YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Makalah Persaingan Usaha

MAKALAH

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA

Persaingan Usaha

Oleh:

Nama : Dian Aryani Kusady

NIM : B 111 11 279

Kelas : A

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

Page 2: Makalah Persaingan Usaha

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataala yang

telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat

menyelesaikan tugas makalah ini. Makalah tentang Persaingan Usaha ini,

penyusun selesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan

Konsumen dan Persaingan Usaha.

Makalah ini berisi tentang pembahasan mengenai sejarah dan pengertian

Persaingan Usaha, pentingnya Persaingan Usaha beserta penjelasan dari

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang merupakan sumber hukum dari

Persaingan Usaha.

Penyusun menyadari bahwa tugas makalah ini masih jauh dari

kesempurnaan. Untuk itu penyusun mengharapkan kritik, saran dan solusinya

agar penyusun dapat menyempurnakan makalah ini di masa yang akan datang.

Dengan demikian, penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan

pembaca umumnya.

Makassar, 22 Mei 2014

Penyusun

ii

Page 3: Makalah Persaingan Usaha

DAFTAR ISI

Halaman Sampul……………………………………................................……………….……….

Kata Pengantar………………………………………………………………...................................

Daftar Isi………………………………………………………………………......................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.............………........................………….………………………

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Pesaingan Usaha………………..................………………………..

B. Persaingan Usaha di Indonesia...........................................................

C. Pentingnya Hukum Persaingan Usaha....................................................

D. Perjanjian, Kegiatan, dan Posisi Dominan yang Dilarang

dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia......................................

E. Lembaga KPPU.....................................................................................

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………………………...........................................

DAFTAR PUSTAKA………..…………………………………………..……...................................

iii

i

ii

iii

1

3

3

5

8

13

16

17

Page 4: Makalah Persaingan Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup

manusia. Dunia yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari persaingan

manusia dalam berbagai aspek. Persaingan yang dilakukan secara terus-

menerus untuk saling mengungguli membawa manusia berhasil

menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan yang berangsur-angsur menuju

arah yang semakin maju dari sebelumnya. Untuk terciptanya keadilan dan

kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah

persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari

sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk

menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur

persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan

semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Seiring dengan Era Reformasi, telah terjadi perubahan yang

mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara

lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara

disebut Undang-Undang Antimonopoli. Undang-undang seperti ini sudah

sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim

usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur sejumlah larangan

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya,

dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan

perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau sekelompok

pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, pelaku usaha

atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta

1

Page 5: Makalah Persaingan Usaha

tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada

gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif. Di

samping itu dalam rangka menyosong era perdagangan bebas, kita juga

dituntut untuk menyiapkan dan mengharmonisasikan rambu-rambu hukum

yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antar bangsa. Dengan

demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam mewujudkan

lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2

Page 6: Makalah Persaingan Usaha

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala

sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto,

hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang

menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Menurut

Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum

yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan

usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang

dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan kebijakan persaingan

(competition policy) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-

masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku

usaha dalam menjalankan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen.

Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar

yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat

keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.

B. Persaingan Usaha Di Indonesia

Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai

perlunya perundang-undangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi

yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980,

dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap

sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga

atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan

pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta

3

Page 7: Makalah Persaingan Usaha

berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-

undang serta pasar keuangan.

Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran

ekonomi yang dikuasai Negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup

untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-hal

yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan

antimonopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat

melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan

melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat

persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk

merugikan pelaku usaha yang lebih kecil.

Disadari adanya keperluan bahwa Negara menjamin keutuhan proses

persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha terhadap gangguan

dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku

usaha mengganti hambatan perdagangan oleh Negara yang baru saja

ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta.

Tahun-tahun awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa

keprihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar

yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam

perekonomian nasional Indonesia. Dengan berbagai cara mereka berusaha

mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah sehingga mereka

dapat mengatur pasokan atau supply barang dan jasa serta menetapkan

harga-harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan mereka.

Koneksi yang dibangun dengan birokrasi Negara membuka kesempatan luas

untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente. Apa yang mereka lakukan

sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi penerima rente (rent

seeking) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan

hak-hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut, oleh pakar

ekonomi William J. Baumol dan Alan S. Blinder dikatakan sebagai salah satu

4

Page 8: Makalah Persaingan Usaha

sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian dan berakibat

pada ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang

persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya

disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam

hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya

Undang-undang tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada

tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan.

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut

hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No.

X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia

memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.

C. Pentingnya Hukum Persaingan Usaha.

Sebuah persaingan membutuhkan adanya aturan main, karena

terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat berkerja dengan baik

(adanya informasi yang asimetris dan monopoli). Dalam pasar, biasanya ada

usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan

terjadinya persaingan di antara mereka. Berkurangnya atau hilangnya

persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih

besar. Di Indonesia, pengaturan persaingan usaha baru terwujud pada tahun

1999 saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. Kelahiran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntutan

5

Page 9: Makalah Persaingan Usaha

masyarakat akan reformasi total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan

bernegara, termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor.

