Majalah Hilir Migas Edisi 7 (Desember 2011)

07Tahun ke II

Mengamankan 10 Pembatasan, Menindak 12 Penyelewengan18

[rona] Pengawasan BBM Bersubsidi dengan RFID Agar Kuota BBM Subsidi 2012 Tak Kembali Bengkak [wacana] 2012 Kendaraan Pribadi Mulai Pakai Gas [regulasi] UU Pembatasan BBM Bersubsidi Agar Program Pembatasan Tak Hanya Wacana

[sambutan]

Bersihkan Tangan dan Hati dari Perbuatan

Dari Redaksi,Tahun 2012, Membutuhkan Tekad dan Komitmen yang TinggiTAHUN 2012 SEBENTAR LAGI KAN MENJELANG. BANYAK HAL YANG TELAH DITUNTASKAN, UNTUK MEMBUAT SEKTOR HILIR MINYAK DAN GAS (MIGAS) MENJADI LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA. DI ANTARANYA, DENGAN MENERBITKAN LEBIH DARI 20 REGULASI MIGAS YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI. PENERBITAN ITU, TENTU SAJA, UNTUK MEMUNGKINKAN SEKTOR HILIR MIGAS BISA TUMBUH DAN BERKEMBANG DENGAN LEBIH BAIK. Namun, memasuki tahun 2012, tak sedikit juga tugas-tugas yang diemban Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sebagai penanggungjawab pengembangan sektor hilir Migas, yang masih dan terus harus dituntaskan. Satu hal yang hingga kini terus menggelayut dalam benak BPH Migas, sebagai bentuk kegelisahaan guna memenuhi komitmen dan tanggungjawab itu adalah, membuat BBM dan gas bumi bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok negeri yang terpencil sekalipun. Bahkan bukan sekedar itu. Yang diharapkan, terpenuhinya kebutuhan akan energi hingga ke pelosok negeri itu bisa berlangsung dengan lancar, tanpa hambatan dan tepat waktu, sehingga problem kelangkaan BBM yang hingga kini masih terjadi segera bisa teratasi. Tahun depan, sebagaimana diangkat dalam laporan utama edisi ini, pemerintah akan segera memutuskan pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi. Program yang sempat tertunda beberapa kali itu, hanya tinggal selangkah lagi, menunggu rampungnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Penggunaan BBM Bersubsidi. Dengan diberlakukannya program pembatasan, diharapkan semua menjadi jelas, siapa yang berhak bisa menikmati BBM bersubsidi dan siapa yang tidak. Dan dengan telah dilengkapi payung hukumnya itu, BPH Migas juga menjadi memiliki kekuatan menindak pelanggaran jika kedapatan mereka yang tak berhak masih menggunakan BBM bersubsidi, maupun yang berhak tapi menggunakannya tak sesuai jatah. Program pembatasan, hanyalah salah satu upaya. Intinya, pemerintah tak ingin kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan dalam APBN 2012 kembali jebol seperti yang terjadi pada 2011. Sebagai langkah antisipasi pengamanannya, BPH Migas juga berupaya mengoptimalkan kerjasama yang telah dibangunannya selama ini, yaitu dengan dibentuknya kembali Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyedian dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (TKP4 BBM). Pembentukan kerjasama ini, semata-mata agar pengendalian dan pengawasan disribusi BBM bersubsidi benar-benar bisa terwujud. Sehingga, berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa diatasi, setidak-tidaknya, diminimalisir, dan distribusi BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran dan tepat volume. Menyelesaikan berbagai persoalan itu jelas tak mudah. Mengingat kompleksitas permasalahan dan luasnya wilayah NKRI yang harus dihadapi. Tapi semua tak boleh menyurutkan semangat. BPH Migas berharap, segenap pimpinan dan karyawan tetap memiliki tekad, komitmen dan ketulusan yang tinggi sehingga berbagai kendala dan tantangan itu bisa diatasi di 2012. Dan Kami segenap redaksi Majalah Hilir Migas menghaturkan Selamat Memasuki Tahun Baru 2012, semoga tahun depan lebih baik dari tahun sebelumnya.

KORUPSI

Diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | Pembina Kepala BPH Migas | Pengarah Komite BPH Migas Pimpinan Umum Sekretaris BPH Migas | Redaktur Ahli Direktur BBM, Direktur Gas Bumi | Pimpinan Redaksi Susetyo Yuswono, SH. MH. | Redaksi Narcicy Makalew, Putu Suwardana, Ougy Dayyantara, Dedi Wijaya, Hendry Ahmad, Edi Moh. Suhariadi, Sri Purnomo | Editor Anwar Rofiq, Kurnia Putri F. | Peliputan Akhmad Safei, Okto Berbudi | Desain Grafis Yogi | Dokumentasi Sudiro, Robby Ferdian | Sirkulasi Iqra Krasnaya | e-mail: [email protected], website: www.bphmigas.go.id

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kirimkan ke: Redaksional Buletin Hilir Migas Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 Indonesia, e-mail: [email protected] . Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400, Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656

BPH Migas

3

[daftar isi]

edisi 06 Tahun ke II 2011

6-9

[sajian utama] Mengamankan Pembatasan, Menindak PenyelewenganTahun 2012, tampaknya pemerintah telah bertekad melaksanakan pembatasan BBM bersubsdi. Bagaimana kesiapan BPH Migas dalam mengamankan kebijakan itu.

12-136

[wacana] 2012 Kendaraan Pribadi Mulai Pakai Gas

Bersiaplah menjadikan bahan bakar gas (BBG) sebagai bahan bakar kendaraan bermotor Anda. Karena mulai tahun depan pemerintah akan menjadikan gas sebagai salah satu bahan bakar andalan kendaraan bermotor di Indonesia setelah BBM.

[sajian utama] Mengamankan Pembatasan, Menindak Penyelewengan

UU Pembatasan BBM Bersubsidi Agar Program Pembatasan Tak Hanya Wacana 20 [bisnis hilir] SPBU Self Service Pertamina Nikmati Kenyamanan Isi Bahan Bakar Sendiri Ke Mobil Anda 22 [lensa] Peristiwa dan Kegiatan BPH Migas 43 [galeri foto]

10 [rona] Pengawasan BBM Bersubsidi dengan RFID Agar Kuota BBM Subsidi 2012 tak Kembali Bengkak

18-19

[regulasi] UU Pembatasan BBM Bersubsidi Agar Program Pembatasan Tak Hanya WacanaTahun depan, dipastikan harga BBM tak bakal naik. Kepastian itu telah disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo dan Menteri keuangan Agus Martowardodjo dalam berbagai kesempatan.

10-11

[rona] Pengawasan BBM Bersubsidi dengan RFID Agar Kuota BBM Subsidi 2012 tak Kembali Bengkak

12 [wacana] 2012 Kendaraan Pribadi Mulai Pakai Gas GPS Antisipasi Penyelewengan BBM 16 [regulasi] Open Access Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Diatur dalam Undang-Undang

Bertahap tapi pasti. Inilah yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengoptimalkan agar penggunaan BBM bersubsidi benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang tak mampu.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400 Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656 Hilir Migas | edisi 07 Tahun ke II 2011BPH Migas

5

6

[sajian utama]

Selain melakukan sosialisasi, BPH Migas juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) itu bertujuan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi. Hingga kini, setidaknya, BPH Migas telah menjalin kerjasama dengan 28 instansi dan Pemda. Sebelumnya, BPH Migas juga telah menjalin kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga-lembaga terkait lainnya melalui pembentukan kembali Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyedian dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (TKP4 BBM). Tim yang berada dibawah kendali BPH Migas itu beranggotakan perwakilan dari Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Badan Intelejen Negara (BIN), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina. Secara struktural, Tim Koordinasi P4 BBM ini terdiri atas Pembina dan Pengarah. Pembina diketuai oleh Menkopolhukam, Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, Kepala Polri, Jaksa Agung, Kepala Badan Inteligen Negara, Panglima TNI, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Sedangkan Pengarah, dipegang oleh Sekretaris Jenderal KESDM, Inspektur Jenderal KESDM, Dirjen Migas, Komite 3 BPH Migas, Asisten Operasi KSAL, Asisten Operasi Kapolri Deputi IV BIN, Deputi V Menkopolhukam, Kabareskrim Polri, Kabarhamkam Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dibandingkan yang terdahulu, Tim yang terbentuk sekarang tampak lebih terpadu dan terkoordinasi. Ini lantaran melibatkan institusi-institusi pemerintah dan mempunyai landasan hukum yang jelas. Mengatasi Keterbatasan Sebagai lembaga yang ditugasi

Mengamankan Pembatasan, Menindak PenyelewenganTAHUN 2012, TAMPAKNYA PEMERINTAH TELAH BERTEKAD MELAKSANAKAN PEMBATASAN BBM BERSUBSDI. BAGAIMANA KESIAPAN BPH MIGAS DALAM MENGAMANKAN KEBIJAKAN ITU. Penegakan hukum tak cukup hanya mengandalkan peraturan hukum yang tegas. Tanpa didukung oleh personil penegak hukum yang memadai, kuat dan konsisten, serta kemampuan bekerja secara terkoordinasi, proses penegakan hukum di negeri ini dipastikan akan berjalan mandul. Berdasarkan garis pemikiran itulah, tampaknya, yang menjadi dasar pijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dengan segala aktivitas yang dilakukannya selama ini terkait dengan upayanya mengoptimalkan fungsi pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi yang berada di bawah kewenangannya. Seperti kita tahu, beberapa waktu belakangan ini, BPH Migas tampak gencar melakukan sosialisasi pengendalian dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke beberapa daerah. Di antara daerah yang telah dikunjungi antara lain, Banda Aceh, Manado, Ambon, Pekan Baru, dan sebagainya.

melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi di negeri ini, sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang, BPH Migas menyadari akan keterbatasan dirinya. Karena itu, seperti dikemukakan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dalam melakukan fungsi tersebut, BPH Migas tidak mungkin dapat bekerja sendirian. Mengingat, masalah dan wilayah yang dihadapi begitu kompleks dan luas. Belum lagi banyaknya keterbatasan sejumlah sarana dan prasarana. Menurut Tubagus, selama ini fungsi pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi terbilang masih sangat lemah. Itu disebabkan, Pertamina sebagai

operator tidak mungkin melakukan pengawasan mengingat personilnya terbatas. Demikian juga jika fungsi pengawasan yang hanya mengandalkan pegawai BPH Migas yang nota bene adalah pegawai negeri sipil. Selain mengalami keterbatasan sumberdaya manusia, tingkat kewenangan pegawai negeri sipil juga sangat terbatas. Khususnya keterbatasan dalam menindak penyimpangan BBM bersubsidi. Mengingat, kasus penyimpangan sudah masuk ranah hukum. Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 dan UU APBN dijelaskan, pihak-

Hilir Migas | edisi 07 Tahun ke II 2011

BPH Migas

7

8

[sajian utama]

Mengamankan Program Pembatasan Tubagus mengakui akar utama masalah penyalahgunaan pemanfaatan BBM bersubsidi ini adalah disparitas harga. Dan perbedaan itu, tampaknya akan terus berlangsung hingga tahun depan, mengingat pemerintah pada 2012 tetap tak akan menaikkan harga BBM termasuk BBM bersubsidi. Disamping itu, penyalahgunaan pemanfaatan BBM juga memicu membengkaknya kuota BBM. Melalui pembatasan, pemerintah juga bertekad agar konsumsi BBM pada 2012 tak melebihi dari kuota yang ditetapkan. Namun sebagai lembaga pemerintah yang ditugasi menangani masalah penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM, BPH Migas akan berupaya seoptimal mungkin

mengurangi penyalahgunaan tadi. Dan ke depan, BPH Migas ingin bukan hanya pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi saja yang ditangkap, tapi juga penerima/ penadah, aktor intelektualnya juga bisa ditangkap dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan Hukum yang berlaku. Karena itulah, kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, TNI dan Kejaksaan Agung khususnya dalam penanganan barang bukti, bisa dilakukan. Dan dengan kerjasama itu, BPH Migas berharap bisa mempercepat proses penyelesaian atas kasus tangkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kalau nanti pelaku yang tertangkap dari oknum institusi tertentu, maka penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang berlaku, tegasnya.

