YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: LKJ Setjen 2015.pdf

LAPORAN KINERJA

2015

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 2: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Kata Pengantar

Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang

telah dilaksanakan selama satu tahun, sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah

disusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Luar

Negeri Tahun 2015.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi

dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan sekretariat

jenderal Kementerian Luar negeri.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 disusun

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan

Kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015.

Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Sekretariat Jenderal diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2016

Y. Kristiarto S. Legowo

Page 3: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Tahun 2015 adalah tahun pertama implementasi Rencana Strategis (renstra) jangka

menengah Sekretariat Jenderal 2015–2019. Pada tahap awal pelaksanaan renstra ini,

Sekretariat Jenderal (Setjen) melakukan beberapa perubahan termasuk perubahan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari periode sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

No IKU Tahun 2014 No IKU Tahun 2015

1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

1 Indeks Kepuasan Pegawai

2 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri

2 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri

3 Opini BPK 3 Opini BPK

4 Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi

4 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

5 Persentase kelancaran ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri

5 Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri

6 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

IKU yang dipilih pada Tahun 2015 merupakan IKU yang berorientasi pada hasil

(outcome), bukan merupakan IKU yang hanya berorientasi pada kegiatan atau proses.

Dengan IKU baru pada Tahun 2015 tersebut, pencapaian kinerja Setjen menjadi lebih

menantang, namun tetap realistis. Dari hasil pengukuran, monitoring dan evaluasi yang

dilakukan secara berkala, selama tahun 2015, Setjen berhasil meraih pencapaian kinerja

sebagai berikut:

SASARAN NO INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

2015 REALISASI

2015 CAPAIAN

2015

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

1 Indeks Kepuasan Pegawai 55% 45% 81,45%

2 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB

B (70)

BB (72,22)

103,17%

3 Opini BPK WTP WTP

120%

(konversi)

4 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

50% 5,56%

11,11%

5 Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri

55% 9,30%

16,91%

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 66,53%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Page 4: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Capaian signifikan dari Sekretaris Jenderal pada tahun 2015 datang dari capaian kinerja

indikator kinerja utama yang kedua dan ketiga yaitu capaian Indikator Nilai Hasil

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian PAN-RB

dan Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014.

Pada Tahun 2015 Kemenlu mendapatkan nilai “BB” dengan nilai 72,22 atas Laporan

Kinerja Kemenlu Tahun 2014. Nilai ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan

dibandingkan tahun lalu yang hanya mendapat Nilai Evaluasi AKIP 62,27. Selain itu,

pada tahun 2015, Kemenlu mendapat Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari

BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014.

Raihan capaian yang rendah pada IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar

kompetensi jabatan” dikarenakan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 melakukan

restrukturisasi organisasi untuk mencapai visi misi dan sasaran strategis sesuai Renstra

Kemlu 2015–2019. Restrukturisasi ini pada prosesnya akan memunculkan jabatan-

jabatan baru secara nomenklatur maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan

pembaharuan peta dan analisa jabatan. Oleh karena itu penyempurnaan model dan

standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan asesmen tidak dapat dilaksanakan pada

tahun 2015 dan baru dapat dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2016 setelah

struktur baru disahkan.

Selain itu, pencapaian kinerja “Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan

komunikasi Kementerian Luar Negeri” tidak dapat mencapai target karena jumlah

anggaran untuk pelaksanaan Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kementerian Luar Negeri Tahun 2011-2015 tahap kedua (tahun 2015) hanya tersedia

sebesar 50%. Di samping itu, belum adanya kebijakan tata kelola teknologi informasi

dan komunikasi Kementerian Luar Negeri menyebabkan prioritas pelaksanaan tahapan

penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi terganggu oleh adanya

permintaan layanan infrastruktur dan aplikasi yang tidak tercantum dalam dokumen

Rencana Induk Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus didahulukan

penyelesaiannya.

Sementara itu, dari sisi Anggaran, pada tahun 2015 Sekretaris Jenderal mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp 695.812.657.000,00. Anggaran tersebut mengalami revisi beberapa

kali. Sehingga pada akhirnya anggaran tersebut menjadi sebesar Rp

654.200.169.000,00. Total realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp

593.520.354.661,00 dengan rata-rata realisasi persentase untuk total anggaran adalah

sebesar 90,72% pada tahun 2015. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah jika

dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2014 yaitu 91,43%. Hal tersebut

dikarenakan pada TA 2015, sebagian anggaran belanja non-operasional Setjen

dianggarkan dari PNBP, demikian juga dengan anggaran belanja modal, sehingga

realisasi anggarannya diwajibkan memenuhi terlebih dahulu target penerimaannya,

yang kemudian pencairannya diperlukan proses yang cukup panjang dan memerlukan

waktu.

Page 5: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar amanat Peraturan

Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah; Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja,

PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana

tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Sekretariat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

dari Kementerian Luar Negeri, termasuk dalam proses penyempurnaan dokumen Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP) dari Kementerian Luar Negeri. Dalam

rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Jenderal terus berupaya untuk

mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan

serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara sesuai dengan bidang

tugas Kementerian Luar Negeri. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan keuangan

maupun kinerja Kementerian Luar Negeri yang dijalankan melalui pemantauan dan

evaluasi sistem pengendalian internal oleh Sekretariat Jenderal melalui kegiatan

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan.

Sebagai bagian dari Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Jenderal memiliki

tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan mendukung pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan pimpinan Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut,

Sekretariat Jenderal berupaya untuk mewujudkan sistem manajemen kinerja yang

bertumpu pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi internal sesuai dengan SAKIP dalam rangka mewujudkan institusi yang

profesional, bersih dan berwibawa serta menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Bab I Pendahuluan

Page 6: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, tugas dan fungsi Sekretariat

Jenderal adalah:

1. Tugas:

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan

dokumentasi Kementerian Luar negeri;

d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan

hubungan masyarakat;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Page 7: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

I.3 STRUKTUR ORGANISASI Secara umum, gambaran mengenai struktur organisasi Sekretariat Jenderal di tingkat Eselon II sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri

Nomor 07 Tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

Page 8: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Jenderal memiliki tugas utama dalam melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

Kementerian Luar Negeri. Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia,

dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya,

Sekretariat Jenderal turut andil dan memliki tanggung jawab dalam mendukung

keberhasilan diplomasi total bagi pencapaian kepentingan nasional sesuai visi dan misi

Kementerian Luar Negeri.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pencapaian kelola pemerintahan yang baik

(good governance) dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Jenderal terus berupaya memantapkan

koordinasi kegiatan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan

administrasi umum.

Page 9: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

A. RENCANA STRATEGIS

Bab II Perencanaan Kinerja

Page 10: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Luar Negeri

Total Anggaran

Pusat : Rp 695.812.657.000,-

Perwakilan : Rp 4.478.216.952.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI

SASARAN PROGRAM No INDIKATOR SASARAN TARGET Meningkatnya

Dukungan Manajemen dan

Teknis Pelaksanaan Diplomasi Indonesia

1 Indeks Kepuasan Pegawai 55% 2 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri

B (70)

3 Opini BPK WTP 4 Persentase pejabat yang telah

memenuhi standar kompetensi jabatan 50%

5 Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri

55%

Page 11: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

A. Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri memiliki sasaran Meningkatnya

Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi Indonesia dengan

capaian sebesar 66,53% pada tahun 2015. Capaian untuk sasaran pertama Sekretariat

Jenderal turun dari tahun sebelumnya, di mana capaian tahun 2014 sebesar 89,43%.

Sasaran strategis Setjen Kemenlu diukur dengan beberapa IKU yang baru dimana IKU

baru yang disusun lebih berorientasi kepada hasil (outcome) dan tidak pada kegiatan.

