PENYEMPURNAAN KEPMENPAN NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
ANGKA KREDITNYA
DIREKTORAT PROFESI PENDIDIKDITJEN PMPTK DEPDIKNAS
1
Alasan-alasan Penyempurnaan:• Satu-satunya jabatan fungsional yang belum
menyesuaikan Keppres Nomor 87 Tahun 1999 adalah Jabatan Fungsional Guru
• Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah dasar yang kuat untuk menjadikan Jabatan fungsional Guru sebagai Jabatan Ahli
• guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
2
Dasar Hukum• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional• Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil• Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Naional
Pendidikan• Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 tentang Guru• Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil
3
Instansi Pembinaan Jabatan Fungsional Guru
Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional
Tugas Instansi Pembina: 1. Penetapan pedoman penyusunan formasi jabatan guru2. Penetapan standar kompetensi guru3. Pengusulan tunjangan jabatan guru4. Sosialisasi jabatan guru serta petunjuk pelaksanaannya5. Penyusunan kurikulum Diklat Fungsional/Teknis Fungsional Guru6. Penyelenggaraan Diklat Fungsional/Teknis dan Penetapan
Sertifikasi Guru7. Pengembangan sistem informasi jabatan guru8. Fasilitasi pelaksanaan jabatan guru9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode
etik guru10. Melakukan monev pelaksanaan jabatan guru
4
Unsur Penilaian Jabatan Fungsional Guru
5
Peraturan MENPAN 84/1993 Perubahan/Penyempurnaannya
A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Proses Belajar Mengajar
3. Pengembangan Profesi - Melakukan kegiatan karya tulis - Membuat alat pelajaran - Menciptakan karya seni - Menemukan teknologi tepat guna - Mengikuti perkembangan kurikulum
4. Penunjang
A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan (≥ 90%)
1. Pendidikan dan Pelatihan pendidikan formal dan fungsional
2. Proses Belajar Mengajar
1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan:a. Pengembangan diri
1) Diklat fungsional2) Kegiatan kolektif guru (KKG/MGMP)
b. Penulisan Karya Ilmiah• Melakukan Penelitian• Gagasan ilmiah• Publikasi; Jurnal, buku, diklat, modul
• Karya Inovatif1. Menemukan teknologi tepat guna2. Menemukan/menciptakan karya seni3. Alat peraga/praktikum
a. Mengikuti perkembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.
4. Penunjang (≤ 10%)
Jenjang Jabatan dan Pangkat Guru
6
Permen Menpan 84/1993Jabatan dan Pangkat melekatJabatan dan Pangkat ada 13, terdiri dari1.Guru Pratama, gol. II/a2.Guru Pratama Tingkat I, gol. II/b3.Guru Muda, gol. II/c4.Guru Muda Tk I, gol. II/d5.Guru Madya, gol. III/a6.Guru Madya Tk I, gol. III/b7.Guru Dewasa, gol. III/c8.Guru Dewasa Tk I, gol. III/d9.Guru Pembina, gol. IV/a10.Guru Pembina Tk I, gol. IV/b11.Guru Utama Muda, gol. IV/c12.Guru Utama Madya, gol IV/d13.Guru Utama, gol IV/e
Pernyempurnaan . Jabatan dan Pangkat terpisah
Jabatan ada 4 jenjang dimulai dari.
