YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Blitar

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk telah terlaksananya suatu capaian program untuk mencapai visi

dan misi disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam mencapai visi dan misi organisasi, yang berisi informasi capaian kinerja.

Tahun 2015 merupakan langkah rencana strategis di tahun kelima, yang saling

berkaitan antara Rencana Strategis itu sendiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2015. Maka sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) adalah Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan

Pengukuran Kinerja Tahun 2015.

Dalam penyusunan laporan kinerja diuraikan secara ringkas rencana strategis,

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi serta langkah antisipatif yang diambil guna mendorong terwujudnya peningkatan

kualitas kinerja di bidang pengawasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Blitar merupakan

bentuk konkrit dari komitmen organisasi dalam mewujudkan kinerja yang sebaik-baiknya

untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan-permasalahan

atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan

kurang terfokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 terhadap pedoman

Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun berikutnya kekurangan tersebut akan diperbaiki

dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

Blitar, Februari 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002

i

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi 2

C. Analisis Perkembangan Strategis 7

D. Sistematika Laporan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

A. Rencana Strategis 12

B. Perjanjian Kinerja 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

A. Capaian Kinerja Organisasi 15

B. Realisasi Anggaran 19

BAB IV PENUTUP 21

LAMPIRAN

A. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 – 2015

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

ii

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Pelaporan kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 dimaksudkan untuk

menginformasikan capaian kinerja tahun 2015 yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Blitar. Capaian kinerja tersebut

menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang merupakan

bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai

bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan

sasaran strategis yang ditetapkan.

Inspektorat Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Dalam kaitan

tersebut Inspektorat Kota Blitar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang

terdiri dari satu sasaran strategis, yaitu „Terwujudnya peningkatan kualitas hasil

pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme”, yang

sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis

Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

10% 30% 300%

- Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

100% 100% 100%

- Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

90% 89,90% 99,89%

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama

tahun 2015, anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.

2.539.550.250,00. Realisasi atas anggaran tersebut sebesar Rp. 2.352.487.941,00,

sehingga capaian serapan anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar

92,63%. Secara terinci capaian serapan anggaran atas program/kegiatan pendukung

pencapaian sasaran strategis tahun 2015 sebagai berikut:

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

No. Program Anggaran Realisasi %

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

478.871.100,- 438.813.636,- 91.64%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

501.277.850,- 490.645.280,- 97,88%

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

41.395.350,- 41.393.350,- 99.99%

4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

49.333.000,- 40.993.500,- 83,10%

5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

849.942.650,- 807.984.473,- 95,06%

6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

430.065.000,- 395.381.322,- 91,94%

7. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

188.665.300,- 137.276.380,- 72,76%

Jumlah

2.539.550.250,-

2.352.487.941,-

92,63%

**********

iii

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 1

BAB I 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun

sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber

daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam

melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang

menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan

laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Dalam pelaksanaanya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk

mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( SAKIP ). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan

perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja

sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula

berorientasi pada uang ( input oriented ) menjadi orientasi pada hasil ( result oriented )

serta dapat dipertanggungjawabkan .

Laporan yang memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan

berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2

permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam

perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi

kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencaaan, untuk pengambilan keputusan, untuk

pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan

terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun

untuk memberikan gambaran objektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan

dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Inspektorat Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. Sebagai

institusi pemerintahan, Inspektorat berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah dijabarkan dalam program dan

kegiatan dalam bentuk suatu laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja ini

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun

anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan

tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan

tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam

mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut

sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar

Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan

fungsi Inpektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Inspektorat Kota Blitar dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan

dibawah Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung

kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris

Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Inspektorat melaksanakan fungsi:

a. Perencanaan program pengawasan;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. Pelaksanaan pemeriksaan/audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;

e. Pengkordinasian penyelenggaraan pengawasan;

f. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Ispektorat;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

2. Sekretaris

a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

c. Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan

3. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan

Rakyat

4. Inspektur Pembantu urusan Pembangunan

5. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Blitar adalah :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat.