Adapun falsafah yang melatarbelakangi kelahiran undang-undang tersebut

ada tiga hal, yaitu:

1) Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada

terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945;

2) Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi

dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam

iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

3) Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam

situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan

adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu,

dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh

Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian

internasional.

Oleh karena itu, perlu disusun undang-undang tentang larangan

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk

menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi

setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk meneiptakan persaingan usaha

yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk

lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari

semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian kelahiran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan

jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku

usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik

6

Page 10: Makalah Persaingan Usaha

monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan

harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap

pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Adapun beberapa

tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi

nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan

usaha yang sehat.

3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

4. Berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dampak positif lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang

usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini akan

memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan

memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan,

para konsumen akan beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif.

Ini berarti bahwa, secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk

yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik.

Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan

merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah berdiri

sebelum undang-undang ini diundangkan, selama perusahaan-perusahaan

tersebut tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999.

7

Page 11: Makalah Persaingan Usaha

D. Perjanjian, Kegiatan, dan Posisi Dominan yang Dilarang dalam Hukum

Persaingan Usaha di Indonesia

1) Perjanjian yang dilarang

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 5 Tahun 1999,

perjanjian didefinisikan sebagai: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Dengan adanya definisi perjanjian yang dirumuskan oleh Undang-

undang No. 5 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 5

tahun 1999 merumuskan bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis

maupun tidak tertulis, kedua-duanya diakui atau digunakan sebagai alat

bukti dalam kasus persaingan usaha.

Sebelumnya perjanjian tidak tertulis umumnya dianggap tidak

begitu kuat sebagai alat bukti di pengadilan, karena hukum acara perdata

yang berlaku pada saat ini lebih menekankan dan mengganggap bukti

tertulis dan otentik sebagai alat bukti yang kuat.

Pengakuan dan masuknya perjanjian yang tidak tertulis sebagai

bukti adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam

Hukum Persaingan Usaha adalah sangat tepat dan telah sesuai dengan

rezim Hukum Persaingan Usaha yang berlaku di berbagai negara. Pada

umumnya para pelaku usaha tidak akan begitu ceroboh untuk

memformalkan kesepakatan diantara mereka dalam suatu bentuk

tertulis, yang akan memudahkan terbuktinya kesalahan mereka. Oleh

karenanya perjanjian tertulis diantara para pelaku usaha yang

bersekongkol atau yang bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha

akan jarang ditemukan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa

perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

8

Page 12: Makalah Persaingan Usaha

1. Oligopoli,

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat. Dimana pelaku usaha tersebut patut diduga atau

dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi

dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3

(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih

dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Penetapan harga

Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing,

sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur harga. Hal ini

bisa juga disebut kartel harga. Penetapan harga adalah salah satu

bentuk perjanjian pengaturan harga. Di luar itu ada bentuk

perjanjian price discrimination (diskriminasi terhadap pesaing),

predatory pricing (banting harga), dan resale price maintenance

(mengatur harga jual kembali atas suatu produk).

3. Pembagian wilayah,

Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, untuk

berbagi wilayah pemasaran.

4. Pemboikotan,

Perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk:

a) Menghalangi masuknya pelaku usaha baru (entry barrier);

b) Membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau

membeli suatu produk.

9

Page 13: Makalah Persaingan Usaha

5. Kartel,

Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing,

sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur kuota produksi,

dan/atau alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan untuk harga

(menjadi price fixing).

6. Trust,

Perjanjian kerja sama di antara pelaku usaha dengan cara

menggabungkan diri menjadi perseroan lebih besar, tetapi

eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada.

7. Oligopsoni,

Perjanjian untuk menguasai penerimaan pasokan barang/jasa

dalam suatu pasar oleh 2 s.d. 3 pelaku usaha atau 2 s.d. 3 kelompok

pelaku usaha tertentu.

8. Integrasi vertikal (vertical integration),

Perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam

satu rangkaian jenjang produksi barang tertentu, namun semuanya

berada dalam kontrol satu tangan (satu afiliasi), untuk secara

bersama-sama memenangkan persaingan secara tidak sehat.

9. Perjanjian tertutup (exclusive dealing),

Perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk

memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh

pasokan yang sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu.

10. Perjanjian dengan luar negeri

Semua bentuk perjanjian yang dilarang tidak hanya dilakukan antar

sesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga dengan pelaku

usaha dari luar negeri.

10

Page 14: Makalah Persaingan Usaha

2) Kegiatan yang dilarang

Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku

usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan

usahanya. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilarang menurut Undang-

Undang Antimonopoli adalah sebagai berikut:

1. Monopoli, yaitu kegiatan menguasai atas produksi dan/atau

pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh satu

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.

