YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

LAPORAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 17 TAHUN

2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL

PENELITIAN MANDIRI

TIM PENELITI

1. I Nengah Suantra, S.H., M.H.

2. I Ketut Sudiarta, S.H., M.H.

3. I Made Budi Arsika, S.H., LLM

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS HUKUM

DENPASAR

2016

Page 2: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

ii

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Page 3: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

iii

ABSTRAK

Perda No. 11 Tahun 2011 belum dapat berlaku efektif karena beberapa ketentuan harus

diimplementasikan dengan Peraturan Walikota, yang belum terbentuk hingga saat ini. Sementara

itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 melegalkan penjualan Minuman Beralkohol

golongan A di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Sebaliknya, Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 membatasi tempat-tempat penjualan minuman

beralkohol. Pembentukan Perwali sangat urgensi dan relevansi disebabkan adanya pendelegasian

kewenangan dari Perda No 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol, dan perubahan isue-isue hukum berkaitan dengan diterbitkannya Perpres 74/2013,

Permendagri 6/2015, Peraturan Dirjendag No. 04/PDN/PER/4/2015, Perda Provinsi Bali No. 5

Tahun 2012, dan Perwali 22/2013.

Perwali yang akan dibentuk adalah Perwali tentang Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun

2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Materi muatan Rancangan

Perwali tentang Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol terdiri atas: penetapan tarif retribusi; Tatacara pelaksanaan pemungutan

retribusi; tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, anggsuran, dan penundaan

pembayaran retribusi; tata cara penagihan pemungutan retribusi; tata cara penghapusan piutang

retribusi yang sudah kedaluwarsa. Namun materi-materi tersebut merupakan materi pokok yang

perlu dirinci ke dalam sub-sub materi sehingga penormaannya menjadi lebih konkret dan

aplikatif. Pembentukan Perwali agar melalui proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat

memberikan masukan dan dapat segera mengetahui tentang perangkat pengaturan tentang

retribusi izin penjualan miniman beralkohol.

Page 4: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat Nya laporan

penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berhasil diselesaikan. Penelitian ini

dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana pengendalian dan pengawasan minuman

beralkohol di Kota Denpasar. Sebab Perda No. 11 Tahun 2011 belum dapat berlaku efektif

karena beberapa ketentuan harus diimplementasikan dengan Peraturan Walikota, yang belum

terbentuk hingga saat ini. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 melegalkan

penjualan Minuman Beralkohol golongan A di toko pengecer dalam bentuk kemasan.

Sebaliknya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 membatasi tempat-

tempat penjualan minuman beralkohol.

Penelitian didahului dengan melakukan penelusuran kebijakan-kebijakan pemerintah dan

pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun

instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi, tabulasi dan analisis data. Tahap

berikutnya adalah pembahasan dan menyimpulkan hasil penelitian serta melaporkan pelaksanaan

kegiatan penelitian.

Dengan selesainya laporan ini, sudah sepatutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H. M.H., Dekan F H UNUD dan para

pembantu dekan yang memfasilitisi penelitian ini.

2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota

Denpasar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

3. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di FH UNUD yang telah berpartisipasi dalam persiapan

dan penyelesaian proses administrasi penelitian ini.

4. Para penulis yang karya tulisnya diacu sebagai referensi dalam menyusun laporan penelitian.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah berkontribusi dalam

pelaksanaan dan pelaporan penelitian ini.

Terima kasih atas segala konstribusi dan perhatian yang telah diberikan, semoga Tuhan

Yang Maha Esa memberikan rahmat karuniaNya.

Akhirnya, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan laporan penelitian ini. Segala

masukan yang konstruktif sangat diperlukan untuk perbaikan laporan penelitian ini, terima kasih.

Denpasar, 12 Februari 2016

Tim Peneliti.

Page 5: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

v

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ............................................................................ ii

ABSTRAK ..................................................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... iv

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1

1.2.Identifikasi Masalah ...................................................................................................... 2

1.3. Tujuan dan Kegunaan .......................................................................................................... 3

1.4. Metode ................................................................................................................................. 3

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS............................................................. 7

2.1. Kajian Teoritis .................................................................................................................... 7

2.1.1 Retribusi Daerah. ....................................................................................................... 7

2.1.2 Izin Penjualan........................................................................................................... 10

2.1.3 Minuman Beralkohol dan Minuman Keras. ............................................................. 11

2.1.4 Peraturan Walikota................................................................................................... 14

2.2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang

dihadapi masyarakat.......................................................................................................... 15

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT ................................................................................................................................. 19

3.1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ........................... 19

3.2. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

Permendagri 1/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ............................. 20

3.3. UU No. 9 Tahun 2015 .................................................................................................... 21

3.4. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 ......................................................................... 22

3.5. Permendag 20/M-Dag/Per/4/2014 ................................................................................. 23

3.6. Permendag 06/2015 ....................................................................................................... 24

3.7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 25

3.8. Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012 .......................................................................... 26

3.9. Perda Kota Denpasar No. 17 Tahun 2011 ..................................................................... 26

3.10. Perwali 22/2013 ............................................................................................................. 27

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ......................................... 28

4.1. Ketentuan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 ................................................................. 28

4.2. Perspektif Pakar ................................................................................................................. 28

4.3. Model Formulasi Konsiderasi Perwali............................................................................... 30

BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH ...................................................................................... 32

5.1. Jangkauan Arah Pengaturan .............................................................................................. 32

Page 6: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

vi

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Perwali Tentang Pelaksanaan Perda No. 17

Tahun 2011 ....................................................................................................................... 33

BAB VI PENUTUP ...................................................................................................................... 35

5.1. Simpulan ........................................................................................................................... 35

5.2. Saran ................................................................................................................................. 35

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 36

LAMPIRAN .................................................................................................................................. 39

Page 7: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan

bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota, yang masing-

masing memiliki pemerintahan daerah. Setiap daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dengan prinsip otonomi luas, riil dan

bertanggungjawab yang digulirkan sejak era reformasi memberikan kewenangan kepada setiap

daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing, termasuk menetapkan regulasi

yang memuat kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9 Tahun 2015)

memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah (Perda) guna

menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyusunan Rancangan Perda

(Ranperda) dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kepala daerah.

Dalam kaitan itu, Kota Denpasar membentuk Peraturan Daerah No 17 tahun 2011 tentang

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Perda No. 11 Tahun 2011). Perda No. 11

Tahun 2011 dibentuk berdasarkan delegasi kewenangan yang ditentukan dalam Pasal Pasal 141

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28

Tahun 2009). UU No. 28 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada Daerah untuk memungut

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagai salah satu jenis Retribusi

Perizinan Tertentu.

Namun demikian, kendati pun sudah ditetapkan sejak sejak 29 Desember 2011, Perda

No. 11 Tahun 2011 belum dapat berlaku efektif karena beberapa ketentuan harus

diimplementasikan dengan Peraturan Walikota, yang belum terbentuk hingga saat ini. Peraturan

Presiden Nomor 74 Tahun 2013 (Perpres 74/2013) tentang Pengendalian dan Pengawasan

Page 8: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

2

Minuman Beralkohol pada tanggal 6 Desember 2013 melegalkan penjualan Minuman

Beralkohol golongan A di toko pengecer dalam bentuk kemasan, tetapi tidak jelas apa yang

dimaksudkan dengan toko pengecer.

Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran, dan Penjualan Minuman

Beralkohol (Permendag 06/2015) membatasi tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

Minuman Beralkohol golongan A hanya dapat dijual di Toko Bebas Bea (TBB), tempat tertentu

lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, supermarket, dan hypermarket. Sedangkan toko

Pengecer, seperti minimarket, Circle K, dan lain-lain. Karena itu, beberapa Circle K di Denpasar

tidak lagi menerima stok bir, kulkas penjualan bir ditutupi sarung1.

Namun demikian, larangan tersebut tidak berlaku mutlak di Denpasar. Sebab, sesuai

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol Golongan A (Juknis No. 04/PDN/PER/4/2015), sebagai tindak lanjut Permendag

06/2015 memperkenankan pengecer menjual sebatas di pantai Sanur. Selain itu, Walikota dapat

menetapkan tempat-tempat tertentu serbagai tempat penjualan Minuman Beralkohol untuk

diminum langsung di tempat dengan memperhatikan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Karena itulah urgen dan relevan untuk ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar (Perwali)

sebagai pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2011 sehingga terdapat kepastian hukum mengenai

tempat-tempat yang diperkenankan menjual minuman beralkohol, tarif, tata cara pemungutan,

pembayaran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, penagihan dan

penghapusan piutang retribusi izin tempat penujualan minuman beralkohol.

1.2. Identifikasi Masalah

Kajian hukum atas suatu pengaturan pada umumnya berkaitan dengan penormaan materi

muatan dan prosedur pembentukan. Namun, penelitian ini merupakan upaya penyusunan naskah

akademik rancangan Perwali sebagai pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2011. Oleh karena itu

1 Arnoldus Dhae, 17 April 2015, “Minuman Beralkohol di Denpasar sudah Ditarik”,

http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/17/387584/minuman-beralkohol-di-denpasar-sudah-ditarik, diakses

Selasa, 3 Nopember 2015, hlm. 1.

Page 9: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

3

penelitian terfokus pada penormaan materi muatan perda yang didelegasikan pengaturannya

dengan Perwali, sehingga masalah yang teridentifikasi untuk dinormakan, sebagai berikut:

1 Penetapan Tarif Retribusi.

2 Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi.

3 Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, anggsuran, dan penundaan

pembayaran retribusi.

4 Tata cara penagihan pemungutan retribusi.

5 Tata cara penghapusan piutang retribusi.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah

penyusunan Rancangan Perwali tentang Pelaksanaan Perda 17/2011. Selain itu, juga untuk

merumuskan cakupan ruang lingkup materi bagi penyusunan Peraturan Walikota Kota Denpasar

tentang Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2011.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai pedoman dan rujukan bagi

penyusun Rancangan Perwali agar sesuai dengan ruang lingkup materi muatan yang dikehendaki

oleh Perda 17/ 2011. Hasil penelitian ini juga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan

untuk memberikan masukan dalam penyusunan Perwali Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2011

sehingga merepresentasikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan tempat penjualan

minuman beralkohol.

