Peran Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Dokter Militer
Melda Erivhani
102012081/C2
Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana
Jl. Arjuna Utara No. 6, Jakarta Barat 11510
Telp: (021) 5694-2061, Fax: 021-5631731
E-mail: [email protected]
Pendahuluan
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat
pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang, Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat
diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh
karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui
dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi
manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
Etika Profesi Kedokteran
Kedokteran Internasional.
IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan
etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga
MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Selain
itum, di tingkat sarana kesehatan (rumahsakit) didirikan Komite Medis dengan Panitia Etik di
dalamnya, yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. Bahkan di
tingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit
(Makersi).1
Pada dasarnya suatu profesi memiliki 3 syarat utama, yaitu diperoleh melalui pelatihan
yang ekstensif, memiliki kompomen intyelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya,
dan memberikan pelayanan yang penting kepada masyarakat.Selain itu juga memiliki 3 syarat
umum, yaitu: sertifikasi, organisasi profesi, otonomi dalam bekerja.Pemberian sertifikasi
dilakukan tidak sekali untuk selamanya, melainkan harus selalu memperoleh validasi melalui
“proficiency check”.Otnomi mengakibatkan kelompok profesi menjadi “eksklusif” dan
memerlukan self regulation dalam rangka menjaga tanggung jawab moral dan tanggung jawab
porofesinya kepada masyarakat. Mereka umumnya memiliki etrika profesi dan standar profesi
serta berbagai tatanan yang menunjang adanya upaya self regulation tersebut.2
Didalam sehari-hari kita mengenal 2 jenis profesi, yaitu profesi konsultan dan profesi
scholar pada jenis profesi konsultan terdapat hubungan individual antara professional dengan
klien dan biasanya melakukan transaksi free-for-service, Etika profesi kedokteran mulai dikenal
sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalam bentuk Code of Hammurabi dan Code of Hittites, yang
penegakannya dilaksanakan oleh penguasa pada waktu itu. Selanjutnya etik kedokteran muncul
dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk sumpah dokter yang bunyinya bermacam macam, tetapi
yang paling banyak dikenal ialah sumpah Hippocrates. Sumpah tersebut berisikan kewajiban
kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap, atau semacam code of conduct bagi dokter.1
World medical association dalam Deklarasi Geneva pada tahun 1968 menelorkan sumpah
dokter (dunia) dan Kode Etik Kedokteran Internasional. Kode Etik Kedokteran Internasional
berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan
kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya, kode etik kedokteran Indonesia dibuat dengan
mengacu kepada Kode Etik misalnya dokter,psikolog dan pengacara; sedangkan jenis profesi
scholar biasanya memiliki klien banyak pada satu waktu dan bekerja berdasarkan gaji dan honor
seperti guru, perawat dan tenaga kesehatan lain dirumah sakit dll. Kedua jenis profdesi tersebut
sama-sama memiliki tanggung jawab yang khas, yaitu tanggung jawab profesi.2
Prinsip Etika Kedokteran
Etika adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar-salahnya suatu sikap
dan atau perbuatan seseorang individu atau institusi dilihat dari moralitas. Penilaian baik-buruk
dan benar-salah dari sisi moral tersebut menggunakan pendekatan teori etik yang cukup banyak
jumlahnya. Terdapat dua teori etika yang paling banyak dianut orang adalah teori deontologi dan
teleologi. Deontology lebih mendasarkan kepada ajaran agama, tradisi, dan budaya, sedangkan
teleology lebih kea rah penalaran (reasoning) dan pembenaran (justifikasi) kepada azas manfaat
(aliran utilitarian).3
Di dalam menentukan tindakan di bidang kesehatan atau kedokteran, selain
mempertimbangkan keempat kebutuhan dasar di atas, keputusan hendaknya juga
mempertimbangkan hak-hak asasi pasien. Pelanggaran atas hak pasien akan mengakibatkan juga
2
pelanggaran atas kebutuhan dasar di atas terutama kebutuhan kreatif. Etika adalah displin ilmu
yang mempelajari baik buruk atau benar salah suatu sikap dan atau perbuatan seseorang individu
atau institusi dilihat dari moralitas. Penilaian baik buruk dan benar salah dari sisi moral tersebut
menggunakan pendekatan teori etika yang cukup banyak jumlahnya. Terdapat dua teori etika
yang paling banyak dianut orang adalah teori deontology dan teleology. Secara irngkas dapat
dikatakan bahwa, deontology mengajarkan bahwa baik buruknya suatu perbuatan harus dilihat
dari perbuatannya itu sendiri, sedangkan teleology mengajarkan untuk menilai baik buruk
tindakan dengan melihat hasil atau akibatnya. Deontology lebih mendasarkan kepada ajaran
agama, tradisi, dan budaya, sedangkan teleology lebih kea rah penalaran dan pembenaran kepada
azas manfaat.3
Beauchamp dan Childress, 1994, menguraikan bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan
etik diperlukan 4 kaidah dasar moral dan beberapa rules di bawahnya. Ke-4 kaidah dasar moral
tersebut adalah :
1. Prinsip otonomi yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak
otonomi pasien. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin informed
consent.
2. Prinsip beneficene yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan ditujukan ke
kebaikan pasien. Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan
saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya lebih besar daripada sisi buruknya.
3. Prinsip non maleficence yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang
memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau
above all do no harm.
4. Prinsip justice yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam
bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya.
Sedangkan rules derivatnya adalah veracity, privacy, confidentiality, dan fidelity. Selain
prinsip atau kaidah dasar moral di atas yang harus dijadikan pedoman dalam mengambil
keputusan klinis, profesional kedokteran juga mengenal etika profesi sebagai panduan dalam
bersikap dan berprilaku. Perbuatan keputusan etik, terutama dalam situasi klinik, dapat juga
dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan kaidah dasar moral di atas.