• Pertama gol III/a dan III/b• Muda. gol III/c dan d• Madya gol IV/a, b dan c• Utama, gol IV/d dan e
Kewajiban melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan
Permen Menpan 84/93 Penyempurnaan
• gol II/a s.d. IV/a Diklat KBM Penunjang Pengembangan Profesi (PP) tidak wajib
• Pengembangan Profesi wajib bagi:gol IV/a –b = pengembangan profesi 12 dari wajibgol IV/b - c = idem gol IV/c – d = idem gol IV/d – e = idem
Selain KBM, guru wajib mengikuti pengembangan diri dan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dimulai dari:
gol III/a Pengembangan diri III/b-c Pengembangan diri dan 4 PP III/c-d Pengembangan diri dan 6 PP III/d-a Pengembangan diri dan 8 PP IV/a-b Pengembangan diri dan12PP IV/b-c idem IV/c-d Pengembangan diri dan 14 PP dan presentasi IV/c Pengembangan diri dan 20 PP
7
Penilaian Pembelajaran Pembimbingan
Permen Menpan 84/93 Penyempurnaan
Penilaian PBM didasarkan pada aspek kuantitas dengan “surat pernyataan” kepala sekolah telah melakukan PBM
Penilaian pembelajaran didasarkan pada aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya:•Kriteria amat baik, nilai A mendapat angka kredit 125% dari angka kredit yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran.•Kriteria baik, nilai B, 100%•Kriteria sedang, nilai C, 75%•Kriteria kurang, nilai D, 50%
8
BAB IXBAB IXPENGANGKATAN DALAM JABATAN GURUPENGANGKATAN DALAM JABATAN GURU
Pasal 29Pasal 29
Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Negeri Sipil dalam jabatan gguru, adalah uru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan.
Penetapan dalam Jabatan Guru
Permen 84/93 Penyempurnaan Ijasah paling rendah SPG /D-II Pangkat paling rendah II/a (Pengatur
Muda)
Ijasah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma (D-IV)
Pangkat paling rendah III/a (Jabatan Pertama)
10
Pasal 3Pasal 311Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300,, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan gguru dilaksanakan uru dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan sesuai dengan formasi jabatan gguru, dengan ketentuan sebagai berikut:uru, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam JJabatanabatan FungsionalFungsional GGuru dilaksanakan sesuai dengan formasi uru dilaksanakan sesuai dengan formasi JJabatanabatan Fungsional Fungsional GGuru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang uru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;Badan Kepegawaian Negara;2.2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam JJabatanabatan FungsionalFungsional GGuru dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Guru yang uru dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Ketentuan Peralihan• Guru yang masih memiliki Pangkat atau gol II/a.
sampai II/d dimasukkan dalam jabatan ahli (jabatan pertama). Dengan melaksanakan tugas sebagai guru pertama, dan apabila sampai akhir tahun 2015 belum melalui Ijasah Sarjana (S1)/Diploma Empat maka sistem penilaian kenaikan pangkat reguler dan terbatas.
• Guru gol. III/a dan tidak/belum memiliki kualifikasi S1/D-IV sampai tahun 2015 maka kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah gol. III/d
12
SanksiPasal 37
1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit tersebut.
3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
13
Pasal Pasal 40401) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara ini ditetapkan guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan jenjang jabatan/ pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
2) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan Pasal 40 ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
Pasal 411. Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai
dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat peraturan ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah S1/D-IV melaksanakan tugas utama sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit (Lampiran V Peraturan ini)
2. Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah S1/D-IV, dan belum mencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a tetap melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.
3. Guru yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas , apabila memperoleh ijazah S1/D-IV yang seusai dengan bidang yang diampu diberikan angka kredit 65% angka kredit kumulatif diklat. Tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang
Pasal 41 (lanjutan)4. Guru yang belum memiliki ijazah S1/D-IV yang sudah memiliki pangkat
Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke atas, apabila memperoleh ijazah S1 / D-IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit 100% dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angk kredit unsur penunjang seusai Lampiran VIII peraturan ini
5. Guru yang memperoleh ijazah S1/D-IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai Lampiran I peraturan ini
Pasal 4Pasal 422
Pejabat yang berwenang ,menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut :
a. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah
b. Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan provinsi
d. Kepala Dinas yang mebidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan Kabupaten/Kota
PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU
PERTAMA Gol. IIIa-IIIb
MUDA IIIc-IIId
MADYAIVa-Ivb-IVc
COMPETECIES ASSESSMENT
TEACHER’S COMPETENCE-BASED CPD PRINCIPAL’S
COMPETENCE-BASED CPD
SUPERVISOR’S COMPETENCE-BASED
CPD
S-1/D-4 AND TEACHER CERTIFICATE
INDUCTION PERIODE
18
UTAMAIVd-IVe UTAMAIVd-IVe
15
PENGEM-BANGAN DIRI
PKB
PUBLIKASI ILMIAH
KARYA INOVATIF
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) terdiri dari … (
a) Hasil penelitian atau gagasan inovatif
b) Buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
15
PENGEM-BANGAN DIRI
PKB
PUBLIKASI ILMIAH
KARYA INOVATIF
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) terdiri dari … (
a) Hasil penelitian atau gagasan inovatif
b) Buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
13
PENDIDIKAN
Angka Kredit
PEMBELAJARANPENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
PENUNJANG
Yang dinilai angka kreditnya…pasal 11
UNSUR KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
Macam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Yang meliputi...
1 Pengembangan Diri a) diklat fungsional
b) kegiatan kolektif guru2 Publikasi Ilmiah a) presentasi pada forum ilmiah
b) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal
c) publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
3 Karya Inovatif a) menemukan teknologi tepat guna
b) menemukan/menciptakan karya seni
c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum
d) mengikuti pengembangan penyusunan standar . pedoman., soal dan sejenisnya
PERBEDAAN UTAMA KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA PERATURAN LAMA
DENGAN YANG BARU
Peraturan lama Peraturan baru1 Berdasar pada Kepmenpan nomor :
84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Kepmenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tertanggal 10 Nopember 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
2 Sebutan Pengembangan Profesi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
3 Macam Pengembangan Profesi Guru
1. Karya Tulis Ilmiah2. Teknologi
Tepatguna3. Alat Peraga4. Karya Seni5. Pengembangan
Kurikulum
1. Pengembangan Diri2. Publikasi Ilmiah3. Karya Inovatif
LANJUTAN…4 Jenis Pengembangan Diri (Tidak ada pada peraturan lama) 1. diklat fungsional
2. kegiatan kolektif guru5 Macam Publikasi Ilmiah 1. KTI hasil penelitian
2. Tinjuan Ilmiah
3. Tulisan Ilmiah Popoler
4. Prasaran Ilmiah
5. Buku/Modul
6. Diktat
7. Karya Terjemahan
1. presentasi di forum ilmiah
2. hasil penelitian
3. tinjauan ilmiah
4. tulisan ilmiah populer
5. artikel ilmiah
6. buku pelajaran
7. modul/diktat
8. buku dalam bidang pendidikan
9. karya terjemahan
10. bukupedoman guru
6 Macam Karya Inovatif 1. Teknologi Tepatguna
2. Alat Peraga
3. Karya Seni
4. Pengembangan Kurikulum
1. menemukan teknologi tetap guna
2. menemukan/menciptakan karya seni
3. membuat/memodifikasi alat pelajaran
4. mengikuti pengembangan penyusunan standar . pedoman., soal dan sejenisnya
7 Prasayarat dalam kenaikan golongan
Wajib sebagai syarat kenaikan pangkat/golongan VIa ke atas dengan minimal jumlah angka kredit 12.
Wajib sebagai syarat kenaikan pangkat/golongan IIIb ke atas dengan minimal jumlah angka kredit yang bervariasi berdasar jenjang pangkat/golongannya.
RAGAM JENIS PUBLIKASI
Dari Jabatan Ke Jabatan
Jumlah angka kredit minimal dari sub unsur
Sub unsur pengembangan
diri
Sub unsur publikasi ilmiah dan atau karya
inovatif
Macam publikasi ilmiah yang wajib ada (minimal satu publikasi)
Guru Pertama golongan IIIa
Guru Pertama golongan IIIb
3 (tiga) -- -
Guru Pertama golongan IIIb
Guru Muda golongan IIIc
3 (tiga) 4 (empat) Bebas pada jenis karya publikasi ilmiah & inovatif
Guru Muda golongan IIIc
Guru Muda golongan IIId
3 (tiga) 6 (enam) Bebas pada jenis karya publiasi ilmiah& inovatif
Guru Muda golongan IIId
Guru Madya
golongan IVa
4 (empat) 8 (delapan) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)
Guru Madya
golongan IVa
Guru Madya
golongan IVb
4 (empat) 12 (duabelas) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)
Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b, 2.2.c atau 2.2.d)
LANJUTAN…
Guru Madya
golongan IVb
Guru Madya
golongan IVc
4 (empat) 12 (duabelas) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)
Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b, atau 2.2.c), atau 2.2.h.1 atau 2.2.h.2)
Guru Madya
golongan IVc
Guru Utama (*
golongan IVd
5 (lima) 14 (empatbelas) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)
Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b atau 2.2.c atau 2.h.1),
Buku pelajaran atau buku pendidikan (2.3.a 1, atau 2.3.a.2, atau 2.3.c.1)
Guru Utama
golongan IVd
Guru Utama
golongan IVe
