LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA...pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA

TAHUN 2019

Kantor Pusat : Jl. Komodo No.34 Juwana

Telp ( 0295 ) 471488 Fax ( 0295 ) 474179

Kantor Kas Pelayanan Pati : Jl.Ronggowarsito Ruko A5 Plangitan Pati

Telp ( 0295 ) 4102009

Website : www.bprjas.com

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2019

1

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA

TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas

dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung

pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada

dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi

informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank

memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank,

sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam

melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola

dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3( tiga ) risiko

yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang

berkepentingan pada Bank (stakeholders).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku

umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman

pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No.

4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaanya

diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016

Tentangl : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank

melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris,

Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank

yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing

perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien


2

dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders

sehingga BPR Juwana Artha Sentosa dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam

jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada BPR Juwana Artha Sentosa senantiasa berlandaskan pada

lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa

terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders

dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan

berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG BPR Juwana Artha Sentosa yakni

sebagai berikut :

1.1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material

dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah

diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang

berlaku.

1.2. Akuntabilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ

Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua

jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha

dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank

menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras

dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check

and balance dalam pengelolaan Bank.

1.3. Tanggung Jawab (Responsbility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai

wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus

berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate


3

citizen (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan

melaksanakan tanggung jawab sosial.

1.4.Independensi(Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa

pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar

oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari

benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta

bebas dari tekanan dari pihak manapun.

1.5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran

(equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau

mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Manajemen PT BPR Juwana Artha Sentosa berkomitmen untuk melaksanakan prinsip – prinsip

tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam

penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Juwana Artha Sentosa disusun selaras dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan

Rakyat. Berikut adalah pokok – pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

4. Penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan fungsi kepatuhan

6. Penerapan fungsi audit intern

7. Penerapan fungsi audit ekstern

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

9. Batas Maksimum Pemberian kredit

10. Rencana Bisnis

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan


4

BPR Juwana Artha Sentosa telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31

Desember 2019 dengan meliputi 10 (sepuluh ) faktor , dikarenakan Modal BPR Juwana Artha Sentosa

dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG

tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk keempat kalinya.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2019 PT BPR Juwana Artha

Sentosa dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Pelaksanaan GCG

posisi 31 Desember 2019.


5

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank

Perkreditan Rakyat, bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (

lima puluh miliar rupiah ) wajib memiliki paling sedikit 2 ( dua ) orang anggota Direksi.

Jumlah Direksi BPR Juwana Artha Sentosa sudah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas

dengan memiliki 2 ( dua ) orang anggota Direksi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi berjumlah 2 ( dua ) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi

berdasarkan Akta Berita Acara Para Pemegang Saham Nomor 04 Tanggal 06 September 2019

yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH.,SP.1 , berkedudukan di Semarang , yang telah

diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan

telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Juwana Artha Sentosa

Nomor : AHU-AH.01.03-0330650 tanggal 12 September 2019 dan telah mendapatkan

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor S-355/KR.0313/2019 tanggal 24

September 2019 perihal Penatausahaan Laporan Meninggalnya Direktur Utama, Pengangkatan

Kembali Direktur dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, serta Pengangkatan Direktur

Utama PT BPR Juwana Artha Sentosa.

Susunan Direksi tahun 2019 adalah :

Nama Jabatan Masa Jabatan

Yulius Sri Mulyanto, SH Direktur Utama 06-09-2019 s.d 06-09-2024

Desey Ade Setiyarini,S.Sos Direktur Kepatuhan 11-08-2019 s.d 11-08-2024

Seluruh anggota Direksi telah memiliki sertifikat Kompetensi sebagai Direktur BPR yang

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP ) LKM Certif dan masih berlaku.

2. Jumlah Komposisi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi sesuai Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank

Perkreditan Rakyat telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 ( dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama . Salah satu

anggota Direksi bertempat tinggal di kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR


6

Juwana Artha Sentosa, dan salah satu anggota Direksi lainnya bertempat tinggal di kota

yang berbatasan langsung dengan kabupaten lokasi Kantor Pusat BPR Juwana Artha

Sentosa.

2. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali

yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan

dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki Sertifikat Kelulusan yang masih berlaku yang

dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

4. Tidak terdapat Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris,

Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga

keuangan.

5. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum

kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR,

yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang

mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud

adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang

mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara

menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah,

Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi

keuangan.

6. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas yang mencakup:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi

ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan

Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper

test).


7

7. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi yang mencakup :

a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.

c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank

yang sehat.

8. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan yang mencakup :

a. Tidak memiliki kredit macet;

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan

dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

9. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan

tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :

a. Pengaturan etika kerja;

b. Waktu kerja; dan

c. Pengaturan rapat.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni

sebagai berikut :

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban Direksi tahun buku

2019 dilakukan pada saat RUPS tanggal 17 Juni 2020.

2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang - undangan yang

berlaku.

3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit

intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain .

4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi

perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik

pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :

5. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015

tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat , Direksi pada BPR dengan


8

modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ) wajib menunjuk

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

a. Fungsi Audit Intern

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi audit intern tidak dapat merangkap

tugas lainnya dan harus independen serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur

Utama BPR. Fungsi Audit Intern ditunjuk independen terhadap satuan kerja operasional.

Sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan

pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen

ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat uang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab

langsung kepada Direktur BPR yang bertanggungjawab terhadap fungsi manajemen

risiko.

c. Fungsi Kepatuhan

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab

langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko merangkap sebagai

pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Hal ini diperbolehkan sesuai dengan POJK

Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan merupakan fungsi yang independen,

dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta

mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan

menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan

usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk :

Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan

kegiatan usaha Bank;

Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha

yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan


9

Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

Training dan / atau seminar yang diikuti oleh Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Penyegaran Pelatihan Direktur , tanggal 6 – 8 Februari 2019 diselenggarakan oleh

Lembaga Certif, diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos

2. Pelatihan Leadership Jaman Now , tanggal 20 Maret 2019 diselenggarakan oleh

Emirzal Andis , diikuti oleh Desey Ade Setiyanti,S.Sos

3. Penyegaran Pelatihan Direktur, tanggal 9 – 11 April 2019 diselenggarakan oleh

Yandora, diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos

4. Pelatihan Kiat Memimpin dan Memotivasi , tanggal 26 April 2019 diselenggarakan

oleh Visi Com , diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos

5. Pelatihan Penerapan KAP,PPAP, PKPB BPR , tanggal 5-6 September 2019

diselenggarakan oleh Perbarindo, diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos

6. Pelatihan Mendalami Pembuatan RBB , tanggal 26 Nopember 2019 diselenggarakan

oleh Perbarindo, diikuti oleh Yulius Sri Mulyanto,SH

7. Sosialisasi Pelaksanaan Pendaftaran Pendaftaran HTEL , tanggal 4 Desember 2019

diselenggarakan oleh BPN Pati , diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos

Frekuensi Rapat Direksi :

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi meyelenggarakan rapat

secara berkala. Daftar Rapat Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No Tanggal Agenda Rapat

1 04-01-2019 Pembaharuan penyusunan SOP Operasional

2 09-02-2019 Progress Perform bulan Januari 2019

3 15-02-2019 Penanganan NPL

4 19-03-2019 Evaluasi Bisnis

5 08-04-2019 Evaluasi Bisnis Bulan Maret 2019 , Penanganan NPL April

2019 dan Sosialisasi Prosedur Pemberian Kredit yang sehat

6 18-04-2019 Perform Bisnis dan Collection

7 10-05-2019 Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2019

8 13-05-2019 Evaluasi Pemberian kredit kepada nasabah


10



Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penggunaan KAP untuk

tahun aggaran 2019.

2. Menindaklanjuti penyampaian dokumen RBB Tahun 2020 kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank

Perkreditan Rakyat, bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (

lima puluh miliar rupiah ) wajib memiliki paling sedikit 2 ( dua ) orang Anggota Dewan

Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Jumlah Dewan Komisaris BPR Juwana Artha Sentosa sudah sesuai dengan ketentuan tersebut

diatas dengan memiliki 2 ( dua ) orang anggota Dewan Komisaris, dan seorang diantaranya

diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara Para Pemegang Saham Nomor

03 Tanggal 9 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH , berkedudukan di

Semarang , yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR

Juwana Artha Sentosa Nomor : AHU-AH.01.03-0098253 tanggal 12 November 2016 dan telah

mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor Surat OJK S-

378/KR.0311/2016 Tanggal 6 Desember 2016 perihal Pengangkatan Pengurus Bank.