Jonsen, Siegler, dan Winslade mengembangkan teori etik yang menggunakan 4 topik yang
esensial dalam pelayanan klinik, yaitu : 3
3
1. Medical indication
2. Patient preferences
3. Quality of life
4. Contextual features
Ke dalam topik medical indication dimasukkan semua prosedur diagnostik dan terapi
yang sesuai untuk mengevaluasi keadaan pasien dan mengobatinya. Penilaian aspek indikasi
medis ditinjau dari sisi etiknya, terutama menggunakan kaidah beneficence dan non maleficence.
Pertanyaan etika pada topic ini adalah serupa dengan seluruh informasi yang selayaknya
disampaikan kepada pasien pada doktrin informed consent.
Pada topik patient preference kita memperhatikan nilai dan penilaian pasien tentang
manfaat dan beban yang akan diterimanya, yang berarti cerminan kaidah otonomi. Pertanyaan
etiknya meliputi pertanyaan tentang kompetensi pasien, sifat volunteer, sikap dan keputusannya,
pemahaman atas informasi, siapa pembuat keputusan bila pasien tidak kompeten, nilai dan
keyakinan yang dianut pasien.
Topik quality of life merupakan aktualisasi salah satu tujuan kedokteran, yaitu
memperbaiki, menjaga atau meningkatkan kualitas hidup insane. Apa, siapa dan bagaimana
melakukan penilaian kualitas hidup merupakan pertanyaan etik sekitar prognosis, yang berkaitan
dengan beneficence, non maleficence dan otonomi. Dalam contextual features dibahas
pertanyaan etik seputar aspek non medis yang mempengaruhi keputusan, seperti faktor keluarga,
ekonomi, agama, budaya, kerahasiaan, alokasi sumber daya dan faktor hukum.3
Dalam peran negative gatekeeper, yaitu pada system kesehatan pra bayar atau kapitasi,
dokter diharapkan untuk membatasi akses pasien ke layanan medis. Pada peran ini jelas terjadi
konflik moral pada dokter dengan tanggungjawab tradisionalnya dalam membela kepentingan
pasien dengan tanggung jawab barunya sebagai pengawal sumber daya masyarakat / komunitas.
Meskipun demikian, peran negative gatekeeper ini secara moral mungkin masih dapat
dijustifikasi. Tidak seperti peran negative yang banyak dideskripsikan secara terbuka, peran
positive gatekeeper dokter sangat tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Dalam peran ini dokter diberdayakan untuk menggunakan fasilitas medis dan jenis layanan hi-
tech demi kepentingan profit. Bagi mereka yang mampu membayar disediakan fasilitas
diagnostik dan terapi yang paling mahal dan muktahir, layanan didasarkan pada keinginan pasar
dan bukan kepada kebutuhan medis. Upaya meningkatkan demand atas layanan yang
4
sophisticated dijadikan tujuan yang implicit dan dokter jadi salesmannya. Mereka berbagi profit
secara langsung apabila mereka pemilik atau investor layanan tersebut, atau mereka memperoleh
penghargaan berupa kenaikan honorarium atau tunjangan apabila mereka hanya berstatus
pegawai atau pelaksana.3
Sifat hubungan antara dokter dengan pasien berkembang dari sifat paternalistic hingga ke
sifat kontraktual dan fiduciary. Pada masa sebelum tahun 1950-an paternalistik dianggap sebagai
sifat hubungan yang paling tepat, dimana dokter menentukan apa yang akan dilakukan terhadap
pasien berdasarkan prinsip beneficence (semua yang terbaik untuk kepentingan pasien,
dipandang dari kedokteran). Prinsip ini telah mengabaikan hak pasien untuk turut menentukan
keputusan. Sampai kemudian tahun 1970-an dikembangkan sifat hubungan kontraktual antara
dokter dengan pasien yang menitikberatkan kepada hak otonomi pasien dalam menentukan apa-
apa yang boleh dilakukan terhadapnya. Kemudian hubungan dokter-pasien tersebut dikoreksi
oleh para ahli etika kedokteran menjadi hubungan ficuiary (atas niat baik dan kepercayaan), yaitu
hubungan yang menitikberatkan nilai-nilai keutamaan (virtue ethics). Sifat hubungan kontraktual
dianggap meminimalkan mutu hubungan karena hanya melihatnya dari sisi hukum dan peraturan
saja, dan disebut sebagai bottom line ethics.
Otonomi pasien dianggap sebagai cerminan konsep self governance, liberty rights, dan
individual choices. Immanuel Kant mengatakan bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk
memutuskan nasibnya sendiri, sedangkan Johns S. Mills berkata bahwa kontrol sosial atas
seorang individu hanya sah apabila dilakukan karena terpaksa untuk melindungi hak orang lain.
Salah satu hak pasien yang disahkan dalam Declaration of Lisbon dari World Medical
Association (WMA) adalah “the rights to accept or to refuse treatment after receiving aduquate
information”. Secara implicit amandemen UUD 45 pasal 28G ayat (1) juga menyebutkan
demikian “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,....dst”. Selanjutnya UU No 23 /
1992 tentang Kesehatan juga memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan
terhadapnya. Hak ini kemudian diuraikan di dalam Permenkes tentang Persetujuan Tindakan
Medis. Suatu tindakan medis terhadap seseorang pasien tanpa memperoleh persetujuan terlebih
dahulu dari pasien tersebut dapat dianggap sebagai penyerangan atas hak orang lain atau
perbuatan melanggar hukum (tort).4
Prinsip otonomi pasien ini dianggap sebagai dasar dari doktrin informed consent.