Namun, agar fungsi pengawasan ini berjalan sesuai dengan target yang diharapkan BPH Migas memandang perlunya sosialisi dilakukan. Melalui sosialisasi inilah, kata Tubagus, akan memberi pemahaman yang sama dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi yang merupakan komodiiti strategis yang oleh Pemerintah diperuntukan untuk golongan yang tidak mampu. Tentu saja, melalui upaya ini diharapkan semua pihak dapat memahami pentingnya pengendalian BBM Bersubsidi yang volumenya amat terbatas. Dan dengan demikian, masalah yang terjadi di 2011 tak terulang lagi di 2012. Atau sekurang-kurangnya, kejahatan dalam penyalahgunaan BBM bersubsdi bisa ditekan seminimal mungkin.

pihak yang berwenang mengawal amanah konstitusional, termasuk batasan-batasan kewenangan Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) dan Pemda, merupakan kewenangan Polisi, Pemda dan aparat. Itu sebabnya, agar pelaksanaan peran dan fungsinya berjalan optimal, terutama yang terkait dengan fungsi pengawasan, BPH Migas mengandeng berbagai instansi terkait itu. Dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BPH Migas yang terbatas ini yang menjadi kendala, dan kerjasama terpadu inilah yang menjadi salah satu solusi, jelas Tubagus. Kompleknya Masalah Namun, yang membuat BPH Migas harus mengambil langkah-langkah itu, lantaran persoalan yang dihadapinya sudah sedemikian kompleks. Kejahatan dalam penyelewengan BBM bersubsidi misalnya, menurut Tubagus, lantaran kejahatan tersebut sudah berlangsung secara

sistemik dan terorganisasi. Apalagi para penyeleweng pelakunya dibiayai oleh orang-orang berkantong tebal dan dibekingi oleh oknum aparat. Selain itu, para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi juga berasal dari beragam kalangan. Ada dari swasta pengusaha, oknum aparat, oknum nelayan, oknum pemerintah daerah, juga oknum anggota DPRD. Pokoknya lengkaplah, kata Tubagus. Demikian juga dengan modus operandi yang digunakan, sudah beragam. Dari yang sederehana hingga yang tercanggih. Tercatat, sepanjang Januari-Juli 2011 terdapat 210 kasus penyelewengan BBM bersubsidi yang sudah ditangani aparat kepolisian. Dari jumlah itu, 130 kasus di antaranya masih dalam tahap penyidikan, 70 kasus dalam tahap penuntutan (P-21), dan 10 kasus yang sudah masuk dalam persidangan atau berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan jumlah barang bukti yang berhasil diselamatkan berjumlah 338.332 liter. Terdiri dari, minyak tanah 45.710 liter, solar 201.767 liter dan premium 90.855 liter senilai sekitar Rp 2,7 miliar. Angka ini turun dibanding tahun 2010 dengan jumlah barang bukti yang berhasil diselamatkan berjumlah 523.640 liter, yakni mitan 98.097 liter, solar 387.739 liter, dan premium 37.804 liter, senilai Rp 3,4 miliar. Luas wilayah juga menjadi masalah tersendiri. Lantaran, kejahatan penyalahgunaan BBM terjadi hampir di semua daerah. BPH Migas mencatat, jalur rawan penyalahgunaan BBM terbanyak peringkat satu di Pulau Jawa. Menyusul di peringkat kedua Pulau Sumatera dan peringkat ke tiga pulau-pulau lain di luar Sumatera dan Jawa. Dan anehnya, meski penegakan hukum di sejumlah daerah sudah dilakukan secara sporadis, toh kasus penyalahgunaan BBM tidak berkurang, tuturnya.


BPH Migas

9

10

[rona]

mengontrol distribusi BBM bersubsidi pada kendaraan umum. Tentu saja, implementasinya tak serta merta langsung serentak di seluruh Indonesia, melainkan dilakukan secara bertahap. Namun, setidaknya, pada 2011 ini, pemerintah menargetkan teknologi RFID ini sudah terpasang pada 3.000 kendaraan umum. Targetnya, pada tahun 2011, 3.000 RFID tag akan dipasang di mikrolet-mikrolet di wilayah DKI Jakarta, kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, beberapa waktu lalu.. Selanjutnya, kata Evita, pada 2012 pemerintah akan meluaskan pemasangannya di beberapa kota yang terdapat di wilayah Jawa dan Bali. Kota-kota yang dimaksud, antara lain di Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta dan Surabaya. Sedangkan realisasinya akan dimulai pada Agustus 2012. Saat ini, seperti kita tahu, tahap uji atas kehandalan RFID sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Peresmian uji coba tahap awalnya dilakukan di SPBU bernomor 3413102 di daerah Matraman, Jakarta, yang kemudian diikuti pemasangan tanda pengenal RFID pada 254 unit Mikrolet M-01 rute Kampung Melayu Senen di terminal Senen yang melintasi SPBU tersebut. Berikutnya, pemerintah akan menyelesaikan secara bertahap pemasangan RFID di empat SPBU dan pada 2.750 mikrolet yang melintasi keempat SPBU itu. Sehingga, sesuati target yang ditetapkan, hingga akhir 2011 ini sebanyak 3000 RFID sudah terpasang pada kendaraan umum Mikrolet di wilayah DKI Jakarta. Dalam uji coba tahap awal ini, seperti dikemukakan Evita, selain untuk menguji keandalan sistem alat kendali RFID itu, sekaligus juga dimanfaatkan untuk mendata angkutan umum yang beroperasi, serta mengetahui pola konsumsi masing-masing jenis kendaraannya. Tepat Sasaran Yang pasti, implementasi pemasangan

RFID, merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri. Kegiatan ini terkait dengan upaya pemerintah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi secara nasional sesuai kuota dan mengupayakan agar pendistribusiannya tepat sasaran. Pemerintah tak ingin, realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun depan kembali membengkak seperti yang terjadi pada tahun ini. Seperti kita tahu, pada 2011 kuota BBM yang ditetapkan sebesar 38 juta kiloliter. Tapi lantaran konsumsinya tak diatur secara ketat, kuotanya membengkak hingga mencapai lebih dari 40 juta kiloliter. Nah, dengan penerapan pembatasan BBM bersubsidi melalui alat kendali, pemerintah menargetkan dapat menekan realisasi konsumsi BBM bersubsidi pada 2012. Jika tanpa ada pengaturan BBM bersubsidi, realisasi konsumsi BBM bersubsidi pada tahun depan bisa mencapai 43 juta kiloliter. Padahal, asumsi subsidi BBM bersubsidi dalam RAPBN 2012 dipatok 40 juta kiloliter, dan diharapkan bisa dihemat 2,5 juta kiloliter. Selain itu, kata Evita, kebijakan ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Sebab selama ini, menurutnya, besaran subsidi BBM saat ini hanya 15% saja yang dinikmati oleh pihak yang berhak. Sementara yang 70% lainnya, sebetulnya tidak seharusnya mendapatkan subsidi. Sementara itu, beban subsidi BBM merupakan beban negara yang kemudian akhirnya menjadi beban masyarakat karena dana yang seharusnya bisa digunakan untuk program lain seperti memenuhi kebutuhan infrastruktur dan lain sebagainya, menjadi tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad mengaturnya sedikit demi sedikit. Pada tahun 2012 mendatang, kita akan mengurangi banyak sekali volume BBM bersubsidi, tegasnya. Lebih Mudah Terkait dengan itu, rencananya pemerintah akan melaksanakannya mulai April 2012. Hal itu akan diperkuat

dengan revisi Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual BBM Dalam Negeri yang akan selesai pada akhir 2011. Saat ini revisi Keppres tersebut masih dalam pembahasan, ujarnya. Namun, untuk mengimplementasikan aturan tersebut, dirasakan tak cukup membantu terutama dalam pelaksanaan pengawasannya di lapangan. Oleh karena itulah, diperlukan teknologi penunjang yang bisa diandalkan. Dalam kaitan inilah, pemerintah mengimplementasikan alat kendali RFID. Dalam kajian pemerintah, dengan pemasangan RFID, pengawasan pemakaian BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan umum menjadi lebih mudah. RFID sebagai salah satu teknologi yang memanfaatkan sinyal frekuensi radio, melalui sinyal inilah jumlah volume BBM bersubsidi pada kendaraan akan terdeteksi. Nanti di mobil ada seperti fingerprint yang bersinkronisasi dengan RFID di SPBU. Jadi, terlihat jelas berapa liter BBM yang telah dikonsumsi oleh jenis kendaraan tertentu, kata Evita. Nanti, setiap kendaraan umum, konsumsi BBM subsidinya akan dijatah. Dengan dipasangnya RFID, kendaraan umum tersebut tidak bisa lagi bolakbalik untuk mengisi BBM bersubsidi, sebab kendaraan umum tersebut hanya dapat mengisi BBM sesuai kuota yang dijatahkan. Jadi, jika ada kendaraan umum yang terdeteksi RFID membeli Premium di luar kuota, kata Evita, kendaraan tersebut diwajibkan membeli BBM nonsubsidi. Oleh karenanya, dengan menggunakan RFID maka setiap kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi akan segera bisa diketahui berapa volume yang sudah digunakan dalam satu hari oleh kendaraan tersebut. Dengan begitu, penggunaan RFID akan memudahkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk penyalahgunaan pemakaian BBM bersubsidi.

Agar Kuota BBM Subsidi 2012 tak Kembali BengkakSebelumnya, berbagai sosialisasi telah dilakukan pemerintah, baik melalui spanduk yang terpasang di berbagai SPBU Pertamina, melalui pembagian stiker, maupun melalui iklan layanan masyarakat di berbagai media elektronik maupun cetak. Isi sosialisasi, intinya menghimbau masyarakat mampu agar segera beralih menggunakan BBM Non Subsidi, seperti Pertamax misalnya. Tapi agaknya, imbauan moral pemerintah itu kurang digubris. Buktinya, masih banyak masyarakat

Pengawasan BBM Bersubsidi dengan RFID

BERTAHAP TAPI PASTI. INILAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN AGAR PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI, BENAR-BENAR BISA DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT YANG TAK MAMPU. menggunakan kendaraan mewah yang mengisi bahan bakarnya dengan premium, BBM bersubsidi yang semestinya hanya diperuntukan untuk masyarakat yang tak mampu. Uji Coba Kongkritnya, setelah diwacanakan, didialogkan dengan berbagai elemen masyarakat selama beberapa bulan, pemerintah akhirnya memutuskan mengimplementasikan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) untuk


BPH Migas

11

12

[wacana]

2012

Kendaraan Pribadi Mulai Pakai GasBERSIAPLAH MENJADIKAN BAHAN BAKAR GAS (BBG) SEBAGAI BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANDA. KARENA MULAI TAHUN DEPAN PEMERINTAH AKAN MENJADIKAN GAS SEBAGAI SALAH SATU BAHAN BAKAR ANDALAN KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA SETELAH BBM.

menyiapkan infrastrukturnya. Menurut Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan Luky Alfirman, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 960 miliar untuk mendukung program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) tahun depan yang bisa digunakan oleh kementerian ESDM. Kami telah alokasikan Rp 0,96 triliun dalam APBN 2012, DIPA ini ada di Kementerian ESDM, katanya. Rencananya, hal serupa juga akan dilakukan PT Pertamina (Persero). Yaitu dengan membangun satu stasiun induk pengisian bahan bakar gas/ SPBG (mother station) di Bitung, Tangerang, dan lima stasiun anak (daughter station) di Jakarta dan sekitarnya, yang juga akan direalisasikan mulai tahun depan. Dengan rencananya itu, sebagai antisipasi perusahaan plat merah ini sejalan dengan akan dikeluarkannya kewajiban menggunakan BBG oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2012. Dan Pertamina berharap kendaraan umum seperti bus Transjakarta dan taksi bisa menjadi konsumen utama SPBG yang dibangunnya.

