Lakip pemkab-lamongan-2012

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan

Tahun 2010 – 2015 dalam rangka mewujudkan kualitas kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam implementasinya mengandung

konsekuensi terhadap capaian indikator yang menjadi tujuan utama, antara lain

tercapainya “Good Governance”, pelaksanaan otonomi daerah dan pemberdayaan

masyarakat di Kabupaten Lamongan dan sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan

evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi

dan Tujuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akunbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 yang berpedoman pada

Lakip KABUPATEN LAMONGANTahun 2012

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ini masih kurang sempurna, sehingga diperlukan

koreksi, saran dan masukan dalam mengkaji nilai-nilai yang berkembang dalam

organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 ini.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Lamongan Tahun 2012 ini, dengan tetap mengharap koreksi, saran dan masukan serta

petunjuk guna kesempurnaan penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya, dan akhirnya

senantiasa kami memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga pelaksanaan

otonomi daerah di Kabupaten Lamongan dapat lebih meningkat dan lebih baik sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lamongan, Maret 2013

BUPATI LAMONGAN

F A D E L I, SH, MM.


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................... iDaftar Isi ............................................................................................................... iiiIkhtisar Eksekutif .................................................................................................. ivBAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1B. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ........................................ 21C. Sistematika Penyajian LAKIP .….................................................... 30

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 31A. Rencana Stratejik ........................................................................... 31

1. Visi ............................................................................................ 312. Misi ........................................................................................... 333. Tujuan ....................................................................................... 344. Sasaran dan Indikator Sasaran ................................................ 36

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012 ......................................... 52- Program .................................................................................... 53

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 ....................................................... 70Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 71

A. Pengukuran Kinerja ...................................................................... 72B. Evaluasi Kinerja ........................................................................... 83C. Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................................... 87D. Akuntabilitas Keuangan ............................................................... 104

Bab IV PENUTUP ........................................................................................... 112A. Kesimpulan ..................................................................................... 112B. Saran .............................................................................................. 120

LAMPIRAN – LAMPIRAN : 121-155Formulir Rencana Stratejik ( RS ) Tahun 2012Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2012Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2012Penetapan Kinerja Tahun 2012


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah ( LAKIP ) Tahun 2012

Pemerintah Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance

result ) selama Tahun 2012 dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2010 - 2015 telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun

2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun

2012 yang terimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun 2012 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja selama Tahun 2012. Sesuai

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 tersebut,

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merencanakan 4 ( empat ) Misi,

4 ( empat ) Tujuan, 45 ( empat puluh lima ) Sasaran, 35 ( tiga puluh lima ) Program,

diperoleh capaian sasaran dengan rata-rata prosentase sebesar 103,48 % ( Sangat Baik /

Sangat Berhasil ). Sedangkan dari segi anggaran prosentase realisasi rata-rata

sebesar 95,07 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ), yang dijabarkan menjadi 34 Urusan,

meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga,

Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kependudukan dan


Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial,

Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian,

Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan serta

Ketransmigrasian.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut sumber

anggaran pendapatan dalam APBD Tahun 2012 ( setelah perubahan anggaran ) sebesar

Rp 1.547.846.785.020,11 dan anggaran belanja serta transfer bagi hasil dalam

APBD Tahun 2012 sebesar Rp 1.550.496.303.561,11, sedangkan jumlah Penerimaan

Pembiayaan Daerah sebesar Rp 133.581.362.736,11 dan Pengeluaran Pembiayaan

Daerah sebesar Rp 46.962.374.800,00 dan Pembiayaan Netto sebesar

Rp 86.618.987.936,11 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) sebesar

Rp 0,00.

Sedangkan realisasi APBD Tahun 2012, pendapatan sebesar

Rp 1.471.488.261.043,11, realisasi belanja dan transfer bagi hasil sebesar

Rp 1.473.747.394.873,11, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar

Rp 134.347.719.686,11 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar


Rp 46.962.374.800,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA )

sebesar Rp 86.063.877.506,02.

Dari 45 ( empat puluh lima ) Sasaran Stratejik yang telah ditetapkan capaian

kinerjanya pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan secara

umum masing-masing sasaran indikator kinerjanya telah bisa tercapai dengan baik dan

sesuai target, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran dengan pencapaian

kinerja belum sepenuhnya berhasil sesuai target kinerja RPJMD 2010 – 2015 antara lain :

1. Misi Dua Sasaran Kesatu, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman

Pangan dan Hortikultura, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran

dilaksanakan Dinas Pertanian dan Kehutanan, yaitu Program Peningkatan produksi

padi, dengan target kinerja 1,00 % dan realisasi sebesar - 20,94 % sehingga

prosentase realisasi target tercapai sebesar - 4,19 %. Hal ini dikarenakan beberapa

faktor yang menyebabkan kegagalan panen padi akibat serangan hama wereng

skala ringan, sedang dan berat ;

2. Misi Dua Sasaran Kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, program

dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, yaitu Program Kunjungan Wisata, dengan target kinerja 2.006.400

wisatawan dan realisasi sebesar 1.534.704 wisatawan, sehingga prosentase realisasi

target tercapai sebesar 76,49 % ( Baik / Berhasil ). Tidak tercapainya target jumlah

kunjungan wisata tersebut disebabkan adanya persaingan dengan Kabupaten lain


( tetangga ) yang sudah banyak membuat daya tarik wisata sejenis dengan Wisata

Bahari Lamongan ( WBL ) dan Mazoola seperti Waterpack, Jatim Park 2 dan lain-lain

3. Misi Tiga Sasaran Kelima, Meningkatnya pengelolaan BUMD, program dan kegiatan

dalam mencapai sasaran dilaksanakan Bagian Bina Pengelolaan BUMD, yaitu

Program Tata kelola Perusahaan Daerah yang baik, dengan target kinerja

2 SOP dan realisasi sebesar 1 SOP, sehingga prosentase realisasi target tercapai

sebesar 50,00 %.

Tidak tercapainya target tersebut dapat dijelaskan bahwa Penyusunan Sistem dan

Prosedur bagi Perusda dalam kegitan ini ditetapkan indikator berupa meningkatnya

kinerja Perusahaan Daerah dengan target 1 ( satu ) SOP dengan rencana anggaran

sebesar Rp 96.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.700.000,00 ( 99,69% ).

Strategi yang dilaksanakan melalui satu program yang diimplementasikan dalam

kegiatan tunggal berupa Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai

pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah dapat terlaksana dengan baik berkat

dukungan dan koordinasi yang intensif dengan pihak ketiga yaitu Tim Asistensi

Penyusunan SOP dari Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Richard Risambessy dan Rekan

Surabaya dan juga PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya. Hasil yang diperoleh dari

kegiatan ini adalah tersedianya buku Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman

dalam pengelolaan Perusahaan Daerah khususnya PD. Aneka Usaha Lamongan

Jaya, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh Direksi dan jajaranya dalam

mengelola Perusahaan menuju kearah yang lebih profesional.


4. Misi Tiga Sasaran Kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian

hukum, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Bagian Hukum,

yaitu Kasus hukum yang diselesaikan dengan target 8 kasus hukum tercapai 3 kasus

hukum atau sebesar 37,50 % ( Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil ).

Tidak tercapainya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Meningkatnya perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan

kebenaran dan keadilan, dengan fokus sasaran utama adalah meningkatnya

perwujudan pemerintahan yang baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat

serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum, program dan kegiatan dalam

mencapai sasaran dilaksanakan oleh Bagian Hukum, capaian indikator sasaran rata-

rata sebesar 87,23 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ). Untuk kegiatan penanganan

kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, dari perkara perdata dan Tata

Usaha Negara yang ditangani pada tahun 2012 terdapat 4 perkara baru dan

9 perkara lanjutan dari tahun sebelumnya ( tingkat banding dan kasasi ). Sedangkan

jumlah kasus yang sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum sebanyak

3 kasus. Dari target yang ditetapkan 8 perkara terdapat 13 kasus yang ditangani pada

tahun 2012, sehingga dari target tingkat penyelesaian kasus 31,00 % tercapai

23,08 % kasus hukum.

5. Misi Empat Sasaran Kedelapan, Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian,

program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Sosial


Nakertrans, yaitu Program Transmigrasi swakarsa, dengan target kinerja 20,00 % dan

realisasi sebesar 0, sehingga prosentase realisasi target tidak tercapai. .

Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat lebih memprioritaskan Transmigrasi dengan

Pola Transmigrasi Umum bukan Transmigrasi Swakarsa. Syarat Transmigrasi

Swakarsa sangat berat sehingga membuat minat masyarakat untuk mengikuti

Transmigrasi Swakarsa relatif minim ( biaya hidup yang disediakan Pemerintah Pusat

hanya untuk 3 bulan ). Sedangkan untuk transmigrasi regional / umum pada

Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberangkatkan sebanyak

25 Kepala Keluarga ke daerah tujuan, hal ini telah mengalami peningkatan dari jumlah

transmigrasi di Tahun 2011 yaitu sebanyak 20 Kepala Keluarga.

Sebagai upaya untuk mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan

tersebut, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada petani dalam melaksanakan

budidaya sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman serta

mengupayakan usaha kemitraan antara petani dengan pengusaha dalam rangka

pemasaran hasil.

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Asosiasi Industri Pariwisata Asia

Pacific dan Asosiasi Biro Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan tempat-tempat

pariwisata Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan ke luar negeri dan

menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri.


3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh BUMD yang dimiliki

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Workshop

terkait penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur ( SOP ) maupun

Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) serta melakukan perencanaan anggaran

yang lebih cermat.

4. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kesadaran hukum serta peningkatan

kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan

kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan

kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya yang

berminat mengikuti program Transmigrasi sehingga diharapkan tumbuh kesadaran

yang baik bagi calon peserta Program Transmigrasi.

Sebagai perwujudan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Lamongan, maka perencanaan program prioritas

pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2012 diantaranya :

1. Peningkatan mutu pendidikan ;

2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat ;

3. Pembangunan infrastruktur jalan ;

4. Peningkatan kualitas tenaga kerja ;

5. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan ;


6. Peningkatan pelayanan kepemerintahan ;

7. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama ;

8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan ;

9. Peningkatan prestasi olahraga ;

10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat.


BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap

Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR-RI Nomor

IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas

proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan


Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2011 adalah :

a. Instruksi Peresiden RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Pendayagunaan Aparatur Negara ;

b. Instruksi Peresiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ;

c. Instruksi Peresiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi ;

d. Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara ( LAN ) Nomor

589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ;

e. Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara ( LAN ) Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;


f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Data Potensi Wilayah Kabupaten Lamongan

2.1 Keadaan Geografi

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6º 51’ 54”

sampai dengan 7º 23’ 6” Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur

122° 4’ 4” sampai 122° 33’12”. Kabupaten Lamongan memiliki luas

wilayah kurang lebih 1.812,8 Km² atau + 3.78 % dari luas wilayah

Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km,

maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4

Km2 apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah Sungai Bengawan Solo,

secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 ( tiga ) karakteristik :

1) Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif

agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat,

Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran,

Sarirejo dan Kembangbahu.


2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu–

batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan

Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong,

Paciran, dan Solokuro.

3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang

merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan

Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun

dan Glagah.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah : sebelah Utara

berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan

Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari

ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan.

Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan

tingkat ketinggian 0 – 25 meter seluas 50,17 %, sedangkan ketinggian

25 – 100 meter seluas 45,68 %, selebihnya 4,15 % berketinggian

di atas 100 meter di atas permukaan air laut.


Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten

Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5 %

lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2 % yang

tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk,

Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun,

Mantup, Sugio, Kedungpring, sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng,

sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam,

atau kurang dari 1 % ( 0,16% ) yang mempunyai tingkat kemiringan

lahan 40 % lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah

(1). Lahan sawah seluas 87.940 Ha yang terdiri dari lahan sawah teknis

13.077 Ha, setengah teknis 21.304 Ha, sederhana 11.386 Ha, Desa /

non PU 12.672 Ha dan tadah hujan 29.501 Ha. (2). Lahan bukan sawah

seluas 38.108 Ha, lahan non pertanian 40.924 Ha yang terdiri dari

pekarangan, bangunan dan halaman 12.710 Ha, perkebunan 357 Ha,

tegal 28,144 Ha, ladang / huma 3,884 Ha, padang penggembalaan /

rumput 12 Ha, hutan rakyat 1,159 Ha, hutan negara 21,999 Ha, rawa

734 Ha, tambak 684 Ha dan kolam 865 ha, lainnya ( jalan, sungai )

3.003 Ha.


2.2 Penduduk dan Tenaga Kerja :

Menurut data Lamongan Dalam Angka ( LDA ) Tahun 2012 yang

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, jumlah

Penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan data Sensus Penduduk

Tahun 2011 sebanyak 1.179.059 jiwa, terdiri dari 576.513 jiwa (48,89 %)

laki-laki dan 609.179 jiwa ( 51,67 % ) perempuan.

Untuk mengurangi angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten

Lamongan menfasilitasi para pencari kerja dengan penyedia lapangan

kerja pada Tahun 2012 melalui kegiatan Job Market Fair ( JMF ).

Dengan kegiatan ini + 1.726 orang pencari kerja tamatan SD / SLTP /

SLTA / Diploma I / II / III / S1 dan S2 Tahun 2011 terdiri dari

1.025 laki-laki dan 701 perempuan, akan terserap menjadi tenaga kerja.

Tenaga kerja yang dikirim ke Luar Negeri sebanyak 371 orang

seperti ke Malaysia 331 orang, Singapura 2 orang, Hongkong 4 orang,

Taiwan 11 orang, Brunei Darussalam 19 orang, Arab Saudi 2 orang,

Korea Selatan 1 orang dan Timor Leste 1 orang.

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang

mengikuti Transmigrasi pada tahun 2011 dengan tujuan Gorontalo

sebanyak 15 KK ( 44 jiwa ) dan Sulawesi Selatan sebanyak 5 KK

( 20 ) jiwa.


3. Sosial :

Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak / RA, baik

negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak

942 lembaga, dengan 942 gedung sekolah, 1.574 ruang belajar,

1.904 kelas dan jumlah murid sebanyak 31.069 murid.

Lembaga Pendidikan setingkat SD / MI dan SDLB baik negeri

maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak 644 lembaga,

dengan 644 gedung sekolah, 3.856 ruang belajar, 4.110 kelas dan jumlah

murid sebanyak 65.144 siswa.

Lembaga Pendidikan setingkat SMP / MTs, SMP Terbuka dan

SMP LB baik negeri maupun swasta dan di Kabupaten Lamongan Tahun

2011 sebanyak 143 lembaga, dengan 143 gedung sekolah, 1.210 ruang

belajar dan 1.217 kelas dan jumlah murid sebanyak 36.692 murid.

Lembaga Pendidikan tingkat SMU / SMK / MA dan SMA LB baik

negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak

127 lembaga, dengan 127 gedung sekolah, 1.068 ruang belajar, 1.197 kelas

dan jumlah murid sebanyak 38.104 siswa.

Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011

sebanyak 13 Perguruan Tinggi, yaitu UNISLA, AKPER, STIKIP PGRI,

STIE KH. A. DAHLAN, STIKES MUHAMMADIYAH, Akademi Komunitas


Negeri Lamongan di Kecamatan Lamongan, UNISDA di Kecamatan Sukodadi,

STIT AL-FALAH di Kecamatan Sekaran, STIT MUHAMMADIYAH Lamongan

di Kecamatan Sambeng, STAIM, STAI SUNAN DRAJAD, STIT

MUHAMMADIYAH dan STIE MUHAMMADIYAH di Kecamatan Paciran.

Jumlah keseluruhan dosen pada 11 Perguruan Tinggi tersebut sebanyak

568 dengan jumlah mahasiswa 11.574 dan rasio mahasiswa : dosen

sebesar 1 : 21.

Sarana Kesehatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 terdiri dari

Rumah Sakit sebanyak 6 unit, Balai Pengobatan sebanyak 34 unit, BKIA

sebanyak 10 unit, Puskesmas sebanyak 33 unit, Puskesmas Pembantu

sebanyak 108 unit, tempat praktek Dokter sebanyak 157 unit, Apotek

sebanyak 60 unit, Laboratorium Medis sebanyak 8 unit, sedangkan banyaknya

Paramedis terdiri dari Dokter Umum sebanyak 178 orang, Dokter Gigi

sebanyak 42 orang, Dokter Spesialis Anak sebanyak 4 orang, Dokter Obgyn

sebanyak 6 orang, Analis kesehatan sebanyak 45 orang, Sarjana Kesehatan

Masyarakat sebanyak 16 orang, Apoteker sebanyak 11 orang, Asisten

Apoteket sebanyak 61 orang, Pengatur gizi sebanyak 43 orang, Bidan

sebanyak 633 orang, Perawat sebanyak 874 orang, Sanitarian sebanyak

62 orang, Fisio therapy sebanyak 13 orang, Perawat gigi sebanyak 17 orang,

dan Analis laboratorium sebanyak 45 orang.


Tempat peribadatan di Kabupaten Lamongan terdiri dari Masjid

sebanyak 1.763 buah, Musholla sebanyak 437 buah, Langgar / Surau

sebanyak 3.978 buah, Gereja Protestan sebanyak 9 buah dan Pura sebanyak

1 buah.

Jamaah haji yang diberangkatkan pada Tahun 2011 dari Kabupaten

Lamongan sebanyak 1.666 orang, terdiri dari jamaah laki-laki sebanyak

799 orang dan jamaah perempuan sebanyak 867 orang.

Jumlah Mustahiq dan Pengeluaran Zakat Fitrah di Kabupaten

Lamongan terdiri dari Mustahiq sebanyak 396.061 orang. Sedangkan

pengeluaran zakat fitrah menurut jenisnya terdiri dari zakat fitrah berupa

beras sebanyak 2.186.416 kg dan zakat fitrah berupa uang sebesar

Rp 468.690.000,-.

4. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan :

Luas lahan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 seluas 166.972 Ha

terbagi menjadi lahan sawah seluas 87.940 Ha dan lahan non sawah seluas

38.108 Ha dan lahan non pertanian seluas 40.924 Ha, dengan rincian luas

panen padi seluas 127.709 Ha, produksi 678.042,17 Ton dengan rata-rata

produksi 5,31 Ton/Ha, Jagung dengan luas panen seluas 51.752 Ha, produksi

282.554,98 Ton dengan rata-rata produksi 5,46 Ton/Ha, Ubi kayu dengan luas

panen seluas 2.765 Ha, produksi 44.807,09 Ton, dengan rata-rata produksi

16,21 Ton/Ha, Ubi jalar dengan luas panen seluas 52 Ha produksi 587,47 Ton,


dengan rata-rata produksi 11,30 Ton/Ha, Kacang tanah dengan luas panen

seluas 5.708 Ha, produksi 7.641,95 Ton, dengan rata-rata produksi 1,34

Ton/Ha, Kacang hijau dengan luas panen seluas 6.123 Ha, produksi 8.107,84

Ton, dengan rata-rata produksi 1,32 Ton/Ha, Kedelai dengan luas panen

seluas 23.072 Ha, produksi 30.773 Ton, dengan rata-rata produksi 1,33

Ton/Ha, Tebu dengan realisasi luas panen seluas 2.108,75 Ha, produksi

152.403,17 Ton, dengan rata-rata produksi 72,27 Ton/Ha, Tembakau virginia

dengan luas areal seluas 5.263 Ha, produksi daun basah 67.607,30 Ton,

dengan rata-rata produksi 12.845,77 Kg/Ha, Tembakau rakyat dengan luas

areal seluas 3.460 Ha, produksi daun basah 40.946,90 Ton, dengan rata-rata

produksi 11.834,36 Kg/Ha, Kapas dengan luas areal seluas 451,95 Ha,

produksi 39,33 Ton, dengan rata-rata produksi 87,03 Kg/Ha, Kenaf dengan

luas areal seluas 1.023,20 Ha, Kelapa dengan luas areal 406,03 Ha, produksi

2,17 Ton, dengan rata-rata produksi 5,68 Kg/Ha, Bawang daun dengan luas

panen 7 Ha, produksi 211 Kw, dengan rata-rata produksi 3,01 Ton/Ha,

Bawang merah dengan luas panen 94 Ha, produksi 5.538 Ton, dengan rata-

rata produksi 58,91 Ton/Ha Sawi dengan luas panen 7 Ha, produksi 7 Kw,

Cabe rawit dengan luas panen 3.611 Ha, produksi 96.619 Kw, dengan rata-

rata produksi 2,68 Ton/Ha, Cabe besar dengan luas panen 16 Ha, produksi

240 Ton, dengan rata-rata produksi 1,50 Ton/Ha, Cabe jamu dengan luas

panen 88,78 Ha, produksi 240 Ton, dengan rata-rata produksi 579,07 Kg/Ha,


Tomato dengan luas panen 66 Ha, produksi 3.321 Ton, dengan rata-rata

produksi 5,03 Ton/Ha, Kacang panjang dengan luas panen 190 Ha, produksi

1.306 Ton dengan rata-rata produksi 0,69 Ton/Ha, Terong dengan luas panen

57 Ha, produksi 2.804 Ton, dengan rata-rata produksi 4,92 Ton/Ha, Ketimun

dengan luas panen 64 Ha, produksi 2.764 Ton, dengan rata-rata produksi

4,32 Ton/Ha, Semangka dengan luas panen 1.992 Ha, produksi 1.663,58 Ton,

dengan rata-rata produksi 0,82 Ton/Ha, Melon dengan luas panen 16 Ha,

produksi 162 Ton, dengan rata-rata produksi 10,13 Ton/Ha, Blewah dengan

luas panen 1.276 Ha, produksi 1.837,53 Ton, dengan rata-rata produksi

1,44 Ton/Ha, Blimbing dengan luas panen 19.137 Ha, produksi 258,40 Ton,

dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jambu biji dengan luas panen 57.040

pohon, produksi 438,70 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jambu

air dengan luas panen 34.257 pohon, produksi 354 Ton, dengan rata-rata

produksi 0,01 Ton/Ha, Jeruk Siam dengan luas panen 2.185 pohon, produksi

19,80 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jeruk besar dengan luas

panen 22 pohon, produksi 1,80 Ton, dengan rata-rata produksi 0,08 Ton/Ha,

Mangga dengan luas panen 768.377 pohon, produksi 20.396,40 Ton, dengan

rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Pisang dengan luas panen 781.399 pohon,

produksi 5.575 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Salak dengan

luas panen 130 pohon, produksi 1,70 Ton, dengan rata-rata produksi

0,01 Ton/Ha, Sawo dengan luas panen 9.496 pohon, produksi 499,90 Ton,


dengan rata-rata produksi 0,05 Ton/Ha, Sirsak dengan luas panen 8.651

pohon, produksi 128,30 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Sukun

dengan luas panen 6.364 pohon, produksi 190,30 Ton, dengan rata-rata

produksi 0,03 Ton/Ha, Melinjo dengan luas panen 3.415 pohon, produksi

225,50 Ton, dengan rata-rata produksi 0,07 Ton/Ha, Nanas dengan luas

panen 66 Ha, produksi 0,7 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha,

Pepaya dengan luas panen 44.607 pohon, produksi 1.420 Ton, dengan rata-

rata produksi 0,03 Ton/Ha, Nangka dengan luas panen 36.302 pohon,

produksi 5,841 Ton, dengan rata-rata produksi 0,16 Ton/Ha.