Tindakan medis terhadap pasien harus mendapat persetujuan (otorisasi) dari pasien tersebut,
5
setelah ia menerima dan memahami informasi yang diperlukan. Informed consent dapat
dianggap sebagai “a patient with substantial understanding and ini substantial absence control by
others, intentionally authorizes a professional to do something.”3,4
Kaidah Dasar Bioetik
a. Autonomy
The principle of autonomy recognizes the rights of individuals to self
determination.Prinsip autonomi mengakui hak-hak individu untuk menentukan nasib sendiri.
This is rooted in society's respect for individuals' ability to make informed decisions about
personal matters.Hal ini berakar pada masyarakat hormat untuk kemampuan individu untuk
membuat keputusan tentang hal-hal pribadi. Autonomy has become more important as social
values have shifted to define medical quality in terms of outcomes that are important to the
patient rather than medical professionals.Autonomi telah menjadi lebih penting sebagai nilai-
nilai sosial telah bergeser untuk mendefinisikan kualitas medis dalam hal hasil yang penting bagi
pasien daripada medis profesional. The increasing importance of autonomy can be seen as a
social reaction to a “ ” tradition within healthcare. [ ] Some have questioned whether the
backlash against historically excessive paternalism in favor of patient autonomy has inhibited the
proper use of to the detriment of outcomes for some patients . Menghormati otonomi adalah
dasar informed consent dan petunjuk terlebih dahulu.3
Autonomy is a general indicator of health.By considering Autonomy as a gauge
parameter for (self) health care, the medical and ethical perspective both benefit from the implied
reference to Health.Dengan mempertimbangkan autonomi sebagai parameter gauge untuk (diri)
perawatan kesehatan, perspektif medis dan etika baik manfaat dari referensi tersirat untuk
Kesehatan. Psychiatrists are often asked to evaluate a patient's competency for making life-and-
death decisions at the end of life. Psikiater sering diminta untuk mengevaluasi kemampuan
pasien untuk membuat keputusan hidup dan mati pada akhir kehidupan. Persons with a
psychiatric condition such as delirium or clinical depression may not have the capacity to make
end-of-life decisions. Orang dengan kondisi jiwa seperti depresi klinis delirium atau mungkin
tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan akhir-kehidupan. Therefore, for these
persons, a request to refuse treatment may be ignored. Oleh karena itu, untuk orang-orang ini,
permintaan untuk menolak pengobatan mungkin diabaikan. Unless there is a clear advance
6
directive to the contrary, persons who lack mental capacity are generally treated according to
their best interests. Kecuali ada advance directive jelas sebaliknya, orang-orang yang tidak
memiliki kapasitas mental umumnya diperlakukan sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.
On the other hand, persons who have the mental capacity to make end-of-life decisions have the
right to refuse treatment and choose an early death if that is what they truly want. Di sisi lain,
orang yang memiliki kapasitas mental untuk membuat akhir-keputusan hidup memiliki hak
untuk menolak perawatan dan memilih kematian dini jika itu yang mereka inginkan. In such
cases, psychiatrists should be a part of protecting that right. Dalam kasus tersebut, psikiater
harus menjadi bagian dari melindungi hak itu. 3
b. BeneficenceBeneficence merupakan tindakan dokter yang mengutamakanThe
term beneficence refers to actions that promote the wellbeing of
others.Beneficence merupakan tindakan dokter yang mengutamakanThe term
beneficence refers to actions that promote the wellbeing of others.
Beneficence merupakan tindakan dokter yang mengutamakan Beneficence merupakan
tindakan dokter yang mengutamakanThe term beneficence refers to actions that promote the
wellbeing of others.Beneficence merupakan tindakan dokter yang mengutamakanThe term
beneficence refers to actions that promote the wellbeing of others.Beneficence merupakan
tindakan dokter yang mengutamakanThe term beneficence refers to actions that promote the
wellbeing of others.kebaikan kepada pasien dibandingkan kepentingan sendiri. Beneficence
merujuk pada tindakan yang mempromosikan kesejahteraan orang lain. In the medical context,
this means taking actions that serve the best interests of patients. Dalam konteks medis, ini
berarti mengambil tindakan yang melayani kepentingan terbaik pasien. However, uncertainty
surrounds the precise definition of which practices do in fact help patients. Namun,
ketidakpastian mengelilingi definisi yang tepat yang praktek lakukan dalam membantu pasien
sebenarnya. and in Principle of Biomedical Ethics (1978) identify beneficence as one of the
core values of health care ethics.James Childress dan Tom Beauchamp dalam Prinsip Etika
Biomedis mengidentifikasi kebaikan sebagai salah satu nilai inti dari etika pelayanan kesehatan.