2. Sekretaris

Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui

kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan,

mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan admnistrasi umum,

rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Adapun fungsi Sekretariat :

a Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan inspketur;

b Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program

kerja pengawasan secara terpadu;

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4

c Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyiapan laporan hasil pengawasan

aparat pengawas fungsional;

d Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

e Penyusunan, penginventarisasian dan pengkordinasian data dalam rangka

penatausahaan proses penanganan pengaduan;

f Pengkordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Inspektorat;

g Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan serta pelaksanaan program/kegiatan

sekretariat;

h Pengkordinasian dan penyusunan rencana strategis ( Rensta ), Rencana Kerja (

Renja ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT );

i Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA )

j Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran

( DPA ) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA )

k Fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja ( PK )

l Pengkoordinasian internal dan ekternal serta pembinaan penyelenggaraan

organisasi dan tata laksana organisasi inspektorat;

m Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas

keprotokoleran dan kehumasan;

n Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha

Inspektorat;

o Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi dan perlengkapan

sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat

Inspektorat;

p Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

q Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

r Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

s Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk

hukum lainnya;

t Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) Keuangan;

u Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP );

v Fasilitasi penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

( LKPJ ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD );

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5

w Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi terkait lainnya terkait

layanan bidang pengawasan secara berkala melalui web domain website

Pemerintah Daerah;

x Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan

publikasi;

y Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian layanan administrasi umum,

kepegawaian dan penatausahaan keuangan;

z Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

kinerja Inspektorat;

aa.Pelakanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang

tugasnya

3. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan

Rakyat melaksanakan tugas;

a. Merumuskan program pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan

kesejahteraan rakyat;

b. Menyusun kebijakan pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan

kesejahteraan rakyat;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan ekonomi, sosial,

kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

d. Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas

pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat.

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan

peraturan walikota, meliputi pengawasan perancangan peraturan daerah dan

peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan

walikota urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

g. Mengkoordinasikan pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan ekonomi,

sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,

meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja

penyelenggaraan otonomi daerah urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan

kesejahteraan rakyat;

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan ekonomi, sosial,

kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 6

j. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan

pemeriksaan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan

kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan

bidang tugasnya.

4. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan melaksanakan tugas;

a Merumuskan program pengawasan urusan pembangunan;

b Menyusun kebijakan pengawasan urusan pembangunan;

c Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan pembangunan;

d Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan urusan pembangunan;

e Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas

pengawasan urusan pembangunan;

f Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan

peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan

peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan

walikota urusan pembangunan’;

g Mengkoordinasi pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan pembangunan;

h Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi

evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan pembangunan;

i Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan pembangunan;

j Menyiapkan, penyusunan dan pemeliharaan laporan hasil pengawasan dan

pemeriksaan urusan pembangunan;

k Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan

kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya;

l Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan

bidang tugasnya.

5. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan

Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan melaksanakan tugas;

a Merumuskan program pengawasan urusan pemerintahan;

b Menyusun kebijakan pengawasan urusan pemerintahan;

c Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan;

d Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan;

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 7

e Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas

pengawasan urusan pemerintahan;

f Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan

peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan

peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan

walikota urusan pemerintahan;

g Mengkoordinasi pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan pemerintahan;

h Mengkoordinasi pelaksanaan review RKA;

i Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

j Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan indisipliner pegawai;

k Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan inspektur sesuai dengan

bidang tugasnya.

6. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada inspektorat terdiri atas tenaga fungsional auditor

dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan

fungsional sesuai bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai

bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga Pengawasan mempunyai peran

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar untuk mengemban tugas

pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang

dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kota Blitar sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi,

dengan diisi oleh aparatur pengawasan yang mendukung pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan

kualitas pengawasan cukup memadai.

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8

- Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan cukup

memadai.

- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil

yang optimal, efektif dan efisien.

- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan

dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif

sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan

- Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

belum memadai.