IKU tersebut dilengkapi dengan manual IKU yang mencakup juga definisi beserta

formulasi perhitungan, sehingga perhitungan capaian lebih terukur.

Walaupun capaian terlihat lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi capaian

tersebut sesuai dengan formulasi perhitungan dalam manual IKU. Seperti misalnya

untuk capaian IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi

jabatan diukur dengan standar kompetensi jabatan” sehingga IKU ini berorientasi pada

outcome tidak lagi hanya mengukur kegiatan. Selain itu misalnya IKU “Persentase

penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri”

merupakan pengukuran capaian rencana strategis jangka panjang yang diukur melalui

perhitungan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang diselesaikan.

Kedua IKU tersebut merupakan IKU Setjen yang baru sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Sekretariat Jenderal memiliki sasaran strategis yaitu “Meningkatnya dukungan

manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia”. Pengukuran pencapaian dua

sasaran tersebut dicapai dengan meggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama. Sesuai

dengan Manual IKU yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, maka Indikator Kinerja

Utama Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

SASARAN ESELON I

IKU ESELON I

TARGET INFORMASI KINERJA REALISASI CAPAIAN

(%) DATA

DUKUNG

Meningkatnya dukungan

manajemen dan teknis

pelaksanaan diplomasi Indonesia

IKU 1 Indeks

Kepuasan Pegawai

55% Hasil Survey Kepuasan Pegawai

2,24 dari

skala 5 45% 81,45%

Hasil Survey Kepuasan Pegawai

IKU 2 Nilai Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

B (70)

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB

BB (72,22)

103,17% 103,17%

Laporan Hasil

Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Page 12: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Kementerian Luar Negeri

Kemenlu dari

KemenPAN dan RB

IKU 3 Opini BPK

WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu Tahun 2013

WTP (100%)

100% 120% Laporan

Hasil Audit BPK

IKU 4 Persentase

pejabat yang telah

memenuhi standar

kompetensi jabatan

50%

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu yang telah memenuhi kompetensi jabatan

4

5,56% 11,11% Database

Kepegawaian Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu

72

IKU 5 Persentase penerapan cetak biru teknologi

informasi dan komunikasi

Kementerian Luar Negeri

55%

Sistem Informasi yang diselesaikan

1

9,30% 16,91% Laporan dari

Pusat Komunikasi

Sistem Informasi sesuai Cetak Biru TIK

25

Infrastruktur Teknologi Informasi Yang Diselesaikan

3

Infrastruktur Teknologi Informasi sesuai Cetak Biru TIK

18

Capaian Kinerja Setjen Tahun 2015 66,53%

C. Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2015

Secara keseluruhan capaian sasaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2015 untuk sasaran

pertama yakni “Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi

Indonesia” adalah sebesar 66,53 %. Capaian ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2014 sasaran pertama mencapai sebesar 89,43%, tahun 2013 94,56%, tahun

2012 sebesar 91,36% dan tahun 2011 sebesar 84,66%. Sejalan dengan Manual IKU Setjen

Kemenlu yang telah ditetapkan, maka pengukuran IKU telah lebih berorientasi kinerja dan

bukan kepada kegiatan. Perhitungan capaian sasaran telah bororientasi kepada hasil dan

sesuai dengan kriteria IKU yakni SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevan, Time

Bound). Grafik perbandingan capaian kinerja Sekretariat Jenderal dari tahun 2011 hingga

2015 bisa terlihat seperti dalam gambar di bawah ini:

Page 13: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Penjelasan:

Indeks Kepuasan Pegawai dilakukan melalui survei yang ditujukan untuk

mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri

terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi 6 (enam)

aspek yaitu: (i) kelembagaan; (ii) kepegawaian/sumber daya manusia; (iii) imbalan;

(iv) sarana dan prasarana; (v) pengendalian dan pengawasan; serta (vi) mekanisme

dan tata kerja. Ukuran tingkat kepuasan skala Likert (skala terendah 1 yaitu tidak

puas dan skala tertinggi 5 yaitu sangat puas)

Aspek pengukuran Laporan Kinerja oleh KemenPAN dan RB menggunakan 5 komponen

penilaian yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi

Kinerja, serta Capaian Kinerja. Pada tahun 2015 Kementerian Luar Negeri mendapatkan

penilaian untuk LAPORAN KINERJA tahun 2014 dengan poin 72,22 yaitu “BB”

Trend Capaian Sasaran Strategis

84,66%91,36% 94,56% 89,40%

66,53%85,87%

75,78% 74,49%

91,72%

0%0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Sasaran I Sasaran II

Sasaran I 84,66% 91,36% 94,56% 89,40% 66,53%

Sasaran II 85,87% 75,78% 91,72% 74,49% 0,00%

2011 2012 2013 2014 2015

Capaian sasaran Sekretariat Jenderal diukur dengan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran terhadap masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

.Indeks Kepuasan Pegawai. Pengukuran untuk IKU tersebut menggunakan pengukuran dari

1. Indeks Kepuasan Pegawai. Pengukuran untuk IKU tersebut menggunakan pengukuran

dari Hasil Survei Kepuasan Pegawai yang dilakukan oleh Biro Perencanaan &

Organisasi (Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi).

2. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN

dan RB. Pengukuran untuk IKU tersebut menggunakan pengukuran dari Laporan Hasil

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB.

Page 14: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Pengukuran untuk IKU ini menggunakan parameter dari Laporan Hasil Audit

BPK. Untuk tahun 2015 Kementerian Luar Negeri mendapatkan Opini Wajar

tanpa Pengecualian (WTP)

Jumlah pejabat (Eselon I & II) di lingkungan Kemenlu yang telah memenuhi kompetensi jabatan x 100 %

Jumlah pejabat (Eselon I & II) di lingkungan Kemenlu

Penjelasan:

Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPR)

adalah informasi tentang realisasi penerapan strategi teknologi informasi dan

komunikasi di Kementerian Luar Negeri.

Keterangan:

- % PPR = Persentase Penerapan Cetak Biru TIK

- X1 = sistem informasi yang diselesaikan

- X2 = sistem informasi sesuai cetak biru TIK

- Y1 = Infrastruktur teknologi informasi yang diselesaikan

- Y2 = Infrastruktur teknologi informasi sesuai cetak biru TIK

3. Opini BPK

4. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Pengukuran

untuk IKU tersebut adalah sebagai berikut:

5. Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian

Luar Negeri. Pengukuran terhadap IKU tersebut menggunakan rumusan sebagai

berikut:

Secara keseluruhan perhitungan untuk capaian sasaran Sekretariat Jenderal “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi Indonesia” pada tahun 2015 diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1 Indeks Kepuasan Pegawai 55% 45% 81,45%

2 Nilai Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB

B (70)

B (72,22)

103,17%

3 Opini BPK WTP WTP 120%

(konversi)

4 Persentase pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

50% 5,56% 11,11%

Page 15: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

5

Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri

55% 9,30% 16,91%

Capaian Sasaran I 66,53%

C.1. Analisis IKU 1

IKU 1 “Indeks Kepuasan Pegawai”

Target 55% Capaian 81,45%

Realisasi 45%

Survei tingkat kepuasan pegawai dilakukan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro

Perencanaan dan Organisasi pada tanggal 27 Maret s.d 6 April 2015. Survei tersebut diikuti

oleh 822 responden pegawai Kemenlu yang berada di Pusat dan Perwakilan RI atau

merepresentasikan 23% dari total pegawai Kemenlu.

Jumlah total pegawai Kemenlu saat ini sesuai catatan dari

Biro Kepegawaian adalah 3587 orang.