Some scholars, such as , argue that beneficence is the only fundamental principle of medical
ethics. Beberapa sarjana, seperti Edmund Pellegrino, berpendapat bahwa kebaikan adalah satu-
satunya prinsip fundamental etika medis. They argue that healing should be the sole purpose of
medicine, and that endeavors like , and fall beyond its purview.Mereka berpendapat
7
penyembuhan yang harus menjadi tujuan tunggal obat, dan bahwa usaha-usaha seperti operasi
kosmetik , kontrasepsi dan euthanasia jatuh di luar bidang tersebut.3
c. Non-MaleficenceThe concept of non-maleficence is embodied by the phrase, "first,
do no harm," or the Latin,
.Non maleficence adalah suatu tindakan dokter yang tidak mencelakakan atau
memperburuk keadaan pasien. Banyak menganggap bahwa harus menjadi pertimbangan utama
atau primer bahwa lebih penting untuk tidak membahayakan pasien, daripada berbuat baik
kepada mereka. This is partly because enthusiastic practitioners are prone to using treatments
that they believe will do good, without first having evaluated them adequately to ensure they do
no (or only acceptable levels of) harm.Hal ini sebagian karena praktisi antusias rentan terhadap
perawatan menggunakan bahwa mereka percaya akan berbuat baik, tanpa terlebih dahulu harus
dievaluasi secara memadai untuk memastikan mereka tidak melakukan (atau hanya tingkat yang
dapat diterima dari) membahayakan. Much harm has been done to patients as a result.Banyak
yang telah dilakukan kepada pasien sebagai hasilnya. It is not only more important to do no harm
than to do good; it is also important to know how likely it is that your treatment will harm a
patient. Hal ini tidak hanya lebih penting untuk tidak membahayakan daripada berbuat baik,
namun juga penting untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan bahwa perawatan Anda akan
membahayakan pasien. 3So a physician should go further than not prescribing medications they
know to be harmful - he or she should not prescribe medications (or otherwise treat the patient)
unless s/he knows that the treatment is unlikely to be harmful; or at the very least, that patient
understands the risks and benefits, and that the likely benefits outweigh the likely risks.
In practice, however, many treatments carry some risk of harm.Dalam prakteknya,
bagaimanapun, banyak perawatan membawa beberapa risiko bahaya. In some circumstances, eg
in desperate situations where the outcome without treatment will be grave, risky treatments that
stand a high chance of harming the patient will be justified, as the risk of not treating is also very
likely to do harm. Dalam beberapa keadaan, misalnya dalam situasi putus asa mana hasil tanpa
pengobatan akan kubur, pengobatan berisiko yang memiliki kesempatan tinggi merugikan pasien
akan dibenarkan, sebagai risiko tidak memperlakukan juga sangat mungkin untuk melakukan
kejahatan. So the principle of non-maleficence is not absolute, and balances against the principle
of (doing good), as the effects of the two principles together often give rise to a double effect
(further described in next section). Jadi prinsip non-sifat mencelakakan tidak mutlak, dan saldo
8
terhadap prinsip kebaikan (berbuat baik), sebagai dampak dari dua prinsip bersama sering
menimbulkan efek ganda (lebih lanjut dijelaskan dalam bagian berikutnya).3
"Non-maleficence" is defined by its cultural context."Non-maleficence" ditentukan oleh
konteks budayanya. Every culture has its own cultural collective definitions of 'good' and 'evil'.
Setiap budaya memiliki definisi sendiri kolektif budaya 'baik' dan 'jahat'. Their definitions
depend on the degree to which the culture sets its cultural values apart from nature. Definisi
mereka tergantung pada sejauh mana budaya set nilai-nilai budaya, terpisah dari alam. In some
cultures the terms "good" and "evil" are absent: for them these words lack meaning as their
experience of nature does not set them apart from nature. Dalam beberapa kebudayaan istilah
"baik" dan "jahat" tidak hadir: bagi mereka kata-kata ini kurangnya pengalaman mereka arti
sebagai alam tidak membedakan mereka dari alam. Other cultures place the humans in
interaction with nature, some even place humans in a position of dominance over nature. budaya
lain menempatkan manusia dalam interaksi dengan alam, beberapa manusia tempat bahkan di
posisi dominasi atas alam. The religions are the main means of expression of these
considerations. Agama-agama adalah sarana utama ekspresi pertimbangan.Depending on the
cultural consensus conditioning (expressed by its religious, political and legal social system) the
legal definition of Non-maleficence differs. Tergantung pada pengkondisian konsensus budaya
(dinyatakan oleh agama, politik dan hukum sistem sosial perusahaan) definisi hukum Non-
maleficence berbeda. 3
d. Justice
Justice yaitu prinsip moral yang memetingkan fairness dan keadilan dalam
mendistribusikan sumber daya (disrtributive justce). Empat prinsip bioethical yang sering
digunakan dalam analisis etika medis otonomi, kebaikan, non-sifat mencelakakan dan keadilan.
Dimana prinsip-prinsip ini dipanggil mereka harus benar digunakan dan didefinisikan.c Metode
lain analisis dapat menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan tiga-dimensiterhadap
masalah. Sedangkan rules derivatnya adalah veracity (berbicara benar, jujur dan terbuka),
privacy (menghormati hak privasi pasien), confidentiality (menjaga kerahasiaan pasien) dan
fidelity (loyalitas dan promise keeping).3,4
Kedokteran Kepolisian
9
Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 12
Tahun 2011 pasal 1, pengertian kedokteran kepolisian yaitu, “Kedokteran Kepolisian yang
selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian”.5
Prinsip-prinsip dari peraturan ini diatur pada pasal 3 yaitu:
a. legalitas, yaitu pelayanan Dokpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. imparsial, yaitu pelayanan diberikan secara adil, tidak memihak dan tidak
menguntungkan salah satu pihak;
c. independen, yaitu suatu keadaan atau kualitas yang bebas dari ketergantungan atau suatu
pengaruh, dapat berpikir dan bertindak secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh semua
pihak;
d. ilmiah, yaitu penyelenggaraan Dokpol didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dapat
dibuktikan dan diuji ulang serta bersifat universal;
e. objektif, penyelenggaraan Dokpol didasarkan pada fakta yang ada, dan tidak dipengaruhi
oleh interpretasi dan kepentingan siapapun dan pihak manapun;
f. profesional, yaitu penyelenggaraan Dokpol mengikuti dan dilaksanakan oleh personel
yang memiliki kompetensi dan standar profesi;
g. transparan, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip profesi yang berlaku;
h. akuntabel, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilakukan secara terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan
i. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,
waktu, tenaga, biaya, dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-
besarnya.