1.4. Metode

Jenis Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik.

Dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU No. 12 tahun 2011) mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dijelaskan

bahwa penyusunan Naskah akademik merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasis

penelitian hukum atau penelitian lain. Apabila Naskah Akademik disusun berdasarkan penelitian

hukum, maka metode yang dapat digunakan adalah metode yuridis normatif atau metode yuridis

empiris yang dikenal pula dengan sebutan metode penelitian sosiolegal.

Penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan

wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Sedangkan penelitian

Page 10: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

4

hukum yang menggunakan metode sosiolegal didahului dengan melakukan penelitian hukum

normatif atau penelaahan peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan

observasi mendalam dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data nonhukum yang terkait

dan berpengaruh terhadap produk hukum yang diteliti. Naskah Akademik ini disusun

menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan hasil focus group

discussion (FGD) perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan penjual

minuman beralkohol di Kota Denpasar.

Pendekatan dalam Penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach),

pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach),

pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan filsafat (philosophical approach).2

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah peraturan

perundang-undangan yang berkaitan denga retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,

antara lain:

1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

3 Perpres 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

4 Permendag 06/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

5 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol Golongan A.

6 Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

7 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan (Perwali 21/2013).

Pendekatan konsep hukum (conceptual approach) dilakukan dengan menelaah pendapat

para ahli mengenai terMBogi, definisi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan retribusi, izin,

tempat penjualan dan minuman beralkohol. Pendekatan analitis (analytical approach ) adalah

suatu pendekatan yang dilakukan dengan menguraikan aturan hukum yang diteliti untuk

2 Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Interpratama Offset, hal. 93-137.

Page 11: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

5

menemukan persamaan dan perbedaan, kesesuaian dan ketidaksesuaian, sinkron atau harmonis

dan konfliknya norma peraturan perundang-undangan secara horizontal dan vertikal sehingga

diketemukan unsur-unsur yang dapat diformulasikan ke dalam Perwali yang akan disusun.

Pendekat filsafat (philosophical approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

asas-asas prinsip-prinsip yang terkandung dan/atau melandasi kaidah hukum dalam pengaturan

retribusi izin tempat penujualan minuman beralkohol dengan Perwali.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder3 serta didukung dengan bahan hukum informatif. Bahan hukum primer terdiri dari

produk hukumn yang diteliti, antara lain sebanyak 7 (tujuh) produk hukum sepert disebutkan

pada bagian pendekatan di atas. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum

yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat berupa bahan-bahan yang

terdapat pada kepustakaan atau pada website.

Bahan hukum informatif berupa informasi dari informan ialah pihak otoritas atau pejabat

dari lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar maupun para pihak yang membidangi

tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu, informasi juga dapat

diperoleh dari pihak penjul minuma beralkohol. Bahan ini digunakan sebagai penunjang dan

untuk mengkonfirmasi bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara yang sesuai dengan jenis bahan

hukum tersebut, sebagai berikut:

1 Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui tudi dokumentasi

dan kepustakaan.

2 Bahan hukum informatif dikumpulkan dengan studi lapangan yaitu melalui wawancara

dan FGD dengan pihak-pihak yang terkait retribusi izin tempat penjualan minuman

beralkohol.

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Bahan-bahan hukum yang terkumpul diklasifikasi dan disistematisasi. Kemudian diurai,

yang sama dikumpulkan; yang berbeda dikeluarkan untuk diurai kembali. Selanjutnya dilakukan

3 C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20 , Bandung:

Alumni, hal. 134.

Page 12: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

6

interpretasi secara hermeneutikal yakni memberikan pendapat atau pandangan teoritis secara

gramatikal, historikal, teleologikal, sistematikal, sosiologikal, dan filosofikal terhadap bahan-

bahan hukum yang berhasil dikumpulkan4. Pemahaman secara gramatikal dilakukan berdasarkan

pada makna kata dalam konteks kalimatnya, sehingga suatu ketentuan hukum dipahami arti dan

maknanya. Pemahaman aturan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya, yakni

latar belakang sejarah pembentukannya dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak

diwujudkannya (teleologikal). Konteks historis yang berlatar sosio-kultural dan politis

menentukan isi hukum positif itu (untuk menemukan ratio legis-nya). Pemahaman produk

hukum harus pula dilakukan dalam konteks hubungannya dengan aturan hukum positif yang

lainnya, secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan

ekonomi, dengan mengacu pandangan hidup, serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan

fundamental dalam proyeksi ke masa depan. Analisis bahan-bahan hukum dengan cara

interpretasi secara hermeneutical tersebut diharapkan akan mampu mengahsilkan Perwali yang

sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan, mengakomodasi nilai-nilai sosial

budaya dan ekonomi serta sinkron dengan aturan hukum positif lainnya.

4 Bernard Arief Sidharta, “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Philosophical dan Dogmatical”,

dalam Soelistyowati Irianto dan Shidarta, ed., 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, hal 145-146.

Page 13: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

7

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu junis pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 285 UU No. 9 Tahun 2015 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari

PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain Daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah;

retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan

asli Daerah yang sah. Pasal 286 menentukan bahwa retribusi daerah ditetapkan dengan undang-

undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Hal itu berarti bahwa

pembentuk UU No. 9 Tahun 2015 menghendaki pengaturan Retribusi Daerah dilakukan dengan

undang-undang tersendiri, dan pelaksanaan di daerah ditetapkan dengan Perda. Undang-undang

yang mengatur mengenai Retribusi Daerah adalah UU No. 29 Tahun 2009.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton tanpa memformulasikan definisi, menulis unsur-

unsur retribusi yaitu5:

1. Pungutan harus berdasarkan undang-undang.

2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.

3. Pemungutan dilakukan oleh negara.

4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum.

5. Kontra prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Sedangkan Wahyudi Kumorotomo menekankan pada unsur kontra prestasi dari retribusi untuk

membedakan dengan pajak bahwa, Retribusi dipungut dengan kompensasi layanan tertentu

sedangkan Pajak dipungut tanpa kompensasi layanan.6 Pada retribusi daerah terdapat suatu

tegenprestatie atau pengembalian jasa yang langsung dari pihak pemerintah.7 Sesungguhnya,

pada Retribusi (daerah) maupun pada Pajak (daerah) sama-sama terdapat unsur kontra prestasi.

5 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2008, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 8.

6Wahyudi Kumorotomo, 2006, Desentralisasi Fiskal: Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004, Jakarta:

Kencana, hlm. 125 7R. Soedargo, 1964, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bandung: N.V. Eresco, hlm. 29.

Page 14: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

8

Tetapi, perbedaanya adalah kontra prestasi pada Retribusi bersifat individual – langsung

diberikan kepada pembayar, sedangkan kontra prestasi pada Pajak tidak bersifat individual.

Artinya bahwa pengembalian jasa atas pembayaran pajak tersebut tidak langsung dapat dinikmati

oleh si pembayar, melainkan dikembalikan kepada masyarakat umum. Unsur pengembalian jasa

yang lansung dan yang tidak lansung inilah yang merupakan pembeda retribusi daerah dan pajak

daerah.8 Artinya, setiap pembayaran pajak memberi kontribusi atas jasa-jasa pelayanan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, tetapi pembayar tidak menerima konstraprestasi langsung yang

dapat dinikmati, dan setiap pembayaran retribusi menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-

jasa pembayaran yang telah disediakan atau dibuat untuk itu.9 Jenis pelayanan yang

membedakan dalam pengenaan pajak dan retribusi adalah tergantung pada tipe pelayanan.

Pelayanan suatu barang publik, yakni barang/jasa yang memberi keuntungan kepada orang

secara kolektif, maka pembebanan pungutannya adalah pajak. Pelayanan suatu barang privat,

yakni barang/jasa yang memberi keuntungan pada diri sendiri, maka pembebanan pungutannya

adalah retribusi.

Adanya unsur imbalan jasa secara langsung tersebut tampak dengan jelas dalam

pengertian Retribusi yang dikemukakan oleh Munawir bahwa, Retribusi adalah iuran kepada

pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat

ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan

jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.10

Namun demikian, pengertian Retribusi

tersebut dari aspek Ilmu Ekonomi, bukan dari aspek Ilmu Hukum. Pengertian Retribusi secara

hukum adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa

dengan tegenprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang

digunakan untuk memaksakan penagihan retribusi dapat berupa sanksi ekonomi maupun sanksi

pidana.

Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 menentukan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

8 Tjip Ismail, 2007, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Jakarta: Yellow Printing, hlm. 56.

9 Kesit Bambang Prakosa, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta: UII Press, hlm. 35

10Ali, “Pembahasan Mengenai Pengertian Pajak dan Pengertian Retribusi”,

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-pajak-dan-retribusi.html#_, Sabtu 7 Nopember 2015, hlm. 2.

Page 15: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

9

orang pribadi atau Badan (lihat Nomor 64). Dalam pengertian tersebut terkandung adanya unsur-

unsur bahwa Retribusi:

1. merupakan salah satu jenis pungutan daerah;

2. pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan

3. pembayaran dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa

atau mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan adanya obyek, subyek dan wajib retribusi. Obyek Retribusi

yaitu pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah. Subyek Retribusi ialah orang pribadi atau Badan, sedangkan

wajib Retribusi ialah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa atau mendapatkan

izin dari Pemerintah Daerah.

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi

hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan

sebagai obyek retribusi.11

Pasal 108 UU No. 28 Tahun 2009 menentukan adanya tiga kelompok

jasa tertentu, yaitu: Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Obyeknya retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah Kota ditetapkan

sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Pasal 141 UU No. 28 Tahun 2009 menentukan jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,

Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Jadi,

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk ke dalam golongan Retribusi

Perizinan Tertentu.