2. Monopsoni, yaitu kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan

barang/jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu

kelompok pelaku usaha tertentu.

3. Penguasaan pasar. Ada beberapa kegiatan yang termasuk kategori

kegiatan penguasaan pasar yang dilarang:

a) menolak/menghalangi masuknya pelaku usaha baru (entry

barier);

b) menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha

saingannya;

c) membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pelaku usaha lain;

d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain;

e) menjual rugi (banting harga).

4. Persekongkolan, yaitu kegiatan (konspirasi) dalam rangka

memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat, dalam

bentuk:

1. persekongkolan untuk memenangkan tender;

2. persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan;

3. persekongkolan merusak kualitas/citra produk saingan.

11

Page 15: Makalah Persaingan Usaha

3) Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan dikemukakan Pasal 1 angka 4 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa posisi dominan

adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang

berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang

dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara

pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan

keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta

kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau

jasa tertentu.

Lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok

pelaku usaha dianggap memiliki "posisi dominan" apabila:

a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%

(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau

jasa tertentu; atau

b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai

75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis

barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat

diketahui bahwa posisi dominan yang dilarang dalam dunia usaha karena

dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

dapat dibedakan menjadi 4 macam yakni:

a. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum;

b. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi;

c. Kepemilikan saham mayoritas atau terafiliasi;

d. Penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan perusahaan.

12

Page 16: Makalah Persaingan Usaha

E. Lembaga KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga baru yang

diperkenalkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pembentukannya

secara resmi melalui Kepres No. 75 Tahun 1999 dengan melalui serangkaian

tahap pemilihan yang cukup alot melibatkan Pemerintah dan DPR.

KPPU berkedudukan di Jakarta, tetapi boleh membuka perwakilan di

ibukota provinsi. Organisasi KPPU hanya terdiri dari anggota dan sekretariat.

Jumlah anggota seluruhnya (termasuk seorang ketua dan seorang wakil)

paling sedikit sembilan orang. Keanggotaan KPPU periode yang pertama

(2000–2005) ada 11 orang, dan mereka masih mungkin dipilih untuk satu

periode berikutnya.

Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas

tugas KPPU terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan

posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha.

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi.

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah

yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat.

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan

Undang-Undang No. 5 tahun 1999

13

Page 17: Makalah Persaingan Usaha

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada

Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas tugasnya tersebut, Pasal 36 Undang-Undang

No. 5 tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang

dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat.

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang

dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang

ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada

atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat.

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 5

tahun 1999.

8. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,

saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6

tersebut di atas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.

9. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan

penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang

melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

14

Page 18: Makalah Persaingan Usaha

10. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat

bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.

11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak

pelaku usaha lain atau masyarakat.

12. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga

melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

13. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku

usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Jadi, KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan

dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa

keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama

14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk

mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam

ini, KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan

pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh

karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada

kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum

antimonopoli.

Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang

tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yakni

untuk “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat”.

15

Page 19: Makalah Persaingan Usaha

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala

sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.

2. Adapun falsafah yang melatarbelakangi kelahiran undang-undang

tersebut ada tiga hal, yaitu:

1) Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada

terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945;

2) Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi

dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam

iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

3) Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam

situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan

adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu,

dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh

Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian

internasional.

3. Tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain:

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi

nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan

usaha yang sehat.

16

Page 20: Makalah Persaingan Usaha

c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

d. Berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

4. Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha:

a. Oligopoli,

b. Penetapan harga

c. Pembagian wilayah,

d. Pemboikotan,

e. Kartel,

f. Trust,

g. Oligopsoni,

h. Integrasi vertikal

i. Perjanjian tertutup

j. Perjanjian dengan luar negeri

5. Kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha

a. Monopoli,

b. Monopsoni,

c. Penguasaan pasar,

d. Persekongkolan.

6. Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai

pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa

pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di

antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan

kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan,

serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang

atau jasa tertentu.

7. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam

menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara

tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun

pihak lain yang memiliki conflict of interest, walaupun dalam pelaksanaan

wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden.

DAFTAR PUSTAKA

17

Page 21: Makalah Persaingan Usaha

http://alisarjuni.blogspot.com/2013/05/hukum-persaingan-usaha.html. Diakses tanggal 20 Mei 2014 Pukul 00:39

http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/. Diakses tanggal 20 Mei 2014 Pukul 00:33

http://dunia-angie.blogspot.com/2013/10/hukum-persainganusaha-di-susun-guna.html. Diakses tanggal 20 Mei 2014 Pukul 00:27

http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-5-1999.pdf. Diakses tanggal 20 Mei 2014 Pukul 00:20

http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf. Diakses tanggal 20 Mei 2014 Pukul 00:12

18


Related Documents