Survei ditujukan untuk mengetahui dan

menganalisis tingkat kepuasan pegawai Kementerian

Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian

Luar Negeri yang meliputi 6 (enam) aspek yaitu: (i) kelembagaan; (ii) kepegawaian/sumber

daya manusia; (iii) imbalan; (iv) sarana dan prasarana; (v) pengendalian dan pengawasan;

serta (vi) mekanisme dan tata kerja.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh tim bekerja sama dengan

pihak konsultan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert (skala terendah

1 yaitu tidak puas dan skala tertinggi 5 yaitu sangat puas), angka kumulatif tingkat kepuasan

pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri

adalah 2,24 atau kurang puas.

Rincian tingkat kepuasan pegawai per aspek kapasitas organisasi adalah sebagai

berikut:

a. Tingkat kepuasan terhadap aspek kelembagaan adalah 2,13 (kurang puas);

b. Tingkat kepuasan terhadap aspek kepegawaian/sumber daya manusia adalah 2,13

(kurang puas);

c. Tingkat kepuasan pegawai terhadap aspek imbalan adalah 1,95 (tidak puas);

d. Tingkat kepuasan terhadap aspek penyediaan sarana dan prasarana adalah 2,73 (kurang

puas);

e. Tingkat kepuasan terhadap aspek pengendalian dan pengawasan adalah 2,26 (kurang

puas); dan

f. Tingkat kepuasan terhadap aspek mekanisme dan tata kerja adalah 2,45 (kurang puas)

Jika dikonversi ke dalam persentase maka realisasi tingkat kepuasan pegawai

Kemenlu yang tercermin dari hasil survei tersebut adalah sebesar 44,8% (2,24 dari skala 5).

Realisasi sampai Triwulan III: 44,8%. Target tahunan: 55%. Capaian kinerja 81,45% (44,8%

dibagi dengan 55%).

Page 16: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Tingkat kepuasan pegawai yang didapat dari hasil survei tersebut tidak mencapai

target 55% seperti yang telah direncanakan pada renaksi dan PK Setjen 2015. Realisasinya

hanya 44,8% atau capaiannya berarti 81,45% dari target.

Rendahnya tingkat kepuasan pegawai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Isu

dominan yang menjadi perhatian responden untuk dibenahi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menilik tingkat kepuasan aspek kelembagaan dan kepegawaian/sumber daya manusia

yang memiliki skor yang sama (2,13), menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling

berkaitan dan dalam pembenahannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Concern

utama yang menjadi perhatian responden terhadap kedua aspek tersebut juga sama

yaitu masalah pembenahan pola karir BPKRT, Pejabat Komunikasi dan Jabatan

Fungsional Diplomat;

b. Imbalan merupakan satu-satunya aspek kapasitas organisasi yang memperoleh skor

tingkat kepuasan di bawah 2 yaitu 1,95 atau tidak puas. Rasa ketidakpuasan responden

terhadap aspek imbalan berkaitan erat dengan tunjangan kinerja yang diterima.

Sebagian besar responden berpandangan bahwa penentuan kelas jabatan seharusnya

didasarkan secara obyektif pada beban kerja, jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan yang

mereka lakukan sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan yang

semestinya diterima.

c. Salah satu aspek kapasitas organisasi adalah sarana dan prasarana, yang menjadi

sorotan utama adalah masalah perbaikan dan kebersihan kantin;

d. Pada aspek pengendalian dan pengawasan, tingkat kepuasan terendah pegawai adalah

mengenai masalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Kemenlu dimana

mayoritas pegawai menyatakan tidak puas (1,91). Sebagian besar responden

menyatakan agar penerapan SPIP dapat disosialisasikan secara lebih intensif karena

belum banyak diketahui dan dipahami oleh pegawai;

e. Menyangkut aspek mekanisme dan tata kerja, tingkat kepuasan terendah pegawai

adalah terhadap peraturan di Kemenlu yang mengatur mengenai penataan tatalaksana

dan Standard Operating Procedures (SOP) (2,16). Hal ini dapat dipahami karena

Kementerian Luar Negeri belum memiliki pedoman business process dan SOP sebagai

panduan dalam penyusunan business process dan SOP di setiap unit kerja/satuan kerja.

Tingkat kepuasan pegawai terhadap aspek imbalan adalah sebesar 1,95 (tidak puas).

Aspek ini merupakan yang menyumbang tingkat kepuasan yang paling rendah. Masalah

utama yang disampaikan responden dari aspek imbalan ini adalah perlunya perbaikan kelas

jabatan sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan kinerja dan beban kerja

yang bersangkutan. Sebagian besar responden berpandangan bahwa penentuan kelas

jabatan seharusnya didasarkan secara obyektif pada beban kerja, jenis dan tingkat kesulitan

pekerjaan yang mereka lakukan sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan

yang semestinya diterima.

Selain itu, meskipun berada dalam skala “kurang puas”, namun dari 6 (enam) variabel

kapasitas organisasi yang diajukan kepada responden, aspek sarana dan prasarana

merupakan variabel yang menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi dari pegawai yaitu 2,73.

Masalah sarana dan prasarana yang menjadi perhatian utama responden untuk dibenahi

adalah:

Page 17: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

a. perbaikan dan kebersihan kantin;

b. kebersihan, perbaikan, dan kelengkapan sarana di toilet; dan pest control secara berkala

c. penambahan dan peremajaan armada bus jemputan;

d. penambahan ruang rapat, perlunya penamaan gedung, dan penyediaan ruang tamu yang

memadai.

Berpijak dari hasil survei tersebut, direkomendasikan beberapa hal yang menjadi perhatian

responden yang kiranya dapat dipertimbangkan untuk tindak lanjutnya oleh unit/satuan

kerja terkait, yaitu:

a. Penyelesaian pembentukan jabatan fungsional bagi BPKRT dan Petugas Komunikasi;

serta Revisi terhadap Peraturan Menteri PANRB Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional

Diplomat dan Angka Kreditnya;

b. Peninjauan terhadap evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan) Kemenlu;

c. Perbaikan kantin;

d. Sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih intensif;

e. Penyusunan penataan tatalaksana (business process) dan pedoman penyusunan

Standard Operating Procedure (SOP) Kemenlu.

Langkah percepatan dan proyeksi ke depan:

a. Penyediaan alat pengukur kepuasaan elektronik di loket-loket pelayanan Biro

Kepegawaian, seperti Unit Layanan Terpadu dan Poliklinik agar dapat mengukur

kepuasaan pegawai secara real time.

b. Pembuatan SOP untuk seluruh jenis pelayanan Sekretariat Jenderal c.q Biro

Kepegawaian yang harus dipaparkan kepada seluruh pegawai Kemenlu.

IKU “Indeks Kepuasan Pegawai” ini merupakan IKU yang baru digunakan dan diukur pada

Tahun 2015, sehingga pencapaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-

tahun sebelumnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011 2012 2013 2014 2015

Indeks Kepuasan Pegawai N/A N/A N/A N/A 81,45%

C.2. Analisis IKU 2

IKU 2 “ Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kierja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN

dan RB”

Target B (70) Capaian 100%

Realisasi B (72,22)

Setelah kurang lebih 5 tahun berada pada predikat Cukup Baik atau “CC”, nilai

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri meningkat

dengan raihan predikat “B” (Baik) dengan nilai 65,27 pada

tahun 2014, kemudian, nilai AKIP Kemenlu naik menjadi “BB”

dengan nilai 72,22 pada tahun 2015. Dengan predikat

tersebut, Kementerian Luar Negeri menyejajarkan diri dengan

sejumlah K/L lain yang terlebih dulu mencapai predikat

Page 18: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2015, di Istana Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri

telah menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2015. Kemenlu berhasil meraih prestasi AKIP dengan

predikat “BB” (poin 72,22), atau meningkat dari predikat “B” (poin 65,27) pada tahun

sebelumnya.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai penilaian atas implementasi dan

pengembangan akuntabilitas kinerja seluruh K/L dalam rangka mendorong terwujudnya

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Prestasi tersebut

dicapai atas upaya bersama oleh seluruh Satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang

terus melakukan langkah progresif dan kongkrit menggerakkan dan mendorong seluruh

komponen di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk menjalankan rencana aksi

perbaikan akuntabilitas kinerja.