menggunakan premium atau pertamax menjadi gas. Yang jelas, dengan turut sertanya Pertamina, akan semakin memperkuat infrastruktur yang dibutuhkan untuk terlaksananya program konversi dari BBM ke BBG untuk sektor transportasi yang dicanangkan pemerintah. Hemat Triliunan Rupiah Bagi pemerintah, jika program diversifikasi energi dari BBM ke BBG berjalan jelas bisa menghemat hingga triliunan rupian. Dalam kajian Reforminer Institute misalnya, setahun sedikitnya Rp 91,32 triliun dapat dihemat bila pemerintah melakukan konversi BBM ke BBG. Angka itu muncul dan perhitungan harga BBG Pertamina tanpa pajak sebesar Rp 2.562 per liter setara Premium. Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto, jika mengacu pada kebutuhan premium sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) tahun ini yang mencapai 23,19 kiloliter, artinya dibutuhkan biaya pengadaan BBM sebesar Rp 150,73 triliun. Sedangkan pengadaan BBG untuk memenuhi kebutuhan itu hanya sekitar Rp 59,41 triliun. Sementara itu, konversi solar dengan kebutuhan berdasarkan APBN sebelum perubahan yang sebanyak 13,08 juta kiloliter dapat mencapai penghematan Rp 51,51 triliun dengan harga BBG Pertamina. Penghematan tersebut dicapai berdasarkan perhitungan pengadaan solar subsidi yang menelan biaya hingga Rp 85,02 triliun, sementara pengadaan BBG hanya sebesar Rp 33,51 triliun. Dari simulasi tersebut, kata Pri Agung Rahmanto, terlihat penggunaan BBG bakal menghemat anggaran subsidi secara signifikan. Terkait dengan soal penghematan ini, menurut Widjajono, kita bisa belajar

pada suskes program konversi minyak tanah ke gas. Terbukti, program tersebut mengurangi subsidi. Kalau di sektor transportasi kita bisa lakukan hal yang sama, kita bisa mengurangi subsidi secara signifikan, ujarnya Selain itu, kata Widjajono, jika subsidi energi bisa ditekan, maka pemerintah bisa mendapatkan tambahan dana untuk menyalurkannya untuk keperluan yang lain yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menekan Subsidi Dalam soal pemanfaatan BBG, Indonesia sebenarnya terbilang terlambat jika dibandingkan negara lain seperti India dan Jepang. Di Jepang, BBG telah menjadi bahan bakar utama transportasi di sana. Namun saat ini yang cukup mendesak kenapa program pemanfaatan BBG harus segera dilakukan, lantaran program diversifikasi ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi yang terus melonjak setiap tahunnya. Oleh karenanya, kata Widjajono, pemerintah telah bersepakat untuk mengupayakan agar subsidi energi tidak boleh melampaui kuota APBN 2012 sebesar 40 juta kilo liter. Soal subsidi BBM tahun depan, intinya tidak boleh melampaui, ujarnya. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi pencairan anggaran subsidi energi per 7 November 2011 mencapai Rp 164,74 triliun atau 84,4% dari pagu Rp 195,28 triliun. Realisasi ini melambung hampir dua kali lipat dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat hanya sebesar Rp 89,62 triliun atau 62,2% dari pagunya. Lebih dari itu, lantaran subsidi yang diberikan selama ini tidak tepat sasaran, yang semula tujuannya diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Oleh sebab itu, melalui program inilah pemerintah bertekad membuat subsidi BBM kembali pada tujuannya semula. Dan itu sebabnya mulai tahun depan, mobil pribadi berplat hitam tidak boleh lagi menggunakan premium.

Menjadikan gas sebagai bahan bakar andalan, upaya ini dijalankan terkait dengan program pemerintah yang rencananya akan memberlakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk wilayah Jawa dan Bali pada April 2012. Berbarengan dengan itu, pemerintah juga akan menjalankan program diversifikasi energi dari menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan menggantikannya dengan BBG untuk kendaraan umum. Tapi jika program diversifikasi dari BBM ke BBG ini berjalan mulus, tak menutup kemungkinan, ke depannya pemerintah akan lebih mengandalkan BBG ketimbang BBM. Tentu saja, setelah segala sesuatunya, termasuk dalam penyediaan infrastruktur, telah tersedia secara memadai. Oleh karena itu, tak keliru, setidaknya mulai tahun depan, jika mulai membiasakan menggunakan BBG ketimbang BBM untuk kendaraan pribadi Anda

BBG Lebih Untung Namun jika Anda tetap enggan menggunakan BBG, secara tak langsung, Anda tetap akan dipaksa menggunakan BBG, kecuali jika dompet Anda cukup tebal dan tetap setia menggunakan pertamax. Sebab dalam program pembatasan nanti, rencananya hanya kendaraan angkutan umum dan kendaraan bermotor roda dua yang boleh menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk kendaraan bermotor pribadi roda empat akan diwajibkan pakai pertamax. Nah, dalam kondisi itu, kalau pakai pertamax Anda merasa terlalu menguras kantong Anda, maka sebagai opsinya pemerintah menyarankan agar menggunakan BBG. Pokoknya mobil pribadi Pertamax, mobil pribadi kan kaya. Tapi nanti diberikan opsi untuk menggunakan BBG, kata Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo.

Dibandingkan dengan harga pertamax, jelas harga BBG jauh lebih murah. Per liternya, kata Widjajono, harga BBG yang dipatok pemerintah tak lebih dari Rp 4.000,- Bandingkan dengan harga pertamax yang mencapai 8 - 9 ribu per liter, maka pakai BBG akan jauh lebih hemat. Untuk sementara ini, pada 2012, kebutuhan BBG memang baru sebatas bisa dipenuhi untuk di wilayah DKI jakarta. Itu dimungkinkan, lantaran pada Oktober 2012, Pemerintah Derah (Pemda) DKI juga telah mewajibkan agar seluruh angkutan umum dan kendaraan operasional di Jakarta menggunakan BBG. Dengan kewajiban itu, otomatis seluruh infrastruktur yang dibutuhkan, seperti tersedianya stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG), lebih tersedia di DKI Jakarta. Namun untuk pengembangan ke depannya, pemerintah juga tengah

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan converter kit-nya untuk kendaraan. Beberapa bengkel akan disertifikasi untuk bisa melayani konsumen BBG. Sehingga, dengan tersedianya fasilitas ini akan memudahkan masyarakat yang ingin mengubah bahan bakarnya dari


BPH Migas

13

14

[wacana]

menggunakan perangkat lunak tertentu informasi akan ditampilkan sebagai titik-titik di layar komputer dengan latar belakang peta digital dari daerah bersangkutan. Semua informasi yang disimpan dalam file untuk menganalisa dan sebagai bukti kalau kendaraan yang dicurigai melakukan pelanggaran. GPS (Global Positioning System) adalah sistem penentuan posisi melalui satelit yang berlaku secara global di seluruh dunia. Sistem ini menggunakan beberapa satelit yang mengorbit pada ketinggian sekitar 11.000 mil dari permukaan bumi. Biasanya jumlah satelit yang dipergunakan sebanyak 24 satelit yang beredar pada 6 buah bidang orbit di angkasa dengan lama waktu orbit masing-masing selama 12 jam. Masing-masing bidang orbit tersebut membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Dengan pola orbit seperti ini maka jika kita berada di ruang terbuka, setiap saat kita dapat menerima sinyal yang berasal dari 5 sampai 8 satelit GPS di mana pun kita berada. Satelit GPS akan memancarkan sinyal dengan kode tertentu yang dapat diproses oleh receiver GPS, sehingga dapat dihitung posisi receiver tersebut. Posisi yang dimaksud adalah koordinat geografis (lintang, bujur, dan ketinggian) dari titik di mana receiver GPS berada saat itu. Selain menghitung posisi receiver, GPS juga mengeluarkan hasil hitungan waktu pada saat itu, kecepatan serta arah dari receiver GPS jika sedang bergerak. Hanya dibutuhkan sinyal yang berasal dari tiga satelit untuk dapat mengetahui posisi 2 dimensi (lintang dan bujur) dari suatu titik. Sedangkan untuk mengetahui posisi 3 dimensi (lintang, bujur, dan ketinggian) serta waktu pada saat itu, dibutuhkan

sinyal yang berasal dari minimal empat buah satelit. Sistem ini juga sudah diterapkan di Jakarta, beberapa truk tangki yang sehari-hari melayani pengiriman bahan bakar minyak dari depo pengisian BBM Plumpang, Jakarta. Sistem yang terpasang pada kendaraan terdiri dari penerimaan GPS yang terhubung pada radio modern. Penerima GPS akan menghitung posisi dari kendaraan pada saat itu dengan menggunakan sinyal dari satelit GPS. Informasi posisi ini selanjutnya oleh radio modern dipancarkan melalui gelombang radio ke base station. Posisi dari truk tangki tersebut ditampilkan sebagai titik-titik koordinat pada layar monitor dengan latar belakang peta digital untuk daerah Jabotabek. Titik-titik koordinat yang berasal dari waktu yang berurutan dihubungkan dengan sebuah garis membentuk suatu rute perjalanan. Dengan menggunakan layar monitor tersebut maka kita dapat mengamati rute perjalanan truk tangki tersebut. Di situ kita dapat melihat kapan dan di mana truk tangki tersebut sedang melaju dengan kecepatan tertentu atau ketika sedang berhenti. Dengan mengamati hasil pemantauan rute perjalanan truk tangki tersebut maka kita dapat mengetahui jika terjadi sesuatu yang mencurigakan di tengah perjalanan. Karena semua aktivitas yang ditampilkan juga disimpan dalam suatu file maka sistem ini juga dapat dipakai untuk membuktikan apakah suatu armada truk tangki melakukan pelanggaran atau tidak di tengah perjalanan.

GPSLangkanya keberadaan BBM setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, distribusi yang kurang lancar karena kondisi geografis dan yang kedua karena persediaannya yang memang sangat terbatas. Khususnya persoalan kelangkaan BBM yang terjadi saat ini, ditenggarai disebabkan persediaan yang sangat terbatas. Sementara jumlah kendaraan terus meningkat. Akibat stok yang tersedia tetap tapi permintaan terus bertambah mengakibatkan kekurangan. Hal ini semakin diperparah dengan banyaknya terjadi penyelewenangan. Bukan rahasia lagi, dugaan terjadinya penyelewengan BBM, khususnya yang bersubsidi. Terutama sejak diberlakukan

Antisipasi Penyelewengan BBM

BELAKANGAN DIBEBERAPA DAERAH KERAP TERJADI KELANGKAAN BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) KHUSUS JENIS PREMIUM. KALAU SAJA KELANGKAAN TERSEBUT DISEBABKAN KARENA FAKTOR ALAMIAH, MISALNYA KONDISI CUACA YANG BURUK SEHINGGA PASOKAN DISTRIBUSI TERHAMBAT MUNGKIN MASIH BISA DIMAKLUMI. TAPI BAGAIMANA JIKA KELANGKAAN ITU TERJADI KARENA KESENGAJAAN? INI YANG PATUT DI WASPADAI DAN DITINDAK DENGAN TEGAS. ketentuan perbedaan harga antara yang dijual untuk umum dengan industri, ditenggarai kerap terjadi penyelewengan. Selisih harga yang cukup jauh, membuat penyalur yang tergiur kemudian menjual solar yang harusnya untuk umum kepada kalangan industri. Penyelewengan Penyelewengan bisa terjadi di beberapa tempat SPBU, dengan cara pembelian oleh kalangan industri dalam jumlah yang banyak kemudian pembelokan tujuan dari DO (Delivery Order) yang sudah dibuat dari depo pengisian BBM. Di perjalanan BBM yang diangkut oleh truk bisa jadi dialihkan ke sektor industri. Penyelewengan ini bisa terjadi karena sulit mengawasi truk tangki pengangkut BBM setelah keluar dari depo pengisian BBM. Sebenarnya ada beberapa cara yang diusulkan untuk mengatasinya, misalnya seperti penggunaan kartu magnetis untuk melapor ketika truk tangki sampai di lokasi SPBU atau pangkalan. Ternyata cara ini tidak efektif mendeteksi penyelewengan yang terjadi di tengah perjalanan. Upaya lain yang juga dikenal adalah dengan menggunakan teknologi Vehicle Tracking System (VTS). Dengan teknologi ini, aktivitas truk dapat dipantau mulai dari depo pengisian sampai ke SPBU dan kembali lagi ke depo. Alat yang dipasang pada suatu

armada kendaraan baik darat maupun laut, dapat dengan mudah memonitor ke mana pun kendaraan tersebut pergi. Untuk menentukan posisi, sistem ini mempergunakan receiver GPS (Global Positioning System) dengan memanfaatkan sinyal yang dipancarkan oleh beberapa satelit GPS yang sedang mengorbit pada saat itu. Sistem ini biasanya dipakai untuk manajemen operasional suatu armada kendaraan agar dicapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal dalam kinerja armada tersebut. Sistem ini juga dapat dipergunakan untuk mengawasi adanya pelanggaran. Selain posisi kendaraan, sistem ini juga mampu memantau status dari sensorsensor yang terpasang. Sensor-sensor dapat dipasang untuk mengetahui status dari mesin hidup atau mati, pintu di buka atau tertutup, status katup tangki, dan sebagainya. Semua informasi tersebut secara berkala dikirimkan ke suatu tempat pemantauan (base station) melalui sarana radio telekomunikasi dan diteruskan ke PC (Personal Computer). Di sini dengan


BPH Migas

15

16

[regulasi]

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Diatur dalam Undang-UndangPADA KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA ADA YANG DIKENAL DENGAN NAMA OPEN ACCESS. DASAR HUKUM KETENTUAN OPEN ACCESS INI TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG MIGAS NOMOR 22 TAHUN 2001, PASAL 8 AYAT 3, DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2004 (PP HILIR MIGAS) PASAL 31 AYAT 1 YANG DIIMPLEMENTASIKAN OLEH BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MELALUI PERATURAN BPH MIGAS NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

Open Access

Demikian dikemukakan Direktur Gas Bumi BPH Migas, Hendra Fadli saat menjadi pembicara di acara Forum Diskusi antara BPH Migas dengan Stakeholders yang mengusung Tema: Meningkatkan Pemanfaatan Gas Bumi di Pasar Energi Domestik Melalui Pembangunan Jaringan Infrastruktur Gas Bumi beberapa waktu lalu di Nusa Dua, Bali. Dalam Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 8 ayat 3 dijelaskan bahwa kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatanya terbuka bagi semua pihak (Open Access), katanya. Dasar hukum ketentuan Open Access lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 (PP Hilir Migas) Pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dari sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis (Open Access). Dalam penerapannya, Open Access memang mengalami berbagai kendala. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepahaman dari sebagian pelaku usaha dan stakeholders atas konsekuensi sifat Natural Monopoly pada kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. Sejauh ini badan usaha menilai bahwa dengan adanya ijin usaha Dedicated Hilir, pelaku usaha seolah-olah mendapatkan legitimasi untuk menolak Open Access pada jaringan pipanya. Padahal, sambung Hendra, Open Access merupakan cara yang paling logis untuk mengoptimalkan jaringan pipa gas. Dengan penggunaan yang

optimal menyebabkan biaya tranportasi gas dapat ditekan sehingga harga gas sampai di konsumen akhir bisa menjadi lebih terjangkau (affordable), kata Hendra. Menurutnya, dengan tersedianya harga gas yang lebih affordable maka daya saing negara akan meningkat. Oleh karenanya semua pihak wajib mematuhi peraturan mengenai Open Access tanpa terkecuali, tegas Hendra, sapaan akrab Direktur Gas Bumi BPH Migas. Kenapa Musti Open Access? Kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa atau kegiatan usaha infrastruktur jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi mempunyai sifat natural monopoly atau monopoli alamiah. Konsekuensi dari monopoli alamiah ini mengandung pengertian bahwa Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa akan lebih ekonomis dan lebih efisien (lebih murah biaya investasinya) jika hanya ada 1 pelaku usaha pada suatu jaringan

pipa transmisi/wilayah jaringan pipa distribusi tertentu. Secara alamiah jaringan pipa gas dapat dikuasai oleh satu pelaku usaha saja, maka jaringan pipa tersebut harus di Open Access agar penggunaanya optimal. Dengan Open Access, pihak lain diperbolehkan menggunakan jaringan pipa dengan membayar toll fee, pungkasnya. Sementara untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari pemilik yang telah memonopoli jaringan pipa tersebut diperlukan suatu independent regulator untuk menentukan besaran toll fee yang wajar. Bisnis gas bumi membutuhkan biaya tinggi dan masa pengembalian modal yang cukup panjang. Sehingga dibutuhkan perlindungan investasi dalam bentuk hak khusus. Oleh karena itu diperlukan regulator yang berfungsi mengatur Open Access, menentukan toll fee serta melindungi investor dengan hak khusus, ujarnya.


BPH Migas

17

18

[regulasi]

Agar Program Pembatasan Tak Hanya WacanaTAHUN DEPAN, DIPASTIKAN HARGA BBM TAK BAKAL NAIK. KEPASTIAN ITU TELAH DISAMPAIKAN MENKO PEREKONOMIAN HATTA RADJASA, WAKIL MENTERI ESDM WIDJAJONO PARTOWIDAGDO DAN MENTERI KEUANGAN AGUS MARTOWARDODJO DALAM BERBAGAI KESEMPATAN. DENGAN DISERTAI BERBAGAI PERTIMBANGAN, PEMERINTAH TAMPAKNYA LEBIH MEMILIH UNTUK TIDAK MENAIKAN HARGA BBM, MESKIPUN SEJUMLAH KALANGAN, TERMASUK SEBAGIAN ANGGOTA DPR TELAH MENYETUJUI AGAR HARGA BBM LAYAK DINAIKAN.

UU Pembatasan BBM Bersubsidi

kendaraan bermotor roda dua. Itu pun, kata Direktur Jenderal minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (Dirjen Migas) Evita Legowo, jatah (kuota) untuk kedua jenis kendaraan tersebut akan dibatasi. Sehingga, dalam satu hari, semua angkutan umum, tak bisa seenaknya mengisi kendaraannya dengan BBM bersubsidi. Jika telah melewati jatah, kata Evita, angkutan umum wajib mengisi dengan BBM non subsidi. Masalah Serius Ditempuhnya langkah pembatasan ini, yang jelas pemerintah tampak sangat serius. Tentu saja pemerintah punya alasan kuat. Pertama, sebagai solusi dari keengganan pemerintah menaikan harga BBM. Kita sudah janji tidak menaikkan harga, mau tidak mau pembatasan, ujar Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo. Kedua, sebagai antisipasi kecenderungan membengkaknya anggaran subsidi energi pemerintah akibat kenaikan harga komoditas minyak dan konsumsi BBM bersubsidi. Dan ketiga, sebagai upaya untuk mengembalikan tujuan awal subsidi BBM diberlakukan. Yaitu membantu golongan masyarakat yang tak mampu, seperti yang selama ini banyak dibicarakan. Tampaknya, pemerintah juga belajar dari pengalaman kasus tahun 2011. Pemerintah tak ingin kuota BBM bersubsidi pada 2012 kembali melonjak, melampaui kuota APBN 2012

yang telah ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter. Soal subsidi BBM kuota tahun depan, intinya tidak boleh melampaui, kata Widjajono. Selain itu, kata Waryono, pembatasan harus segera dilakukan karena BBM subsidi ini merupakan beban negara. Subsidi itu kan beban negara. Jadi kalau tidak diatur, beban negara makin berat, ujarnya. Terkait dengan upaya optimalisasi pelaksanaan pembatasan BBM, pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan payung hukum yang mendukung kebijakan pembatasan tersebut. Yaitu dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2006 tentang Harga Jual BBM Eceran Bersubsidi. Dan kedua Perpres tersebut, kata Waryono, revisi draftnya sudah jadi. Saat ini Kementerian ESDM tengah mengkaji kedua Perpres tersebut termasuk soal konsep pengaturan pembatasannya. Kami targetkan revisi bisa selesai akhir tahun ini, kata Legowo. Sangat Urgen Sebagai badan yang bertanggungjawab secara teknis di lapangan, soal pembatasan BBM bersubsidi itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memang sangat berkepentingan agar kedua Perpres revisi itu segera rampung. Tanpa itu, kata Kepala BPH Tubagus Haryono, program pembatasan

BBM bersubsidi pada April 2012 hanya berjalan sebatas wacana. Pembatasan BBM bersubsidi, seperti kita tahu, sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan. Bahkan pemerintah akan memberlakukan sejak dua tahun lalu. Tapi lagi-lagi, kebijakan itu terus mengalami penundaan. Belakangan diketahui, lantaran Perpres yang berlaku selama ini tidak cukup menopang program pembatasan. Itu sebabnya, BPH Migas kemudian turut mengusulkan agar kedua Perpres itu direvisi. Sebab, rencana pembatasan BBM bersubsidi bisa efektif, kata Tubagus, kalau peraturan pemerintah itu direvisi. Sebab, di dalam Perpres itu ditegaskan siapa yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. Tubagus menambahkan, pengaturan mengenai siapa yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi tersebut seharusnya dituangkan secara eksplisit dalam revisi Perpres nantinya. Di situ betul-betul diatur, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Di dalam Perpres sekarang tidak dikatakan, tidak ada pembatasan. Jadi, ini seharusnya diatur secara eksplisit. Kalau perlu ada pembedaan orang asing tidak boleh membeli BBM bersubsidi, usulnya. Tubagus meyakini, jika revisi tersebut sudah dilakukan, maka terkait teknis penerapan rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut bisa dilakukan. Pengamat perminyakan dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria juga menyatakan, merasa pesimis jika pemerintah tidak tegas melaksanakan rencana penghematan. Apalagi saat ini revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 tahun 2005 dan Nomor 9 tahun 2006 yang mengatur siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi belum selesai, katanya. Oleh karena itu, kata Sofyano, hal itulah yang menyebabkan BPH Migas kesulitan menindak mobil pribadi yang masih menggunakan premium. Jadi, menurutnya, harus ada sanksi tegas terhadap yang melanggar. Dan itu hanya dimungkinkan jika payung hukumnya telah tersedia.