Kemampuan Dokpol diatur dalam pasal 6, beberapa diantaranya yaitu:5
a. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Aspek Medik, antara lain:
(1) pemeriksaan awal terhadap korban di TKP; dan
(2) penanganan barang bukti non medik yang menempel pada tubuh korban dan barang
bukti medik;
10
b. Kesehatan Tahanan, antara lain:
(1) pemeriksaan kesehatan tahanan baru;
(2) pemeriksaan tahanan yang akan dipindahkan;
(3) penetapan status kesehatan untuk kepentingan peradilan; dan
(4) rawat jalan dan atau rawat inap;
c. Forensik Klinik, antara lain:
(1) pemeriksaan korban hidup;
(2) pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik;
(3) pemeriksaan toksikologi kedokteran forensik; dan
(4) pemeriksaan uji kelayakan kesehatan;
d. Psikiatri Forensik, antara lain:
(1) profil kejiwaan pelaku kejahatan (criminal psychiatric profiling);
(2) pemeriksaan kepribadian pada kasus–kasus kriminal; dan
(3) pemeriksaan status kesehatan jiwa;
e. Medikolegal,antara lain:
(1) pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum et repertum;
(2) pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;
(3) pembuatan visum et repertum dengan rahasia kedokteran;
(4) pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian keterangan
ahli di dalam persidangan;
(5) pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktek;
(6) penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik;
(7) kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan
(8) pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas;
Hukum HAM Internasional dan Nasional
A. Hukum HAM Internasional
1. Pembentukan Hukum HAM Internasional
11
Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional (dibentuk oleh
masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara). Negara mempunyai peranan penting
dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau
bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan
persetujuannya dan terikat pada hukum internasional tersebut. Dalam HAM, yang dilindungi
dapat berupa individu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian
dari Negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara
beserta harta bendanya.6
Dalam sistem PBB, setiap perwakilan dari anggota PBB diundang untuk melakukan
persiapan dan negosiasi terkait dengan pembentukan standar HAM internasional. Hal ini
dilakukan agar semua pandangan dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat
diakomodasi dalam rancangan perjanjian atau deklarasi. Dalam membahas rancangan tersebut
dilakukan penelitian yang mendalam dan perdebatan yang panjang sampi disepakati teks akhir
dari perjanjian dan deklarasi. Walaupun pada akhirnya seperti dalam perjanjian internasional
masih dibutuhak tindakan lebih lanjut dari negara-negara untuk menandatangani, mesahan atau
mengsksesi dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional dari perjanjian tersebut.
Beberapa Badan PBB yang terkait dengan Penegakan Hukum dan Pembentukan standar HAM
Internasional:
a. Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly)
Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota
PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM
adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang diantaranya menghasilkan
Resolusi A/RES/217, tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kewenangan untuk
membuat organ tambahan (subsidiary organs) yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi
Manusia melalui Resolusi A/RES/60/251.
b. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council)
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, seperti halnya Majelis Umum PBB, merupakan organ
utama dari PBB. Tugasnya adalah memberikan bantuan kepada Majelis Umum PBB untuk
peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial. Salah satu badan di bawah Dewan
Ekonomi dan Sosial adalah Komisi HAM PBB (United Nations Commission for Human
Rights) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB.
12
Sebagian besar perjanjian internasional HAM, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan
Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Internasional Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural
Rights), merupakan perjanjian yang dihasilkan oleh organ PBB ini.
c. Dewan Hak Asasi Manusia (United Nations Human Rights Council)
Dewan HAM PBB, merupakan organ PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis
Umum PBB A/RES/60/251, yang menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas
utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia.
Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB.
d. Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM (Sub-Commission on Promotion dan
Protection of Human Rigths)
Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan dibawah Dewan HAM yang
bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi
bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Sub Komisi ini terdiri atas 26 ahli HAM.
e. Pertemuan Berkala mengenai Pencegahan Tindak Pidana dan Penanganan Pelaku Tindak
Pidana (Periodic Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders).
2. Instrumen Hukum HAM
Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi,
melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan
secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 (3):
”Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan serta
meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua
orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama …”
Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-
instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut:
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang
diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat
dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh
13
negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan
kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber
utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak
Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang
terdapat dalam Piagam PBB, misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3,
5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup;
hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan
penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah
sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan,
DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya.
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil
and Political Rights)
Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional
sejak Maret 1976. Konvenan ini mengatur mengenai:
a. Hak hidup;
b. Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi
atau direndahkan martabat;
c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
d. Hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi
kewajiban kontraktual;
e. Hak atas persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan; dan
f. Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan
hukum pidana.
Kovenan ini telah disahkan oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut
mengaksesinya atau pengesahannya melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005, sehingga
mengikat pemerintah beserta aparatnya. Pelaksanaan Kovenan ini diawasi oleh Komite Hak
Asasi Manusia.6
14
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International
Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights)
Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005
mengesahkannya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini
adalah :
a. Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam
melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat.
b. Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan
sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-
diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa.
c. Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu
yang saling terkait satu sama lain.
B. Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional
1. Latar Belakang
Negara (termasuk di dalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya)
dalam melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh peraturan hukum
sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Negara bertanggung jawab
terhadap keamanan, ketertiban, perlindungan hak-hak, kesejahteraan dan kecerdasan
seluruh warganya. Sifat dari negara hukum adalah dimana alat-alat perlengkapan negara
bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut :
- Pengakuan dan perlindungan HAM
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- Didasarkan pada rule of law.