Prestasi “BB” dengan range nilai >70-80 dengan arti “Sangat Baik”, menandakan

bahwa Kemenlu telah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja

yang andal. Komponen yang menjadi penilaian diantaranya meliputi Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

GRAFIK PRESTASI AKIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2009-2015

Pada penilaian evaluasi AKIP Kemenlu Tahun 2015, berdasarkan Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

B/3931/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah didapat rincian komponen penilaian sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai

2014 2015

Bobot Nilai Bobot Nilai

a. Perencanaan Kinerja 35 22,76 30 23,42

b. Pengukuran Kinerja 20 12,05 25 17,09

c. Pelaporan Kinerja 15 10,08 15 10,11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRESTASI 52,58 57,27 59,84 59,95 62,93 65,27 72,22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ren

tan

g N

ilai

AK

IP

PRESTASI HASIL AKIP KEMLU

PREDIKAT CC

PREDIKAT CC

PREDIKAT CC

PREDIKAT CC

PREDIKAT CC

PREDIKAT

B

PREDIKAT BB

Page 19: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

d. Evaluasi Internal 10 6,09 10 6,88

e. Capaian Kinerja 20 14,29 20 14,72

Nilai Hasil Evaluasi 100 65,27 100 72,22

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B BB

a. Kemenlu telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi yang disampaikan

Kementerian PAN dan RB pada tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin baiknya

kualitas Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu Tahun 2015-2019. Hal-hal yang ingin

diwujudkan Kemenlu selama periode 2015-2019 telah secara baik dituangkan dalam

Renstra dalam bentuk tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil (result oriented);

b. Kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kemenlu selama lima tahun mendatang maupun

setiap tahunnya telah diterjemahkan dan diturunkan (cascade-down) kepada unit-unit

organisasinya serta dituangkan di dalam Renstra Unit Kerja. Dengan adanya Renstra unit

kerja, maka diharapkan pembangunan result-oriented government dapat dirasakan

bahkan sampai unit terkecil dalam Kemenlu;

c. Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan tidak hanya oleh Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya, tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat

Administrator, dan sebagian Pejabat Pengawas. Dengan ditetapkannya PK sampai

dengan pejabat pengawas, maka diharapkan mekanisme penetapan kinerja pada tingkat

individu di lingkungan Kemenlu akan menjadi lebih mudah dan tepat;

d. Kemenlu juga telah menyusun rencana aksi atas pencapaian perjanjian kinerja.

Meskipun secara kualitas belum sepenuhnya memadai, namun rencana aksi yang telah

disusun dapat memudahkan pimpinan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian

capaian kinerja pada tahun berjalan;

e. Kemenlu telah menetapkan ukuran keberhasilan atas hal-hal yang harus diwujudkan

pada lima tahun mendatang dan setiap tahunnya. Kualitas ukuran tersebut juga telah

memenuhi kriteria ukuran kinerja yang baik dan dapat menggambarkan kondisi yang

ingin diwujudkan;

f. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan juga telah dimanfaatkan pada berbagai dokumen

perencanaan dan penganggaran, baik pada tingkat instansional maupun unit organisasi;

g. Kendala yang ditemukan adalah mekanisme pengumpulan data kinerja masih dilakukan

secara manual dan belum berbasis teknologi informasi sehingga cukup menyulitkan

para penanggung jawab program untuk memastikan keandalan data kinerja yang

dilaporkan. Ketiadaan sistem informasi pemantauan kinerja ini juga menyulitkan

pemantauan dan pengendalian kinerja;

h. Meskipun terkendala dengan keandalan data kinerja, namun kualitas pelaporan kinerja

Kemenlu semakin membaik dengan semakin mendalam. Hal ini terlihat dari kualitas

analisis atas capaian kinerja yang diperjanjikan serta analisis efisiensi penggunaan

anggaran;

Page 20: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

i. Evaluasi atas pelaksanaan program yang dilakukan oleh setiap penanggungjawab

program maupun kegiatan belum memberikan hasil yang optimal. Masih dijumpai

ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program serta peran yang diemban oleh setiap

unit organisasi;

j. Pada tingkatan Perwakilan RI, tujuan, sasaran, dan ukuran keberhasilan yang ditetapkan

secara seragam pada seluruh Perwakilan RI membuat isu kewilayahan yang seharusnya

unik dan berbeda-beda pada setiap Negara tidak dimunculkan.

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal

sebagai berikut:

a. Memerintahkan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk menjabarkan lebih lanjut

sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategis hingga tingkatan

indikator kinerja level individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan;

b. Membangun aplikasi pemantauan kinerja sehingga akan memudahkan mekanisme

pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja. KemenPAN RB juga

menyarankan untuk menyempurnakan aplikasi tersebut melalui pengintegrasian

dengan aplikasi keuangan sehingga informasi keuangan dan kinerja dapat digambarkan

secara lebih komprehensif;

c. Menyederhanakan rumusan program dan kegiatan agar lebih result oriented;

d. Lebih mendorong dan memperkuat penerapan budaya kinerja di lingkungan Kemenlu

melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang telah disusun, seperti penilaian kinerja

secara periodik, mekanisme reward and punishment kinerja, dan sebagainya;

e. Mendorong peningkatan kualitas kinerja Perwakilan RI dengan menetapkan kinerja atas

isu-isu kewilayahan yang diperlukan.

Berdasarkan rekomendasi KemenPAN dan RB tersebut, pada tahun 2016 Kemenlu melalui

Sekretariat Jenderal akan melakukan langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan

prestasi akuntabilitas kinerja, sebagai berikut:

a. Penuangan indikator kinerja utama yang tersaji dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja dari level

di atasnya sesuai tugas, fungsi dan peran pegawai masing-masing. Selain itu, Kemenlu

harus melakukan penerapan reward and punishment atas kinerja individu di lingkungan

Kemenlu.

b. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard sampai dengan level

individu pegawai Kemenlu, sebagaimana best practices Kementerian Keuangan, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) yang telah berhasil meraih Predikat “A” atas AKIP.

c. Melakukan pengembangan sistem manajemen kinerja sebagai alat pengawalan terhadap

Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Luar Negeri sampai dengan tingkat individu melalui

Page 21: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

sistem aplikasi e-performance Kemenlu. Sistem aplikasi e-performance merupakan

sistem terintegrasi antara informasi kinerja dengan informasi keuangan.

d. Peningkatan keterlibatan Menteri Luar Negeri, Pimpinan masing-masing Unit Organisasi

Eselon I dan Eselon II dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas PK, yang dilakukan

per triwulanan.

e. Melakukan capacity building dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan

melakukan diseminasi, sharing of knowledge, sertifikasi ataupun pelatihan-pelatihan

menunjang, yang diselenggarakan dari mulai tingkat Menteri, Eselon I, Eselon II, serta

bagi pegawai yang memiliki fungsi dalam mengelola kinerja dan APIP.

f. Melakukan penelaahan serta evaluasi atas program dan kegiatan Kemenlu dengan

berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN RB.

g. Melakukan penyempurnaan pada tolak ukur kinerja Perwakilan RI serta perbaikan

signifikan pada SAKIP Perwakilan RI.