Susunan Dewan Komisaris tahun 2019 adalah :

Nama Jabatan Masa Jabatan

Siti Rokhayati,SE Komisaris Utama 12-08-2016 s.d 12-08-2021

Andreas Heryjanto Gondoseputro Komisaris 09-11-2016 s.d 09-11-2021

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR

yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi ( LSP ) LKM Certif dan masih berlaku.


11

5. Jumlah Komposisi Dewan Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sesuai

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perkreditan Rakyat telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama.

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia. Komisaris Utama

bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Juwana

Artha Sentosa, dan Komisaris lainnya bertempat tinggal di kota pada provinsi lain yang

berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Juwana Artha Sentosa.

2. Seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat

menciptakan Check and Balance, menghindaribenturan kepentingan (confict of interest)

dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders.

3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

4. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan

oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan

Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan

untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas yang mencakup:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi

ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan

Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper

test).

6. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi yang mencakup:

a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.


12

7. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:

a. Tidak memiliki kredit macet;

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan

pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan

pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah

melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan,

memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak

terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :

a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan

b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan

yang berlaku.

3. Merupakan bagian tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan

tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh

Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari pejabat audit intern Bank, auditor eksteral, hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.

5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki

pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

yang mengatur tentang :

a. Pengaturan etika kerja;

b. Waktu kerja; dan

c. Pengaturan rapat.

6. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja.

Training dan / atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai

berikut :

1. Pelatihan Kiat Memimpin dan Motivasi , tanggal 26 April 2019 diselenggarakan oleh Visi

Com, diikuti oleh Siti Rokhayati,SE.


13

2. Pelatihan Penerapan KAP , PPAP ,PKPB BPR , tanggal 5 – 6 September 2019 diselenggarakan

oleh Perbarindo , diikuti oleh Siti Rokhayati,SE.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris :

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, Dewan Komisaris

meyelenggarakan rapat secara rutin. Daftar Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

No Tanggal Agenda Rapat Jumlah Anggota

1 19-01-2019 Laporan Evaluasi Tahun 2018 , Target

Perkembangan Usaha Bank, Hasil Audit SPI , APU &

PPT

2 orang

2 14-03-2019 Evaluasi Perkembangan Bisnis dan Dana , Rencana

dan strategi penurunan NPL, Hasil Audit SPI, APU &

PPT

2 orang

3 13-09-2019 Evaluasi Bulan Agustus 2019 , Action Plan

Penurunan NPL, Hasil Audit SPI

2 orang

4 26-10-2019 Evaluasi Bulan Oktober 2019, Rencana dan Strategi

Penurunan NPL , Hasil Audit SPI , APU & PPT

2 orang

Mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2 ( dua ) orang , maka kehadiran dalam rapat

semuanya sama yaitu 100% . Data kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan

Komisaris :

Nama Dewan Komisaris Jumlah Kehadiran Presentase Kehadiran

Siti Rokhayati,SE 4 100 %

Andereas Heryjanto Gondoseputro 4 100 %

Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi :

Melalui rapat – rapat yang sudah dilaksanakan Dewan Komisaris pada tahun 2019, Dewan

Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :

1. Menyetujui dan merekomdasikan Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 untuk dilaksanakan

2. Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit

terhadap pengelolaan BPR untuk tahun anggaran 2019


14

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Sebagai dari wujud penerapan prinsip transparansi , maka berikut ini adalah informasi

kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31 Desember

2019 :

Nama Anggota Direksi

Kepemilikan Saham

PT BPR Juwana Artha Sentosa

Perusahaan Lain

Yulius Sri Mulyanto,SH nihil nihil

Desey Ade Setiyarini,S.Sos nihil nihil

8. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi

lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara independen , karena para pengurus BPR tidak

memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai

berikut :

a. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi

lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

b. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya ,

anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

9. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Sebagai dari wujud penerapan prinsip transparansi , maka berikut ini adalah informasi

kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31

Desember 2019 :

Nama Anggota Direksi

Kepemilikan Saham

PT BPR Juwana Artha Sentosa

Perusahaan Lain

Siti Rokhayati,SE nihil nihil

Andreas Heryjanto Gondoseputro nihil nihil


15

10. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan

Anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara independen , karena para pengurus BPR tidak

memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai

berikut :

a. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota

Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris lainnya , anggota Direksi dan Pemegang Saham.

11. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh

anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain Jumlah diterima dalam 1 tahun

Dewan Komisaris Direksi

Jumlah keseluruhan gaji Rp 262.000.000 Rp 436.000.000

Tunjangan ( THR , BPJS ) Rp 30.164.800 Rp 52.348.800

Tantiem nihil nihil

Kompensasi berbasis saham nihil nihil

Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko *)

*) sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan

Komisaris Utama mendapat kendaraan operasional 1 ( satu ) unit Mobilio , dan asuransi. Komisaris mendapat fasilitas asuransi

Direktur Utama mendapat kendaraan operasional berupa 1 ( satu ) unit Mitsubishi Xpander, Kost, dan Asuransi. Direktur mendapat kendaraan operasional berupa 1 ( satu ) unit Toyota Innova dan Asuransi


16

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan , atau peraturan perundang – undangan termasuk

tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah

dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah per Desember 2019 :

a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2,70 : 1

b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,21 : 1

c. Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,58 : 1

d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi adalah 1,66 : 1

e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 4,76 : 1

13. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank pada tahun 2019 dan telah

dituangkan dalam jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Direksi Dewan

Komisaris

Pegawai

Tetap

Pegawai

Tidak Tetap

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Telah diselesaikan Nihil Nihil Nihil Nihil

Dalam proses penyelesaian

internal BPR Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Belum diupayakan

penyelesaiannya Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Telah ditindaklanjuti melalui

proses hukum Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalah 2019 tidak ada internal fraud yang dilakukan oleh

Direksi , Dewan Komisaris , Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap.


17

14. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2019 tidak ada permasalahan hukum

Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Nihil Nihil

Dalam proses penyelesaian Nihil Nihil

Total Nihil Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah

permasalahan hukum yang yang dihadapi Bank tidak ada ( Nihil ).

15. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan

benturan kepentingan.

16. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( BMPK ) dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2019 tidak pernah

terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2019

secara total disajikan sebagai berikut :

Penyediaan Dana

No.

Penyediaan Dana

Jumlah Total

Debitur Nominal (Ribuan Rupiah)

1. Kepada PihakTerkait 2 687.500

2. Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group

25

17.154.983

No

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan

Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai

Transaksi (jutaan Rupiah)

Keterangan *)

1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil


18

17. Rencana Bisnis ( Rencana Kerja Tahunan )

Dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2019 , pada posisi laba tahun berjalan hanya tercapai 31,28%

dari Rencana Bisnis , sedangkan bila dibandingkan tahun 2018 tercapai sebesar 81,94 % dari

Rencana Bisnis. Disamping itu pemenuhan Modal Inti Minimum mencapai Rp. 5.861.051,- ribu.

Tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai pada tahun 2019 mencapai 106,91 % dari

Rencana Bisnis Bank.

18. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan

Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan

transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi

Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta melalui Surat Kabar

Harian Pati Pos.

19. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis

dan memberikan konstribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada

masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk

menerima bantuan tersebut.


19

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUIDIT INTERN

FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN UNTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat exante

(preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan

usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh

Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan

usaha Bank;

b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang

dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2016 Bank senantiasa berupaya

semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan

berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang

akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan

denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibatdari kesalahan dan atau

keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai

berikut :

1) Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban

menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo

“Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. Dengan penerbitan memo ini

maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.

2) Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja

terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan


20

untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari

ketentuan sebelumnya.

3) Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik,

maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut.

Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan

menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.

4) Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit

kerja Kepatuhan.

5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja System and Procedure untuk meng up-date

ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau

penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit

kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan

bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

(SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.03/2016.

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja

Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen.

