Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)di Lingkungan
Kementerian Keuangan
Bandung , 29 maret 2012
Teguh Darmono, Skom.M.T.
Agenda
1. Tujuan Tata Kelola TIK di Kementerian Keuangan
2. Dasar hukum Tata Kelola TIK di Kementerian
Keuangan
3. Infrastruktur Tata Kelola TIK
4. Arah dan strategi Tata Kelola TIK di Kementerian
Keuangan
5. Road Map Tata Kelola TIK di Kementerian
Keuangan
Tujuan Tata Kelola TIK di Kementerian
Keuangan
Penerapan TIK untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan semangat Reformasi Birokrasi ;
Pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dengan memperhatikan penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko;
Pemanfaatan TIK sebagai partner dalam Kementerian Keuangan untuk mencapai misi organisasi.
Dasar hukum Tata Kelola TIK di
Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tertanggal 19
Nopember 2007, tentang Panduan Umum Tata Kelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009
tertanggal 24 Juli 2009 , tentang Kebijakan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Departemen Keuangan.
Infrastruktur Tata kelola TIK
Infrastruktur TIK: Interkoneksi Komunikasi
Data
Setjen - Pusintek
INTERNET
1. Kanwil DJPBN
2. KPPN
3. DRC Bandung
Bapepam LK
DJA
DJPK
DJPU
BKF
: Lokasi berada di luar kompleks Lapangan Banteng
: Lokasi berada di dalam kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan Lapangan Banteng
2x3Gbps
2x3 Gbps
2x3Gbps
2x3 Gbps
2x3 Gbps
DJPBN
DJKN
BPPK
DJP
DJBC Itjen
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
2x3Gbps
2x3 Gbps
2x3Gbps
12 Mbps
INTERNET
1. Kanwil DJBC
2. KPPBC
1. Kanwil DJP
2. KPP
3. DRC Jatiluhur
1. Balai Diklat
2. Pusdiklat
DRC Surabaya
102 Mbps 18 GKN
1. Kanwil DJKN
2. KPKNL
Infrastruktur TIK: Interkoneksi Komunikasi Data (saat ini)
Target TIK Kementerian Keuangan dalam Profil Strategi TIK adalah mencapai Level Partner, dimana terdapat kesetaraan antara unit TIK dengan unit-unit di luar TIK dalam kerjasama maupun kontribusi terhadap program/bisnis Kementerian Keuangan .
Role
Value
(1)
Level of Mgt.
Involvement
(2)
Institution View
of IT
(3)
Institution
Perception of
IT Contribution
(4)
Strategy
Alignment
(5)
Value Delivery
Strategy
(6)
IT Mgt.
Approach
(7)
Enabler Strategy BoardEnablement of institution vision
Competitive Holistic Synergy Options Theory Value Center
Partner Institution Reach Executive TeamStrategic Alignment with The Business
StrategyBusiness Unit Function
Enhanced Portfolio Management
Profit Contributor
UtilityOrganizational effectiveness
Business unit
Basis for Organizational Efficiency
Service Level
Application System Focus to Function
Portfolio Management Based
Service Center
CommodityProcess Efficiency
IT Users
Provider of Technical Capability
Technology
Piecemeal Hardware/Software
Project based Expense Center
Characteristics
Arah Tata Kelola TIK di Kementerian
Keuangan
Target Model Organisasi TIK
Kondisi
sekarang model
organisasi TIK
di Kemenkeu
1
Konsolidasi
Desentralisasi
2
Dekonsolidasi
Desentralisasi
3
Konsolidasi
Sentralisasi
4
Dekonsolidasi
Sentralisasi
BU BU SS* BU
BU BU BU BU
HQ HQ HQ HQ
HQ HQ BU/
SS*
HQ
Target Model
Organisasi TIK
ke depan
III 3
Kebijakan Standard Melaksanakan Monitor
Strategi Tata Kelola TIK di Kementerian
Keuangan (Deconsolidate Centralized)
Kebijakan Standar Operasional Pemantauan
Layanan
Terpadu
Spesifik
UNIT TIK
PUSAT
UNIT TIK
ESELON I
Strategi
Organisasi IT Strategy & Planning
IT Architecture
IT Investment Strategy & Planning
IT Policies & Standard
Operation
Strategy
Projects/Investment
Risk Control
Institution Support
Program & Project Management
Change Management / Institution Process Improvement
Application Implementation / Deployment
Infrastructure Implementation / Deployment
Infrastructure Operation / Maintenance
Application Operation / Maintenance
End User Support
Products & Services Delivery
Capacity Provisioning
System Security Management
License Management
Quality Audit
Security Audit
Compliance Audit
Customer Mgt.