11

Anonim, “Definisi dan Pengertian Retribusi (Subjek Retribusi)”, http://www.definisi-

pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-retribusi-subjek.html, Sabtu 7 Nopember 2015, hlm. 1.

Page 16: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

10

Pasal 143 UU No. 28 Tahun 2009 menentukan Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di

suatu tempat tertentu. Subyek dan wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

merujuk pada ketentuan Pasal 147 UU No. 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh izin penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah. Subyek ini dapat

merupakan wajib retribusi apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi.

2.1.2 Izin Penjualan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia12

diterangkan bahwa, Izin adalah pernyataan

mengabulkan (tiada melarang dsb); persetujuan membolehkan. E. Utrecht berpendapat bahwa

bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga

memperkenankannya asal saja diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal

konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat

suatu izin (vergunning). I Made Arya Utama menyatakan bahwa penetapan perizinan sebagai

salah satu instrumen hukum dari pemerintah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar

tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar

tidak merugikan orang lain. Perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter

sebagai preventif instrumental13

.

Dengan demikian, perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan pengatur. Penetapan

perizinan dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan

yang lainnya, sehingga ketertiban dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Izin merupakan

ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk

ketetapan – keputusan yang berwenang. Izin merupakan ketetapan yang bersifat konstitutif,

yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang

yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Perizinan diadakan untuk pengendalian dan

pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi

12

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta:

Balai Pustaka, hlm. 391. 13

Damang, “Pengertian Perizinan”, http://www.negarahukum.com/hukum/ pengertian-perizinan.html, Sabtu 7

Nopember 2015, hlm. 1.

Page 17: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

11

pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat

yang berwenang.

Kata “Penjualan” memiliki arti sebagai “proses, perbuatan, cara menjual”; dan “tempat

menjual”14

. Dengan demikian dalam kata “penjualan” sudah terkandung makna proses dan

tempat menjual, sehingga tidak salah apabila kata penjualan tidak didahului dengan kata

“tempat”. Frasa penjualan minuman beralkohol sudah menunjukkan adanya proses menjual

minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol. Pada frasa tempat penjualan

minuman beralkohol dapat terjadi proses menjual menuiman beralkohol.

Karena itu, frasa “Izin Penjualan” minuman beralkohol berarti izin dari pemerintah

(daerah) yang diperlukan oleh seseorang atau suatu Badan untuk menjual minuman beralkohol.

Dalam hal itu, pemerintah menyatakan membolehkan atau mengabulkan kepada orang pribadi

atau badan untuk melakukan penjualan minimal beralkohol sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan pemberian izin merupakan jasa

yang diberikan oleh pemerintah kepada yang berhak mendapatkan, sehingga beralasan apabila

pemerintah memungut retribusi atas izin tersebut.

2.1.3 Minuman Beralkohol dan Minuman Keras.

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia15

dijelaskan bahwa Minuman beralkohol

(MB) adalah minuman yang mengandung etanol yaitu bahan psikoaktif dan jika dikonsumsi

menyebabkan penurunan kesadaran. Bila dikonsumsi berlebihan, menimbulkan efek samping

berupa ganggguan mental organik (GMO); gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan

berprilaku. Hal itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat.

Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di

industry dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan di kebanyakan minuman

keras; C2H3OH; etanol; atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.16

Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan

menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Konsumen yang terkena

GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan

14

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., hlm. 419. 15

Wikipedia bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_ beralkohol, Sabtu 7 Nopember 2015,

hlm. 1.

16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., hlm 27.

Page 18: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

12

tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan

terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak

mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami misalnya mudah

tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi. Efek samping terlalu banyak

menknsumsi MB juga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh

lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami

sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum MB. Mereka akan sering gemetar

dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi. Contoh MB

terutama yang paling digemari di dunia yakni: Beer, Rum & Coke, Vodka & Orange, Tequila,

Margarita, White Russian, Sex on the Beach, Wine, Jager, Absinth.17

Pasal 1 Perpres 74/2013 menentukan bahwa, MB adalah minuman yang mengandung etil

alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. MB terdiri atas

yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga)

golongan sebagai berikut:

a. Golongan A, mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai

dengan 5%.

b. Golongan B, kadar etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5%

sampai dengan 20%.

c. Golongan C, mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari

20% sampai dengan 55%.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan terMBogi minuman keras, yang berarti

“minuman yang memabukkan seperti bir, anggur, arak, tuak”.18

Dalam Wikipedia bahasa

Indonesia19

diterangkan bahwa minunam keras (Miras), yang disebut juga sebagai minuman

suling atau spirit adalah MB yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu,

17

Anonim, “10 Jenis Minuman Beralkohol Paling Digemari di Dunia”,

http://www.lensaterkini.web.id/2014/10/10-minuman-keras-beralkohol-tinggi-yang.html, Sabtu 7 Nopember 2015,

hlm. 1-2. 18

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., hlm 657.

19Wikipedia, “Minuman Keras”, https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, Sabtu 7 Nopember 2015,

hlm. 1.

Page 19: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

13

berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol, diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau

sayuran. Contoh Miras antara lain: arak, vodka, gin baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Di masyarakat, pengertian Miras dan MB membingungkan dan cenderung dianggap

barang yang sama sehingga penyebutan Miras juga meliputi minuman fermentasi yang tidak

disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat

sejak tahun 2013. Istilah "hard liquor" (juga berarti MB) digunakan di Amerika

Utara dan India untuk membedakan minuman suling dengan yang tidak disuling, yang kadar

kandungan alkoholnya jauh lebih rendah.20

Miras merujuk pada minuman suling yang tidak mengandung tambahan gula dan

memiliki setidaknya 20% alkohol. Miras yang populer antara lain arak, brendi, brendi buah juga

dikenal sebagai eau-de-vie atau schnapps), gin, rum, tequila, vodka, dan wiski. Dalam

perundang-undangan di Indonesia, MB dengan kadar di atas 20 persen masuk ke dalam minuman

beralkohol golongan C. Namun tidak disebutkan secara gamblang bahwa MB golongan C adalah

Miras. Semua MB selain bir dan anggur umumnya disebut sebagai Miras. Bir dan anggur, yang

bukanlah minuman suling, mempunyai batas kandungan alkohol maksimum sekitar 20% alcohol

berdasarkan volume (ABV), karena kebanyakan ragi tidak dapat bereproduksi ketika konsentrasi

alkohol ada di atas tingkat ini, akibatnya, proses fermentasi berhenti pada saat itu.

Istilah "spirit" (dari bahasa latin spiritus yang berarti "nafas") yang merujuk ke Miras

berasal dari alkimia Timur Tengah. Alkemis-alkemis tersebut lebih peduli dengan kesehatan obat

mujarab dibandingkan dengan transmutasi timah menjadi emas. Uap yang dilepaskan dan

dikumpulkan selama proses alkimia (seperti dengan distilasi alkohol) disebut

sebagai spirit ("sukma") dari cairan aslinya. Etimologi istilah bahasa Inggris minuman keras,

yaitu "liquor" dan kerabat dekatnya "liquid" adalah kata kerja Latin liquere, yang berarti "untuk

menjadi cairan". Menurut Oxford English Dictionary (OED), penggunaan awal dari kata ini

dalam bahasa Inggris, yang berarti hanya "cairan", bisa dirunut ke tahun 1225. Penggunaan

pertama OED menyebutkan arti "liquor" adalah "cairan untuk minum" terjadi pada abad ke-14.

Penggunaannya sebagai istilah untuk "minuman beralkohol memabukkan" muncul pada abad ke-

16.21

20

Wikipedia, “Minuman Keras”, Ibid.

21

Wikipedia, “Minuman Keras”, Ibid, hlm. 2.

Page 20: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

14

2.1.4 Peraturan Walikota.

Pasal 1 nomor 26 dan Pasal 59 ayat (1) UU No 9 tahun 2015 menentukan adanya Perwali

sebagai peraturan kepala daerah kota. Selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (2) ditentukan bahwa wali

kota sebagai kepala daerah kota, dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk menetapkan

peraturan wali kota dan keputusan wali kota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan 237 UU No. 9 Tahun 2015, Perwali ditetapkan

untuk melaksanakan peraturan daerah. Pembentukan dan materi muatan Perwali pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pembentukan dan materi mutan

Perwali adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 (Permendagri 1/2014). Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011

menentukan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II UU No. 12

Tahun 2011. Pasal 2 dan 3 Permendagri 1/2014 menentukan bahwa Perwali merupakan salah

satu produk hukum yang bersifat pengaturan. Selanjutnya, Pasal 116 menentukan bahwa teknik

penyusunan Perwali dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Dengan demikian, Wali Kota Denpasar memiliki kewenangan membentuk Perwali dalam

menjalankan tugasnya melaksankan Perda 17/2015 yang telah dibentuk bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (DPRD Kota). Pembentukan Perwali Kota Denpasar

sebagai pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2011 merujuk pada kretentuan-ketentuan yang terdapat

di dalam:

1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

4 Perpres 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

5 Permendagri 1/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

6 Permendag 06/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Page 21: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

15

7 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol Golongan A.

8 Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

9 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan (Perwali 21/2013).

2.2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta

permasalahan yang dihadapi masyarakat

Praktik penyelenggaran perizinan tempat penjualan minuman beralkohol merupakan

salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perwujudan

komitemen pelayanan tersebut diawali dengan pengaturan penyelenggaraan perizinan.

Pengaturan penyelenggaraa perizinan tersebut merupakan jasa yang diberikan pemerintah daerah

kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan yang

diberikan kepada orag ataupun badan yang menerima manfaat pelayanan tersebut. Karena itulah,

Pemerintah Daerah Kota Denpasar membentuk Perda No. 17 Tahun 2011. Namun Perda ini

belum implementatif karena terdapat beberapa ketentuan yang menghendaki pengaturan dengan

Perwali. Ketentuan-ketentuan Perda No. 17 Tahun 2011 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1 Pasal 9 ayat (3) mengenai Penetapan Tarif Retribusi.