Jumlah personil SPI sebanyak 1 ( satu ) orang. Penambahan jumlah personil audit dimasa akan

disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Laporan Keuangan , maka Direksi

diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan

rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun

buku 2016 ditunjuk KAP Drs. HENRY & SUGENG. Hasil audit tahun buku 2016 dan Management

Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor

mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan

audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam

ketentuan yang berlaku

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2019, Bank telah menunjuk KAP

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan beberapa pertimbangan KAP yang telah


21

melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 31 Desember 2019 BPR Juwana Artha

Sentosa, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem

dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target

yang ditetapkan.

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen

risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SPI dan Fungsi Kepatuhan.Direksi

bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta

mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh

Fungsi Manajemen Resiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui meeting.

Sepanjang tahun 2016, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap

pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank telah menerapkan manajemen risiko

secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha

serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada

pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip dual control

pada setiap pelaksanaan operasi.


22

IV.KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSEMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2019

Hasil Penilaian ( Self Assesment )

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bag Bank

Perkreditan Rakyat , PT BPR Juwana Artha Sentosa melakukan self assessment ketiga kalinya untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment

dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2019 :

No Faktor yang dinilai Bobot ( B ) Peringkat Nilai

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 10 % 1,55 0,31

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris

10 % 1,51 0,23

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi

komite ( bagi BPR yang memiliki modal inti

paling sedikit Rp 80.000.000.000 ( delapan

puluh milyar rupiah )

0% 0,00 0

4 Penanganan benturan kepentingan 10% 2,10 0,21

5 Penerapan fungsi kepatuhan 10% 2,00 0,20

6 Penerapan fungsi audit intern 10% 2,23 0,22

7 Penerapan fungsi audit ekstern ( bagi BPR

dengan total asset paling sedikit Rp

10.000.000.000 ( sepuluh milyar rupiah )

10% 2,00 0,05

8 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem

pengendalian intern *)

10% 2,17 0,22

9 Batas maksimum pemberian kredit 10% 2,20 0,17

10 Rencana bisnis BPR 10% 2,20 0,17

11 Transparansi kondisi keuangan dan non

keuangan

10% 2,50 0,19

Nilai komposit 100% 1,95

Peringkat Komposit Baik

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur

mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sesudah pentahapan penerapan

manajemen risiko adalah 100.


23

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank , dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan

GCG memperoleh peringkat 1,95 atau “ Baik “ . Adapun dasar pertimbangannya adalah karena

pelaksaaan prinsip – prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan,

sebagaimana dapat dilihat dibawah ini :

1. Susunan pengurus bank telah dituangkan dalam Akta Berita Acara tanggal Nomor 04 Tanggal 06

September 2019 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH.,SP.1 , berkedudukan di Semarang ,

yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Juwana Artha Sentosa

Nomor : AHU-AH.01.03-0330650 tanggal 12 September 2019.

2. Kinerja keuangan bank atau business plan sampai dengan akhir Desember 2019, Laba setelah

pajak yang tercapai kurang dari target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dalam target

Rencana Bisnis Bank laba kumulatif setelah pajak adalah Rp 551.244.827 sedangkan pada

pencapaian atau realisasinya laba tahun 2018 sebesar Rp 1.762.331.231 Sehingga pencapaian

laba masih kurang sebesar Rp 1.211.086.404,-

3. NPL posisi 31 Desember 2019 masih tinggi yaitu sebesar 12,94 %

Juwana, 23 Juni 2020

Direksi PT. BPR Juwana Artha Sentosa

Yulius Sri Mulyanto,SH Desey Ade Setiyarini,S.Sos Direktur Utama Direktur Kepatuhan

Mengetahui,

Dewan Komisaris PT BPR Juwana Artha Sentosa

Siti Rokhayati,SE Komisaris Utama

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRTAHUN 2019

No Kriteria / IndikatorSkala Penerapan

KeteranganSB B CB KB TB1 2 3 4 5

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DireksiA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Jumlah anggota Direksi paling

sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

√ terpenuhi sesuai dengan aturan OJK dan salah satunya adalah Direksi yang membawahkan kepatuhan

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

√ Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

√ Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan di perusahaan lainnya

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

√ Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan,tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi, untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

√ Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan, akan tetapi apabila membutuhkan konsultan untuk penanganan kredit bermasalah didasari dengan kontrak yang jelas.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat

√ Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan.

PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSAJl.Komodo No.34 Juwana

Telepon: 0295 471 488Website: www.bprjas.com. Email: [email protected]

Halaman 1

melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Direktur Utama dengan Nomor Kep.129/ KR.03/2019 ttg hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan dan diangkat melalui RUPS dengan Akta No 4 tgl 6 September 2019 tercatat di notaris Indah Indriani, SH,dan Direktur Kepatuhan Nomor Kep. 76/ Kr.03/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS dengan Akta No 7 tgl 7 agustus 2019 tercatat di notaris Indah Indriani, SH.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

4 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

8

Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 6

1,33

Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0,67

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)7) Direksi melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

√ Dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dan tidak memberikan kuasa umum sehingga dapat mengakibatkan tugas dan wewenang tanpa batas.

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

√ Direksi masih kurang dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

√ Dalam setiap pertemuan rapat pengurus dari Direksi sudah memberikan informasi yang akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

√ Seluruh keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,

√ Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,



Halaman 2

keluarga, dan/atau pihak lain yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

keluarga, dan/ pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

√ Direksi dalam hal ini sangat mendukung sekali mengenai pelaksanaan pendidikan untuk setiap pegawai dalam rangka pengembangan kualitas individu.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.

√ Direksi selalu berupaya untuk selalu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

√ Direksi telah memiliki Pedoman tata tertib kerja tgl 18 april 2017 dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi ttg etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.


3 4 1 0 0


14


1,75

Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%

0,70

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)15) Direksi

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

√ Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada PS melalui RUPS ttg laporan tertanggungjawaban Direksi setiap tahun sekali.

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR

√ Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis



Halaman 3

di bidang kepegawaian. BPR dibidang kepegawaian.17) Hasil rapat Direksi dituangkan

dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

√ Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat akan tetapi mengenai dissenting opinions belum diungkapkan secara jelas.

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

√ Dilihat dari hasil di tahun 2019 dari seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR belum menunjukkan peningkatan kinerja BPR dan belum bisa mencapai hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

√ Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK dan asosiasi BPR secara tepat waktu.


2 2 1 0 0


9


1,80

Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%

0,18

Penjumlahan S + P + H 1,55Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%

0,31



Halaman 4



2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Jumlah anggota Dewan Komisaris

paling sedikit 2 (dua) orang.√ Sudah terdapat 2 Dewan

Komisaris dan terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

√ Jumlah anggota Dekom sama dengan jumlah Direksi.

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

√ Seluruh Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.Komisaris Utama diangkat sesuai dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Nomor KEP-15/ KR.41/2014 dan diangkat melalui RUPS dengan akta no.9 pada tanggal 9 november 2016.Komisaris diangkat sesuai dengan penilaian kemampuan dan kepatutan nomor KEP-45/KR.031/2016 dan diangkat melalui RUPS dengan akta no 9 pada tanggal 9 november 2016.

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

√ Salah satu dari dewan komisaris bertempat tinggal di proviinsi yang sama.

5) BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

√ modal inti kurang dari rp 50.000.000 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki komisaris independen



Halaman 5

6) Dewan Komisaris memiliki

pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

√ Sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

√ Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 (dua) BPR.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

√ Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dekom lainnya atau Direksi.

9) Seluruh Komisaris Independen tidakada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

√ Seluruh komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dekom lainnya, Direksi atau Pemegang Saham.


8 1 0 0 0


10


1,11


0,56

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)10) Dewan Komisaris telah

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

√ Dekom sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dantanggungjawab serta memberikan nasihat.

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

√ Dekom sudah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis.

12) Dewan Komisaris tidak terlibat √ Dekom tidak terlibat dalam



Halaman 6

dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan BMPK.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

√ Dekom sudah ikut memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

√ Dekom sudah melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dekom.

15) Pengambilan keputusan rapatDewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

√ Pengambilan Keputusan Rapat Dekom sudah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

√ Anggota Dekom tidak mengambil keuntungan BPR serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan

√ Anggota Dekom sudah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.