Ikan konsumsi sungai realisasi luas area 855,50 Ha, produksi

1.127.378,52 Kg dengan rata-rata produksi 1.317,80 Kg/Ha, ikan konsumsi

rawa realisasi luas area 7.087 Ha, produksi 979.411,34 Kg, dengan rata-rata

produksi 138,20 Kg/Ha, ikan konsumsi kolam realisasi luas area 341,66 Ha,

produksi 1.075.274 Kg dengan rata-rata produksi 3.147,20 Kg/Ha, ikan

konsumsi tambak realisasi luas area 1.745,40 Ha, produksi 4.343.267 Kg,

dengan rata-rata produksi 2.488,41 Kg/Ha, ikan konsumsi waduk realisasi

luas area 3.068 Ha, produksi 884.993,07 Kg, dengan rata-rata produksi

288,46 Kg/Ha, konsumsi sawah tambak realisasi luas area 23.454,73 Ha,

produksi 31.206.771,01 Kg, dengan rata-rata produksi 1.330,51 Kg/Ha.

Produksi perikanan laut dengan rincian pelabuhan Lohgung 457,75 Ton,


Labuhan 1.839,84 Ton, Brondong 55.377,43 Ton, Kranji 5.090,44 Ton dan

Weru 5.536,62 Ton.

Populasi ternak unggas ayam buras 1.839.632 ekor, ayam ras

31.225.776 ekor, itik 150.693 ekor dan itik manila 26.141 ekor, sapi potong

110.632 ekor, sapi perah 3 ekor, kerbau 336 ekor, kuda 127 ekor, kambing

86.397 ekor dan domba 49.150 ekor. Sedangkan produksi ternak dalam

bentuk telur, baik ternak besar dan kecil adalah ayam buras 13.604.787 butir,

ayam ras 638.392,58 Kg, itik 12.608.267 butir, itik manila 2.291.902 butir dan

dalam bentuk daging, ayam petelur 3.854.018,85 Kg, ayam pedaging

2.408.927,40 Kg, ayam buras 617.001 Kg, itik 544.023,20 Kg, itik manila

181.996,40, sapi 3.951.446 Kg, kambing 295.286,88 Kg, domba 195.235,04

Kg, kulit sapi 20.212 lembar, kulit kambing 38.084 lembar.

Produksi daging di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2011

sebanyak 12.047.934,77 Kg dan telur sebanyak 29.143.348,58 Kg.

Luas lahan non sawah seluas 38.108 Ha menurut penggunaannya

berdasarkan prosentase terdiri dari pekarangan, bangunan dan halaman

12.710 Ha, tegal 28.144 Ha, ladang / huma 3.884 Ha, padang penggembalaan

12 Ha, hutan negara 21.9994 Ha, perkebunan 357 Ha, jalan, sungai 3.003 Ha,

rawa tidak ditanami 734 Ha dan tambak 684 Ha, kolam / tebat / empang

865 Ha.


5. Perdagangan dan Industri :

Dalam penataan eksistensi bidang Perdagangan dan Industri,

Pemerintah Daerah menerapkan strategi pemberdayaan yang mengutamakan

memiliki Multiplayer Effect terhadap ekonomi masyarakat. Dalam upaya

pengembangan bidang Perdagangan dan Industri ini tentunya masih dijumpai

kendala-kendala antara lain terbatasnya tingkat kualitas sumber daya

manusia, terbatasnya proses introduksi teknologi dan keterbatasan akses

modal sehingga perlu melibatkan investor.

Guna lebih mendorong dan meningkatkan gairah perekonomian

daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah

Kabupaten Lamongan telah mengambil langkah-langkah terobosan program

strategis diantaranya penataan wajah kota, penuntasan penyelesaian

pembangunan dan penambahan fasilitas kawasan Lamongan Integrated

Shore Base ( LIS ), pembangunan dok kapal, pengembangan obyek Wisata

Bahari Lamongan ( WBL ) dan Mazoola serta penuntasan penyelesaian

pembangunan pelabuhan ASDP secara berkesinambungan.

Jumlah perusahaan industri besar / sedang di Kabupaten Lamongan

tahun 2011 terdapat 119 unit, terdiri dari 37 unit kategori besar dan 82 unit

kategori sedang, dengan rincian 14 unit industri makanan, minuman dan

tembakau, 71 unit industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, 3 unit industri kayu,


barang-barang dari kayu, perabot, bambu, rotan, furniture, 1 unit industri

kertas percetakan dan penerbitan, 4 unit industri kimia, minyak bumi,

batubara, karet dan plastik, 8 unit industri barang galian non logam kecuali

minyak bumi dan batubara, serta 18 unit pengolahan lainnya.

Pengurusan TDP selama Tahun 2011 sebanyak 1.319 dengan rincian

56 Perseroan Terbatas ( PT ), 45 Koperasi, 165 Commanditair Venotscape

( CV ) dan 1.051 Perusahaan Otomotif ( PO ) dan lain-lain 2. Sedangkan

pengurusan SIUP selama Tahun 2011 sebanyak 1.351, dengan rincian

Pedagang besar 13, Pedagang sedang 105 dan Pedagang kecil 1.233.

Produk-produk unggulan Kabupaten Lamongan dan lokasinya dapat

dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1.1Produk Unggulan Kabupaten Lamongan dan Lokasi

NO PRODUK UNGGULAN L O K A S I1. Tenun ikat Desa Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Kanugrahan

Kec. Maduran

2. Batik tulis Desa Sendang Agung, Desa Sendang Duwur, Kec. Paciran3. Aneka tas ( anyaman ) Kec. Lamongan, Kec. Tikung4. Bordir Kec. Karangbinangun, Kec. Glagah, Kec. Paciran

5. Tikar lipat Kec. Lamongan, Kec. Kembangbahu6. Wingko Kec. Babat, Kec. Lamongan7. Kopyah Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah

8. Konveksi Kec. Babat, Kec. Kalitengah, Kec. Brondong9. Anyaman pandan Kec. Mantup, Kec. Sambeng, Kec. Kembangbahu,

Kec. Ngimbang, Kec. Modo, Kec. Bluluk

10. Anyaman bambu Kec. Mantup, Kec. Kedungpring, Kec. Sukodadi11. Kapal rakyat Kec. Paciran, Kec. Brondong


Dalam Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan, terdapat 108 pasar,

8.038 kios / toko dan pedagang sebanyak 14.101.

Selama Tahun 2011, perkembangan investasi domestik ( Non PMDN /

PMA ) di Kabupaten Lamongan berdasarkan ijin yang dikeluarkan terdapat

969 unti usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 805.154.444,39. Sedangkan

perkembangan investasi PMDN dengan nilai investasi sebesar

Rp 351.627.755,00 dan PMA sebesar Rp 2.692.000.000,00.

6. Perhubungan dan Komunikasi :

Panjang jalan Kabupaten adalah sepanjang 346,732 Km yang meliputi

jalan negara sepanjang 70,633 Km, jalan provinsi 57,928 Km, dan jalan

kabupaten 274,822 Km. Apabila dilihat menurut kondisi jenis permukaan jalan

terdiri dari 402,303 Km jalan aspal, 0,3 Km kerikil dan 171,910 Km tidak dirinci.

Dilihat dari kondisi jalan 273,422 Km dalam kondisi baik, 51,88 Km

kondisi sedang, 0,30 Km kondisi rusak dan kondisi rusak berat 148,991 Km.

Frekuensi pelayanan pengiriman surat, paket dan kartu pos terdiri dari

kilat khusus sebanyak 29.157 surat, kilat sebanyak 38.375 surat, surat tercatat

sebanyak 33 surat dan surat biasa sebanyak 35.578 surat, rata-rata

mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya telepon selular

yang semakin canggih dengan fitur-fitur teknologi yang sangat dibutuhkan

masyarakat dalam berkomunikasi. Sedangkan frekuensi pelayanan


penyetoran giro dan cek pos, diterima sebanyak 144 dengan total nilai

Rp 219.657.000,- dan dibayar sebanyak 633 kali dengan total nilai

Rp 1.962.057.000,- .

Pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lamongan

selama tahun 2011 antara lain EMS sebanyak 675 kali dan paket pos

sebanyak 18.709 kali. Untuk Tabanas, nilai ditabung sebesar Rp 16.700.837,-

dengan jumlah transaksi 5.444 kali sedangkan pembayaran tabungan /

pengambilan sebanyak 12.343 kali, nilai yang dibayarkan sebesar

Rp 18.831.598,-

7. Perhotelan dan Pariwisata :

Banyaknya hotel menurut kategori hotel di Kabupaten Lamongan

tahun 2011 sebanyak 7 buah, dengan jumlah kamar sebanyak 177 kamar dan

jumlah tempat tidur sebanyak 320 buah. Sedangkan Jumlah tamu yang

menginap sebanyak 45.251 orang.

Jumlah pengunjung obyek wisata Museum Sunan Drajad selama

Tahun 2011 sebesar 264.775 orang, Wisata Bahari Lamongan ( WBL )

sebesar 958.136 orang, Wisata Mazoola ( Tanjung Kodok, Maharani Zoo dan

Goa Maharani ) sebesar 365.580 orang dan Wisata Waduk Gondang

sebesar 70.243 orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB :


Realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun 2012 sebesar Rp 1.550.496.303.561,11 terdiri dari Pendapatan

Daerah sebesar Rp 120.937.919.425,-. Dana Perimbangan sebesar

Rp 998.761.606.200,- dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar

Rp 344.177.790.000,-.

Pada Tahun 2011 total nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar

Rp 13.460.954,99 juta, mengalami peningkatan 14,33 % dibanding Tahun

2010 yang mencapai Rp 11.774.155,30 juta. Pada periode yang sama total

nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp 6.625.823,03 juta,

sedangkan Tahun 2010 mencapai Rp 6.191.066,48 juta, sehingga diperoleh

pertumbuhan ekonomi sebesar 7,02 %. Hal ini tidak lepas dari kerja keras

Pemerintah Daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam membangun

perekonomian daerah. Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut juga

menunjukkan bahwa sejauh ini dampak krisis ekonomi global yang melanda

perekonomian dunia belum begitu berpengaruh bagi perekonomian di

Kabupaten Lamongan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan

tetap mewaspadai dampak krisis tersebut dengan berbagai kebijakan berupa

pemberian stimulus-stimulus antara lain peningkatan pembangunan

infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal melalui pembinaan dan fasilitasi

permodalan bagi koperasi dan UMKM.


Jumlah Koperasi Primer Tahun 2011 sebanyak 1.047 buah, dengan

anggota sebanyak 159.337 orang, pengurus sebanyak 4.507 orang, pengawas

2.689 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 6.580 orang dengan modal

sendiri sebesar Rp 172.027.749.000,-. Jumlah Koperasi Sekunder Tahun 2011

sebanyak 2 buah, dengan anggota sebanyak 75 orang, pengurus sebanyak 12

orang, pengawas 6 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 12 orang, dengan

modal sendiri sebesar Rp 5.172.578.000,-. Jumlah KUD Tahun 2011

sebanyak 29 buah, dengan anggota sebanyak 88.440 orang, pengurus

131 orang, pengawas 79 orang, dan karyawan 5.575 orang, dengan modal

sendiri sebesar Rp 18.736.868.000,-. Jumlah KPRI sebanyak 56 buah, dengan

anggota sebanyak 13.112 orang, pengurus 288 orang, pengawas 159 orang,

dan karyawan 197 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 71.122.185.000,-.

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten Lamongan

Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

sebagai berikut :


Tabel.1.2PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU

DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011

NO LAPANGAN USAHA Atas Dasar HargaBerlaku

Atas Dasar HargaKonstan

1. Pertanian 5.730.111,64 3.209.766,222. Pertambangan dan Penggalian 28.046,97 9.942,183. Industri Pengolahan 699.680,02 363.511,484. Listrik, Gas dan Air Bersih 105.350,12 75.199,725. Bangunan / Konstruksi 367.351,29 173.652,846. Perdagangan, Hotel dan restoran 4.507.274,27 1.826.266,217. Pengangkutan dan komunikasi 277.759,24 117.726,628. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 480.868,38 261.531,059. Jasa-jasa 1.264.513,06 588.226,72

PDRB Lamongan 13.460.954,99 6.625.823,03Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2012 ( BPS Kab. Lamongan )

Sedangkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten

Lamongan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku sebagai berikut :

Tabel.1.3DISTRIBUSI PROSENTASE PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA

BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011

NO LAPANGAN USAHA Atas Dasar HargaBerlaku

Atas Dasar HargaKonstan

1. Pertanian 42,57 48,442. Pertambangan dan Penggalian 0,21 0,153. Industri Pengolahan 5,20 5,494. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,78 1,135. Bangunan / Konstruksi 2,73 2,626. Perdagangan, Hotel dan restoran 33,48 27,567. Pengangkutan dan komunikasi 2,06 1,788. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,57 3,959. Jasa-jasa 9,39 8,88

PDRB Lamongan 100,00 100,00Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2012 ( BPS Kab. Lamongan )


B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

di lingkungan Propinsi Jawa Timur yang diundangkan pada tanggal

8 Agustus 1950. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat ( 3 ) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah

wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) disampaikan kepada Presiden

melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur untuk Bupati / Walikota 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) Tahun.

Kabupaten Lamongan berdiri pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976

Hijriyah atau jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M dan

pada tahun 2012 ini usia Kabupaten Lamongan sudah mencapai 442 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan

kewenangan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem


Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan kewenangannya berupa

urusan wajib dan urusan pilihan.

Kewenangan wajib yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota

meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfatan

dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, penyediaan sarana prasarana umum, penanganan bidang kesehatan,

penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang

ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,

pengendalian lingkungan hidup pelayanan pertanahan, pelayanan administrasi

umum pemerintahan, pelayanan perizinan administrasi penanaman modal,

penyelenggaraan pelayanan dasar dan lainnya, serta urusan wajib yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan yang

bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan Daerah dan potensi yang menjadi unggulan di Kabupaten Lamongan.

Penyelenggara Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah

yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan

pemerintahan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan Negara yang

terdiri atas : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas

kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas,

azas akuntabilitas, azas kompetensi, azas efisiensi dan azas efektifitas.


Tugas Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Daerah yang dikarenakan jabatannya berkedudukan juga sebagai

Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten / Kota.

2. Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Kepala Daerah

bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur.

Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Kepala Daerah

mempunyai tugas dan wewenang :

a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota.

b. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota

c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaran tugas pembantuan

di Daerah Kabupaten / Kota.

Tugas dan Wewenang Kepala Daerah sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama DPRD.

b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama

DPRD.

d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah.


f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kewajiban Kepala Daerah adalah :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

g. Memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah.

h. Melaksanakan prinsip taat kepemerintahan yang bersih dan baik.

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah

j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan

semua perangkat Daerah.

k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah

di hadapan Rapat Paripurna DPRD.


Bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di Kabupaten

Lamongan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya wewenang dan tugas

Wakil Kepala Daerah ( khususnya di Kabupaten Lamongan ) dengan menetapkan

dalam Peraturan Bupati.

Wakil Kepala Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya.

b. Membantu mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

berdasarkan.

b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal

di daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan

aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda

serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan

lingkungan hidup ;

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah

Kecamatan, Kelurahan dan / atau desa ;


d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah ;

e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Daerah, dan

f. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala

Daerah berhalangan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pemerintah Kabupaten

Lamongan telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan tersebut dibentuk berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan lain

yang sinergis, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan

Perijinan serta PD Pasar, dengan rincian sebagai berikut :

a. Unsur Staf ( Pembantu Pimpinan ), terdiri dari :

1) Sekretariat Daerah ( PERDA No. 02 Tahun 2008 ), 3 Asisten

dan 11 Bagian

2) Sekretariat DPRD ( PERDA No. 02 Tahun 2008 )

3) Kecamatan ( PERDA No. 08 Tahun 2008 ), sebanyak 27 Kecamatan

4) Kelurahan ( PERDA No. 08 Tahun 2008 ), sebanyak 12 Kelurahan.

b. Unsur Pelaksana ( 15 Dinas Daerah, PERDA No. 03 Tahun 2008 ),

terdiri dari :


1) Dinas PU Bina Marga

2) Dinas PU Pengairan

3) Dinas PU Cipta Karya

4) Dinas Kesehatan

5) Dinas Pertanian dan Kehutanan

6) Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

7) Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8) Dinas Perikanan dan Kelautan

9) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

10) Dinas Perhubungan

11) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

12) Dinas Pendidikan

13) Dinas Pemuda dan Olahraga

14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Unsur Penunjang ( Lembaga Teknis Daerah, PERDA No. 04 Tahun 2008 ),

terdiri dari :

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA )

2) Badan Pemberdayaan Masyarakat ( BPM )

3) Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) *

4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6) Badan Penanaman Modal dan Perijinan

7) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

8) Badan Lingkungan Hidup

9) Inspektorat *

10) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) dr. Soegiri * ( Tipe B )

11) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Ngimbang * ( Tipe C )

12) Kantor Pengolahan Data Elektronik ( PDE )

13) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah

14) Kantor Ketahanan Pangan

15) Satuan Polisi Pamong Praja * ( PERDA No. 9 Tahun 2008 ).

Keterangan : * = ( tidak termasuk hitungan ).

d. Lembaga lain ( PERDA No. 01 Tahun 2011 ), terdiri dari :

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD )

2) Badan Narkotika Kabupaten ( BNK )

3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Untuk mendukung tugas operasional dan teknis Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan telah dibentuk 179 Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari 147 Unit

Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) dan 32 Unit Pelaksana Teknis Badan

( UPTB ). Sedangkan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan


Pembangunan di Kabupaten Lamongan terdapat 462 Desa dan 12 Kelurahan

dengan 1.486 RW, dan 6.843 RT.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan didukung dengan Pegawai Negeri

Sipil ( PNS ) sebanyak 12.737 orang PNS, dan 486 orang tenaga honorer.

Rincian Rekapitulasi PNS menurut tingkat pendididkan, Golongan Kepangkatan

dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel

sebagai berikut :

Tabel.1.3REKAPITULASI PNS MENURUT JABATAN, GOLONGAN KEPANGKATAN

DAN TINGKAT PENDIDIDKAN DI LINGKUNGAN PEMKAB. LAMONGAN TAHUN 2011

Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2012 ( BPS Kab. Lamongan )

Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga pendidik dan tenaga fungsional lainnya.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun 2012 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA maupun Penetapan Kinerja serta sejauh mana

NO JABATAN JUMLAH PANGKAT /GOLONGAN JUMLAH PENDIDIKAN

FORMAL JUMLAH KETERANGAN1 2 3 4 5 6 7 8

1 STRUKTURAL 890 GOLONGAN I 200 SD / SETARA 181JUMLAHTENAGA

HONORER 4862 FUNGSIONAL 8.899 GOLONGAN II 3.055 S L T P 3803 S T A F 2.948 GOLONGAN III 4.926 S L T A 1.843

GOLONGAN IV 4.556 D-1 / D-2 / D-3 1.847D-4 / S-1 7.441

S-2 1.045JUMLAH TOTAL 12.737 12.737 12.737


pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi,

dan diuraikan pula langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut.

