Laporan GCG 2012

LAPORAN PELAKSANAAN

Good Corporate Governance 2012

PT. Bank Victoria International, Tbk

DAFTAR ISI

A

PENDAHULUAN

1

B PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 3

I Dewan Komisaris 3

II Direksi 8

III Komite - Komite

Komite Audit 14

Komite Pemantau Risiko 18

Komite Nominasi dan Remunerasi 21

Komite Manajemen Risiko (KMR) 22

Komite Kebijakan Perkreditan 24

Asset Liability Commitee (ALCO) 25

Komite Teknologi Informasi 27

Komite Kredit 28

Unit-unit Lainnya 28

IV Penanganan Benturan Kepentingan 32

V Kepatuhan 34

VI Audit Internal 36

VII Audit Eksternal 37

VIII Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern 38

IX Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

43

i

X Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

43

XI Rencana Strategis Bank 46

C KESIMPULAN 49

Good Corporate Governance 2012 Hal 1/55

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melindungi kepentingan stakeholder, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor yang sangat penting bagi Bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di tengah persaingan bisnis. Melalui penerapan GCG ini, manfaat yang diperoleh antara lain kepercayaan stakeholders semakin meningkat sehingga misi Bank untuk menjadi bank pilihan nasabah yang terpercaya, sehat dan efisien dapat terwujud. Untuk mewujudkan misi tersebut, Bank menerapkan lima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indepedensi, dan kewajaran dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank sehari-hari. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko, serta transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank. Struktur Tata Kelola Perusahaan Struktur tata kelola perusahaan terdiri dari atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi yang berperan utama dalam pelaksanaan GCG secara komprehensif. Selain elemen utama tersebut, terdapat elemen pendukung yang terdiri dari Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Audit Internal, Audit Eksternal, Legal, Kepatuhan dan Corporate Secretary. Rapat Umum Pemegang Saham Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman GCG, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagai forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan Bank, di luar wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun 2012, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 29 Juni 2012 dengan keputusan sebagai berikut : 1. Menerima :

a. Baik dan menyetujui Laporan Tahunan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2011 termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Bank.

b. Baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir

berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tjahjadi &

Tamara dengan pendapat “wajar tanpa pengecualian” sesuai dengan laporan Nomor 0069/T&T-GA/JT-

1/2012, tanggal 26 Maret 2012, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Bank dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2011, sepanjang tindakan-

tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi Bank tahun buku 2012.

c. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Bank tahun 2011, penambahan modal tanpa hak

memesan efek terlebih dahulu sebesar Rp 58.870.360.000,- exercise Waran Seri IV & V sebesar Rp

8.172.431.400,- dan hasil Penawaran Umum Terbatas V sebesar Rp 195.491.925.900,- setelah dikurangi

dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penewaran umum tersebut, telah digunakan

seluruhnya oleh Bank sesuai dengan tujuan penggunaan dana yaitu meningkatkan kemampuan


permodalan serta sebagai sumber pendanaan jangka panjang guna meningkatkan aset produktif,

khususnya untuk meningkatkan fasilitas kredit Bank.

2. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Bank tahun buku 2011 sebesar Rp 187.402.441.878, yang digunakan untuk : a. Sebesar Rp 2.000.000.000,- digunakan untuk pembentukan dana cadangan, guna memenuhi ketentuan

pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Bank Terbatas dan pasal 26 Anggaran Dasar Bank.

b. Sisanya sebesar Rp 185.402.441.878 akan dibukukan sebagai laba ditahan. c. Oleh karena masih diperlukannya dana tunai untuk pengembangan usaha Bank, maka untuk tahun buku

2011, Bank tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. 3. Menyetujui perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Bank, yaitu :

a. Mengangkat Eko Rachmansyah Gindo sebagai Direktur Utama Bank, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank yang akan diselenggarakan tahun 2013 dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

b. Mengangkat Daniel Budirahaju sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bank dan Zaenal Abidin Pd.D sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham saham Tahunan Bank yang akan diselenggarakan tahun 2013 dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2013, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI KOMISARIS

Posisi di Bank Victoria International

Nama


Nama

1. Direktur Utama 1. Eko Rachmansyah

Gindo *) 1. Komisaris Utama/

Komisaris Independen Daniel Budirahaju *)

2. Direktur 2. Gregorius Andrew Andryanto Haswin

2. Komisaris/Komisaris Independen

Gunawan Tenggarahardja

3. Direktur 3. Ramon Marlon Runtu

3. Komisaris/Komisaris Independe

Zaenal Abidin Ph.D *)

4. Direktur 4. Oliver Simorangkir 4. Komisaris Suzanna Tanojo

5. Direktur 5. Tamunan

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia tanggal 27 September 2012

4. Menyetujui : a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan pembagian tugas

dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2012.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham utama Bank yaitu PT Victoria Securitas untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan dari anggota Dewan Komisaris.

5. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara untuk mengaudit buku-buku Bank untuk tahun buku 2012 dan memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik pengganti apabila karena satu dan lain hal terjadi perubahan, serta menetapkan jumlah honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Secara rinci pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Victoria International tahun 2012 sebagai berikut ini.


B. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I DEWAN KOMISARIS

Jumlah anggota Dewan Komisaris per Desember 2012 sebanyak 4 (empat) orang, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota Direksi yaitu 5 (lima) orang. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia. 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah independen, telah memenuhi kriteria independensi dari Peraturan Bapepam & LK. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berdasarkan pada Pedoman yang telah ditetapkan. A. Jumlah Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2012 :

Posisi di Bank Victoria International Nama

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen Daniel Budirahaju

2. Komisaris/Komisaris Independen Gunawan Tenggarahardja 3. Komisaris/Komisaris Independe Zaenal Abidin Ph.D

4. Komisaris Suzanna Tanojo

B. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris PT Bank Victoria International sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana diperkenankan dalam PBI dan SE BI terkait Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank umum.

Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Victoria International yang menjabat tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi, secara rinci sebagai berikut :

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1. Daniel Budirahaju - √ - √ - √ - √ - √ - √

2. Gunawan Tenggarahardja - √ - √ - √ - √ - √ - √

3. Zaenal Abidin Ph.D - √ - √ - √ - √ - √ - √

4. Suzanna Tanojo - √ - √ - √ - √ - √ - √

Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Nama Dewan Komisaris DireksiPemegang Saham

PengendaliDewan Komisaris Direksi

Pemegang Saham

Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki jabatan rangkap pada Entitas Anak PT Bank Victoria International. Jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank sebagai berikut :

Nama Posisi di Bank Victoria Posisi di Perusahaan Lain Perusahaan/Badan Organisasi Bidang Usaha

1. Daniel Budirahaju Komisaris Utama/ Komisaris

Independen- - -

2. Gunawan TenggarahardjaKomisaris/ Komisaris

IndependenKomisaris Independen PT Jakarta Setiabudi International -

3. Zaenal Abidin Ph.DKomisaris/ Komisaris

Independen- - -

4. Suzanna Tanojo Komisaris Komisaris Victoria Securities Sekuritas


C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang dijabarkan dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut : 1. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan yang diatur dalam pasal 21 Anggaran Dasar

Perusahaan berikut perubahan–perubahannya. 2. Memberikan pengesahan tentang kebijakan, strategi usaha, dan pedoman perencanaan

perusahaan baik jangka pendek (program kerja tahunan), jangka menengah, maupun jangka panjang, yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

3. Menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagaimana isi pasal 18 ayat 8.a Anggaran Dasar Perusahaan.

4. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan Manajemen Risiko.

5. Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Rencana Bisnis Bank. 6. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan. 7. Memberikan keputusan tertulis dengan alasan–alasannya atas transaksi–transaksi yang diusulkan

yang melampaui batas wewenang Direksi. 8. Menyelenggarakan rapat intern Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun,

sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. 9. Menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari laporan kinerja

Direksi. 10. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia pada setiap akhir semester perihal

pengelolaan dan kinerja perusahaan termasuk pencapaian target–target rencana bisnis tahunan Pembagian Tugas Dewan Komisaris

C.1. Komisaris Utama

1. Melakukan koordinasi dan memberikan pengarahan kepada para anggota Dewan Komisaris.

2. Mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan bidangnya masing–masing.

3. Bertanggung jawab untuk sewaktu–waktu diperlukan, menyelenggarakan, dan memimpin rapat : a. Intern Dewan Komisaris b. Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi guna membahas dan mengevaluasi

perkembangan laporan kinerja Direksi. 4. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan pada bidang – bidang :

a. Perkreditan Kredit Korporasi, Kredit Komersil, Kredit Konsumer, Kredit Perusahaan Pembiayaan dan Kredit SME/UKM).

b. General Affair c. Treasury

5. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan bidang Internal Audit. 6. Memberikan tugas lain kepada para anggota Dewan Komisaris. 7. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa, dengan penunjukan oleh Dewan Komisaris. 8. Membuat konsep memorandum kepada Direksi berkaitan dengan pengawasan dan

pembinaan bidangnya. 9. Mengambil alih tugas Komisaris lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan.

C.2. Komisaris I

1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan bidang – bidang : a. Teknologi & Sistem Informasi; b. Aspek Operasional; c. Aspek Legal.

2. Bersama dengan Komisaris Utama dan Komisaris lainnya, membahas permasalahan-permasalahan bidang yang berada di bawah pengawasannya.


3. Membantu mempersiapkan penyusunan laporan bagi Bank Indonesia pada setiap akhir semester, khususnya mengenai bidang – bidang yang berada di bawah pengawasannya.

4. Membuat konsep memorandum kepada Direksi berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bidangnya.

5. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan penunjukan Dewan Komisaris.

6. Mewakili tugas Komisaris Utama dan Komisaris lainnya, apabila yang bersangkutan berhalangan.

C.3. Komisaris II

1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan bidang-bidang : a. Good Corporate Governance b. Kepatuhan & Manajemen Risiko c. Sistem Operasi dan Prosedur

2. Bersama dengan Komisaris Utama dan Komisaris lainnya membahas permasalahan permasalahan bidang yang berada di bawah pengawasannya.

3. Membantu mempersiapkan penyusunan laporan bagi Bank Indonesia pada setiap akhir semester, khususnya mengenai bidang–bidang yang berada di bawah pengawasannya.

4. Membuat konsep memorandum kepada Direksi berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bidangnya.

5. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan penunjukan Dewan Komisaris.

6. Mewakili tugas Komisaris Utama dan Komisaris lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan.

C.4. Komisaris III

1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan bidang-bidang Human Capital Managementb. Accounting & Financial Controlc. Asset Liability Management (ALM)

2. Bersama dengan Komisaris Utama dan Komisaris lainnya membahas permasalahan–permasalahan bidang yang berada di bawah pengawasannya.

3. Membantu mempersiapkan penyusunan laporan bagi Bank Indonesia pada setiap akhir semester khususnya mengenai bidang–bidang yang berada di bawah pengawasannya

4. Membuat konsep memorandum kepada Direks berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bidangnya.

5. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan penunjukan Dewan Komisaris.

6. Mewakili tugas Komisaris Utama dan Komisaris lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan.

D. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, selama tahun 2012 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan, mencakup: 1. Kinerja Bank, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB); 2. Kecukupan permodalan Bank; 3. Kualitas Aktiva Produktif; 4. Likuiditas Bank; 5. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank; 6. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; 7. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan Audit Internal, kualitas dan pengembangan operasional serta

teknologi informasi Bank; 8. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Bank

Indonesia, Bapepam & LK, Bursa, maupun instansi-instansi terkait lainnya; 9. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).


Berdasarkan pengawasan yang dilakukan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan langkah-langkah antara lain:

Meningkatkan kinerja Bank agar target yang telah ditetapkan dan disetujui dalam Rencana Bisnis dapat dicapai;

Meningkatkan Risk Control System dan Risk Awareness dalam penyaluran kredit secara komprehensif mulai dari pengajuan kredit hingga pelunasan kredit;

Struktur Dana Pihak Ketiga dengan memanfaatkan jaringan kantor dan pelaksanaan konsep total marketing;

Penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.

E. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris Per 31 Desember 2012, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta telah mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jumlah (orang) Jutaan Rp

14 2,551

2

a Dapat dimiliki - -

b Tidak dapat dimiliki 2 542

3,093 TOTAL

Jumlah Diterima oleh Dewan Komisaris

(kotor) dalam 1 tahun

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan

fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan,

transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*) Jumlah Dewan Komisaris

Diatas Rp 2 miliar -

Diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar -

Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar 4

Dibawah Rp 500 juta -

TOTAL 4

*) yang diterima secara tunai

G. Rapat Dewan Komisaris Pada tahun 2012, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama tahun 2012, rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Jumlah % Jumlah %

Eko Rachmansyah Gindo *) 7 78% 6 46%

Daniel Budirahayu *) 2 22% 7 54%

Gunawan Tenggarahardja 9 100% 13 100%

Zaenal Abidin Ph.D *) 2 22% 4 31%

Suzanna Tanojo 9 100% 13 100%

Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris &

Direksi

Kehadiran Kehadiran

- *) Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI tanggal 27 September 2012.

- Sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 rapat Dewan Komisaris dilakukan 7 kali, sedangkan rapat Dirkom sebanyak 6 (enam) kali.


Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan di Jakarta. Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite lainnya di tingkat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

H. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank, sebagai berikut :

Persetujuan BI RUPS

Komisaris Utama / Komisaris

Independen18 Januari 2012 11 November 2011

RUPS Tahunan yang

dilaksanakan tahun 2012

Direktur Utama 27 September 2012 29 Juni 2012RUPS Tahunan yang


Daniel BudirahajuKomisaris Utama / Komisaris

Independen27 September 2012 29 Juni 2012

RUPS Tahunan yang


Komisaris 22 April 2003 24 Februari 2003

Komisaris Independen 13 September 2007 19 Desember 2007

Zaenal Abidin Ph.DKomisaris/Komisaris

Independen27 September 2012 29 Juni 2012

RUPS Tahunan yang


Suzanna Tanojo Komisaris 3 Februari 2006 7 Februari 2006RUPS Tahunan yang


Gunawan Tenggarahardja

Masa JabatanMasa Jabatan BerakhirNama Jabatan

RUPS Tahunan yang


Eko Rachmansyah Gindo

I. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Posisi 31 Desember 2012, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada PT Bank Victoria International yang secara detail adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan Kepemilikan Saham %

Daniel Budirahaju Komisaris Utama/Komisaris Independen Tidak ada -

Gunawan Tenggarahardja Komisaris/Komisaris Independen Tidak ada -

Zaenal Abidin Ph.D Komisaris/Komisaris Independen Tidak ada -

Suzanna Tanojo Komisaris Ada 13,35%

J. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Nama Jabatan Perusahaan Lainnya

Daniel Budirahaju Komisaris Utama/Komisaris Independen -

Gunawan Tenggarahardja Komisaris/Komisaris Independen -

Zaenal abidin Ph.D Komisaris/Komisaris Independen -

Suzanna Tanojo Komisaris PT Victoria Securitas

PT Gratamulia Pratama


K. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2012

Nama Jabatan Workshop/

Training/Seminar Penyelenggara Tanggal Tempat

1. Daniel Budirahaju, 2. Zaenal Abidin, 3. Gunawan

Tenggarahardja 4. Suzanna Tanojo

Komisaris Leadership And Management Session For Bank Victoria Top Leaders

Konsultan I-Lead 26/05/2012, 23/06/2012, 28/07/2012, 08/09/2012, 03/11/2012

Jakarta

1. Daniel Budirahaju

2. Zaenal Abidin

3. Gunawan Tenggarahardja

4. Suzanna Tanojo

Komisaris Refreshment "The Supervisory Review & Evaluation Process (SREP)"

IRPA 24/11/2012 Jakarta

II DIREKSI

Jumlah anggota Direksi per Desember 2012 sebanyak 5 (lima) orang, setiap Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris. Anggota Direksi telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berdasarkan Pedoman yang telah ditetapkan.

A. Jumlah Komposisi Direksi

Komposisi Direksi Bank Victoria International periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia tanggal 27 September 2012

B. Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua

dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank,

perusahaan dan/atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana

diperkenankan oleh ketentuan BI.

