Lakip 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

( LAKIP )

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

TAHUN 2013

Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro Km. 12 Ampalu

Telp./Fax. ( 0755 ) 70017

MUARA LABUH - 27376


2

KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil’aalamiin, berkat rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan

Agama Muara Labuh dapat menyelesaiakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 secara optimal.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif pelaksanaan tugas Pengadilan

Agama Muara Labuh Tahun 2013, yang meliputi bidang teknis yudisial, administrasi

kepaniteraan, kesekretariatan serta pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta

akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2013.

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

selama Tahun 2013 dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan Pengadilan Tinggi

Agama Padang serta pihak lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan evaluasi,

perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas kedepan agar menjadi lebih

baik.

Kami telah berusaha untuk menyajikan LAKIP ini secara benar dan objektif.

Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, kami menyadari adanya

kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan ini, oleh karena itu kami sangat

mengharapkan koreksi dan kritikan yang konstruktif untuk kesempurnaan laporan

dimasa mendatang.

Demikianlah semoga laporan ini dapat bermanfaat, terima kasih.

Muara Labuh, 31 Desember 2013 Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Drs. H. ABDUL RAHIM, MH. NIP. 19670114 199403 1 007

i


3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala

Rahmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun

2013 selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA

Pengadilan Agam Muara Labuh dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada

pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah

dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik ( Good

Governance ).

LAKIP Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada

Instruksi Presiden Repubilk Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN AGAMA MUARA LABUH YANG AGUNG”

(TERSELENGGARANYA PROSES PERADILAN YANG TRANSPARAN, BERSIH, DAN

BERWIBAWA, SERTA TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA TERHADAP

MASYARAKAT PENCARI KEADILAN).

b. Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan

pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.


4

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun 2013 Pengadilan Agama

Muara Labuh telah merencanakan dan melaksanakan 5 ( lima ) kegiatan dalam 3 ( tiga )

program sesuai skala prioritas melalui Anggaran DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun

Anggaran 2013, untuk mendukung pencapaian 16 ( enam belas ) sasaran dalam indikator kinerja

(outcome/output) dan 5 ( lima ) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan

hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran dan penilaian yang

tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1 – RE : Pengukuran dan Penilaian Kinerja.

No Sasaran

Strategis

Target Indikator

Kinerja Sasaran

(output)

(Indikator)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)

Sangat

Baik

(100%

keatas

(Indika

tor)

Baik (90%

s/d 99%)

(Indika

tor)

Cukup

Baik (80%

s/d 89%)

(Indika

tor)

Sedang

(60% s/d

79%)

(Indika

tor)

Kurang/

Gagal

(0 s/d

59%)

(Indika

tor)

1

PEMBAYARAN

GAJI DAN TUNJANGAN

Terpenuhi biaya hi

dup pegawai

104,86%

-

-

-

-

2

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL

PERKANTORAN

DAN PERAWATAN

Pakaian dinas peg . Peng.toga/pakn kerj

Perawatan Gedung

Perw. Kend. Bermtr Perw. Sarana Gdng

Langg daya & jasa

Operasional Perkntr

100%

100%

100%

100%

100%

100% -

-

99,90%

-

98,97%

-

-

-

-

-

-

-

-

39,06%

3

RAPAT KONSULTASI DAN

KOORDINASI

Rpt konsultasi/koor. Penatausaahn, pem

bukuan dan verif.

Jamuan tamu/delegasi/misi.

Perpustakaan/kearsi

pan/dokumentasi

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

4

PENGADAAN DAN

PENINGKATAN

SARANAN DAN PRASARANA

Peng.Meubelair

100%

100%

100 %

-

-

-

-

-

-

- -


5

5

PENANGANAN PERKARA DI

PENGADILAN AGAMA

Penyelesaian Perkara Prodeo

Penyelenggaraan sidang keliling

100%

100%

-

-

-

-

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja

(performance plan) sebanyak 16 indikator sasaran :

1. Terlaksana dengan “ sangat baik ” sebanyak 11 indikator sasaran strategis atau sebesar

100%ns.d.n104,86%.

2. Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis atau 90,99% s.d. 99,90%.