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah

SKPD yang diawasi.

- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam

mendukung kegiatan pengawasan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Daerah

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah

Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.

- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP lainnya.

b. Kendala

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD

belum optimal

- Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan mencampuri

kepentingan Inspektorat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak

dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud

antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari jumlah maupun kualitasnya, yang

belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di lingkungan

Pemerintah Kota Blitar;

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9

3. Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum

memadai.

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan

dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai quality

assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Blitar Tahun

2015 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan Latar Belakang penulisan laporan, Tugas Pokok dan

Fungsi Inspektorat, Analisis Perkembangan Strategis (peran strategis dan isu-isu

utama), dan Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis Inspektorat, dan Perjanjian

Kerja Tahun 2015.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Inspektorat untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja

Inspektorat, dan Realisasi Anggaran yang digunakan (pagu) dan yang telah

digunakan (realisasi) untuk mewujudkan kinerja Inspektorat sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Penutup menjelaskan tentang simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat serta

langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan

kinerja.

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10

LAMPIRAN

Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011-2015

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11

BAB II 2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang

tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target objektif kuantitatif

tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan

kinerja sebagai bentuk komitmen yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja

tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang

bersangkutan.

Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya perencanaan kinerja yaitu;

1. Menghubungkan perencanaan strategis, action plan dan perencanaan operational

terinci;

2. Membantu memastikan pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan;

3. Memudahkan proses pengukuran kinerja;

4. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang;

Prasyarat perencanaan kinerja meliputi :

1. Sudah ada dokumen strategis ( renstra ) atau perencaan jangka menengah;

2. Sudah ada kejelasan mengenai perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, spesifik

dan dapat diukur

3. Sudah ada perumusan strategis yang jelas dan dapat ditentukan waktu

pelaksanaanya.

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis merupakan

proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara

sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya

melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen

pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja. Dalam rencana strategis dibuatlah visi, misi, yang menjadi patokan

dalam suatu kegiatan. Visi misi mempunyai tujuan, sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan yang mengarah pada keberhasilan. Dalam Rencana Strategis Tahun 2011-

2015 Inspektorat Kota Blitar menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis adalah

sebagai berikut :

1. V i s i

Inspektorat Kota Blitar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah

sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol dan koreksi

yang bertujuan untuk meluruskan dan menegakkan peraturan yang berlaku dalam

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Sebagai

implementasinya Inspektorat Kota Blitar menetapkan VISI :

“Menjadikan Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Yang Profesional di

Tahun 2015”

2. M i s i

Visi dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas sehingga dapat

menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dan misi

tersebut sebagai berikut :

Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan

pada Pemerintah Kota Blitar secara profesional dan akuntabel

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13

3. Tujuan

Berdasarkan tujuan dari visi dan misi Inspektorat Kota Blitar sampai dengan

tahun 2015 sasaran yang utama mengedepankan pada aparatur pengawasan yang

profesional sehingga mempunyai tujuan-tujuan yang dijabarkan pada tujuan Jangka

Menengah. Adapun tujuan jangka menengah dari pada visi misi tersebut adalah :

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

4. Sasaran strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi

yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan kondisi

yang diharapkan dalam waktu tertentu. Dengan pengertian ini dan dikaitkan dengan

tujuannya, sasaran strategis Inspektorat Kota Blitar untuk tahun 2011-2015 adalah :

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat

mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

5. Indikator Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran (target tahun 2015)

1 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (10%)

- Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan (100%)

- Persentase rekomendasi hasil

audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti (90%)

6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 yang terkait dengan

sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :

- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

- Inventarisasi temuan pengawasan.

- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

- Pengendalian PNS.

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, dengan kegiatan :

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan, dengan kegiatan :

- Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan.

- Kebijakan pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- Pembangunan Zona Integritas.

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- Penyediaan alat tulis kantor.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- Penyediaan peralatan rumah tangga.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- Penyediaan makanan dan minuman.

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capainan Kinerja

dan Keuangan, dengan kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15

g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan

kegiatan :

- Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional.

B. PERJANJIAN KINERJA

Impelementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan

misi Inspektorat Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian

Kinerja Tahun 2015. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja

Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target (2015)

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

10%

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

90%

Program Anggaran

(Rp) Keterangan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

478.871.100,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

501.277.850,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

41.395.350,00

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

49.333.000,00

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

849.942.650,00

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

430.065.000,00

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

188.665.300,00

Jumlah

2.539.550.250,00

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16

BAB III 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu

instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang

dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan

kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh

dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran

strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta

alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber

daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan

- Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

10% 30% 300%

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

100% 100% 100%

- Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

90% 89,90% 99,89%

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, Capaian Kinerja

Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2014 2015

Target Realisasi Capaian Kinerja

Target Realisasi Capaian Kinerja

Keterangan

Terwujudnya

peningkatan

kualitas hasil

pengawasan

yang dapat

mengurangi

tindakan

korupsi, kolusi,

dan nepotisme.

Persentase

hasil Evaluasi

SAKIP SKPD

dengan nilai

minimal Baik/B

7% 0% 0% 10% 30% 300% Tahun 2015 jumlah SKPD yang memperoleh nilai B ada 3 SKPD dari 10 SKPD yang dievaluasi. Tahun 2014 tidak ada satupun SKPD yang dievaluasi bernilai B.

Persentase

kasus /

pengaduan

masyarakat

yang

terselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan adalah sama

Persentase

rekomendasi

hasil audit BPK

RI yang

selesai

ditindaklanjuti

90% 90,57% 100,63% 90% 89,90% 99,89% Penurunan kinerja terjadi karena audit atas SPAM belum ditindaklanjuti secara optimal oleh PDAM

Sedangkan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 sesuai

dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 adalah

sebagai berikut :

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2011 - 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Target Realisasi Capaian Kinerja

Target Realisasi Capaian Kinerja

Target Realisasi Capaian Kinerja

Target Realisasi Capaian Kinerja

Target Realisasi Capaian Kinerja

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

0% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 7% 0% 0% 10% 30% 300%

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

90% 93,16% 103.51% 90% 98,28% 109% 90% 88,22% 98.02% 90% 90,57% 100.63% 90% 89,90% 99,89%

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19

Capaian kinerja Inspektorat Kota Blitar merupakan capaian atas tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, dan diperjanjikan

dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnnya. Adapun sasaran strategis Inspektorat Kota

Blitar adalah Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat

mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengukur pencapaian

sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun

2015 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan

atau kegagalannya yaitu :

1. Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara

keseluruhan belum terlaksana dengan baik, meskipun persentase capaian kinerja

tahun 2015 terlampaui (300%). Evaluasi SAKIP SKPD pada Pemerintah Kota Blitar

tidak dilakukan pada keseluruhan SKPD namun hanya sampling, diambil 10 SKPD

saja. Dari 10 SKPD yang dievaluasi terdapat 3 SKPD yang memperoleh kategori B,

yaitu Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kurangnya optimalnya hasil evaluasi disebabkan masih terdapat beberapa

kelemahan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja tahun 2015 pada SKPD belum sepenuhnya selaras dengan

dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Pemerintah Kota Blitar.

b. Indikator kinerja utama belum merepresentasikan dokumen Renstra yang telah

ditetapkan dan belum seluruhnya relevan, dapat diukur secara obyektif dan cukup

untuk mengukur kinerja SKPD.

c. IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja.

d. LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk peningkatan kinerja

selanjutnya.

e. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan

penerapan manajemen kinerja di SKPD.

Untuk memperbaiki kelemahan dalam penerapan SAKIP tersebut dalam tahun 2016

Inspektorat akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan monev atas penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

b. Melakukan monev penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja,

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20

2. Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

Inspektorat Kota Blitar menargetkan penanganan kasus/pengaduan masyakat yang

terselesaikan adalah 100%. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2015 diperoleh

angka 100%. Hasil ini sama dengan hasil capaian kinerja tahun 2013 dan 2014

dimana seluruh kasus/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik oleh

Inspektorat Kota Blitar.

3. Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

Untuk penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Inspektorat Kota Blitar

menargetkan rekomendasi audit BPK baik keuangan maupun kinerja 90% selesai

ditindaklanjuti. Untuk mencapai target tersebut beberapa kegiatan yang dilakukan

oleh Inspektorat meliputi:

a. Pembahasan temuan dan rekomendasi serta penyusunan action plan tindak lanjut

laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

b. Monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI.

c. Mendorong SKPD dan pegawai yang terkait untuk segera melaksanakan tindak

lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sampai

dengan semester I tahun 2015 bahwa sejak tahun 2005 s.d. 2015 terdapat sebanyak

297 temuan dengan 525 rekomendasi. Dari jumlah tersebut telah selesai ditindak

lanjuti sebanyak 472 rekomendasi atau 89,90%.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama

tahun 2015, anggaran belanja untuk Inspektorat Kota Blitar sebesar

Rp 4.518.293.299,00 yang terdiri belanja tidak langsung sebesar

Rp 1.978.743.049,00 dan belanja langsung (belanja kegiatan) sebesar Rp

2.539.550.250,00. Dari belanja langsung tersebut, anggaran untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 2.539.550.250,00. Realisasi atas

anggaran tersebut sebesar Rp. 2.352.487.941,00, sehingga capaian serapan

anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar 92,63%.

Secara terinci capaian serapan anggaran atas program/kegiatan pendukung

pencapaian sasaran strategis tahun 2015 sebagai berikut:

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21

No. Program Anggaran Realisasi %

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

478.871.100,- 438.813.636,- 91.64%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

501.277.850,- 490.645.280,- 97,88%

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

41.395.350,- 41.393.350,- 99.99%

4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

49.333.000,- 40.993.500,- 83,10%

5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

849.942.650,- 807.984.473,- 95,06%

6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

430.065.000,- 395.381.322,- 91,94%

7. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

188.665.300,- 137.276.380,- 72,76%

Jumlah

2.539.550.250,-

2.352.487.941,-

92,63%

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 22

BAB IV 4 PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari satu sasaran strategis yaitu

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan

korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015

pada Inspektorat Kota Blitar, realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

dari target 10%, realisasinya 30% sehingga capaian kinerjanya 300%.

2. Indikator kinerja Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dari

target 100%, realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

3. Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklajuti

dari target 90%, realisasinya 89,90% sehingga capaian kinerjanya 99,89%.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar untuk

meningkatkan capaian kinerja, khususnya indikator kinerja ke-1, adalah sebagai berikut :

1. Mendorong dan melakukan pemantauan kepada seluruh SKPD agar seluruh target

kinerjanya dapat tercapai.

2. Melakukan sosialisasi dan pemantauan tentang SAKIP kepada SKPD sehingga

dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerjanya.

3. Mendorong SKPD dan pihak-pihak terkait untuk rensponsif dalam melakukan

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

LAKIP TAHUN 2015

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 23

1 LAMPIRAN

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

Lampiran 1 LAMPIRAN 1 : MATRIK RENCANA STRATEGIS

Nomor : 050/ /422.203/2010

VISI : Menjadikan INSPEKTORAT sebagai Lembaga Pengawasan yang Profesional pada Tahun 2015

MISI : Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kota Blitar secara profesional dan akuntabel

2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase hasil

Evaluasi SAKIP SKPD

dengan nilai minimal

Baik/B

Jumlah hasil evaluasi

SAKIP SKPD bernilai B

/ Jumlah SKPD yang

dievaluasi x 100%

0% 2% 5% 7% 10% a. Pelaksanaan

Pengawasan Internal

secara Berkala

Persentase kasus /

pengaduan

masyarakat yang

terselesaikan

Jumlah kasus yang

terselesaikan / Jumlah

kasus yang masuk x

100%

100% 100% 100% 100% 100% b. Inventarisasi

Temuan Hasil

Penawasan

Persentase

rekomendasi hasil

audit BPK RI yang

selesai ditindaklanjuti

Resume Pemantauan

dan Pemutakhiran

Data TLHP BPK RI

90% 90% 90% 90% 90% c. Koordinasi

Pengawasan yang

lebih Komprehensif

d. Pemutakhiran Data

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

e. Penyelenggaraan

SPIP di Kota Blitar

f. Pengendalian PNS

Meningkatkan kualitas

pelaksanaan

pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

kepala daerah

Terwujudnya

peningkatan kualitas

hasil pengawasan yang

dapat mengurangi

tindakan korupsi,

kolusi, dan nepotisme

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan Kepala

Daerah

MATRIK RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KOTA BLITAR 2011-2015

(Reviu 2015)

NO TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA

UTAMA

FORMULA

PERHITUNGAN

TARGET TAHUNANPROGRAM KEGIATAN

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

SKPD : INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil

pengawasan yang dapat mengurangi

tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai

minimal Baik/B10%

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang

terselesaikan100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang

selesai ditindaklanjuti90%

Blitar, 9 April 2015

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

SKPD : INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil

pengawasan yang dapat mengurangi tindakan

korupsi, kolusi, dan nepotisme

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan

nilai minimal Baik/B10% 30% 300%

Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti100% 100% 100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang

selesai ditindaklanjuti90% 89,90% 99,89%

Anggaran Realisasi Persentase

(8) (9) (10)

478.871.100,00 438.813.636,00 91,64%

501.277.850,00 490.645.280,00 97,88%

41.395.350,00 41.393.350,00 100,00%

49.333.000,00 40.993.500,00 83,10%

849.942.650,00 807.984.473,00 95,06%

430.065.000,00 395.381.322,00 91,94%

188.665.300,00 137.276.380,00 72,76%

2.539.550.250,00 2.352.487.941,00 92,63%

Jumlah Anggaran : 2.539.550.250,00Rp

Jumlah Realisasi : 2.352.487.941,00Rp Blitar, Februari 2016

Persentase Serapan : 92,63%

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002

PENGUKURAN KINERJA

Program

(7)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkataan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

Target Realisasi Capaian Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

Terwujudnya peningkatan

kualitas hasil pengawasan

yang dapat mengurangi

tindakan korupsi, kolusi, dan

Persentase hasil Evaluasi

SAKIP SKPD dengan nilai

minimal Baik/B

7% 0% 0% 10% 30% 300%

Persentase kasus/pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase rekomendasi hasil

audit BPK RI yang selesai

ditindaklanjuti

90% 90,57% 100,63% 90% 89,90% 99,89%

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITARTAHUN 2014 - 2015

Tahun 2014 Tahun 2015Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.

Target RealisasiCapaian

KinerjaTarget Realisasi

Capaian

KinerjaTarget Realisasi

Capaian

KinerjaTarget Realisasi

Capaian

KinerjaTarget Realisasi

Capaian

KinerjaPersentase hasil Evaluasi SAKIP

SKPD dengan nilai minimal Baik/B0% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 7% 0% 0% 10% 30% 300%

Persentase kasus / pengaduan

masyarakat yang terselesaikan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase rekomendasi hasil

audit BPK RI yang selesai

ditindaklanjuti

90% 93,16% 103,51% 90% 98,28% 109% 90% 88,22% 98,02% 90% 90,57% 100,63% 90% 89,90% 99,89%

Terwujudnya peningkatan

kualitas hasil pengawasan yang

dapat mengurangi tindakan

korupsi, kolusi, dan nepotisme

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITARTAHUN 2011 - 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015


Related Documents