Independensi Direksi PT Bank Victoria International per 31 Desember 2012 adalah :

Nama Posisi di Bank Victoria InternationalPosisi di

Perusahaan Lain

Perusahaan/Badan

OrganisasiBidang Usaha

Eko Rachmansyah Gindo *) Direktur Utama - - -

Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Treasury, Financial Institution

and Capital Market- - -

Ramon Marlon Runtu Direktur Bisnis - - -

Oliver Simorangkir Direktur Operasi dan Sistem - - -

Tamunan Direktur Kepatuhan dan Manajemen

Risiko- - -

*) Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI tanggal 27 September 2012


Nama

A. Direktur Utama Eko Rachmansyah Gindo *)

B. Direktur Gregorius Andrew Andryanto Haswin

C. Direktur Ramon Marlon Runtu

D. Direktur Oliver Simorangkir

E. Direktur Tamunan


C. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, tugas dan tanggung Jawab Direksi Bank Victoria, adalah : 1. Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta mewakili Bank baik

didalam maupun diluar Pengadilan. 2. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada

seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

3. Menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan dengan Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan kompetensinya.

4. Menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumberdaya Bank secara optimal.

5. Mengungkapkan kepada seluruh pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian termasuk menetapkan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan peers group serta menciptakan jenjang karier yang baik dan terbuka dengan menerapkan reward & penalty (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja).

6. Menerapkan Tata Tertib Kerja serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank.

7. Memastikan bahwa ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun ekternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran Satuan Kerja Audit, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai quality assurance.

8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas bank lainnya ditindak lanjuti dengan baik.

9. Mengungkapkan kepemilikan saham pada PT Bank Victoria International, Tbk. maupun pada bank atau perusahaan lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri ataupun di luar negeri serta mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga serta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan diantara anggota Direksi

Pembagian Tugas dan tanggung Jawab setiap Direksi

C.1. Direktur Utama Eko Rachmansyah Gindo

1. Mengkoordinasi pengelolaan Bank bersama dengan anggota Direksi lainnya dan menjamin

sebagai tim kolegial yang bekerja secara transparan dan masingmasing mampu berperan sebagai bagian dari tim maupun secara individu dalam fungsinya sesuai dengan penunjukkan bidang tugasnya.

2. Menetapkan kebijakan dan strategi Bank serta pelaksanaannya dengan: a. Menyusun dan mengkordinir penyusunan Rencana Bisnis Bank b. Menjamin peran serta seluruh jajaran manajemen Bank. c. Mengawasi pelaksanaan dan pencapaian Rencana Kerja Bank setiap saat. d. Memastikan Bank beroperasi sesuai dengan Risk Appetite & Risk Tolerance yang

ditetapkan serta menjaga rasio kecukupan Modal dari waktu ke waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Melaporkan kondisi Bank kepada Dewan Komisaris. f. Memonitor dan memastikan tidak adanya pelanggaran kebijakan baik peraturan

internal maupun external termasuk Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 3. Memastikan fungsi Kepatuhan Bank dan penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan

dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku.


4. Memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pada seluruh fungsi dan aktivitas Bank.

5. Melakukan supervisi langsung pada unit kerja General Affair, Branch Banking, Credit Analyst, Satuan Kerja Audit Internal, Biro Hukum, Remedial & Anti Fraud serta Corporate Secretary.

6. Memimpin rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan Rapat ALCO serta melakukan pemantauan kinerja setiap unit bisnis Bank secara rutin.

7. Mengambil alih tugas anggota Direksi lainnya yang berhalangan, kecuali tugas Direktur Kepatuhan.

C.2. Direktur Treasury, Financial Institution & Capital Market Gregorius Andrew Andryanto Haswin

1. Menyusun strategi dan melaksanakan Rencana Bisnis sesuai dengan bidang tanggung jawabnya dalam Pengelolaan Dana, Likuiditas, dan Aspek Permodalan Bank.

2. Melakukan supervisi langsung, termasuk menyusun kebijakan dan melakukan review kinerja pada unit kerja Treasury, Financial Institution & Capital Market, Funding Product Development & Marketing Communication serta Human Capital Management.

3. Memastikan koordinasi antar unit kerja yang disupervisinya, dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

C.3. Direktur Business Ramon Marlon Runtu

1. Menyusun strategi dan melaksanakan Rencana Bisnis sesuai dengan bidang tanggung

jawabnya dalam pengelolaan Perkreditan. 2. Melakukan supervisi langsung, termasuk menyusun kebijakan dan melakukan review kinerja

pada unitkerja Corporate Lending, Commercial Lending, Consumer Lending, Small Medium Enterprise Lending, Multifinance Lending serta Lending Product Development.

3. Memastikan koordinasi antar unit kerja yang disupervisinya dan unit kerja lainnya yang berhubungan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Memastikan pencapaian target kredit yang telah ditetapkan dan memonitor Non Performance Loan (NPL) agar tidak melewati batas yang telah ditentukan.

5. Memastikan tidak ada pelanggaran BMPK

C.4. Direktur Operasi dan Sistem Oliver Simorangkir

1. Menyusun strategi dan melaksanakan Rencana Bisnis sesuai dengan bidang tanggung jawabnya dalam Operasional Perbankan dan Sistem Tekhnologi Informasi.

2. Memastikan kebenaran, akurasi dan ketepatan waktu laporan-laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam & LK, BEI dan PPATK.

3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK 50&55) serta International Accounting Standard (IAS 32&39).

4. Melakukan supervisi langsung, termasuk menyusun kebijakan dan melakukan review kinerja pada unit kerja Operasional, Tekhnologi Sistim Informasi, Akunting & Management Information System, Administrasi Perkreditan serta Legal Credit.

5. Memastikan koordinasi antar unit kerja yang disupervisinya dan unit kerja lainnya yang berhubungan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

C.5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Tamunan

1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan unit kerja Compliance, UKPN & Internal


Control, Manajemen Risiko serta Sistem & Prosedur dalam rangka penerapan Good Corporate Governance.

2. Mereview kebijakan dan menyempurnakan Sistim & Prosedur di semua bidang dari waktu ke waktu.

3. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko dan kepatuhan secara terpadu.

4. Menjaga agar risiko Bank telah teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi, strategi dan risk appetite.

5. Memberikan opini atas usulan atau rancangan keputusan dari anggota Direksi lainnya yang akan melakukan kegiatan yang dinilai mengandung risiko tinggi dan/atau menyimpang dari peraturan yang berlaku.

6. Menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia apabila anggota Direksi lainnya mengabaikan opini yang diberikan dan anggota Direksi lainnya tetap melakukan kegiatan yang menyimpang terhadap peraturan yang berlaku.

7. Memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Good Corporate Governance dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan kaji ulang atas rancangan keputusan/ kegiatan yang disampaikan oleh anggota Direksi lainnya.

8. Memantau dan memastikan bahwa Direksi Bank baik secara sendiri atau secara kesatuan tidak melakukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan transaksi-transaksi yang dinilai dapat merugikan atau dapat membahayakan Bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

9. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance.

10. Bertanggung jawab atas kedisiplinan Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan dan surat pembinaan dari Otoritas Pengawas Bank.

11. Menyampaikan laporan yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara berkala kepada Bank Indonesia dan kepada PPATK sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara berkala.

13. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Bank Indonesia.

14. Membina unit kerja terkait dibawah koordinasinya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesame anggota Direksi yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan. Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

D. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi Hingga 31 Desember 2012, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti program pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu bulan. Untuk kondisi tertentu, selain melalui rapat-rapat tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang anggota Direksi lain untuk mengadakan rapat dan membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan sesegera mungkin. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat gabungan dan mendiskusikan kinerja serta perkembangan Bank secara umum.


Selama tahun 2012, telah diselenggarakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali rapat Direksi dan 13 (tiga belas) kali rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Jumlah % Jumlah %

Direksi

Eko Rachmansyah Gindo *) 21 44% 7 54%

G. Andrew A. Haswin 47 98% 13 100%

Ramon M. Runtu 46 96% 12 92%

Oliver Simorangkir 42 88% 13 100%

Tamunan 47 98% 13 100%

TOTAL RAPAT 48 13

NAMA

Rapat Direksi Rapat Dewan Komisaris &

Direksi

Kehadiran Kehadiran

- *) Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI tanggal 27 September 2012.

- s/d 29 Juni 2012 rapat Direksi telah dilakukan sebanyak 26 kali dan rapat Dirkom sebanyak 6 kali.

Seluruh rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris diadakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite di tingkat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

F. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Total remunerasi untuk Direksi selama 2012 adalah sebagai berikut:

Jumlah Orang Jutaan Rp

1 Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem,

dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura 5 6,735

2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan,

transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)

yang *)

a. Dapat dimiliki - -

b. Tidak dapat dimiliki 5 1,416

8,151

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

TOTAL

Jumlah yang Diterima (kotor) oleh Direksi

dalam 1 Tahun

*) Ekuivalen dalam Rp

(satuan orang)

Diatas Rp 2 miliar -

Diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar 5

Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar -

Dibawah Rp 500 juta -

TOTAL 5

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *) Jumlah Direksi

*) Yang diterima secara tunai

G. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank Victoria International :


H. Kepemilikan Saham Direksi

Per 31 Desember 2012, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT Bank Victoria International yang secara detail adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Kepemilikan Saham %

Eko Rachmansyah Gindo *) Direktur Utama Tidak ada -

Gregorius Andrew Andryanto HaswinDirektur Treasury, Financial Institutions and Capital Market

Tidak ada -

Ramon Marlon Runtu Direktur Kredit dan Marketing Tidak ada -

Oliver Simorangkir Direktur Operasi dan Sistem Tidak ada -

Tamunan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Tidak ada -

*) Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI tanggal 27 September 2012

I. Kepemilikan Saham Direksi Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT Bank Victoria International Tbk. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

Nama JabatanPerusahaan

LainnyaBank Lainnya

Lembaga Keuangan

LainnyaKeterangan

Eko Rachmansyah Gindo *) Direktur Utama - - - Tidak ada

Gregorius Andrew Andryanto HaswinDirektur Treasury, Financial Institutions

and Capital Market- - - Tidak ada

Ramon Marlon Runtu Direktur Kredit dan Marketing - - - Tidak ada

Oliver Simorangkir Direktur Operasi dan Sistem - - - Tidak ada

TamunanDirektur Kepatuhan dan Manajemen

Risiko- - - Tidak ada

*) Diangkat sejak RUPST tanggal 29 Juni 2012 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari BI 27 September 2012

J. Pelatihan Direksi Tahun 2012

No Nama Jabatan Workshop/Training/Seminar Penyelenggara Tanggal Tempat

1

G. Andrew A. Haswin, Tamunan, Oliver Simorangkir, Ramon Marlon Runtu

Direktur

Fungsi Kepatuhan Dalam Mendeteksi / Mencegah & Menangani Tindak Kejahatan (Fraud) Dibidang Perbankan

RMI ( Risk Management International )

18/02/12 Jakarta

2 Eko Rachmansyah Gindo Direktur

Penerapan Manajemen Risiko Operasional Yang Efektif : Mengantisipasi kejahatan teknologi Informasi ( e -Banking ) Di Dunia Perbankan

BSMR 31/03/12 Jakarta

Persetujuan BI RUPS

Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama 27 September 2012 29 Juni 2012RUPS Tahunan yang


Pjs. Direktur Utama 25 Juli 2011 11 November 2011RUPS Tahunan yang


Direktur - 29 Juni 2012RUPS Tahunan yang


Ramon M. Runtu Direktur 25 Juli 2011 17 Juni 2011RUPS Tahunan yang


Oliver Simorangkir Direktur 8 Juni 2005 27 Juni 2008RUPS Tahunan yang


Tamunan Direktur 17 Maret 2008 27 Juni 2008RUPS Tahunan yang


Masa JabatanMasa Jabatan BerakhirNama Jabatan

G. Andrew A. Haswin


No Nama Jabatan Workshop/Training/Seminar Penyelenggara Tanggal Tempat

3

Eko Rachmansyah Gindo, G. Andrew A. Haswin, Ramon M. Runtu, Oliver Simorangkir, Tamunan

Direktur Leadership And Management Session For Bank Victoria Top Leaders

Konsultan I-Lead

26/05/2012, 23/06/2012, 28/07/2012, 08/09/2012, 03/11/2012

Jakarta

4 Eko Rachmansyah Gindo Direktur Uji Kompetensi manajemen Risiko Tanpa berjenjang level 5

LSPP 09/06/2012 Jakarta

5 Eko Rachmansyah Gindo, Oliver Simorangkir

Direktur

Otoritas Jasa Keuangan : Suatu Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan Ke Depan

BSMR 10/11/2012 Jakarta

6 Tamunan Direktur

Kesiapan Perbankan Menghadapi Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Umum

FKDKP 13/09/2012 Jakarta

7 Tamunan Direktur Measuring Behavier Compliance Competancy

FKDKP 03-05/10/12 Jakarta

8 Tamunan Direktur Workshop Asesor Uji

Kompetensi LSPP 18-22/10/12 Jakarta

9 Tamunan Direktur Pembekalan Materi Asesor

Uji Kompetensi Manajement Risiko

LSPP 28/11/2012 Jakarta

10 Tamunan Direktur Living Wills Planning for Bank

Recovery and Resolution IRPA 12-13/12/12 Singapore

III KOMITE - KOMITE

A.

KOMITE – KOMITE DI TINGKAT KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di tingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1.

KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan BAPEPAM-LK No.IX.I.5 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.


Anggota Komite Audit Bank terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hokum atau perbankan.

1.1. Komposisi Komite Audit & Keahliannya

Komposisi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam & LK. Per tanggal 31 Desember 2012, sebagai berikut: Daniel Budirahayu diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sejak 27 September 2012, yang sebelumnya dijabat oleh Eko Rachmansyah Gindo. Secara rinci susunan Komite Audit sebagai berikut :

Komite Audit

Nama

Keahlian/Pendidikan

Ketua Daniel Budirahaju (Komisaris Utama)

Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration di

Technical College of Cologne, Germany, pada tahun 1982.

Sebelumnya memegang posisi penting pada tahun 1982

sebagai Management Trainee di European Asian Bank,

Hamburg, sampai dengan tahun 1984.

Pada tahun 1984 beliau bekerja di Deutsche Bank, Jakarta

dengan jabatan terakhir sebagai Head of Credit

Administration sampai dengan tahun 1989.

Tahun 1989 beliau bekerja di Bank Central Asia dengan

jabatan terakhir sebagai Head of Corporate Banking sampai

dengan tahun 2003. Dari tahun 2003 – 2005 beliau sebagai

Konsultan Independen di Toronto, Kanada dan mulai tahun

2005 bergabung dengan Bank Mega dengan jabatan terakhir

sebagai Direktur Kredit.

Anggota Zulkarnain Rani Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2012

Tenaga Ahli pada Konsultan Solution Jakarta, yang bergerak

dalam bidang Konsultan Pajak dan Accounting Service,

Konsultan Manajemen Risiko PT Lintas Karya Citra

Cemerlang (2007 – sekarang), Team Leader Akreditasi Jasa

Pihak Ketiga, Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

(2005-2006), Tenaga Pengajar bidang Operational Risk

Management pada Officer Development Program Kantor

Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2004-2005), Senior

Manager Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Portfolio Operational Risk Group, Operational Risk

Management Department (2003-2005), Senior Manager

Jakarta City Credit Operations III Jakarta Kota pada PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk. (2003), Kepala Cabang pada PT Bank

Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Tanjung Priok Tawes

(2001-2003), Kepala Cabang pada PT Bank Mandiri Jambi

Sutomo (1999-2001), Kepala Cabang pada PT Bank Ekspor

Impor Indonesia (Persero) Cabang Dumai Riau (1995-1999),

Wakil Kepala Cabang pada PT Bank Ekspor Impor Indonesia

(Persero) Cabang Palembang Pusat Dagang (1993-1994),

Kepala Cabang pada PT Bank Ekspor Impor Indonesia

(Persero) Cabang Serui Irian Jaya (1991-1993), Kepala Bagian

Kredit pada PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)

Cabang Bandung Lapangan Raya (1989-1990), Kepala Bagian

Kas pada PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Cabang


Komite Audit

Nama

Keahlian/Pendidikan

Bandung Lapangan Raya (1988-1989), Account Officer

Perkreditan Argo Manunggal Group pada PT Bank Ekspor

Indonesia (Persero) Cabang Jakarta Kota (1982-1988).