3. Terlaksanan dengan “cukup baik” sebanyak 1 indikator sasaran strategis atau 80,00 s.d. 89,00%.

4. Teilaksanan dengan “sedang” sebanyak - indikator sasaran strategis atau 0%.

5. Terlaksana dengan “kurang baik/gagal” sebanyak 1 indikator sasaran strategis atau 0 - 59%

Tabel 1 – RE : Capaian Indikator ( kurang 100% dan lebih 100% )

No Sasaran strategis Capaian Indikator Kurang 100% dan >100%

1 PEMBAYARAN GAJI

DAN TUNJANGAN

Gaji dan tunjangan PNS (104,89% )

Belanja Uang Makan PNS (83,82% )

Belanja Lembur Pegawai (99,84%)

2 PENYELENGGARAAN

OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

Pakaian dinas pegawai (100,00%.).

Pakaian kerja (100,00% )

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (99,90%)

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (100,00 %)

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (100,00%)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (100,00%)

Langganan Daya dan Jasa (39,06%)

Keperluan Perkantoran (100,00%)

Operasional Satuan Kerja (91,38%)

3 RAPAT KONSULTASI

DAN KOORDINASI

Rapat dinas/kerja/kelompok (100,00% )


6

Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan ( 100,00% )

4 PENGADAAN DAN

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

Pengadaan Meubelair ( 100 % )

5

PENANGANAN

PERKARA

Penyelesaian Perkara Prodeo ( 100 % )

Penyelengaraan Sidang Keliling ( 100 % )

Dengan demikian berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (performance result)

tahun 2013 dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2013 sebagai tolok ukur

keberhasilan organisasi seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama

Muara Labuh dalam tahun 2013 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 93,94%

( dengan klasifikasi pengukuran/penilaian baik ), dan mengalami kegagalan/celah kinerja

( performance gap ) sejumlah 1 indikator kinerja sebesar 39,06 % ( dengan klasifikasi

pengukuran/penilaian gagal ).

Kegagalan/celah kinerja ( performance gap ) sejumlah 0 indikator kinerja sebesar 0%

( klasifikasi kurang/gagal ).

Tabel 2 – RE : Capaian Indikator kurang/gagal ( 0 – 59% )

No Sasaran Strategis Capaian Indikator Kurang / Gagal (0 sd < 59%)

-

BELANJA JASA

- Langganan Telelpon ( 13,41% )

- Langganan Air ( 52,46% )

v


7

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan /permasalahan-

permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.

Segala keberhasilan Pengadilan Agama Muara Labuh tersebut di atas akan tetap

dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan

terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki sesuai dengan

kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Muara Labuh, 31 Desember 2013.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Drs. H. ABDUL RAHIM, MH. NIP. 19670114 199403 1 007

vi

LAKIP Tahun 2013 Pengadilan Agama Muara Labuh


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................ . i IKHTISAR EKSEKUTIF..................................................... . ii DAFTAR ISI vii BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ......................................................... . 1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................... . 3

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................... . 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 ....................................... . 6

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Labuh ......................... . 11

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................... . 11

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................... . 12

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 .......................................... . 14

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNan 2013 PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA ....................................................... . 17

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ...................................... . 19

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN ................................................................ . 21

B. SARAN ......................................................................... . 22

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2014

4. Matrik Rencana Strategis 2010 – 2014

5. SK. Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

vii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan

merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang

telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai

bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun

anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada

tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan

untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah

yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi,

administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama,

sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian

tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

1



Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010

tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud

ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang

sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan

demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan

satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor

49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Labuh

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung

dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi

yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja

Pengadilan Agama Muara Labuh dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan

dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan

dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa

Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas

Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip

partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan

kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi

2



dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui

program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi,

dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara

Labuh merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan

mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010

tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor :

5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari

Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan

Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan lingkungan peradilan agama

dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan

keadilan. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi

syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

3



2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan

Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam

pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana

diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor

50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal

107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan

deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan

pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah

diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun

hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan

Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen

peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar

belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

4



BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan

mengenai rencana strategis 2010-2014 dan Rencana Kinerja

Tahun 2013 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

Tahun 2013. Pada bab ini rencana strategis tahun 2010-2014 akan

menyampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis,

program utama dan kegiatan pokok.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja

(perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis

akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi

dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran

kinerja).