Dengan demikian, dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan
HAM yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan
pribadi atau kelompok.6
Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM
warganya, hal ini tertuan dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang asli.
15
Walaupun tidak secara langsung terdapat kata-kata HAM tetapi dari beberapa bagian baik
dalam pembukaannya dan batang tubuhnya dinyatakan bahwa HAM dijamin dalam UUD
1945. Hak-hak tersebut adalah hak semua bangsa untuk merdeka (linea pertama
pembukaan), hak atas persamaan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan (Pasal 27
ayat (1)), hak atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)), hak atas penghidupan yang layak (Pasal
27 ayat (2)), kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28), kebebasan mengeluarkan
pendapat (pasal 28), kebebasan beragama (Pasal 29 ayat (2)), dan hak atas pendidikan
(Pasal 31 ayat (1)). 6
Dalam sejarah Indonesia, ketika Indonesia baru saja diakui sebagai negara oleh
Belanda, bentuk dari negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)
selama tahun 1949-1950. Di dalam Konstitusi RIS ini setidak-tidaknya terdapat pasal-
pasal yang mengatur mengenai HAM secara eksplisit sebanyak 35 pasal dari 197 pasal
yang ada. HAM dalam Konstitusi RIS diatur dalam Bab V yang berjudul “Hak-hak dan
Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia”. Namun hal ini hanya berlaku selama 8,5 bulan
karena Indonesia kembali kepada negara kesatuan dan ditetapkanya UUD Sementara RI.
Setidaknya kemajuan yang sama, secara konstitusional, juga terdapat dalam-Undang
Dasar Sementara RI (UUDSRI) dengan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan.
Terdapat 38 pasal dalam UUDSRI, 1950 (dari keseluruhan 146 pasal, atau sekitar 26
persen) yang mengatur HAM. HAM diatur dalam Bagian V tentang “Hak-hak dan
Kebebasan Dasar Manusia”. Namun hal ini hanya berlangsung dari 15 Agustus 1950 - 4
Juli 1959. Dengan Dekrit Presiden 1959 yang mengembalikan konstitusi Indonesia
kembali kepada UUD 1945 yang berlangsung sampai dengan pemerintahan Orde Baru.
Pemerintahan Orde Baru sejak 1993 mulai tampak memperhatikan masalah
HAM. Diantaranya adalah melalui GBHN maupun pelembagaan HAM melalui Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50
tahun 1993. Pada tahun 1998 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM)
dicanangkan melalui Keputusan Presiden No. 129 tahun 1998, yang kemudian
diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 40 tahun 2004. Langkah-langkah ini
kemudian diikuti dengan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 tahun
1998 dan Konvensi Anti Diskriminasi Ras melalui UU No. 29 tahun 1999. Langkah-
langkah yang telah diambil tersebut diperkuat dengan
16
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tertanggal 13 November 1998, yang disusul dengan
ditetapkannya
- UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia oleh Presiden dan DPR sebagai
undang-undang ”payung” bagi semua peraturan perundang-undangan yang telah ada
maupun peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk kemudian. Pemberlakuan
beberapa peraturan perundang-undangan dan pesahkanan beberapa konvensi
internasional mengenai HAM menunjukkan bahwa secara de jure pemerintah telah
mengakui HAM yang bersifat universal.
- Perkembangan selanjutnya adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun
2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
118, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, serta
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4558. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan
penegakan hak-hak asasinya.
Dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 104 ayat (1) dinyatakan bahwa perlu
dibentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelanggar HAM yang berat. Hal tersebut
diwujudkan dengan ditetapkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia oleh Presiden dan DPR untuk mengadili pelanggar HAM yang berat.
Perubahan kedua UUD 1945 Bab XA juga memuat mengenai HAM yang terdiri dari 10
pasal (Pasal 28A -28J). Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perubahan kedua UUD
1945 tersebut merangkum ketentuan yang terdapat dalam 106 pasal UU No. 39 tahun 1999,
sehingga menjadikan HAM sebagai hak-hak konstitusional. Namun demikian, berhasil
tidaknya penegakan HAM di Indonesia sangat bergantung pada penegakan hukum,
termasuk didalamnya fungsi aparat penegak hukum.6
2. Instrumen Hukum HAM Nasional
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan asas-asas
tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan
17
harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun HAM dan kebebasan dasar manusia
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Hak Hidup (Pasal 9);
b. Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
c. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16)
d. Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19)
e. Hak Kebebasan Pribaditurut serta dalam Pemerintahan (Pasal 20-27)
f. Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35)
g. Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42)
h. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44)
i. Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51)
j. Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).
UU No. 39 tahun 1999 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam
penegakan HAM di Indonesia, sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat
dalam setiap pembuatan kebijakan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Hal ini meliputi langkah
implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan
lain-lain.6
Selain dari HAM yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999, terdapat juga pengaturan kewajiban
dasar manusia, yaitu:
1. Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak
tertulis dan hukum internasional mengenai HAM
2. Kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain
4. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.7
Deklarasi Hak asasi Manusia (HAM) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut
dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika
merdeka dan bergabung dalam PBB, yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya
perang dunia kembali. Deklarasi HAM terdiri dari 30 pasal, antara lain sebagai berikut.6
Pasal 1
18
Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka
dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam
semangat persaudaraan.
Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa
pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran
atau status lainnya.
Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status
internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka,
wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas
kedaulatan lainnya.
Pasal 3
Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.
Pasal 4
Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak
dalam bentuk apapun wajib dilarang.
Pasal 5
Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi
atau merendahkan martabat.
Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada.
Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap
diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan
diskriminasi tersebut.