5 (lima) 20 (duapuluh) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e) Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.a, atau, 2.2b, atau 2.h.1))
Buku pelajaran atau buku pendidikan (2.3.a. 1 atau 2.3.a.2, atau 2.3.c.1)
KOMPETENSI PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH KUNCI PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN
Administrasi/manajemen pendidikan
Kepemimpinan pendidikan
Supervisi pendidikan
Peran kepala sekolah
Manajer Manajer sarana/ sarana/ prasaranaprasarana
Pengelola Pengelola kantorkantor
Penanggungjawab sekolah
OrganisatorOrganisator
Pemimpin Pemimpin profesionalprofesional
Pelaksana Pelaksana program program sekolahsekolah
Hubungan sekolah dengan masyarakat
Pendorong Pendorong dan dan penggerak penggerak stafstaf
berkomunikasi
memecahkan masalah
mendengar
tersenyum
mengorganisasi
sabar
Kepemimpinan Sekolah adalah …kemampuan untuk
bekerja dengan orang lain
Kendala danTantangan
KompetensiPendidik
Mindset
CurriculumManajemen
KompetensiTendik
PhysicalResources
Culture
Kebijakan
TANTANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERMUTU
29
Kinerja (Kinerja (performanceperformance))
kinerjakinerjakemampuan kerjakemampuan kerja
prestasi kerjaprestasi kerja
performanceperformancepenampilan kerjapenampilan kerja
perilaku kerjaperilaku kerja
Kinerja merupakan prestasi kerja untuk Kinerja merupakan prestasi kerja untuk memperoleh hasil kerja yang optimal memperoleh hasil kerja yang optimal
kinerja ~ kualitaskinerja ~ kualitas
Penilaian Kinerja Guru (PKG)Penilaian Kinerja Guru (PKG)
• PKG merupakan PKG merupakan penghargaan atas prestasi kerja penghargaan atas prestasi kerja guruguru, sehingga dikaitkan dengan , sehingga dikaitkan dengan peningkatan dan peningkatan dan pengembangan karir gurupengembangan karir guru
• PKG menjamin bahwa PKG menjamin bahwa layanan pendidikanlayanan pendidikan yang yang diberikan oleh guru adalah diberikan oleh guru adalah berkualitasberkualitas
• PKG menjamin bahwa guru melaksanakan PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara pekerjaannya secara profesionalprofesional
• PKG terkait langsung dengan PKG terkait langsung dengan kompetensi guru kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajarandalam melaksanakan pembelajaran
Hasil PKGHasil PKG
• merupakan merupakan bahan evaluasi diri bagi gurubahan evaluasi diri bagi guru untuk untuk mengembangkan potensi dan karirnyamengembangkan potensi dan karirnya
• sebagai sebagai acuan bagi sekolahacuan bagi sekolah untuk merencanakan untuk merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
• merupakan dasar untuk merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi memberikan nilai prestasi kerja gurukerja guru dalam rangka pengembangan karir dalam rangka pengembangan karir guru sesuai Permenegpan 16/2009guru sesuai Permenegpan 16/2009
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
((PermenegpanPermenegpan) ) No.16/2009No.16/2009
tentangtentang
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYAANGKA KREDITNYA
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenegpan No.16/2009 pasal 12)(Permenegpan No.16/2009 pasal 12)
Guru Pertama
Guru Muda
Guru Madya
Guru Utama
Penata Muda, IIIa
Penata Muda Tingkat I, IIIb
Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId
Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb
Pembina Utama Muda, IVc
Pembina Utama Madya, IVd
Pembina Utama, IVe
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
50
50
100
100
150
150
150
200
Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Pertama III/a ke III/b)
50
Pendidikan
Kegiatan Pembelajaran
dan Tugas Tambahan
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan
Unsur utama
≥90%
45
Unsur penunjang
≤10%5
42
3
Optional
Penilaian Kinerja
Compulsory
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenegpan No.16/2009 pasal 12)(Permenegpan No.16/2009 pasal 12)
Guru Pertama
Guru Muda
Guru Madya
Guru Utama
Penata Muda, III/a
Penata Muda Tingkat I, III/b
Penata, III/c
Penata Tingkat I, III/d
Pembina, IV/a
Pembina Tingkat I, IV/b
Pembina Utama Muda, IV/c
Pembina Utama Madya, IV/d
Pembina Utama, IV/e
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
50
50
100
100
150
150
150
200
Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan
50
Unsur utama
≥90%
45
Pendidikan38
Penilaian kinerjaKegiatan Pembelajaran
dan Tugas Tambahan
PKB
Publikasi/
karya inovatif4
CompulsoryPengembangan
diri 3
Unsur penunjang
≤10%5
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Pertama III/b ke Guru Muda III/c)
Optional
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenegpan No.16/2009 pasal 12)(Permenegpan No.16/2009 pasal 12)
Guru Pertama
Guru Muda
Guru Madya
Guru Utama
Penata Muda, IIIa
Penata Muda Tingkat I, IIIb
Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId
Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb
Pembina Utama Muda, IVc
Pembina Utama Madya, IVd
Pembina Utama, IVe
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
50
50
100
100
150
150
150
200
Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan
100
Unsur utama
≥90%
90
Pendidikan81
Penilaian kinerjaKegiatan Pembelajaran
dan Tugas Tambahan
PKB
Publikasi/
karya inovatif6
CompulsoryPengembangan
diri 3
Unsur penunjang
≤10%10
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Muda III/c ke III/d)
Optional
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenegpan No.16/2009 pasal 12)(Permenegpan No.16/2009 pasal 12)
Guru Pertama
Guru Muda
Guru Madya
Guru Utama
Penata Muda, III/a
Penata Muda Tingkat I, III/b
Penata, III/c
Penata Tingkat I, III/d
Pembina, IV/a
Pembina Tingkat I, IV/b
Pembina Utama Muda, IV/c
Pembina Utama Madya, IV/d
Pembina Utama, IV/e
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
50
50
100
100
150
150
150
200
Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan
100
Unsur utama
≥90%
90
Pendidikan78
Penilaian kinerjaKegiatan Pembelajaran
dan Tugas Tambahan
PKB
Publikasi/
karya inovatif8
CompulsoryPengembangan
diri 4
Unsur penunjang
≤10%10
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Muda III/d ke Guru Madya IV/a)
Optional
Guru Pertama Golongan III/aGuru Pertama Golongan III/a
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenegpan No.16/2009 pasal 12)(Permenegpan No.16/2009 pasal 12)
Guru Pertama
Guru Muda
Guru Madya
Guru Utama
Penata Muda, IIIa
Penata Muda Tingkat I, IIIb
Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId
Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb
Pembina Utama Muda, IVc
Pembina Utama Madya, IVd
Pembina Utama, IVe
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
50
50
100
100
150
150
150
200
Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Pertama III/a ke III/b)
50
Pendidikan
Kegiatan Pembelajaran
dan Tugas Tambahan
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan
Unsur utama
≥90%
45
Unsur penunjang
≤10%5
42
3
Optional
Penilaian Kinerja
Compulsory
PENILAIAN KINERJAPENILAIAN KINERJA
• Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya (Permenegpan No.16/2009)
• Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir tahun untuk 14 (empat belas) kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran
• Angka kredit dari penilaian kinerja umumnya dikumpulkan dalam waktu 4 (empat) tahun
42
BIDANG KOMPETENSI GURUBIDANG KOMPETENSI GURUdalam Penilaian Kinerjadalam Penilaian Kinerja
14 kompetensi (telah ditetapkan oleh BSNP)
Pedagogi7 kompetensi
Kepribadian3 kompetensi
Sosial2 kompetensi
Profesional2 kompetensi
KOMPETENSI PEDAGOGIKOMPETENSI PEDAGOGI
1. Mengenal karakteristik anak didik2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik3. Pengembangan kurikulum4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik5. Memahami dan mengembangkan potensi6. Komunikasi dengan peserta didik7. Penilaian dan evaluasi
KOMPETENSI KEPRIBADIANKOMPETENSI KEPRIBADIAN
8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru
11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif
12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat
KOMPETENSI SOSIALKOMPETENSI SOSIAL
13. Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
14. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif
KOMPETENSI PROFESIONALKOMPETENSI PROFESIONAL
Penilaian Kinerja di LapanganPenilaian Kinerja di Lapangan• Dilakukan setiap akhir tahun oleh kepala sekolah
atau pengawas atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah (yang telah mengikuti pelatihan penilaian)
• Penilaian terhadap 14 kompetensi guru dilakukan dengan instrumen khusus
• Hasil penilaian untuk setiap kompetensi dinyatakan dengan skala 1 sampai 4
– Nilai minimum 14
– Nilai maksimum 56
PENILAIAN INDIKATOR KINERJAPENILAIAN INDIKATOR KINERJA
4 3 2 1
Kinerja yang sangat baik (kinerja di atas standar)
Kinerja di bawah standar (kinerja yang tidakditerima)
Sasaran kinerja (kinerja sesuai standar)
Kinerja di bawah standar
Tahap penilaian1. Persiapan penilaian2. Pelaksanaan penilaian
• Wawancara sebelum masuk kelas• Observasi di kelas (video)• Wawancara setelah masuk kelas• Monitoring data administratif di sekolah,
wawancara guru piket dan kepala sekolah3. Analisis hasil observasi dengan pembandingan
terhadap indikator kinerja standar4. Menentukan nilai untuk setiap kompetensi
Analisis hasil observasi
• Catatan hasil wawancara sebelum masuk kelas
• Catatan hasil observasi di dalam kelas
• Catatan hasil wawancara setelah masuk kelas
• Catatan hasil monitoring (adminstratif, wawancara guru piket dan kepala sekolah)
Laporan PKG
• Fakta per kompetensi
• Bukti fisik yang ada
• Pembandingan terhadap standar
• Pemberian nilai per kompetensi
Form PKG(14 kompetensi)
Persiapan
Kriteria Nilai
Kompetensi 1 1 2 3 4
Kompetensi 2 1 2 3 4
Kompetensi 3 1 2 3 4
Kompetensi 4 1 2 3 4
Kompetensi 5 1 2 3 4
Kompetensi 6 1 2 3 4
Kompetensi 7 1 2 3 4
Kompetensi 8 1 2 3 4
Kompetensi 9 1 2 3 4
Kompetensi 10 1 2 3 4
Kompetensi 11 1 2 3 4
Kompetensi 12 1 2 3 4
Kompetensi 13 1 2 3 4
Kompetensi 14 1 2 3 4
Nilai PKG Min 14 – Max 56
Form hasil penilaian kinerja
Nilai PKG
Nilai min 14 Nilai Max 56
PKG menurutPermenegpan 16/2009
Nilai 0 - 100
KONVERSIKONVERSI
• Karena skala penilaian berbeda, maka diperlukan konversi hasil penilaian kinerja di lapangan ke skala penilaian menurut Permenegpan No.16/2009
• Konversi perlu dilakukan secara hati-hati, karena skala nilai dalam Permenegpan No16/2009 menggunakan spatial nilai yang tidak teratur (irregular spatial)
NILAI DAN SEBUTANNILAI DAN SEBUTANHASIL PENILAIAN KINERJAHASIL PENILAIAN KINERJA
(Permenegpan No.16/2009 pasal 15)(Permenegpan No.16/2009 pasal 15)
a 91 100 Amat baik
b 76 90 Baik
c 61 75 Cukup
d 51 60 Sedang
e ≤50 KurangUnderPerformance
SasaranKinerja
a 91 100 Amat baik
b 76 90 Baik
c 61 75 Cukup
d 51 60 Sedang
e ≤50 Kurang
Permenegpan No.16/2009
50% bernilai kurang
spatial nilai9
14
14
9
KONVERSIKONVERSI
• Bila angka 91 (dari skala 100) dikonversi ke skala 56 (nilai maksimum penilaian kinerja di lapangan), maka didapat angka (91/100) × 56 = 51
• Jadi bila hasil penilaian kinerja di lapangan adalah 51 – 56, maka guru dapat dikategorikan sebagai berkinerja amat baik
KONVERSIKONVERSI
• Bila angka 76 (dari skala 100) dikonversi ke skala 56 (nilai maksimum penilaian kinerja di lapangan), maka didapat angka (76/100) × 56 = 42
• Jadi bila hasil penilaian kinerja di lapangan adalah 42 – 50, maka guru dapat dikategorikan sebagai berkinerja baik
a 91 100 Amat baik
b 76 90 Baik
c 61 75 Cukup
d 51 60 Sedang
e ≤50 Kurang
9
14
14
9
51 56
42 50
34 41
28 33
≤27
Permenegpan No.16/2009
spatial nilai
Penilaian Kinerja
6
9
8
6
Konversi untuk Guru Madya dan UtamaKonversi untuk Guru Madya dan Utama
Hanya berlaku bagi guru tanpa tugas tambahan
PENGHARGAAN ANGKA KREDITdari Penilaian Kinerja
(Permenegpan No.16/2009 pasal 15)(Permenegpan No.16/2009 pasal 15)
Amat baik 125%
Baik 100%
Cukup 75%
Sedang 50%
Kurang 25%
dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun
ANGKA KREDIT AKHIR TAHUNdari Penilaian Kinerja
Amat baik {42×(24/24)×125%}/4 13,12
Baik {42×(24/24)×100%}/4 10,50
Cukup {42×(24/24)×75%}/4 7,78
Sedang {42×(24/24)×50%}/4 5,25
Kurang {42×(24/24)×25%}/4 2,62
42
Bagi Guru Pertama Gol IIIa dengan predikat:
SimulasiSimulasiperolehan angka kredit perolehan angka kredit
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenegpan No.16/2009 pasal 12)(Permenegpan No.16/2009 pasal 12)
Guru Pertama
Guru Muda
Guru Madya
Guru Utama
Penata Muda, III/a
Penata Muda Tingkat I, III/b
Penata, III/c
Penata Tingkat I, III/d
Pembina, IV/a
Pembina Tingkat I, IV/b
Pembina Utama Muda, IV/c
Pembina Utama Madya, IV/d
Pembina Utama, IV/e
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
50
50
100
100
150
150
150
200
Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan
50
Unsur utama
≥90%
45
Pendidikan38
Penilaian kinerjaKegiatan Pembelajaran
dan Tugas Tambahan
PKB
Publikasi/
karya inovatif4
CompulsoryPengembangan
diri 3
Unsur penunjang
≤10%5
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Pertama III/b ke Guru Muda III/c)
ANGKA KREDIT AKHIR TAHUNdari Penilaian Kinerja
Amat baik {38×(24/24)×125%}/4 11,675
Baik {38×(24/24)×100%}/4 9,50
Cukup {38×(24/24)×75%}/4 7,125
Sedang {38×(24/24)×50%}/4 4,75
Kurang {38×(24/24)×25%}/4 2,375
38
Bagi Guru Pertama Gol III/b dengan predikat:
SimulasiSimulasi((untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)
Bila guru berkinerja “amat baik”
a. Angka kredit pembelajaran dalam 3 tahun= 3 x 11,675 = 34,9
b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 3 tahun = 4
c. Angka kredit pengembangan diri dalam 3 tahun = 3
d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 3 tahun = 5
Total angka kredit dalam 3 tahun
= 34,9 + 4 + 3 + 5 = 46,9
SimulasiSimulasi((untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)
Bila guru berkinerja “baik”
a. Angka kredit pembelajaran dalam 4 tahun= 4 x 9,50 = 38
b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 4 tahun = 4
c. Angka kredit pengembangan diri dalam 4 tahun = 3
d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 4 tahun = 5
Total angka kredit dalam 4 tahun
= 38 + 4 + 3 + 5 = 50
SimulasiSimulasi((untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)
Bila guru berkinerja “cukup”a. Angka kredit pembelajaran dalam 4 tahun
= 4 x 7,125 = 28.5
b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 4 tahun = 4
c. Angka kredit pengembangan diri dalam 4 tahun = 3
d. Angka kredit dari unsur penunjang = 5
Total angka kredit 4 tahun = 28,5 + 4 + 3 + 5 = 40,5