C.3. Analisis IKU 3

IKU 3 “ Opini BPK”

Target WTP Capaian 100% (dikonversi menjadi 120%)

Realisasi WTP

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri tahun 2015 telah mendapat opini

“Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejalan dengan

peningkatan capaian opini dari tahun ke tahun di mana atas Laporan Keuangan tahun 2009

Kementerian Luar Negeri mendapatkan opini “Tidak

Menyatakan Pendapat” (disclaimer), kemudian atas Laporan

Keuangan tahun 2010 mendapatkan opini “Wajar Dengan

Pengecualian” (WDP), serta pada tahun 2011 opini BPK atas

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri adalah “Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas” dan di

tahun 2014 tercapai opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian Luar Negeri tahun 2013 adalah WTP.

Pada tanggal 1 Juni 2015, telah diserahkan Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2014 (LK Kemenlu TA 2014) dari Anggota I

BPK, Bapak Agung Firman Sampurna kepada Menteri Luar Negeri, Ibu Retno L.P. Marsudi.

Adapun capaian opini BPK untuk Kemenlu adalah opini terbaik yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Penghargaan ini merupakan usaha keras semua pihak di lingkungan

Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri baik di Pusat maupun di Perwakilan RI.

Page 22: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Capaian untuk IKU Opini BPK ini selama 5 tahun (2010 – 2015) dapat dibandingkan

sebagai berikut:

Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Opini BPK

(untuk LK Tahun

sebelumnya)

TMP (Tidak

Menyatakan Pendapat)/ Disclaimer

WDP (Wajar Dengan

Pengecualian)

WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian

- Dengan Paragraf

Penjelasan)

WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian)

WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian)

WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian)

Dalam upaya untuk mempertahankan capaian kinerja terbaik Kemenlu terkait Opini

BPK, sebagai suatu syarat mutlak bagi K/L dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel, maka sampai triwulan II tahun 2015 Sekretariat Jenderal telah

melaksanakan berbagai upaya strategis, diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas SDM Kemenlu, terutama para Pengelola Keuangan (Bendaharawan

dan Penata Kerumahtanggan) baik di Satker Pusat maupun Satker Perwakilan RI, dalam

bentuk Sosialisasi dan Pelatihan, sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Basis Akrual bagi Tim

Penyusun LK Biro Keuangan, tanggal 7 Januari 2015 di Pusdiklat Kemenlu;

b. Sosialisasi SAP Basis Akrual bagi Satker Pusat, pada tanggal 16 Januari 2015 di Ruang

Nusantara Kemenlu.

c. Sosialisasi SAP Basis Akrual bagi Satker Perwakilan RI melalui Video Conference, pada

tanggal 27 Januari 2015 di Ruang Nusantara Kemenlu.

2. Penyusunan dan peningkatan kualitas pelaporan Keuangan Kemenlu yang telah

disesuaikan dengan SAP Basis Akrual, yaitu:

a. Pembahasan jurnal transaksi akrual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, pada

tanggal 28 – 31 Mei 2015 di Pusdiklat, Kemenlu.

b. Penyusunan jurnal manual transaksi akrual Satker Perwakilan RI di luar negeri, pada

tanggal Minggu ke 4 Juni 2015 di Biro Keuangan, Kemenlu.

3. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi data-data keuangan dari Satker Pusat dan Satker

Perwakilan RI, guna mendapatkan data LK yang akurat dan akuntabel, yakni:

a. Rekonsiliasi data internal Biro Keuangan, tanggal 7 - 10 Januari 2015 di Pusdiklat

Kemenlu;

b. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) bagi Satker

Pusat, pada tanggal 16 – 21 Januari 2015 di Ruang Nusantara Kemenlu.

c. Rekonsiliasi SAKPA dan SIMAK BMN Satker Perwakilan RI melalui Video Conference,

pada tanggal 27 Januari – 3 Februari 2015 di Ruang Nusantara Kemenlu.

d. Pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut BPK untuk Semester I di tahun 2015 telah

dilaksanakan Sekretariat Jenderal, Satker-Satker Pusat dengan Tim Monitoring BPK

bersama pendampingan dari Inspektorat Jenderal. Pada Minggu ke IV Juni – Minggu

ke II Juli 2015 di Ruang Rapat Itjen Kemenlu.

Page 23: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Dalam mencapai Opini BPK WTP atas laporan keuangan Kemenlu tahun 2014 tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala, di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Adanya urgensi untuk secara progresif meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM

Pengelola Keuangan Kemenlu, terutama terkait dengan diberlakukannya SAP Basis Akrual, yang menuntut pemahaman dan akurasi data-data keuangan yang tinggi. Keberadaan pengelolaan keuangan (Bendahara dan Penata Kerumahtangaan/BPKRT) yang terbatas, terutama di Satker Perwakilan yang hanya memiliki 1 (satu) BPKRT, akan cukup mempersulit pelaksanaan SAP Basis Akrual ke depannya. Perubahan SAP yang cukup dalam waktu singkat menyebabkan pemahaman para pengelola keuangan di satker-satker masih sangat terbatas.

2. Panduan umum dan panduan teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Pembina para pengelola keuangan negara belum seluruhnya tersusun, sehingga masih banyak proses pencatatan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang belum akurat.

3. Perubahan SAP juga berdampak langsung kepada perubahan infrastruktur teknologi

informasi (TI) yang digunakan sehingga membutuhkan penyesuaian, pelatihan dan pemahaman yang relatif banyak bagi setiap K/L, termasuk Kemenlu.

4. Adanya urgensi pemahaman yang sama antara K/L dan BPK sebagai Auditee dan Auditor

terhadap pelaksakaan SAP Basis Akrual di setiap tahapan pengeloaan keuangan negara

Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Kemkeu c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan piloting project penyusunan LK Kemenlu TA 2014 dan TA 2015 untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan berbagai perbaikan yang diperlukan guna pengembangan aplikasi SAP Basis Akrual, yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal serta Inspektorat Jenderal dan BPK telah memiliki forum reguler guna memonitoring berbagai tindak lanjut yang diperlukan dalam penyelesaian berbagai temuan BPK di tahun anggaran sebelumnya.

Proyeksi ke depan/hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu:

1. Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal akan segera melaksanakan pelatihan dan bimbingan

teknis yang diperlukan guna mempercepat peningkatan kualitas pemahaman para pengelola keuangan di satker-satker atas SAP Basis Akrual.

2. Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Kemkeu c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

akan segera menyusun panduan teknis terkait di tingkat kementerian yang diperlukan guna memperbaiki proses pencatatan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan di satker-satker yang sesuai dengan SAP Basis Akrual.

3. Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal akan melakukan rekonsiliasi

dan monitoring internal Kemenlu, guna memastikan dan menindaklanjuti berbagai temuan BPK yang ada.

4. Kemenlu akan segera menyesuaikan, mengembangkan dan mengoptimalkan

pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang diperlukan guna pelaksanaan SAP Basis Akrual, baik aplikasi internal (SIMKEU, E-Data LK dan aplikasi Puskom lain) maupun eksternal (SILABI, SAS, SAIBA, OM SPAN dan aplikasi Kemkeu lain)

Page 24: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

C.4. Analisis IKU 4

Selama tahun 2015, realisasi “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar

kompetensi jabatan” sebesar 5,56% dari target 50% sebagaimana tabel berikut:

IKU 4 “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan”

Target 50% Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu yang telah

memenuhi kompetensi jabatan

4

Realisasi 5,56% Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu 72

Capaian 11,11%

Pada tahun 2015, terdapat 3 jabatan Eselon I dan 4 jabatan Eselon II Kementerian

Luar Negeri yang tidak terisi. Terhadap 7 jabatan kosong tersebut, Kemenlu melakukan

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya untuk 4 jabatan tersebut dari 7

yang tersedia, 3 lainnya akan dilaksanakan tahun 2016. Proses seleksi tersebut telah

dilakukan dengan menggunakan penilaian kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural

sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.