Pasal 8
Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten,
terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh
konstitusi atau oleh hukum.
19
Pasal 9
Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.
Pasal 10
Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh
peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta
dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.
Pasal 11
1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah
sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di
mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau
kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau
internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang
lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.
Pasal 12
Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga,
rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap
kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap
gangguan atau penyerangan seperti itu.
Pasal 13
1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap
Negara.
2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan
kembali ke negaranya.
Pasal 14
1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk
menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution).
2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena
kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan
prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 15
20
1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau
ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
Pasal 16
1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras,
kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka
mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat
berakhirnya perkawinan.
2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari
pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.
3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan
berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.
Pasal 17
1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-
sama dengan orang lain.
2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.
Pasal 18
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup
kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama
atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup
kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari,
menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa
memandang batas-batas wilayah.
Pasal 20
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.
Pasal 21
21
1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara
langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas.
2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di
negaranya.
3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus
dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh,
dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui
pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas
yang setara.
Pasal 22
Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan
kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional,
dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara .
Pasal 23
1. Setiap orang berhak atas buruhan, untuk memilih buruhan dengan bebas, atas kondisi
buruhan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.
2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk buruhan yang sama, tanpa diskriminasi.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa
menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan
martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi
kepentingannya.
Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan
liburan berkala dengan menerima upah.
Pasal 25
1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan
kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang,
papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas
keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut,
22
atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi
diluar kekuasaannya.
2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik
yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan
sosial yang sama.
Pasal 26
1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada
tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan
profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus
terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.
2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan
untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua
bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan
pada anaknya.
Pasal 27
1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya
masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan
pemanfaatannya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materil yang
diperoleh dari karya ilimiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya.
Pasal 28
Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan kebebasan yang
diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.
Pasal 29
1. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia
dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-
batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan
23
penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-
persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam
masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila
bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 30
Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan
hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan
suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur di
dalam Deklarasi ini.6
Undang-undang Dasar HAM NO. 39 Tahun 1999
Dalam undang-undang ini mempunyai 10 bab dan 105 pasal secara jelas mengenai hak asasi manusia.
Pada bab 1 mengenai ketentuan umum dan pasal ini disebutkan:8
1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan ahrkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kuloktif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan
24
yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik.
5. Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orangyang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negaralainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Perbincangan mengenai hak asasi manusia dilanjutkan pada pasal 3 yang berkaitan:8
Pasal 3
(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Pasal 5
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan umum.
25
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Pada bab 3 pasal 9 mengenai HAM dan kebebasan manusia:
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dalam bab yang sama, Pasal 17 disebut mengenai setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
Bagi terdakwa pidana disebut dalam:
Pasal 18
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang 4 pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
(3) Setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5) Setiap orang tidak dapt dituntut untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 30
26
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Pasal 33
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
Pasal 34
Setiap orang, tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang8
Konvensi Internasional Penghapusan Penganiayaan
Pada tahun 1998 Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-undang Republik
Indonesia no. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan
perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat
manusia).9
Pengesahan ini dengan menimbang :
a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga
segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang;
b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati,
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam sidangnya pada tanggal 10
Desember 1984, telah menyetujui Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
27
Manusia) dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut
pada tanggal 23 Oktober 1985;
d. bahwa konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangundangan Republik Indonesia serta selaras
dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus menegakkan dan
memajukan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu
mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Manusia) dengan Undang-undang.
Tindak pidana penyiksaan merupakan jenis tindak pidana yang baru dalam hukum pidana
di Indonesia. Kemunculan pengaturan mengenai tindak pidana penyiksaan ini tidak lepas dari
kewajiban Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (Konvensi) melalui
UU Nomor 5 Tahun 1998. Dalam Konvensi tersebut disebutkan bahwa salah satu kewajiban
Negara Pihak adalah mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai
kejahatan penyiksaan.10
Dalam RUU KUHP, kejahatan penyiksaan hanya diatur dalam satu pasal, yaitu dalam
Bab IX tentang Tindak Pidana Hak Asasi Manusia, Pasal 406, yang menyebutkan:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun setiap pejabat publik atau orang-orang yang bertindak karena digerakkan
atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang
menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap
seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga
informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah
dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan
intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi
dalam segala bentuknya.”
28
Berdasarkan rumusan tersebut, bisa dilihat elemen-elemen utamanya, yakni setiap pejabat
publik atau orang-orang yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang
yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, melakukan
perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental
terhadap seseorang dengan tujuan untuk:
Memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan
Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah
dilakukan
Atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi
Atau memaksa orang-orang tersebut
Atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya
Rumusan tindak pidana penyiksaan dalam RUU KUHP tersebut bila dilihat secara
sepintas hampir sama dengan rumusan Pasal 1 CAT (Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), namun jika dilihat dengan cermat,
rumusan ini juga mengurangi pengertian dari Konvensi tersebut. Pasal 1 ayat (1) Konvensi, yang
menyebutkan:
“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik
jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan
dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang
telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau
mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang
didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat
publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari,
melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.”10
Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pasal ini terdapat 3 unsur
pokok didalam maksud penyiksaan, ketiga unsur tersebut adalah:
Harus adanya rasa sakit atau penderitaan terhadap jasmani dan rohani yang luar biasa
29
Harus ada suatu tujuan
Harus ditimbulkan oleh dan atau hasutan atau dengan persetujuan atau sepengetahuan
dari seseorang pejabat publik atau seseorang yang bertindak di dalam kapasitas
pemerintahan2
Kejahatan penyiksaan memang harus dibedakan dari bentuk perlakuan sewenang-wenang
(ill-treatment) lainnya, karena terdapat kewajiban-kewajiban hukum pidana yang melekat secara
khusus pada penyiksaan, misalnya penerapan jurisdiksi universal. Penyiksaan dan perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia pada
umumnya dibedakan dari “tingkat kekejaman” dan “tujuan”.