Halaman 7

tindak lanjut Direksi.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

1 7 0 0 0


15


1,88


0,75

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)18) Hasil rapat Dewan Komisaris

dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

√ Hasil Rapat Dekom sudah dituangkan dalam Risalah Rapat.


0 1 0 0 0


2


2,00


0,20


0,23



Halaman 8



3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR telah memiliki Komite Audit

dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

0 0 0 0 0


0


0,00


0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Komite Audit melakukan evaluasi

terhadap penerapan fungsi audit intern.

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

0 0 0 0 0


0


0,00


0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)5) Komite memberikan rekomendasi

terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

0 0 0 0 0


0

Perhitungan rata- rata dengan 0,00



Halaman 9

dibagi jumlah pertanyaan: 1Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%

0,00


0



Halaman 10



4 Penanganan Benturan KepentinganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR memiliki kebijakan, sistem

dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

√ Sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus.


0 1 0 0 0


2


2,00


1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 2) Dalam hal terjadi benturan

kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

√ Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dekom, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau keuntungan BPR.


0 1 0 0 0


2


2,00

Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)3) Benturan kepentingan yang dapat

merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

√ Benturan kepentingan yang dapat merugkan BPR atau mengurangi keuntungan BPR belum diungkapkan dalam setiap keputusan.


0 0 1 0 0


3



Halaman 11


3,00


0,30


0,21



Halaman 12



5 Penerapan Fungsi KepatuhanA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

√ Direksi yang membawahkan kepatuhan tidak menangani penyaluran dana

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

√ Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memahami peraturan OJK

3) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

√ Fungsi kepatuhan sudah menunjuk PE yang menangani khusus fungsi kepatuhan.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

√ PE fungsi kepatuhan menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

√ Sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE yang menangani kepatuhan


0 5 0 0 0


10


2,00


1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)6) Anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

√ Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK



Halaman 13

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

√ Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong tercptanya budaya kepatuhan dengan melalui sosialisasi.

8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangantermasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

√ Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR terhadap OJK.

9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

√ PE yang menangani fungsi kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK

10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

√ PE yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan review, merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR


0 5 0 0 0


10


2,00


0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)11) BPR berhasil menurunkan tingkat

pelanggaran terhadap ketentuan.√ sudah berhasil dalam

menurunkan pelanggaran12) Anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

√ Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan tugas dan tanggungjawabnya secara



Halaman 14

jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

berkala kepada Dirut dengan tembusan Dekom.

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ Apabila terdapat keputusan yang menyimpang maka Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menympaikan laporan khusus.


0 3 0 0 0


6


2,00


0,20


0,20



Halaman 15



6 Penerapan Fungsi Audit InternA.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR memiliki Pejabat Eksekutif

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

√ Memiliki PE Audit Intern/SPI

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

√ sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

√ PE Audit Intern bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

√ PE Audit Intern bertanggungjawab langsung terhadap Dirut.

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

√ dalam program rekruitmen dan pengembangan SDM PE Audit Intern belum melaksanakan


0 4 1 0 0


11


2,20

Dikali dengan bobot A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

1,10

B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)6) BPR menerapkan fungsi audit

intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

√ PE Audit Intern sudah menerapkan fungsinya

7) BPR menugaskan pihak ekstern √ BPR belum menugaskan pihak



Halaman 16

untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

ekstern untuk melakukan kaji ulang sedikit 1 kali dalam 3 tahun

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

√ Dalam hal ini PE Audit intern belum memadai dalam menyusunprogram audit dan pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

√ Secara berkala BPR melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM terkait dengan fungsi audit intern


0 3 1 0 0


9


2,25

Dikali dengan bobot B.Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%

0,90

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

√ PE Audit Intern sudah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ Sudah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- poko hasil audit intern

12) BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ laporan hasil kaji ulang masih belum sesuai ketentuan OJK

13) BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan

√ Sudah menyampaikan pengangkata PE Audit intern akan tetapi belum ada pemberitahuan dari OJK



Halaman 17

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

0 3 1 0 0


9


2,25


0,23


0,22



Halaman 18



7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Penugasan audit kepada Akuntan

Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

√ Pebugasan Akuntan Publik dan KAP sudah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja


0 1 0 0 0


2


2,00


1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Dalam pelaksanaan audit laporan

keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

√ BPR menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK dan sudah mendapatkan persetujuan Dekom.