Selain itu, soal tidak naiknya harga BBM tahun depan, sudah dimasukan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, yang baru disahkan DPR, beberapa waktu lalu. Dalam ayat 6 UU APBN 2012 disebutkan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM sepanjang 2012. Tapi jangan senang dulu. Jika kebijakan itu dipastikan bakal terealisasi, tak berarti, para pemilik kendaraan pribadi masih bisa menikmati harga BBM bersubsidi seperti sekarang ini. Sebab sejalan dengan keputusan itu, pemerintah akan melaksanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Rencana pembatasan, pemerintah akan memberlakukan pada April 2012. Bahkan,

menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno, pelaksanaannya bisa lebih cepat, sebelum April 2012. Sejak diberlakukan pembatasan, yang pasti, mulai saat itulah mobil pribadi plat hitam dan mobil dinas sudah harus menggunakan BBM non subsidi, seperti pertamax misalnya. Tapi Hiswana migas mengusulkan agar kendaraan industri juga harus menggunakan BBM non subsidi. Kendaraan-kendaraan industri seperti angkutan batu bara, angkutan industri lainnya, dan industri besi itu kan layaknya tidak disubsidi. Itu yang kadang-kadang masih sering terjadi, dan ini yang harusnya dicegah, kata Ketua Hiswana Migas, Eri Purnomo Hadi. Sementara, yang bisa menggunakan BBM subsidi hanya angkutan umum dan


BPH Migas

19

20

[bisnis hilir]

SPBU Self Service Pertamina

Nikmati Kenyamanan Isi Bahan Bakar Sendiri Ke Mobil Anda

yang ingin mendapatkan layanan lebih cepat dan baik. Dan Pertamina ingin mengedukasi masyarakat untuk melakukan transaksinya sendiri. Lebih dari itu, SPBU ini merupakan jawaban bagi konsumen yang selama ini meragukan dengan takaran Pertamina. Sekarang ada pilihan bagi konsumen, jika selama ini mereka ragu dan mengatakan Pertamina nakal, operator nakal, maka SPBU self service ini merupakan jawabannya, ujar Jaelani. Dengan sistem baru ini, kata Jaelani, Pertamina berupaya mengurangi terjadinya losses atau susut BBM dengan menghadirkan SPBU self service terintegrasi yang memungkinkan konsumen melakukan sendiri pengisian BBM ke tangki kendaraan sesuai kebutuhannya. Losses selama ini tidak pernah terdeteksi, ini salah siapa. Apa mobil tangkinya atau SPBU-nya nakal. Di SPBU ini semua sistem sudah jadi satu. Kalau mobil nakal, akan terdeteksi di sini diterimanya berapa. Ini dalam rangka transparansi sehingga losses bisa dijaga, ujar Jaelani. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) amat menyambut baik terobosan baru Pertamina ini. Pasalnya, Hiswana menilai, sistem baru ini dapat

menghindari terjadinya aksi kejahatan, seperti menghindari transaksi tunai yang rawan kekeliruan. Operator dihipnotis, diambil uangnya lima juta. Kalau dengan cash lost gini, transaksi tunai secara security bagus sekali, kata Ketua DPP Hiwana Migas, Eri Purnomo Hadi. Hiswana berharap, dengan adanya sistem self service maka kepercayaan konsumen meningkat dengan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) sendiri ke kendaraan pribadinya. Ini juga menghindari fitnah seperti nozzle-nya dimainkan, beli lima liter cuma diisi dua liter, dan masalah kembalian dengan konsumen. Ini semua akan bisa tereduksi dengan adanya self service ini, tegasnya. Eri menambahkan, ke depan SPBU lainnya mengikuti tren self service ini atau bisa dipadukan dengan adanya pelayanan dari operator, khususnya untuk daerah di luar perkotaan. Bisa juga di mix. Nanti ada self service dan ada juga yang dilayani. Untuk di daerah luar, bukan daerah perkotaan, karena untuk menyerap tenaga kerja, imbuhnya. Cikal bakal pembatasan SPBU dengan sistem layanan mandiri

saat ini memang baru ada di perumahan Gading. Kartu pembayaran yang bisa digunakan juga hanya baru kartu kredit Visa dan Kartu debit Mandiri. Pertamina mampu mewujudkan mimpi dan cita-cita untuk membangun SPBU Self Service dengan menggandeng Bank Mandiri sebagai sistem pembayaran serta bekerjasama dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Dan SPBU self service ini juga merupakan pilot project system online ATG (automatic tank gauging) antara SPBU dengan terminal BBM untuk dapat melakukan pengiriman pasokan BBM secara otomatis. Sistem ini digunakan untuk menjamin ketepatan waktu mengirimkan BBM ke SPBU. Untuk membangun SPBU Self Service ini Pertamina mengaku membutuhkan investasi sebesar USD3-USD4 ribu per dispenser. Rencananya, pada 2012, Pertamina akan membangun delapan unit SPBU self service. Pembangunan SPBU ini akan berada di kawasan perumahan elite di sekitar Gading Serpong, Kelapa Gading, Pakuwon, Lippo Karawaci dan Jababeka. Ke depan, Pertamina juga merencanakan seluruh kartu kredit dan debit bank sudah dapat digunakan di SPBU self service tersebut. Ada perumahan Sumarecon Pakuwon Bogor, Lippo Karawaci dan Jababeka di 2012. Penambahan SPBU yang sudah ada dikonversikan menjadi seperti self service. Namun mungkin ada SPBU kecil-kecil di perumahan, ungkap Jaelani. Selain itu, kata Jaelani, SPBU layanan mandiri juga merupakan cikal bakal pengaturan BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah. Pembayaran yang dilakukan melalui kartu telah menunjukkan target konsumen dari SPBU ini sendiri sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi sangat minim. Ini sebagai cikal bakal pembatasan, tinggal diperketat sedikit pengawasannya, saya kira sudah bisa jalan. Ini akan kami lanjutkan ke semua SPBU, ujarnya.

MENGISI BAHAN BAKAR KINI BISA DILAKUKAN SENDIRI, TAK PERLU PERTUGAS. INGIN COBA? DATANG SAJA KE STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU) CODO 34-15815, YANG BERLOKASI DI KOMPLEKS PERUMAHAN GADING SERPONG, TANGERANG. CARANYA MUDAH. Pertama-tama, masukan slang ke tanki kendaraan pribadi Anda. Lalu, jika Anda punya kartu kredit Visa atau Mandiri Debt atau Mandiri Prabayar, masukan kartu itu pada mesin EDC (Electronic Data Capture) yang tertanam di dispenser SPBU itu, ketik PIN-nya. Sesudah itu, insert pada layar sentuh yang tersedia di dispenser SPBU itu juga, untuk memilih jenis dan jumlah

bahan bakar yang ingin Anda beli. Jika transaksi berhasil, maka bahan bakar akan langsung mengalir dari dispenser ke tangki kendaraan pribadi Anda itu. Tapi jika Anda tak punya kartu kredit Visa atau kartu Mandiri, tak perlu khawatir. Anda tetap bisa membeli dan mengisi sendiri. Caranya, dengan membayar secara cash di kasir yang juga tak jauh dari situ. Lalu, lakukan langkah serupa untuk pengisian bahan bakarnya. Selesai. Praktis kan ! Terobosan baru: menekan losses Itulah SPBU terbaru Pertamina. Sebuah langkah terobosan di usia Pertamina yang kini memasuki usia ke-45. Pertamina ingin memberikan sesuatu yang berbeda dan berguna. Bukan saja bagi Pertamina dan SPBU-nya tapi juga

terutama untuk konsumen: mendirikan SPBU dengan layanan mandiri. Konsumen kita berikan pilihan apakah dia mau melayani diri sendiri atau dilayani oleh petugas, kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Soetomo, yang beberapa waktu lalu meresmikan peluncuran SPBU self service yang berlokasi di perumahan Gading, Serpong, Tangerang itu. Yang jelas, jika Anda mengisi bahan bakar di SPBU Self Service milik Pertamina ini, Anda akan merasakan perbedaannya. Selain bisa melakukan sendiri, volume dan takarannya pun dijamin sesuai dengan yang Anda inginkan. SPBU Self Service memang dirancang untuk menjawab tuntutan konsumen


BPH Migas

21

22

[lensa]

Terjadi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Beberapa DaerahSESUAI DENGAN AMANAT UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI, BPH MIGAS ADALAH INSTANSI YANG MEMPUNYAI TUGAS UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGATURAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Agar BBM Tersebut sampai kepada yang berhak dengan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu dan tidak terjadi tindak penyalahgunaan tentunya diperlukan pengawasan ekstra ketat oleh BPH Migas. Langkah kongkrit pun dilakukan BPH Migas yang telah menerjunkan Tim PPNS-nya melakukan Kegiatan Cari Kumpul Bahan Keterangan (Capulbaket) di beberapa wilayah di Indonesia. Dari hasil capulbaket tersebut ditemukan beberapa indikasi terjadi tindak penyalahgunaan BBM di beberapa daerah seperti, Cilincing, Muara Baru, Sampit, Batam, Lampung, Pontianak, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Karawang, Palembang. Di daerah Cilincing, Jakarta Utara sering terjadinya kelangkaan BBM untuk para nelayan. Pada tanggal 1-20 kuota sudah habis, namun BBM Bersubsidi tetap ada pada tanggal 21-30 dengan harga yang bervariasi dari Rp 3.800 7.400 per liter membeli dari black market. Beda lokasi, beda pula tindak penyalahgunaan yang dilakukan. Di Sampit, Kalimantan Tengah terindikasi pembelian BBM Bersubsidi dengan model pengeritan dengan menggunakan sepeda motor dan mobil ke SPBU. BBM

tersebut kemudian dikumpulkan pada satu tempat keong racun. Hasil BBM kemudian dijual kembali pada malam hari dengan harga yang lebih mahal ke industri,,pertambangan dan perkebunan. Selanjutnya di Karawang, Jawa Barat. Di Karawang ini, pelaku tertangkap tangan melakukan pembelian Minyak Solar Subsidi dengan menggunakan jerigen sebanyak 33 jerigen kapasitas 30 liter. Solar itu rencananya untuk dijual ke Industri dengan harga Rp 6500 per liter. Atas kejadian ini SPBU tersebut telah di police line. Modus yang dilakukan pelaku mematikan lampu SPBU untuk mengelabuhi aparat seolah-olah SPBU tersebut telah tutup. Kejadian hampir serupa juga terjadi di Lampung, kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Timur). Pelaku tertangkap tangan, truk colt diesel mengisi Solar Subsidi dengan jerigen sekitar 66 jerigen kapasitas 30 liter ke SPBU. BBM tersebut ternyata untuk dijual kembali ke industri pertambangan dengan harga Rp 7000 per liter. Selanjutnya di Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Di wilayah ini terindikasi melakukan pembelian dengan model pengeritan menggunakan sepeda motor dan mobil ke SPBU, kemudian dibawa dengan alasan ke pedalaman. Indikasi

hasil pengeritan tersebut di jual ke industri pertambangan atau perkebunan. Tindak penyalahgunaan BBM ini juga terjadi di Kota Batam. Pelaku tertangkap tangan melakukan penimbunan BBM Subsidi jenis Minyak Solar tanpa memiliki izin.

Kasus terbaru adalah yang terjadi di Sumatera Selatan. Modusnya adalah pelaku tindak penyalahgunaan BBM Subsidi melubangi dinding SPBU. Dibelakang SPBU tersebut ternyata terdapat tangki dengan kapasitas sekitar 10 KL dengan jenis bahan bakar adalah jenis Minyak Solar.


BPH Migas

23

24

[lensa]

Disparitas Harga Picu PenyalahgunaanBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) KAMIS (03/11/2011) MELAKUKAN SOSIALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BBM BERSUBSIDI DI PONTIANAK. DENGAN DILAKSANAKANNYA SOSIALISASI INI DIHARAPKAN SEMUA PIHAK DAPAT MEMAHAMI PENTINGNYA MELAKUKAN PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI YANG VOLUMENYA TERBATAS. Kepala Badan Pengatur Hilir minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Tubagus Haryono menjelaskan, melalui sosialisasi ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang sama dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi yang merupakan komoditi strategis yang oleh Pemerintah diperuntukan untuk golongan yang tidak mampu. Diakui Tubagus, tingginya disparitas harga antara BBM Subsidi dengan non Subsidi telah mendorong orang untuk melakukan penyelundupan. Marilah kita saling bahu membahu untuk mencegah bersama-sama terjadinya penyalahgunaan BBM, karena disparitas yang tinggi ini mendorong penyalahgunaan, ujar Tubagus Haryono. Ditambahkan Tubagus, sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus kepada semua pihak, baik Pemda juga pelaksana PSO, agar Subsidi BBM dapat tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Bisa saja jumlahnya tepat tapi waktunya tidak tepat, tandas Tubagus. Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat Ir. H. Agus Aman Sudibyo, MM di masa mendatang kegiatan sosialisasi ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap distribusi BBM Bersubsidi sehingga pengalokasian BBM Bersubsidi oleh Pemerintah dapat disediakan dalam jumlah yang cukup dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Oleh karena itu untuk menjamin agar BBM Subsidi yang diberikan Pemerintah dapat tepat sasaran maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana distribusi BBM Bersubsidi sehingga kuota BBM Subsidi yang ditetapkan Pemerintah khususnya untuk tahun ini dapat tercukupi, katanya.