2 Pasal 11 ayat (3) mengenai Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi.

3 Pasal 13 ayat (5) mengenai Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran,

anggsuran, dan penundaan pembayaran retribusi.

4 Pasal 15 ayat (5) mengenai Tata cara penagihan pemungutan retribusi.

5 Pasal 17 ayat (3) mengenai Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa.

Praktik pemungutan retribusi atas izin tempat penjualan MB mendapatkan legitimasi

berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perpres 74/2013. Walaupun pernah terdapat larangan

menjual MB oleh pengecer berdasarkan Permendag 06/2015, namun selepas Rachmat Gobel

sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia, ditetapkanlah Peraturan Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. Peraturan Dirjen

Page 22: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

16

tersebut menentukan bahwa Wali Kota dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat

penjualan MB golongan A untuk diminum langsung di tempat dengan memperhatikan

karakteristik daerah dan budaya local. tempat-tempat tertentu tersebut harus berada di

kawasan/lokasi/objek pariwisata yang telah ditetapkan melalui Perda setempat.

Dalam kaitan itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali (Perda No. 16 Tahun 2009) menetapkan 16 lokasi wisata di Bali yang

diperbolehkan bagi pengecer untuk menjual MB golongtan A. KP Sanur di Denpasar diizinkan

menjual MB golongtan A untuk dikomsumsi langsung di tempat. Menteri Pariwisata Arief

Yahya menjelaskan bahwa pelarangan penjualan MB tersebut tidak membawa pengaruh kepada

turis asing. Mereka tetap dapat menikmati MB di tempat-tempat yang diperbolehkan menjual

minuman beralkohol seperti: di kafe maupun bar dan Hotel.22

Praktik pemungutan retribusi atas izin tempat penjualan MB didukung pula oleh

perkembangan kunjungan wisatawan asing ke Bali dan Indonesia pada umumnya, yang juga

dapat menarik investasi asing di bidang produksi MB. Selama bulan Mei 2015 terdapat

kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 295.835 orang. Walaupun jumlah tersebut

berkurang dari bulan sebelumnya mencapai 313.763 orang. Namun secara kumulatif turis yang

datang bertambah 11,29 persen menjadi 1.555.609 orang selama Januari-Mei 2015 dibanding

periode yang sama tahun lalu.23

Peningkatan angka kunjungan tersebut tampak pula dari data

bertambahnya hunian akomodasi. Banyaknya Tamu Asing yang menginap pada Hotel Non

Bintang dan Akomodasi Lainnya tahun 2012 adalah 1099275 orang, sedangkan dalam tahun

tahun 2013 meningkat menjadi 1625252 orang.24

Peningkatan tingkat hunian hotel dan

akomodasi lainnya turut menunjang peningkatan Produk domistik regional bruto (PDRB) Kota

Denpasar. Dalam tahun 2013 PDRB dari bidang akomodasi dan makan minum adalah Rp.

7.870.764,75, sedangkan dalam tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 9.908.704,35.25

Praktik pemungutan retribusi atas izin tempat penjualan MB didorong pula oleh

meningkatnya investasi asing terhadap industry MB. Sebab, peningkatan jumlah kunjungan

22

Johan Sompotan, “Turis Asing Masih Bisa Beli Minuman Beralkohol di Indonesia”,

http://lifestyle.okezone.com/read/2015/04/14/406/1133818/turis-asing-masih-bisa-beli-minuman-beralkohol-di-

indonesia, Sabtu 7 Nopember 2015, hlm. 1. 23

IK Sutika, “Wisman ke Bali bertambah 11,29 persen”, Unggul Tri Ratomo, Ed.,

http://www.antaranews.com/berita/503629/wisman-ke-bali-bertambah-1129-persen 24

Denpasar dalam Angka 2014. 25 Denpasar dalam Angka 2014.

Page 23: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

17

wisatawan asing tersebut berpengaruh terhadap tingginya konsumsi MB. Hal itu menunjukkan

pula adanya peningkatan pertumbuhan pasar sebab komsumen MB semakin banyak. Data

Kementerian Perindustrian memperlihatkan bahwa, konsumsi minuman mengandung etil alkohol

(MMEA) sepanjang tiga tahun terakhir tercatat terus tumbuh hingga mencapai 263 juta hektoliter

di 2012. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor penyebab ketertarikan produsen untuk

berinvestasi di Indonesia.26

Pemungutan retribusi atas izin penjualan MB berdampat sangat signifikan terhadap

rencana pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah. Hal itu tampak dari peningkatan

penerimaan retribusi daerah daripada yang direncanakan dalam tahun 2013. Rencana pendapatan

Daerah Kota Denpasar dari sektor retribusi tahun 2013 adalah Rp. 42.685.463.848,00; sedangkan

realisasinya adalah Rp. 47.874.288.091,00. Dengan demikian terdapat surplus adalah Rp.

5.188.824.243,00.27

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa melegalkan peredaran MB di masyarakat

dapat berdampak negatif. Hasil riset terbaru WHO menunjukkan fakta, konsumsi di atas 15 liter

alkohol murni per-tahun, memicu munculnya lebih dari 200 penyakit kronis diantarnya kanker

dan sirosis hati. Setiap tahunnya lebih 3,3 juta orang meninggal sebagai dampak konsumsi

minuman beralkohol berlebihan.28

Hal itu sama dengan MB membunuh 1 orang setiap 10 detik.

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengeluarkan larangan penjualan MB goolongan A di

minimarkert dan pengecer karena menganggap alkohol membuat mental warga Tanah Air rusak,

sehingga selalu kalah bersaing di kancah global29

. Sebagai akibat dibebaskannya penjualan MB

Golongan A; maka penjualan shandy, minuman ringan beralkohol, bir, lager, ale, bir hitam atau

stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi dan anggur brem Bali marak di toko-

toko Seven Eleven dan mini market sejenisnya. Anak-anak di bawah umur dengan mudah

26

Indonesia Finance Today, “Industri Minuman Alkohol Menarik Investasi Asing”

http://www.kemenperin.go.id/artikel/6834/Industri-Minuman-Alkohol-Menarik-Investasi-Asing, Sabtu 7 Nopember

2015, hlm. 1.

27

Denpasar dalam Angka 2014. 28

Dpa/afp, “Larangan Berjualan Alkohol di Minimarket Mulai Diberlakukan”

http://www.dw.com/id/larangan-berjualan-alkohol-di-minimarket-mulai-diberlakukan/a-18387258, Jumat 6

Nopember 2015, hlm. 2.

29

Mrt, “Larangan Minuman Beralkohol Tak Berlaku di Bali”,

http://economy.okezone.com/read/2015/04/13/320/1133352/larangan-minuman-beralkohol-tak-berlaku-di-bali,

Sabtu 6 Nopember 2015, hlm. 1.

Page 24: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

18

mendapatkannya, terlebih lagi pramuniaga tidak melarangnya. Bahkan, ada pula diantaranya

menjadikannya sebagai MB oplosan yang dapat berdampak mematikan.

Data lain yang menunjukkan betapa MB merugikan negara adalah hasil penelitian yang

dilakukan di Australia pada tahun 2010 bahwa, MB menyebabkan pemerintah menghabiskan

dana sebesar 1,7 miliar poundsterling (Rp 35,7 triliun) untuk penanganan dalam bidang

kesehatan, dan 7,3 miliar poundsterling (Rp 153 triliun) untuk penanganan dalam bidang

hukum.30

Jika hasil penelitian itu diproyeksikan untuk pemerintahan daerah di Indonesia, maka

betapapun besarnya konstribusi pendapatan dari retribusi atas izin penjualan MB terhadap PAD,

tetapi dampak yang ditimbulkannya jauh lebih besar.

Dengan demikian, adanya pengaturan dalam bentuk Perda dan Perwali untuk

pengendalian peredaran MB, terutama MB Golongan A agar tidak sampai dikomsumsi oleh

anak-anak di bawah umur sangat relevan. Perda No. 17 Tahun 2011 yang dimaksudkan untuk

menekan seminimal mungkin dampak social peredaran MB harus segera diimplementasikan

dengan Perwali, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut.

30 Abul Muamar, “Fraksi PKS DPRD Medan Tolak Ranperda Retribusi Minuman

Beralkohol”, http://medan.tribunnews.com/2015/11/02/fraksi-pks-dprd-medan-tolak-

ranperda-retribusi-minuman-beralkohol, Sabtu 6 Nopember 2015, hlm 1.

Page 25: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

19

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

3.1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian Konsideran UU No. 28 Tahun 2009 menentukan bahwa UU Pemerintahan Daerah

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan Negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibiayai dengan menggunakan

pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi

dalam penetapan tariff.

Pasal 108 menentukan objek Retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan

tertentu. Retribusi yang dipungut atas objek-objek tersebut masing-masing dinamakan Retribusi

Jasa Umum yang dikenakan atas jasa umum; Retribusi Jasa Usaha dipungut atas jasa umum; dan

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut atas perizinan tertentu.

Retribusi Izin Tempat Penjualan MB termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan

Tertentu. Hal itu ditentukan dalam Pasal 141 bahwa, jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Page 26: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

20

Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu

tempat tertentu.

Kebijakan retribusi daerah memperluas kewenangan daerah hingga penetapan tarif

namun dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dalam penetapan tarif

supaya dihindari penetapan tarif yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat

secara berlebihan. Karena itu, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi

dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin,

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari

pemberian izin tersebut. Pasal 155 menentukan bahwa tarif Retribusi ditinjau kembali paling

lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks

harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah.

3.2. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Permendagri 1/2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 1 Tahun 2014 merupakan instrument

Hukum Perundang-undangan yang mengantur mengenai pembentukan peraturan perundang-

undangan termasuk pembentukan Perwali. Jenis, materi muatan, bentuk dan teknik penyusunan

di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 116 Permendagri No. 1 Tahun

2014 menentukan bawa, teknik penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan

penetapan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Undang-undang yang dimaksudkan adalah UU No. 12 Tahun 2011. Karena itu teknik

penyusunan Rancangan Perwali; baik mengenai Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan teknik penyusunan

Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup ditentukan di dalam Lampiran II UU No. 12

Tahun 2011 mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Page 27: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

21

Sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, pembentukan Perwali harus dilakukan

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis,

hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan

rumusan; dan keterbukaan. Materi muatan Perwali harus mencerminkan asas: pengayoman;

kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan;kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain itu, materi muatan Perwali dapat berisi asas

sesuai dengan bidang hukumnya antara lain: misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa

kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah dalam Hukum Pidana; dan

asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik yang terdapat di dalam Hukum Perdata.

Permendagri 1/2014 menentukan bahwa pembentukan Perwali diawali dengan

membentuk suatu Tim Penyusun Perwali yang dibentuk oleh Wali Kota dan ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota. Penyusunan Rancangan Perwali dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Rancangan Perwali tersebut dilakukan pembahasan oleh Bagian

Hukum Kota Denpasar untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Rancangan Perwali yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala

Bagian Hukum Kota Denpasar dan pimpinan SKPD terkait. Pimpinan SKPD atau pejabat yang

ditunjuk mengajukan Rancangan Perwali yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Wali

Kota melalui sekretaris daerah. Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau

penyempurnaan terhadap Rancangan Perwali tersebut dan dikembalikan kepada pimpinan SKPD

pemrakarsa. Hasil penyempurnaan disampaikan kembali kepada sekretaris daerah setelah

dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar dan pimpinan SKPD terkait.

Sekretaris daerah menyampaikan rancangan tersebut kepada Wali Kota untuk ditandatangani.

3.3. UU No. 9 Tahun 2015

Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 menentukan salah satu tugas Wali Kota yakni menyusun

dan mengajukan rancangan Perda untuk dibahas bersama DPRD. Dalam menjalankan tugas

tersebut Wali Kota berwenang mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah

mendapat persetujuan bersama DPRD serta menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

Page 28: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

22

Pasal 246, 247 dan 248 menentukan bahwa, Wali Kota membentuk Perwali untuk

melaksanakan Perda. Pembentukan Perwali harus sesuai dengan asas pembentukan dan asas

materi muatan yang ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Perencanaan, penyusunan, dan

penetapan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 12 Tahun 2011 dan

Permendagri 1/2014.

Perwali yang dibentuk tidak dapat, bahkan dilarang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Pasal

250 dan Penjelasannya menentukan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum maksudnya

meliputi:

a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Bertentangan dengan kesusilaan maksudnya adalah bertentangan dengan norma yang berkaitan

dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.

Perwali diundangkan oleh sekretaris daerah dalam berita daerah. Perwali yang sudah

diundangkan tersebut mulai berlaku dan memupunyai kekuatan mengikat pada tanggal

diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perwali tersebut. Artinya bahwa mulai berlaku

Perwali berbeda dengan tanggal pengundangan. Penjelasan Pasal 248 ayat (3) menerangkan

bahwa hal itu dapat terjadi disebabkan masih mempersiapkan sarana dan prasarana serta

kesiapan aparatur pelaksana Perwali tersebut.

Pasal 255 menentukan bahwa penegakan Perwali dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja (SATPOLPP). Apabila terjadi pelanggaran atas Perwali maka, SATPOLPP melakukan

tindakan penertiban non-yustisial, menindak, melakukan tindakan penyelidikan, dan melakukan

tindakan administratif bagi warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3.4. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013

Perpres 74/2013 menyusul Putusan Mahkamah Agung No. 42P/HUM/2012 tanggal 18

Juni 2013 yang menyatakan Keppres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Benturan antara sejumlah

Page 29: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

23

Perda yang melarang total peredaran MB dan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 yang hanya

mengatur pembatasan MB memperkuat alasan penerbitan Perpres tersebut.

Perpres ini mengelompokan MB ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1 MB Golongan A, yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai

dengan 5%;

2 MB golongan B, mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% - 20%; dan

3 MB golongan C, mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Perpres melegalkan penjualan MB golongan A di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Karena

itulah, bir yang merupakan minuman beralkohol dengan kadar sampai dengan 5% marak

dijumpai di toko-toko semacam Seven Eleven dan mini market sejenisnya.

Perpres 74/2013 menuai kritik dan penolakan dari berbagai kalangan yang dinilai sebagai

langkah mundur karena menjadi payung hukum produksi dan peredaran miras di Indonesia,

sehingga sulit untuk sepenuhnya memberantas keberadaan barang tersebut. Sebaliknya, para

penikmat MB merasa mendapatkan perlindungan, padahal ada yang meregang nyawa sebagai

akibat Miras oplosan.31

3.5. Permendag 20/M-Dag/Per/4/2014

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014

Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan

Minuman Beralkohol diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Perpres 74/2013.

Dalam Permendag ini selain ditentukan penggolongan MB menjadi 3 (tiga) yakni

Golongan A, Golongan B, dan Golongan C seperti ditentukan dalam Perpres 74/2013; ditentukan

juga bahwa penggolongan tersebut ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana terdapat di dalam

Lampiran I dan II. Pada Lampiran I mengenai Jenis atau Produk Minuman Beralkohol Golongan

A, Golongan B, dan Golongan C terdapat jenis atau produk MB Golongan A, yaitu: Shandy,

Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Larger, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine,

Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.

Jenis atau produk MB Golongan B, yaitu: Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine,

Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Champagne/ Wine, Carbonated Wine, Koktail

31

Anonim, “Minuman Beralkohol Memang Legal Di Indonesia”, https://www.selasar.com/politik/minuman-

beralkohol-legal-di-indonesia, Sabtu 7 Nopember 2012, hlm.1.

Page 30: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

24

Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef

Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah

Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable Wine, Honey Wine/

Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol

Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng. Sedangkan jenis atau produk MB Golongan C,

yaitu: Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy,

Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/

Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

Jenis MB golongan A, golongan B, dan golongan C tersebut pengadaannya berasal dari

produksi dalam negeri atau impor. Pasal 14 menentukan bahwa penjualan langsung MB

golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat, yaitu: Hotel,

Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang kepariwisataan; dan tempat

tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Penjualan MB secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada: Toko Bebas Bea

(TBB) - (Duty Free Shop) dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota. Selain itu,

MB golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa: minimarket; supermarket,

hypermarket; atau toko pengecer lainnya.

Pengecer harus menempatkan MB secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan

hanya dapat dilayani oleh pramuniaga. Penjualan eceran dalam kemasan harus dibuktikan

dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual MB

golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu)

tahun. Pengecer berkewajiban melarang pembeli MB meminum langsung di lokasi penjualan.

3.6. Permendag 06/2015

Permendag 06/2015 merupakan perubahan atas Permendag No. 20/M-Dag/ Per/4/2014

tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman

Beralkohol. Permendag ini melarang penjualan MB golongan A di minimarket dan toko

pengecer lainnya. Penjualan hanya diizinkan di supermarket dan hypermarket. Selain itu, kepada

pengecer MB skala minimarket dan pengecer lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan harus sudah

menarik produk MB golongan A dari peredaran. Hal itu berarti pada bulan April 2015, pengecer

Page 31: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

25

seperti toko-toko Seven Eleven, mini market dan sejenisnya harus sudah menarik MB golongan

A dari peredaran.

3.7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor

04/PDN/PER/4/2015

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol Golongan A diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Permendag No.

20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran,

dan Penjualan Minuman Beralkohol. Petunjuk teknis tersebut pada hakikatnya menyimpangi

ketentuan Permendag 6/2015, bahwa konsumen dapat meminum langsung MB Golongan A di

tempat penjualan yang berada di kawasan/lokas/objek pariwisata yang telah ditetapkan oleh Wali

Kota melalui Perda. Wali Kota menetapkan tempat-tempat tersebut dengan memperhatikan

karakteristik daerah dan budaya lokal. Penjualan MB Golongan A tersebut hanya untuk

wisatawan asing atau domistik yang telah berusia 21 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan

kartu identitas.

Penjualan MB Golongan A yang diminum langsung di tempat penjualan tersebut hanya

dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau

kelompok usaha bersama, dan harus memperoleh persetujuan Wali Kota serta memiliki identitas

dan terdaftar di koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang bersangkutan.

Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama tersebut dalam menjual MB

Golongan A untuk diminum langsung di tempat yang berada di kawasan/lokas/objek pariwisata

tersebut dapat bekerja sama dengan Hotel, Bar, Restoran dan/atau memperoleh MB dari toko

pengecer yang memiliki Surat Keterangan Pengecer MB Golongan A.

Selanjutnya ditentukan bahwa pengawasan peredaran dan penjualan MB dilakukan oleh

Tim Terpadu yang dibentuk oleh Wali Kota. Wali Kota dapat melibatkan tokoh adat setempat

dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan MB Golongan A untuk diminum

langsung di tempat. Selain itu, Kepala Dinas Perdagangan secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama juga dapat melakukan pengawasan tersebut.

Pasal 7 menentukan bahwa, Wali Kota melakukan penataan, pengendalian, dan

pengawasan tempat penjualan MB Golongan A untuk diminum langsung di tempat di

Page 32: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

26

kawasan/lokasi/objek pariwisata. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut oleh Wali

Kota.

3.8. Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran

Minuman Beralkohol di Provinsi Bali diterbitkan dengan pertimbangan bahwa MB merupakan

jenis minuman dengan potensi ekonomi tinggi namun mengandung ethanol yang dapat

membahayakan kesehatan pemakainya, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. Di dalam

Perda selain terdapat penggolongan MB berdasarkan atas asal produksi, yakni MB produksi

inpor dan produksi dalam negeri; serta penggolongan beredasarkan kandungan alcohol, yakni

MB Golongan A, Golongan B, dan Golongan C; terdapat pula penggolongan MB atas MB

produksi non tradisional, dan MB produksi tradisional.

MB produksi tradisional yang dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau

koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar. Sedangkan MB produksi tradisional yang

tidak untuk dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi peredarannya dengan

menggunakan label untuk upacara (tetabuhan) dan label edar.

Pasal 11 menentukan adanya larangan untuk mengedarkan dan atau menjual minuman

beralkohol ditempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang

ditetapkan oleh Walikota. Tempat tertentu lainnya tersebut dilarang di sekitar tempat

peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

3.9. Perda Kota Denpasar No. 17 Tahun 2011

Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pembentuk Perda ini mendelegasikan wewenang kepada Wali Kota untuk melaksanakan Perda

dengan Perwali. Ketentuan-ketentuan Perda yang menentukan implementasi dengan Perwali

yaitu: Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 17 ayat

(3). Ketentuan-ketentuan tersebut dikutip, untuk lebih jelas, sebagai berikut:

1 Pasal 9 ayat (3), Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2 Pasal 11 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan

Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Page 33: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

27

3 Pasal 13 ayat (5), Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran, dan

penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

4 Pasal 15 ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan pemungutan

Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

5 Pasal 17 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang Retribusi

yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

3.10. Perwali 22/2013

Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan

di Bidang Perdagangan diterbitkan untuk memberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban

sehingga dapat meningkatkan pelayanan public di dalam melakukan usaha di bidang

perdagangan. Di dalam Perwali tersebut terdapat ketentuan larangan penjualan MB. Penjual

Langsung dan Pengecer dilarang menjual MB Golongan A, Golongan B, dan Golongan C

kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang dilarang menjual secara

eceran dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat MB Golongan A,

Golongan B, dan Golongan C di lokasi:

a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan

bumi perkemahan;

b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman;

c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Page 34: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

28

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Ketentuan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011

Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota menentukan bahwa, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

merupakan salah satu materi Naskah Akademik. Landasan filosofis mendeskripsikan bahwa

peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang

meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan

Pembukaan UUD Tahun 1945.

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan

negara.

Landasan yuridis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna

menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut

persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu

dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain,

peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis

peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya

sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

4.2. Perspektif Pakar

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa, konsideran yang terdapat dalam setiap

undang-undang, pada pokoknya berkaitan dengan 5 (lima) landasan pokok bagi berlakunya

norma-norma yang terkandung di dalam undang-undang tersebut bagi subjek-subjek hukum yang

diatur oleh undang-undang itu. Kelima landasan tersebut adalah landasan yang bersifat filosofis,

Page 35: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

29

sosiologis, politis, dan juridis, serta landasan yang bersifat administratif. Keempat landasan yang

pertama adalah landasan keberlakuan yang bersifat mutlak, sedangkan satu landasan yang

terakhir bersifat fakultatif.32

Landasan filosofis. Undang-Undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita

kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang dalam kenyataan. Dengan demikian,

cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita

filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan. Bagi Indonesia, Pancasila

merupakan landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan

UUD 1945.

Landasan sosiologis adalah bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-

undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan realitas

kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik

pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang

dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan pada kenyataan yang hidup dalam

kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-

undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum

yang diaturnya.

Landasan politis merupakan cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945

sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan

undangundang yang bersangkutan. Landasan juridis disebutnya sebagai bagian konsiderans

“Mengingat” dari peraturan perundang-undangan pada umumnya. Sedangkan landasan

administratif adalah yang dituangkan dalam konsiderans “Memperhatikan”.

Berbeda dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, M. Solly Lubis mengemukakan, ada tiga

dasar atau landasan dalam rangka pembuatan segala peraturan, yaitu: landasan filosofis, landasan

yuridis, dan landasan politis.33

Solly Lubis tidak mengemukakan landasan administratif dan

landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu sesuai dengan

pendapatnya Jimly bahwa landasan administratif merupakan pertimbangan yang bersifat

32

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 169-174.

33

M. Solly Lubis, 1989 Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju,

hlm. 6-9.

Page 36: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

30

fakultatif. Tetapi mengenai landasan politis, yang dimaksudkan oleh Solly Lubis adalah politik

hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan.

Bagir Manan mengemukakan tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara

baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena peraturan perundang-

undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik haruslah mempunyai

tiga dasar keberlakuan tersebut.34

Dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding) mengandung

makna: 1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dengan

perkataan lain, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang

berwenang; 2) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan

dengan materi yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi atau sederajat; 3) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan 4) keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam

pembentukannya.

Dasar berlaku secara sosiologis (sociologische gelding) berarti mencerminkan kenyataan

yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau

masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian. Dengan dasar sosiologis ini

diharapkan peraturan perundang-undangan akan diterima oleh masyarakat, sehingga tidak

banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar berlaku secara

filosofis (filosofiische gelding) berarti mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum

(rechtsidee), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya

dalam tingkah laku masyarakat.

4.3. Model Formulasi Konsiderasi Perwali

Perwali yang akan dibentuk merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah yang

bersifat pengaturan, sehingga merupakan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada

ketentuan Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 116 Permendagri 1/2014 maka,

penyusunan Perwali dilakukan sesuai dengan ketentuan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.

Karena itu, bagian konsideran Perwali hendaknya mencerminkan pokok-pokok pikiran yang

bersifat filosofis, sosiologis, dan yuridis.

34 Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Penerbit

Ind-Hill.Co, hlm. 14-17.

Page 37: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

31

Namun demikian, Permendagri 1/2014 menentukan bahwa pembentukan Perwali

dilakukan sesuai dengan pembentukan Perda. Dalam kaitan itu, Lampiran II UU No. 12 Tahun

2011 menerangkan bahwa konsideran Perda dapat memuat hanya satu pertimbangan apabila

Perda tersebut pembentukkannya diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan di

atasnya.

Paralel dengan hal itu, maka konsideran Perwali pun dapat memuat hanya satu

pertimbangan, jika terdapat pasal atau pasal-pasal Perda memerintahkan pelaksanaan dengan

Perwali. Pada bagian Pendahuluan dan bagian Kajian Teoritis di atas sudah dikemukakan bahwa,

pembentukkan Perwali ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal Perda No. 17

Tahun 2011, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 15 ayat

(5), dan Pasal 13 ayat (5). Ketentuan Nomor 206 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011

menentukan bahwa jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi

muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksana dari peraturan

perundang-undangan yang menedelagasikan. Karena itu, konsideran Perwali cukup memuat satu

pertimbangan dengan menyebutkan secara tegas pasal-pasal Perda No. 17 Tahun 2011 yang

memerintahkan pelaksanaan dengan Perwali.

Berkaitan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie dan Solly Lubis bahwa, bagian Mengingat

merupakan dasar hukum formal dan material pembentukan Perwali. Tetapi harus

mempertimbangkan pula pendapat Bagir Manan dan ketentuan Lampiran II UU No. 12 Tahun

2011. Produk hukum yang menjadi dasar hukum pembentukan Perwali adalah produk hukum

yang menentukan adanya wewenang Wali Kota untuk membentuk Perwali, dan produk hukum

yang materi muatannya menghendaki dilaksanakan dengan Perwali. Namun, penyusunan

dilakukan secara hiraskhis – kronologis, dan harmonis secara vertical maupun horizontal.

Page 38: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

32

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan Arah Pengaturan

Pembentukan Perwali tentang pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2011 dimasudkan untuk

memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tempat-tempat yang diperkenankan menjual

MB, tariff, tata cara pemungutan, pembayaran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan

pembayaran, penagihan dan penghapusan piutang retribusi izin tempat penujualan MB dalam

pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2011.

Karena itu, pembentukan Perwali ini ditujukan untuk menormakan materi muatan

ketentuan dalam pasal-pasal dari Perda No. 17 Tahun 2011 yang pelaksanaannya dilakukan

dengan Perwali. Di dalam Perda tersebut terdapat 5 (lima) pasal yang menentukan secara

eksplisit supaya dilaksanakan dengan Perwali. Pasal-pasal dan meteri muatannya yang dimaksud

yaitu:

1 Pasal 9 ayat (3) mengenai Penetapan Tarif Retribusi.

2 Pasal 11 ayat (3) mengenai Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi.

3 Pasal 13 ayat (3) mengenai Tata cara pembayaran, penempatan tempat pembayaran,

anggsuran, dan penundaan pembayaran retribusi.

4 Pasal 15 ayat (3) mengenai Tata cara penagihan pemungutan retribusi.

5 Pasal 17 ayat (3) mengenai Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa.

Karena itu, pengaturan materi muatan dalam Perwali dibatasi pada materi muatan sebagai

pelaksanaan ketentuan ke lima pasal tersebut di atas, yakni mengenai:

1 Penetapan Tarif Retribusi.

2 Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi.

3 Tata cara pembayaran, penempatan tempat pembayaran, anggsuran, dan penundaan

pembayaran retribusi.

4 Tata cara penagihan pemungutan retribusi.

5 Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

Page 39: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

33

Namun demikian tidak berarti akan dibentuk sebanyak 5 (lima) Perwali untuk mewadahi masing-

masing materi muatan tersebut di atas secara parsial, melainkan hanya 1 (satu) Perwali yang

mengakomodir kelima materi muatan tersebut secara komprehensif. Hal itu sesuai dengan

Ketentuan Nomor 206 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, seperti sudah dinyatakan di atas.

Dengan demikian, rancangan Perwali ini diberikan nama Rancangan Perwali tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Perwali Tentang

Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2011

Rancangan Perwali tentang Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berisi lima materi muatan pokok sebagai pelaksanaan

Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 17 Perda No. 17 Tahun 2011. Kelima materi

muatan pasal-pasal tersebut akan disusun secara kronologis sebagai materi pokok yang diatur di

dalam Rancangan Perwali ini.