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

√ BPR sudah melaporkan hasil Audit KAP dan management Letter kepada OJK


0 2 0 0 0


4


2,00


0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)4) Hasil audit dan Management

letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

√ Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam

√ Sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK



Halaman 19

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

0 2 0 0 0


4


2,00


0,20

Penjumlahan S + P + H 2,00Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%

0,05



Halaman 20



8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR telah menunjuk satu orang

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

√ Sudah menunjuk PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

√ Sudah memiliki kebijakan manjemen risiko

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

√ Sudah memiliki prosedur secara tertulis


0 3 0 0 0


6


2,00


1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Direksi:

a. menyusun kebijakan danpedoman penerapan ManajemenRisiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskantransaksi yang memerlukanpersetujuan Direksi.

√ Sudah meyusun pedoman Manrisk dan mengevaluasi

5) Dewan Komisaris:a. menyetujui dan mengevaluasikebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasipertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

√ Dekom ikut menyetujui kebijakan Manrisk, mengevaluasi pelaksanaan Manrisk dan memutuskan permohonan direksi yang memerlukan transaksi persetujuan Dekom

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

√ dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan pengendalian risiko masih belum maksimal



Halaman 21

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

√ Sistem pengendalian intern yang belum bisa menyeluruh

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ Sudah menerapkan Manrisk yang diwajibkan ketentuan OJK

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

√ BPR masih belum memiliki informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap

10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

√ Direksi sudah mengembangkan budaya manrisk pada seluruh jenjang organisasi dan SDM


0 4 3 0 0


17


2,43


0,97

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)11) BPR menyusun laporan profil

risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ BPR sudahmenyusun laporan profil risiko

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ BPR sudah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK


0 2 0 0 0


4


2,00


0,20


0,22



Halaman 22



9 Batas Maksimum Pemberian KreditA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) BPR telah memiliki kebijakan,

sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

√ BPR sudah memiliki SOP yang memadai terkait dengan BMPK baik pihak terkait


0 1 0 0 0


2


2,00


1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) BPR secara berkala mengevaluasi

dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

√ secara berkala BPR mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.

√ BPR sudah memenuhi ketentuan pemberian kredit besar sesuai dengan ketentuan OJK


0 1 1 0 0


5


2,50


1,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)4) Laporan pemberian kredit oleh

BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa

√ Laporan terhadap pemberian kredit kepada pihak terkait dan pemberian kredit yang melanggar sudah disampaikan kepada OJK secara benar



Halaman 23

Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ BPR tidak melanggar dan atau melampaui BMPK


0 2 0 0 0


4


2,00


0,20


0,17



Halaman 24



10 Rencana Bisnis BPRA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Rencana bisnis BPR telah disusun

oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

√ RBB sudah disetujui Dewan Komisaris

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ RBB sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan.

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

√ RBB sudah didikung pemegang saham untuk memperkuat permodalan


0 3 0 0 0


6


2,00


1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Rencana bisnis BPR disusun

dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.

√ Masih ada kekurangan

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

√ Sudah dilakukan pengawasan


0 1 1 0 0


5

Perhitungan rata- rata dengan 2,50



Halaman 25

dibagi jumlah pertanyaan: 2Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%

1,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)6) Rencana bisnis termasuk

perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ Sudah dilaksanakan


0 1 0 0 0


2


2,00


0,20


0,17



Halaman 26



11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non KeuanganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)1) Tersedianya sistem pelaporan

keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

√ Sudah berjalan


0 0 1 0 0


3


3,00


1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) BPR menyusun laporan keuangan

publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ Sudah dibuat

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ Sudah dibuat

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.




Halaman 27


0 4 0 0 0


8


2,00


0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)6) Laporan tahunan dan laporan

keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√ Sudah disampaikan

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

√ Sudah disampaikan


0 2 0 0 0


4


2,00


0,20


0,19



Halaman 28

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian 0.31 0.23 - 0.21 0.20 0.22 0.05 0.22 0.17 0.17 0.19 1.95

Predikat Komposit Baik



Halaman 29

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA...pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

Documents

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA...pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan