UNTUK APA UANGSEBANYAK ITU???
…. untuk membiayai perjalanan sosialisasi,
relawan, logistik partai, pertemuan dgn ormas,
survei, dan iklan.3
”Proporsi untuk iklan cukup banyak karena bisa menjangkau seluruh Indonesia. Hanya turun ke lapangan saja tidak akan efektif,”
[ Indra J. Piliang, Ketua Balitbang Golkar ]
Menurut Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, ada tiga faktor yang membuat biaya capres makin mahal :
Adanya perubahan model kampanye dengan pemilihan presiden secara langsung.
Munculnya iklan di televisi yang menjadi alat efektif untuk pengaruhi pemilih dan jangkauannya yg luas.
Pergeseran politik yg makin personal, maka orang makin butuh personal branding (pencitraan personal).
Kompensasi juga bisa diberikan secara tidak langsung.
Yaitu dengan jalan dibuat kebijakan2, peraturan dan UU yg mengakomodasi kepentingan2 kapitalis.
Akibatnya, negara pun menjadi korporatokrasi di mana pemerintahan dan pengaturan negara dilakukan layaknya perusahaan.
Hubungan rakyat dengan pemerintah tidak lagi hubungan pelayanan dan ri’ayah, tetapi menjadi seperti hubungan dagang, di mana pemerintah bertindak sebagai pedagang dan rakyat diposisikan sebagai konsumen.
Akibat lainnya, kekayaan alam diserahkan kepada swasta dan membuka penguasaan asing
terhadap negeri ini.
Di sisi lain, berbagai subsidi untuk rakyat pun dikurangi dan jika mungkin dihilangkan.
Makin besarnya biaya politik baik untuk capres maupun caleg, maka corak korporatokrasi itu ke depan akan makin kental.
Kepentingan rakyat akan makin terpinggirkan.
gaji anggota legislatif atau gaji pejabat termasuk presiden dinaikkan.
Gub. DKI Jakarta Rp 1,759 miliar dan Wagub Rp 1,740 miliar; Gubernur Jabar Rp 710,026 juta dan Wagub Rp 691,546 juta;Gubernur Jatim Rp 670,843 juta dan Wagub Rp 655,723 juta.
Padahal peran penguasa adalah memelihara dan mengatur urusan-urusan rakyat. Kepentingan dan kemaslahatan rakyat haruslah dikedepankan dan diutamakan, bukan kepentingan pribadi. Rasul saw bersabda:
و� » و�ه! اع$ ر� الن+اس) ع�ل�ى ال+ذ)ى ير3 األ�م) ف�» م! ع�ن!ه3 ئ3ول; م�س!
“Dan seorang pemimpin adalah pemelihara kemaslahatan masyarakat dan dia bertanggungjawab atas mereka.”
(HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad)
Konsekuensi lain dari mahalnya biaya politik itu, adalah terjadinya korupsi, kolusi, manipulasi dan sejenisnya, untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan.
Sudah menjadi anekdot bahwa dalam lima tahun menjabat, dua tahun awal untuk mengembalikan modal dan dua tahun terakhir untuk mengumpulkan modal bagi proses politik berikutnya.
Dalam Islam hal itu adalah haram dan dilarang keras, bahkan pelakunya diancam tidak akan masuk surga.
Rasul saw bersabda:
ي+ة? » ع) ر� الل+ه3 يه) ع) ت�ر! ي�س! ع�ب!د$ م)ن! ا م�ي+ت)ه) ع) ل)ر� Gاش�غ و� و�ه3 ي�م3وت3 ي�و!م� ي�م3وت3
» ن+ة� ال!ج� ع�ل�ي!ه) الل+ه3 م� ر+ ح� إال+Tidaklah seorang hamba diserahi Allah mengurus urusan rakyat, dia mati dan
pada hari kematiannya ia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan
baginya surga (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad)
Wahai Kaum Muslimin…Semua itu akan berujung pada terjadi kerusakan akibat kebijakan, peraturan dan perundangan yang bercorak liberal kapitalistik berlandaskan ideologi sekuler.
Juga akibat perilaku buruk dan merusak yang dilakukan oleh para penguasa, pejabat dan politisi.