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama

yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh

serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula

saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung

penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Muara

Labuh Tahun Anggaran 2013.

5



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global,

dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer

untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau

tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para

pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan

menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai

dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan

(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari

keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya

tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas

pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami

sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai

tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999

tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan

keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara.

6



Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Labuh adalah terus tersusun

dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik

(Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan

Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur

secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan

dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima

kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung

pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan.

Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa

tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit

organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan

merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan

kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan

anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan

sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan,

menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan

melalui 4 strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas

a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah

bahwa kegiatan Pengadilan Agama Muara Labuh, serta menghindar dari

segala yang menjadi penghambat di masa lalu.

7



b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan

efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Muara Labuh pada

posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi

kegiatan oprasional Pengadilan Agama Muara Labuh, untuk melengkapi

segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan anggaran belanja modal

untuk pengadaan jaringan internet dan lanjutan pembangunan dam tebing

akibat longsor pada DIPA Tahun 2014.

3. Strategi efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan

yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta

pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Muara Labuh yang tidak

mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan

peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu

indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan

modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan

sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI

tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan

yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi,

pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan

keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

8



5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan

tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena

adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip

proposionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Muara Labuh ini didorong

oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis,

langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan

dengan penuh keteguhan dan usaha yang berkesinambungan dan strategi

yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal

dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat dalam wilayah hukum Muara Labuh

terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Peradilan Agama.

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada

umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian

perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nevotisme, dan akses

terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah

tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur

peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional

manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan

informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari

putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan

perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.

c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai

unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi

dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

9



2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam

konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Muara Labuh berusaha untuk memperioritaskan

pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu

Pengadilan Agama Muara Labuh akan memobilisasi dan menggunakan secara

efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna

mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang

dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Labuh kedepan

dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang

ada.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.

2. Sarana mencakup :

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.

b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana,

berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.

c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana

kebutuhan fisik Pengadilan Agama Muara Labuh.

3. Ketatalaksanaan mencakup :

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

secara optimal.

b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Muara Labuh yang telah

disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang,

peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.

4. Hukum materil mencakup :

a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

10



b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog

terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama MuaraLabuh

a. Visi

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN AGAMA MUARA LABUH YANG AGUNG”

(TERSELENGGARANYA PROSES PERADILAN YANG TRANSPARAN, BERSIH, DAN

BERWIBAWA, SERTA TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT)

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Muara Labuh yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien.

5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan standar.

6. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Agama

Muara Labuh, yaitu meliputi :

11



a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan

fungsi sebagai pelayanan masyarakat.

b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service)

agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.

c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

b. Sasaran Strategis

a. Uraian

1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.

2) Meningkatnya kuaslitas SDM pegawai.

3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.

4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga

serta terpelihara dengan baik.

5) Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi

Agama Padang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.

6) Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang

menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.

7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.

8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang

akurat.

1) Penyelesaian Perkara

Indikator keluaran sub kegiatan :

- Sidang Keliling (sewa dan uang harian)

- Operasional Prodeo (biaya pemanggilan).

7. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2013,

Pengadilan Agama Muara Labuh memiliki kebijakan program yaitu :

a. Kebijakan

12



1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan

serta mutu para pejabat dan staf.

2) Mengutus para admin/operator serta pejabat struktural dan

fungsional untuk mengikuti pelatihan, pembinaan dan penjenjangan.

3) Melakukan koordinasi dengan PTA Padang dan Mahkamah Agung

RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan

berkualitas dan profesional.

4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta

transparans.

5) Meningkatkan sarana dan prasarana.

6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap

pencari keadilan.

7) Menetapkan standarisasi biaya perkara.

8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para

pencari keadilan melalui media informasi elektronik.

b. Program

1) Penerapan kepemerintahan yang baik

2) Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak

hukum lainnya.

3) Penegakan hukum dan HAM

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi

pada Pengadilan Agama Muara Labuh. Dengan demikian keberhasilan

pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan

Agama Muara Labuh yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

13



Tabel : Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2010 - 2014

Tujuan Strategis 1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.

2. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu, meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya penyelesaian administrasi peradilan

Sasaran Th. I

(2010)

Th. II

(2011)

Th. III

(2012)

Th. IV

(2013)

Th. V

(2014)

1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai.

2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai.

3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.

4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.

5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.

1.206.235.000

177.721.000

108.000.000

24.600.000

1.363.139.000

184.438.000

108.000.000

36.950.000

1.470.378.000

243.430.000

144.000.000

111.950.000

1.543.896.000

298.675.000

180.000.000

117.547.500

1.621.090.000

313.608.000

210.000.000

123.424.000

Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.

175.000.000

420.670.000

250.000.000

827.000.000

868.350.000

1. Tersedianya informasi dan

dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara.

2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

3. Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara

16.920.000

1.500.000

9.000.000

44.100.000

46.305.000

14



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013

Pada Tahun 2013, Pengadilan Agama Muara Labuh telah memiliki

rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013 PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1 Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat

Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP

100%

Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP

100%

Prosentase perkara selesai melalui mediasi sesuai SOP

100%

Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP

100%

Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP

100%

Prosentase Permohonan P3HP diputus sesuai SOP

100%

2 Terwujudnya tranparansi peradilan. Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam internet sesuai SOP

100%

Prosentase masyarakat yang mencari keadilan yang telah mengunduh

100%

3 Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan

Jumlah putusan perkara prodeo 8 perkara

Jumlah terlaksananya sidang keliling 12 kali

4 Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Agama

Prosentase perkara yang tidak naik banding

100%

5 Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif

Prosentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

6 Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan

Prosentase perkara yang tertib dan tepat waktu untuk banding, kasasi maupun PK

100%

Registrasi perkara pada tingkat pertama 100%

Putusan perkara tingkat pertama 100%

Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama

100%

Penerbitan akta cerai 100% Pengiriman salinan putusan pada KUA 100%

Pengiriman salinan putusan banding ke PTA. Padang. -

Penyetoran Dana HHK (PNBP) ke Kas Negara 100%

Minutasi berkas perkara 600 perkara

Pengarsipan berkas perkara 600 perkara

Kearsipan dan dokumentasi

1 Kegiatan

Pertemuan/jamuan delegasi/misi/ tamu

3 Kegiatan

15



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2013 PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target



100%


99%

Prosentase perkara berhasil melalui mediasi sesuai SOP

10%


0%


0%


0%

2 Terwujudnya tranparansi peradilan. Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam website PA sesuai SOP

90%

Prosentase masyarakat pencari keadilan yang telah mengunduh

10%

Prosentase publikasi jadwal sidang 100%

Prosentase perkara diterima dan di putus yang dipublikasikan di website

95%


Jumlah perkara prodeo Jumlah terlaksananya sidang keliling

7 perkara 12 kali



100%


Prosentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti

100%



100%

Prosentase penyelesaian Putusan perkara tingkat pertama

100%

Prosentase Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama 100%

Prosentase Penerbitan akta cerai 100%

Presentase Pengiriman ikhtisar putusan pada KUA

100%

Prosentase salinan putusan banding yang diterima di PA. Muara Labuh

100%

presentase Penyetoran Dana HHK (PNBP) ke Kas Negara

100%

Prosentase Minutasi berkas perkara 100%

Prosentase Pengarsipan berkas perkara 100%

16



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja

kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan

kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan

setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target),

mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan,menghitung rencana dan realisasi

untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Muara

Labuh mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam

Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

(%)



600 227 37,83%


600 269 44,83%

Prosentase perkara selesai melalui mediasi sesuai SOP

150 22 14,67%


- - -


- - -


- - -

2 Terwujudnya tranparansi peradilan.

Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam internet sesuai SOP

Prosentase masyarakat yang mencari keadilan yang telah mengunduh


Jumlah putusan perkara prodeo 8

perkara 7

perkara

87,05%

Jumlah terlaksananya sidang keliling 12 kali

12 kali

100%



Prosentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti






Registrasi perkara pada tingkat pertama

Putusan perkara tingkat pertama

Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama

Penerbitan akta cerai

Pengiriman salinan putusan pada KUA

Pengiriman salinan putusan banding ke PA.Muara Labuh

Penyetoran Dana HHK (PNBP) ke Kas Negara

Minutasi berkas perkara

Pengarsipan berkas perkara

7 Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepegawaian Jumlah kegiatan