Untuk dapat naik pangkat dalam 4 tahun, guru memerlukan angka kredit PKB tidak hanya 7, tetapi 16,5
Hal ini nampaknya sangat berat bagi guru
SimulasiSimulasi((untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)
Bila guru berkinerja “cukup”kemungkinan dapat naik pangkat dalam 5 tahun
a. Angka kredit pembelajaran dalam 5 tahun= 5 x 7,125 = 35,615
b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 5 tahun = 4
c. Angka kredit pengembangan diri dalam 5 tahun = 3
d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 5 tahun = 5
Total angka kredit 5 tahun
= 35,615 + 4 + 3 + 5 = 47,615Guru masih perlu menambah 3 angka kredit dari PKB
NoKetentuan Permenpan dan RB nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Mulai Berlaku pada Tanggal
10 Nov 2009(tgl Penetapan Permenpan
dan RB)
6 Mei 2010(tgl Penetapan
SKB)
Berlaku Efektif
1 Januari 2013
2015
1 Penilaian kinerja guru dengan menggunakan aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya(Pasal 15 ayat 1)
√
2 Komposisi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat: 90% unsur utama dan 10 % unsur penunjang(Pasal 16 ayat 1)
√
3 Kewajiban mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi berkelanjutan untuk kenaikan jabatan/pangkat(Pasal 17 ayat 1)
√
4 Guru yang bertugas di daerah terpencil diberikan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat satu kali selama masa karier (Pasal 18 ayat 1)
√
5 Guru yang berprestasi luar biasa baiknya mendapatkan penghargaan naik pangkat setingkat lebih tinggi(Pasal 19)
√
6 Pembuatan karya ilmiah secara bersama-sama (Pasal 20 ayat 1) √
7 Penilaian angka kredit guru paling kurang 1 kali dalam setahun(Pasal 21 ayat 2) √
8 Dalam hal untuk kenaikan pangkat guru angka kredit ditetapkan paling kurang 2 kali dalam 1 tahun yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat (Pasal 21 ayat 3)
√
9 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit (Pasal 22) √ √
10 Tim Penilai Pusat, Depag, Kanwil, Kandep, Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi(Pasal 22 ayat 2)
√ √11 Syarat keanggotaan tim penilai harus memiliki sertifikat tanda lulus
Diklat(Pasal 23 ayat 4)
√12 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit
(Pasal 27) √13 Syarat pengangkatan Guru harus berijazah S1/DIV dan bersertifikat
pendidik(Pasal 30 ayat 1 huruf a)
√ √14 Program Induksi (masa orientasi sebagai calon guru) sebagai syarat
pengangkatan guru(Pasal 31)
√15 Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan guru harus
memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun(Pasal 32 huruf b)
√16 Pengangkatan dalam jabatan guru melalui pemindagan, usia paling
tinggi 50 tahun (Pasal 32 huruf c)
√17 Tidak ada pembebasan/perberhentian karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit(Pasal 34)
√18 Pengangkatan kembali guru yang ditugaskan diluar jabatan guru, usia
paling tinggi 51 tahun(Pasal 35 ayat 3)
√19 Sanksi bagi guru yang tidak memenuhi kewajiban 24 jam mengajar
(Pasal 37 ayat 1) √20 Sanksi bagi guru yang memperoleh Penetapan angka kredit dengan
cara melawan hukum (Pasal 37 ayat 2)
√21 Penyesuaian atau Inpassing dalam jenjang jabatan baru
(Pasal 38 ayat 1) √ √22 Kenaikan pangkat guru golongan II dan III yang belum memiliki
ijazah S1/DIV paling tinggi III/d (Pasal 40)
√23 Kenaikan pangkat guru golongan IV/a keatas yang belum memiliki
ijazah S1/DIV paling tinggi pangkat terakhir dimiliki (Pasal 40 ayat 2) √24 Guru Golongan II yang memperoleh ijazah S1/DIV, angka kredit lama
hanya dihitung 65%(Pasal 41 ayat 3)
√25 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit guru
Golongan II(Pasal 44)
√
75
TERIMA KASIH