Menjadi Anggota Komite Audit PT Bank Victoria International

Tbk. dengan mempertimbangkan pendidikan dan

pengalaman yang bersangkutan di perbankan selama +/- 31

tahun.

Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1971-1982)

Anggota Supriyono Menjabat sejak tanggal 04 Juni 2012

Quality Control Auditor KAP Labib Y. Wardiman & Rekan

(2011 – sekarang), Senior Manager, Profesional Staff,

Akreditasi Jasa Pihak Ketiga Konsultan Rekanan PT Bank

Mandiri (Persero) Credit Risk & Policy Group KP Jakarta (2202

– 2008), Manager PT Bank Mandiri (Persero) CRM Region &

Commercial Denpasar Bali (2000 – 2002), Manager PT Bank

Mandiri (Persero) CRM Region & Commercial (1999 – 2000),

Asisten Relationship Manager Bank Dagang Negara Korporasi

II Marketing Surabaya Gentengkali (1995 – 1999), Asisten

Marketing Officer Bank Dagang Negara Kanwil Palu (1993 –

1995), Kasi Akunting Bank Dagang Negara Kanwil Palu (1984

– 1988), dan Asisten Account Officer Pemasaran Bank

Dagang Negara Kanwil palu (1997 – 1983).

Menjadi Anggota Komite Audit PT Bank Victoria International

Tbk. dengan mempertimbangkan pendidikan dan

pengalaman yang bersangkutan di perbankan selama +/- 31

tahun.

D3 Perbankan ABK Yapenanta (1973-1976), Sarjana Ekonomi

Manajemen Universitas DR. Soetomo Surabaya (1995).

1.2. Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Bank berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite. Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris.

Seluruh anggota Komite Audit adalah independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi, kualifikasi dan independensi Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Bapepam-LK.

1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi


hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi : 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Bank Indonesia.

4) Melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang berbagai risiko yang dihadapi Bank dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.

6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank

Komite Audit memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang selalu diperbaharui apabila ada perubahan keadaan dan peraturan perundang-undangan.

1.4. Wewenang Komite Audit

1) Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Auditor internal.

1.5. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

1.6. Rapat Komite Audit

1) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apablia Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

2) Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

3) Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota komite yang hadir.

4) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Selama tahun 2012, Komite Audit Bank telah melakukan 7 (tujuh) kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite untuk membahas berbagai hal, yaitu Laporan Tahunan Komite Audit 2011, Laporan Hasil Penelahaan Management Letter Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2011, Laporan Hasil Penelahaan Realisasi Audit SKAI Periode Januari – Februari 2012, Laporan Hasil Penelahaan LHP SKAI Periode Januari – Maret 2012, Laporan Hasil Penelahaan Laporan Keuangan Maret 2012, Laporan Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2012. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah :

Rapat Komite Audit Tingkat Kehadiran %

Eko Rachmansyah Gindo 7 100%

AS Wahyuseputra *) 3 43%

Zulkarnain Rani 7 100%

Supriyono **) 4 57%

Total 7 100% *) Mengundurkan diri sejak 14 Mei 2012; **) Menjabat sejak 04 Juni 2012

1.7. Program Kerja dan Realisasinya

Fokus kajian tahun 2012 dari Komite Audit yaitu:


1) Menelaah Informasi Keuangan.

a. Menelaah Informasi Keuangan Publikasi triwulanan.

b. Menelaah Informasi yang diterbitkan bulanan 2) Memantau Kepatuhan dan Mitigasi Risiko-Risiko

a. Menelaah pelaksanaan/LHP pemeriksaan Auditor Internal dan tindak lanjutnya serta kecukupan pengendalian intern.

b. Menelaah kepatuhan Bank terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

c. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Bank.

d. Membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris

e. Turut memantau realisasi komitmen Bank terhadap temuan Laporan Hasil Pengawasan Bank Indonesia

1.8. Pelaporan

1) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

2) Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

2.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko sejak bulan Juni 2007, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. 2.1. Komposisi Komite Pemantau Risiko dan Keahliannya

Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam & LK. Per tanggal 31 Desember 2012, susunan keanggotaan Komite Audit Bank Victoria, sebagai berikut:

Komite Pemantau

Risiko

Nama

Keahlian/Pendidikan

Ketua Zaenal Abidin (Komisaris/Komisaris Independen)

Zaenal Abidin Ph.D. sebagai Komisaris merangkap Komisaris

Independen sejak 27 September 2012.

Menempuh jalur pendidikan S2 di ASIAN Institute of Management

(AIM) Filipina. Memperoleh gelar Doctor di Santo Tomas Univercity

di Filiphina pada tahun 2006.

Sebelumnya memegang beberapa posisi penting sebagai Pro Manager Treasury dan Analisa di Bidang Dana Perbankan di Bank Summa (1989-2002). Beliau juga merupakan Dosen Tetap pada Perbanas Institute (sejak 1993-sekarang) dan sebagai Kepala Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (2007-2011) di Perbanas. Selain itu beliau juga aktif sebagai Koordinator Staf Khusus Bidang Riset Asosiasi Perbanas (sejak Mei 2011 – sekarang) serta sebagai peneliti senior GCG pada Indonesia Institute Corporate Governance (periode 2008 – sekarang).


Komite Pemantau

Risiko

Nama

Keahlian/Pendidikan

Anggota Zulkarnain Rani Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2012

Tenaga Ahli pada Konsultan Solution Jakarta, yang bergerak dalam

bidang Konsultan Pajak dan Accounting Service, Konsultan

Manajemen Risiko PT Lintas Karya Citra Cemerlang (2007 –

sekarang), Team Leader Akreditasi Jasa Pihak Ketiga, Kantor Pusat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2005-2006), Tenaga Pengajar

bidang Operational Risk Management pada Officer Development

Program Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2004-2005),

Senior Manager Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Portfolio Operational Risk Group, Operational Risk Management

Department (2003-2005), Senior Manager Jakarta City Credit

Operations III Jakarta Kota pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

(2003), Kepala Cabang pada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang

Jakarta Tanjung Priok Tawes (2001-2003), Kepala Cabang pada PT

Bank Mandiri Jambi Sutomo (1999-2001), Kepala Cabang pada PT

Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Cabang Dumai Riau (1995-

1999), Wakil Kepala Cabang pada PT Bank Ekspor Impor Indonesia

(Persero) Cabang Palembang Pusat Dagang (1993-1994), Kepala

Cabang pada PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Cabang

Serui Irian Jaya (1991-1993), Kepala Bagian Kredit pada PT Bank

Ekspor Impor Indonesia (Persero) Cabang Bandung Lapangan Raya

(1989-1990), Kepala Bagian Kas pada PT Bank Ekspor Indonesia

(Persero) Cabang Bandung Lapangan Raya (1988-1989), Account

Officer Perkreditan Argo Manunggal Group pada PT Bank Ekspor

Indonesia (Persero) Cabang Jakarta Kota (1982-1988).

Menjadi Anggota Komite Audit PT Bank Victoria International Tbk.

dengan mempertimbangkan pendidikan dan pengalaman yang

bersangkutan di perbankan selama +/- 31 tahun.

Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1971-1982)

Anggota Supriyono Menjabat sejak tanggal 04 Juni 2012

Quality Control Auditor KAP Labib Y. Wardiman & Rekan (2011 –

sekarang), Senior Manager, Profesional Staff, Akreditasi Jasa Pihak

Ketiga Konsultan Rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Credit Risk &

Policy Group KP Jakarta (2202 – 2008), Manager PT Bank Mandiri

(Persero) CRM Region & Commercial Denpasar Bali (2000 – 2002),

Manager PT Bank Mandiri (Persero) CRM Region & Commercial (1999

– 2000), Asisten Relationship Manager Bank Dagang Negara Korporasi

II Marketing Surabaya Gentengkali (1995 – 1999), Asisten Marketing

Officer Bank Dagang Negara Kanwil Palu (1993 – 1995), Kasi Akunting

Bank Dagang Negara Kanwil Palu (1984 – 1988), dan Asisten Account

Officer Pemasaran Bank Dagang Negara Kanwil palu (1997 – 1983).

Menjadi Anggota Komite Audit PT Bank Victoria International Tbk.

dengan mempertimbangkan pendidikan dan pengalaman yang

bersangkutan di perbankan selama +/- 31 tahun.

D3 Perbankan ABK Yapenanta (1973-1976), Sarjana Ekonomi

Manajemen Universitas DR. Soetomo Surabaya (1995).

2.2. Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite. Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota Komite dan ketua memiliki pengalaman di bidang perbankan dan ahli di bidang keuangan serta risiko manajemen.


2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan asset & liabilitas, likuiditas, perkreditan serta operasional.

b. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi.

c. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut.

d. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.

e. Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan Komite Manajemen Risiko. f. Melakukan kajian terhadap draft laporan triwulanan dan profil risiko Bank kepada Bank

Indonesia. g. Melakukan diskusi dengan Direksi atau divisi yang terkait dengan manajemen risiko, bila

diperlukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam mengevaluasi Profil Risiko Bank, baik risiko inheren maupun sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2.4. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko Bank telah 5 (lima) kali menyelenggarakan pertemuan. Rapat-rapat tersebut membahas agenda seperti profil risiko Bank, kinerja Bank tahun 2011, kecukupan Pengendalian Internal dalam Risk Control System – Risiko Kredit, dan Laporan Tahunan Komite Bank. Tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut :

Rapat Komite Pemantau Risiko Tingkat Kehadiran %

Gunawan Tenggarahardja 5 100%

AS Wahyuseputra *) 1 20%

Zulkarnain Rani 5 100%

Supriyono **) 4 80%

Total 5 100%

*) Mengundurkan diri sejak tanggal 14 Mei 2012 **) Menjabat sejak tanggal 04 Juni 2012

2.5. Program & Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Fokus kajian Komite Pemantau Risiko pada tahun 2012 antara lain: 1. Memantau kesesuaian pelaksanaan manajemen risiko

a. Melakukan kajian profil risiko yang dibuat oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

b. Mengevaluasi pengkinian kebijakan kebijakan manajemen risiko

2. Memantau mitigasi risk taking unit terhadap profil risiko a. Melakukan identifikasi atas risiko-risiko yang high risk untuk:

1) Risiko kredit 2) Risiko pasar 3) Risiko likuiditas 4) Risiko operasional 5) Risiko kepatuhan 6) Risiko hukum


7) Risiko stratejik 8) Risiko reputasi

b. Melakukan assesment/evaluasi/mitigasi risiko terhadap event-event yang high risk oleh risk taking unit.

3.

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

3.1. Komposisi dan keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Victoria International yang dibentuk pada tanggal 29 Juni 2007 oleh Dewan Komisaris, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Komite Remunerasi &

Nominasi

Nama

Keterangan

Ketua Gunawan Tenggarahardja Komisaris Independen*) Anggota Suzanna Tanojo Komisaris Anggota Syahda Candra Pejabat Eksekutif yang membidangi Divisi HCM

*) Menjabat sejak ditetapkan tanggal 22 Februari 2012

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi & Nominasi Bank Victoria telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b. Memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan peer group, serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

c. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai prosedur pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

e. Membantu Direksi dalam penetapan Kebijakan Umum Personalia.

3.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 11 (sebelas) kali pertemuan, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite untuk membahas antara lain tentang: a. Kebijakan pedoman kenaikan remunerasi bagi pengurus untuk rekomendasi kepada Dewan

Komisaris. b. Rekomendasi pencalonan Direktur Utama atas nama Eko Rachmansyah Gindo. c. Penggantian anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko untuk rekomendasi

kepada Dewan Komisaris. d. Kebijakan pedoman gratifikasi bagi pengurus dan pegawai Bank untuk rekomendasi kepada

Dewan Komisaris. e. Rekomendasi pencalonan Komisaris atas nama Zaenal Abidin Ph.D. f. Rekomendasi pencalonan Komisaris Utama/Komisaris Independen atas nama Daniel

Budirahaju. g. Evaluasi Dewan Direksi, Pejabat Eksekutif dan Struktur Organisasi.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut :


Rapat Komite Remunerasi & Nominasi Tingkat Kehadiran

(11 kali rapat)

Gunawan Tenggarahardja *) 100%Suzanna Tanojo 100%Syahda Candra 100%

*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2012

3.4. Program Kerja dan Realisasinya Fokus kajian Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2012 adalah rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang: a. Pedoman kenaikan remunerasi bagi pengurus dan karyawan Bank. b. Pedoman gratifikasi bagi pengurus dan karyawan Bank. c. Rekomendasi pencalonan Dewan Komisaris dan Direktur Utama Bank.

B.

KOMITE – KOMITE DI TINGKAT DIREKSI

1.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

1.1. Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Komite Manajemen Risiko Bank memiliki susunan anggota yang diangkat oleh Direksi, yaitu:

DIREKTUR DIVISI Direktur Utama Direktur Kepatuhan Direktur Operasi & Sistem Direktur Treasury, FI, & Capital Market Direktur Business

Kepala Divisi Branch Kepala Divisi Manajemen Risiko/ Kepala Divisi Funding, Product Development & Marketing Communication Kepala Divisi Multi Financial Lending Kepala Divisi Consumer Lending Kepala Divisi Corporate Lending Kepala Divisi Commercial Lending Kepala Divisi SME Lending Kepala Divisi Lending Product Development Kepala Divisi Complaince, UKPN, & Internal Control Kepala Divisi Treasury Kepala Divisi Human Capital Managment Kepala General Affair Kepala Divisi Akunting & MIS Kepala Divisi Administrasi Perkreditan Kepala Divisi Operasional Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Kepala Divisi Biro Hukum dan Remedial & Anti Fraud Kepala Satuan Kerja Internal Audit Kepala Financial Institution & Capital Market Kepala Divisi Credit Analyst Kepala Divisi Legal Credit Kepala Divisi Sistim & Prosedur

1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

b. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan ketidakefektifan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;

c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.


1.3. Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko melakukan pertemuan berkala (bulanan) atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Rapat dipimpin oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko selaku Ketua Rapat. Dalam hal Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Direktur Utama.

Anggota yang mempunyai hak suara yaitu: - Direktur Utama

- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

- Direktur Treasury, FI & Capital Market

- Direktur Business

- Direktur Operasi & Sistem

Rapat yang membahas Manajemen Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh anggota sebagai berikut: - Direktur Utama

- Direktur Kepatuhan

- Direktur Treasury, FI & Capital Market

- Direktur Business

- Direktur Operasi & Sistem

- Kepala Divisi Manajemen Risiko

- Kepala Unit Kerja yang terkait dengan bahan rapat yang akan dibahas

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, keputusan rapat diambil melalui pemungutan suara. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh per seratus) anggota yang hadir yang mempunyai hak suara. Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Selama tahun 2012, Komite Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan dan telah memenuhi kuorum Komite dengan pembahasan agenda, antara lain: a. Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan risiko (Risk Based Banking Rating – RBBR). b. Early Warning System Surat Berharga, Kredit, hasil simulasi penurunan/kenaikan modal akibat

fluktuasi nilai MTM (Mark to Market) Surat Berharga Pemerintah, Corporate dan NPL. c. Pemantauan Likuiditas Harian :

Bank melakukan pemantauan likuiditas harian untuk dapat mengetahui ketahanan likuiditas yang sangat likuid (asset likuid primer & asset likuid sekunder) Bank dalam menyangga Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pemenuhan GWM d. Agenda Internal, antara lain perkembangan Kredit, perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK),

perkembangan Laba Operasional, Fee Based Income, rasio-rasio keuangan, Cost of Fund. e. Makro ekonomi, antara lain indikator perekonomian.

1.4. Program & Realisasi Kerja Tahun 2012

a. Melakukan pengkinian Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yang baru dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

b. Meningkatkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank. c. Membuat Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) yang baru sesuai ketentuan Bank

Indonesia. d. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dari waktu ke waktu sesaui dengan

kompleksitas Bank.


e. Melakukan stres-test untuk memperhitungkan perkiraan penurunan modal akibat fluktuasi nilai mark to market surat berharga dan menyampaikan laporan secara berkala sebagai early warning system transaksi Unit Kerja Treasury.

f. Melakukan stres-test untuk memperhitungkan perkiraan penurunan modal akibat kenaikan NPL secara berkala sebagai early warning system transaksi Unit Kerja Kredit.

g. Melakukan Risk Assessment Kredit per sektor Ekonomi untuk melihat signifikasi, kosentrasi, dan pergerakan NPL dan menyampaikan secara berkala kepada divisi kredit

h. Melakukan pemantauan terhadap transaksi fixed income yang dilakukan Unit Kerja Treasury.

2.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

2.1. Susunan Anggota Komite Kebijakan Perkreditan

Susunan anggota Komite Kebijakan Perkreditan Bank yang diangkat oleh Direksi adalah sebagai berikut:

DIREKSI DIVISI Direktur Utama (merangkap Ketua) Direktur Kredit & Marketing (merangkap Wakil Ketua) Direktur Treasury, Financial Institution & Capital Market Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Direktur Operasi & Sistem

Kepala Divisi Korporasi Kepala Divisi Komersil Kepala Divisi Konsumer Kepala Divisi Perusahaan Pembiayaan Kepala Divisi SME/UKM Kepala Divisi Analisa & Pengembangan Kredit Kepala Divisi Administrasi Perkreditan Kepala Divisi Legal Kepala Satuan Kerja Audit Internal

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan Bank;

b. Mengawasi agar kebijakan perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB;

c. Melakukan kajian terhadap kebijakan perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan kebijakan perkreditan Bank;

d. Memantau dan mengevaluasi :

Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;

Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;

Kebenaran proses pemberian kredit, perkembangan dan kualitas yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan Debitur-Debitur Besar;

Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit;

Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;

Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang diterapkan dalam kebijakan perkreditan Bank;

Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.

2.3. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan Komite Kebijakan Perkreditan melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.


2.4. Program Kerja Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2012 dan Realisasinya Komite ini mempunyai program : a. Melakukan pengkinian atas Pedoman Perkreditan Kredit Komersil dan Kredit Konsumer. b. Membuat kebijakan mengenai Kriteria Perusahaan Pembiayaan, Perhitungan Kebutuhan

Pembiayaan Modal Kerja dan Coverage Agunan. c. Membuat kebijakan mengenai Pinjaman Agunan Tunai. d. Membuat kebijakan mengenai Produk Kredit. e. Membuat kebijakan mengenai tata cara proses perpanjangan fasilitas kredit. f. Memantau perkembangan kuantitas dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan dari

waktu ke waktu. g. Melakukan pemantauan setiap bulan terhadap perkembangan persentase sektor ekonomi. h. Melakukan pertemuan setiap bulan untuk membahas langkah-langkah penyelamatan dan

penyelesaian kredit bermasalah.

3.

ASSETS LIABILITY COMMITEE (ALCO)

ALCO (Asset Liability Committee) adalah wadah penganalisa/pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan asset liabilities dan pengambilan keputusan, dengan merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran dalam rangka Asset Liability Management (ALMA). ALCO Support (Asset Liability Committee Support) yaitu satuan kelompok kerja yang berfungsi membantu kegiatan ALCO, yang tugas utamanya adalah mendapatkan, mengolah, menganalisa dan merumuskan keseluruhan data asset liabilities untuk kemudian diserahkan kepada ALCO.

3.1. Struktur dan Susunan Anggota Komite ALCO

a. Struktur Organisasi ALCO sebagai berikut: (1) ALCO terdiri dari Ketua serta Anggota yang mempunyai hak suara dan Anggota yang

tidak mempunyai hak suara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : DIREKSI DIVISI Direktur Utama (Ketua ALCO merangkap anggota) Direktur Treasury (Wakil Ketua merangkap anggota) Direktur Kredit dan Marketing Direktur Operasi dan Sistem Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Kepala Divisi Treasury (Sekretaris merangkap Anggota) Kepala Divisi Akunting & MIS Kepala Divisi Marketing & Pendanaan Kepala Divisi Kredit Komersil Kepala Divisi Kredit Korporasi Kepala Divisi Kredit Konsumer Kepala Divis Kredit Perusahaan Pembiayaan Kepala Divisi FI & Capital Market Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Kepatuhan

(2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, ALCO dibantu oleh ALCO Support yang bertugas mempersiapkan data untuk setiap rapat ALCO, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Kepala Akunting & MIS

Kepala TSI b. Anggota-anggota ALCO terdiri dari Direksi serta pejabat-pejabat Bank yang memiliki tugas

terkait dengan pelaksanaan ALM.

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO a. Meninjau kembali struktur Neraca dan mengkaji ulang resiko dan eksposure Asset Liability

Management (ALMA); b. Menentukan dan mengatur kesenjangan likuiditas (liquidity gap); c. Menetapkan petunjuk mengenai dan pengendalian atas perkembangan kebutuhan likuiditas

Bank, pertumbuhan dana masyarakat dan pertumbuhan kredit; d. Menetapkan suku bunga kredit maupun pendanaan; e. Menetapkan struktur pendanaan jangka panjang/pendek;


f. Melakukan evaluasi anggaran dan realisasi Laporan Keuangan Bank dengan memperhatikan indikator-indikator/rasio Bank;

g. Mengikuti dan mengevaluasi perkembangan kondisi ekonomi makro dan kondisi bisnis eksternal lainnya, seperti inflasi, nilai tukar dan perkembangan suku bunga yang dapat mempengaruhi kinerja Bank;

h. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang-bidang ALM, yaitu: (1) Manajemen Likuiditas, antara lain mencakup :

Menjaga rasio likuiditas sesuai Peraturan Bank Indonesia;

Menjaga kecukupan dana likuiditas pada tingkat optimum (menghindari idle fund);

Memenuhi kebutuhan proyeksi cash ke depan. (2) Manajemen Gap, antara lain mencakup :

Mengelola risiko maturity & repricing posisi terhadap skenario suku bunga;

Memaksimumkan pendapatan bunga. (3) Manajemen Investasi dan Pendapatan, antara lain mencakup :

Mengelola portfolio investasi;

Menata perolehan Net Interest Income/Net Interest Margin;

Mengelola komposisi pendanaan dalam usaha menekan biaya dana;

Menghitung "zero base rate" dan "risk premium" sebagai komponen lending rate;

Melakukan analisis komparatif terhadap peer group perbankan.

3.3. Rapat ALCO ALCO melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2012, ALCO Bank telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite untuk membahas agenda, antara lain : a. Perkembangan kinerja keuangan b. Pricing untuk lending dan funding c. Likuiditas Bank d. Gap maturity e. Program peningkatan fee base income f. Mengawasi risiko-risiko likuiditas dan struktur neraca Bank

Rapat dipimpin oleh Ketua, namun dalam hal Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Direksi yang ditunjuk oleh Ketua. Beberapa ketentuan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ALCO: a. Hak suara hanya dimiliki oleh para anggota ALCO yang menjadi anggota Direksi Bank. b. Direktur Kepatuhan tidak memiliki hak suara, namun tetap dapat mengemukakan pendapat,

saran dan hal-hal lain yang relevan. c. Anggota yang wajib hadir dalam setiap rapat ALCO adalah:

Direktur Utama

Direktur Treasury

Direktur Operasi dan Sistem

Direktur Kredit dan Marketing

Kepala Treasury d. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak terjadi

mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara di kalangan anggota yang hadir dalam

rapat yang memiliki hak suara. Dalam hal pemungutan suara, keputusan dianggap sah apabila

disetujui oleh lebih dari 50% (limapuluh per seratus) dari jumlah anggota ALCO yang memiliki

hak suara.

e. Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.4. Program Kerja ALCO Tahun 2012 dan Realisasinya a. Menjaga likuiditas Bank pada tingkat yang sehat. b. Menjaga Net Interest Margin Bank pada level yang sehat.


c. Menjaga Rentabilitas Bank pada level yang sehat. d. Diversifikasi produk tabungan, sebagai salah satu usaha meningkatkan rasio dana murah

terhadap total Dana Pihak Ketiga Bank.

4.

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

4.1. Struktur dan Susunan Anggota Komite

Susunan anggota Komite Teknologi Informasi Bank yang diangkat oleh Direksi adalah sebagai berikut :

Komite Teknologi Informasi Direktur/Divisi Ketua Direktur Operasinal dan Sistem Sekretaris Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Anggota Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Operasional Kepala Divisi Akunting Pengawasan Keuangan Kepala Divisi Administrasi Kredit Divisi Bisnis

4.2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Membuat rencana strategis Teknologi Informasi (information technology strategic plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;

b. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang sesuai dengan PBI; c. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis

Teknologi Informasi; d. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (project charter) yang

disepakati dalam Service Level Agreement (SLA); e. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang

mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank; f. Efektivitas langkah-langkah manajemen risiko Teknologi Informasi; g. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat

diselesaikan oleh Satuan Kerja pengguna dan Satuan Kerja penyelenggara; i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

4.3. Rapat Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

4.4. Program Kerja Komite Teknologi Informasi Tahun 2012 dan Realisasinya:

a. Pembuatan Sisdur BCP dan BIA TSI. b. Pengambangan Aplikasi PD-LGD dan PSAK 50/55. c. Analisa dan Pengembangan Kartu ATM berbasis Chip d. Upgrade Sistem Komputerisasi dan pembuatan ruangan BCP Site e. Pengembangan Aplikasi Interface LBU, (MatairSys). f. Pemasangan mesin komputer untuk Jaringan kantor baru. g. Penambahan Server Back Up Kantor Pusat. h. Penambahan 2 karyawan ( Quality Assurance dan Programmer ). i. Peningkatan DRC WARM Backup dan Ujicoba DRC Surabaya. j. Penambahan bandwith Kantor Cabang Fatmawati.


k. Review kebijakan dan prosedur TSI. l. Pengadaan License Microsoft secara berkala yang disesuaikan dengan pengembangan. m. Training aplikasi dan komputer untuk cabang-cabang. n. Training competency IT divisi TSI.

5.

KOMITE KREDIT

Komite Kredit Pusat adalah Komite yang terdiri dari Anggota Direksi Bank dan Kepala Divisi terkait yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk memutuskan jumlah Credit Exposure Bank dalam bentuk Aktiva Produktif sesuai dengan jumlah atau limit tertentu yang telah ditetapkan.

5.1. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas: a. Menyelenggarakan Rapat/Pertemuan KKP untuk mengevaluasi usulan kredit dan meminta

data/informasi apabila diperlukan. b. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan kredit, baik kredit Treasury,

Financial Institution, Capital Market, Kredit Korporasi, Kredit Komersil, Kredit SME/UKM, Kredit Konsumer serta Kredit Perusahaan Pembiayaan.

Tanggung Jawab: a. Memastikan bahwa proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah menerapkan manajemen risiko.

5.2. Susunan Keanggotaan Komite Kredit

1. Direktur Utama, sebagai Ketua merangkap Anggota dan Direktur Utama dapat mengambil alih tugas Direksi lainnya apabila penggantinya berhalangan. Bilamana berhalangan, sebagai penggantinya adalah : Pengganti I : Direktur Treasury, Financial Institution & Capital Market. Pengganti II : Direktur Business.

2. Direktur Treasury, Financial Institution & Capital Market, sebagai Anggota. Bilamana berhalangan, sebagai penggantinya adalah : Pengganti I : Direktur Business. Pengganti II : Direktur Operasi & Sistem.

3. Direktur Business, sebagai Anggota. Bilamana berhalangan, sebagai penggantinya adalah : Pengganti I: Direktur Treasury,Financial Institution & Capital Market. Pengganti II: Direktur Operasi & Sistem.

4. Kepala Divisi yang membidangi jenis kredit yang diproses, sebagai anggota dan sebagai sumber informasi :

Divisi Treasury, atau

Divisi Financial Institution & Capital Market, atau

Divisi Kredit Korporasi, atau

Divisi Kredit Komersil, atau

Divisi Kredit SME/ UKM, atau

Divisi Kredit Konsumer, atau

Divisi Kredit Perusahaan Pembiayaan.

6.

UNIT – UNIT LAINNYA

A. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Sejalan dengan persyaratan ketentuan tentang keterbukaan informasi perusahaan, Bank telah menunjuk Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab atas


kegiatan publikasi mengenai aktifitas Bank dan memelihara kewajaran, konsistensi dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memonitor kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal serta sebagai penghubung antara Bank Victoria dengan stakeholders.

Sejak September 2010 Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/09/10 tanggal 01 September 2010. Seorang Warga Negara Indonesia, memulai karir di Bank Victoria sejak tahun 2004, Sebagai Kepala Seksi Unit Kerja Akunting dan Pengawasan Keuangan dan pernah bertugas sebagai Kepala Bagian General Affairs pada Bank Swaguna (entitas anak PT Bank Victoria International). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2003 dan meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2009. Beliau mengundurkan diri sebagai Sekretaris Perusahaan pada tanggal 13 Februari 2013 digantikan oleh Ruly Dwi Rahayu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 021/SK-DIR/01/13 tanggal 30 Januari 2013 efektif sejak tanggal 01 Februari 2013. Beliau adalah seorang Warga Negara Indonesia, memulai karir di bank sejak tahun 1991-1995 sebagai Staff Auditor PT Bank Panin, Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Victoria International Tbk. (1995-2006), Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Bank Victoria International Tbk. (2006-2011), Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bank Victoria International Tbk. (2011), Sarjana Kimia Universitas Indonesia (1990)

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki berbagai sarana antara lain melalui RUPS, paparan publik, pers release, laporan tahunan, dan situs Bank www.victoriabank.co.id.

Menunjuk Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) bahwa dalam rangka perkembangan Pasar Modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang antara lain bertugas: a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal. b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal

berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik. c. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi

ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

d. Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan LK serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran II Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), Corporate Secretary selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juga wajib menjalankan tugas: a. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik

dalam Perusahaan terctat maupun afiliasinta yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan tercatat.

b. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% atau lebih. c. Menghadiri rapat direksi dan membuat minuta hasil rapat.Bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Unit Anti Fraud Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang

Penerapan Strategi Anti fraud Bagi Bank Umum dan dalam rangka mencegah terjadinya kasus-

kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya fraud yang dapat merugikan


nasabah atau Bank maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai

upaya meminimalkan risiko fraud dengan cara menerapkan strategi anti fraud.

Kebijakan Anti fraud adalah bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat

dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum dan cakupan penerapan

Good Corporate Governance.

1. Peran dan Tanggungjawab Dewan Komisaris :

Memastikan pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti fraud untuk seluruh jenjang organisasi yang dilakukan Direksi termasuk penetapan deklarasi Anti fraud dan jalur komunikasi yang memadai untuk seluruh level organisasi tentang perilaku yang dikategorikan tindakan fraud.

Pengawasan pelaksanaan penerapan Kode Etik yang terkait pencegahan terjadinya fraud.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Strategi Anti fraud yang ditetapkan Direksi secara menyeluruh.

Menyetujui kaji ulang Kebijakan dan Prosedur Anti fraud yang telah ditetapkan oleh Direksi serta efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Menerima laporan dari Unit Khusus yang dibentuk Bank bilamana terdapat indikasi kejadian fraud yang diduga melibatkan jajaran Direksi.

Memastikan pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud untuk seluruh jenjang organisasi Bank.

2. Peran dan Tanggungjawab Dewan Direksi :

Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jenjang organisasi melalui pembuatan statement deklarasi anti fraud dan penyediaan jalur komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan fraud.

Menyusun dan melakukan pengawasan atas penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud kepada seluruh jenjang organisasi.

Menyusun dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh dan mengkaji ulang efektifitas strategi yang diterapkan.

Pengembangan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan peningkatan awareness karyawan terhadap fraud termasuk pencegahannya dan pengendalian fraud.

Mengembangkan jalur komunikasi yang efisien dan efektif di internal Bank agar seluruh karyawan mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kebijakan pengendalian fraud.

Penyempurnaan strategi anti fraud, secara khusus terhadap wewenang dan tanggungjawab yang tertuang dalam kebijakan dan SOP. Selain itu pembentukan pelaksana sistem pengendali intern yang berkompeten.

Melakukan pengawasan dengan metode tertentu.

Penyempurnaan struktur organisasi berbasis four eyes principle.

Melakukan perlindungan efektif terhadap whistleblower.

Melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas kejadian fraud.

3. Peran dan Tanggungjawab Karyawan :

Seluruh karyawan Bank tanpa melihat golongan dan jabatan, memiliki kewajiban untuk memahami, mematuhi dan melaksanakan Kebijakan yang telah ditetapkan Bank dalam pencegahan terjadinya kejadian fraud yang dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank dan tingkat reputasi Bank.

Seluruh karyawan tanpa melihat golongan dan jabatan, berkewajiban menjaga integritasnya sebagai karyawan Bank dan bekerjasama untuk mencegah segala bentuk tindak kejahatan Bank dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan


transaksi-transaksi perbankan yang diterima Bank dan penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Seluruh karyawan berkewajiban memahami jenis-jenis fraud yang terjadi dan kejahatan perbankan yang lain termasuk modus-modus yang sering digunakan sebagai upaya kejahatan yang dapat merugikan Bank.

Seluruh karyawan tanpa melihat golongan dan jabatan berkewajiban untuk melaporkan segala indikasi adanya kejadian fraud, baik yang diduga melibatkan karyawan lain, Direksi maupun pihak eksternal Bank kepada Unit Anti fraud melalu mekanisme pelaporan yang sudah ditetapkan.

Seluruh karyawan tanpa melihat golongan dan jabatan wajib bekerjasama dan mendukung jika terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh Bank, termasuk kesediaan memberikan kesaksian secara jujur demi kepentingan Bank dalam penanganan dan penyelesaian kejadian pelanggaran maupun kejadian fraud.

C. Uniit – Unit Pengendalian Risiko Pengelolaan risiko kredit bank terutama diarahkan untuk mengantisipasi akibat kegagalan pasangan usaha (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), tresuri dan investasi bank. Dalam rangka meningkatkan pengendalian terhadap risiko kredit, Bank melibatkan beberapa unit kerja yang terpisah organisasi manajemen risiko kredit untuk meningkatkan proses pengendalian dalam hal pemisahan wewenang dan tanggung jawab, yaitu sbb: 1. Divisi Bisnis adalah Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan

dana. 2. Divisi Credit Analyst adalah Unit yang melakukan review / analisa terhadap setiap penyediaan

dana dalam jumlah tertentu. 3. Divisi Sistem & Prosedur dibentuk untuk pengembangan kebijakan dan prosedur dalam

mendukung kegiatan operasional Bank. 4. Divisi Remedial adalah Unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah. 5. Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah Unit Manajemen Risiko yang independen, khususnya

yang menilai dan memantau risiko kredit, dan 6. Komite Kredit yang memutuskan pemberian kredit dalam jumlah tertentu sesuai dengan

kebijakan Bank

Rencana Bisnis tersebut telah disusun secara realistis, komprehensif serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis disusun dengan pertimbanganpertimbangan sbb. : 1. Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank. 2. Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha

Bank. 3. Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis yang update dan lengkap mengenai penyediaan dana. Bank telah melakukan pemisahan fungsi antara kredit dan marketing terkait aktivitas pembiayaan kredit, maka dibentuk organisasi setingkat divisi yang disebut sebagai Divisi Credit Analyst. Untuk menjaga indepedency dari seluruh proses kredit yang ada, maka Divisi Credit Analyst akan bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama dan Bank juga telah melakukan pemisahan-pemisahan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pengendalian risiko kredit, yaitu pemisahan antara fungsi pemutus penyaluran kredit dengan fungsi penyelesaian kredit bermasalah, hal tersebut tercantum dalam kebijakan dan tercermin dalam struktur organisasi Bank.


Pemisahan Unit Operasional dengan Unit Bisnis Bank juga telah melakukan pemisahan fungsi Unit operasional dengan Unit Bisnis, sehingga pengendalian terhadap risiko operasional atas transaksi-transaksi yang dilakukan dapat dimitigasi dan dikelola dan berjalan secara efektif.

IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan Bank, Dewan Komisaris dan Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk Kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung memiliki kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana bank menjadi salah satu pihaknya, wajib menjelaskan tentang sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan menyatakan untuk tidak berhak ikut dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi atau kondisi terkait yang mengandung benturan kepentingan. Dalam mencegah dan penanganan benturan kepentingan diantara elemen-elemen pada Bank telah diatur sebagai berikut :

A. Pembuatan pedoman Code of Conduct

Bank memiliki Standar Etika Perusahaan atau Code of Conduct (COC), yang merupakan salah satu bentuk komitmen Bank atas implementasi GCG dan merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Bank dan etika kerja karyawan Bank yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Bank dalam mencapai visi dan misinya. COC berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Bank, Entitas Anak dan afiliasi di bawah pengendalian, pemegang saham (investor) serta seluruh stakeholders atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Bank dan juga berfungsi sebagai dasar pelaksanaan proses pengambilan keputusan. Penyampaian informasi/sosialisasi COC dilakukan melaui Portal Bank (intranet) untuk karyawan.

B. Sikap dan Perilaku Karyawan

Sikap dan perilaku karyawan, merupakan unsur yang sangat penting bagi Bank untuk mendapatkan citra yang baik di masyarakat, baik komunikasi dengan calon nasabah, nasabah, relasi, rekanan dan antar sesama karyawan sendiri. Agar pelaksanaannya efektif setiap karyawan harus memperhatikan hal-hal tersebut dibawah ini : a. Setiap karyawan harus bersikap dan berperilaku yang baik dengan calon nasabah dan nasabah

sehingga dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan dan berkelanjutan. b. Diantara sesama karyawan harus bersikap dan berperilaku yang baik sehingga dapat menciptakan

harmonisasi kerja yang pada gilirannya meningkatkan kedayagunaan organisasi Bank. c. Setiap karyawan Bank harus memperhatikan sikap-sikap dasar disertai contoh-contoh perilaku

sebagai berikut : 1) Kepada siapapun yang datang dan berhubungan dengan Bank setiap karyawan harus dapat

memberikan pelayanan yang sama dengan berkomunikasi penuh hormat dan sopan. 2) Dengan tetap menjaga kerahasiaan bank, setiap karyawan harus memberi informasi secara

objektif dan bertanggung jawab. 3) Menjaga dan membina kepercayaan kepada komunitas perbankan, dalam hal keadaan apapun

karyawan Bank tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan atau dapat menyebabkan hal-hal yang memperburuk citra Bank.

4) Apabila karyawan merasa perlu untuk menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan yang akan didengar atau dibaca masyarakat mengenai soal-soal kemasyarakatan dan


kenegaraan, harus dipastikan bahwa pendapatnya dinyatakan sebagai pendapat pribadi dan tidak boleh menimbulkan kesan mewakili Bank.

5) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya karyawan Bank harus menggunakan fasilitas dan dana perusahaan secara benar dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan atau keluarga.

6) Menerapkan norma kesopanan dan etika moral. 7) Menerapkan disiplin kerja. 8) Mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

d. Perusahaan akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku atas ketidakjujuran serta pelanggaran

seperti pencurian, perusakan, pelecehan seksual, penyalahgunaan peralatan kantor maupun barang-barang milik perusahaan.

e. Setiap karyawan Bank wajib melindungi hal-hal yang telah dipatenkan perusahaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jika karyawan mengetahui adanya potensi atau terjadinya penyalahgunaan, karyawan wajib melaporkan hal tersebut kepada bagian atau departemen yang berwenang menangani hal tersebut di Kantor Pusat Perusahaan.

C. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Untuk lebih mendukung pencapaian Visi dan penerapan Misi, alam aktivitas operasional perusahaan, maka Bank Victoria juga telah menetapkan nilai-nilai budaya perusahaan (Core Values) sebagai dasar budaya perusahaan (corporate culture) yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh karyawan Bank tanpa terkecuali. Adapun Nilai-Nilai Budaya Perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh karyawan bank dapat disingkat D-A-H-S-Y-A-T. Penjabaran dari DAHSYAT tersebut adalah sebagai berikut :

Discipline Seluruh karyawan bank tanpa terkecuali harus memiliki sikap disiplin yang tinggi baik disiplin terhadap waktu, target kerja, pengendalian biaya dan lain-lain

Accountable

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance yang berkesinambungan, seluruh karyawan tugas dan tanggung jawab yang spesifik terhadap bidang tugas-nya masingmasing. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas terhadap atasan (supervisor) dari karyawan terkait, namun juga harus memiliki tanggung jawab kepada seluruh stakeholders dari Bank Victoria (tanggung jawab publik).

Honest Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank

Sustainably Solid

Kekompakkan dalam arti positif antar bagian/divisi menjadi syarat mutlak untuk dapat menjaga pertumbuhan bisnis dari bank yang berkesinambungan (sustainable growth).

Youthful Spirit

Seiring dengan era globalisasi dan juga perkembangan ilmu dan teknologi yang angat dinamis saat ini, semangat/jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.d

Accurate Sebagai lembaga keuangan dan juga perusahaan terbuka, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu kewajiban dari bank untuk dipenuhi.

Trust Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur trust (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh karyawan Bank Victoria.

.

D. Penanganan Informasi dan Data Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank akan meminta atau mewajibkan nasabahnya untuk memberikan informasi dan data keuangan, manajemen ataupun pribadi. Bank mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan nasabah kepada Bank, walaupun selain informasi data nasabah, perusahaan juga memiliki informasi internal yang bersifat rahasia. Bank berkepentingan agar semua informasi internal demikian terjaga kerahasiaannya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang dapat berakibat merugikan kepentingan perusahaan.


E. Hubungan Dengan Nasabah dan Calon Nasabah Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa, karyawan Bank yang bertugas harus senantiasa memperhatikan kepentingan perusahaan dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan calon nasabah atau nasabah.

F. Hubungan Dengan Rekanan Atau Calon Rekanan Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa, karyawan Bank yang bertugas harus senantiasa memperhatikan kepentingan perusahaan dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan calon nasabah atau nasabah dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai budaya perusahaan.

F. Hubungan Petugas Penerimaan karyawan dengan Calon Karyawan Setiap karyawan yang terlibat dalam penerimaan karyawan baru, dalam memutuskan penerimaan karyawan harus berdasarkan keputusan pada penilaian atas kemampuan dan kualifikasi pekerjaan atau kebutuhan perusahaan serta menerapkan prinsip-prinsip Know Your Employee (KYE )

G. Pembentukan Area dan Cluster-Cluster

Untuk meningkatkan koordinasi diantara kantor Cabang, telah dibentuk beberapa Area dan Cluster yang mensupervisi beberapa jaringan kantor, sehingga pengendalian dan pemantauan terhadap kinerja jaringan kantor lebih efeketif serta secara dini dapat mengetahui dan memberi solusi terhadap permasalahan yang muncul.

H. Hubungan Keluarga Semua keputusan yang menyangkut penilaian terhadap karyawan, nasabah dan rekanan harus didasarkan pertimbangan yang obyektif dengan persyaratan yang berlaku di perusahaan. Karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan lain di Bank, harus melaporkan hubungan kekerabatan tersebut kepada bagian Human Resource Kantor Pusat atau Business Unit terkait. Hal ini dilakukan agar pihak Human Resource dapat mengatur posisi masing-masing karyawan tidak saling menimbulkan benturan kepentingan.

I. Pencucian uang (Money Laundering)

Bank sebagai bagian dari Industri perbankan dan merupakan lembaga kepercayaan, sangat menyadari arti penting nilai kejujuran dalam usahanya. Oleh karena itu seluruh aktifitas kerjanya haruslah berdasarkan nilai kejujuran. Untuk itu setiap karyawan harus berperan aktif dalam menjaga reputasi perusahaan dengan menolak transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang maupun tergolong untuk pendanaan terorisme.

J. Aktivitas Berpolitik

Karyawan Bank tidak dilarang dan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di Republik Indonesia ini. Namun demikian, karyawan tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan Bank untuk melakukan aktivitas politiknya.

V KEPATUHAN

Bank Victoria International secara terus menerus meningkatkan perannya dalam penerapan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dalam Bank terbudaya untuk patuh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank, sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, Bank wajib memiliki Direktur yang mempunyai Fungsi Kepatuhan dan membentuk Divisi Kepatuhan.

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penerapan prinsip kehati-hatian, selama tahun 2012 telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut :


NO

ASPEK KETERANGAN

A. Kajian/review kebijakan strategis dan produk

Dalam rangka melakukan tugas pemantauan terhadap kebijakan produk dan jasa yang akan diterbitkan atau disempurnakan serta agar sesuai dengan kebijakan existing, baik internal maupun eksternal, telah dilakukan kanjian/review terhadap 37 kebijakan dan 3 produk baru.

B. Kajian/review Penyediaan Dana

Dalam rangka pemantauan terhadap kepatuhan dan prinsip kehati-hatian, dalam penyediaan dana :

Terhadap peneyediaan dana dalam pemberian kredit kredit > Rp 15 milyar, selama tahun 2012 telah dilakukan sebanyak 217 kajian terhadap calon debitur perorangan maupun group;

Terhadap penyediaan dana dalam fasilitas treasury > Rp 25 milyar, selama tahun 2012 telah dilakukan sebanyak 48 kajian.

C. Pemantauan Penerapan APU & PPT

Dalam memantau penerapan APU & PPT telah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang disampaikan kepada pihak terkait, telah dilakukan pemantauan terhadap :

Pencapaian target pengkinian dan kelengkapan data nasabah per Desember 2012 mencapai 93,97 %;

Telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada regulator yaitu laporan CTR dan STR;

Telah melakukan pelatihan internal sebanyak 13 kali dan pelatihan eksternal sebanyak 7 (tujuh) kali.

Melakukan kunjungan ke Cabang dalam rangka sosialisasi dan review penerapan APU & PPT selama tahun 2012 sebanyak 36 kantor;

D. Pemantauan prinsip-prinsip kehati-hatian

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan prinsip-prinsip kehati-hatian, diantaranya telah dilakukan pemantauan terhadap ratio CAR; GWM; BMPK; NPL; posisi kredit dan portfolio Treasury dll.

E. Sosialisasi Peraturan BI Mengadministrasikan dan memberitahukan ke divisi lain tentang peraturan Bank Indonesia. Sebanyak 39 PBI dan SE BI sudah disosialisasikan terhadap seluruh divisi dan cabang/capem/kantor kas dan juga seluruhnya sudah di-upload ke intranet Bank.

F. Monitoring Tindak Lanjut temuan Audit

Mengawasi tindak lanjut temuan pemeriksaan Bank Indonesia kepada masing-masing unit terkait, mengklasifikasikan temuan pemeriksaan BI, mengkonfirmasikan ke PIC atas tindak lanjut yang dilakukan, dan melaksanakan pengawasan tindak lanjut yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

G. Monitoring Kewajiban pelaporan

Mengawasi laporan-laporan eksternal yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, memastikan laporan rutin ke BI dan tidak ada keterlambatan, memasukkan ke dalam remainder laporan untuk menghindari keterlambatan laporan.

Membuat dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan per triwulan untuk disampaikan kepada Direktur Utama

Membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan per semesteran untuk disampaikan ke Bank Indonesia.

H. Pelaksanaan Budaya pembelajaran dan kepatuhan

Menambah pengetahuan staf kepatuhan dengan mengikutsertakan seminar, baik internal dan eksternal yang berkaitan dengan kepatuhan.

Pencegahan terjadinya fraud

Pemantauan pengaduan nasabah maupun maslah hokum yang timbul dll

Selama tahun 2012, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga : 1. Tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 2. Tidak terdapat pengaduan nasabah yang dapat berdampak signifikan terhadap peformance maupun

kerugian Bank; 3. Tidak terdapat fraud yang dapat mempengaruhi risiko reputasi maupun kerugian bagi Bank; 4. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasinal dan risiko pasar

per posisi Desember 2012 sebesar 17,85%, jauh diatas ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 8%. 5. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) telah melebihi persyaratan minimal yang ditetapkan. 6. Rasio NPL-gross sebesar 2.62% dan NPL_net sebesar 0.09%.


VI AUDIT INTERNAL

Dalam rangka meyakinkan pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut di atas, dibantu oleh pengawasan dari Komite Audit. Selain itu, SKAI juga memiliki Piagam Audit Intern sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan audit.

Agar SKAI dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka program pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi auditor SKAI.

Sejak Agustus 2006 Audit Internal Bank dijabat oleh Djoko Soendjojo melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/08/06 tanggal 01 Agustus 2006. Seorang Warga Negara Indonesia, memulai karir di Bank Victoria, sebagai Kepala Seksi Manajemen Risiko tanggal 3 Januari 2005 dan pernah bertugas sebagai Kepala Bagian Financial Control (Perencanaan & Pengawasan Keuangan) tanggal 1 Desember 2005. Pengalaman pekerjaan sebelumnya adalah Staf Senior Keuangan dan Custody di Tim Likuidasi PT Bank Prasida Utama-Jakarta, Staf Senior Administrasi BBO-BBKU di BPPN-Jakarta, Staf Senior Akuntansi dan Keuangan PT Bank Alfa, Kantor Pusat. Meraih gelar sarjana Akuntansi tahun 1993 dari STIE Malangkucecwara Malang.

Dalam menjalankan fungsinya maka selama tahun 2012, SKAI telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : 1. Melakukan peningkatan kualitas kerja tim audit dengan training dan pelatihan, baik internal maupun

eksternal 2. Melakukan pemeriksaan operasional kantor-kantor Bank yang meliputi Perkreditan, Dana Pihak Ketiga

(DPK), Penerapan APU dan PPT dan Know Your Customer (KYC), Teller & Uang Tunai, Security, Service Excellence, Laporan Keuangan, Gedung & Inventaris, dan lain-lain

3. Melakukan pemeriksaan Divisi sebanyak 12 Divisi dari 16 Divisi yang direncanakan atau sekitar 75% 4. Melakukan pemeriksaan sebanyak 60 kantor dari 85 kantor yang direncanakan atau sebesar 71% 5. Melakukan pemeriksaan khusus, yaitu cash account, audit investigasi, pemeriksaan jaminan BPKB

Perusahaan Multi Finance Rencana Kerja Audit Intern (SKAI) Rencana Kerja SKAI yang telah dievaluasi oleh Komite Audit dan mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada:

1. Kualitas Pelayanan (Service Quality) Tugas SKAI adalah memberikan informasi kepada manajemen, baik yang bersifat feed back maupun untuk mendorong kegiatan operasional agar selalu mentaati ketentuan-ketentuan pelayanan yang optimal (Service Exelence).

2. Kebijakan dan Prosedur Operasional Memberikan informasi, terutama di dalam peningkatan dan perbaikan pengawasan kepada manajemen tentang kelengkapan pedoman operasional Bank sebagai bahan menyempurnakan Kebijakan dan Prosedur operasional. Mendorong setiap unit kerja agar selalu mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku baik intern maupun ekstern.

3. Kualitas Kredit dan Administrasi (Credit Quality & Administration) Menindak lanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang menunjukkan perlunya perhatian, baik dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam inisiasi kredit, kualitas kredit maupun dari segi administrasi.

4. Proses Operasional (Operasional Processing) Pelaksanaan proses pengawasan melekat (internal control), khususnya di bidang Penerapan Kebijakan & Prosedur, Kualitas Kredit dan Administrasi Kredit, Kegiatan Operasional, Sistem Teknologi Informasi, dan Penerapan Pengenalan Nasabah (KYC)


5. Teknologi Sistem Informasi : Dibidang Informasi Teknologi yang perlu perhatian adalah BI-RTGS, SKN-BI, SDLC, Data Base dan IT Outsourching.

6. Penerapan Pengenalan Nasabah (KYC) Pemeliharaan data nasabah, Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Report (STR) serta Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

7. Monitoring Mengadakan monitoring hasil temuan audit Ekstern (Bank Indonesia & Auditor Independen) dan Intern (SKAI) secara berkesinambungan.

8. Pengembangan Metode Pemeriksaan Berbasis Risiko Pelaksanaan proses audit yang berkualitas dan sesuai dengan standar SPFAIB, perkembangan Bank, dan ketentuan yang berlaku.

9. Meningkatkan Kualitas Karyawan SKAI Semua pemeriksa dituntut untuk menguasai Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank, peraturan-peraturan eksternal dan internal, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan serta monitoring tindak lanjut temuan.

Terselenggaranya Sistem Pengawasan Internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab pihak manajemen dan para pejabat Bank. Selain itu, manajemen akan meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif pada organisasi Bank dan menjamin hal tersebut melekat pada setiap jenjang organisasi. Temuan yang terkait dengan kecukupan pengawasan internal telah dilaporkan kepada Manajemen dan segera dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan risiko.

VII AUDIT EKSTERNAL

Bank telah menunjuk auditor eksternal sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT bank Victoria International Tbk. tanggal 29 Juni 2012 yang menyetujui Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara untuk melakukan Review Laporan Keuangan semester I dan Audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2012 berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di bapepam-LK. Total biaya yang dikeluarkan untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2012 adalah sebesar Rp 375.000.000,- sesuai dengan Surat Perikatan Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 No. 032/JT/X/12 tanggal 19 November 2012. Kantor Akuntan A menjadi Auditor Bank sejak tahun 2011 KAP tersebut telah menyelesaikan tugasnya secara independen sesuai standar profesional akuntan publik, perjanjian kerja sertaruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Entitas Anak tahun 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan memperoleh pendapat wajar dalam semua hal yang material. Surat Komentar (Management Letter) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari Auditor Independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti. Kantor Akuntan Publik Thahyadi & Tamara merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan Bapepam & LK. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Victoria International Tbk selama 5 tahun terakhir:


Tahun Kantor Akuntan Publik Nama Akuntan (Perorangan) Nomor Ijin Akuntan Publik

2012 Tjahjadi & Tamara Junarto Tjahjadi AP. 0168

2011 Tjahjadi & Tamara Junarto Tjahjadi AP. 0168

2010 Eddy Siddharta & Rekan Tan Siddharta, SE, CPA 00.1.0755

2009 Hendrawinata Gani & Hidayat Drs. Iskariman Supardjo 02.1.0818

2008 Hendrawinata Gani & Hidayat Drs. Achmad Hidayat 98.I.0144

VIII MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dan SE Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal perubahan atas SE no. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum untuk mengimplementasikan risiko bank dalam menjalankan usahanya yang terdiri dari 8 (delapan) risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik.

Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem

informasi Manajemen Risiko; dan d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan melalui organisasi yang dibentuk, seperti Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Divisi Kepatuhan, Divisi Internal Control, dan Divisi Sistim & Prosedur, Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Asset & Liabilties Committee (ALCO), Komite Teknologi Informasi serta penetapan kebijakan-prosedur limit-limit transaksi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, memantau dan mengukur sekaligus memitigasi risikonya.

Selama tahun 2012 Bank telah menerapkan manajemen risiko, yang meliputi :

1. Penyempurnaan laporan profil risiko Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu Bank melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (Risk-based Bank Rating).

2. Profil risiko Bank digambarkan dalam laporan profil risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank (inherent risk) dan kualitas penerapan manajemen risiko. Proses pengidentifikasian risiko-risiko yang melekat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dari unit kerja terkait/risk taking unit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Identifikasi risiko-risiko tersebut terus dilakukan dan disempurnakan bersamasama dengan penentuan limit (risk appetite dan risk rtolerance) masing-masing risiko sehingga dapat lebih menggambarkan risiko inheren Bank.

3. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko Bank dengan melakukan evaluasi dan kaji ulang dan memitigasi terhadap potensi risiko-risiko Bank, baik di risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risko reputasi. Secara keseluruhan profil risiko Bank adalah low to moderate. Kualitas penerapan manejemen risiko Bank terdiri dari parameter-parameter yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM, MIS dan pengendalian risiko di jabarkan sebagai berikut:


a. Pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi 1). Pengawasan Aktif Komisaris

Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) Bank.

Memantau dan mengevaluasi Kebijakan Operasional Bank yang dilakukan oleh Direksi.

Konsisten untuk menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (action plan).

Memastikan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan efektif sesuai jenjang organisasi.

Optimalisasi fungsi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi dengan memberikan masukan/saran kepada Dewan Komisaris melalui proses penelaahan sesuai rencana kerja.

Memastikan saran/ rekomendasi setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Internal & Eksternal telah ditindaklanjuti.

2). Pengawasan Aktif Direksi

Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) Bank.

Memantau, mengevaluasi dan memastikan Rencana Bisnis Bank, Strategi, dan Action Plan telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala dan kunjungan ke jaringan kantor.

Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh seluruh karyawan.

Memastikan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan efektif sesuai jenjang organisasi.

Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Audit Internal maupun Ekternal telah dilaksanakan dengan efektif.

Melakukan kunjungan mendadak ke jaringan kantor untuk mengetahui dan menyakini proses kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai kebijakan dan prosedur Bank.

Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktur bidang.

b. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit Penetapan mengenai kebijakan, prosedur serta limit risiko yang ditetapkan oleh Bank sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang diambil serta peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bank dalam pemenuhan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit adalah sebagai berikut : 1). Pembentukan Divisi Sistim & Prosedur yang memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk

membuat, mengembangkan, dan mengupdate seluruh kebijakan dan prosedur terkait aspek operasional dan kredit.

2). Mensosialisasikan SOP melalui internal training. 3). Memastikan bahwa otorisasi limit-limit telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan batas

wewenang yang telah ditetapkan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi Pengukuran Pemantauan Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko pada semua produk/aktivitas yang mengandung risiko dan dievaluasi sesuai kebutuhan.


Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan uraian sebagai berikut : 1). Memastikan setiap produk dan aktifitas baru telah dilakukan kajian kepatuhan dan manajemen

risiko. 2). Memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dan kegiatan operasional telah akurat dan

tepat. 3). Memberikan perhatian yang lebih pada potensi risiko yang dinilai tinggi pada aktivitas Bank

seperti kegiatan operasional dan perkreditan.

d. Sistem Pengendalian Internal Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Biro dan unit kerja terkait, dimana masing-masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat pada masing-masing Pejabat (risk owner) secara berjenjang, sebagai berikut : 1). Mengevaluasi Struktur Organisasi dan kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia (karyawan)

dan melengkapi wewenang, uraian tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan dan limit-limit berdasarkan jenjang organisasi.

2). Audit Internal melakukan pemeriksaan berdasarkan metodologi Risk Based Bank dan melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit kerja dan cabang.

3). Internal Kontrol melakukan pemantauan secara harian terhadap transaksi harian.

4. Menerapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi pada setiap jenjang organisasi dan berfungsinya divisi independen, seperti SKAI, Satuan Kerja Manjemen Risiko (SKMR), Divisi Kepatuhan, dan Internal Control. Selain itu dukungan teknologi informasi online serta keterampilan karyawan di semua bidang, diharapkan dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional.

5. Meningkatkan dan mengefektifkan hasil rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) dengan cara menindaklanjuti setiap hasil pertemuan KMR kepada unit-divisi terkait dan melakukan evaluasi hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan secara efektif.

6. Mendorong divisi (risk taking unit) untuk selalu mempunyai budaya risiko dalam bertidak dan berperilaku dengan memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi dalam setiap pengambilan keputusan

7. Memasukkan penilaian oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam opini Direktur Kepatuhan dalam proses pencairan kredit dan transaksi treasury untuk jumlah tertentu

8. Melakukan pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan dengan berbagai teknik seperti maturity gap, daily cashflow, LDR dan stress-test ataupun simulasi terhadap perkembangan likuiditas Bank.

Selama tahun 2012, Bank telah melakukan usaha perbaikan dan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan Bank baik di bidang risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Risiko Kredit Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko ini bersumber dari beberapa aktivitas seperti perkreditan (penyediaan dana), transaksi treasury serta investasi yang dilakukan Bank. Dalam upaya memperkuat aspek pengendalian risiko Bank telah meningkatkan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai pihak independen dalam proses penyediaan dana dengan memberikan opini atas kredit dan transaksi tresuri dalam jumlah tertentu, serta memantau eksposur kredit yang signifikan. Masukan diberikan kepada risk taking unit secara langsung dalam Rapat Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara rutin setiap bulan.

Risiko Pasar Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan tresuri dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang. Untuk mengelola risiko pasar, Bank melakukan identifikasi dan pemantauan dan mengembangkan early warning system untuk memantau perubahan atau dampak perkembangan tingkat suku bunga secara harian, mingguan ataupun bulanan yang dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga surat berharga dan pendapatan bunga bersih portofolio aktiva produktif Bank.


Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi: 1. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan Offsetting

posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (market disruption)

2. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana pihak ketiga dengan jangka waktu penyaluran kredit yang diberikan dapat menyebabkan masalah likuiditas yang mempengaruhi kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut Bank melakukan beberapa strategi antara lain meningkatkan simpanan pada jangka waktu yang lebih panjang, mengintensifkan penagihan kepada debitur bermasalah dan terhadap kelebihan dana yang dimiliki diinvestasikan pada surat-surat berharga yang mempunyai imbal hasil yang tinggi serta rating yang baik. Pemantauan risiko likuiditas juga dilakukan dengan berbagai teknik seperti maturity gap, daily cahflow, LDR dan stress-test ataupun simulasi terhadap perkembangan likuiditas bank. Selain itu untuk mengelola risiko likuiditas selama 2012 Bank juga menambah money market line yang ada dan membuka line baru dengan beberapa Bank dengan prinsip saling menguntungkan.

Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank, seperti kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. Seiring dengan pertumbuhan Bank, pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank. Untuk mencegah kerugian karena adanya risiko operasional maka Bank melakukan pelatihan kepada segenap jenjang karyawan secara berkala untuk memahami sistem dan prosedur. Efektivitas pengawasan melekat oleh supervisor terhadap bawahan merupakan hal yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris Bank. Selain itu melalui penerapan sistem pengendalian intern yang terintegrasi pada setiap jenjang organisasi dan berfungsinya divisi independen seperti SKAI, Satuan Kerja Manjemen Risiko (SKMR) dan Divisi Kepatuhan. Selain itu dukungan teknologi informasi on line serta ketrampilan karyawan disemua bidang, diharapkan dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional.

Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Untuk meminimalkan risiko hukum, Bank selalu memperhatikan kelengkapan aspek hukum terutama yang berkaitan dengan transaksi perikatan perjanjian dengan nasabah dan debitur serta kelengkapan dokumen.

Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Optimalisasi fungsi unit pengaduan nasabah, merupakan salah satu usaha yang dilakukan Bank untuk meningkatkan pengelolaan risiko reputasi. Unit ini berfungsi untuk menerima dan menyelesaikan keluhan dari nasabah Bank terkait dengan produk dan pelayanan Bank

Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank selalu berupaya melakukan review strategi bisnis dari waktu ke waktu baik secara triwulanan maupun secara tahunan yang disesuaikan dengan perubahan internal maupun eksternal Bank. Review dan peyempurnaan ini mencangkup perubahan proses bisnis, struktur organisasi, dan struktur wewenang. Kesemuanya itu terangkum dalam rencana bisnis Bank dalam rangka mitigasi risiko yang penerapannya dipantau dari waktu ke waktu dan ditujukan untuk memperkecil risiko strategik Bank. Risiko strategik ini antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko


kredit terkait dengan ketentuan KPMM, PPAP, BMPK. Risiko Pasar terkait dengan Giro Wajib Minimum (GWM), risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Bank dan risiko lainnya yang terkai dengan ketentuan tertentu. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan terhadap risiko kepatuhan, Bank senantiasa memperkuat struktur organisasi dan jajaran SDM, melakukan penyempurnaan terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada serta melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran karyawan baik melalui pelatihan-pelatihan internal maupun eksternal dan sebagainya

Dalam hal pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko sesuai PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank, sampai dengan akhir tahun 2012 seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti program eksekutif manajemen risiko. Karyawan Bank yang telah diikutsertakan pada ujian Sertifikat Manajemen Risiko pada tahun 2012 adalah sebanyak 123 orang. Perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi berdampak pada peningkatan risiko penyalahgunaan sarana dan produk perbankan untuk membantu tindak kejahatan. Untuk memitigasi risiko tersebut Bank menekankan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara konsisten. Program ini merupakan penyesuaian dari program Know Your Customer yang selama ini diterapkan Bank sehingga pada akhirnya Bank dapat beroperasi secara sehat dan berperan dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Bank senantiasa mendorong jaringan kantor untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standard operating prosedure (SOP) dan melakukan sosialisasi secara berkala kepada karyawan Bank untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalkan potensi risiko pada aktifitas operasional kantor cabang sekaligus menjaga kualitas layanan kepada nasabah. Karyawan juga didorong untuk meningkatkan risk awareness dan senantiasa melakukan dual control dalam melakukan validasi kebenaran transaksi/laporan. Berkaitan dengan kegiatan operasional, Bank selalu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain:

1. Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking), antara lain dalam hal permodalan (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Kredit Bermasalah (NPL) dan beberapa ketentuan lainnya yang diatur oleh Bank Indonesia.

2. Memperhatikan, memantau transaksi-transaksi tunai dan transaksi mencurigakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

3. Melaksanakan pemenuhan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT).

Sistem pengawasan internal merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi acuan dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengawasan yang baik diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran dan kinerja yang ditetapkan manajemen, menambah kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses pengelolaan risiko yang akurat dan memadai. Dewan Komisaris dan Direksi Bank meyakini bahwa kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasinya adalah sistem pengawasan internal yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengawasan internal yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, senantiasa memastikan bahwa sistem pengawasan internal telah dijalankan secara efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan prosedur secara tertib serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengawasan internal. Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai internal audit Bank sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh manajemen. Sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap


pengawasannya, dibantu oleh komite-komite yang telah dibentuk, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Seluruh karyawan Bank Victoria International adalah bagian tak terpisahkan dari Sistem Pengawasan Internal dan dalam tugas fungsionalnya sehari-hari wajib mempelajari dan memahami Kebijakan dan Prosedur ini sehingga dapat memiliki kesamaan pemahaman dan persepsi dalam implementasinya serta tercapai keseimbangan yang baik antara kualitas layanan kepada nasabah dengan tidak mengabaikan kualitas administrasi terutama transaksi yang mengandung risiko. Pedoman ini dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan dan perbaikan sesuai dengan kondisi dan kepatuhan. Setiap masukan yang mengarah kepada perbaikan dan kemajuan isi pedoman ini sangat dihargai dan dipertimbangkan sebagai bahan revisi. Demikian seterusnya sehingga selalu terjadi langkah-langkah perbaikan yang berkesinambungan.

IX PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Selama tahun 2012, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMP,K) pada Bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur hal tersebut. Bank juga senantiasa melakukan diskonsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau industri untuk meminimalisasi risiko. Jumlah total penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group ini per 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

DEBITURNOMINAL (Rp

Jutaan)DEBITUR

NOMINAL (Rp

Jutaan)

1 Kepada Pihak Terkait 15 36,564 10 39,168

2 Kepada Debitur Inti

a. Individu 16 1,097,946 25 1,941,740

b. Group 9 1,279,478 15 1,015,529

2011

PENYEDIAAN DANA*No.

* Penyediaan dana kepada pihak terkait meliputi kredit, penyertaan, fasilitas antar bank

2012

X TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPOPRAN INTERNAL

D. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga di antara sesama Dewan Komisaris dan Direksi Bank Victoria. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Dewan Komisaris


Daniel Budirahaju - √ - √ - √ - √ - √ - √

Zaenal Abidin - √ - √ - √ - √ - √ - √

Gunawan Tenggarahardja - √ - √ - √ - √ - √ - √

Suzanna Tanojo - √ - √ - √ - √ - √ - √


Nama Dewan Komisaris DireksiPemegang Saham


Pemegang Saham

Pengendali

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Direksi :


Eko Rachmansyah Gindo - √ - √ - √ - √ - √ - √

Gregorius Andrew Andryanto

Haswin- √ - √ - √ - √ - √ - √

Oliver Simorangkir - √ - √ - √ - √ - √ - √

Ramon Marlon Runtu - √ - √ - √ - √ - √ - √

Tamunan - √ - √ - √ - √ - √ - √

Nama


Dewan Komisaris DireksiPemegang Saham


Pemegang Saham

Pengendali


E. Shares Option Bank Victoria International belum mempunyai kebijakan Shares Option.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan di bawah ini :

Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 20 : 1

Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 1,5 : 1

Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 3 : 1

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

G. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannnya lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun 2012:

Tahun

Sebelumnya

Tahun

Berjalan

Tahun

Sebelumnya

Tahun

BerjalanTahun Sebelumnya

Tahun

Berjalan

Total Fraud - - - - - -

Telah Diselesaikan - - -

Dalam Proses

Penyelesaian di

Internal Bank

- - - - - -

Belum Diupayakan

Penyelesaiannya- - - - -

Telah Ditindaklanjuti

melalui Proses

Hukum

- - -

Internal Fraud dalam

1 tahun

Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh

PENGURUS PEGAWAI TETAP PEGAWAI TIDAK TETAP

H. Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank Shares buy back atau buy back obligasi adalah upaya Bank untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2012, tidak terdapat shares buy back maupun buy back obligasi yang dilakukan oleh Bank.

I. Hubungan (Komunikasi) Investor dan Media

PT Bank Victoria International Tbk berusaha membangun komunikasi dengan para stakeholders melalui berbagai media termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), publikasi Laporan Keuangan baik triwulanan maupun tahunan, menyelenggarakan public expose merupakan salah satu media yang dimanfaatkan oleh Bank Victoria, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Selain itu, Bank Victoria secara rutin memiliki situs www.victoriabank.co.id yang dapat diakses untuk memperoleh informasi lainnya.

J. Permasalahan Hukum Berkaitan dengan karakter industri perbankan, dari waktu ke waktu Bank Victoria harus menghadapi kemungkinan terjadinya permasalahan hukum yang terjadi yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Adapun permasalahan hukum selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:


Perdata Pidana

Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) -

Dalam Proses Penyelesaian -

Total -

JumlahPermasalahan Hukum

Terdapat 1 (satu) perkara tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Bank kepada pihak berwajib dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atas Putusan Pengadilan tersebut Jaksa mengajukan banding. Dengan adanya perkara tersebut tidak mempunyai pengaruh yang material bagi Bank.

K. Sanksi/Denda Daftar Denda/Sanksi yang Dibebankan Tahun 2012 :

No. Tanggal Surat No. Surat Dari Perihal Jumlah (Rp)

1 9 Jan 2012 13/139/DPB3/TPB3-2/Rahasia Bank Indonesia Laporan Hasil Pemeriksaan bank posisi 30 Juni 2011 2,100,000

2 30 Mar 2012 S-403/BL/S.2/2012 BAPEPAM-LKSanksi Administratif berupa Denda atas keterlambatan pelaporan

transaksi efek periode pelaporan bulan Juni 2010 9,380,000

3 4 April 2012 S-484/BL/S.2/2012 BAPEPAM-LK

Sanksi Administratif atas keterlambatan penyampaian laporan hasil

pemeringkatan atas efek bersifat utang obligasi II PT.BVIC tahun

2007 dan pengumuman di surat kabar

40,000,000

4 18 Juli 2012 Invoice No. cia/0019/Victoria-18 Juli 2012 Creative Image Academy Sanksi penalty design seragam 10,000,000

5 22 Oktober 2012 14/65/DPB3/PB3-2/Rahasia Bank IndonesiaKekurangan pengenaan sanksi kewajiban membayar atas

pelanggaran GWM rupiah bank saudara periode 2005-2009 15,365,167

6 9 Oktober 2012 S-652/BL/S.2/2012 BAPEPAM-LK

Sanksi denda atas keterlambatan penyampaian laporan realisasi

penggunaan dana hasil penawaran umum PT. BVIC periode Juni

2012

16,000,000

92,845,167 TOTAL

L. Kepemilikan Saham oleh Karyawan Program kepemilikan saham saham oleh karyawan dan/atau manajemen Bank tahun 2012

No. Jumlah Jangka Waktu Persyaratan Karyawan dan/atau yang Berhak Harga Exercise

- - - -

M. Whistleblowing Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian fraud dan mendeteksi kejadian fraud, Bank menetapkan kebijakan whistleblowing yang merupakan kebijakan terpisah dari Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Kebijakan whistleblowing merupakan bentuk komitmen Bank dalam menerapkan strategi anti fraud dan sebagai panduan bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor.

Bank berkewajiban menerima pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal termasuk mantan karyawan Bank. Pengaduan pelanggaran tersebut wajib diselesaikan oleh Bank baik


dari pelapor yang mencantumkan identitasnya dengan jelas dan benar ataupun yang bersifat tanpa identitas namun disertai dengan bukti awal adanya pelanggaran.

Penyampaian pengaduan pelanggaran oleh whistleblower dapat disampaikan melalui sarana-sarana yang telah disediakan Bank, yaitu:

Melalui kotak surat yang ditujukan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Unit Anti fraud pada alamat Kantor Pusat Bank;

Melalui email resmi yang ditujukan kepada Unit Anti fraud dengan alamat: [email protected]; dan

Melalui saluran telepon yang ditujukan kepada Unit Khusus dengan nomor: 021-5735425. Untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan Bank, penyampaian pengaduan pelanggaran ditujukan kepada Direktur Utama Bank dengan tembusan kepada Unit Anti fraud; sementara untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Direksi atau bahkan Direktur Utama, ditujukan tetap kepada Direktur Utama Bank dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Unit Anti fraud. Pengaduan pelanggaran tersebut akan dikelola oleh Unit Anti fraud sebagai unit yang berada didalam Biro Hukum & Remedial dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama serta memiliki jalur komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan mekanisme whistleblowing yang diterapkan Bank, setiap pengaduan pelanggaran akan diverifikasi oleh Unit Anti fraud dalam laporan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Kepala Divisi Biro Hukum & Remedial. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan akan diproses ke tahap investigasi sesuai jenis pengaduan dan pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila terbukti adanya pelanggaran oleh pegawai yang mengarah ke tindak pidana, maka akan dilanjutkan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara. Pemantauan tindak lanjut dan penyampaian tanggapan atas pengaduan pelanggaran akan dilakukan oleh Unit Anti fraud. Dalam rangka perlindungan terhadap pelapor (whistleblower protection), Bank akan memberikan perlindungan penuh baik untuk pihak internal maupun eksternal Bank, baik bagi pelapor maupun saksi yang berpartisipasi dalam proses investigasi, penyelidikan dan penyidikan termasuk sidang terhadap perkara yang menjadi perhatian publik. Kerahasiaan identitas pelaporan hanya dimungkinkan untuk diungkapkan apabila diperlukan dalam proses investigasi lanjutan dan untuk mematuhi hukum dalam proses penyidikan pihak berwajib. Perlindungan pelapor dan saksi khususnya jika pelapor berasal dari eksternal Bank, mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomo 13 tahun 2006 tentang perlidungan pelapor dan korban.

N. Website

PT Bank Victoria International TBk senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal, sebagaimana disebutkan PBI No.7/50/PBI/2005 jo. PBI Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi keuangan Bank. Hal ini dicerminkan dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat dalam website, PT Bank Victoria International Tbk mengelola website www.victoriabank.co.id.

XI RENCANA STRATEGIS

Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank terkait dengan rencana strategis, Bank memepertimbangkan perkembangan perekonomian global pada umumnya dan Indonesia pada khususnya serta pencapaian kinerja Bank sebelumnya. Rencana strategis tersebut terbagi menjadi:


A. Rencana Target Laporan Keuangan (2013-2015)

1. Asumsi Perekonomian Makro Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan tumbuh stabil jika dibandingkan tahun 2012. Berdasarkan Pidato Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 23 November 2012, pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 diperkirakan akan mencapai kisaran 6.3% - 6.7% (estimasi pertumbuhan ekonomi 2012 adalah 6.3%). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan stabil di kisaran 5% - 5.4%. Namun disisi lain, pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan akan melambat dari 7.8% di tahun 2012 menjadi sekitar 5.7% - 6.1% di tahun 2013. Target pertumbuhan investasi (11.6% - 12.0%) dan pertumbuhan ekspor (5.4% - 5.8%) nampaknya akan terus ditingkatkan oleh pemerintah di tahun 2013, sementara pertumbuhan impor diperkirakan ada di kisaran 7.2% - 7.6% di tahun 2013. Jika melihat dari data-data proyeksi tahun 2013, maka pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi dan target pertumbuhan ekspor. Sementara disisi lain, biaya belanja negara akan ditekan se-efisien mungkin.

2. Asumsi Perekonomian Mikro Bank Indonesia diproyeksikan akan tetap menjaga pertumbuhan kredit industri perbankan pada kisaran 20% – 24 % di tahun 2013. Hal ini untuk mengantisipasi potensi overheating di kartu kredit, kredit otomotif dan kredit properti. Dampak kebijakan Loan to Value (LTV) di tahun 2012 telah memperlambat pertumbuhan kredit konsumtif meskipun diyakini akan kembali kepada trend menaik di tahun 2013.

Selain itu, diperkirakan akan terdapat beberapa regulasi-regulasi baru yang akan berdampak pada industri perbankan secara umum yaitu : 1. Ketentuan pembatasan lingkup usaha bank yang dikaitkan dengan kecukupan modal. 2. Ketentuan mengenai rasio kecukupan modal yang akan dikaitkan dengan risk profile dari bank

tersebut. 3. Ketentuan mengenai izin pembukaan jaringan kantor bank yang akan dikaitkan dengan Tingkat

Kesehatan, Alokasi Modal Inti, Pangsa Kredit UMKM dan Efisiensi melalui supervisory approach. 4. Ketentuan terkait dengan penetapan batas minimum portfolio kredit UMKM terhadap total

kredit dari bank. 5. Ketentuan untuk pemberian kredit kepada start up wira usaha. 6. Rencana uji coba mengenai konsep branchless banking. 7. Ketentuan penerapan SBDK khusus untuk kredit Mikro.

Berdasarkan asumsi makro dan mikro ekonomi tersebut diatas maka asumsi-asumsi suku bunga yang menyertai proyeksi keuangan 2013 - 2015 untuk SBI antara 4,00% - 4,50%, Penempatan pada Bank Lain antara 4,00% - 5,00%, Obligasi Bank antara 8,00% - 10,50%, Obligasi Korporasi antara 8,00% - 11,00%, Obligasi Pemerintah antara 7,00% - 9,50%, Kredit yang Diberikan 10,00% - 13,00%. Giro antara 4,00% - 4,50%, Tabungan antara 5,00% - 6,00%, Deposito antara 6,75%-7,25%, Kewajiban pada Bank Lain antara 2,00%-6,50%, Obligasi Senior sebesar 10,00% dan Obligasi Subordinasi sebesar 11,00%.

B. Rencana Pendanaan 1. Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Proyeksi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bulan Desember 2013 yang dapat dihimpun naik sebesar Rp 2.336,03 milyar (22,95%) menjadi Rp. 12.513,33 milyar dari estimasi bulan Desember 2012 sebesar Rp. 10.177,30 milyar. CASA rasio pada bulan Desember 2013 diproyeksikan akan menjadi 20,24% dari 13,04% estimasi bulan Desember 2012.

2. Rencana Penerbitan Surat Berharga Di triwulan II tahun 2013, Bank akan menerbitkan Obligasi Seri IV sebesar Rp.200 milyar dan Obligasi Subordinasi Seri III sebesar Rp. 300 milyar. Dana yang diperoleh dari hasil emisi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Bank sebagai sumber pendanaan jangka panjang guna meningkatkan aktiva produktif khususnya untuk meningkatkan fasilitas kredit Bank selain untuk mempertahankan kemampuan permodalan.


C. Rencana Penanaman Dana

Dalam hal rencana penanaman dana, Bank memfokuskan pada penyediaan dana kepada pihak terkait, pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur inti, pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha tertentu, pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan lapangan usaha, jenis usaha dan profinsi. Bank juga memfokuskan pemberian kredit/pembiyaan kepada debitur UMKM berdasarkan lapangan usaha, jenis usaha, dan profinsi. Bank secara selektif dan prudent melakukan penanaman dana pada surat-surat berharga pada obligasi pemerintah, reksadana, obligasi Bank dan perusahaan-perusahaan negara (BUMN) maupun swasta dengan memperhatikan peringkat surat berharga serta imbal hasil yang didapat. Rencana penyaluran dana yang ditempatkan pada Surat-surat Berharga di tahun 2013 naik sebesar 8,55% yaitu sebesar Rp. 325 milyar dibandingkan dengan estimasi Desember 2012.

D. Rencana Permodalan Secara umum, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) estimasi Desember 2012, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Posisi KPMM Bank per Desember 2013 dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar mencapai sebesar 17,82%.

E. Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1. Rencana Pengembangan Organisasi

Untuk memastikan pelaksanaan/eksekusi yang disiplin dari suatu kebijakan system & procedure, maka dibentuk juga divisi baru yaitu Divisi System & Procedure. Secara fungsi pengembangan system & procedure, sebelumnya fungsi ini melekat ke masing-masing Direktorat terkait dengan Kredit (Direktorat Kredit), Operasional (Direktorat Operasional) dan Treasury & Funding Activities melekat ke Direktur Treasury, FI & Capital Market. Seiring dengan pembentukan divisi baru ini, maka seluruh pengembangan dan pembuatan system & procedure akan difokuskan pada satu divisi, sehingga hal ini akan memastikan setiap pembuatan SOP (Standard Operating Procedure) yang ada akan dilakukan oleh pihak yang independent dari pelaksana/eksekutor kebijakan SOP tersebut. Selain pembentukkan 3 divisi baru tersebut diatas, maka untuk menjamin proses yang transparan di berbagai aspek seperti pengembangan produk, sumber daya manusia serta pengadaan barang dan jasa, maka berdasarkan struktur organisasi yang baru telah dibentuk 3 komite yang baru pada level divisi yaitu : 1. Komite Pengembangan Product Asset & Liabilities dan Transactional Services. 2. Komite Personalia. 3. Komite Pengadaan Barang & Jasa. Dengan pembentukkan 3 komite baru tersebut diatas, maka diharapkan kedepannya seluruh proses terkait dengan 3 komite tersebut diatas dapat dijalankan secara tranparan dan professional.

2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Secara umum, rencana pengembangan sumber daya manusia kedepannya adalah menyiapkan performance oriented dan high calibre personnel sebagai key driver pertumbuhan bisnis yang prudent dan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat. Adapun beberapa key element strategy yang akan diterapkan oleh bank kedepannya adalah sebagai berikut : a. Membentuk Performance Oriented Culture

Menerapkan Performance Management Process di seluruh organisasi yang didukung oleh key performance indicator yang jelas dan transparan serta reward mekanisme yang kuat dan adil.

b. Melengkapi Cabang dengan tim yang cukup dan kompeten Menempatkan branch manager yang kompeten untuk memimpin cabang dan didukung oleh sales team yang mencukupi dan kuat, serta didukung oleh equipping program yang berkelanjutan.


c. Memperkuat Talent Pool Menambah talent pool baik di Kantor Pusat dan Cabang dengan profil dan kompetensi yang sesuai (right number, right people) yang didukung oleh organisasi yang baku (sebagai baseline untuk recruitment dan menciptakan alignment equality).

C. KESIMPULAN

Sejak pelaksanaan RUPS Bank pada tanggal 29 Juni 2012, Bank Victoria menambah jajaran Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk terus dapat meningkatkan kinerja Bank kedepannya. Selama tahun 2012, Bank juga telah melakukan proses transformasi yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, efektif dan efisien.

Proses transformasi yang dilakukan dimulai dengan melakukan pengkajian ulang dari Visi Bank yang sebelumnya “Menjadi Bank ritel yang kokoh, sehat, efisien serta terpercaya” berubah menjadi “Menjadi bank pilihan nasabah yang terpercaya, sehat dan efisien”. Dengan penataan ulang (re-statement) Visi diharapkan Bank dapat menjadi Bank Pilihan Nasabah yang dapat dipercaya oleh para nasabah, karyawan, regulator, kalangan perbankan nasional maupun internasional, para rekan bisnis dan stakeholder lainnya serta dapat memiliki struktur modal yang kuat, kondisi keuangan yang sehat dan didukung oleh operasional perbankan yang efisien.

Selain itu, di tahun 2012, Bank melalui seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan telah menyepakati semangat dan budaya perusahaan yang baru sebagai pedoman untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang ditetapkan adalah dengan menggunakan slogan DAHSYAT, yaitu : Discipline, Accountable, Honest, Solid-Sustain, Youthful Spirit, Accurate, Trust.

Bank telah menyusun kebijakan dan strategi manajemen untuk 2012-2015. Sejalan dengan penetapan Visi Bank, yaitu “Menjadi bank pilihan nasabah yang terpercaya, sehat dan efisien”, maka seluruh kebijakan manajemen akan difokuskan dan diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut. Manajemen telah sepakat dan menetapkan arah kebijakan ke depan terkait dengan fokus target marketnya sebagai berikut :

Segmentasi Individu; fokus pada segmen pasar serta nasabah menengah dan atas.

Segmentasi Bisnis; Fokus pada segmen pasar High & Medium Commercial dan Small Companies.

Seiring dengan penerapan kebijakan dan strategi Bank yang fokus, maka hasil kinerja keuangan Bank selama tahun 2012 menggambarkan peningkatan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan Bunga Bersih (Net Interest Income) Bank Victoria meningkat 97,14% menjadi Rp. 338 miliar dan berdampak pada pencapaian Laba Bersih sebesar Rp 205,57 miliar selama tahun 2012. Total Asset juga mengalami kenaikan sebesar 22% menjadi Rp. 14,35 triliun. Peningkatan tersebut Merupakan kontribusi dari penyaluran kredit dalam rangka meningkatkan fungsi intermediaries perbankan yang meningkat 36,37% dibanding tahun 2011 sehingga posisi kredit di akhir tahun 2012 menjadi Rp. 7,58 triliun. Selama tahun 2012, Bank berhasil melakukan pertumbuhan dana murah (Giro & Tabungan – CASA) sebesar 77%, sementara untuk pertumbuhan produk Deposito, Bank dapat tumbuh sebesar 18%.

Terkait dengan pencapaian rasio-rasio keuangan, Bank dapat meningkatkan rasio Net Interest Margin (NIM) dari 1,86% di tahun 2011 menjadi 3,12% di akhir tahun 2012. Sementara untuk rasio NPL, Bank dapat menurunkan rasio dari 2,38% menjadi 2,30% di akhir tahun 2012. Adapun untuk pencapaian rasio-rasio keuangan lainnya seperti ROA 2,17%, ROE 16,48%, BOPO 78,82% dan CAR 17,96%, masih dalam rentang kategori kriteria bank yang sehat dan bersaing di industri perbankan Indonesia.

Dari sisi inovasi produk, pada tahun 2012 Bank meluncurkan beberapa produk baru yang merupakan modifikasi dari produk sebelumnya dengan memberikan berbagai hadiah dan imbal hasil yang menarik dan bersaing, diantaranya Tabungan Victoria Berhadiah Langsung, Join Victoria Berhadiah Langsung, Tabungan Victoria Dahsyat Gadget, dan Tabungan Victoria SATO (SetAra deposiTO) BOOM.


Di samping pencapaian usaha dari sisi kinerja keuangan, Bank juga telah melakukan perluasan jaringan kantor. Hingga akhir tahun 2012, Bank telah memiliki 97 jaringan kantor operasional yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi yang terdiri dari 1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 62 cabang pembantu dan 31 kantor kas. Dan untuk terus mengembangkan ekspansi usaha, di tahun 2013 Bank berencana membuka kantor cabang di wilayah Bogor, Bandung, Surabaya dan Denpasar.

Selama tahun 2012, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga : 1. Tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 2. Tidak terdapat pengaduan nasabah yang dapat berdampak signifikan terhadap peformance maupun

kerugian Bank; 3. Tidak terdapat fraud yang dapat mempengaruhi risiko reputasi maupun kerugian bagi Bank; 4. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasinal dan risiko pasar

per posisi Desember 2012 sebesar 17,85%, jauh diatas ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 8%. 5. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) telah melebihi persyaratan minimal yang ditetapkan. 6. Rasio NPL-gross sebesar 2.62% dan NPL-net sebesar 0.09%.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau GCG pada Bank berpedoman pada aspek transparansi (Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independence), dan kewajaran (Fairness). Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), paling kurang diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) factor penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

Sebagai komitmen Bank terhadap penerapan GCG, Bank telah melakukan penyempurnaan/perbaikan action plan terhadap penilaian GCG tahun sebelumnya, baik menyangkut Kebijakan & Prosedur maupun tindaklanjut atas penerapan GCG Bank.

Secara rinci penilaian Self Assessment penerapan GCG Bank Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO ASPEK NILAI CATATAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1 Governance Structure

Jumlah anggota Dewan Komisaris per Desember 2012 sebanyak 4 (empat) orang, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota Direksi yaitu 5 (lima) orang.

Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta kompetensi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah independen, telah memenuhi kriteria independensi dari Peraturan Bapepam & LK.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Governance Process

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, dengan mekanisme melalui rapat-rapat.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berdasarkan pada Pedoman yang telah ditetapkan serta sangat memperhatikan prinsip-prinisp GCG dan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam proses pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Dalam melakukan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite yang berada dibawah Dewan Komisaris.



Governance Outcome

Pengarahan atau nasehat dari Dewan Komisaris telah dibahas dalam

rapat dan dituangkan dalam risalah rapat;

Hasil rapat menjadi salah satu acuan Direksi dalam melaksanakan

tugas dan tanggungjawabnya, dengan tetap berpedoman pada GCG

dan target dan pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana

Bisnis Bank.

Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan atau dituangkan

dalam risalah rapat dan dimonitor secara berkesinambungan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi


Jumlah anggota Direksi per Desember 2012 sebanyak 5 (lima) orang,

Anggota Direksi telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan

independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

setiap Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan

derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Direksi lainnya

dan/atau anggota Komisaris.

Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh ketentuan BI.

Governance process

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berdasarkan pada Pedoman

yang telah ditetapkan dan senantiasa memperhatikan dan

menerapkan prinsip-prinisp GCG dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya Direksi senantiasa memperhatikan

arahan/nasehat Dewan Komisaris melalui mekanisme rapat-rapat,

Pembahasan fokus kepada rencana bisnis Bank dan pencapaiannya

serta aspek-aspek yang mempengaruhi pencapaian target dimaksud.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Direksi dibantu oleh beberapa Komite dibawah Direksi serta Unit-Unit terkait.

Governance Outcome

Pencapaian kinerja tahun 2012 menunjukan perkembangan yang

sangat siginifikan, kondisi ini tidak terlepas dari Rencana strategis

yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan pencapaiannya dalam

rapat-rapat serta fokus kepada penerapan strategi yang telah diambil

Direksi dengan arahan /nasehat Dewan Komisaris.

Bank dapat menjaga dalam pemenuhan kewajiban yang ditetapkan

regulator, disisi lain tidak adanya pelanggaran yang dapat

mempengaruhi performance dan kerugian bagi Bank.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite


Komposisi dan kompetensi anggota komite sesuai dengan ukuran dan

kompleksitas usaha Bank;

Seluruh anggota Komite Bank berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi



dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite.

Governance process

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat

yangg profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap

laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan

Komisaris;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas

Komisaris.

Melalui mekanisme rapat-rapat komite serta Unit-Unit terkait lainnya telah membahas berbagai hal, hasilnya dituangkan dalam risalah rapat yang akan ditindaklanjuti oleh masing Unit terkait.

Governance Outcome

Masing-masing Komite, senantiasa meningkatkan peran aktifnya dalam menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dalam meeting Komite;

Hasil risalah rapat harus didokumentasi dengan baik dan dimonitor rekomendasi dan tindaklanjutnya.

4. Penanganan Benturan Kepentingan


Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penyelesaian benturan kepentingan,

Kebijakan telah mengatur secara rinci masing-masing elemen yang mengatur proses, mekanisme serta personil yang berhak bertindak dalam penyelesaiannya.

Governance process

Mengutamakan tindakan pencegahan dan selalu meningkatkan budaya pembelajaran dan budaya kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme.

Governance Outcome

Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bagi Bank

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan


Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.

Proses pengankatan, pemberhentian dan atau pengunduran diri Direktur yang membawhi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan BI dan atau regulator lainnya.

Governance process

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang membawahi Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku;

Memantau dan menjaga agar kegaiatan usaha Bank tidak menyimpang;

Menetapkan langkah-langkah konstruktif dalam mencegah atau memitigasi terhadap beberapa risiko yang timbul

Governance Outcome

Telah melaporkan terkait tugas dan tanggung jawab Direktur yang

membawahhi kepatuhan sesuai dengan kebijakan BI dan waktu

yang telah ditetapkan;

Bank senantiasa sangat fokus dan peduli terkait dampak atas

pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga terbentuk budaya



patuh pada masing-maing unit kerja.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern


Struktur yang dibentuk berdasarkan kebijakan berlaku dan independen terhadap unit kerja lain;

Telah memiliki pedoman atau Standart Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

Governance process

Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank telah berjalan sesuai dan memenuhi pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan dalam SPFAIB dan SKAI telah menjalankan fungsinya secara independen dan objectif.

Melaporkan hasil Audit dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya.

Governance Outcome

Laporan telah disampaikan kepada pihak terkait dan dimonitor secara berkala tindaklanjutnya;

Hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan risk based audit.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern


Penugasan audit kepada Akuntan Publik telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

Governance process

Penunjukan Akuntan Publik telah melalui mekanisme yang diatur dalam kebijakan;

Akuntan Publik telah melakukan audit secara independen dan professional;

Akuntan Publik telah melaporkan hasil auditnya sesuai dengan waktu dan menyampaikannya kepada pihak-pihak penerima laporan hasil audit.

Governance Outcome Pelaknaan audit oleh Akuntan Publik senantiasa bertindak objektif dan independen serta sesuai dan telah memenuhi persyaratan terhadap ketentuan yang berlaku.

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern


Bank telah memiliki struktur yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal;

Bank telah memiliki kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas komite

Governance process

Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan menyetujui kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal;

Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Governance Outcome

Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern Bank telah sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta risiko yang dihadapi Bank.

Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalanannya.



9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)


Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Governance process

Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur;

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan large exposure

dipantau dan dikaji oleh beberapa unit kerja, termasuk unit yang

membawahi kepatuan.

Governance Outcome

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun

prinsip kehati-hatian yang menjadi acuan Bank dalam

pelaksanaan kegiatan bisnisnya.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal


Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan tranparasi kondisi keuangan dan non keuangan;

Bank waj ib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku

Governance process

Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.

Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada public melalui homepage Bank. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersebut sangat tepat waktu, lengkap dan akurat.

11. Rencana Strategis Bank


Rencana strategis Bank telah disusun Dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.

Governance process

Rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis Bank (business plan) disusun secara realistis dengan memperhatikan factor eksternal maupun internal, prinsip kehati-hatian serta disesuaikan dengan visi dan misi Bank.

Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank dengan elemen2 terkait;

Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. Governance Outcome

Rencana dan realisasi bisnis Bank telah menunjukan dan



menggambarkan pertumbuhan yang berkesinambungan;

Realisasi bisnis telah dikomukasikan dengan Direksi dan pemegang saham, sehingga terjalin komunikasi yang kondusif.

Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing aspek diatas, yang tercermin dari penilaian pelaksanaan Self Assessment terlampir, dengan ini Bank menetapkan penilaian pelaksanaan GCG Bank Victoria International tahun 2012 adalah kategori BAIK.

Jakarta, 28 Mei 2012 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk EKO RACHMANSYAH GINDO TAMUNAN Direktur Utama Direktur Kepatuhan

Laporan GCG 2012

Documents

Laporan GCG 2012