Registrasi pegawai 18 18 100%

Penataan file pegawai 18 18 100%

Kenaikan pangkat 2 2 100%

Kenaikan gaji berkala 5 5 100%

Usul Pensiun pegawai

Usul permintaan Karpeg - - -

Usul kartu ASKES 1 1 100%

Usul mutasi dan promosi

Usul Karis/Karsu

Usul Kartu TASPEN

8 Terselenggaranya ketertiban administrasi Keuangan

Tersedianya pagu anggaran pada satuan kerja

Terhimpunnya dokumen pelaksanaan anggaran meliputi : LRA manual, LRA Rekonsiliasi, Laporan Neraca Keuangan, Laporan aplikasi Bappenas PP.39/2009,Laporan Kegiatan Pembangunan kwartal 1 s.d 4, SP2D, Dokumen SPTB dan Amprah Gaji.

100%

100%

100%

9 Terselenggaranya ketertiban administrasi Umum

Jumlah kegiatan administrasi

Jumlah tanah terdata 3 3 100%

Jumlah bangunan Kantor 3 3 100%

Jumlah Kendaraan dinas roda 4 1 1 100%

Jumlah Kendaraan dinas roda 2 6 6 100%

Jumlah Komputer 10 10 100%

Jumlah Laptop terdata 6 6 100%

Jumlah Telepon terdata 1 1 100%

Jumlah Faxcimile terdata 1 1 100%



10 Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik

Pelantikan dan pengambilan sumpah

Pengadaan Pakaian Dinas 23 Stel 23 Stel 100%

Pengadaan toga/pakaian sopir/satpam/tenaga teknis lainnya

10 Stel

10 Stel

100%

Pertemuan/jamuan delegasi/misi/ tamu

3 Keg

5 Keg

166%

Perawatan gedung kantor dan rumah dinas - Pemeliharaan halaman gedung

kantor - Pemeliharaan gedung kantor

2.195M2 2.195 M

2.195M2 2.195 M

100%

100%

- Pemeliharaan halaman rumah dinas - Pemeliharaan rumah dinas

234 M2 234 M2

234 M2 234 M2

100% 100%

Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor

12 Bulan 12 Bulan

100%

Perawatan kendaraan bermotor roda 4 1 Unit 1 Unit 100%

Perawatan kendaraan dinas roda 2 6 Unit 6 Unit

100%

Perawatan sarana gedung 1 Tahun 1 Tahun 100%

Langganan daya dan jasa 12 Bulan 12 Bulan

100%

Jasa/pos/sertifikat 12 Bulan 12 Bulan 100%

Operasional Perkantoran dan Pimpinan : - Honor lainnya - Honor pengelola keuangan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

100% 100%

Pembinaan/konsultasi berupa perjalanan biasa

80 Keg

Kearsipan dan dokumentasi 1 Keg 1 Keg 100%

11

Terpenuhinya Pembangunan /Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan pertama

Pengadaan Meubelair

1 Paket

100%

100%

19



B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur

tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan,

program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja

selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS

diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada tahun 2013 semua Program dan

Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama

Muara Labuh. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber

daya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2013 belum

optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan

misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan

dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk

kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan

koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus

menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana,

dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Muara

Labuh dapat meningkat.

20


SRZ

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat

tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena

masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk

pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh

lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Agama Muara

Labuh menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun

berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara

yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara

matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel

keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran

kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan

program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra

yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan

adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah

dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana

yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan

sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

21


SRZ

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya

dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di

Pengadilan Agama Muara Muara Labuh.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk

kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan

dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan

yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang

dan maksimal kegunaannya.

22


SRZ

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Berdasarkan KMA/004/SK/II/1992

Muara Labuh, 2 Januari 2014. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Drs. H. ABDUL RAHIM, MH.

NIP. 19670114 199403 1 007

KETUA

Drs. H. M. ANDRY, MH.

WAKIL KETUA


PANITERA

///SEKRETARIS ERMAWATI.M, BA.

WAKIL PANITERA

AZHAR DAHAR, BA

WAKIL SEKRETARIS

DARNIALIS, S.Ag.