Empat jabatan yang telah diisi dengan Seleksi Terbuka tersebut diantaranya adalah:

1) Inspektur Jenderal;

2) Staf Ahli Menteri bidang Sosial Budaya;

3) Sekretaris BPPK; dan

4) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” ini merupakan

IKU yang baru digunakan dan diukur pada Tahun 2015, sehingga pencapaian IKU ini tidak

dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011 2012 2013 2014 2015

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar

kompetensi jabatan N/A N/A N/A N/A 11,11%

Jumlah Pejabat yang telah dinilai dan sesuai dengan Standar Kompetensi

dibandingkan dengan jumlah jabatan yang tersedia (Eselon I maupun Eselon II) pada Tahun

2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No Unit

Jumlah Pejabat telah dinilai dan sesuai Standar

Kompetensi

Jumlah Jabatan Yang Tersedia (Eselon I dan

Eselon II)

1 STAF AHLI MENTERI LUAR NEGERI 1 5

2 SEKRETARIAT JENDERAL 1 12

3 DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 0 7

4 DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA 0 7

5 DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN 0 6

6 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL 0 7

7 DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK 0 6

8 DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 0 5

Page 25: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

9 DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER 0 6

10 INSPEKTORAT JENDERAL 1 6

11 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1 5

JUMLAH 4 72

Dalam pencapaian IKU-1 SS-3.1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala

diantaranya seperti:

1. Penyempurnaan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan pada setiap jenjang

jabatan di Kementerian Luar Negeri tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015

mengingat kendala teknis lelang jasa konsultan.

2. Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 melakukan restrukturisasi organisasi untuk

mencapai visi misi dan sasaran strategis sesuai Renstra Kemlu 2015 – 2019.

Restrukturisasi ini pada prosesnya akan memunculkan jabatan-jabatan baru secara

nomenklatur maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan pembaharuan peta

dan analisa jabatan. Oleh karena itu penyempurnaan model dan standar kompetensi

jabatan serta pelaksanaan asesmen baru dapat dilaksanakan secara bertahap mulai

tahun 2016 setelah struktur baru disahkan.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah

melakukan beberapa langkah solutif dan proyeksi ke depan sebagai berikut:

1. Penyegeraan penyusunan model dan standar kompetensi jabatan di Kementerian Luar

Negeri pada triwulan pertama tahun 2016.

2. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Luar Negeri

pada tahun 2016 melalui Seleksi Terbuka dengan menggunakan asesmen kompetensi

manajerial, teknis dan sosio kultural untuk menghasilkan pejabat-pejabat yang telah

memenuhi standar kompetensi jabatan. Jumlah jabatan yang akan diisi pada tahun 2016

berjumlah 30% dari keseluruhan jumlah jabatan pimpinan tinggi.

3. Pelaksanaan asesmen kompetensi pada pejabat Kementerian Luar Negeri secara

bertahap.

4. Dengan disempurnakannya peta jabatan dan standar kompetensi jabatan maka proses

pengangkatan, mutasi dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan perencanaan

yang matang, yang pada gilirannya akan menjadikan pencapaian kinerja organisasi lebih

optimal.

C.5. Analisis IKU 5

IKU 5 “Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian

Luar Negeri”

Target 55% Laporan dari Pusat Komunikasi 9,30%

Realisasi 9,30%

Capaian 16,91%

Cetak biru TIK Kementerian Luar Negeri adalah dokumen perencanaan yang berisi

identifikasi sistem dan teknologi informasi yang menyediakan kerangka kerja pengembangan

sistem dimaksud secara efisien untuk mendukung dan meningkatkan strategi organisasi.

Page 26: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPR) adalah

informasi tentang realisasi penerapan strategi teknologi informasi dan komunikasi di

Kementerian Luar Negeri. Formulasi yang dipergunakan untuk mengukur capaian Indikator

Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut:

Elemen yang terlibat dalam perhitungan adalah:

1) Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi ( ) dalam bentuk

persentase.

2) Sistem Informasi.

a) Sistem Informasi Yang Diselesaikan ( ).

b) Sistem Informasi Sesuai Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi ( ).

3) Infrastruktur Teknologi Informasi.

a) Infrastruktur Teknologi Informasi Yang Diselesaikan ( ).

b) Infrastruktur Teknologi Informasi sesuai Cetak Biru Teknologi Informasi dan

Komunikasi ( ).

Tujuan dipergunakannya Indikator Kinerja Utama ini adalah untuk mendorong realisasi

penerapan strategi teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi

dan Komunikasi pada tahun 2015 adalah sebesar 9,30% dari target 55% (persentase

realisasi 16.9 %), sebagaimana tabel berikut:

SASARAN

ANTARA

INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET INFORMASI KINERJA JUMLAH

REALISA

SI DATA DUKUNG

Teknologi

Informasi

Yang

Terintegrasi

Persentase

Penerapan

Cetak Biru

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

55%

Sistem Informasi

Yang Diselesaikan 1

9,30%

Laporan

Pembangunan

Sistem Informasi

Sistem Informasi

Sesuai RISTIK 25 RISTIK Kemenlu

Infrastruktur

Teknologi Informasi

Yang Diselesaikan

3

Laporan

Pengembangan

Infrastruktur TI

Infrastruktur TI

Sesuai RISTIK 18 RISTIK Kemenlu

Capaian IKU: 16.9 %

Upaya peningkatan kapasitas teknologi baik secara infrastruktur, jaringan, dan

aplikasi sesuai panduan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar

Negeri Tahun 2011-2015 agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada pengguna

dilakukan oleh Pusat Komunikasi dengan melaksanakan tiga kegiatan, yaitu:

a. Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kementerian Luar Negeri.

b. Pengadaan Perangkat Dalam Rangka Peningkatan Pengamanan Data dan Informasi.

Page 27: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

c. Peningkatan Sarana Pendukung Operasional Keamanan Sistem Informasi.

Capaian kinerja ketiga kegiatan di atas secara terinci adalah tersedianya infrastruktur

sistem komunikasi terpadu, layanan private cloud termasuk perangkat pengamanan data dan

informasinya, perangkat pengacak sinyal, perangkat sistem komunikasi informasi ekstranet,

Fortigate 100D dan Fortimail 3000D, AP FSCA, Webinspect, dan ARC-Sight, serta Metasploit.

Kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan

Komunikasi adalah:

a. Karena ketersediaan anggaran, Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan

Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2011-2015 baru dapat dieksekusi pada

tahun 2014, sehingga pada saat masa berlaku dokumen tersebut habis, baru dapat

diterapkan dua dari lima tahapan yang telah ditentukan.

b. Belum adanya kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian

Luar Negeri menyebabkan prioritas pelaksanaan tahapan penerapan Cetak Biru

Teknologi Informasi dan Komunikasi terganggu oleh adanya permintaan layanan

infrastruktur dan aplikasi yang tidak tercantum dalam dokumen Rencana Induk

Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus didahulukan penyelesaiannya

karena arahan pimpinan.

c. Sumber daya manusia yang menangani penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan

Komunikasi belum seluruhnya mendapat pelatihan dan sertifikasi.

d. Kode sumber yang dibangun sebelumnya oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh satker

pengguna/pemesan aplikasi tidak dibuat di atas platform yang standar digunakan di

Kementerian Luar Negeri.

e. Jumlah anggaran untuk pelaksanaan tahap kedua (tahun 2015) hanya tersedia sebesar

50%.

Langkah perbaikan dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja, Pusat Komunikasi

melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyelaraskan permintaan satker pengguna terhadap layanan infrastruktur dan aplikasi

baru dengan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri

Tahun 2011-2015.

b. Melakukan prioritasi kegiatan dan optimalisasi anggaran untuk melaksanakan

penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi.

c. Pemutakhiran peta kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi

yang dibutuhkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

d. Melakukan penyusunan draft Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kementerian Luar Negeri Tahun 2016-2020.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Cetak

Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di masa depan, kegiatan tahun mendatang akan

diproyeksikan pada:

a. Pengesahan draft Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar

Negeri Tahun 2016-2020 dalam bentuk Keputusan Menteri Luar Negeri.

b. Peningkatan kualitas pengembang sistem informasi untuk lebih mengefektifkan proses

pengembangan aplikasi.

Page 28: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

c. Peningkatan koordinasi dengan satker pengguna sehingga kegiatan pengembangan TIK

dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dalam Cetak Biru Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

Perbandingan persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan

Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kurun waktu 2011-2015 adalah

sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011 2012 2013 2014 2015

Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi

dan Komunikasi N/A N/A N/A N/A 16,9%

Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan

Komunikasi baru digunakan pada tahun 2015 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan

capaian tahun sebelumnya.

Page 29: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

D. Realisasi Anggaran Tahun 2015

No Unit Kerja Pagu Setelah Revisi Realisasi %

1 BAM 22.437.596.000 22.109.180.596 98,54%

2 BAKP 19.734.070.000 17.769.712.533 90,05%

3 Biro Kepegawaian 222.942.692.000 195.558.026.114 87,72%

4 Biro Keuangan 137.218.480.000 118.610.266.235 86,44%

5 BPO 17.744.822.000 16.405.659.382 92,45%

6 Biro Perlengkapan 81.135.359.000 76.048.506.437 93,73%

7 Pusdiklat 55.279.800.000 52.332.148.979 94,67%

8 Puskom 97.707.350.000 94.686.854.385 96,91%

JUMLAH 654.200.169.000 593.520.354.661 90,72%

Pada tahun 2015 Sekretariat Jenderal mendapatkan anggaran DIPA sebesar Rp

695.812.657.000,00. Anggaran tersebut mengalami revisi beberapa kali. Sehingga pada

akhirnya anggaran tersebut menjadi sebesar Rp 654.200.169.000,00. Total realisasi anggaran

Sekretariat Jenderal sebesar Rp 593.520.354.661,00 dengan rata-rata realisasi persentase

untuk total anggaran adalah sebesar 90,72% pada tahun 2015. Realisasi tersebut sedikit

lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2014 yaitu 91,43%. Hal

tersebut dikarenakan pada TA 2015, sebagian anggaran belanja non-operasional Setjen

dianggarkan dari PNBP, demikian juga dengan anggaran belanja modal, sehingga realisasi

anggarannya diwajibkan memenuhi terlebih dahulu target penerimaannya, yang kemudian

pencairannya diperlukan proses yang cukup panjang dan memerlukan waktu. Sementara itu

realisasi untuk tahun 2013 sebesar 89,47%, tahun 2012 sebesar 84,13 % dan tahun 2011

sebesar 71,75%.

Capaian tersebut dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:

84,13%

89,47%91,43% 90,72%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Rata-Rata Capaian Total Anggaran

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Page 30: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Selama tahun 2015 Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri menjalankan

program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Luar Negeri”, yang kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) Kegiatan setingkat Eselon II

dan 1 (satu) Kegiatan Perwakilan dan program “Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Luar Negeri” yang dijabarkan dalam 1 (satu) Kegiatan setingkat Eselon II dan

1 (satu) Kegiatan Perwakilan. Dalam upayanya mencapai sasaran kinerja, masih terdapat

kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan.

Salah satu kekurangan dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Jenderal

adalah pada IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan”

dan “Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian

Luar Negeri”. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal demi pencapaian

sasaran kinerja, terutama dalam upaya meningkatkan nilai hasil evaluasi AKIP dan Opini

BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri. Namun terdapat beberapa hal yang

perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Setjen

secara keseluruhan, yaitu perlunya diakukan upaya-upaya seperti:

1. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard sampai dengan

level individu pegawai Kemenlu, sebagaimana best practices Kementerian Keuangan,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah berhasil meraih Predikat “A” atas AKIP; Dalam

kaitan tersebut diperlukan penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan

kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di

atasnya, sehingga hasil penilaian kinerja individu nantinya dapat dijadikan dasar

untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjangan kinerja;

2. Melakukan capacity building dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja

dengan melakukan diseminasi, sharing of knowledge, sertifikasi ataupun pelatihan-

pelatihan menunjang, yang diselenggarakan dari mulai tingkat Menteri, Eselon I,

Eselon II, serta bagi pegawai yang memiliki fungsi dalam mengelola kinerja dan APIP;

3. Membangun aplikasi pemantauan kinerja sehingga akan memudahkan mekanisme

pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja. KemenPAN RB juga

menyarankan untuk menyempurnakan aplikasi tersebut melalui pengintegrasian

dengan aplikasi keuangan sehingga informasi keuangan dan kinerja dapat

digambarkan secara lebih komprehensif;

4. Penyegeraan penyusunan dan penyempurnaan model dan standar kompetensi

jabatan di Kementerian Luar Negeri pada triwulan pertama tahun 2016. Dengan

disempurnakannya peta jabatan dan standar kompetensi jabatan maka proses

pengangkatan, mutasi dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan perencanaan

yang matang, yang pada gilirannya akan menjadikan pencapaian kinerja organisasi

lebih optimal;

Bab IV Penutup

Page 31: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

5. Revisi terhadap Peraturan Menteri PANRB Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional

Diplomat dan Angka Kreditnya; Peninjauan terhadap evaluasi jabatan (peta jabatan

dan kelas jabatan) Kemenlu; serta Penyelesaian pembentukan jabatan fungsional bagi

BPKRT dan Petugas Komunikasi;

6. Peningkatan kualitas pengembang sistem informasi untuk lebih mengefektifkan

proses pengembangan aplikasi; serta Peningkatan koordinasi dengan satker

pengguna sehingga kegiatan pengembangan TIK dapat berjalan sesuai dengan target

yang ditentukan dalam Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi;

7. Pengesahan draft Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar

Negeri Tahun 2016-2020 dalam bentuk Keputusan Menteri Luar Negeri;

8. Adanya urgensi untuk secara progresif meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM

Pengelola Keuangan Kemenlu, terutama terkait dengan diberlakukannya SAP Basis

Akrual, yang menuntut pemahaman dan akurasi data-data keuangan yang tinggi.

Keberadaan pengelolaan keuangan (Bendahara dan Penata Kerumahtangaan/BPKRT)

yang terbatas, terutama di Satker Perwakilan yang hanya memiliki 1 (satu) BPKRT,

akan cukup mempersulit pelaksanaan SAP Basis Akrual ke depannya. Perubahan SAP

yang cukup dalam waktu singkat menyebabkan pemahaman para pengelola keuangan

di satker-satker masih sangat terbatas.

