YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Mutual Legal Assistance in Indonesia

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)

DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Page 2: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Kejahatan yang bersifat Transnasional

Upaya antisipasi terhadap kejahatan tersebut :

dibutuhkan suatu kerjasama antar negara,

(bilateral maupun multilateral, negara-negara

satu kawasan maupun tidak)

2

Page 3: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Kerjasama Antar Pemerintah (Government to Government) untuk Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

• Saling Menghormati Jurisdiksi;

• Dukungan Proses Penegakan Hukum di Negara Peminta (Respecting Procedure to be Follow);

• Prinsip Timbal Balik (Reciprocity);

• Adanya kewenangan kohersif (perintah /ijin/persetujuan) sesuai prosedur hukum dalam Jurisdiksi Negara Diminta dalam memenuhi permintaan dari Negara Peminta;

• Membantu proses penegakan hukum secara formal (Formal Cooperation) atas nama Pemerintah

Mengapa Diperlukan?

Kondisi terkait

Page 4: Mutual Legal Assistance in Indonesia

KEJAHATAN

Lingkup Kerjasama (Government to Government)

PENEGAKAN

HUKUM

Untuk Tujuan (Garis Besar):

a. Meminta pertanggungjawaban tersangka pelaku atau pelaku tindak pidana (kejahatan)

b. Mendapatkan bukti atau mengembalikan instrumen atau akibat dari kejahatan

Page 5: Mutual Legal Assistance in Indonesia

BENTUK KERJASAMA

b. Meminta pertanggungjawaban tersangka pelaku atau pelaku tindak pidana (kejahatan)

Manusia[Buronan] EKSTRADISI

a. Mendapatkan bukti atau mengembalikan instrumen atau akibat dari kejahatan

Alat[Benda] MLA

Page 6: Mutual Legal Assistance in Indonesia

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

MUTUAL LEGAL ASSISTANCEIN CRIMINAL MATTERS

Page 7: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik

dalam Masalah Pidana

Dasar Hukum

Page 8: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

(Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/ MLA)

“merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan Negara Diminta”

PENGERTIAN

Page 9: Mutual Legal Assistance in Indonesia

1. Mengidentifikasi dan mencari orang;

2. Mendapatkan pernyataan, dokumen dan alat bukti

lainnya;

3. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan

keterangan;

4. Menyampaikan surat;

5. Melaksanakan permintaan penggeledahan;

6. Pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil

tindak pidana.

LINGKUP KERJASAMA MLA

Page 10: Mutual Legal Assistance in Indonesia

• Bantuan MLA dapat dilakukan berdasarkan

suatu perjanjian.

• Dalam hal belum ada perjanjian maka

Bantuan MLA dapat dilakukan atas dasar

hubungan baik berdasarkan prinsip

resiprositas.

DASAR PELAKSANAAN MLA

Page 11: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Perjanjian Bilateral:

◦ Australia : Ditandatangani 27 Oktober 1995

Diratifikasi dengan UU No.1 Tahun 1999

◦ Republik Rakyat China : Ditandatangani 24 Juli 2000

Diratifikasi dengan UU No.8 Tahun 2006

◦ Hong Kong : Ditandatangani 3 April 2008

Diratifikasi dengan UU No.3 Tahun 2012

◦ Korea Selatan : Ditandatangani 30 Maret 2002

Proses Ratifikasi

◦ India : Ditandatangani 25 Januari 2011

Proses Ratifikasi

PERJANJIAN MLA

Page 12: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Perjanjian Multilateral:

ASEAN MLA Treaty : Ditandatangani 29 Nopember 2004

Diratifikasi dengan UU No.15 Tahun 2008

ASEAN (Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia,

Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik

Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis

Vietnam).