Jadi, para tersangka ataupun tahanan tetap memiliki hak nya untuk diperlakukan secara
manusiawi tanpa adanya siksaan dengan suatu kekerasan dan menimbulkan rasa sakit dan
bahkan sampai menyebabkan kematian. Hal seperti inilah diperlukannya suatu pengaturan
khusus yang mengatur tentang sesuatu yang menentang adanya penyiksaan, dimana seharusnya
manusia dengan kemampuannya berpikir dan belajar serta dengan perkembangan zaman manusia
seharusnya lebih bisa mengkoreksi diri, mengembangkan pemikirannya secara rasional bahwa
tindakan penyiksaan bukanlah suatu cara yang paling tepat untuk mencapai kebenaran.
Dengan menyadarai bahwa tindakan penyiksaan merupakan tindakan yang bertentangan
dengan Hak Asasi Manusia sehingga Pemerintah mencari cara agar dalam mengungkapkan
kebenaran tidaklah harus dengan jalan penyiksaan. Dengan itu, lahirlah gerakan anti penyiksaan,
yang dituangkan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/ CAT), agar tindakan-tindakan
penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat manusia tidak terjadi lagi.10
Dampak Hukum Terhadap Keputusan Dokter
Tentunya dalam penegakkan hukum, aparat penegak hukum dan dokter diharapkan
tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ini tidak terjadi manakali
aparat penegak hukum dan dokter memiliki pengetahuan tentang hukum, terampil dalam
melakukan tugas secara profesional dan proporsional sesuai kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang.
30
Dampak yang terjadi terhadap keputusan dokter yang menolak mengikuti perintah
atasannya adalah dapat diberikan sanksi oleh atasannya dan mungkin dipindahkan posisinya
tetapi tidak mendapat sanksi hukum karena tidak melanggar hak asasi manusia dan juga tidak
melanggar undang – undang yang berlaku. Sebaliknya yang terjadi bila dokter mengikuti
keputusan atasannya dan mengabaikan undang – undang yang berlaku maka dokter tersebut
dapat mendapat sanksi hukum.
Jalan Keluar
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka seharusnya dapat dilakukan
pemeriksaan yang relatif lebih aman dan tidak keras tetapi efektif, mengingat adanya perundang
– undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia. kita dapat melakukan test kebohongan
atau hipnotis untuk membuat tersangka mengaku atau berkata jujur. Pemeriksaan dengan
kekerasan seharusnya menjadi opsi terakhir dalam mencari kebenaran atas tersangka.
Kesimpulan
Tugas dan kewajiban dokter adalah melakukan pelayanan kedokteran yang baik dan
bertanggung jawab. Secara moral dokter diminta berpegang pada kaidah dasar moral:
beneficence, non maleficence, autonomy dan justice. Pelaksanaan penilaian kesehatan tersangka
dan pemantauan jalannya pemeriksaan secara jelas bukanlah tugas etik dan hukum dokter,
melainkan tugas seorang aparat negara dalam menciptakan keamanan bagi seluruh warganya.
Konvensi internasional tentang penghapusan penganiayaan, deklarasi umum hak asasi
manusia dan undang – undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tidak mengijinkan
adanya penyiksaan dan kegiatan lain yang membantu penyiksaan. Di sisi lain harus diingat
nyawa orang banyak ada di tangan para aparat dan sang dokter untuk memperoleh informasi
guna menentukan lokasi dan menjinakan bom. Secara hukum perintah atasan, bukan merupakan
aturan yang lebih tinggi dari undang - undang di atas. Perintah yang bertentangan dengan atasan
yang lebih tinggi dapat diabaikan.
31
Daftar Pustaka
1. Etika Kedokteran Indonesia dan Penanganan Pelanggaran Etika di Indonesia Budi Sampurna.
2005. Diunduh dari: URL: Hyperlink http://www.freewebs.com/etikakedokteranindonesia.
2. Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja TD. Bioetik dan hukum kedokteran. Cetakan ke-2. Jakarta:
Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2007. h.8-10; h.30-
2; h. 36-7; h. 77-85.
3. Sampurna B, Syamsu Z, Siswadja TD. Bioetik dan Hukum Kedokteran. Pustaka Dwipar.
2007; h: 1-3; 53-55; 77-83.
4. Staf pengajar bagian kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Kompilasi Peraturan Perundang-undangan terkait praktik kedokteran. Bagian Kedokteran
Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2014; h: 17-42.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Diunduh dari
32
http://www.stikesbanten.ac.id/data/kepustakaan/KEDOKTERAN%20KEPOLISIAN.PDF . Diunduh tanggal 12 Januari 2016.
6. Deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Diunduh dari
http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf . Diunduh tanggal 11
Januari 2016.
7. Chotib, Djazuli HM, Suharmo, HT, et al. Kewarganegaraan menuju masyarakat madani.
Jakarta: Yudhistira; 2007.h.80-4.
8. UU HAM No 39 Tahun 1999 Diunduh dari http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-
nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham. Diunduh tanggal 12 Januari 2016.
9. Undang-undang No. 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan-penyiksaan dan
perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
manusia.
10. Bernath B, Long D, Olivier A, Streater O, et al. Protokol Opsional untuk Konvensi PBB
Melawan Penyiksaan. Association for the Prevention of Torture; 2010.
33