I. Bab I - Pendahuluan.

Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dan sekilas pengantar

lainnya.

II. Bab II - Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Dalam Bab ini diuraikan secara singkat ikhtisar Rencana Strategis mulai Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program serta menyajikan

target-target penting yang sudah diperjanjikan.

III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja.

Dalam Bab ini menitikberatkan pencapaian sasaran-sasaran termasuk

menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, kendala dan

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target yang telah

ditetapkan.

IV. Bab IV - Penutup.

Dalam Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja dan menyajikan prestasi-prestasi yang diraih dalam

tahun 2012.


Lampiran-lampiran

- Lampiran Rencana Stratejik ( RS )

- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )

- Lampiran Pengukuran Kinerja ( PK )

- Lampiran Penetapan Kinerja.


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

1. V I S I

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana

Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang

keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamongan 2010 - 2015 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap

pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan

pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan

untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang

ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015, adalah :


“ Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan,

Beretika dan Berdaya Saing “.

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya

sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan

seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Lamongan.

Dari Visi dimaksud dikandung harapan / suatu semangat untuk mewujud-

kan masyarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera, dengan

tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, memberi dan menerima secara

proporsional dan merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat,

dapat menghargai dan menghormati sistem nilai yang berlaku dan sekaligus

menjadi landasan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

serta terwujudnya masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif

sehingga mampu bersaing secara sehat dengan segala potensi dan permasalahan

yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.


2. M I S I :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak,

langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan

tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan

seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi

Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan

diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjamin

ketersediaan sarana dan prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ).

2. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas

sektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam.

3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good

Governance ), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Goverment ).

4. Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman

dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal dan kesetaraan

gender.


3. TUJUAN :

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten

Lamongan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah ( goal ) yang akan dicapai

dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini

ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten

secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian

operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah

ditetapkan.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten

Lamongan 2010 – 2015, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang merupakan

penjabaran makna dari setiap Misi, yaitu sebagai berikut :

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Satu “ Meningkatkan kualitas

hidup dan daya saing masyarakat, serta menjamin ketersediaan sarana dan

prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ) “, ditetapkan 1 ( satu ) Tujuan sebagai

berikut :

1) Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar

masyarakat.


Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Sasaran-sasaran yang

tergabung dalam urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,

Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Dua “ Memacu pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan, dan

pendayagunaan sumber daya alam “, ditetapkan 1 ( satu ) tujuan sebagai berikut :

2) Meningkatnya kemampuan ekonomi dan produktivitas andalan

daerah.

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang

tergabung dalam urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan

Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan

Perindustrian.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Tiga “ Mewujudkan Tata

Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ), Menuju Pemerintahan

Yang Bersih ( Clean Government ) “, ditetapkan 1 ( satu ) tujuan sebagai berikut :

3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.


tergabung dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Pertanahan,

Kependudukan dan Catatan Sipil, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,


Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi, serta Perpustakaan.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Empat “ Memelihara tatanan

kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi

kearifan nilai-nilai budaya lokal, dan kesetaraan gender “, ditetapkan 1 ( satu )

tujuan sebagai berikut :

4) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib

dan aman serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.


tergabung dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi.

4. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai

dalam jangka waktu pendek ( 1 tahun ). Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan

yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan


yang ingin dicapai dapat dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai

kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.

Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah.

Untuk mencapai Tujuan Pertama “ Meningkatnya kepastian ketersediaan

dan kualitas pelayanan dasar masyarakat “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran kesatu, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia

sekolah, dengan indikator :

a. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

b. Angka Melek Huruf Penduduk yang berusia > 15 tahun ( melek huruf =

tidak buta aksara )

c. Angka Partisipasi Murni ( APM )

- SD / MI / Paket A

- SMP / MTs / Paket B

- SMA / SMK / MA / Paket C.

d. Angka Putus Sekolah ( APS )

- SD / MI

- SMP / MTs

- SMA / SMK / MA.


e. Angka Kelulusan ( AL )

- SD / MI

- SMP / MTs

- SMA / SMK / MA.

f. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD / MI ke SMP / MTs

g. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SMP / MTs ke SMA / SMK / MA

h. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV

i. Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

2. Sasaran kedua, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator

a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization ( UCI )

d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

h. Cakupan kunjungan bayi

i. Posyandu aktif

j. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

k. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani


l. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

m. Penanganan kasus HIV

n. Non Folio AFP rate

o. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani

p. Cakupan KLB desa atau kelurahan yang ditangani < 24 jam

q. Cakupan Desa Siaga Aktif

r. Rasio tenaga kesehatan ( dokter, bidan, perawat ) dibanding jumlah

penduduk

s. Penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan

pemerintah

t. Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan

u. Rumah Tangga Sehat

v. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

w. Jumlah Kunjungan IGD

x. Jumlah Pasien Ruang Inap

y. Bed Occupancy Rate / BOR ( % pemakaian Tempat Tidur )

z. % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar

aa. % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya sarana infrastruktur daerah, dengan indikator :

a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

b. Rumah Tangga Per Sanitasi


c. Panjang jalan poros desa strategis dalam kondisi baik

d. Panjang jalan poros desa dalam kondisi baik

e. Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

f. Ketersediaan PJU

g. Panjang drainase dalam kondisi baik

h. Jembatan kab. dalam kondisi baik

i. % Ketersediaan Sumber air Baku ( M3 )

j. Jaringan irigasi kondisi baik

k. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

4. Sasaran keempat, Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman, dengan

indikator :

a. Rumah tangga pengguna air bersih

b. Lingkungan pemukiman kumuh

c. Rumah layak huni.

5. Sasaran kelima, Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW,

dengan indikator :

a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB

b. Bangunan ber - IMB per satuan bangunan

c. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang.


6. Sasaran keenam, Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah, dengan

indikator :

a. Peningkatan Ketersediaan Sarana Kelengkapan Jalan

- Peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas

- Peningkatan ketersediaan marka jalan.

b. Peningkatan kendaraan wajib uji kir

c. Peningkatan kepemilikan Pas Kapal ( dibawah 7 GT Perpanjangan 1 Tahun

sekali )

d. Peningkatan kepemilikan SKK Kapal ( dibawah 7 GT Perpanjangan 5 Tahun

sekali ).

7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup, dengan indikator :

a. Cakupan pengawasan terhadap AMDAL

b. Penegakan hukum lingkungan

c. Prosentase jumlah usaha / kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi

pencegahan pencemaran air.

8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya penanganan persampahan, dengan indikator

:

a. Penanganan persampahan

b. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk.


Untuk mencapai Tujuan Kedua “ Meningkatnya kepastian ketersediaan dan

kualitas pelayanan dasar masyarakat “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran kesatu, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

dan Hortikultura, dengan indikator :

a. Produktivitas padi per hektar

b. Produktivitas tanaman palawija per hektar

c. Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB

d. Produktivitas tanaman holtikultura per hektar

- Sayuran

- Buah-buahan

e. Peningkatan produksi padi

f. Peningkatan produksi palawija

g. Peningkatan produksi holtikultura

- Sayuran

- Buah-buahan.

2. Sasaran kedua, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan,

dengan indikator :

a. Produktivitas tanaman perkebunan per hektar

- Tembakau

- Tebu.


b. Peningkatan produksi perkebunan

- Tembakau

- Tebu.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan, dengan

indikator :

a. Peningkatan Produksi hasil ternak berupa daging

b. Peningkatan Produksi hasil ternak berupa telur

c. Konsumsi Daging

d. Konsumsi telur.

4. Sasaran keempat, Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat,

dengan indikator :

a. Produksi perikanan

b. Konsumsi ikan.

5. Sasaran kelima, Meningkatnya produksi sektor industri, dengan indikator :

a. Pertumbuhan Industri

b. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

c. Peningkatan mutu IKM.

6. Sasaran keenam, Meningkatnya volume perdagangan, dengan indikator :

a. Ekspor Bersih Perdagangan

b. Peningkatan institusi yang melakukan ekspor

c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB


d. Peningkatan Pedagang.

7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang Memperhatikan

Fungsi Pelestarian Hutan, dengan indikator :

a. Produksi hasil hutan

b. Kerusakan Kawasan Hutan

c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, dengan indikator

:

a. Kunjungan Wisata.

9. Sasaran kesembilan, Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah ( UKM ), dengan indikator :

a. Koperasi aktif

b. Usaha Mikro dan Kecil.

10. Sasaran kesepuluh, Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja,

dengan indikator :

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja

b. Persentase pencari kerja yang ditempatkan

11. Sasaran kesebelas, Meningkatnya investasi di daerah, dengan indikator :

a. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN ( milyar rupiah )

b. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Domestik ( milyar

rupiah ).


12. Sasaran kedua belas, Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat,

dengan indikator :

a. Regulasi ketahanan pangan

b. Ketersediaan pangan utama.

13. Sasaran ketiga belas, Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya

mineral daerah, dengan indikator :

a. Jumlah KK desa yang belum terlayani energi listrik

b. Pertambangan tanpa ijin

c. Air Tanah Berijin.

Untuk mencapai Tujuan Ketiga “ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran kesatu, Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan, dengan

indikator :

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan

dengan PERDA / PERKADA

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan

dengan PERKADA

d. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

e. Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu


f. Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan

g. Penelitian yang ditindak lanjuti.

2. Sasaran kedua, Meningkatnya penanganan pertanahan, dengan indikator :

a. Luas lahan bersertifikat

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

c. Penyelesaian Ijin Lokasi.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan,

dengan indikator :

a. Kepemilikan KTP

b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

4. Sasaran keempat, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, dengan

indikator :

a. Sistim Informasi Manajemen Pemda

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

5. Sasaran kelima, Meningkatnya pengelolaan BUMD, dengan indikator :

a. Tata kelola Perusda yang baik.

6. Sasaran keenam, Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan,

dengan indikator :

a. Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti

b. Raperda yang diselesaikan menjadi Perda


c. Publik hearing yang dilaksanakan.

7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya pelayanan perijinan, dengan indikator :

a. Ketepatan waktu penyelesaian izin non usaha ( dalam 1 tahun )

b. Ketepatan waktu penyelesaian izin usaha.

8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional,

dengan indikator :

a. Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

b. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, fungsional,

teknis)

9. Sasaran kesembilan, Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator :

a. Tindak lanjut PNS yang dikenakan sanksi dan hukuman

b. Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparatur pemkab

c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

d. Realisasai pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Wasbangda,

Pelayanan Publik, Audit Akhir Tahun Anggaran, Review Kuangan, Evaluasi

tindak lanjut dan LAKIP

e. Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu.

10. Sasaran kesepuluh, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset

daerah, dengan indikator :

a. Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu


b. Tertib administrasi barang Daerah

c. Peningkatan pajak daerah

d. Peningkatan retribusi daerah.

11. Sasaran kesebelas, Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan

efisien, dengan indikator :

a. SKPD yang memiliki Renstra dan menyusun LAKIP

b. Unit Pelayanan yang memiliki SPP

c. Unit Pelayanan yang telah disurvey IKM.

12. Sasaran kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian

hukum, dengan indikator :

a. Kasus hukum yang diselesaikan

b. Raperda yang diajukan ke DPRD.

13. Sasaran ketiga belas, Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat

waktu, dengan indikator :

a. Buku ” Kabupaten Dalam Angka ”

b. Buku ” PDRB Kabupaten ”.

14. Sasaran keempat belas, Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah

yang tertib, rapi dan handal, dengan indikator :

a. Penerapan pengelolaan arsip secara baku.

15. Sasaran kelima belas, Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media

masa, dengan indikator :


a. Web site milik pemerintah daerah

b. Pameran / expo.

16. Sasaran keenam belas, Meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator

:

a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

b. Pengunjung perpustakaan.

Untuk mencapai Tujuan Keempat, “ Terwujudnya tatanan kehidupan

masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman; serta meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah ” ditetapkan Sasaran

sebagai berikut :

1. Sasaran kesatu, Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam

pembangunan, dengan indikator :

a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

b. Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas

c. Partisipasi angkatan kerja perempuan

d. Peningkatan peran Perempuan di bidang ekonomi

e. Rasio KDRT.

2. Sasaran kedua, Meningkatnya pelayanan keluarga berencana, dengan indikator :

a. Prevalensi peserta KB aktif

b. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi.


3. Sasaran ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial,

dengan indikator :

a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

c. PMKS yg memperoleh bantuan sosial.

4. Sasaran keempat, Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah, dengan

indikator :

a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

d. Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan.

5. Sasaran kelima, Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga daerah, dengan

indikator :

a. Gelanggang / balai remaja ( selain milik swasta )

b. Lapangan olahraga

c. Pembinaan Kepemudaan

d. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

6. Sasaran keenam, Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis

dalam kehidupan, dengan indikator :

a. Organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang

dibina


b. Peningkatan penyelenggaran forum antar kelompok masyarakat

c. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu

d. Kegiatan keagamaan yang dibantu.

7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan

indikator :

a. PKK aktif

b. Posyandu.

8. Sasaran kedelapan, Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian, dengan

indikator :

- Transmigran swakarsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan tujuan, sasaran, indikator

kinerja tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya pada Misi 1, 2, 3

dan 4, digambarkan pada Lampiran 1, Rencana Sratejik ( RS ) Tahun 2012.


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan yang dimaksudkan adalah Rencana Kinerja

Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD merupakan salah satu wujud

pelaksanaan sistem otonomi di Daerah. Melalui otonomi Pemerintah Daerah diharapkan

akan lebih mandiri dalam mengatur dan menentukan urusan pemerintahannya, selain itu

pelaksanaan otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran

serta masyarakat dalam pembangunan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) yang memuat program prioritas pembangunan Daerah, rancangan

kerangka otonomi Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan dan pagu indikatif.

Didalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) telah ditetapkan rencana capaian

kinerja Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk seluruh indikator kinerja

yang ada pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan

seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen

bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapainya dalam tahun 2012.


Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana

capaiannya.

- PROGRAM

Kebijakan dan Program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima

tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBD /

APBN. Keberhasilan Program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan

kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara

kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum

diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan

apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu RKT. Dari uraian di atas, maka

program-program pembangunan sebagaimana dalam Rencana Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi Satu, Tujuan Kesatu :

1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia

sekolah” dilaksanakan melalui Program Pemerataan dan Peningkatan

Kualitas Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan meliputi :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


c. Program Pendidikan Menengah

d. Program Pendidikan Non Formal

e. Program Pendidikan Luar Biasa

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Sasaran kedua, “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dilaksanakan

melalui Program Peningkatan Keterjangkauan dan Pelayanan Kesehatan, yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang

meliputi :

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

c. Program Pengawasan Obat dan Makanan

d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya


l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /

Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

m. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit

Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

p. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya sarana infrastruktur daerah” dilaksanakan

melalui Program Peningkatan Infrastruktur

Jalan dan Jembatan, yang dilaksanakan oleh

Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan BAPEMAS, meliputi :

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

b. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

c. Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong

d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

e. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Brojong

f. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

g. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

h. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

k. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

l. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

4. Sasaran ketiga, “Meningkatnya sarana infrastruktur daerah” dilaksanakan

melalui Program Peningkatan Pelayanan Irigasi dan Pengendalian Banjir, yang

dilaksanakan oleh Dinas PU Pengairan, meliputi :

a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

b. Program penyediaan dan pengolahan air baku

c. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

d. Program pengendalian banjir.

5. Sasaran keempat, “Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan

hidup” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas lingkungan hidup

dan kebersihan lingkungan, yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup

meliputi :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup


e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

f. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-

kawasan konservasi laut dan hutan

g. Program Pengendalian kebakaran hutan

h. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

i. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH ).

9. Sasaran kelima, “Meningkatnya penanganan persampahan”, dilaksanakan

melalui Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Lingkungan, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya, meliputi :

a. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Lingkungan.

Misi Dua, Tujuan Kedua :

1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya produksi dan produktivitas” dilaksanakan

melalui Program Peningkatan Produksi

Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan meliputi

:

a. Program Peningkatan kesejahteraan petani

b. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

c. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan

d. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan.


2. Sasaran kedua, “Meningkatnya produksi hasil perkebunan” dilaksanakan melalui

Program Peningkatan Produksi Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian dan Kehutanan, meliputi :

a. Program Peningkatan kesejahteraan petani

b. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

c. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan

d. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan.

3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan”

dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Peternakan, yang

dilaksana kan oleh Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan, meliputi :

a. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

b. Program peningkatan produksi hasil peternakan

c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

d. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

4. Sasaran keempat, “Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat”

dilaksanakan melalui Program peningkatan produksi perikanan dan

kelautan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan meliputi :

a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir


b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayaguna an sumberdaya laut

d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

e. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim

kepada masyarakat

f. Program pengembangan budidaya perikanan

g. Program pengembangan perikanan tangkap

h. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

i. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

j. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

5. Sasaran kelima, “Meningkatnya produksi sektor industri” dilaksanakan melalui

Program Pengembangan Industri Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Industri dan Perdagangan meliputi :

a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

e. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.


6. Sasaran keenam, “Meningkatnya volume perdagangan” yang dilaksanakan

melalui Program peningkatan produksi dan rehabilitasi hutan, yang dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan meliputi :

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

b. Program rehabilitasi hutan dan lahan

c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

d. Program pemanfaatan kawasan baton industri

e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

f. Program perencanaan dan pengembangan baton.

7. Sasaran ketujuh, “Meningkatnya jumlah kunjungan wisata” dilaksanakan melalui

Program peningkatan industri Pariwisata, yang dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

c. Program Pengembangan Kemitraan.

8. Sasaran kedelapan, “Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil dan

menengah” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas kelembagaan

KUKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

meliputi :

a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif


b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah ( UKM )

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah ( UMKM )

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

9. Sasaran kesembilan, “Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan

kerja” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas ketenagakerjaan, yang

dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

10. Sasaran kesepuluh, “Meningkatnya investasi di daerah” dilaksanakan melalui

Program peningkatan investasi di daerah, yang dilaksanakan oleh Badan

Penanaman Modal dan Perijinan, meliputi :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

11. Sasaran kesebelas, “Meningkatnya ketersediaanpangan utama masyarakat”

dilaksanakan melalui Program ketahanan pangan, yang dilaksanakan oleh

Kantor Ketahanan Pangan, yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan dan

pertanian / perkebunan.


12. Sasaran keduabelas, “Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya

mineral daerah” dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengawasan

energi dan sumberdaya mineral, yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian

Setda meliputi :

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

b. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi

Merusak Lingkungan

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Misi Tiga, Tujuan Ketiga :

1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan”

dilaksanakan melalui Program pembangunan partisipatif, yang dilaksanakan

oleh BAPPEDA meliputi :

a. Program Pengembangan data / informasi

b. Program Kerjasama Pembangunan

c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

f. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

g. Program Perencanaan pembangunan daerah

h. Program Perencanaan pembangunan ekonomi


i. Program Perencanaan sosial budaya

j. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

k. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

2. Sasaran kedua, “Meningkatnya penanganan pertanahan” dilaksanakan melalui

Program Pertanahan daerah, yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan

Setda, Badan Penanaman Modal dan Perijinan meliputi :

a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

b. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

c. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”

dilaksanakan melalui Program pelayanan administrasi kependudukan, yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

4. Sasaran keempat, “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan”

dilaksanakan melalui Program peningkatan

sumberdaya aparatur, yang dilaksanakan oleh Sekretaiat Daerah, BKD,

Sekretariat DPRD, Badan Penanaman Modal dan

Perijinan, Inspektorat dan Dinas PPKA meliputi :

a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


b. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah

c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota

e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

j. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

k. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

n. Program Pendidikan Kedinasan

o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

p. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

5. Sasaran kelima, “Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu”

dilaksanakan melalui Program Statistik Daerah, yang dilaksanakan oleh


BAPPEDA, Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu Program

pengembangan data / informasi / statistik daerah.

6. Sasaran keenam, “Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang

tertib, rapi dan handal” dilaksanakan melalui Program pengelolaan kearsipan,

yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah meliptui :

a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah

c. Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan

d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

7. Sasaran ketujuh, “Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media

massa” dilaksanakan melalui Program

peningkatan sistem komunikasi, informasi dan media masa, yang dilaksanakan

Bagian Humas dan Infokom, Kantor PDE meliputi :

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

d. Program kerjasama informasi dan media massa.

8. Sasaran kedelapan, “Meningkatnya minat baca masyarakat” dilaksanakan

melalui Program Pengembangan Perpustakaan, yang dilaksanakan oleh Badan

Perpustakaan dan Arsip Daerah, yaitu Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan.


Misi Empat, Tujuan Keempat :

1. Sasaran kesatu, ”Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam

pembangunan” dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan

perempuan dan anak, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKD

meliputi :

a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

pembangunan

e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

2. Sasaran kedua, ”Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana” dilaksanakan

melalui Program pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

meliputi :

a. Program Keluarga Berencana

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

c. Program pelayanan kontrasepsi


d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR

yang mandiri

e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

di masyarakat

f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS

h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

j. Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU.

3. Sasaran ketiga, ”Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial”

dilaksanakan melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

c. Program pembinaan anak terlantar

d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

e. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo


f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya )

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

4. Sasaran keempat, ”Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah” dilaksanakan

melalui Program Pengembangan dan pelestarian budaya daerah, yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

5. Sasaran kelima, ”Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga” dilaksanakan

melalui Program Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan daerah, yang

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi :

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

b. Program peningkatan peran serta kepemudaan

c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.


6. Sasaran keenam, ”Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis

dalam kehidupan” dilaksanakan melalui Program Kesatuan Bangsa dan

Pembinaan Politik Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik, Satpol PP dan BPBD meliputi :

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

c. Program pengembangan wawasan kebangsaan

d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan

f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ( pekat )

g. Program pendidikan politik masyarakat

h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

7. Sasaran ketujuh, ”Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan” dilaksana-

kan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dilaksanakan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.


8. Sasaran kedelapan, ”Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian”

dilaksanakan melalui Program ketransmigrasian, yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

b. Program Transmigrasi Lokal

c. Program Transmigrasi Regional.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memper-

timbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain

adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar

penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai

dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2012

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan

Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2012.


Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 disusun

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun

2010 – 2015.

Adapun mengenai rincian sasaran strategis, indikator kinerja dan target

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 sebagaimana

terlampir.


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan

dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian

target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja sasaran tersebut adalah merupakan ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau

tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kepala Daerah

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 –

2015. Secara umum program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari 45 ( empat puluh lima )

Sasaran Stratejik dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 dan secara


proporsional untuk Tahun 2012 telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada yang

tidak memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan.

Dari Ke-Empat Misi tersebut diimplementasikan menjadi 4 ( empat ) Tujuan,

45 ( empat puluh lima ) Sasaran dan 38 ( tiga puluh delapan ) Program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2012, dengan indikator masukan ( input ),

indikator keluaran ( output ) maupun indikator hasil ( outcome ) seluruhnya telah

dapat dilaksanakan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan

didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja. Pengukuran kinerja diarahkan

untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap tepat waktu dan konsisten

yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi

pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat,

efisiensi dan efektifitas. Sebagai ukuran / standar penilaian untuk mengukur terhadap

keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut dapat digunakan Skala Ordinal,

yaitu :


85 – 100 = Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 - < 85 = Baik / Berhasil

55 - < 70 = Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55 = Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Kemudian untuk perhitungan prosentase capaian kinerja perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus :

Prosentase pencapaian Realisasirencana tingkat capaian = ------------- x 100 %

Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka

digunakan rumus :

Prosentase pencapaian Rencana – Realisasi - Rencanarencana tingkat capaian = ----------------------------------------- x 100 %

Rencana

Secara keseluruhan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan telah dapat melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya secara proporsional, telah berjalan dengan baik.

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran yang dikelompokkan

berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dapat diuraikan

sebagai berikut :


I. Misi Satu dengan 8 ( delapan ) Sasaran, yakni :

Misi Satu Sasaran Kesatu, Meningkatnya pemerataan dan kualitas

pendidikan anak usia sekolah, merupakan indikator sasaran program Dinas

Pendidikan Kabupaten Lamongan, dengan capaian indikator sasaran rata-rata

sebesar 102,60 %. ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).

Misi Satu Sasaran Kedua, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat,

merupakan indikator sasaran program Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Soegiri,

RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran

rata-rata sebesar 97,96 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).

Misi Satu Sasaran Ketiga, Meningkatnya sarana infrastruktur daerah,

merupakan indikator sasaran program Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta

Karya, BAPEMAS, Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan dengan

capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 103,09 % ( Sangat Baik / Sangat

Berhasil ).

Misi Satu Sasaran Keempat, Meningkatnya kualitas sarana dasar

permukiman, merupakan indikator sasaran program Dinas PU Cipta Karya

Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata sebesar

104,71 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).

Misi Satu Sasaran Kelima, Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai

RTRW, merupakan indikator sasaran program BAPPEDA, Dinas PU Cipta

Karya, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan dengan


capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 100,15 % ( Sangat Baik / Sangat

Berhasil ).

Misi Satu Sasaran Keenam, Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

merupakan indikator sasaran dari program Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 183,13 %

( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).

Misi Satu Sasaran Ketujuh, Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, merupakan indikator sasaran program Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata

sebesar 108,41 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).

Misi Satu Sasaran Kedelapan, Meningkatnya penanganan persampahan,

merupakan indikator sasaran program Dinas PU Cipta Karya Kabupaten

Lamongan dengan capaian indikator sasaran sebesar 161,66 % ( Sangat Baik

/ Sangat Berhasil ).

II. Misi Dua dengan 13 ( tiga belas ) Sasaran, yakni :

Misi Dua Sasaran Kesatu dan Kedua, Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura, capaian indikator sasaran

rata-rata sebesar 112,45 % (Sangat Berhasil) dan Meningkatnya Produksi

Hasil Perkebunan capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 91,18 %

(Sangat Berhasil) yang merupakan indikator sasaran program Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Lamongan.


Misi Dua Sasaran Ketiga, Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil

peternakan, merupakan indikator sasaran program Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran


Pencapaian indikator sasaran yang cukup tinggi tersebut dikarenakan adanya

peningkatan produksi hasil ternak berupa daging dan telur.

Misi Dua Sasaran Keempat, Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di

masyarakat, merupakan indikator sasaran program Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata


Misi Dua Sasaran Kelima dan Keenam, Meningkatnya produksi sektor

industri dan Meningkatnya volume perdagangan, merupakan indikator sasaran

program Dinas KOPINDAG Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator

sasaran rata-rata sebesar 100,77 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).

Misi Dua Sasaran Ketujuh, Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang

Memperhatikan Fungsi Pelestarian Hutan, merupakan indikator sasaran

program Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan dengan

capaian indikator sasaran sebesar 165,26 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).

Misi Dua Sasaran Kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata,

merupakan indikator sasaran program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran sebesar 76,49 %

( Baik / Berhasil ).

Misi Dua Sasaran Kesembilan, Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah ( UKM ), merupakan indikator sasaran program

Dinas KOPINDAG Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran


Misi Dua Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan

kesempatan kerja merupakan indikator sasaran program Dinas Sosial

Nakertrans Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata


Misi Dua Sasaran Kesebelas, Meningkatnya investasi di daerah merupakan

indikator sasaran program Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten

Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata sebesar

- 28,68 % ( Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil ).

Misi Dua Sasaran Kedua belas, Meningkatnya ketersediaan pangan utama

masyarakat merupakan indikator sasaran program Kantor Ketahanan Pangan



Misi Dua Sasaran Ketiga belas, Meningkatnya pengelolaan energi dan

sumber daya mineral daerah, merupakan indikator sasaran program Bagian


Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran


III. Misi Tiga dengan 16 ( enam belas ) Sasaran, yakni :

Misi Tiga Sasaran Kesatu, Meningkatnya efektifitas perencanaan

Pembangunan, merupakan indikator sasaran program BAPPEDA Kabupaten



Misi Tiga Sasaran Kedua, Meningkatnya penanganan pertanahan

merupakan indikator sasaran program Bagian Pemerintahan Setda dan Badan

Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan dengan capaian

indikator sasaran rata-rata sebesar 157,79 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil

).

Misi Tiga Sasaran Ketiga, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

kependudukan merupakan indikator sasaran program Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran


Misi Tiga Sasaran Keempat, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan,

merupakan indikator sasaran program Sekretariat Daerah Kabupaten




Misi Tiga Sasaran Kelima, Meningkatnya pengelolaan BUMD merupakan

indikator sasaran program Bagian Bina Pengelolaan BUMD Setda Kabupaten



Misi Tiga Sasaran Keenam, Meningkatnya peran legislatif dalam tugas

pemerintahan merupakan indikator sasaran program Sekretariat DPRD



Misi Tiga Sasaran Ketujuh, Meningkatnya pelayanan perijinan merupakan

indikator sasaran program Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten



Misi Tiga Sasaran Kedelapan, Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang

Profesional merupakan indikator sasaran program Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata


Misi Tiga Sasaran Kesembilan, Meningkatnya Pengawasan dan

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan indikator sasaran

program Inspektorat dan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan


dengan capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 200,55 % ( Sangat Baik /

Sangat Berhasil ).

Misi Tiga Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

dan aset daerah merupakan indikator sasaran program Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dengan capaian

indikator sasaran rata-rata sebesar 124,59 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil

).

Misi Tiga Sasaran Kesebelas, Terwujudnya kelembagaan pemerintahan

yang efektif dan efisien merupakan indikator sasaran program Bagian

Organisasi Setda Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran


Misi Tiga Sasaran Kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan

kepastian hukum merupakan indikator sasaran program Bagian Hukum Setda


65,48 % ( Kurang Baik / Kurang Berhasil ).

Misi Tiga Sasaran Ketiga belas, Tersedianya data statistik daerah yang

akurat dan tepat waktu merupakan indikator sasaran program BAPPEDA dan

Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dengan

capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 100,00 % ( Sangat Baik /

Sangat Berhasil ).


Misi Tiga Sasaran Keempat belas, Meningkatnya pengelolaan arsip

pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal merupakan indikator sasaran

program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan

dengan capaian indikator sasaran sebesar 106,28 % ( Sangat Baik / Sangat

Berhasil ).

Misi Tiga Sasaran Kelima belas, Meningkatnya sistem komunikasi, informasi

dan media masa merupakan indikator sasaran program Bagian Humas dan

Infokom dan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan

dengan capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 100,00 % ( Sangat Baik /

Sangat Berhasil ).

Misi Tiga Sasaran Keenam belas, Meningkatnya minat baca masyarakat

merupakan indikator sasaran program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran sebesar


IV.Misi Empat dengan 8 ( delapan ) Sasaran, yakni :

Misi Empat Sasaran Kesatu, Meningkatnya perlindungan dan partisipasi

perempuan dalam pembangunan merupakan indikator sasaran program

Badan PP dan KB, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas

Sosial Nakertrans Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran



Misi Empat Sasaran Kedua, Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

merupakan indikator sasaran program Badan PP dan KB Kabupaten



Misi Empat Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan

Pelayanan Sosial merupakan indikator sasaran program Dinas Sosial

Nakertrans dengan capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 126,09 %


Misi Empat Sasaran Keempat, Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

merupakan indikator sasaran program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Misi Empat Sasaran Kelima, Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga

Daerah merupakan indikator sasaran program Dinas Pemuda dan Olahraga



Misi Empat Sasaran Keenam, Meningkatnya suasana yang sejuk, santun

dan demokratis dalam kehidupan merupakan indikator sasaran program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah ( BPBD ) Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator

sasaran rata-rata sebesar 157,57 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).


Misi Empat Sasaran Ketujuh, Meningkatnya keberdayaan masyarakat

pedesaan merupakan indikator sasaran program Badan Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata


Misi Empat Sasaran Kedelapan, Terselenggaranya pelayanan

ketransmigrasian merupakan indikator sasaran program Dinas Sosial

Nakertrans Kabupaten Lamongan dengan capaian indikator sasaran rata-rata

sebesar 0 ( Sangat Kurang Baik / Sangat Kurang Berhasil ).

B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Pengukuran kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi dilakukan

terhadap pencapaian setiap sasaran dan indikator sasaran di masing-masing

instansi berupa Rencana Stratejik dalam rangka mendukung tercapainya target-

target kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan, diantaranya :

- Antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

- Antara kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya


Dari uraian tersebut maka untuk mengetahui pencapaian terhadap sasaran yang

telah ditetapkan dan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya,

maka berikut ini disajikan Tabel evaluasi kinerja dengan membandingkan antara

capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun sebelumnya.

Tabel : 3.1Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012

Misi Satu : Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjaminketersediaan sarana dan prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ).

No Sasaran Strategis Capaian Kinerja 2011 Capaian Kinerja 2012Target Realisasi Target Realisasi

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitaspendidikan anak usia sekolah 67,37 % 67,76 % 67,65 % 69,41 %

2. Meningkatnya Derajat KesehatanMasyarakat 78,91 % 80,44 % 82,96 % 81,27 %

3. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah 60,46 % 62,21 % 66,34 % 72,02 %4. Meningkatnya kualitas sarana dasar

permukiman 64.03 % 64,18 % 65,79 % 68,89 %

5. Meningkatnya penataan kawasan daerahsesuai RTRW 31,80 % 31,84 % 33,16 % 33,22 %

6. Meningkatnya Pelayanan TransportasiDaerah 43,67 % 69,27 % 51,94 % 95,12 %

7. Meningkatnya Kualitas Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup 69,80 % 72,12 % 73,57 % 79,76 %

8. Meningkatnya penanganan persampahan 31,77 % 31,77 % 32,81 % 53,04 %

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja setiap sasaran

strategis rata-rata di atas 100,00 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ).


Misi Dua : Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitassektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam.


1. Meningkatnya Produksi dan ProduktivitasTanaman Pangan dan Hortikultura 48,86 % 48,27 % 49,07 % 55,18 %

2. Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan 50,43 % 155,00 % 50,43 % 45,98 %3. Meningkatnya produksi dan konsumsi

hasil peternakan 51,60 % 75,78 % 51,63 % 79,98 %

4. Meningkatnya produksi dan konsumsiikan di masyarakat 91,87 % 91,97 % 92,07 % 91,97 %

5. Meningkatnya produksi sektor industri 4,15 % 4,08 % 4,14 % 4,47 %6. Meningkatnya volume perdagangan 35,35 % 42,89 % 35,52 % 45,96 %7. Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang

Memperhatikan Fungsi Pelestarian Hutan 23,09 % 50,51 % 30,05 % 49,66 %

8. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata 1.996.800 1.658.734 2.006.400 1.534.7049. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) 87,81 % 87,86 % 87,93 % 87,86 %

10. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dankesempatan kerja 47,11 % 47,80 % 47,66 % 47,80 %

11. Meningkatnya investasi di daerah 5,00 % 94,06 % 5,00 % -28,68 %12 Meningkatnya ketersediaan pangan

utama masyarakat 100,00 % 100,01 % 100 % 101,26 %

13. Meningkatnya pengelolaan energi dansumber daya mineral daerah 69,89 % 75,70 % 72,30 % 74,33 %


Misi Tiga : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik(Good Governance), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Government ).


1. Meningkatnya efektifitas perencanaanPembangunan

100,00 %( Ada )

0 %(Tidak ada) 96,41 % 99,11 %

2. Meningkatnya penanganan pertanahan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 157,79 %3. Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kependudukan 77,67 % 80,74 % 68,00 % 74,66 %

4. Meningkatnya penyelenggaraanpemerintahan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

5. Meningkatnya pengelolaan BUMD 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %6. Meningkatnya peran legislatif dalam

tugas pemerintahan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

7. Meningkatnya pelayanan perijinan 90,00 % 90,00 % 91,50 % 91,80 %8. Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang

Profesional 59,59 % 59,59 % 61,50 % 59,59 %

9. Meningkatnya Pengawasan danAkuntabilitas PenyelenggaraanPemerintahan

97,97 % 96,14 % 95,97 % 192,47 %

10. Meningkatnya kualitas pengelolaankeuangan dan aset daerah 50,00 % 53,73 % 52,75 % 65,72 %

11. Terwujudnya kelembagaan pemerintahanyang efektif dan efisien 79,49 % 79,81 % 81,50 % 81,73 %

12. Terjaminnya kualitas produk hukum dankepastian hukum 70,84 % 67,86 % 100,00 % 65,48 %

13. Tersedianya data statistik daerah yangakurat dan tepat waktu 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

14. Meningkatnya pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi danhandal

63,00 % 63,00 % 69,00 % 73,33 %

15. Meningkatnya sistem komunikasi,informasi dan media masa 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

16. Meningkatnya minat baca masyarakat 55,50 % 55,50 % 63,25 % 69,91 %


Misi Empat : Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib danaman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal dankesetaraan gender.


1. Meningkatnya perlindungan dan partisi-pasi perempuan dalam pembangunan 32,07 % 32,76 % 32,43 % 34,44 %

2. Meningkatnya pelayanan keluargaberencana 30,42 % 30,30 % 30,37 % 30,36 %

3. Meningkatnya Kualitas dan JangkauanPelayanan Sosial 74,45 % 83,37 % 75,54 % 95,25 %

4. Terpeliharanya seni dan kebudayaandaerah 63,48 % 64,01 % 66,79 % 66,79 %

5. Meningkatnya prestasi Pemuda danOlahraga Daerah 50,01 % 66,68 % 100 % 116,40 %

6. Meningkatnya suasana yang sejuk,santun dan demokratis 56,96 % 56,96 % 57,06 % 89,91 %

7. Meningkatnya keberdayaan masyarakatpedesaan 71,00 % 71,70 % 89,50 % 75,68 %

8. Terselenggaranya pelayanan ketransmi-grasian 20,00 % 0 20,00 % 0

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai gambaran interpretasi mengenai keberhasilan dan kegagalan

maka sangat perlu disajikan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja

instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan

program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi


sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dalam analisis ini dijelaskan pula

perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif.

Dari uraian di atas maka berdasarkan pencapaian kinerja pada masing-

masing kelompok sasaran dapat disajikan analisis sebagai berikut :

Misi Satu : Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta

menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ).

Misi Satu mencakup delapan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Soegiri, RSUD Ngimbang, Dinas PU

Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, BAPEMAS, Dinas PU Pengairan, BAPPEDA,

Badan Penanaman Modal dan Perijinan dan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Tabel 3.1, dapat dijelas-

kan secara terinci sebagai berikut :

1. Sasaran kesatu, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak

usia sekolah dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 69,41 % dari

target yang ditetapkan rata-rata sebesar 67,65 %.

Capaian kinerja terhadap indikator sasaran tersebut secara umum tercapai

dengan baik dan sangat berhasil, namun ada beberapa kendala dan

permasalahan yang menjadi pemicu belum optimalnya pencapaian tujuan dan

sasaran, antara lain :

a. Kurangnya sarana prasarana, misalnya :


- Belum semua lembaga sekolah memiliki laboratorium IPA, bahasa,

komputer dan sebagainya.

- Belum semua lembaga sekolah memiliki media pembelajaran dan

perpustakaan sesuai standar

b. Masih kurangnya tenaga guru khususnya guru SD, juga masih banyak

guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang

dimiliki khususnya sekolah swasta

c. Masih ada bangunan gedung sekolah dan meubelair yang sangat

membutuhkan rehab.

2. Sasaran kedua, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan capaian

kinerja rata-rata naik menjadi 82,96 % dari target yang ditetapkan rata-rata

sebesar 81,27 %.

Capain kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan karena ada sebagian

indikator yang mengalami hambatan / kendala dalam pelaksanaannya,

yaitu Penanganan Non Polio Rate.

Hambatan :

- Kasus AFP sering ditemukan di Rumah Sakit

- Sering terjadi pergantian petugas pemegang program.

Solusi :

- Seharusnya penemuan AFP bias di diagnose di Puskesmas, baik oleh

tenaga medis maupun paramedis.


- Meminimalisir pergantian petugas pemegang program di Puskesmas.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya sarana infrastruktur daerah dengan capaian


sebesar 66,34 %.

4. Sasaran keempat, Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman dengan

capaian kinerja rata-rata naik menjadi 68,89 % dari target yang ditetapkan

rata-rata sebesar 65,79 %.

5. Sasaran kelima, Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 33,22 % dari target yang

ditetapkan rata-rata sebesar 33,16 %.

6. Sasaran keenam, Meningkatnya pelayanan transportasi daerah dengan



Setiap indikator capaian kinerja rata-rata melampaui target dan secara umum

semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, karena

beberapa faktor, antara lain :

a. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta didukung adanya

hibah dari Propinsi Jawa Timur baik hibah berupa rambu-rambu lalu-lintas

dan pelaksanaan marka jalan pada Tahun 2012


b. Didukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Uji KIR

kendara an bermotor, Kepemilikan ijin Pas Kapal di atas 7 GT 1 Tahun

sekali serta Kepemilikan SKK Kapal di atas 7 GT 5 Tahun sekali.

7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 75,76 % dari

target yang ditetapkan rata-rata sebesar 73,57 %.

8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya penanganan persampahan dengan



Setiap indikator capaian kinerja rata-rata melampaui target dan secara umum

semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, karena

beberapa faktor, antara lain :

a. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PU Cipta Karya

( yang membidangi ) ;

b. Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu Lamongan

Green and Clean ( LGC ) yang berdampak pada peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan masing-

masing yang dimulai Tahun 2011 ( LGC 1, LGC 2 dan LGC 3 )

c. Dukungan dari instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.

Misi Dua : Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi,

produktivitas sektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam.


Misi Dua mencakup tiga belas sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas

Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan

Penanaman Modal dan Perijinan, Kantor Ketahanan Pangan dan Bagian

Perekonomian Setda.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Tabel 3.1, dapat dijelas-

kan secara terinci sebagai berikut :

1. Sasaran kesatu, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

dan Hortikultura dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 55,18 % dibanding

target sebesar 49,07 %.

2. Sasaran kedua, Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan dengan capaian


sebesar 50,43 %.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara umum tercapai

dengan baik dan sangat berhasil, namun terdapat satu indikator

kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan yaitu

Peningkatan produksi perkebunan tembakau yang tidak berhasil

disebabkan karena faktor iklim yang tidak mendukung.


3. Sasaran ketiga, Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan


ditetapkan rata-rata sebesar 51,43 %.

4. Sasaran keempat, Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat

dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 91,97 % dari target yang ditetapkan



dengan baik dan sangat berhasil.

5. Sasaran kelima, Meningkatnya produksi sektor industri dengan capaian


sebesar 4,14 %.

6. Sasaran keenam, Meningkatnya volume perdagangan dengan capaian kinerja

rata-rata naik menjadi 45,96 % dari target yang ditetapkan rata-rata sebesar

35,52 %.

7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang memperhatikan

fungsi pelestarian hutan dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 49,66

% dari target yang ditetapkan rata-rata sebesar 30,05 %.

8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dengan

capaian kinerja 1.534.704 wisatawan dari target yang ditetapkan sebesar

2.006.400.


Tidak tercapainya target jumlah kunjungan wisata tersebut disebabkan adanya

persaingan dengan Kabupaten lain ( tetangga ) yang sudah banyak membuat

daya tarik wisata sejenis dengan Wisata Bahari Lamongan ( WBL ) dan

Mazoola seperti Waterpack, Jatim Park 2 dan lain-lain.

9. Sasaran kesembilan, Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah ( UKM ) dengan capaian kinerja 87,86 % dari target rata-rata

yang ditetapkan sebesar 87,93 %.


dengan baik dan sangat berhasil.

10. Sasaran kesepuluh, Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan

kerja dengan capaian kinerja naik menjadi 47,80 % dari target rata-rata yang

ditetapkan sebesar 47,66 %.

11. Sasaran kesebelas, Meningkatnya investasi di daerah dengan capaian kinerja

rata-rata sebesar – 28,68 % dari target rata-rata yang ditetapkan sebesar

5,00 %.

Capain kinerja pada Tahun 2012 berdasarkan indikator sasaran dan target

kinerja yang telah ditetapkan, tidak secara keseluruhan dapat tercapai,

khususnya pada Program peningkatan investasi daerah yaitu Terjadi

penurunan capaian, pada Tahun 2011 terealisasi sebesar 224.204 sedangkan

Tahun 2012 tercapai sebesar 131.336,25 sehingga terjadi penurunan capaian


-62,84 %. Hal ini terjadi sebagai dampak krisis ekonomi yang saat ini melanda

Eropa dan tingginya realisasi investasi pada Tahun 2011.

Investasi di Kabupaten Lamongan secara umum terjadi peningkatan, akan

tetapi tidak seperti tahun 2011, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari

kondusifnya iklim investasi, adanya pengembangan sistem informasi

penanaman modal, penyelenggaraan pameran investasi, pelayanan perijinan

satu pintu dengan sistem pelayanan terpadu, kegiatan koordinasi perencanaan

penanaman modal baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun

dengan Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ).

Keberhasilan peningkatan pelayanan urusan penanaman modal dan perijinan

di Kabupaten Lamongan ditandai dengan diterimanya tropi dan piagam

penghargaan Invesment Award Tingkat Jawa Timur Tahun 2012 sebagai

Terbaik Pertama dalam bidang pelayanan perijinan dari Gubernur Jawa Timur.

12. Sasaran kedua belas, Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat

dengan capaian kinerja naik menjadi 101,26 % dari target rata-rata yang


13. Sasaran ketiga belas, Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya

mineral daerah dengan capaian kinerja naik menjadi 74,33 % dari target

rata-rata yang ditetapkan sebesar 72,30 %.


Misi Tiga : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good

Governance ), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Government ).

Misi Tiga mencakup tiga belas sasaran yang dilaksanakan oleh BAPPEDA,

Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bagian Pemerintahan Setda,

Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Sekretariat Daerah, BKD, Bagian Bina Pengelolaan BUMD, Sekretariat

DPRD, Inspektorat, Bagian Pembangunan Setda, Dinas PPKA, Bagian Organisasi

Setda, Bagian Hukum Setda, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor

PDE, Bagian Humas dan Infokom Setda serta Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah.


Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Tabel 3.1, dapat

dijelaskan secara terinci sebagai berikut :

1. Sasaran kesatu, Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan dengan

capaian kinerja rata-rata sebesar 100,00 % dari target rata-rata yang


2. Sasaran kedua, Meningkatnya penanganan pertanahan dengan capaian

kinerja rata-rata sebesar 157,79 % dari target rata-rata yang ditetapkan

sebesar 100,00 %.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 74,66 % dari target rata-rata yang


4. Sasaran keempat, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan

capaian kinerja rata-rata sebesar 100,00 % dari target rata-rata yang


5. Sasaran kelima, Meningkatnya pengelolaan BUMD, capaian kinerja

rata-rata sebesar 100,00 % ( 2 SOP ) dari target yang ditetapkan

sebesar 100,00 % ( 2 SOP ).

Perlu diketahui bahwa untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 ( satu )

indikator output dengan target 100,00 % ( 2 SOP ) dengan capaian realisasi

sebesar 100,00 % ( 2 SOP ). Strategi yang dilaksanakan melalui satu program

yang diimplementasikan dalam kegiatan tunggal berupa Penyusunan


Penyusunan Operasional Prosedur ( SOP ) yang terdiri dari SOP Administrasi

Umum dan SOP Akuntansi dan Keuangan sebagai pedoman pengelolaan

Perusahaan Daerah ( PD ) Aneka Usaha Lamongan Jaya.

Capaian kinerja 100,00 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ) tersebut dapat

terlaksana berkat dukungan dan koordinasi yang intensif dengan Pihak Ketiga

yaitu Tim Asistensi Penyusunan SOP dari Kantor Akuntan Publik ( KAP )

Richard Risambessy dan Rekan Surabaya dan juga Perusahaan Daerah ( PD )

Aneka Usaha Lamongan Jaya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah

tersedianya buku Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam

pengelolaan Perusahaan Daerah khususnya Perusahaan Daerah ( PD ) Aneka

Usaha Lamongan Jaya, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh

Direksi dan jajaranya dalam mengelola Perusahaan menuju kearah yang

lebih profesional.

Untuk mencapai indikator sasaran ini, dana yang dianggarkan sebesar

Rp. 96.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.700.000,-

6. Sasaran keenam, Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan

dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100,00 % dari target rata-rata



7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya pelayanan perijinan dengan capaian kinerja

rata-rata naik menjadi 91,80 % dari target rata-rata yang ditetapkan sebesar

91,50 %.

8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional

dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 59,59 % dari target rata-rata yang

ditetapkan sebesar 61,50 %. Capaian kinerja secara umum tercapai dengan

baik dan sangat berhasil, namun pada indikator Pegawai yang mengikuti

pendidikan dan latihan ( struktural, fungsional, teknis ) tercapai 19,17 %

(5 orang) dari target sebesar 23,00 % (10 orang), disebabkan adanya kebijakan

baru secara mendadak tentang tidak diperbolehkannya penyelenggaraan

pengiriman peserta Diklatpim Tingkat III Pola Kemitraan dengan daerah lain,

sehingga usulan calon peserta Diklatpim Tingkat III dari Pemerintah Kabupaten

Lamongan sebanyak 5 ( lima ) pejabat dikembalikan oleh Kabupaten Tuban

sebagai penyelenggara.

9. Sasaran kesembilan, Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi

197,47 % dari target rata-rata yang ditetapkan sebesar 95,97 %.

10. Sasaran kesepuluh, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset

daerah dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 65,72 % dari target



11. Sasaran kesebelas, Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan

efisien dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 81,73 % dari target


12. Sasaran kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian

hukum, capaian kinerja rata-rata sebesar 65,48 % dari target yang ditetapkan

sebesar 100,00 %.


Meningkatnya perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum

berdasarkan kebenaran dan keadilan, dengan fokus sasaran utama adalah

meningkatnya perwujudan pemerintahan yang baik melalui peningkatan

kesejahteraan masyarakat serta memberikan kepastian dan perlindungan

hukum, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan oleh

Bagian Hukum, capaian indikator sasaran rata-rata sebesar 87,23 % ( Sangat

Baik / Sangat Berhasil ). Untuk kegiatan penanganan kasus pengaduan di

lingkungan Pemerintah Daerah, dari perkara perdata dan Tata Usaha Negara

yang ditangani pada tahun 2012 terdapat 4 perkara baru dan 9 perkara lanjutan

dari tahun sebelumnya ( tingkat banding dan kasasi ). Sedangkan jumlah kasus

yang sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum sebanyak 3 kasus.

Dari target yang ditetapkan 8 perkara terdapat 13 kasus yang ditangani

pada tahun 2012, sehingga dari target tingkat penyelesaian kasus 31,00 %

tercapai 23,08 % kasus hukum.


13. Sasaran ketiga belas, Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat

waktu dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100,00 % dari target


14. Sasaran keempat belas, Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah

yang tertib, rapi dan handal dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi

73,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 69,00 %.

15. Sasaran kelima belas, Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan

media massa dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 100,00 % dari

target yang ditetapkan sebesar 100,00 %.

16. Sasaran keenam belas, Meningkatnya minat baca masyarakat dengan


sebesar 63,25 %.

Misi Empat : Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang

tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya

lokal dan kesetaraan gender.

Misi Empat mencakup delapan sasaran yang dilaksanakan oleh Badan PP

Dan KB, BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Nakertrans, Dinas Sosial

Nakertrans, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga,

Bakesbang dan Politik, BPBD dan BAPEMAS.


Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 ( dua ) sasaran

strategis yang capaian kinerjanya dibawah target yang ditetapkan, yaitu :

1. Sasaran kesatu, Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan

dalam pembangunan dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 34,44 %

dari target yang ditetapkan sebesar 32,43 %.

2. Sasaran kedua, Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dengan


sebesar 30,37 %.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial



4. Sasaran keempat, Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah dengan


sebesar 66,79 %.

5. Sasaran kelima, Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga Daerah



6. Sasaran keenam, Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis

dalam kehidupan dengan capaian kinerja rata-rata naik menjadi 89,91 % dari

target yang ditetapkan sebesar 57,06 %.


7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dengan

capaian kinerja rata-rata sebesar 75,68 % dari target yang ditetapkan

sebesar 72,50 %.

8. Sasaran kedelapan, Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian dengan

capaian kinerja sebesar 0 dari target yang ditetapkan sebesar 20,00 %.

Capaian kinerja tersebut tidak memenuhi target atau 0, dikarenakan

Pemerintah Pusat lebih memprioritaskan Transmigrasi dengan Pola Trans-

migrasi Umum bukan Transmigrasi Swakarsa. Syarat Transmigrasi Swakarsa

sangat berat sehingga membuat minat masyarakat untuk mengikuti

Transmigrasi Swakarsa relatif minim ( biaya hidup yang disediakan

Pemerintah Pusat hanya untuk 3 bulan ). Sedangkan untuk transmigrasi

regional / umum pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan telah

memberangkatkan sebanyak 25 Kepala Keluarga ke daerah tujuan, hal ini

telah mengalami peningkatan dari jumlah transmigrasi di Tahun 2011 yaitu

sebanyak 20 Kepala Keluarga.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan untuk mewujudkan 45 ( empat puluh lima )

Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp 1.550.496.303.561,11 dengan realisasi sebesar Rp 1.473.747.394.873,11


( 95,07 % ), sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp 76.748.908.688,00

( 4,93 % ) dikembalikan ke Kas Daerah. Adapun secara terinci dapat dilihat dalam

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Neraca Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2012 (Dalam

Rupiah).

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian

Sasaran pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015, khususnya Tahun

Anggaran 2012 telah terealisasi dengan capaian rata-rata sebesar 95,05 % dari

anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut tetap dilakukan prinsip efisiensi penggunaan

anggaran dengan menerapkan skala prioritas, mengingat adanya intensifikasi dan

ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, telah diperoleh Target dan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dari

rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar Rp 120.937.919.425,-

pada perkembangannya selama tahun anggaran berjalan terealisasi sebesar

Rp 129.284.733.136,02 tercapai sebesar 106,90 % sebagaimana tabel dibawah ini.


Tabel 3.4Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

No Komponen PADAPBD 2010

%Target Realisasi

1. Hasil Pajak Daerah 23.257.438.500,00 27.916.743.413,58 120,03

2. Hasil Retribusi Daerah 13.721.658.000,00 14.415.005.881,00 105,05

3. Hasil Pengelolaan kekaya-an Daerah yang dipisahkan 18.773.748.800,00 19.399.749.694,65 103,33

4. Lain-Lain PAD yang Sah 65.185.074.125,00 67.553.234.146,79 103,63

Jumlah PAD 120.937.919.425,00 129.284.733.136,02 106,90

Kemudian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Lamongan menyusun dan melaporkan keuangan pada sisi Pendapatan

Daerah dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar

Rp 1.463.877.315.625,00 pada perkembangannya selama tahun anggaran berjalan

terealisasi sebesar Rp 1.472.425.927.493,02 atau tercapai sebesar 100,58 %.

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2012 secara keseluruhan

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 3.5Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2012

No Komponen PendapatanAPBD 2012

%Target Realisasi

1. Pendapatan Asli Daerah 120.937.919.425,00 129.284.733.136,02 106,90

2. Dana Perimbangan 998.761.606.200,00 1.006.686.719.310,00 100,79

3. Transfer PemerintahPusat lainnya 193.600.248.000,00 193.600.248.000,00 100,00

4. Transfer PemerintahProvinsi 68.649.562.000,00 60.800.737.047,00 88,57

5. Lain-lain Pendapatanyang Sah 81.927.980.000,00 82.053.490.000,00 100,15

Jumlah Pendapatan Daerah 1.463.877.315.625,00 1.472.425.927.493,02 100,58

Adapun dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam

Tahun Anggaran 2012 dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran

sebesar Rp 998.761.606.200,00 terealisasi sebesar Rp 1.006.686.719.310,00

sehingga melampaui dari target sebesar Rp 7.925.113.110,- atau tercapai sebesar

100,79 % sebagaimana tertera pada Tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012

No KomponenDana Perimbangan

APBD 2012%

Target Realisasi1. Bagi Hasil Pajak 83.349.422.000,00 84.900.637.030,00 101,86

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 12.564.018.200,00 18.937.916.280,00 150,73

3. Dana Alokasi Umum 832.015.926.000,00 832.015.926.000,00 100,00

4. Dan Alokasi Khusus 70.832.240.000,00 70.832.240.000,00 100,00

Jumlah Dana Perimbangan 998.761.606.200,00 1.006.686.719.310,00 100,79


Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memperoleh

Pendapatan Transfer, dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran

sebesar Rp 1.261.011.416.200,00 terealisasi sebesar Rp 1.261.087.704.357,00

sehingga target tercapai sebesar 100,01 %. Adapun realisasi tersebut berasal dari :

1. Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dengan target yang ditetapkan

setelah perubahan anggaran sebesar Rp 998.761.606.200,00 terealisasi sebesar

Rp 1.006.686.719.310,00 atau tercapai sebesar 100,79 %, yang dapat diperinci

sebagai berikut :

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dengan target

sebesar Rp 83.349.422.000,00 terealisasi sebesar Rp 84.900.637.030,00

atau tercapai sebesar 101,86 %.

b. Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat

dengan target sebesar Rp 12.564.018.200,00 terealisasi sebesar

Rp 18.937.916.280,00 atau tercapai sebesar 150,73 %.

c. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari target sebesar

Rp 832.015.926.000,00 terealisasi sebesar Rp 832.015.926.000,00 atau

tercapai sebesar 100,00 %.

d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari target sebesar




2. Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dengan target yang

ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar Rp 193.600.248.000,00

terealisasi sebesar Rp 193.600.248.000,00 atau tercapai sebesar 100,00 %,

sedangkan Dana Otonomi Khusus tidak ada.

3. Tranfer Pemerintah Provinsi dengan target yang ditetapkan setelah

perubahan anggaran sebesar Rp 68.649.562.000,00 terealisasi sebesar

Rp 60.800.737.047,00 atau tercapai sebesar 88,57 %, yang dapat diperinci

sebagai berikut :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dengan target sebesar



b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi dengan target

sebesar Rp 37.249.000,00 terealisasi sebesar Rp 75.320.684,00 atau tercapai

sebesar 202,21 %.

Disamping perolehan target dan realisasi pendapatan, Pemerintah

Kabupaten Lamongan juga melaksanakan target dan realisasi pembelanjaan

daerah sebagaimana posisi Belanja Daerah secara keseluruhan pada Tahun

Anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp 1.547.846.785.020,11 terealisasi

sebesar Rp 1.471.488.261.043,11 ( 95,07 % ), sehingga terdapat selisih lebih

sebesar Rp 76.358.523.977,00 ( 4,93 % ) sebagaimana Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6


Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012No Komponen

BelanjaAPBD 2012 %Target Realisasi

A. BELANJA OPERASIONAL 1.265.784.542.973,00 1.200.102.953.124,11 94,811. Belanja Pegawai 913.021.151.076,00 878.418.975.066,00 96,212. Belanja Barang 188.973.266.502,00 180.331.327.165,16 95,433. Belanja Bunga 3.332.000.000,00 3.205.861.172,95 96,214. Belanja Subsidi 5.000.000.000,00 0,00 0,005. Belanja Hibah 61.930.225.395,00 46.585.113.954,00 75,226. Belanja Bantuan Sosial 29.034.280.000,00 28.530.280.000,00 98,267. Belanja Bantuan Keuangan 64.493.620.000,00 63.031.395.766,00 97,73B. BELANJA MODAL 281.659.500.852,00 271.048.641.335,00 96,231. Belanja Tanah 5.830.670.000,00 5.508.395.900,00 94,472. Belanja Peralatan dan Mesin 68.964.137.150,00 63.406.732.525,00 91,943. Belanja Gedung & Bangunan 81.654.101.972,00 79.856.647.125,00 97,804. Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 113.171.534.730,00 110.710.281.350,00 97,835. Belanja Aset Tetap Lainnya 12.039.057.000,00 11.566.584.435,00 96,086. Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00C. BELANJA TIDAK TERDUGA 402.741.195,11 336.666.584,00 83,59

Jumlah Total Belanja 1.547.846.785.020,11 1.471.488.261.043,11 95,07


BAB IVP E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media

pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap hasil

penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

selama satu tahun berjalan dan dapat disimpulkan bahwa program-program yang

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencna

Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2012 secara

umum, baik indikator sasaran maupun indikator kinerja yang termuat dalam 4 (empat)

Misi, 45 ( empat puluh lima ) Sasaran dan 34 ( tiga puluh empat ) Program diperoleh

capaian sasaran dengan rata-rata prosentase sebesar 103,48 % ( Sangat Baik /

Sangat Berhasil ), sedangkan dari segi anggaran prosentase realisasi rata-rata

sebesar 95,05 %, sebagaimana rincian setiap sasaran dibawah ini :

Sasaran Misi Kesatu, yaitu Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing

masyarakat serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar

( infrastruktur dan utilitas ) dengan capaian rata-rata sasaran dan kinerja

sebesar 119,71 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ) ;


Sasaran Misi Kedua, yaitu Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

investasi, produktivitas sektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya

alam dengan capaian rata-rata sasaran dan kinerjanya sebesar 88,62 %

( Sangat Baik / Sangat Berhasil ) ;

Sasaran Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan

Yang Baik ( Good Governance ), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean

Government ) dengan capaian rata-rata sasaran dan kinerja sebesar 107,83 %

( Sangat Baik / Sangat Berhasil ) ;

Sasaran Misi Keempat, yaitu Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang

tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal

dan kesetaraan gender, dengan capaian rata-rata sasaran dan kinerjanya sebesar

97,74 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ) ;

Dari segi APBD prosentase rata-rata realisasi target sebesar 95,05 % dengan

rincian sebagai berikut :

Realisasi anggaran Pendapatan Daerah target yang tercapai sebesar 100,58 % ;

Realisasi anggaran Belanja Daerah target yang tercapai sebesar 95,07 %.

Dari realisasi anggaran Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah tersebut

diperoleh selisih positif sebesar 4,93 %.


Disamping keberhasilan capaian kinerja tersebut juga masih ditemukan

beberapa Sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan karena adanya

faktor penghambat / kendala di lapangan, antara lain :

1. Misi Dua Sasaran Kedua, Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan, program dan

kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Pertanian dan Kehutanan,

yaitu Program Peningkatan produksi perkebunan tanaman Tembakau, dengan target

kinerja 1,21 % dan realisasi sebesar - 16,94 % sehingga prosentase realisasi target

tercapai sebesar -14,00 %. Menurunnya produksi Tembakau ini disebabkan

karena faktor iklim yang tidak mendukung ;

2. Misi Dua Sasaran Kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, program

dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, yaitu Program Kunjungan Wisata, dengan target kinerja 2.006.400

wisatawan dan realisasi sebesar 1.534.704 wisatawan, sehingga prosentase realisasi

target tercapai sebesar 76,49 % ( Baik / Berhasil ). Tidak tercapainya target jumlah

kunjungan wisata tersebut disebabkan adanya persaingan dengan Kabupaten lain

( tetangga ) yang sudah banyak membuat daya tarik wisata sejenis dengan Wisata

Bahari Lamongan ( WBL ) dan Mazoola seperti Waterpack, Jatim Park 2 dan lain-lain

3. Misi Dua Sasaran Kesebelas, Meningkatnya Investasi Di Daerah, program

dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Badan Penanaman Modal

Dan Perijinan, yaitu Program Peningkatan investasi Daerah, target kinerja

sebesar 5,00 % dan realisasi sebesar 131.336,25 ( milyar rupiah ).


Target yang ditetapkan tidak secara keseluruhan dapat tercapai, khususnya pada

Program peningkatan investasi daerah yaitu Terjadi penurunan capaian sebesar

-62,84 % dibanding tahun 2011, hal ini terjadi sebagai dampak krisis ekonomi yang

saat ini melanda Eropa dan tingginya realisasi investasi pada Tahun 2011 sebesar

224.304 ( milyar rupiah ).

4. Misi Tiga Sasaran Kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian

hukum, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan

Bagian Hukum, yaitu Kasus hukum yang diselesaikan dengan target 8 kasus hukum

tercapai 3 kasus hukum atau sebesar 37,50 % ( Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil ).


Meningkatnya perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan

kebenaran dan keadilan, dengan fokus sasaran utama adalah meningkatnya

perwujudan pemerintahan yang baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat

serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum, program dan kegiatan dalam

mencapai sasaran dilaksanakan oleh Bagian Hukum, capaian indikator sasaran rata-

rata sebesar 87,23 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ). Untuk kegiatan penanganan

kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, dari perkara perdata dan

Tata Usaha Negara yang ditangani pada tahun 2012 terdapat 4 perkara baru

dan 9 perkara lanjutan dari tahun sebelumnya ( tingkat banding dan kasasi ).

Sedangkan jumlah kasus yang sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum

sebanyak 3 kasus. Dari target yang ditetapkan 8 perkara terdapat 13 kasus


yang ditangani pada tahun 2012, sehingga dari target tingkat penyelesaian kasus

31,00 % tercapai 23,08 % kasus hukum.

5. Misi Empat Sasaran Kedelapan, Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian,

program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Sosial

Nakertrans, yaitu Program Transmigrasi swakarsa, dengan target kinerja 20,00 % dan

realisasi sebesar 0, sehingga prosentase realisasi target tidak tercapai. .

Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat lebih memprioritaskan Transmigrasi dengan

Pola Transmigrasi Umum bukan Transmigrasi Swakarsa. Syarat Transmigrasi

Swakarsa sangat berat sehingga membuat minat masyarakat untuk mengikuti

Transmigrasi Swakarsa relatif minim ( biaya hidup yang disediakan Pemerintah Pusat

hanya untuk 3 bulan ). Sedangkan untuk transmigrasi regional / umum pada

Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberangkatkan sebanyak

25 Kepala Keluarga ke daerah tujuan, hal ini telah mengalami peningkatan dari jumlah

transmigrasi di Tahun 2011 yaitu sebanyak 20 Kepala Keluarga.

Keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan arah kebijakan umum

Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan program-program skala prioritas, sebagaimana

tercantum dalam RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dalam bentuk Prestasi baik

yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun oleh Bupati Lamongan dan

telah mendapatkan penghargaan baik tingkat nasional maupun regional pada Tahun

2012, antara lain :


1. Prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Lamongan

A. Bidang Pendidikan :

Peringkat Ke-2 Nasional Nilai Ujian Nasional ( NUN ) SMA atas nama Novi

Wulandari-SMAN 2 Lamongan 58,50 ;

Peringkat Ke-3 Nasional Nilai Ujian Nasional ( NUN ) SMA Program Akuntansi

atas nama Nur Uthfi Khumairo-SMKN 1 Lamongan 38,53 ;

Peringkat Ke-7 Nasional Nilai Ujian Nasional ( NUN ) SMA atas nama Anggi

Arsandi Apriliyanto-SMAN 2 Lamongan 58,45 ;

Peringkat Ke-17 Nasional Nilai Ujian Nasional ( NUN ) SMA atas nama

Sri Rahayu-SMAN 2 Lamongan 58,20 ;

Peringkat Ke-3 Nasional Nilai Ujian Nasional ( NUN ) SMA atas nama SMAN 2

Lamongan 9,19 ;

Anugerah Aksara 2012 dari Gubernur Jawa Timur.

B. Bidang Lingkungan hidup :

Penghargaan Anugerah Adipura Tahun 2012 bidang Kebersihan dan

Keindahan Kota kategori Kota Kecil dari Presiden RI ;

Adiwiyata Mandiri Nasional dari Presiden RI diberikan kepada SMA Negeri 1

Lamongan ;


Adiwiyata Nasional dari Presiden RI diberikan kepada SMP Negeri 2

Lamongan ;

Indonesia Green Region Award ( IGRA ) diberikan Kantor Berita Radio

KBR68H & Majalah SWA.

D. Bidang Sosial :

Program Keluarga Harapan ( PKH ) Award Tahun 2012 Wilayah Indonesia

Tengah Kategori Verifikasi Tercepat dan Terakurat dari Menteri Sosial.

E. Bidang Tenaga Kerja :

Pembina Terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ), nihil kecelakaan

kerja ( Zero Accident ) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja ( SMK3 ) dari Gubernur Jawa Timur.

F. Bidang Koperasi dan UKM :

Jasa Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UMKM ;

G. Bidang Teknologi Informasi :

Pemeringkatan elektronik Government Indonesia ( PEGI ) dari Menteri

Komunkasi dan Informatika.


H. Bidang Olah raga :

Juara ISL U-21 Tahun 2012 ;

Juara Piala Gubernur oleh Persela Lamongan.

I. Bidang Pembangunan Otonomi Daerah :

Otonomi Award, Special Category : Region In An Innovative Breakthrough On

Local Economic Empowerment ( Pemberdayaan Ekonomi Lokal ) dari Jawa

Pos Institute of Pro Otonomi ( JPIP ).

J. Bidang Kesehatan :

Penghargaan Forum Kabupaten Sehat dari Gubernur Jawa Timur.

K. Bidang Kinerja Aparatur KORPRI :

Profesional Award 2012 dari Gubernur Jawa Timur.

L. Bidang Peternakan :

Pemenang Pertama Kelompok Peternak Itik Lomba Kelompok Peternak dan

Petugas Berprestasi Tingkat Nasional Kelompok Peternak Itik Sumber Rejeki

Desa Tawangrejo Kecamatan Turi dari Menteri Pertanian.


M. Bidang Ketahanan Pangan :

Adhikarya Pangan Nusantara dan Ketahan Pangan 2012 kategori

Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan atas nama Kelompok Peternak Itik

Sumber Rejeki Desa Tawangrejo Kecamatan Turi dari Presiden Republik

Indonesia.

B. S A R A N

Berdasarkan kajian evaluasi dan analisis capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2012 ini, diharapkan adanya peningkatan kinerja pada

tahun-tahun mendatang lebih berhasil dan guna mendukung tercapainya sasaran

serta tujuan regional maupun nasional, maka disarankan adanya dukungan

yang lebih pro aktif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

untuk bersama-sama bekerja secara sinergis guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yang hakiki sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.


Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2012 secara dministratif dapat berjalan

lancar, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan pembangunan yang

belum sepenuhnya dilaksanakan atau belum optimal. Penerapan prinsip-prinsip

anggaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya

berbagai hambatan baik yang menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia maupun

sisten dan prosedur anggaran yang relatif sering berubah. Selain itu ada beberapa

indikator program dan kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya karena adanya

beberapa permasalahan yang mendasar. Oleh karena itu masih diperlukan kerja keras

semua pihak untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga

pelaksanaan di tahun mendatang akan menjadi lebih baik.

Akhirnya semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan

bimbingan dan kekuatan lahir - batin kepada kita semua, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH, MM.

RENCANA STRATEJIK ( RS )Tahun 2012

Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar

( infrastruktur dan utilitas ).

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUANKetURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6Meningkatnya kepastianketersediaan dan kualitaspelayanan dasar masyarakat

1. Meningkatnya pemerataandan kualitas pendidikananak usia sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini( PAUD ) Angka Melek Huruf Pendu

duk yg berusia >15 tahun (melek huruf ) Angka Partisipasi Murni

( APM ) :- SD / MI / Paket A- SMP / MTs / Paket B- SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah

( APS ) :- SD / MI- SMP / MTs- SMA / SMK / MA. Angka Kelulusan ( AL ) :

- SD / MI- SMP / MTs- SMA / SMK / MA. Angka Melanjutkan ( AM )

dari SD/MI ke SMP/MTs

1. Meningkatkan pemerataandan kualitas pendidikanpada semua jenjangpendidikan

1. Program Pemerataandan peningkatan KualitasPendidikan

DINAS PENDIDIKAN



1 2 3 4 5 6

2. Meningkatnya derajatkesehatan masyarakat

Angka Melanjutkan ( AM )dari SMP / MTs ke SMA /SMK/MA Guru yang memenuhi

kualifikasi S1 / D-IV Angka Rata-Rata Lama

Sekolah

Cakupan komplikasikebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenagakesehatan yang memilikikompetensi kebidanan Cakupan Desa /Kelurahan

Universal Child Immuniza-tion ( UCI ) Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan Cakupan penemuan dan

penanganan penderitapenyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan

penanganan penderitapenyakit DBD Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Posyandu aktif Cakupan kunjungan ibu

hamil K4

2. Meningkatkan pemerata-an dan pelayanankesehatan kepada seluruhmasyarakat, terutamadengan membebaskanbiaya pemeriksaan dipuskesmas untukpenduduk miskin

2. Program peningkatanketerjangkauan danpelayanan kesehatan

DINAS KESEHATANRSUD Dr. SoegiriRSUD Ngimbang



1 2 3 4 5 6 Cakupan neonatus

dengan komplikasi yang ditangani Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dansetingkat Penanganan kasus HIV Non Folio AFP rate Cakupan balita dengan

pneumonia yang ditangani Cakupan KLB desa atau

kelurahan yang ditangani< 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif Rasio tenaga kesehatan

(dokter, bidan, perawat)dibanding jumlahpenduduk Penyediaan obat esensial

generik atas persediaanobat di sarana kesehatanpemerintah Rumah Sakit yang

menyediakan 4 layanan Rumah Tangga Sehat Jumlah kunjungan Rawat

Jalan Jumlah kunjungan IGD Jumlah Pasien Ruang

Inap Bed Occupancy Rate /

BOR ( % pemakaian



1 2 3 4 5 6

3. Meningkatnya saranainfrastruktur daerah

Tempat Tidur ) % sarana kesehatan yang

beroperasi sesuai denganstandar % Jumlah rujukan pasien

maskin yang dilayani

Panjang jalan kabupatendalam kondisi baik Rumah Tangga Per

Sanitasi Panjang jalan poros desa

strategis dalam kondisibaik Panjang jalan poros desa

dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan

dalam kondisi baik Ketersediaan PJU

Panjang drainase dalamkondisi baik Jembatan kab. dalam

kondisi baik % Ketersediaan Sumber

air Baku (M3) Jaringan irigasi kondisi

baik Luas Irigasi Kabupaten

Dalam Kondisi Baik

3. Meningkatkan kualitasjalan dan jembatan

4. Meningkatkan pelayananirigasi

3. Program Peningkataninfrastruktur Jalan danJembatan

4. Program peningkatanpelayanan irigasi danpengendalian banjir

DPU BINA MARGA,DPU CIPTA KARYABAPEMAS

DPU PENGAIRAN



1 2 3 4 5 64. Meningkatnya kualitas sarana

dasar permukiman

5. Meningkatnya penataankawasan daerah sesuaiRTRW

6. Meningkatnya Pelayan- anTransportasi Daerah

7. Meningkatnya KualitasSumber Daya Alam danLingkungan Hidup

Rumah Tangga penggunaair bersih Lingkungan permukiman

kumuh Rumah layak huni

Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah berHPL/HGB Bangunan ber - IMB per

satuan bangunan Tersedianya dokumen

perencanaan tata ruang

Peningkatan ketersediaansarana kelengkapan jalan Peningkatan ketersediaan

rambu lalu lintas Peningkatan ketersediaan

marka jalan Peningkatan kendaraan

wajib uji kir Peningkatan kepemilikan

Pas Kapal (dibawah 7 GTperpanjangan 1 Th sekali) Peningkatan kepemilikan

SKK Kapal (dibawah 7GTperpanjangan 5 Th sekali)

Cakupan pengawasan ter-hadap AMDAL

5. Meningkatkan sarana danparasarana dasarpemukiman

6. Meningkatkan dan mengefektifkan pengendaliantata ruang daerah melaluidokumen tata ruang danpenegakan penerapannya

7. Meningkatkan kelancar- anangkutan orang, barangdan jasa serta peningkatankeselamat- an lalu lintasjalan

8. Meningkatkan pembina- anatas usaha/kegiatan yangberpotensi meng- akibatkan

5. Program peningkatankualitas permukiman

6. Program penataanruang daerah

7. Program PeningkatanPerhubungan

8. Program PeningkatanKualitas LingkunganHidup dan Kebersihan

DPU CIPTA KARYA

BAPPEDADPU CIPTA KARYABADAN PENANAMANMODAL & PERIJINAN

DINASPERHUBUNGAN

BADAN LINGKUNGANHIDUP



1 2 3 4 5 6

8. Meningkatnya penangan anpersampahan

Penegakan hukumlingkungan Prosentase jumlah usaha /

kegiatan yg mentatati per-syaratan administrasi pen-cegahan pencemaran air

Penanganan persampahan Tempat pembuangan

sampah per satuanpenduduk

pencemaran pada tanah,air & udara

9. Meningkatkan penanganansampah secaraberkelanjutan denganmendorong swadayamasyarakat

Lingkungan

9. Program PeningkatanKualitas LingkunganHidup dan KebersihanLingkungan.

DPU CIPTA KARYA



Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya SaingMisi ke 2 : Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam


1 2 3 4 5 6Meningkatnya kemampuanekonomi dan produktivitasandalan daerah

1. Meningkatnya Produksi danProduktivitas TanamanPangan dan Hortikultura

2. Meningkatnya Produksi HasilPerkebunan

Produktivitas padi perhektar

Produktivitas tanamanpalawija per hektar Kontribusi sektor pertani

an terhadap PDRB Produktivitas tanaman

holtikultura per hektar Produktivitas tanaman

holtikultura per hektar- Sayuran- Buah-buahan Peningkatan produksi

palawija Peningkatan produksi

holtikultura- Sayuran- Buah-buahan

Produktivitas tanamanperkebunan per hektar- Tembakau- Tebu

1. Mengembangkan jaringanpemasaran produk pertanian

2. Mengembangkan komoditas perkebunan, melaluikimbun (kawasan industrimasyarakat perkebunan)

1. Program Peningkatanproduksi pertanian

2. Peningkatan ProduksiPerkebunan

DINAS PERTANIANDAN KEHUTANAN



1 2 3 4 5 6

3. Meningkatnya produksi dankonsumsi hasil peternakan

4. Meningkatnya produksi dankonsumsi ikan di masyarakat

5. Meningkatnya produksi sektorindustry

6. Meningkatnya volumeperdagangan

Peningkatan produksiperkebunan- Tembakau- Tebu

Peningkatan Produksihasil ternak berupa daging

Peningkatan Produksihasil ternak berupa telur

Konsumsi Daging Konsumsi telur

Produksi perikanan Konsumsi ikan

Pertumbuhan Industri Kontribusi sektor Industri

terhadap PDRB Peningkatan mutu IKM

Ekspor BersihPerdagangan

Peningkatan institusi yangmelakukan ekspor

Kontribusi sektorperdagangan terhadapPDRB

3. Meningkatkan wilayahpengembangan sentra-sentra produksi dan populasipeternakan serta didukungoleh peningkatan saranadan prasarana produksipeternakan

4. Meningkatkan produksiperikanan melaluiintensifikasi danekstensifikasi terhadapperairan umum, kolam, lautdan tambak

5. Mengembangkan industrikecil dan menengah

6. Mengembangkan sistempemasaran produk unggulan/ andalan

3. Peningkatan ProduksiPeternakan

4. Program peningkatanproduksi perikanan danKelautan

5. Program Pengembang-an Industri Daerah

6. Program PeningkatanDistribusi Barang danJasa

DINAS PETERNAKANDAN KESWAN

DINAS PERIKANANDAN KELAUTAN

DINAS KOPINDAG



1 2 3 4 5 6

7. Meningkatnya Produksi HasilHutan yang MemperhatikanFungsi Pelestarian Hutan

8. Meningkatnya JumlahKunjungan Wisata

9. Meningkatnya KualitasKoperasi dan Usaha Kecil danMenengah ( UKM )

Peningkatan Pedagang

Produksi hasil hutan Kerusakan kawasan hutan Rehabilitasi hutan dan

lahan kritis

Koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil

Tingkat partisipasi angkat-an kerja

Persentase pencari kerjayang ditempatkan

7. Optimalisasi pemanfaat- anhutan dan lahan sertapengembangan tanaman-nya secara berkelanjutan

9. Revitalisasi kelembagaandan usaha koperasi melaluipembinaan intensif

10. Perluasan kesempatankerja serta peningkatankualitas dan produktivitastenaga kerja

7. Program peningkatanproduksi dan rehabilitasiHutan

9. Program peningkatankualitas kelembagaanKUKM

10.Program peningkatankualitas ketenagakerjaan

DINAS PERTANIANDAN KEHUTANAN

DINAS KOPINDAG

DINSOSNAKERTRANS



Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.Misi ke 3 : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Government ).


1 2 3 4 5 6Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan daerah.

1. Meningkatnya efektifitasperencanaan Pembangun- an

Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yangtelah ditetapkan denganPERDA

Tersedianya DokumenPerencanaan RPJMD ygtelah ditetapkan denganPERDA / PERKADA

Tersedianya DokumenPerencanaan RKPD yangtelah ditetapkan dgnPERKADA

Penjabaran ProgramRPJMD kedalam RKPD

Dokumen perencanaanyang diselesaikan tepatwaktu

Kegiatan sesuai dengandokumen perencanaan

Penelitian yang ditindak-lanjuti

1. Mendorong keterlibatanmasyarakat dlm pelaksanaan perencanaan

1. Program pembangunanpartisipatif

BAPPEDAKANTOR LITBANGDA



1 2 3 4 5 62. Meningkatnya penanganan

pertanahan

3. Meningkatnya kualitaspelayanan administrasikependudukan

4. Meningkatnya penyeleng-garaan pemerintahan

5. Meningkatnya pengelolaanBUMD

6. Meningkatnya peran legislatifdalam tugas pemerintahan

7. Meningkatnya pelayananperijinan

Luas lahan bersertifikat Penyelesaian Kasus Tanah

Negara Penyelesaian Ijin Lokasi

Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran

per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional

berbasis NIK

Sistim Informasi Manaje-men Pemda

Indeks Kepuasan LayananMasyarakat

Tata kelola Perusda yangbaik

Aspirasi masyarakat yangditindaklanjuti

Raperda yang diselesai-kan menjadi Perda

Public Hearing yangdilaksanakan

Ketepatan waktu penyele-saian izin non usaha(dalam 1 th)

Ketepatan waktu penyele-saian izin usaha

2. Meningkatkan pengelolaanpertanahan

3. Meningkatkan ketaatanmasyarakat dlm administra sikependudukan

4. Meningkatkan penyeleng-garaan pemerintahan yangbaik dan bersih

2. Program Pertanahandaerah

BAG. PEMERINTAHANBADAN PENANAMANDAN PERIJINAN

DINASKEPENDUDUK- ANDAN PENCATATANSIPIL

SEKRETARIATDAERAHB K D

BAG. BINA PENGELO-LAAN BUMD

SEKRETARIAT DPRD

BADAN PENANAMANMODAL DANPERIJINAN



1 2 3 4 5 68. Meningkatnya Pengelolaan

Aparatur yang Profesional

9. Meningkatnya Pengawas-an &Akuntabilitas Penye-lenggaraan Pemerintahan

10. Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangan danaset daerah

Dokumen kepegawaian ygdiselesaikan tepat waktu

Pegawai yg mengikuti pendidikan & latihan (struktu-ral, fungsional, teknis)

Tindaklanjut PNSyg dikenakan sanksi dan hukuman

Penurunan kasuspelanggaran hukum olehaparatur Pemkab

Tindak lanjut hasilpemeriksaan APIP

Realisasai pelaksanaanpemeriksaan PKPT,Insidentil, Wasbangda,Pelayanan Publik, AuditAkhir Th Anggaran,ReviewKeuangan Evaluasi tindaklanjut dan LAKIP

Kegiatan fisik yang tepatwaktu dan mutu

Laporan Keuangan SKPDdan SKPKD disusun tepatwaktu

Tertib administrasi barangdaerah

Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi

daerah

B K D

INSPEKTORAT

D P P K A



1 2 3 4 5 611. Terwujudnya kelembagaan

pemerintahan yang efektifdan efisien

12. Terjaminnya kualitas produkhukum dan kepastian hukum

13. Tersedianya data statistikdaerah yang akurat dan tepatwaktu

14. Meningkatnya pengelola-anarsip pemerintah daerahyang tertib, rapi dan handal

15. Meningkatnya sistemkomunikasi, informasi danmedia masa

16. Meningkatnya minat bacamasyarakat

SKPD yg memiliki Renstradan menyusun LAKIP

Unit Pelayanan yangmemiliki SPP

Unit Pelayanan yg telahdisurvey IKM

Kasus hukum yangdiselesaikan

Raperda yang diajukan keDPRD

Buku ” Kabupaten dalamAngka ”

Buku ” PDRB Kabupaten ”

Penerapan pengelolaanarsip secara baku

Web site milik pemerintahdaerah

Pameran / expo

Koleksi buku yang tersediadi perpustakaan daerah

Pengunjung perpustakaan

5. Mendokumentasikan, me-ngembangkan dan me-nyebarluaskan informasihasil-hasil pembangunan

6. Mengembangkan sistemadministrasi pemerintahan&pengelolaan arsip daerah

7. Meningkatkan pengelola- aninformasi berbasis TeknologiInformasi (TI)

8. Menjadikan perpustakaansebagai sarana penambahpengetahuan.

5. Program StatistikDaerah

6. Program pengelolaankearsipan

7. Program peningkatansistem komunikasi, infor-masi dan media masa

8. Program Pengembang- anPerpustakaan

BAG. ORGANISASI

BAG. HUKUM

BAPPEDAKANTOR LITBANGDA

BADAN PERPUSTAKA-AN DAN ARSIPDAERAH

BAG. HUMAS DANINFOKOMKANTOR PDE

BADAN PERPUSTAKA-AN DAN ARSIPDAERAH



Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.