Selain materi pokok tersebut, terdapat pula materi lain yang akan di atur di dalam Batang

Tubuh Perwali, antara lain: ketentuan umum, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan. Apabila

merujuk pada ketentuan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, maka kerangka Perwali terdiri

atas:

A. Judul.

B. Pembukaan.

C. Batang Tubuh, terdiri atas:

1 Ketentuan Umum.

2 Materi Pokok yang Diatur.

3 Ketentuan Pidana (jika diperlukan).

4 Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).

5 Ketentuan Penutup.

D. Penutup.

E. Penjelasan (jika diperlukan).

F. Lampiran (jika diperlukan).

Apabila materi pokok yang akan diatur di dalam Rancangan Perwali dirinci secara

kronologis di dalam Batang Tubuh, maka Batang Tubuh Rancangan Perwali terdiri atas:

Page 40: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

34

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : TARIF RETRIBUSI

BAB III : TATACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

BAB IV : TATA CARA PEMBAYARAN, PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

BAB V : TATA CARA PENAGIHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

BAB VI : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH

KEDALUWARSA

BAB VII : PENUTUP

PENJELASAN (apabila diperlukan).

Page 41: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

35

BAB VI

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada paparan uraian dari bagian Pendahuluan hingga jangkauan arah

pengaturan dan materi muatan Rancangan Perwali, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai

berikut:

1. Urgensi dan relevansi pembentukan Perwali sangat signifikan disebabkan adanya

pendelegasian kewenangan dari Perda No 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol, dan perubahan isue-isue hukum berkaitan dengan

diterbitkannya Perpres 74/2013, Permendagri 6/2015, Peraturan Dirjendag No.

04/PDN/PER/4/2015, Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012, dan Perwali 22/2013.

2. Perwali yang akan dibentuk adalah Perwali tentang Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun

2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3. Materi muatan Rancangan Perwali tentang Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2011 tentang

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas: penetapan tarif

retribusi; Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi; tata cara pembayaran, penetapan

tempat pembayaran, anggsuran, dan penundaan pembayaran retribusi; tata cara penagihan

pemungutan retribusi; tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

Namun materi-materi tersebut merupakan materi pokok yang perlu dirinci ke dalam sub-

sub materi sehingga penormaannya menjadi lebih konkret dan aplikatif.

5.2. Saran

1. Penyusunan Perwali tentang Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol agar segera dilakukan memperhatikan isue-isue

hukum berkaitan dengan MB berkembang sangat cepat.

2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan

masukan dan dapat segera mengetahui tentang perangkat pengaturan tentang retribusi izin

penjualan MB.

Page 42: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

36

DAFTAR PUSTAKA

Abul Muamar, “Fraksi PKS DPRD Medan Tolak Ranperda Retribusi Minuman Beralkohol”,

http://medan.tribunnews.com/2015/11/ 02/fraksi-pks-dprd-medan-tolak-ranperda-retribusi-

minuman-beralkohol, Sabtu 6 Nopember 2015.

Ali, “Pembahasan Mengenai Pengertian Pajak dan Pengertian Retribusi”,

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-pajak-dan-retribusi.html#_, Sabtu 7

Nopember 2015.

Anonim, “Definisi dan Pengertian Retribusi (Subjek Retribusi)”, http://www.definisi-

pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-retribusi-subjek.html, Sabtu 7 Nopember

2015.

_______, Anonim, “Minuman Beralkohol Memang Legal Di Indonesia”,

https://www.selasar.com/politik/minuman-beralkohol-legal-di-indonesia, Sabtu 7

Nopember 2012.

Arnoldus Dhae, 17 April 2015, “Minuman Beralkohol di Denpasar

sudahDitarik”,http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/17/387584/minuman-

beralkohol-di-denpasar-sudah-ditarik, diakses Selasa, 3 Nopember 2015.

Anonim, “10 Jenis Minuman Beralkohol Paling Digemari di Dunia”,

http://www.lensaterkini.web.id/2014/10/10-minuman-keras-beralkohol-tinggi-yang.html,

Sabtu 7 Nopember 2015.

Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Ind-Hill.Co,

Jakarta.

Bernard Arief Sidharta, “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Philosophical dan

Dogmatical”, dalam Soelistyowati Irianto dan Shidarta, ed., 2009, Metode Penelitian

Hukum Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20,

Alumni, Bandung.

Damang, “Pengertian Perizinan”, http://www.negarahukum.com/hukum/ pengertian-perizinan.html,

Sabtu 7 Nopember 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua,

Balai Pustaka, Jakarta.

Dpa/afp, “Larangan Berjualan Alkohol di Minimarket Mulai Diberlakukan”

http://www.dw.com/id/larangan-berjualan-alkohol-di-minimarket-mulai-diberlakukan/a-

18387258, Jumat 6 Nopember 2015.

Page 43: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

37

IK Sutika, “Wisman ke Bali bertambah 11,29 persen”, Unggul Tri Ratomo,

Ed.,http://www.antaranews.com/berita/503629/wisman-ke-bali-bertambah-1129-persen,

Sabtu 7 Nopember 2015.

Indonesia Finance Today, “Industri Minuman Alkohol Menarik Investasi Asing”

http://www.kemenperin.go.id/artikel/6834/Industri-Minuman-Alkohol-Menarik-Investasi-

Asing, Sabtu 7 Nopember 2015.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta.

Johan Sompotan, “Turis Asing Masih Bisa Beli Minuman Beralkohol di

Indonesia”,http://lifestyle.okezone.com/read/2015/04/14/406/1133818/turis-asing-masih-

bisa-beli-minuman-beralkohol-di-indonesia, Sabtu 7 Nopember 2015.

Kesit Bambang Prakosa, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta.

Mrt, “Larangan Minuman Beralkohol Tak Berlaku di Bali”,

http://economy.okezone.com/read/2015/04/13/320/1133352/larangan-minuman-

beralkohol-tak-berlaku-di-bali, Sabtu 6 Nopember 2015.

M. Solly Lubis, 1989, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Penerbit CV Mandar Maju,

Bandung.

Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Interpratama Offset, Jakarta.

R. Soedargo, 1964, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, N.V. Eresco, Bandung.

Tjip Ismail, 2007, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Yellow Printing, Jakarta.

Wikipedia bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_ beralkohol, Sabtu 7

Nopember 2015.

Wikipedia, “Minuman Keras”, https://id.wikipedia.org/wiki/ Minuman_keras, Sabtu 7 Nopember

2015.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2008, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo, 2006, Desentralisasi Fiskal: Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004,

Kencana, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan KotamadyaDaerah Tingkat II

Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Page 44: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

38

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagimana diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang

No 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik

Indoensia Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran negara republik

Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 17).

Peraturan Walikota Denpasar No 21 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan.

Page 45: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

39

LAMPIRAN

Page 46: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

40

CURICULUM VITAE

Identitas Nama Lengkap: I Nengah Suantra, S.H., MH

NIP: 19561231 198403 1 011

Tempat / Tgl. Lahir: Klungkung, 31 Desember 1956

Jenis Kelamin : Laki

Pekerjaan: PNS – Dosen Fakultas Hukum UNUD

Pangkat / Gol: Pembina Utama Muda / IVc, TMT: 1-10-2007

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Alamat Kantor : Jalan Bali No. 1 Denpasar Bali; Tlp. (0361) 222666

Alamat: Jl. Gunung Patuha V / 11 A Denpasar, Bali, Telp. (0361) 482675,

Kode Pos 80119. E-mail [email protected] ,

[email protected]. , [email protected]

Riwayat Pendidikan PENDIDIK

AN

TEMPAT TAHUN

LULUS

JURUSAN/ PROGRAM

STUDI

SD SD Negeri No. 2 Pekutatan, di

Pekutatan, Membrana, Bali

3 – 7 - 1970 -

SMP SMP Dewantara Dawan, di Dawan,

Klungkung, Bali

20 – 11 - 972 -

SMA SMA Negeri Klungkung, di

Klungkung, Bali

9 – 12 - 1975 Sastra Sosial

S1 Fakultas Hukum UNUD Denpasar,

Bali

13 – 3 - 1982. Ilmu Hukum, Hukum Tata

Negara

S2 Program Pascasarjana, Program

Studi Ilmu Hukum Universitas

Udayana, Denpasar, Bali

27 – 8 -2005. Ilmu Hukum, Hukum

Pemerintahan

Riwayat Pekerjaan NO JABATAN WAKTU

1 Ketua Lab Pengkajian Konstitusi FH UNUD 21 Maret 1989 – 21 Maret 1990.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA FAKULTAS HUKUM

FAKULTAS HUKUM Kampus Bukit

Bukit Jimbaran 80361 Bali – Indonesia

Tlp. (0361) 7012797 Ext. 237.701807 (langsung)

Web.: fl.unud.ac.id.

Kampus Denpasar

Jln. Bali 1 Denpasar 80114 Bali – Indonesia

Tlp. (0361) 222666 Fax. (0361) 234888

Email: [email protected]

Page 47: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

41

2 Sekretaris Jurusan HTN FH UNUD 1 Desember 1990 – 2 Agustus 1993

3 Ketua Bagian HTN FH UNUD 2 Agustus 1993 – 3 September 1997

4 Pembantu Dekan III FH UNUD 13 Agustus 1998 – 13 Agustus 2002

5 Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum

Universitas Udayana (UPMFH UNUD)

2 Nopember 2006: 2006-2008; 5 Januari

2009: 2009-2011; 6 Maret 2013: 2013-

2015

6 Project Management Team NPT Project Nuffic IDN

223

10 Oktober 2007 – 2012

7 Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

22 Nopember 2010 – 22 Nopember 2014.

8 Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum

Universitas Udayana (UPMFH UNUD)

24 Maret 2015-24 Maret 2019. Kep

Rektor UNUD No.