Seminar Nasional Bisnis Hilir MigasKEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TUBAGUS HARYONO, RABU (9/11/2011) MENGHADIRI SEMINAR NASIONAL BISNIS HILIR MIGAS DENGAN TAJUK SEKTOR HILIR: MASA DEPAN BISNIS MIGAS DI INDONESIA YANG DISELENGGARAKAN DI HOTEL MILLENIUM, JAKARTA.

Realisasi BBM PSO Capai 34 Juta KLKEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TUBAGUS HARYONO MENJELASKAN REALISASI BBM BERSUBSIDI DARI JANUARI HINGGA 31OKTOBER 2011 TELAH MENCAPAI 34.426.971 KL. DIBANDING 2010, REALISASI INI NAIK 8,74 PERSEN. DEMIKIAN DISAMPAIKAN TUBAGUS KEPADA WARTAWAN, SENIN (07/11/2011). Menurut Tubagus, terjadinya peningkatan konsumsi realisasi sampai Oktober 2011, antara lain disebabkan karena kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan. Kami akan melakukan upaya pengendalian dan pengawasan bersama Pertamina dan Pemerintah Daerah, ujarnya. Selain itu, lanjut Tubagus, pihaknya juga akan melaksanakan operasi penegakan hukum bersama dengan Kantor MENKO POLHUKAM, Polisi, TNI/AL, BIN, DitJen Migas, Bakorkamla dan unsur Penegak hukum lainnya untuk memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi. Berikut adalah realisasi BBM PS0 dari Januari hingga Oktober 2011: Bensin Premium 21.022.582 KL Minyak Tanah (Kerosin) 1.462.406 KL Minyak Solar 11.941.983 KL Total 34.426.971 KL Tubagus yang sekaligus menjadi pembicara pada seminar tersebut menginginkan kedepannya insdustri pada sektor hilir migas menjadi lebih bersih, transparan, sehat dan tidak terjadi kelangkaan BBM serta peningkatan pemanfaatan gas bumi semakin meningkat. Ke depan yang kita inginkan adalah industri hilir migas yang bersih, transparan, sehat, tidak ada kelangkaan BBM, pemanfaatan gas bumi meningkat dan mensejahterakan rakyat, ujar Tubagus. Pada kesempatan tersebut Tubagus juga memaparkan gambaran BBM subsidi di Indonesia, yang saat ini permintaannya dari tahun ke tahun meningkat. Padahal, sambung Tubagus, BBM Subsidi yang disediakan Pemerintah perlahan dikurangi supaya dapat memanfaatkan energi lain. Dari tahun ketahun permintaan BBM subsidi permintaannya meningkat, tapi faktanya yang disediakan oleh Pemerintah secara perlahan dikurangi. Tujuannya adalah agar kita dapat memanfaatkan energi yang lainnya, seperti BBM Non subsidi, katanya. Hadir dalam seminar tersebut diantaranya Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies, Ketua Hiswana Migas, Eri Purnomohadi, dan Ekonom Bank Indonesia dan Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Muslimin Anwar.

Bila dibandingkan dangan realisasi Tahun 2010, Bensin Premium mengalami kenaikan sebesar 10,74 persen, Minyak Tanah (Kerosin) turun 27,23 persen dan Minyak Solar naik 11,97 persen. Sementara bila dibandingkan dengan kuota APBNP 2011, Premium mengalami over sekitar 3,87 persen, Minyak Tanah (Kerosin) under (-5,63 persen), dan Minyak Solar over 2,44 persen.


BPH Migas

25

26

[lensa]

Forum Diskusi Antara BPH Migas dengan StakeholdersMASALAH BESAR DI SEKTOR ENERGI SAAT INI ADALAH KETERGANTUNGAN AKAN MINYAK BUMI YANG CUKUP TINGGI. HAL INI TERCERMIN DARI MAKIN BESARNYA SUBSIDI BBM PADA APBN SEBAGAI AKIBAT DARI PERTUMBUHAN KONSUMSI BBM SERTA SEMAKIN MENINGKATNYA HARGA MINYAK DUNIA.

Instrumen yang Dibuat Selalu Utamakan KeselamatanDALAM SETIAP INSTRUMENT (ATURAN) YANG DITETAPKAN, BAIK IMPLISIT MAUPUN EKSPLISIT YANG DIBUAT OLEH BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) SEMUANYA MEMASUKKAN UNSUR KESELAMATAN KERJA. HAL INI DIPAPARKAN KEPALA BPH MIGAS, TUBAGUS HARYONO, SAAT DIWAWANCARAI BELUM LAMA INI, DI RUANG KERJANYA. Menurut Tubagus, suatu Badan Usaha (BU) yang mengangkut produk (Gas) dengan menggunakan pipa gas dari satu titik ke titik lain milik BU tertentu yang diangkut oleh transporter (pemilik pipa) yang didalamnya juga ada access arrangement juga dimasukan unsurunsur keselamatan kerja. pihaknya juga melakukan penyuluhan (sosialisasi) tentang bagaimana cara memanfaatkan penggunaan BBM dan Gas Bumi secara baik dan aman. Dicontohkan Tubagus, kalau memang seluruh dunia memakai RON 92, di seluruh dunia harus sama, karena berkaitan dengan keselamatan kendaraan. Dibandingkan dengan RON 88, sambung Tubagus, tidak memberikan pembakaran sempurna yang bisa saja menimbulkan gelaga atau karbon. Oleh karena itu, BPH Migas menganjurkan untuk menggunakan BBM Non Subsidi, semata-mata untuk keselamatan. Dengan pembakaran yang sempurna akan lebih memberikan dampak kesehatan yang lebih posiitif, katanya. Untuk diketahui bahwa salah satu tupoksi BPH Migas adalah pemanfaatan Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri. Gas Bumi memiliki pembakarannya sempurna dan tidak bergelaga. Makanya kita juga mendorong rumah tangga untuk menggunakan Gas, terutama beberapa kota di luar Jawa kami akan membangun jaringan Gas Kota, paparnya.

kegiatan pembangunan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan serta kendala-kendala seperti proses perizinan pembebasan tanah dan sebagainya. Hal ini, sangat berguna bagi pembangunan infrastruktur Gas Bumi selanjutnya, katanya. Tujuan penyelenggaran forum diskusi yang dihadiri sekitar 70 peserta tersebut adalah untuk mendapatkan berbagai masukan dari instansi- instansi terkait guna memperoleh maupun berbagai informasi terkini dengan para pelaku usaha terkait dengan pengusahaan bidang hilir Gas Bumi, khususnya kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa. Selain itu adalah untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada terkait dengan pengembangan infrastruktur Gas Bumi serta mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang lebih baik antara pembuat kebijakan, regulator dan dunia usaha guna meningkatkan sinergi untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia, jelas Ketua Panitia, Putu Suardana.

Ketika satu Badan Usaha mengangkut produknya dengan menggunakan pipa Gas yang diangkut oleh transporter, yang didalamnya ada acces arrangement juga kami masukkan unsur yang berkaitan dengan keselamatan kerja, contoh Tubagus. Ditambahkan Tubagus,

Demikian di paparkan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Tubagus Haryono dalam acara Forum Diskusi antara BPH Migas dengan Stakeholders yang mengusung Tema: Meningkatkan Pemanfaatan Gas Bumi di Pasar Energi Domestik Melalui Pembangunan Jaringan Infrastruktur Gas Bumi Selasa (29/11/2011) di Nusa Dua, Bali. Menurut Tubagus, Indonesia memiliki beraneka ragam sumber kekayaan energi yang cukup besar. Salah satunya adalah Gas Bumi yang hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan tersebut antara lain disebabkan letak sumber gas bumi yang tersebar berada jauh dari pusat

konsumsi, terbatasnya infrastruktur serta willing to pay konsumen yang secara rata-rata masih di bawah harga keekonomian, jelas Tubagus. Semua masalah itu, sambung Tubagus, tidak cukup diselesaikan hanya B to B tetapi diperlukan pemecahan secara terpadu namun perlu intervensi Pemerintah secara nyata, yaitu bagaimana membangun infrastruktur dan menyediakan Gas Bumi yang harganya kompetitif dengan energi lain seperti BBM, batu bara serta sumber energi lainnya. Melalui forum diskusi ini, Tubagus mengharapkan akan dapat saling berbagi informasi terkini mengenai

Perkuat Peran BPH MigasBPH MIGAS MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH AGAR PERAN LEMBAGANYA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENYALURAN BBM SUBSIDI LEBIH DIPERBESAR. Untuk itu, BPH Migas juga meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara agar tata kelola lembaganya diubah, demikian disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Gedung DPR. Saya kira BPH Migas ke depan harus diubah. Kita tidak mungkin melakukan pengawasan di seluruh Indonesia hanya dengan 100 personel. Oleh karena itu, usulan ini, saat ini sedang dibahas di tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kata Tubagus. Tubagus menjelaskan, perubahan lembaga tersebut adalah dengan penambahan kantor-kantor cabang di tingkat daerah. Hal itu dikarenakan potensi penyelewengan BBM subsidi di daerah masih sangat tinggi. Mengawasi seluruh daerah bukanlah hal yang mudah, apalagi kita yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai risikonya, papar Tubagus. Untuk diketahui, membengkaknya kuota BBM subsidi bukan saja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kendaraan bermotor dan populasi manusia yang bertambah, akan tetapi juga faktor non teknis seperti penyelewengan BBM subsidi oleh kalangan industri, khususnya industri pertambangan, jelasnya. Dalam APBN-P 2011 kuota BBM subsidi dipatok sebesar 40,49 juta kilo liter, dari porsi APBN 2011 sebelumnya yang hanya 38,6 juta kilo liter. Padahal menurut data BPH Migas, saat ini distribusi BBM subsidi hingga Oktober sudah mencapai angka 75 persen. Artinya, jika tidak ada pembatasan BBM subsidi maka kuota BBM subsidi diperkirakan akan naik dua persen dari kuota yang ditetapkan tahun ini.BPH Migas


27

28

[lensa]

Pengangkutan Gas Bumi Memiliki Sifat Natural MonopolyKEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TUBAGUS HARYONO MENJELASKAN KEGIATAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA ATAU KEGIATAN USAHA INFRASTRUKTUR JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI MEMPUNYAI SIFAT MONOPOLI ALAMIAH (NATURAL MONOPOLY).Demikian hal ini dipaparkan Tubagus Haryono saat Sosialisasi Pemberian hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, Jumat (11/11/2011) di Surabaya. Menurut Tubagus, kegitan usaha pengangkutan gas bumi ini memiliki sifat monopoli alamiah karena mengandung pengertian bahwa kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa akan lebih ekonomis dan efisien apabila hanya dilakukan oleh satu badan usaha atau satu provider. Jadi yang lain itu bisa memanfaatkan pipa tersebut dengan prinsip open acces, katanya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 67 pasal 5 huruf i, Badan Pengatur memiliki kewenangan memberikan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Tertentu dari Transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi gas bumi melalui lelang, berdasarkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. Saya berharap kedepan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa ini jauh lebih berkembang dari pada yang ada sekarang, jelas Tubagus. Ditambahkan Tubagus, untuk melaksanakan wewenang tersebut, maka BPH Migas membuat kebijakan melalui Peraturan BPH Migas No.19/P/ BPH Migas/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan atau Izin Usaha Niaga yang mempunyai pipa distribusi beserta kelengkapannya wajib memiliki Hak Khusus pada ruas transmisi atau pada wilayah jaringan distribusi, sebelum menjalankan kegiatan operasi pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi.

Sosialisasi Pengendalian dan Pendistribusian BBM Bersubsidi di PekanbaruBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) KAMIS (17/11/2011) MELAKUKAN SOSIALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BBM BERSUBSIDI DI PONTIANAK. KALAU PERGI KE TANJUNG KERAMAT, ANAK MANIS JANGAN DIANGKAT. BERSAMA KITA MEMOHON RAHMAT, MOGA MAJELIS MENDAPAT BERKAT. DEMIKIAN KATA PEMBUKA OLEH MC SEBAGAI TANDA DIMULAINYA ACARA DIMAKSUD. Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Tubagus Haryono menjelaskan, melalui sosialisasi ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang sama dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi yang merupakan komoditi strategis yang oleh Pemerintah diperuntukan bagi golongan yang tidak mampu. Diakui Tubagus, tingginya disparitas harga antara BBM Subsidi dengan non Subsidi telah mendorong orang untuk melakukan penyelundupan. Marilah kita saling bahu membahu untuk mencegah bersama-sama terjadinya penyalahgunaan BBM, karena disparitas yang tinggi ini mendorong penyalahgunaan, ujar Tubagus Haryono. Ditambahkan Tubagus, sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus kepada semua pihak, baik Pemda juga pelaksana PSO, agar Subsidi BBM dapat tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Bisa saja jumlahnya tepat tapi waktunya tidak tepat, tandas Tubagus.

Gubernur Provinsi Riau, H.M. Rusli Zainal, MP. dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau, beliau mengatakan, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari sektor rumah tangga, transportasi maupun industri.

Realita yang ada menunjukan bahwa ketersediaan BBM dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil, maka pergerakan perekonomian juga akan stabil. Begitu juga sebaliknya, apabila BBM mengalami gangguan, maka terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat imbuhnya.


BPH Migas

29

30

[lensa]

Empat Badan Usaha Terima SK Penugasan PSO 2012BERTEMPAT DI KANTOR KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (KESDM), JUMAT (30/12/2011), KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TUBAGUS HARYONO MENYERAHKAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM PSO 2012 KEPADA 4 BADAN USAHA. KEEMPAT BADAN USAHA TERSEBUT, YAITU PT PERTAMINA (PERSERO), PT ANEKA KIMIA RAYA CORPORINDO TBK, PT PETRONAS NIAGA INDONESIA DAN PT SURYA PARNA NIAGA. Surat Keputusan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO untuk PT Pertamina (Persero) diterima oleh Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, Sedangkan dari PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo.,Tbk diterima oleh Jimmy Tandyo, dari PT Petronas Niaga Indonesia diterima oleh Wisnu Widyoko. Sementara dari PT Surya Parna Niaga diterima, Artha Meris Simbolon. Setelah pemberian SK Penugasan yang dilakukan oleh Kepala BPH Migas, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh ke-4 Badan Usaha pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO 2012, dengan disaksikan oleh Menteri ESDM, Jero wacik. Dipaparkan Tubagus, dengan terpilihnya PT Pertamina karena dinilai sebagai Badan Usaha paling siap dan memenuhi kriteria untuk melaksanakan tugas penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu. yang didampingi oleh PT AKR, Surya Parna Niaga dan PT Petronas Niaga Indonesia dalam penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM PSO. Kami berharap Badan Usaha yang berminat dan tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakn PSO BBM 2012 ini dapat berpartisipasi dalam proses seleksi tahun berikutnya, jelas Tubagus. Ditambahkan Tubagus, sebagai instansi yang memberi penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO, yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi pasal 8 ayat (4) jo pasal 46 ayat (1) akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut. Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik, menjelaskan dengan ditugaskannya PT. Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, didampingi 3 (tiga) Badan Usaha diharapkan dalam pendistribusian BBM tersebut sampai kepada rakyat yang membutuhkan di semua pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mari kita awasi pendistribusikan BBM ini dengan baik. Kepada Badan Usaha yang mendapatkan tugas ini harus dapat dijaga dengan baik. Biasanya kalau yang sudah mendistribusikan dengan baik dan lancar, tahun depan dan berikutnya akan dapat lagi. Orang yang baik biasanya akan dapat lagi. Tapi kalau orang yang dikasih kesempatan tidak baik, tidak lancar, BPH Migas tidak akan memberikan lagi kepada perusahaan seperti itu, tegasnya.

Tiga Badan Usaha Dampingi Pertamina Distribusikan BBM PSOBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), BPH MIGAS TELAH MENETAPKAN PT PERTAMINA (PERSERO) SEBAGAI PELAKSANA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM PSO TAHUN 2012. MELALUI PROSES SELEKSI, EVALUASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI, TEKNIS DAN KOMERSIAL, BPH MIGAS JUGA TELAH MENETAPKAN 3 BADAN USAHA LAIN SEBAGAI PENDAMPING PERTAMINA, YAITU PT ANEKA KIMIA RAYA CORPORINDO, TBK, PT PETRONAS NIAGA INDONESIA DAN PT SURYA PARNA NIAGA.Dijelaskan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Tubagus Haryono, untuk jenis Premium, PT Pertamina (Persero) akan mendistribusikan sebesar 21.867.150 KL atau (99,58 persen). PT AKR mendistribusikan 12.410 KL atau (0,06 persen) dan Petronas 20.440 KL (0,05 persen) dari kuota nasional Premium 21.900.000 KL. Sementara itu, untuk Minyak Solar PT Pertamina menidistribusikan sebanyak 13.775.019 Kl setara dengan 99,10 persen, PT AKR 90.853 KL atau 0,65 persen, dan PT Surya Parna Energi 34.128 atau setara dengan 0,25 persen dari kuota nasional Minyak Solar sebesar 13.900.000 Kl. Untuk Minyak Tanah 100 persen didistribusikan PT Pertamina dengan kuota sebesar 1.700.000 KL Secara keseluruhan dari kuota 37.500.000 KL, PT Pertamina (Persero) menyalurkan 37.342.169 KL ( 99,58 persen ), AKR 103.263 KL ( 0,28 persen), PT Surya Parna Niaga mendistribusikan 34.128 KL (0,09 persen) dan Petronas 20.440 KL ( 0,05 persen ), tandas Tubagus. Terkait dengan lokasi penugasan untuk pendamping PT Pertamina (Persero) semua mendistribusikan diluar Jawa Bali. PT AKR mendistribusikan Jenis Bensin Premium dan Solar di Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, PT Petronas hanya mendistribusikan Jenis Bensin Premium di Medan. Sedangkan PT Surya Parna Niaga menyalurkan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau Daratan, Lampung, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Terpilihnya PT Pertamina (Persero) didampingi oleh PT AKR, SPN dan Petronas dalam penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM PSO 2012, Tubagus mengharapkan tidak lagi terjadi kelangkaan. Terpilihnya PT Pertamina didampingi oleh PT AKR, PT SPN dan Petronas untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO 2012, dengan pengalamanpengalaman sebelumnya diharapkan tidak terjadi lagi kelangkaan, kata Tubagus. Ditambahkan Tubagus, sebagai instansi yang memberi penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO, yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 2001, BPH Migas akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut. Bahkan, lanjut Tubagus, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan atau menyelundupkan BBM ke luar negeri.


BPH Migas

31

32

[lensa]

Minimalkan Penyalahgunaan BBM BersubsidiBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENYATAKAN BAHWA SOLAR MERUPAKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI YANG PALING BANYAK DISALAHGUNAKAN OLEH INDUSTRI. Jika revisi sudah dilakukan maka teknis penerapan rencana pembatasan BBM bersubsidi bisa segera dilakukan, ujarnya. Selain itu, kata dia, infrastruktur harus ditambah untuk memuluskan distribusi BBM nonsubsidi. Ia menambahkan, agar bisa mengefektifkan penerapan rencana pembatasan BBM bersubsidi, pihaknya melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Kalau pengawasan tidak dilakukan, maka kelebihan kuota BBM bersubsidi tahun ini bisa lebih dari dua persen. Makanya, dalam beberapa waktu ini kami terus meningkatkan pengawasan, kata dia. Tubagus mengaku, sulitnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan juga disparitas harga yang jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Namun, kami berkomitmen akan terus berperan aktif menindak pihak penyedia BBM subsidi yang melakukan penyelewengan, tegasnya seraya menduga bahwa pihak yang paling berperan utama dalam hal penyelewengan BBM bersubsidi ini adalah industri.

Pemerintah Wajib Sediakan BBM BersubsidiKEPALA BPH MIGAS, TUBAGUS HARYONO MENYATAKAN MESKI KUOTA BBM SUBSIDI TAHUN INI TELAH HABIS DI NOVEMBER, NAMUN PEMERINTAH TETAP WAJIB MENYEDIAKAN BBM SUBSIDI KEPADA MASYARAKAT. Apapun yang terjadi kuncinya pemerintah wajib menyediakan BBM pada masyarakat, tegas Tubagus saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Terkait kelebihan kuota BBM subsidi tersebut BPH Migas dan Pertamina mengaku akan berjuang sekeras mungkin agar tidak bertambah besar lagi. Langkah atau cara yang akan diambil tersebut adalah dengan melakukan business as usual. Mengingat tingginya kebutuhan BBM di masyarakat kami berencana melakukan business as usual. Untuk itu kami dan Pertamina akan bekerja keras melakukan pengaturan, supaya over kuota ini tidak bertambah besar, jelas Tubagus. Dengan adanya business as usual tersebut dirinya berharap kuota BBM subsidi disisa satu bulan ini bisa ditekan. Namun, jika hal itu tidak dilakukan dirinya memperkirakan kuota itu akan bertambah besar. Kalau tidak ada pengaturan hitungan saya kuota akan bertambah menjadi 2 persen, jelas Tubagus. Saat ini kuota BBM subsidi dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar 40,49 juta kilo liter. Namun hingga November ini kuota itu telah habis demi mensukseskan SEA Games dan KTT Asean Summit.

Menurut Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, untuk meminimalkan penyalahgunaan tersebut, pemerintah harus segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dan Perpres Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 55/2005.

Bisa efektif kalau Peraturan Presiden direvisi dan di dalamnya ditegaskan pula siapa yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi, jelasnya. Dikatakan, pengaturan mengenai siapa yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi seharusnya dituangkan secara eksplisit dalam revisi perpres nantinya.

Subsidi Bahan Bakar Minyak 2011

Melebihi KuotaMENTERI KEUANGAN AGUS MARTOWARDOJO MENGATAKAN, BEBAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA 2011 AKAN MELEBIHI ASUMSI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM APBN PERUBAHAN SEBESAR RP 129,7 TRILIUN HINGGA MENCAPAI ANGKA SEKITAR RP 160 TRILIUN.

