BAB 2 OTONOMI DAERAH

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK : CUT NYAK DIENANGGOTA : 1. DWI SHANTY ANGGORO PUTRI (05)

2. FRANCISCA PARAMITHA (07)3. LUCIA FINA ARDIANTI (12)4. VITA SARI AGUSTIANA (28)

BAB 2 DAFTAR MENU

Pelaksanaan otonomi daerah

Otonomi daerah

Daftarpustaka

Partisipasi masyarakat dalam

perumusan kebijakan publik

video

BAB 2

A. HAKIKAT OTONOMI DAERAH

Menurut UU No. 32 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999) tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan "Otonomi Daerah" adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Pemerintah adalah perangkat NKRI yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom unuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.Instansi vertikal adalah perangkat departeme dan/atau lembaga non departemen di daerah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yan lain sebagai badan eksekutif daerah.

Desentrlisasi adalah peyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta SDM denga kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

BAB 2

BAB 2Tujuan Otonomi Daerah

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik.

2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

3. Meringankan beban pemerintah pusat.

4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakt daerah.

5. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah.

6. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

8. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

BAB 2Dasar Hukum Otonomi Daerah

1. UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B

2. Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka NKRI

3. Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

4. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

5. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah

BAB 2Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004

Hak Dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah

Berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak :

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

2. memilih pemimpin daerah

3. mengeloloa aparatur daerah

4. mengelola kekayaan daerah

5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah

6. mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB 2

Dalam pasal 22, kewajiban daerah yaitu :

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI

2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

3. mengembangkan kehidupan demokrasi

4. mewujudakan keadilan dan pemerataan

5. meningkatkanfasilitas dasar pendidikan

6. meningkatkan pelayanan kesehatan

7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

8. mengembangkan sistem jaminan sosial

9. menyususn perencanaan dan tata ruang daerah

10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah

11. melestarikan lingkungan hidup

12. mengelola administrasi kependudukan

13. melestarikan nilai sosial budaya

14. membentuk dan menerapakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya

15. kewajiban lain yang diatur di dalam perturan perundang-undangan

BAB 2

Asas-Asas Otonomi Daerah

Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI

Dekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari

pemerintah provensi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten

/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB 2

Desentralisasi dibagi menjadi 4 tipe, yaitu:

1. Desentralisasi politik : menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat.

2. Desentralisasi administrasi : memiliki 3 bentuk utama (dekonsentrasi, delegasi dan devolusi) bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Desentalisasi fiskal : memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana.

4. Desentralisasi ekonomi : lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor

BAB 2Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Otonomi yang nyata, artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah

Otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi yang dalam penyelenggaraaanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Berdasarkan uud pasal 18 A 1 dan 2 dapat dijelaskan, bahwa:

1. Antar susunan pemerintahmemiliki hubungan yang bersifat hierarkhis2. Pengaturan hubungan pemerintah tersebut memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah3. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) diatur lebih lanjut

dalam UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 ttentang Pemerintahan Daerah4. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan,

pelayanan umum, dan pemanfaatkan sumber daya 5. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A (2) diatur lebih lanjut

dalam UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

BAB 2

BAB 2

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan pendapatan daerah berasal dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)a. hasil pajak daerahb. hasil retribusi daerahc. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkand. lain-lain PAD yang sah (antara lain jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan harga, dsb)

2) Dana Perimbangana. Dana bagi Hasil(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)(3) Pajak Penghasilan (PPh)(4) Dari sumber daya alam ; kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan, pertambangan panas bumi.b. Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuanagan antar daerah untuk mendanani kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasic. Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dipergunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus pada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional

BAB 2

3) Lain-lain pendapatan daerah yang saha. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa berasal dari pemerintah pusat, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negerib. Pendapatan dana darurat yaitu bantuan pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam atau peristiwa tertentu yang luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD

Kewenangan provinsi diatur dalam pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004