Supplier Mgt.
Financial Management
Human Resource Management Performance Measurement
Quality Management Logistic & Asset Management
Pemetaan Fungsi
Organisasi
Operation
ICT Steering Committee
Strategy
Project Team of Development and Implementation
Projects/ Investment
ICT
Compliance
Risk Control
Program Mgmt
Office TIK &
Resource
Deployment
Institution Support
Heads of CoEs Heads of CoEs
Institutional Support
(Ortala, HR, Financial,
Secretariat & Logistic)
ICT Plan and
Policies
Heads of CoEs Heads of CoEs ICT Architect or Center of
Excellence (CoE)
Change Advisory Board
Heads of
CoEs Heads of
CoEs Service Delivery
Heads of
CoEs Heads of
CoEs Service Support
ICT
Operation
HQ MOF
Head of IT
Operasional
TIK
Echelon I Unit
Operasional
TIK ICT
Operation
Model Organisasi
TIK
Project
Admin
Project
Manager
Tim
Proyek
CIO
DEPKEU
Program
Management
Office TIK
Arsitektur
TIK
Dukungan
Kelembagaan
Perencanaan &
Kebijakan
TIK
Organisasi &
Tata Laksana
Kepegawaian
Keuangan
Umum
Kebijakan &
Standarisasi
Tatakelola TIK
Perencanaan
Strategi TIK
Arsitektur Data /
Infomasi
Arsitektur
Infrastruktur TIK
Operasional
TIK
Pengelolaan
Aplikasi Umum
Pengelolaan
Infrastruktur TIK
Pengelolaan
Operasional TIK
TIK Unit
Eselon I
Layanan TIK
Komite
Pengarah TIK
DEPKEU
xxxx
Project Portfolio
Arsitektur
Keamanan
Informasi
Pengembangan &
Implementasi
Analisa Sistem
Arsitektur Aplikasi
Pengembangan
Sistem
Bina Kepatuhan
TIK
Perancangan
Sistem
Arsitektur
Proses Bisnis
Pengendalian
Mutu
Implementasi
SistemPengelolaan
Aplikasi Khusus A
Dokumentasi
Sistem
xxxx
xxxx
xxxxx
Komite Pengarah
Keanggotaan Komite Pengarah TIK
1. Sekretaris Jenderal selaku CIO tingkat Departemen Keuangan, dibantu oleh:
Penanggung jawab fungsi pemantauan kegiatan atau investasi TIK (IT Program Management Office) di tingkat Kementerian Keuangan
Penanggung jawab fungsi pengembang arsitektur aplikasi & infrastruktur (Center of Excellence), yang berperan sebagai penilai implementasi dan investasi TIK yang strategis dan perancang kegiatan continuous improvement;
Penanggung jawab IT PMO dan CoE dikoordinasi oleh PUSINTEK dengan keanggotaan terdiri dari perwakilan dari Unit-unit Eselon I;
2. Staf Khusus Bidang TI;
3. Para Pejabat Eselon I, termasuk Itjen, dibantu oleh;
Para Kepala TIK di seluruh Unit Eselon I (CIO Unit) di lingkungan Kementerian Keuangan.
Komite Pengarah TIK
Penanggung
Jawab
IT PMO
Irjen/
IT Audit
Penanggung
Jawab
CoE
Heads of
CoEs Heads of
CoEs
Kepala
TIK Unit
Eselon I
Sekretariat
Untuk pelaksanaan tugas administrasinya dibantu oleh Sekretariat.
Sekjen
CIO Kementerian Keuangan
Heads of
CoEs Heads of
CoEs Pejabat
Eselon I
Staf Khusus
Bidang TI
Strategi Kebijakan
TIK KMK Nomor 260/KMK.01/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang
Kebijakan Pengelolaan TIK di Lingkungan Departemen Keuangan
Kebijakan Keamanan Informasi (umum):
Pengendalian Akses Pertukaran Informasi Keamanan SDM Manajemen Keamanan Jaringan Pemantauan Kepatuhan
Penggunaan Desktop & Notebook Penggunaan Email Penggunaan Internet Penggunaan Account & Password Penggunaan Antivirus Pertukaran Data
INFORMATION SECURITY
Incident Mgt Problem Mgt Configuration Management
Change Mgt Release Mgt
SLM IT Financial Mgt
IT Service Continuity Mgt
Capacity Mgt Availability Mgt
IT SERVICE MANAGEMENT
Pengelolaan Operasional: Pemantauan Infrastruktur Penjadualan Proses Batch Pengembangan Prosedur
Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga
Release Management Penggunaan Antivirus
MANAGE OPERATION
Pengelolaan Data: Backup Management Penanganan Media
Penyimpan
MANAGE DATA
SIKLUS PENGEMBANGAN
SISTEM
IT GOVERNANCE POLICY AND STANDARD (COBIT ADOPTION)
PENGELOLAAN RISIKO TI
IT PROJECT MANAGEMENT
IT AUDIT
Kebijakan Tik Kemenkeu 2010 -
2011 No Nomor KMK Tentang Penetapan
/Keterangan
1. 274/KMK.01/2010 Kebijakan dan Standar Pertukaran Data di
Lingkungan Kementerian Keuangan
24 Juni 2010
2. 350/KMK.01/2010 Kebijakan dan Standar Pengelolaan Data
Elektronik di Lingkungan Kementerian
Keuangan
27 Agustus 2010
3. 2108/SJ/2010 Keputusan Sekjen tentang Penunjukan
Kustodian Pertukaran Data di Lingkungan
Kementerian Keuangan
29 Desember 2010
4. 2109/SJ/2010 Keputusan Sekjen tentang Data dan
Kamus Data yang dipertukarkan melalui
Kustodian Pertukaran Data serta SOP
Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan
Kementerian Keuangan
29 Desember 2010
5. 479/KMK.01/2010 Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen
Keamanan Informasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan
13 Desember 2010
No Nomor KMK Tentang Penetapan
/Keterangan
1. 138/KMK.01/2011 Penetapan Chief Information Officer
Kementerian Keuangan
9 Mei 2011
2. 330/KMK.01/2011 Kebijakan dan Standar Manajemen Proyek
Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Kementerian Keuangan
4 Oktober 2011
3. 351/KMK.01/2011 Kebijakan dan Standar Siklus
Pengembangan Sistem Infomasi di
Lingkungan Kementerian Keuangan
25 Oktober 2011
4. 414/KMK.01/2011 Kebijakan dan Standar Siklus Manajemen
Layanan Teknologi Informasi Area Service
Support di Lingkungan Kementerian
Keuangan yang terdiri dari Kebijakan dan
Standar:
a. Manajemen Gangguan Layanan TIK
b. Manajemen Masalah Layanan TIK
c. Manajemen Konfigurasi Layanan TIK
d. Manajemen Perubahan Layanan TIK
e. Manajemen Rilis Layanan TIK
9 Desember 2011
Kebijakan Tik Kemenkeu 2010 -
2011
No Nomor KMK Tentang Penetapan
/Keterangan
5. 64/KMK.01/2012 Kebijakan dan Standar Siklus Manajemen
Layanan Teknologi Informasi Area Service
Delivery di Lingkungan Kementerian Keuangan
yang terdiri dari Kebijakan dan Standar:
a. Manajemen Tingkat Layanan TIK
b. Manajemen Kapasitas Layanan TIK
c. Manajemen Kelangsungan Layanan TIK
d. Manajemen Ketersediaan Layanan TIK
1 Maret2012,
Kebijakan Tik Kemenkeu 2010 -
2011
Rencana Capaian KMK/ Ketentuan Teknis
2012
2012
Kebijakan dan Standar TIK/
Ketentuan Teknis Apr Mei Jun Jul Ags
Se
p Okt Nov
De
s
KMK tentang Integrasi Perangkat
TIK
KMK tentang Shared Services
Ketentuan Teknis KMK
479/KMK.01/2010 (7)
Ketentuan Teknis KMK
350/KMK.01/2010
Ketentuan Teknis KMK
330/KMK.01/2011
Ketentuan Teknis KMK
351/KMK.01/2011
20
Fasilitas
Tier 2-3 Ketersediaan
ruang dan listrik
Utilisasi yang efisien
Biaya yang wajar
Jaringan
Bandwidth terpusat dan optimal
Triple Play (Audio, video, dan data) kecepatan tinggi
Minimal kontrak dengan pihak ketiga
Server
Mencegah risiko perangkat overload
Konsolidasi perangkat
Meningkatkan utilisasi perangkat
Beban kerja perangkat lebih terencana
Storage
Virtualisasi
Tidak tergantung merk tertentu
Optimum media untuk kecepatan dan biaya
Efisiensi akses dan penyimpanan
Perangkat
Lunak
Efisiensi lisensi
Faster releases
Penyederhanaan patch manajemen
Data exchange
Interfacing dan integrasi
Bisnis proses baru lingkup Kemenkeu
Operasi &
Pelayanan
Kepastian layanan
Terukur dan terpercaya
Jaminan layanan yang konsisten
Peningkatan kinerja yang berkelanjutan
Sa
sa
ra
n
Kate
go
ri
Strategi Konsolidasi Data Centre
21
Pertimbangan Integrasi
TIK
Mendukung kelanjutan proyek besar yang sedang
berjalan (SPAN, PINTAR, Sistem Export-Import, dll);
Meminimalkan risiko operasional;
Fokus bisnis proses TIK;
1
2
3
4 Memberikan nilai tambah kinerja TIK.
Penyiapan DC - DRC
Konsolidasi
Integrasi Sistem
Integrated D/C relocation
Resource Integration
IFMIS
2011 Assessment Gedung BIA DC Sementara DRC Sementara Deployment Perangkat Keras Tahap I
2014
Integrasi Sistem Informasi Tahap II Migrasi DC Permanen
2015 Operasional DC Permanen Integrasi Sistem
< 2011 >
< 2012 ~ 2013 >
< 2014 ~ 2015 >
2012 DRC Permanen Konsolidasi Infrastruktur Operasional DC-DRC Sementara Deployment Perangkat Keras Tahap II
2013
Integrasi Sistem Informasi Tahap I Migrasi DRC permanen
IFMIS : Integrated Financial Management Information System
Milestones Integrasi TIK
22
23
1. Satu DC-DRC Kemenkeu.
2. DC Unit eselon 1 digunakan sebagai
development.
3. Kontrak baru pengadaan perangkat DC
mencantumkan lokasi pemasangan di DC
Kemenkeu atau DC unit eselon 1.
4. Perangkat infrastruktur DC/DRC yang akan
tidak digunakan setelah 2 tahun, tidak
dikonsolidasikan.
5. Perangkat infrastruktur DC dalam proses
upgrade, konsolidasi harus disepakati melalui
KPTIK.
Guiding Principles
Strategi
SDM
Peningkatan kompetensi:
- Hard kompetensi
- Soft kompetensi
Self Assessment
Reposisi
Road Map Tata Kelola TIK di
Kementerian Keuangan (2010 2014)
Roadmap TIK
2010 2011 2012 2013 2014
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
Deconsolidate Centralized
Pembentukan
Komite Pengarah &
CIO
Perumusan dan Penetapan Kebijakan, Standar, dan Prosedur TIK
Penyusunan
ICT Blueprint
Pemenuhan SDM TIK (sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, workshop)
Implementasi dan update ICT Blue print
Implementasi Deconsolidate
Centralized
Roadmap TIK Arsitektur Sistem
Informasi
2010 2011 2012 2013 2014
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
Pengembangan
SAP Kepabeanan
& Cukai
Pengelolaan Modul Penerimaan Negara (MPN)
Pembangunan Sistem
Penganggaran dan Perbendaraan
Negara (SPAN) Pengelolaan dan Pengembangan SPAN
Pengelolaan Sistem
Administrasi Perpajakan
(PINTAR)
Pengelolaan Utang Negara melalui Governance Security Systems (SBN-SBSN)
Debt Management and Financial
Analysis System (DMFAS)
Pengelolaan Utang Negara melalui Governance Security Systems (SBN-SBSN) untuk utang
dalam negeri dan Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS) untuk utang luar
negeri
Roadmap TIK Arsitektur Sistem Informasi
2010 2011 2012 2013 2014
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
Pengelolaan
Aplikasi SIMPLE
Pengelolaan EED
Pengelolaan Sistem
Audit melalui (EMM)
Pengelolaan SIMSTRADA
Pengelolaan SIMPEG
Pengelolaan e-
Learning of Education
and Training Agency
(eLETA Kementerian
Keuangan)
Pengembangan Sistem Transfer Dana ke daerah, melalui
Sistem Informasi Manajemen Transfer Ke Daerah
(SIMSTRADA)
Pengembangan Aplikasi SIMPLE (Modul kekayaan Negara dan SI Piutang Lelang)
Pengembangan Economic Executive Dasboard
(EED)
Pengembangan Sistem Audit melalui (EMM)
Pengembangan Aplikasi SIMPEG
Pengembangan e-Learning of Education and Training Agency
(eLETA Kementerian Keuangan)
Terima kasih