Panmud. Gugatan

ETMA JUITA, BA.

Panmud. Hukum

Drs. NURFADHIL

Panmud.

Permohonan

Drs. FAUZAL AZIM

HAKIM

1. Dra. RAHMADINUR

2. Drs. GUSMEN YEFRI

3. FEBRIZAL LUBIS, S.Ag. SH

4. SRI FORTUNA DEWI, S.Ag. MH.

5. RAHMI HIDAYATI, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

1. M A R I J O N

2. HENDRIK, SH.

Kepala Urusab Umum

W A R L I A T I

Staff

Kaur. Umum

W A R L I A T I

Staf

Kaur. Keuangan

S Y A F R I Z A L

Staf

1. ZAKIYAH, A.Md.

2. WILLIA HESTI SARI, SE.

Kaur. Kepegawaian

H A F N I A T I

Staf

Staf

taff

Staf

taff

Staf

taff

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

1. SYAFRIZAL

2. DARNIALIS, S.Ag.

3. WARLIATI

4. HAFNIATI

Garis Koordinasi

Garis Hierarki

JURUSITA PENGGANTI


SRZ

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. lndikator kinerja harus

merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai

atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau

kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan

pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan

dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana,

waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus

dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses

menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama

pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan

menjadi-keluaran.

3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan benfungsinya keluaran

pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan

pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggarnbarkan pengaruh dan

pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah

berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Muara Labuh, 2 Januari 2014.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,


NIP. 19670114 199403 1 007


SRZ

RENCANA KINERJA TAHUN 2014


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Pembayaran Gaji, Tunjangan, Input Dana Rp 1.470.378.000