9. Selain itu, upaya yang perlu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam

perbaikan nilai AKIP sebagai berikut:

a. Pembentukan fungsi Strategic Management Office (SMO) atau Pusat Manajemen

Strategis di Kementerian Luar Negeri sebagai pengelola kinerja untuk lingkup

Kementerian Luar Negeri. Salah satu tugas fungsi SMO adalah memformulasi,

mengawal, mengevaluasi dan mengelola sistem pelaporan strategi;

b. Menunjuk manajer kinerja (level Eselon III) pada masing-masing Unit Eselon I

yang ditetapkan oleh Menteri, fungsi tersebut diletakkan dalam uraian jabatan

tertentu baik pada jabatan yang sudah ada atau jabatan baru yang khusus

dibentuk untuk mengelola kinerja;

c. Monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan

periodik secara bulanan atau triwulanan. Monitoring triwulanan capaian kinerja

atas PK level kementerian dipimpin oleh Menteri; monitoring

bulanan/triwulanan capaian kinerja level unit Eselon I dipimpin oleh pimpinan

Unit Eselon I; monitoring bulanan/triwulanan capaian kinerja level unit Eselon II

dipimpin oleh pimpinan Unit Eselon II; monitoring bulanan capaian kinerja level

unit Eselon III dipimpin oleh pimpinan Unit Eselon III;

d. Capacity Building, sertifikasi dan pengembangan kompetensi pengelola kinerja.

Capacity building khusunya juga diperuntukan bagi para manajer kinerja

organisasi (level Eselon III), sub manajer kinerja organisasi (level Eselon III) dan

mitra manajer kinerja (level Eselon IV) organisasi masing-masing dari Unit

Satker Eselon I;

e. Menjadikan sistem pengelolaan kinerja sebagai salah satu mata diklat diseluruh

jenjang jabatan serta pengayaan beasiswa gelar dan non gelar untuk manajemen

Page 32: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

strategis, manajemen perubahan, manajemen resiko, perencanaan, training of

trainers, coaching and counseling serta beasiswa terkait pengelolaan kinerja dan

pengelolaan SDM;

f. Pemberlakuan penilaian perilaku 360 derajat sebagai bagian dari mekanisme

penilaian kinerja pegawai yang akan menjadi dasar pembangunan e-performance;

g. Mengkaitkan pengelolaan kinerja dengan manajemen SDM dan tunjangan kinerja

serta membangun dashboard peta strategi organisasi dan e-performance atau

sistem manajemen kinerja yang terintegrasi antara Kementerian Luar Negeri

pusat dan Perwakilan RI;

h. Sinkronisasi pemahaman Balanced Scorecard bagi seluruh pegawai Kementerian

Luar Negeri, sekaligus sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri terkait sistem

manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, sosialisasi

dashboard peta strategi, dan e-performance;

i. Implementasi sistem manajemen kinerja dan penerapan teknologi informasi

manajemen kinerja pada Perwakilan RI. Horizontal alignment dan vertical

alignment kinerja Kementerian Luar Negeri untuk Perwakilan RI.

Demikian, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian

Luar Negeri tahun 2015, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat

Jenderal Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 dapat lebih baik.

A. Kendala Utama

Dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 ini, sistematika penyusunannnya

telah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dan relatif cukup baik. Namun demikian,

masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan

kegiatan yang mempengaruhi tingkat capaian sasaran, yakni:

1. Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja di Kementerian Luar Negeri yang

sangat berdampak luas bagi pengelolaan kinerja di Kementerian Luar Negeri. Hal ini

sangat berkaitan dengan pencapaian nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kementerian Luar Negeri dari KemenPAN dan RB;

2. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual dan belum

berbasis teknologi informasi sehingga cukup menyulitkan para penanggung jawab

program untuk memastikan keandalan data kinerja yang dilaporkan. Ketiadaan

sistem informasi pemantauan kinerja ini juga menyulitkan pemantauan dan

pengendalian kinerja;

3. Perubahan SAP yang cukup banyak dalam waktu singkat menyebabkan pemahaman

para pengelola keuangan di satker-satker masih sangat terbatas. Selain itu, panduan

umum dan panduan teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Pembina

para pengelola keuangan negara belum seluruhnya tersusun, sehingga masih banyak

proses pencatatan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang belum akurat;

Page 33: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

4. Restrukturisasi organisasi Kementerian Luar Negeri 2015–2019 pada tahun 2015

pada prosesnya akan memunculkan jabatan-jabatan baru secara nomenklatur

maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan pembaharuan peta dan analisa

jabatan. Oleh karena itu penyempurnaan model dan standar kompetensi jabatan

serta pelaksanaan asesmen tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 dan baru dapat

dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2016 setelah struktur baru disahkan.

Selain itu juga, penyempurnaan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan

pada setiap jenjang jabatan di Kementerian Luar Negeri tidak dapat dilaksanakan

pada tahun 2015 mengingat kendala teknis lelang jasa konsultan;

5. Belum adanya kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian

Luar Negeri menyebabkan prioritas pelaksanaan tahapan penerapan Cetak Biru

Teknologi Informasi dan Komunikasi terganggu oleh adanya permintaan layanan

infrastruktur dan aplikasi yang tidak tercantum dalam dokumen Rencana Induk

Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus didahulukan

penyelesaiannya;

B. Pemecahan Masalah

Setelah diadakan evaluasi kinerja secara komprehensif dan disesuaikan dengan

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 dan dengan melihat pada

Kendala Utama yang dihadapi, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk memperoleh hasil

pengukuran kinerja tahun 2015 yang lebih akurat adalah:

1. Kemenlu melalui Sekretariat Jenderal telah menindaklanjuti sebagian besar

rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB pada tahun sebelumnya.

Hal ini terlihat dari semakin baiknya kualitas Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu

Tahun 2015-2019. Hal-hal yang ingin diwujudkan Kemenlu selama periode 2015-

2019 telah secara baik dituangkan dalam Renstra dalam bentuk tujuan dan sasaran

yang telah berorientasi hasil (result oriented);

2. Kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kemenlu selama lima tahun mendatang maupun

setiap tahunnya telah diterjemahkan dan diturunkan (cascade-down) kepada unit-

unit organisasinya serta dituangkan di dalam Renstra Unit Kerja. Dengan adanya

Renstra unit kerja, maka diharapkan pembangunan result-oriented government dapat

dirasakan bahkan sampai unit terkecil dalam Kemenlu;

3. Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan tidak hanya oleh Menteri dan Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya, tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat

Administrator, dan sebagian Pejabat Pengawas. Dengan ditetapkannya PK sampai

dengan pejabat pengawas, maka diharapkan mekanisme penetapan kinerja pada

tingkat individu di lingkungan Kemenlu akan menjadi lebih mudah dan tepat;

4. Kemenlu melalui Sekretariat Jenderal telah menyusun rencana aksi atas pencapaian

perjanjian kinerja. Meskipun secara kualitas belum sepenuhnya memadai, namun

rencana aksi yang telah disusun dapat memudahkan pimpinan untuk melakukan

pemantauan dan pengendalian capaian kinerja pada tahun berjalan;

Page 34: LKJ Setjen 2015.pdf

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

5. Pembahasan jurnal transaksi akrual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan

Satker Perwakilan RI di luar negeri.

6. Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Kemkeu c.q. Direktorat Jenderal

Perbendaharaan akan segera menyusun panduan teknis terkait di tingkat

kementerian yang diperlukan guna memperbaiki proses pencatatan, pelaksanaan dan

pelaporan keuangan di satker-satker yang sesuai dengan SAP Basis Akrual, dan juga

Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal akan melakukan

rekonsiliasi dan monitoring internal Kemenlu, guna memastikan dan menindaklanjuti

berbagai temuan BPK yang ada;

7. Pelaksanaan asesmen kompetensi pada pejabat Kementerian Luar Negeri secara

bertahap.

8. Melakukan prioritasi kegiatan dan optimalisasi anggaran untuk melaksanakan

penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi; Menyelaraskan

permintaan satker pengguna terhadap layanan infrastruktur dan aplikasi baru

dengan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri

Tahun 2011-2015; serta pemutakhiran peta kebutuhan sistem informasi dan

infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan RI.


Related Documents