100/UN14.1.11/KP/2015: Susunan

Personalia UPM FH UNUD Periode

2015-2019.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ( tiga tahun terakhir ) NO KEGIATAN WAKTU

1 Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Klungkung

Srt. Sekretaris DPRD Kab. Klungkung No : 900/261/Setwan

Tgl. 12 Mei 2011

2011/2012

2 Konsultan Hukum: Implementasi Teknik Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Klungkung Tentang Pajak Hotel. Dibiayai dari Dana DIPA

FH Unud Tahun 2012.

Maret 2012

3 Konsultan Hukum: Adaptasi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan dalam Penulisan Awig-awig Banjar Pakraman Sanga Agung,

Desa Pakraman Denpasar. Dibiayai dari Dana DIPA FH Unud Tahun

2012.

Oktober 2012

4 Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum

Daerah Kota Denpasar Tahun 2013.

16 April 2013

5 Pembahas Draft Ranperda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar. 10 Mei 2013

6 Narasumber dalam Bimbingan Teknis Pemahaman dan Pemajuan

HAM di Kota Denpasar Tahun 2013: “Pelanggaran HAM dalam Kasus

KDRT”

Surat Kepala Badan Kesbangpol Kota Denpasar No. 086/1136/BKP,

perihal Narasumber, Tgl. 12 Agustus 2013.

Selasa-Rabu, 20-21

Agustus 2013.

7 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang

Pendidikan.

Surat Tugas Pembantu Dekan II a.n Dekan No. 1719/UN.14.1.11.

II/KP/2013. Tgl. 1 Oktober 2013.

Kamis, 3 Oktober 2013.

8 Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Klungkung.

Keputusan Bukati Klungkung No : 54/02/2014

Tgl. 9 Januari 2014

2 Januari 2014-2

Januari 2015.

9 Tenaga Ahli Bidang Hukum Kabupaten Badung.

Keputusan Bupati Badung No. 86/01/HK/2014. Tgl. 8 Januari 2014

2 Januari 2014-2

Januari 2015.

Page 48: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

42

10 Pembahas Rancangan Peraturan Walikota Denpasar tentang Dewan

Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

Surat Tugas Pembantu Dekan II a.n Dekan No.

62/UN.14.1.11.II/KP/2013. Tgl. 16 Januari 2014.

Senin-Jumat, 20-24

Januari 2014.

11 Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penguatan Tugas Pokok dan

Fungsi Sekretariat DPRD Probolinggo dalam Menunjang Kinerja

Anggota DPRD Periode 2014-2019: “Proses dan Teknik Penyusunan

Produk Hukum Daerah Serta Pentingnya Penyusunan Draft Akademik

Peraturan Daerah”.

Surat Ketua Local Autonomy Institute Indonesia (LA2I) No. 010-

B/Sekr-LA2I/I/2014, Perihal: Permohonan Sebagai Narasumber, Tg. 08

Januari 2014.

Selasa, 21 Januari

2014.

12 Pengawas UN SMA/MA, SMK dan Program Paket C Kejuruan

Provinsi Bali.

Keputusan Rektor UNUD No. 1413/UN14/KS/2014 Tgl. 26 Maret 2014

dan Surat Tugas Rektor UNUD No. 1414/UN14/KS/2014. Tgl 26 Maret

2014.

SMA Muhamadyah 1 Denpasar, Jln Batanta Denpasar.

Senin-Rabu, 14-16

April 2014.

13 Konsultasi hukum: Teknik Pembentukkan Ranperda Kabupaten

Badung Tahun 2014 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan

Kuta Selatan.

Mangupura, 25

September 2014.

14 Konsultasi hukum: Teknik Pembentukkan Ranperda Kabupaten

Badung Tahun 2014 Tentang Penamaan Jalan.

Mangupura, 15

September 2014.

15 Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Klungkung Nomor

02/SETWAN/2015; Tanggal 14 Januari 2015.

2 Januari 2015 - 2

Januari 2016

16 Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan

Daerah Utilitas Terpadu di Kabupaten Badung Tahun 2015. Keputusan

Bupati Badung Nomor 720/02/HK/2015; Tanggal 24 Pebruari 2015.

2 Januari 2015

Kegiatan dalam Penelitian ( tiga tahun terakhir ) NO JUDUL PENELITIAN/KEGIATAN WAKTU

1 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melestraikan Rumah

Tradisional Unutuk Menunjang Kepariwisataan Di Bali, Jurnal

Kertha Patrika FH Unud, ISSN 0215-899 X, Vol. 37, No. 2

Januari 2012 Penerbit FH Unud.

Januari 2012

2 Eksistensi Peraturan Desa (PERDES) Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (Kajian Terhadap PERDES Kabupaten

Badung), Dibiayai oleh Dana DIPA FH Unud

Oktober 2012

3 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun

2005TentangPersyaratan Arsitektur Bangunan Gedung pada

Pembangunan Rumah Non-Tradisional oleh Pengembang di Kota

Denpasar. Dibiayai oleh Dana DIPA FH Unud 2012.

Oktober 2013

4 Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Status Kewarganegaraan Ganda

Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.

Oktober 2013

5 Pencabutan Paksa Status Kewarganegraan Indonesia dalam UU N.

12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Reublik Indnesia.

September 2014

Page 49: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

43

6 Problematika Peraturan Daerah Kabupaten Badung di Bidang

Perizinan.

Otober 2014

Kegiatan Pelatihan yang pernah diikuti ( tiga tahun terakhir ) NO JENIS PELATIHAN WAKTU

1 Simulasi Pengisian Evaluasi Mutu Internal (EMI).

Surat Tugas Dekan FH UNUD No. No.

1294/UN.14.1.11/KP/2013. Tgl. 26 Juli 2013.

Senin, 29 Juli 2013.

2 Training of Trainer (TOT) Reviewer Pengabdian Kepada

Masyarakat Lembaga Penelitia dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Udayana.

Denpasar, Selasa 18 Februari

2014.

3 Pelatihan Keterampilan Tutor Bagi Dosen Fakultas Hukum

UNiversitas Udayana dalam Proses Pembelajaran Kurikulum

Berbasis Kometensi.

Denpasar, 17-21 Juli 2014.

Pertemuan Ilmiah/Seminar yang pernah diikuti (tiga tahun terakhir) NO TEMA/TOPIK TEMPAT DAN WAKTU

1 Pemakalah dalam Seminar Nasional “Mewujudkan Sistem

Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia”

5 Juni 2013

2 Nara sumber Dalam Pemasyarakatan Pancasila di Lingkungan

Perguruan Tinggi.

18 Juli 2013

3 Pemakalah dalam Bintek Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan

Pemajuan HAM di Kota Denpasar Tahun 2013.

20 Agustus 2013

4 Peserta Seminar Nasional Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Se-

Indonesia “Prblematika Implementasi Lembaga Akreditasi

Mandiri (LAM): Tinjauan dari Berbagai Perspektif.

Surabaya, 29 Januari 2014.

5 Peserta dalam Musyawarah Penyusunan Rencana Anggaran

Penerimaan dan Belanja Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Denpasar, 6 Februari 2014.

6 Moderator dalam Kuliah Umum ”Leadership Mentoring” Denpasar, 26 Februari 2014

7 Pemakalah dalam Sosialisasi Revisi Dokumen, Tracer Study dan

Monev Proses Pembelajaran Unit Penjamina Mutu Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

Denpasar, Selasa 4 Maret

2014.

8 Peserta dalam Ceramah oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah

onstitusi RI: Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan

Sengketa Pemilu.

Denpasar, 6 April 2014.

9 Ketua Panitia Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Anta

Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2014 Regional Timur.

Denpasar, 5-7 April 2014.

10 Ketua Panitia Seminar Nasional “Penyelesaian Perkara

Perselisihan Hasl Pemilihan Umum Legislatif Taun 2014.

Denpasar, 8 April 2014.

11 Moderator Diskusi Publik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Udayana ”Undang-Undang Desa Solusikah?”

Denpasar, 10 Mei 2014.

12 Juri dalam Loma Pidato Konstitusi Tingkat Perguruan Tinggi se-

Bali Tahun 2014, Kerjasama Fakultas Hkum Universitas Udayana

dan Mahkamah onstitusi RI.

Denpasar, 2-3 September

2014.

Page 50: LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN … · pemerintah daerah berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi,

44

13 Moderator Bedah Buku “Pengaduan Konstitusional

(Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran

Hukum Hak-hak Konstitusional Warga Negara” dan

“Perlindungan Hukum Karya Cipta Dongeng dan Payas Bali

dalam Diensi Intangible Asset Bidang Pengetahuan Tradisional

(PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)”.

Denpasar, 4 September 2014.

14 Moderator Seminar Nasional “Diaspora dan Dinamika Konsep

Kewarganegaraan di Indonesia”

Denpasar, Selasa, 14 Oktobe

2014.

15 Pembicara dalam Seminar Hasil Penelitian Dosen Program Studi

Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Denpasar, Kamis 4 Desember

2014.

16 Narasumber dalam Workshop Klinik Hukum Fakultas Hukum

Universitas Udayana: Pembuatan Silabus dan SAP Klinik Hukum

Model Dikti. Surat Undangan dari Dekan FH UNUD No. 692/

UN14.1.11/TU/2015; Tanggal 6April 2015.

Senin – Rabu, 13, 14, 15

April 2015.

16 Moderator Seminar Nasional dan Forum Diskusi Mahasiswa

Menyonsong Pemilu Kada Serentak 2015, Problematika dan

Peluang Pemilu Kada Serentak Dalam Bingkai Demokrasi

Indonesia.

Sertifikat No. 11/KP_SEMINAR NASIONAL/BEM-

FH/UNUD/XI/2015

Denpasar, 1 Desember 2015.

08.30-15.00 WITA

Denpasar, 20 Oktober 2014

I Nengah Suantra, S.H., M.H.

NIP.19561231 198403 1 011


Related Documents