1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunanb. Perencanaa, pemanfaatan & pengawasan tata ruangc. Penyediaan sarana dan prasarana umumd. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakate. Penangananbidang kesehatanf. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sdm potensialg. Penanggulangan masalah sosial lintas kotah. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kotai. Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil & menengah termasuk lintas kotaj. Pengendalian lingkungan hidupk. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kotal. Pelayanan kependudukan & catatan sipilm. Pelayanan administrasi umum pemerintahann. Pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kotao. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kotap. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

BAB 2

2. Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan yang diatur dalam pasal 14:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunanb. Perencanaan, pemanfaatan & pengawasan tata ruangc. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatd. Pemyediaan sarana dan prasarana umume. Penanganan bidang kesehatanf. Penyelenggaraan pendidikang. Penanggulangan masalah sosialh. Pelayanan bidang ketenagakerjaani. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil & menengahj. Pengendalian lingkungan hidupk. Pelayanan pertahananl. Pelayanan kependudukan & catatan sipilm. Pelayanan administrasi umum pemerintahn. Pelayanan administrasi penanaman modalo. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnyap. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan

BAB 2

Bentuk dan susunan pemerintah daerah

BAB 2

BAB 2

1) Kedudukan DPRD. DPRD merupakan lembaga

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah

2) Fungsi DPRD, yaitu

a. Fungsi Legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerahb. Fungsi Anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerahc. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

BAB 2

3) Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu

a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala pemerintah daerah/pemerintah daerah untuk mendapat persetuajuan bersamab. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama pemerintah daerahc. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan perdadan peraturan perundang-undangan lainnyad. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri memalui guernur bagi DPRD kabupaten/kotae. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerahf. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap perjanjian internasional di daerahg. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasionala yang dilakukan oleh pemdah. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemdai. Membentuk panitia pemilihan kepada daerahj. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerahk. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerahl. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB 24) Hak DPRD, yaitu

a) Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkanb) Hak Angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu yang dikeluarkan kepala daerahc) Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak untuk meyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daearah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

5) Alat Kelengkapan DPRD

a) pimpinanb) komisic) panitian musayawarahd) panitia anggarane) badan kehormatanf) alat kelengkapan lain yang diperlukan (misalnya panitia legislasi)g) Sumber Pendapatan Daerah

Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

1. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota

2. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota

3. Pengendalian lingkungan hidup

4. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota

5. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

6. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

7. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lints kabupaten/kota

8. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota

9. 7Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunanb. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruangc. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatd. Penyediaan sarana dan prasarana umume. Penanganan bidang kesehaanf. Penyelenggaraan pendidikang. Penanggulangan masalah sosialh. Pelayanan bidang keteagakerjaani. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengahj. Pengendalian lingkungan hidupk. Pelayanan pertanahanl. Pelayanan kependudukan dan catatan sipilm. Pelayanan administrasi umum pemerintahann. Pelayanan administrasi penanaman modalo. Penyelenggaraan dasar lainnyap. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

BAB 2

BAB 2Desa

Desa merupakan wilayah terkecil yang mempunyai kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.Pemerintahan desa terdiri dari :a) Pemerintah Desab) Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD, menurut UU No. 22 Tahun 1999, merupakan lembaga perwakilan rakyat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama kepala desa menetapkan peraturan desa.

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

BAB 2

1. Hakikat Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Birokrasi pemerintahan; Aparat penegak hukum; dan Badan-badan pembuat keputusan publik yang lain. Kebijakan publik adalah semua kebijakan yang berkaitan dengan hukum ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Tujuan penerapan kebijakan publik adalah agar sesuatu yang telah digariskan tersebut bukan hanya bersifat abstrak, namun menjadi suatu yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kebijakan publik melibatkan komponen seperti manusia, dana, sara dan prasarana. Sosialisasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan berbagai media massa.