Misi ke 4 : Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal, dankesetaraan gender.


1 2 3 4 5 6Terwujudnya tatanankehidupan masyarakat yangtenteram, tertib dan amanserta meningkatnya partisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpembangunan daerah.

1. Meningkatnya perlindungandan partisipasi perempuandalam pembangunan

2. Meningkatnya pelayanankeluarga berencana

3. Meningkatnya Kualitas danJangkauan Pelayanan Sosial

Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

Angka melek huruf perem-puan usia 15th keatas

Partisipasi angkatan kerjaperempuan

Peningkatan peran perem-puan di bidang ekonomi

Rasio KDRT

Prevalensi peserta KB aktif Cakupan Pasangan Usia

Subur yang istrinyadibawah usia 20 tahun

Cakupan Pasangan UsiaSubur yang ber-KB tidakterpenuhi

Sarana sosial seperti pantiasuhan, panti jompo danpanti rehabilitasi

1. Meningkatkan peranperempuan dlm pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga pemerin-tah, sektor industri danlembaga non formal

2. Meningkatkan kualitaskeluarga melalui pening-katan akses pelayanan KBkepada masyarakat

3. Meningkatkan kualitas hidupbagi PMKS denganpeningkatan rehabilitasi &bantuan dasar kesejahteraan

1. Program Pemberdayaandan Perlindunganperempu an dan anak

2. Program pelayananKeluarga berencana dankeluarga sejahtera

3. Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Badan PP dan KB, BKDDinas Pendidikan,Dinsos Nakertrans

Badan PP dan KB

Dinsos Nakertrans


4. Terpeliharanya seni dankebudayaan daerah

5. Meningkatnya prestasi Pe-muda & Olahraga daerah

6. Meningkatnya suasana ygsejuk, santun & demokratisdalam kehidupan

7. Meningkatnya keberdayaan

Penanganan penyandangmasalah kesejahtran sosial

PMKS yang memperolehbantuan sosial

Penyelenggaraan festivalseni dan budaya

Sarana penyelenggaraanseni dan budaya

Benda, Situs & KawasanCagar Budaya yangdilestarikan

Kelompok seni dan budayayg menerima pembinaan

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta )

Lapangan olahraga Pembinaan Kepemudaan Pembinaan & Pemasyara-

katan Olahraga

Organisasi masyarakat,orpol, pemuda, organisasikemasyarakatan yg dibina

Peningkatan penyelengga-ran forum antar kelompokmasyarakat

Pembangunan tempatperibadatan yang dibantu

Kegiatan keagamaan yangdibantu

PKK aktif

sosial

4. Melestarikan & mengem-bangkan keragaman ke-kayaan budaya denganmeningkatkan apresiasi danperan serta komunitasbudaya lokal

5. Meningkatkan prestasipemuda dan olahraga melaluipembinaan induk organisasidan komite olahraga

6. Meningkatkan rasa sejuk,santun dan demokratis dlmkehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara

7. Meningkatkan usaha ekonomimasyarakat perdesaan

4. Program Pengembangandan pelestarian Budayadaerah

5. Program PembinaanKepemudaan Daerah

6. Program KesatuanBangsa dan PembinaanPolitik Daerah

7. Program PemberdayaanMasyarakat desa

Dinas Kebudayaan danPariwisata

Dinas Pemuda danOlahraga

Bakesbang dan PolitikB P B D

BAPEMAS


masyarakat pedesaan

BAPEMAS

Posyandu

Transmigran swakarsa8. Meningkatkan kerjasama

antar daerah tujuan trans-migrasi dan pemberangkat ancalon transmigran yangsudah dilatih

8. Program ketransmigrasi-an

Dinas Sosial Nakertrans


RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )Tahun 2012

Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Angka Melek Huruf Penduduk yang berusia >15 tahun ( melek huruf ) Angka Partisipasi Murni ( APM ) :

- SD / MI / Paket A- SMP / MTs / Paket B- SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah ( APS ) :

- SD / MI- SMP / MTs- SMA / SMK / MA. Angka Kelulusan ( AL ) :

- SD / MI- SMP / MTs- SMA / SMK / MA. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD/MI ke SMP / MTs Angka Melanjutkan ( AM ) dari SMP / MTs ke SMA / SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

71,59 %100,00 %

99,95 %90,03 %60,04 %

0,01 %0,07 %0,49 %

100,00 %99,77 %99,32 %99,96 %91,97 %92,87 %8,75 %

100,00 %96,70 %



3. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization ( UCI ) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Posyandu aktif Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Penanganan kasus HIV Non Folio AFP rate Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani Cakupan KLB desa atau kelurahan yang ditangani < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif Rasio tenaga kesehatan ( dokter, bidan, perawat ) dibanding jumlah

penduduk Penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di sarana

kesehatan pemerintah Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan Rumah Tangga Sehat Jumlah kunjungan Rawat Jalan Jumlah kunjungan IGD Jumlah Pasien Ruang Inap Bed Occupancy Rate / BOR ( % pemakaian Tempat Tidur ) % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga Per Sanitasi Panjang jalan poros desa strategis dalam kondisi baik Panjang jalan poros desa dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik Ketersediaan PJU

89,40 %100,00 %70,00 %

100,00 %1,44 %

98,84 %52,00 %95,30 %

100,00 %94,50 %

100,00 %2,00 %

100,00 %100,00 %57,00 %0,12 %

100,00 %

100,00 %57,00 %

103.500 org10.600 org10.200 org

57,30 %69,66 %98,50 %

61,78 %56,59 %63,51 %66,29 %76,17 %73,72 %



4. Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

5. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

6. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

8. Meningkatnya penanganan persampahan

Panjang drainase dalam kondisi baik Jembatan kab. dalam kondisi baik % Ketersediaan Sumber air Baku (M3) Jaringan irigasi kondisi baik Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Rumah Tangga pengguna air bersih Lingkungan permukiman kumuh Rumah layak huni Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB Bangunan ber - IMB per satuan bangunan Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang

Peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas Peningkatan ketersediaan marka jalan Peningkatan kendaraan wajib uji kir Peningkatan kepemilikan Pas Kapal ( dibawah 7 GT perpanjangan

1 Tahun sekali ) Peningkatan kepemilikan SKK Kapal ( dibawah 7GT perpanjangan

5 Tahun sekali )

Cakupan pengawasan terhadap AMDAL Penegakan hukum lingkungan Prosentase jumlah usaha / kegiatan yang mentatati persyaratan

administrasi pencegahan pencemaran air

Penanganan persampahan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

43,55 %65,00 %71,20 %78,90 %70,28 %

23,50 %4,93 %

82,59 %4,80 %

57,15 %26,00 %

69,55 %40,93 %92,41 %31,90 %

24,92 %

60,71 %100,00 %60,00 %

24,47 %41,14 %



Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.Misi ke 2 : Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam.


1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan

3. Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan

Produktivitas padi per hektar Produktivitas tanaman palawija per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Produktivitas tanaman holtikultura per hektar

- Sayuran- Buah-buahan Peningkatan produksi padi Peningkatan produksi palawija Peningkatan produksi holtikultura

- Sayuran- Buah-buahan

Produktivitas tanaman perkebunan per hektar- Tembakau- Tebu

Peningkatan produksi perkebunan- Tembakau- Tebu

Peningkatan Produksi hasil ternak berupa daging Peningkatan Produksi hasil ternak berupa telur Konsumsi Daging Konsumsi telur

6,37 Ton/Ha5,31 Ton/Ha

37,64 %


1,00 %1,00 %

1,00 %1,00 %


1,21 %0,50 %

4,36 %2,14 %

10,09 Kg/Thn6,91 Kg/Thn



4. Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat

5. Meningkatnya produksi sektor industri

6. Meningkatnya volume perdagangan

7. Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang Memperhatikan Fungsi PelestarianHutan

8. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

9. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ( UKM )

10. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja

11. Meningkatnya investasi di daerah

12. Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat

13. Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah


Pertumbuhan Industri Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Peningkatan mutu IKM

Ekspor Bersih Perdagangan Peningkatan institusi yang melakukan ekspor Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Peningkatan Pedagang

Produksi hasil hutan Kerusakan kawasan hutan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kunjungan Wisata


Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN ( milyar rupiah ) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Domestik

( milyar rupiah )

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

Jumlah KK desa yang belum terlayani energi listrik

100,00 %84,13 %

3,91 %5,36 %3,14 %

33.345,60 ( juta )5,00 %

35,95 %1,11 %

82,16 %0,81 %7,17 %

2.006.400 org

78,70 %97,15 %

68,00 %27,32 %

5,00 %5,00 %

Ada819,61 Kg/Kap/Th

10,00 KK



Pertambangan tanpa ijin Air Tanah Berijin

95,11 %21,78 %


RENCANA KINERJA TAHUNANTahun 2012



1. Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan

2. Meningkatnya penanganan pertanahan

3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA / PERKADA

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan Penelitian yang ditindaklanjuti

Luas lahan bersertifikat Penyelesaian Kasus Tanah Negara Penyelesaian Ijin Lokasi

Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

ada

ada

100,00 %

92,85 %100,00 %82,00 %

100,00 %

21.868,35 Ha10,00 Kasus

7,00 Ijin

78,00 %58,00 %Sudah

1 buahada



5. Meningkatnya pengelolaan BUMD

6. Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan

7. Meningkatnya pelayanan perijinan

8. Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional

9. Meningkatnya Pengawasan & Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

10. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

11. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien

12. Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum

13. Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu

Tata kelola Perusda yang baik

Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti Raperda yang diselesaikan menjadi Perda Public Hearing yang dilaksanakan

Ketepatan waktu penyelesaian izin non usaha ( dalam 1 tahun ) Ketepatan waktu penyelesaian izin usaha

Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Pegawai yang mengikuti pendidikan & latihan (struktural, fungsional, teknis) Tindaklanjut PNS yang dikenakan sanksi dan hukuman

Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparatur Pemkab Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Realisasai pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Wasbangda,

Pelayanan Publik, Audit Akhir Tahun Anggaran,Review Keuangan Evaluasitindak lanjut dan LAKIP

Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu

Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu Tertib administrasi barang daerah Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah

SKPD yg memiliki Renstra dan menyusun LAKIP Unit Pelayanan yang memiliki SPP Unit Pelayanan yg telah disurvey IKM

Kasus hukum yang diselesaikan Raperda yang diajukan ke DPRD

Buku ” Kabupaten Dalam Angka ”

2 SOP

100,00 %100,00 %100,00 %

91,00 %92,00 %

100,00 %23,00 %

100,00 %

80,00 %100,00 %100,00 %

99,84 %

100,00 %83,00 %15,00 %13,00 %

100,00 %89,68 %54,81 %

30,77 %100,00 %



14. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi danhandal

15. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

16. Meningkatnya minat baca masyarakat

Buku ” PDRB Kabupaten ”

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Web site milik pemerintah daerah Pameran / expo

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan

AdaAda

69,00 %

Ada1 kali

77,50 %49,00 %



Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.Misi ke 4 : Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal,

dan kesetaraan gender.


1. Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

2. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

3. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

4. Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

5. Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga Daerah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas Partisipasi angkatan kerja perempuan Peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi Rasio KDRT

Prevalensi peserta KB aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahtran sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan

Gelanggang / balai remaja ( selain milik swasta ) Lapangan olahraga Pembinaan Kepemudaan

2,09 %99,68 %52,58 %7,75 %0,062

78,88 %1,40 %

10,83 %

30 buah7,33 %

59,29 %

4 kali1 buah37,89 %29,26 %

0,0027 %0,0417 %

17 org



6. Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis dalam kehidupan

7. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

8. Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian

Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga

Organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yangdibina

Peningkatan penyelenggaran forum antar kelompok masyarakat

Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu Kegiatan keagamaan yang dibantu

PKK aktif Posyandu

Transmigran swakarsa

59 org

20,00 %

27 kali

8,25 %100,00 %

93,00 %86,00 %

20,00 %


PENGUKURAN KINERJA ( PK )Tahun 2012

Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KET.1 2 3 4 5 6

5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikananak usia sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Angka Melek Huruf Penduduk yang

berusia >15 tahun ( melek huruf ) Angka Partisipasi Murni ( APM ) :

- SD / MI / Paket A- SMP / MTs / Paket B- SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah ( APS ) :

- SD / MI- SMP / MTs- SMA / SMK / MA. Angka Kelulusan ( AL ) :

- SD / MI- SMP / MTs- SMA / SMK / MA. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD/MI ke

SMP / MTs Angka Melanjutkan ( AM ) dari SMP / MTs

ke SMA / SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV Angka Rata-Rata Lama Sekolah

71,59 %100,00 %

99,95 %90,03 %60,04 %

0,01 %0,07 %0,49 %

100,00 %99,77 %99,32 %99,96 %

91,97 %

92,87 %8,75 %

93,94 %99,85 %

99,95 %90,03 %62.59 %

0,01 %0,06 %0,42 %

100,00 %100,00 %99,96 %99,97 %

91,98 %

93,59 %8,75 %

131,3899,85

100,00100,00104,25

100,0085,7185,71

100,00100,23100,67100,01

100,01

100,78100,00

Dinas Pendidikan



6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Cakupan komplikasi kebidanan yangditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan Cakupan Desa / Kelurahan Universal

Child Immunization ( UCI ) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Posyandu aktif Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan neonatus dengan komplikasi

yang di tangani Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD

dan setingkat Penanganan kasus HIV Non Folio AFP rate Cakupan balita dengan pneumonia yang

ditangani Cakupan KLB desa atau kelurahan yang

ditangani < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif

Rasio tenaga kesehatan ( dokter, bidan,perawat ) dibanding jumlah penduduk Penyediaan obat esensial generik atas

persediaan obat di sarana kesehatan

100,00 %

96,70 %

89,40 %

100,00 %

70,00 %

100,00 %

1,44 %

98,84 %52,00 %95,30 %

100,00 %

94,50 %

100,00 %2,00 %

100,00 %

100,00 %

57,00 %

0,12 %

100,00 %

100,00 %

96,70 %

97,68 %

100,00 %

70,00 %

100,00 %

1,64 %

99,59 %58,56 %95,30 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %1,50 %

100,00 %

100,00 %

90,29 %

0,14 %

100,00 %

100,00

100,00

109,26

100,00

100,00

100,00

113,89

100,76112,62100,00100,00

105,82

100,0075,00

100,00

100,00

158,40

116,67

100,00

Dinas Kesehatan

RSUD Dr. SoegiriRSUD Ngimbang



7. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

8. Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

5. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuaiRTRW

pemerintah Rumah Sakit yang menyediakan 4 (empat)

layanan Rumah Tangga Sehat Jumlah kunjungan Rawat Jalan Jumlah kunjungan IGD Jumlah Pasien Ruang Inap Bed Occupancy Rate / BOR ( % pemakai-

an Tempat Tidur ) % sarana kesehatan yang beroperasi

sesuai dengan standar % Jumlah rujukan pasien maskin yang

dilayani

Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik Rumah Tangga Per Sanitasi Panjang jalan poros desa strategis dalam

kondisi baik Panjang jalan poros desa dlm kondisi baik Panjang jalan lingkungan dlm kondisi baik Ketersediaan PJU

Panjang drainase dalam kondisi baik Jembatan Kab. dalam kondisi baik Ketersediaan sumber air baku ( m3 ) Jaringan irigasi kondisi baik Luas Irigasi Kabupaten dlm kondisi baik

Rumah Tangga pengguna air bersih Lingkungan permukiman kumuh Rumah layak huni Ruang terbuka hijau per satuan luas

wilayah ber HPL / HGB Bangunan ber - IMB per satuan bangunan

100,00 %

57,00 %103.500 org10.600 org10.200 org

57,30 %

69,66 %

98,50 %

61,78 %56,59 %63,51 %

66,29 %76,17 %73,72 %

43,55 %65,00 %71,20 %78,90 %70,28 %

23,50 %4,93 %

82,59 %4,80 %

57,15 %

100,00 %

57,00 %128.098 org12.430 org13.640 org

78,18 %

73,10 %

100,00 %

…79,59 %56,79 %63,66 %

70,24 %86,38 %75,46 %

57,66 %65,00 %71,76 %79,53 %70,49 %

23,54 %4,90 %

82,65 %4,83 %

57,39 %

100,00

100,00123,77117,26133,73136,44

104,94

101,52

128,23100,35100,24

105,96113,40102,36

132,40100,00100,79100,80100,30

100,1799,39

100,07100,63

100,42

Dinas PU Bina Marga,Dinas PU Cipta Karya,BAPEMAS

Dinas PU Pengairan

Dinas PU Cipta Karya

BAPPEDA, DinasPU Cipta Karya,



6. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

8. Meningkatnya penanganan persampahan

Tersedianya dokumen perencanaan tataruang

Peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas Peningkatan ketersediaan marka jalan Peningkatan kendaraan wajib uji KIR Peningkatan kepemilikan Pas Kapal ( di-

bawah 7 GT perpanjangan 1 Thn sekali ) Peningkatan kepemilikan SKK Kapal ( di-

bawah 7GT perpanjangan 5 Thn sekali )

Cakupan pengawasan terhadap AMDAL Penegakan hukum lingkungan Prosentase jumlah usaha / kegiatan yang

mentatati persyaratan administrasi pen -cegahan pencemaran air

Penanganan persampahan Tempat pembuangan sampah per satuan

penduduk

26,00 %

69,55 %40,93 %92,41 %31,90 %

24,92 %

60,71 %100,00 %60,00 %

24,47 %41,14 %

26,00 %

69,83 %80,04 %92,72 %

116,51 %

116,51 %

64,29 %100,00 %75,00 %

65,38 %40,69 %

100,00

100,40195,55100,34365,24

467,54

105,90100,00125,00

267,1898,92

Badan Penanaman Modal danPerijinan

Dinas Perhubungan

Badan Lingkungan Hidup

Dinas PU Cipta Karya



Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.Misi ke 2 : Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya

alam.


