.

a. Harus berdasarkan asas yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah UntukPembangunan dan Kepentingan Umum.







3. Para Penggugat khususnya maupun warga Bukit Duri yang menguasasi tanahdengan itikad baik, baik secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta apabila memiliki salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal23 dan Pasal 25 Peraturan Presiden No. 71/2012 tersebut dapat memperolehganti kerugian yang layak atas tanah yang dikuasainya.




BUKTI TANAH:

• Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;

• Surat sewa menyewa tanah;

• Surat keputusan penerima obyek tanah landreform;

• Surat ijin garapan membuka tanah; atau

• Surat penunjukan/pembelian kavling tanah penganti.
















BUKTI BANGUNAN:

• IMB dan bukit fisik bangunan;

• surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau

• bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum dalam 1 bulanterakhir;

• sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;

• surat sewa menyewa tanah;

• surat keputusan penerima obyek tanah landreform;

• surat ijin garapan/membuka tanah;

• surat penunjukan pembelian kavling tanah pengganti.









BUKTI BANGUNAN:

















• Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 2/2012 … bahwa pelaksanaanpengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• (1.) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

• (2) penilaian ganti kerugian;

• (3) musyawarah penetapan ganti kerugian;

• (4) pemberian ganti kerugian; dan

• (5) pelepasan tanah instansi.



















• Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objeksengketa (SP 1, 2, 3) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku dengan:

• tidak melibatkan partisipasi masyarakat terkena dampak,

• tidak adanya musyawarah penetapan ganti kerugian yang disepakati bersama dan

• bukan dengan ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak sebelum diterbitkannyaobjek sengketa.













• “… menanggapi pengharapan yang wajar dimana jika suatu harapan sudah terlanjurdiberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidakmenguntungkan bagi pemerintah oleh karenanya kepada Para Penggugat layakuntuk diberikan tuntutannya dan gugatannya haruslah dikabulkan.




• Sekian dan Terima Kasih

P E N G G U S U R A N PA KS A D A N P E R J U A N G A N WA ... filedengan warga mengajukan gugatan pembatalan SP 1 ke ... meneror warga berteriak kepada sisa warga bahwa rumah mereka

Documents

P E N G G U S U R A N PA KS A D A N P E R J U A N G A N WA ... filedengan warga mengajukan gugatan pembatalan SP 1 ke ... meneror warga berteriak kepada sisa warga bahwa rumah mereka