BAB 2

BAB 2KEBIJAKAN PUBLIKKebijakan Publik adalah kebijakan yang diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan Kebijakan PublikMewujudkan ketertiban dalam masyarakatMelindungi hak-hak masyarakatMewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakatMewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Contoh Kebijakan Publik ;Kebijakan publik dapat berbentuk peraturan, undang-undang, tindakan-tindakan pemerintah dan program pemerintah. Beberapa contoh kebijakan publik :Penetapan pajak daerah, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir dll

Penetapan retribusi ; retribusi jalan umum, jasa usaha, dan perizinan tertentuPenetapan larangan pedagang kaki lima berdagang di trotoarPenetapan jalur bus dalam kota atau antar kota

Tahap-tahap penyusunan dan perumusan kebijakan publik ;Pengidentifikasian masalah dan penyusunan agendaPenyusunan skala prioritasPerumusan (Formulasi) Rancangan KebijakanPenetapan dan Pengesahan KebijakanPelaksanaan KebijakanEvaluasi Kebijakan Publik

Partisipasi dalam perumusan kebijakan publikBAB 2

1. Sebuah isu publik (masalah publik) yang menyangkut masalah orang banyak dan tidak dapatdiselesaikan menurut penyelesaian dari pemerintah.

2. Pemerintah merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut

3. Kebijakan publik diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan warga negara /masyarakat secara bersama – sama

4. Setelah kebijakan publik dibuat, dilakukan evaluasi. Apakah bisa menyele-saikan masalahatau justru sebaliknya.

BAB 2

Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memberi masukan dan usulanterhadap perumusan kebijakan publik, yaitu :

a. membuat ususlan kebijakan publikb. mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwenangc. mengadakan diskusi, dialog dengan para penyelenggara pemerintahd. membuat kebijakan alternatif.

Konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik didaerah :

a. Proses perumusan kebijakan publikKetika kebijakan publik akan dikeluarkan, pemerintah daerah mengharapkan anggota masyarakatmendukung dan mematuhi kebijakan tersebut dalam bentuk partisipasi aktif. Namun tidakselamanya kebijakan pemerintah itu diterima oleh masyarakat.

BAB 2

Penghambat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, yaitu :

1. Faktor internal ( dari dalam masyarakat itu sendiri )a. Masyarakat terbiasa dengan pola lamab. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasic. Masyarkat terlalu awam tidak tahu prosedur bahkan diikuti rasa enggan karena takutd. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakate. Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggaran kebijakan publik.

2. Faktor Eksternal ( dari luar masyarakat )a. Pemerintah sering kurang memberi kesempatan kepada masyarakatb. Pemerintah enggan mengubah pola untuk lebih demokratisc. Kebijakan yang dibuat kadang- kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat secaralangsungb. Pelaksanaan kebijakan publikDi era otonomi sekarang ini, pemerintah berusaha membuka seluas–luasnya peluang untukpartisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan publik. Partisipasi masyarakatterhadap perumusan kebijakan publik diharapkan muncul kebijakan publik yang dapat :a. Melindungi, mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatb. Searas, serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyaraka

BAB 2

Daftar Pustaka

http://materipknsmpkelasix.blogspot.com/(diakses tanggal 22 september 2014)

http://sulaiman4fun.blogspot.com/2012/09/rangkuman-pkn-tentang-materi-otonomi.html(diakses tanggal 22 september 2014)

http://salsabilagayatri.blogspot.com/2013/02/partisipasi-masyarakat-dalam-perumusan.html(diakses tanggal 25 september 2014)

http://tugasathalnanad.blogspot.com/2010/12/partisipasi-masyarakat-dalam-perumusan.html(diakses tanggal 25 september 2014)

http://riyanardiana.blogspot.com/2010/12/hal-hal-yang-menyebabkan-masyarakat.html(diakses tanggal 25 september 2014)

Anang Priyanto, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

http://sekitarpendidikan67.blogspot.com/2012/10/rangkuman-materi-pkn-kelas-iv.html (diakses tanggal 26 september 2014)

http://asefts63.wordpress.com/2012/10/15/kebijakan-publik/ (diakses tanggal 26 september 2014)

http://www.youtube.com/watch?v=3mFPawst2e8 (diakses tanggal 28 september 2014)

BAB 2

KLIK DISINI

UNTUK KELUAR

BAB 2