1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas TanamanPangan dan Hortikultura

2. Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan

3. Meningkatnya produksi dan konsumsi hasilpeternakan

Produktivitas padi per hektar Produktivitas tanaman palawija per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Produktivitas tanaman holtikultura per hektar

- Sayuran- Buah-buahan Peningkatan produksi padi Peningkatan produksi palawija Peningkatan produksi holtikultura

- Sayuran- Buah-buahan

Produktivitas tanaman perkebunan per hektar- Tembakau- Tebu

Peningkatan produksi perkebunan- Tembakau- Tebu

Peningkatan Produksi hasil ternak berupadaging

Peningkatan Produksi hasil ternak berupa


37,64 %


1,00 %1,00 %

1,00 %1,00 %


1,21 %0,50 %

4,36 %

2,14 %


44,48 %


34,48 %7,30 %

5,91 %4,41 %


-16,94 %0,87 %

88,52 %

5,64 %

100,47117,51117,86

103,52105,593.448730

591441

178,48105,53

-14,00174

2.030,28

263,55

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Peternakan danKesehatan Hewan



4. Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan dimasyarakat

5. Meningkatnya produksi sektor industri

6. Meningkatnya volume perdagangan

7. Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yangMemperhatikan Fungsi Pelestarian Hutan

8. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

9. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah ( UKM )

10. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dankesempatan kerja

11. Meningkatnya investasi di daerah

telur Konsumsi Daging Konsumsi telur


Pertumbuhan Industri Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Peningkatan mutu IKM

Ekspor Bersih Perdagangan Peningkatan institusi yg melakukan ekspor Kontribusi sektor perdagangan thdp PDRB Peningkatan Pedagang

Produksi hasil hutan Kerusakan kawasan hutan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kunjungan Wisata


Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN( milyar rupiah )

Kenaikan / penurunan Nilai RealisasiPenanaman Modal Domestik ( milyar rupiah )

10,09 Kg/Kap/Thn6,91 Kg/Kap/Thn

100,00 %84,13 %

3,91 %5,36 %3,14 %

33.345,60 (jt)5,00 %

35,95 %1,11 %

82,16 %0,81 %7,17 %

2.006.400 org

78,70 %97,15 %

68,00 %27,32 %

5,00 %

5,00 %

11,36 Kg/Kap/Thn7,82 Kg/Kap/Thn

100,00 %83,93 %

4,67 %5,13 %3,60 %

42.375 (jt)6,52 %

32,17 %39,29 %

143,18 %0,001 %5,81 %

1.534.704 org

78,53 %97,19 %

68,69 %26,90 %

131.336,25

848.243,28

112,59113,17

100,00100,24

119,4495,71

114,65

127,08130,4089,49

3.539,64%

232,210,12

86,85

76,49

100,04100,07

102,2299,56

- 62,84

5,31

Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Koperasi, Industri danPerdagangan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Dinas Koperasi, Industri danPerdagangan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi




12. Meningkatnya ketersediaan pangan utamamasyarakat

13. Meningkatnya pengelolaan energi dan sumberdaya mineral daerah

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

Jmlh KK desa yg belum terlayani energi listrik Pertambangan tanpa ijin Air Tanah Berijin

Ada819,61 Kg/Kap/Th

10,00 KK95,11 %21,78 %

Ada840,21 Kg/Kap/Th

10 KK92,09 %30,90 %

100,00102,51

100,0096,82

141,87

Kantor Ketahanan Pangan

Bagian Perekonomian Setda




1. Meningkatnya efektifitas perencanaanPembangunan

2. Meningkatnya penanganan pertanahan

3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasikependudukan

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPDyang telah ditetapkan dengan PERDA

Tersedianya Dokumen PerencanaanRPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA / PERKADA

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPDyang telah ditetapkan dengan PERKADA

Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD

Dokumen perencanaan yang diselesaikantepat waktu

Kegiatan sesuai dengan dokumenperencanaan

Penelitian yang ditindaklanjuti

Luas lahan bersertifikat Penyelesaian Kasus Tanah Negara Penyelesaian Ijin Lokasi

Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000

Ada

Ada

100,00 %

92,85 %

100,00 %

82,00 %

100,00 %

21.868,35 Ha10,00 Kasus

7,00 Ijin

1.083.661 (78 %)1.284.379 (58 %)

Ada

Ada

100,00 %

99,03 %

100,00 %

94,77 %

100,00 %

74.212,47 Ha2,00 kasus

8,00 Ijin

888.112 (81,95%)865.277 (67,37 %)

100,00

100,00

100,00

106,66

100,00

115,57

100,00

339,3620,00

114,00

105,06116,16

BAPPEDA

Kantor Penelitian danPengembangan Daerah

Bagian PemerintahanBadan Penanaman Modal danPerijinan

Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil




4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan


6. Meningkatnya peran legislatif dalam tugaspemerintahan

7. Meningkatnya pelayanan perijinan

8. Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yangProfesional

9. Meningkatnya Pengawasan dan AkuntabilitasPenyelenggaraan Pemerintahan

10. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan

penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tata kelola Perusda yang baik

Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti Raperda yang diselesaikan menjadi Perda Public Hearing yang dilaksanakan

Ketepatan waktu penyelesaian izin nonusaha ( dalam 1 tahun )

Ketepatan waktu penyelesaian izin usaha

Dokumen kepegawaian yang diselesaikantepat waktu

Pegawai yang mengikuti pendidikan danlatihan ( struktural, fungsional, teknis )

Tindaklanjut PNS yang dikenakan sanksidan hukuman

Penurunan kasus pelanggaran hukum olehaparatur Pemkab

Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Realisasai pelaksanaan pemeriksaan

PKPT, Insidentil, Wasbangda, PelayananPublik, Audit Akhir Tahun Anggaran,Review Keuangan Evaluasi tindak lanjutdan LAKIP

Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu

Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD

Sudah

1 buahada

2 SOP

100,00 %100,00 %100,00 %

91,00 %

92,00 %

100,00 %

23,00 %

100,00 %

80,00 %

100,00 %100,00 %

99,84 %

64 SKPD (100 %)

Sudah

1 buahAda

2 SOP

100,00 %100,00 %100,00 %

91,23 %

92,36 %

100,00 %

19,17 %

112,50 %

550,00 %

100,00 %100,00 %

99,84 %

64 SKPD (100 %)

Sudah

100,00Ada

100,00

100,00100,00100,00

100,25

100,39

100,00

100,00

112,50

687,50

100,00100,00

100,00

100,00

Sekretariat DaerahB K DBagian Bina Pengelolaan BUMD

Sekretariat DPRD


B K D

Inspektorat

Bagian Pembangunan

Dinas PPKA



aset daerah

11. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yangefektif dan efisien

12. Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastianhukum

13. Tersedianya data statistik daerah yang akurat dantepat waktu

14. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintahdaerah yang tertib, rapi dan handal

15. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi danmedia massa

16. Meningkatnya minat baca masyarakat

disusun tepat waktu Tertib administrasi barang daerah Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah

SKPD yang memiliki Renstra & menyusunLAKIP

Unit Pelayanan yang memiliki SPP Unit Pelayanan yang telah disurvey IKM Kasus hukum yang diselesaikan Raperda yang diajukan ke DPRD

Buku ”Kabupaten Lamongan Dalam Angka” Buku ” PDRB Kabupaten ”

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Web site milik pemerintah daerah Pameran / expo

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaandaerah Pengunjung perpustakaan

83,00 %15,00 %13,00 %

100,00 %

89,68 %54,81 %

8 ( 30,77 % )100,00 %

20 Raperda1.000 Kep.Bupati

AdaAda

69,00 %

Ada1 kali

77,50 %

49,00 %

88,52 %56,41 %17,94 %

100,00 %

90,38 %54,81 %

374,80 %

18 Raperda (90%)596 Kep.Bup (59,6%)

AdaAda

73,33 %

Ada1 kali

78,56 %

61,25 %

106,65376,07138,00

100,00

100,78100,0037,5074,80

100,00100,00

106,30

100,00100,00

101,37

125,00

Bagian Organisasi

Bagian Hukum

BAPPEDAKantor Penelitian danPengembangan Daerah

Badan Perpustakaan dan ArsipDaerah

Kantor P D EBagian Humas dan Infokom

Badan Perpustakaan dan ArsipDaerah



Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing.Misi ke 4 : Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal,

dan kesetaraan gender.


1. Meningkatnya perlindungan dan partisipasiperempuan dalam pembangunan

2. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

3. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan PelayananSosial

4. Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas Partisipasi angkatan kerja perempuan Peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak

Prevalensi peserta KB aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya

dibawah usia 20 tahun Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak

terpenuhi

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo danpanti rehabilitasi

Penanganan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial ( PMKS )

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2,09 %99,68 %52,58 %7,75 %0,062

78,88 %1,40 %

10,83 %

30 buah

67,33 %

59,29 %

4 kali

2,05 %99,85 %61,11 %9,20 %

0,008 %

79,98 %2,29 %

8,81 %

36

78,91 %

76,85 %

4 kali

98,09100,17116,22118,7112,90

101,39163,57

81,35

120,00

117,20

129,62

100,00

Badan PP Dan KB, BKDDinas PendidikanDinas Sosial Nakertrans

Badan PP Dan KB


Dinas Kebudayaan dan



5. Meningkatnya prestasi Pemuda dan OlahragaDaerah

6. Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dandemokratis dalam kehidupan

7. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

8. Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan Kelompok seni dan budaya yang menerima

pembinaan

Gelanggang / balai remaja ( selain milik swasta ) Lapangan olahraga Pembinaan Kepemudaan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasikemasyarakatan yang dibina

Peningkatan penyelenggaran forum antar kelompokmasyarakat

Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu Kegiatan keagamaan yang dibantu

PKK aktif Posyandu aktif

Transmigran Regional

1 buah37,89 %

29,26 %

0,0027 %0,0417 %

17 org59 org

20,00 %

27 kali

497 (8,25 %)551 (100,00 %)

93,00 %52,00 %

20,00 %

1 buah37,89 %

29,26 %

0,00031 %0,0498 %

18 org135 org

20, 00 %

27 kali

694551 (100,00 %)

92,80 %58,56 %

0

100,00100,00

100,00

11,48119,42105,88228,81

100,00

100,00

139,64100,00

99,78112,62

0,00

Pariwisata

Dinas Pemuda danOlahraga

Bakesbang dan PolitikB P B D

BAPEMAS



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan

di bawah ini :

N a m a : H. FADELI, SH, MM.

Jabatan : Bupati Lamongan.

Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Lamongan, Februari 2012

BUPATI LAMONGAN

H. F A D E L I, SH, MM.


LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Kabupaten : LAMONGANTahun Anggaran : 2012Misi I : Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin ketersediaan

sarana dan prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ).SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

URUSAN PENDIDIKAN :1. Meningkatnya pemerata-

an dan kualitaspendidikan anak usiasekolah

- Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )- Angka Melek Huruf Penduduk yang berusia >15 tahun melek

huruf ( tidak buta aksara )- Angka Partisipasi Murni ( APM ) :

a. SD / MI / Paket Ab. SMP / MTs / Paket Bc. SMA / SMK / MA / Paket C

- Angka Putus Sekolah ( APS ) :a. SD / MIb. SMP / MTsc. SMA / SMK / MA

- Angka kelulusan ( AL ) :a. SD / MIb. SMP / MTsc. SMA / SMK / MA

- Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD / MI ke SMP / MTs- Angka Melanjutkan ( AM ) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA- Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV- Angka Rata-Rata Lama Sekolah

71,59 %100,00 %

99,95 %90,03 %60,04 %

0,01 %0,07 %0,49 %

100,00 %99,77 %99,32 %99,96 %91,97 %92,87 %

8,75 %

URUSAN KESEHATAN :2. Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan- Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization ( UC )- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan- Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC BTA- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin- Cakupan kunjungan bayi- Posyandu Aktif- Cakupan kunjungan ibu hamil K4- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani- Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat- Penanganan kasus HIV- Non Folio AFP rate- Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani- Cakupan KLB desa atau kelurahan yang ditangani < 24 jam- Cakupan Desa Siaga Aktif- Rasio tenaga kesehatan ( dokter, bidan, perawat ) dibanding

jumlah penduduk- Penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di sarana

kesehatan pemerintah

100,00 %96,70 %

89,40 %100,00 %

70,00 %100,00 %

1,44 %98,84 %52,00 %95,30 %

100,00 %94,50 %

100,00 %2,00 %

100,00 %100,00 %

57,00 %0,12 %

100,00 %


2

1 2 3

- Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan- Rumah Tangga Sehat- Jumlah Kunjungan Rawat Jalan- Jumlah Kunjungan IGD- Jumlah Pasien Ruang Inap- Bed Occupancy Rate / BOR (% pemakaian Tempat Tidur)- % Sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar- % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani

100,00 %57,00 %

103.500 org10.600 org10.200 org

57,30 %69,66 %98,50 %

URUSAN PEKERJAANUMUM :3. Meningkatnya sarana

infrastruktur daerah- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik- Rumah Tangga Per Sanitasi- Panjang jalan poros desa strategis. dalam kondisi baik- Panjang jalan poros desa dalam kondisi baik- Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik- Ketersediaan PJU- Panjang drainase dalam kondisi baik- Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik- % Ketersediaan Sumber Air Baku ( M3 )- Jaringan irigasi kondisi baik- Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

61,78 %56,59 %63,51 %66,29 %76,17 %73,72 %43,55 %65,00 %71,20 %78,90 %70,28 %

URUSAN PERUMAHAN :4. Meningkatnya kualitas

sarana dasar permukiman- Rumah tangga pengguna air bersih- Lingkungan pemukiman kumuh- Rumah layak huni

23,50 %4,93 %

82,59 %

URUSAN PENATAANRUANG :5. Meningkatnya penataan

kawasan daerah sesuaiRTRW

- Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB- Bangunan ber-IMB per satuan bangunan- Tersediamya Dokumen Perencanaan Tata Ruang

4,80 %57,15 %26,00 %

URUSAN PERHUBUNGAN :6. Meningkatnya Pelayanan

Transportasi Daerah- Peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas- Peningkatan ketersediaan marka jalan- Peningkatan kendaraan wajib uji kir- Peningkatan kepemilikan Pas kapal ( dibawah 7 GT Perpanjangan

1 Tahun sekali )- Peningkatan Kepemilikan SKK Kapal ( dibawah 7 GT

Perpanjangan 5 Tahun sekali )

69,55 %40,93 %92,41 %31,90 %

24,92 %

URUSAN LINGKUNGANHIDUP :7. Meningkatnya Kualitas

Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

8. Meningkatnya penangan-an persampahan

- Cakupan pengawasan terhadap AMDAL- Penegakan hukum lingkungan- Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang mentatati persyaratan

administrasi pencegahan pencemaran air

- Penanganan persampahan- Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

60,71 %100,00 %

60,00 %

24,47 %41,14 %


3

Misi II : Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektorandalan, dan pendayagunaan sumber daya alam


URUSAN PERTANIAN :1. Meningkatnya Produksi

dan ProduktivitasTanaman Pangan danHortikultura

2. Meningkatnya Produksidan Produktifitas HasilPerkebunan

3. Meningkatnya produksidan konsumsi hasilpeternakan

- Produktivitas padi per hektar- Produktivitas tanaman palawija per hektar- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB- Produktivitas tanaman holtikultura per hektar :

a. Sayuranb. Buah-buahan

- Peningkatan produksi padi- Peningkatan produksi palawija- Peningkatan produksi holtikultura :

a. Sayuranb. Buah-buahan

- Produktivitas tanaman perkebunan per hektar :a. Tembakaub. Tebu

- Peningkatan produksi tanaman perkebunan :a. Tembakaub. Tebu

- Peningkatan Produksi hasil ternak berupa daging- Peningkatan Produksi hasil ternak berupa telur- Konsumsi Daging- Konsumsi telur


37,64 %


1,00 %1,00 %

1,00 %1,00 %


1,21 %0,50 %

4,36 %2,14 %

10,09 Kg/Thn6,91 Kg/Thn

URUSAN PERIKANANDAN KELAUTAN :4. Meningkatnya produksi

dan konsumsi ikan dimasyarakat

- Produksi perikanan- Konsumsi ikan

100,00 %84,13 %

URUSAN PERINDUSTRIAN5. Meningkatnya produksi

sektor industri- Pertumbuhan Industri- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB- Peningkatan mutu IKM

3,91 %5,36 %3,14 %

URUSAN PERDAGANGAN6. Meningkatnya volume

perdagangan- Ekspor Bersih Perdagangan- Peningkatan institusi yang melakukan ekspor- Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB- Peningkatan Pedagangan

33.345,60 ( juta )5,00 %

35,95 %1,11 %

URUSAN KEHUTANAN :7. Meningkatnya Produksi

Hasil Hutan yangMemperhatikan FungsiPelestarian Hutan

- Produksi hasil hutan- Kerusakan Kawasan Hutan- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

82,16 %0,81 %7,17 %

URUSAN PARIWISATA :8. Meningkatnya Jumlah

Kunjungan Wisata- Kunjungan Wisata 2.006.400 org


4

1 2 3

URUSAN KOPERASI DANUKM :9. Meningkatnya Kualitas

Koperasi dan UsahaKecil Menengah (UKM)

- Koperasi aktif- Usaha Mikro dan Kecil

78,70 %97,15 %

URUSAN KETENAGA -KERJAAN :10. Meningkatnya kualitas

tenaga kerja dankesempatan kerja

- Tingkat partisipasi angkatan kerja- Persentase pencari kerja yang ditempatkan

68,00 %27,32 %

URUSAN PENANAMANMODAL :11. Meningkatnya investasi

di daerah- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN ( milyar rupiah )- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Domestik

( milyar rupiah )

5,00 %5,00 %

URUSAN KETAHANANPANGAN :12. Meningkatnya keter-

sediaan pangan utamamasyarakat

- Regulasi ketahanan pangan- Ketersediaan pangan utama

Ada819,61 Kg/Kap/Th

URUSAN ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL :13. Meningkatnya pengelo-

laan energi dan sumberdaya mineral daerah

- Jumlah KK desa yang belum terlayani energi listrik- Pertambangan tanpa ijin- Air Tanah Berijin

10,00 KK95,11 %21,78 %

Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ),Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Government )


URUSAN PERENCANA-AN PEMBANGUNAN :1. Meningkatnya efektifitas

perencanaanPembangunan

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkandengan PERDA

- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telahditetapkan dengan PERDA / PERKADA

- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telahditetapkan dengan PERKADA

- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD- Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu- Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan- Penelitian yang ditindaklanjuti

ada

ada

100,00 %

92,85 %100,00 %

82,00 %100,00 %

URUSAN PERTANAHAN2. Meningkatnya

penangananpertanahan

- Luas lahan bersertifikat- Penyelesaian Kasus Tanah Negara- Penyelesaian Ijin Lokasi

21.868,35 Ha10,00 Kasus

7,00 Ijin


5

1 2 3

URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL :3. Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasikependudukan

- Kepemilikan KTP- Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk- Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

78,00 %58,00 %

Sudah

URUSAN OTONOMI DAE-RAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN :4. Meningkatnya penyeleng

garaan pemerintahan


6. Meningkatnya peranlegislatif dalam tugaspemerintahan

7. Meningkatnya pelayan-an perijinan

8. Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Pro-fesional

9. Meningkatnya Pengawa-san dan AkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan

- Sistim Informasi Manajemen Pemda- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

- Tata kelola Perusda yang baik

- Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti- Raperda yang diselesaikan menjadi Perda- Public Hearing yang dilaksanakan

- Ketepatan waktu penyelesaian izin non usaha ( dalam 1 tahun )- Ketepatan waktu penyelesaian izin usaha

- Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu- Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan

( struktural, fungsional, teknis )

- Tindak lanjut PNS yag dikenakan sanksi dan hukuman- Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparatur Pemkab- Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP- Realisasai pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil,

Wasbangda, Pelayanan Publik, Audit Akhir Tahun Anggaran,Review Keuangan, Evaluasi tindaklanjut dan LAKIP

- Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu

1 buahada

2 SOP

100,00 %100,00 %100,00 %

91,00 %92,00 %

100,00 %23,00 %

100,00 %80,00 %

100,00 %100,00 %

99,84 %

10. Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangandan aset daerah

11. Terwujudnya kelemba-gaan pemerintahanyang efektif dan efisien

12. Terjaminnya kualitasproduk hukum dankepastian hukum

- Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu- Tertib administrasi barang daerah- Peningkatan pajak daerah- Peningkatan retribusi daerah

- SKPD yg memiliki Renstra dan menyusun LAKIP- Unit Pelayanan yg memiliki SPP- Unit Pelayanan yg telah disurvey IKM

- Kasus hukum yang diselesaikan- Raperda yang diajukan ke DPRD

100,00 %83,00 %15,00 %13,00 %

100,00 %89,68 %54,81 %

30,77 %100,00 %

URUSAN STATISTIK :13. Tersedianya data

statistik daerah yangakurat dan tepat waktu

- Buku ” Kabupaten Dalam Angka ”- Buku ” PDRB Kabupaten ”

adaada


6

1 2 3

URUSAN KEARSIPAN :14. Meningkatnya pengelo-

laan arsip pemerintahdaerah yang tertib, rapidan handal

- Penerapan pengelolaan arsip secara baku 69,00 %

URUSAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA :15. Meningkatnya sistem

komunikasi, informasidan media masa

- Web site milik pemerintah daerah- Pameran / expo

Ada1 kali

URUSAN PERPUSTAKAAN16. Meningkatnya minat

baca masyarakat- Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah- Pengunjung perpustakaan

77,50 %49,00 %

Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ),Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Government )


URUSAN PEMBERDAYA-AN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK :1. Meningkatnya perlindung

an dan partisipasiperempuan dalampembangunan

- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah- Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas- Partisipasi angkatan kerja perempuan- Peningkatan peran Perempuan di bidang ekonomi- Rasio KDRT

2,09 %99,68 %52,58 %

7,75 %0,062

URUSAN KELUARGABERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA :2. Meningkatnya pelayan-

an keluarga berencana- Prevalensi peserta KB aktif- Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia

20 tahun- Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber - KB tidak terpenuhi

78,88 %1,40 %

10,83 %

URUSAN SOSIAL :3. Meningkatnya Kualitas

dan JangkauanPelayanan Sosial

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo danpanti rehabilitasi

- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial- PMKS yang memperoleh bantuan sosial

30 buah

67,33 %59,29 %

URUSAN KEBUDAYAAN :4. Terpeliharanya seni dan

kebudayaan daerah- Penyelenggaraan festival seni dan budaya- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya- Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan- Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan

4 kali1 buah

37,89 %29,26 %


7

1 2 3

URUSAN KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA :5. Meningkatnya prestasi

Pemuda dan Olah ragadaerah

- Gelanggang / balai remaja ( selain milik swasta )- Lapangan olahraga- Pembinaan kepemudaan- Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

0,0027 %0,0417 %

17 org59 org

URUSAN KESATUANBANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI :6. Meningkatnya suasana

yang sejuk, santun dandemokratis dalamkehidupan.

- Organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasikemasyarakatan yang dibina

- Peningkatan penyelenggaran forum antar kelompok masyarakat- Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu- Kegiatan keagamaan yang dibantu

20,00 %

27 kali8,25 %

100,00 %

URUSAN KESATUANBANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI :7. Meningkatnya keberda-

yaan masyarakatpedesaan

- PKK aktif- Posyandu

93,00 %86,00 %

URUSAN KETRANSMIGRASIAN :8. Terselenggaranya

pelayananketransmigrasian

- Transmigran swakarsa 20,00 %

Lamongan, Februari 2012

BUPATI LAMONGAN

H. F A D E L I, SH, MM.

Lakip pemkab-lamongan-2012

Documents

Lakip pemkab-lamongan-2012