PERJANJIAN MLA

Page 13: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Konvensi Internasional:1. United Nations Convention Against Transnational

Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)(Diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 2009)

2. United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB Menentang Korupsi) (Diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006)

3. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika)(Diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997)

PERJANJIAN MLA

Page 14: Mutual Legal Assistance in Indonesia

YANG BERTANGGUNG

JAWAB ATAS MLA

Kementerian Hukum dan HAM

Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum

Direktorat Hukum Internasional dan

Otoritas Pusat

Subdit Otoritas Pusat dan Hukum

Humaniter

Seksi Bantuan Hukum Timbal

Balik

Page 15: Mutual Legal Assistance in Indonesia

a. permintaan Bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai :

1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau

2. tindak pidana berdasarkan hukum militer;

b. permintaan Bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;

c. permintaan Bantuan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;

d. permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;

e. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;

f. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau

g. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.

PERMINTAAN MLA DITOLAK

Page 16: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:

a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;

b. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;

c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau

d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Page 17: Mutual Legal Assistance in Indonesia

INDONESIA SEBAGAI NEGARA PEMINTA

POLRI

Kejagung

KPK

Kemenkumham

Koordinasi

Teknis

Untuk

persiapan

draft

dokumen

permintaan

Proses

Telaahan

dan drafting

permintaan

MLA

Kemlu

CENTRAL

AUTHORITY

Negara

DimintaKoordinasi dan

Komunikasi

Koordinasi dan

Komunikasi

Page 18: Mutual Legal Assistance in Indonesia

a. identitas dari institusi yang meminta;

b. pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungandengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusiyang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan;

c. ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaanBantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;

d. ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, danancaman pidananya;

e. uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenaiprosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;

f. tujuan dari Bantuan yang diminta; dan

g. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.

PERSYARATAN PENGAJUAN

PERMINTAAN MLA

Page 19: Mutual Legal Assistance in Indonesia

INDONESIA SEBAGAI NEGARA DIMINTA

Negara Peminta

Kemlu RI

Kemenkumham

Assesment

Telaahan,

Komunikasi dan

Surat Tindak

Lanjut

Diterima

POLRI

Kejagung

Koordinasi dan

Komunikasi

Informasi Tambahan

Ditolak

Koordinasi dan

Komunikasi

Koordinasi dan

Komunikasi

Page 20: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Contact Points

(Nasional)

- Kepolisian : Kadivhubinter/Interpol, Bareskrim

- Kejaksaan Agung: Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): PJKAKI;

- Kementerian Luar Negeri: Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional;

- Perwakilan RI di Luar Negeri;

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

(Internasional)

- Central Authority Negara-Negara Terkait;

- Perwakilan Negara Sahabat di Indonesia;

- Law Enforcement negara asing (AFP, FBI, Serious Fraud Office, dll)

KOORDINASI

Page 21: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Succes Factors in MLA

1. International cooperation as based of informal

channels in supporting formal channel;

2. Speed response on spontaneous Action;

3. Ability to draft and negotiate Request MLA;

4. Seriousness enforcement in domestic process;

5. Understanding overseas legal system;

6. Good will of requested country;

7. Adequate resources (budget, HR, Power);

8. Adequate Law.

Page 22: Mutual Legal Assistance in Indonesia

22

Kesimpulan

Kerjasama bilateral dan multilateral dimana Indonesia

sebagai negara pihak atau peserta dari perjanjian

melahirkan konsekuensi bahwa proses bantuan

sebagaimana diatur dalam perjanjian MLA harus

diadopsi dalam proses penanganan perkara pidana

dan harus mempersiapkan sumber daya manusia serta

dukungan finansial dalam penanganan permintaan

bantuan tersebut.

Page 23: Mutual Legal Assistance in Indonesia

Oleh:Syaiful Bahry, Seksi Bantuan Hukum Timbal BalikDirektorat Hukum Internasional dan Otoritas PusatDirektorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik IndonesiaJl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Gd. Sentra Mulia, Lt.6, KuninganJakarta 12940 Telp/Fax: (+62-21) 522 1619/ 529 63996 Email: [email protected]/ [email protected]

Terima

Kasih


Related Documents