NURSING STAFF BYLAWSPERANNYA DALAM ORGANISASI RS

Bagian Hukum, Organiasi, dan HumasDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Disampaikan pada “Workshop Penyusunan Nursing Staff Bylaws” Hotel Allium, Batam, 26-28 Agustus 2015

POKOK BAHASAN

• Apakah yg dimaksud dengan nursing staff bylaws

• Apakah yang diatur oleh nursing staff bylaws

• Bagaimana membuat nursing staff bylaws

BAGAIMANA ORGANISASI KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT ANDA ?

• Bagaimana pengorganisasian staf keperawatan di Rumah Sakit?

• Siapakah yang bertanggungjawab atas penjagaan mutu layanan keperawatan?

• Siapa yang menjaga kompetensi para Perawat dan Bidan? Bagaimana mekanismenya?

• Apakah telah ada Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance?

APAKAH ATURAN RUMAH SAKIT ANDA MEMPUNYAI SOLUSI?

• Salah seorang Perawat atau Bidan senior telah membuat “aturan jaga” sendiri diluar aturan yang telah ditetapkan, sehingga mengganggu sistem pelayanan.

• Manajemen Rumah Sakit tidak berkuasa karena Perawat atau Bidan tersebut paling senior dan paling berpengaruh di antara Perawat lain.

ADAKAH PROSEDUR PENANGANAN KASUS INI DI RS ANDA?

• Seorang Perawat atau Bidan di Rumah Sakit melakukan pelanggaran S.O.P. berulang dan telah diperingatkan oleh Komite Keperawatan, tetapi tetap mengulanginya.

6

RUMAH SAKIT

DALAM UU NOMOR 44 TAHUN 2009

PASAL 36“SETIAP RUMAH SAKIT HARUS

MENYELENGGARAKAN TATA KELOLARUMAH SAKIT DAN TATA KELOLA

KLINIS YANG BAIK”

7

Good Corporate Governance (penatalaksanaan yang baik di RS)

Tata kelola RS yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen RS yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.

8

Good Clinical Governance (penatalaksanaan klinis yang baik)

Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional dan akreditasi RS.

Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit : Kewajiban Rumah SakitPasal 29 Ayat (1) huruf r

“Menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by Laws)”

Akreditasi Pasal 40“Standar Akreditasi yang berlaku oleh Lembaga Independent yang ditetapkan Menteri.” salah satu persyaratan dalam akreditasi adalah adanya Peraturan Internal di Rumah Sakit

PENGERTIAN BYLAWS

• BYLAWS : REGULATIONS, ORDINANCES, RULES OR LAWS ADOPTED BY AN ASSOCIATION OR CORPORATION OR THE LIKE FOR IT GOVERNMENT (Black’s Law Dictionary)

• PERATURAN INTERNAL• HOSPITAL BYLAWS = PERATURAN INTERNAL

RUMAH SAKIT• NURSING STAFF BYLAWS = PERATURAN INTERNAL

KEPERAWATAN

?????• Suatu produk hukum yang merupakan

anggaran rumah tangga rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau yg mewakili

• Bukan kebijakan teknis, administratif dan klinis, seperti S.O.P., Uraian tugas, Standar, Surat Keputusan, dll.

MENGATUR:

• Pengorganisasian staf keperawatan rumah sakit

• Peran, tugas dan kewenangan staf keperawatan

• Kewenangan Klinis & Penugasan Klinis• Organisasi Komite Keperawatan

FUNGSI NSBL

• Sarana menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu pelayanan keperawatan

• Sarana perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan

• Sebagai acuan penyelesaian konflik• Memenuhi persyaratan akreditasi

KERANGKA HUKUM YG MENGATUR KEHIDUPAN RUMAH SAKIT• Landasan Korporasi• Peraturan per-UU-an ttg kesehatan dan

perumahsakitan• Kebijakan kesehatan pemerintah • Peraturan Internal• Kebijakan teknis operasional rumkit• Aturan hukum umum

POSISI PERATURAN INTERNAL

ANGGARAN DASAR

YAYASAN / PT / B.L.U.

P.I.R.S.(HOSPITAL BY-LAWS)

(MEDICAL STAFF BYLAWS) (NURSING STAFF BYLAWS)

ATURAN PELAKSANAAN(SOP, URAIAN TUGAS,

DLL)

NURSING STAFF BYLAWSPERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN

PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN

• TUJUAN–Kerjasama yg baik antara staf keperawatan,

tenaga medis dan direktur rumkit–Adaptasi kepentingan perawat/bidan dan

kepentingan rumah sakit–Staf keperawatan bertanggungjawab atas

mutu pelayanan rumah sakit

• FUNGSI– Menggambarkan struktur organisasi staf keperawatan– Prosedur dan persyaratan penerimaan perawat/bidan– Mekanisme peer-review pada kredensial, re-

appointment, clinical privileges, pendisiplinan– Prosedur pengajuan– Dasar kegiatan standar pelayanan profesi dan kode

etik

PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN

PENGATURAN KOMITE KEPERAWATAN

MENGACU PADA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

UU Kesehatan

Hak Warga Negara :

“Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

Terjangkau”

UU Rumah Sakit

mempermudah akses masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan;

memberikan perlindungan

terhadap keselamatan pasien,

masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di

rumah sakit;

meningkatkan mutu dan

mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan

memberikan kepastian hukum kepada pasien,

masyarakat, sumber daya manusia rumah

sakit, dan Rumah Sakit.

Kondisi yang TIDAK BOLEH terjadi !!!

Komite Keperawatan dipergunakan seolah-olah Serikat Perawat yang diurus kesejahteraan, bahkan sebagian urusan manajemen

Kredensial dan Penugasan Klinis dijadikan upaya untuk menyingkirkan atau mendeskreditkan rekan kerja

Mutu dan Disiplin tidak menjadi fokus perhatian

Tujuan :

1. Mengatur tata kelola klinis (clinical governance) yang baik

2. Menjamin mutu pelayanan keperawatan serta melindungi keselamatan pasien di rumah sakit;

3. Mengatur penyelenggaraan komite keperawatan di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme.

Kedudukan Komite Keperawatan

WAKIL DIREKTUR

Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

Komite Keperawatan

SK Kredensi

alSK Mutu Profesi

SK Etika &

Disiplin

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR WAKIL

DIREKTUR

Tugas Komite Keperawatan

Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit dengan cara :

1. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit;

2. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan

3. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi tenaga keperawatan.

FUNGSI KREDENSIAL

Konsekuensi membentuk komite keperawatan adalah menyusun daftar rincian kewenangan klinis

clinical privilege

Pasal 11 ayat (2)

Fungsi Memelihara Mutu

a. Penyusunan data dasar profil tenaga keperawatan;

b. rekomendasi perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan;

c. Audit keperawatan; dan

d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf yang membutuhkan.

Fungsi Menjaga Disiplin, Etika

a. sosialisasi kode etik profesi;

b. pembinaan etika dan disiplin tenaga keperawatan;

b. pemeriksaan staf keperawatan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

c. rekomendasi pendisiplinan; dan

d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan terhadap pasien.

Pasal 16

(1) Kepengurusan Komite Keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan rumah sakit.

(2) Pelaksanaan kegiatan Komite Keperawatan didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsekuensi bagi Rumah Sakit

Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur

pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan

internal, serta administrasi umum dan keuangan.

TERIMA KASIH