Jadi kurang lebih nanti di Rp 160 triliunan akan dipakai untuk bayar BBM bersubsidi, ujarnya di Jakarta, Selasa (13/12). Menkeu menjelaskan, Kementerian Keuangan telah melakukan pembahasan dengan Kementerian ESDM bahwa kelebihan pembayaran akibat beban kuota volume yang melampaui asumsi 40,4 juta kiloliter tersebut akan segera dibayarkan pada 2011 ini. Kita sudah sepakat bahwa di tahun ini, itu BBM bersubsidi kita akan bayarkan

yang di APBN Perubahan itu direncanakan dipindah ke tahun 2012 akan dibayar di tahun 2011, termasuk 40,4 juta kiloliter dikalikan harga yang ada dan exchange rate yang ada, itu akan kita bayarkan, paparnya. Sedangkan, subsidi listrik juga diperkirakan akan mencapai Rp 91 triliun atau melebihi asumsi yang telah ditetapkan sebesar Rp 65,6 triliun, kata Menteri Keuangan. Untuk listrik juga demikian. Ada kewajiban tahun 2009 yang belum dibayarkan akan kita bayarkan. Dan juga listrik akan dibayarkan sampai dengan aktual. Itu nanti ada sebagian yang masih harus diaudit, kita tunda. Untuk listrik itu

kira-kira Rp 91 triliun yang akan dipakai, ujar Menkeu. Dengan demikian, pemerintah diperkirakan akan menambah subsidi energi sekitar Rp 55,7 triliun, karena adanya pembengkakan subsidi BBM dan listrik pada tahun ini. Untuk itu pada 2012, pemerintah akan berupaya untuk menjaga penggunaan BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota volume sebesar 40 juta kiloliter kurang 2,5 juta kiloliter sesuai kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI. Pemerintah harus mengejar penggunaan BBM bersubsidi 40 juta kurang 2,5

juta, jadi di tahun 2012 pemerintah sesuai APBN tidak merencanakan untuk menaikkan BBM, ujar Menkeu. Namun, menurut Menkeu, pemerintah akan tetap merencanakan untuk menaikkan tarif tenaga listrik pada 2012 tergantung pembicaraan dengan Komisi VII DPR sebesar 10 persen. Yang kita akan menaikkan dan masih tergantung pembicaraan pemerintah dengan Komisi VII adalah listrik yang kita naikkan rata-rata sebesar 10 persen, ujarnya.


BPH Migas

33

34

[lensa]

DPR Memilih Anggota Komite BPH Periode 2011-2015KOMISI ENERGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RESMI MEMILIH KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS (BPH MIGAS) PERIODE 2011-2015. ANGGOTA YANG TERPILIH KALI INI DIYAKINI DAPAT BEKERJA LEBIH BAIK KARENA DIISI OLEH ORANG-ORANG YANG PROFESIONAL DAN BERPENGALAMAN.

Ketiga peraih suara terbanyak tersebut selanjutnya mengikuti proses pemilihan kepala secara internal. Dan disepakati oleh para calon lainnya, Andy terpilih sebagai Kepala BPH Migas. Secara keseluruhan, sembilan anggota Komite BPH Migas terpilih 2011-2015 adalah Andy Noorsaman Sommeng, merangkap sebagai kepala; M. Fanshurullah Asa; Fahmi Harsandono; Sumihar Panjaitan; Saryono Hadiwidjoyo; Karseno; Martin Samodra Ritonga; Ibrahim Hasyim; dan A. Qoyum Tjandranegara.

Mekanisme pemilihan badan pengatur ini diawali dengan Presiden yang mengusulkan 18 calon anggota ke DPR dan selanjutnya Komisi VII DPR memilih sembilan di antaranya dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon-calon tersebut selama tiga hari berturut-turut. Satya memaparkan, kesembilan anggota kali ini lebih berwarna dengan latar belakang yang cukup bagus. Terdapat setidaknya dua mantan tentara, yaitu Karseno dan Martin Samodra Ritonga. Jadi, diharapkan koordinasi dalam

pengawasan distribusi bersama aparat keamanan dapat lebih lancar. Beberapa misi yang diemban oleh BPH Migas kali ini adalah untuk menjadi penggerak ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur pipa, kilang BBM, dan regasifikasi LNG. Peningkatan gas bumi dari hulu untuk kebutuhan domestik, konversi BBM dengan BBG, elpiji, atau LNG. Paling terutama adalah soal jaminan pasokan bahan bakar minyak ke seluruh pelosok Indonesia dengan pengawasan yang terpadu, ujar Satya.

Dalam periode kali ini, Komisi Energi memilih Andy Noorsaman Sommeng, mantan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sebagai Kepala BPH Migas menggantikan Tubagus Haryono. Pak

Andy cukup positif, lama menjadi eselon. Lulusan dan pengajar S-2 UI untuk manajemen gas dan sangat paham, ujar anggota Komisi Energi, Satya W. Yudha, saat dihubungi, Jumat, 9 Desember 2011.

Selain Andy, terdapat dua calon Kepala BPH Migas lainnya, yaitu M. Fanshurullah Asa dan Fahmi Harsandono. Andy meraih 36 suara anggota Komisi VII DPR, Fanshurullah 38 suara, dan Fahmi 35 suara.


BPH Migas

35

36

[lensa]

ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) PERIODE 2007-2011, ADI SUBAGYO SUBONO YANG BERALAMAT DI KOMPLEK MIGAS NO. 35 RT 009/001 JOGLO-KEMBANGAN JAKARTA BARAT, SENIN (26/12/2012) SEKITAR PUKUL 14.30 MENINGGAL DUNIA. BELIAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERJALANAN SAAT AKAN MENUJU RS. SILOAM, KEBON JERUK, JAKARTA.

Selamat Jalan Adi Subagyo Subono,Anggota Komite BPH Migas Periode 2007-2011Sebagaimana diketahui, beliau sudah lama mengidap diabetes. Meski begitu, sebagai Anggota Komite yang masih aktif, beliau tetap beraktivitas seperti biasa untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebelum menjadi Anggota Komite BPH Migas, beliau adalah Direktur BBM di Direktorat BBM BPH Migas. Suami dari Sri Rahaju Yudhanarti ini hanya memiliki seorang anak yang telah lebih dulu menghadap sang Khaliq. Seluruh pegawai BPH Migas merasa sangat kehilangan atas kepergian beliau untuk selamanya. Selamat jalan pak Adi Subagyo Subono. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik dan diterima atas segala amal baikmu di sisiNya, amin.

Pembatasan Diberlakukan, Pemerintah Bentuk Tim Pengawas BBM BersubsidiMENTERI KOODINATOR PEREKONOMIAN, HATTA RAJASA, SENIN, (2/1/12) MENJELASKAN PEMBATASAN BBM SUBSIDI ITU SUDAH HARUS DILAKUKAN. MENURUTNYA, INI SESUAI DENGAN UU APBN, PADA BEBERAPA BULAN AKAN DIBERLAKUKAN PEMBATASAN BBM SUBSIDI UNTUK KENDARAAN MOBIL PRIBADI.Kita sudah harus menerapkan pembatasan BBM subsidi. Itu sesuai dengan UU APBN pada beberapa bulan akan diberlakukan pembatasan, ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat koordinasi di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (2/1/2012). Sementara itu, terkait dengan teknisnya, terang Hatta, pembatasan itu nantinya akan dilakukan secara bertahap, akan ada opsi menggunakan Compressed Natural Gas ( CNG) atau Liquid Gas for Vehicle (LGV). Pemerintah tentu menyiapkan opsi. Untuk kendaraan yang tidak boleh lagi menggunakan Premium menggunakan opsi CNG atau LGP. Menggunakan gas itu lebih murah, hanya 4100 tidak 4500., tandasnya. Ditambahkan Hatta, agar program tersebut betul-betul dapat berjalan dan tidak ada distorsi tentu diperlukan pengawasan. Untuk tim pengawas, lanjutnya, dalam Undang-Undang sudah ada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Meski demikian, pasti ada juga bocor-bocor. Kalau mau 100% tidak ada distorsi tentu tidak mungkin. Pasti ada juga bocorbocor. sedikit-sedikit kita kurangi. Kita kurangi sekecil mungkin, katanya Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, saat dikonfirmasi mengenai Perpres pembatasan BBM subsidi tersebut, mengatakan kemungkinan minggu ini sudah keluar perpresnya. Perpres kita persiapkan. Dalam minggu ini barangkali sudah selesai, katanya.


BPH Migas

37

38

[lensa]

Konsumsi Makin TerkendaliSosialisasi bertujuan untuk mendukung peran pemerintah guna mengurangi subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat menengah ke atas. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat mampu agar lebih memilih BBM Non Subsidi untuk mobil mewahnya, sehingga BBM bersubsidi yang ada dapat digunakan oleh mereka yang lebih berhak, yaitu rakyat banyak yang masih marjinal, ujar Sekretaris BPH Migas, Agus Budi Wahyono.

Sosialisasi BBM Non Subsidi:

Sebelumnya, kampanye dengan tujuan serupa memang telah dilakukan pemerintah. Melalui spanduk yang di tebar di SPBU-SPBU Pertamina, pemerintah menghimbau agar masyarakat yang mampu beralih ke BBM non subsidi. Hingga kini spanduk tersebut masih terpampang di sejumlah SPBU. Beberapa waktu kemudian, pemerintah kembali berkampanye. Yaitu, melalui GEMAPADI alias Gerakan Malu Pakai

BEBERAPA WAKTU BELAKANGAN INI, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), KEMBALI GENCAR BERKAMPANYE, MENDORONG MASYARAKAT AGAR MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) NON SUBSIDI. KAMPANYE DILAKUKAN DENGAN ROADSHOW KE BEBERAPA SPBU DI KOTA-KOTA BESAR DI JAWA, SUMATERA DAN BALI. DALAM KAMPANYE ITU, SELAIN MENGGELAR SPANDUK AJAKAN: AKU BANGGA MENGGUNAKAN BBM NON SUBSIDI, BPH MIGAS JUGA MEMBERI BINGKISAN DAN PENEMPELAN STIKER BERLOGO BPH MIGAS KEPADA PARA KONSUMEN BBM NON SUBSIDI DAN SEJUMLAH PENGGUNA MOBIL PRIBADI YANG MASIH MENGGUNAKAN BBM BERSUBSIDI.

BBM Bersubsidi. Tetap menggunakan spanduk, tapi isi kampanye GEMAPADI sudah lebih tegas: seperti Orang Kaya Malu Di Subsidi, Mobil Mewah Maunya BBM Murah, dan sebagainya. Sejauh ini, imbauan melalui spanduk cukup membuahkan hasil. Menurut evaluasi pemerintah, seperti dikemukakan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, terjadi peningkatan penggunaan pertamax yang menunjukkan trend peralihan masyarakat dari mengonsumsi premium menuju pertamax. Pada kuartal pertama itu sudah kelihatan ada trend meningkat, ujarnya. Terus Meningkat Meski terjadi peningkatan, tapi tampaknya belum seluruhnya masyarakat care dengan himbauan pemerintah itu. Bahkan sebagian masyarakat seakan tak menggubrisnya. Padahal, tulisan himbauan yang terdapat dalam spanduk ditulis besar-besar dan berada di lokasi strategis sehingga mudah terbaca. Terbukti, ketika roadshow kampanye di salah satu SPBU Pertamina di Yogyakarta, petugas BPH Migas masih banyak menemukan adanya masyarakat yang menggunakan mobil mewah tapi mengisi bahan bakarnya dengan premium. Namun yang membuat BPH Migas prihatin, mengingat terus membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi. Berdasarkan pantauan BPH Migas, realisasi BBM bersubsidi dari Januari hingga akhir Oktober 2011 telah mencapai 34.426.971 kiloliter. Dengan rincian, konsumsi Bensin Premium telah mencapai 21.022.582 kiloliter, Minyak Tanah (Kerosin) 1.462.406 kilolite dan Minyak Solar 11.941.983 kiloliter. Bila dibandingkan dangan realisasi Tahun 2010, konsumsi Bensin Premium mengalami kenaikan sebesar 10,74 persen, Minyak Tanah (Kerosin) turun 27,23 persen dan Minyak Solar naik 11,97 persen. Sementara dibandingkan dengan kuota APBNP 2011, Premium mengalami over sekitar 3,87 persen, Minyak Tanah (Kerosin) turun (-5,63 persen), dan Minyak Solar over 2,44 persen.

Membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi ini, berdasarkan data BPH Migas, disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor secara signifikan, belum tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat mampu yang masih menggunakan BBM subsidi, serta terjadinya tindak

Majalah Hilir Migas Edisi 7 (Desember 2011)

Documents

Majalah Hilir Migas Edisi 7 (Desember 2011)