Lembur dan Honor Pegawai Output Terbayarnya gaji, tunjangan,

lembur dan honor pegawai

Outcome Terpenuhi biaya hidup pegawai Thn 1

2 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Input Dana Rp 387.430.000

Output Lancarnya Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

Outcome

Terpenuhi keperluan perkantoran Thn 1

A Kebutuhan sehari-hari

- Keperluan sehari-hari perkantoran Thn 1

- Honor 4 orang Satpam Bln 48

- Honor 1 orang Sopir Bln 12

- Honor 2 orang Clearning Servise Bln 24

- Honor 3 orang Pramubhakti Bln 36

B Langganan Daya dan Jas

- Listrik Bln 12

- Telepon Bln 12

- Air Bln 12

- Internet Bln 12

- Biaya Pos Bln 12

C Pemeliharaan Kantor

Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

- Pemeliharaan Gedung Kantor M2 780

- Pemeliharaan Halaman dan Pekarangan M2 1.914

Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin

- Laptop Unit 6

- Genset ( Generator ) Unit 2

- Komputer Unit 10

- Printer Unit 9

- Peralatan Radio Amathir Unit 1

- Inventaris Kantor OT 25

- Kendaraan Roda 2 Unit 6

- Kendaraan Roda 4 Unit 1


SRZ

A Pembayaran terkait

pelaksanaan operasional

kantor

Honor Operasional Satuan

Kerja

- Honor KPA Bln 12

B - Honor PPK Bln 12

- Honor PP-SPM Bln 12

- Honor Bend. Pengeluaran Bln 12

- Honor Staf Tim SAI 3 orang Bln 36

Barang Operasional lainnya

- Pakaian Dinas Pegawai Stel 23

C - Pakaian Clearning Service Stel 2

- Pakaian Sopir Stel 1

- Pakaian Pramubhakti Stel 3

- Pakaian Satpam Stel 4

3 RAPAT DINAS DAN KONSULTASI Input Dana Rp 71.474.000

Output Lancarnya Konsultasi dan Koordinasi

Outcome Terlaksana Rapat Konsultadi dan Koordinasi Thn 1

Pembinaan dan Konsultasi

- Uang harian Tk. Provinsi @ 355.000

4 org X 2 hari X 12 bulan OH 96

- Uang Transportasi PP @ 200.000

3 org X 1 keg X 12 bulan OH 36

- Uang Penginapan Tk. Prov. @ 600.000


Perjalanan Rakerdagab

- Uang harian Tk. Provinsi @ 355.000

3 org X 3 hari X 1 kegiatan OK 9

- Uang Transportasi PP @ 200.000


- Uang Penginapan Tk. Prov. @ 600.000


4 REKONSILIASI DAN PELAPORAN Input Dana Rp 36.780.000

Output Lancarnya Rekonsiliasi

dan Laporan

Outcome Terlaksana Rekonsiliasi dan Thn 1

Verifikasi


SRZ

Rekon SAKPA ke KPPN

- Uang harian ke KPPN @ 355.000


- Uang Transportasi ke KPPN @ 200.000


Rekon SAKPA ke Korwil

- Uang harian ke Korwil @ 355.000


- Uang Transportasi ke Korwil @ 200.000


Rekon SIMAK ke KPKNL

- Uang harian ke KPKNL @ 355.000


- Uang Transportasi ke KPKNL @ 200.000


Rekon SIMAK ke Korwil

- Uang harian ke Korwil @ 355.000


- Uang Transportasi ke Korwil @ 200.000


Tambah daya tahan tubuh

- Makanan/munuman @ 10.000

3 org X 22 hari X 2 kegiatan OH 792

5 PELAKSANAAN JAMUAN DELEGASI Input Dana Rp 2.400.000

TAMU/MISI Output Jamuan Tamu

Outcome Terlaksana Pelayanan/jamuan Thn 1

yang prima

Jamuan Tamu

- Konsumsi Jamuan Tamu @ 10.000

8 org X 12 bulan OK 96

6 PENATAAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN Input Dana Rp 1.295.000

DAN DOKUMENTASI Output Penataan Perpustakaan,

Kearsipan dan Dokumentasi

Outcome Terlaksana Penataan Thn 1

Perpustakaan, Kearsipan

dan Dokumentasi dengan baik


SRZ

Perpustakaan/Kearsipan - Penyelenggaraan penataan

kerasipan/perpustakaan Thn 1

7 PENGADAAN JARINGAN TELEPON Input Dana Rp 250.000.000

INTERNET Output Lancarnya Informasi,

Komunikasi dan Administrasi

Outcome Terselenggaranya Peradilan

berbasis Teknolgi Informasi

- Pengadaan Jaringan Telepon

Internet Unit 1

8 PENGADAAN MESIN FOTOCOPY Outcome Terselenggaranya Administrasi

berbasis Teknolgi Informasi

- Pengadaan Mesin Fotocopy Unit 1

9 PEMBANGUNAN RUANG TUNGGU SIDANG Outcome Terwujudnya kemanan dan

kenyamanan pencari keadilan

- Pembangunan Ruang Tunggu

sidang bagi pencari keadilan M2 40

PENGIKUTI / PENGADAKAN PELATIHAN BAGI HAKIM DAN PEGAWAI Input Dana Rp

Output Pembinaan terhadap Aparat

Pengadilan Agama Muara Labuh

Outcome Terciptanya aparat yang profe

sional, menguasai teknologi

informasi dan berakhlak mulia

- Mengutus Hakim/Pegawai

untuk mengikuti pelatihan

dan pembinaan yang diada

kan MARI, PTA dan Instansi

terkait lainnya.

- Mengadakan pembinaan

kegamaan dan hukum

satu kali seminggu setiap

hari Selasa selesai Shalat


SRZ

10

PENANGANAN PERKARA BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Input Dana Rp 9.000.000

Output Penyelesaian Perkara Prodeo

dan Sidang Keliling

Outcome Perkara cuma-cuma dan

sidang keliling bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan

Perkara Prodeo

- Biaya panggilan perkara @ 75.000

prodeo ( 2 pgl X 10 perkara ) Pgl 20

Sidang Keliling

- Biaya Trans portasi

Sidang Keliling @ 150.000

( 2 kegiatan X 6 bulan ) KEG 12

- Uang harian Ketua Majlis @ 150.000

( 1 orang X 12 kegiatan ) OH 12

- Uang harian Hakim @ 100.000


- Uang harian PP @ 75.000


- Uang harian JSP/Petugas @ 50.000


PENGIKUTI / PENGADAKAN PELATIHAN

BIDANG HUKUM Input Dana Rp

Output Pembinaan terhadap Hakim

dan pejabat kepaniteraan

Outcome Terciptanya aparat yang profesional

- Mengutus Hakim/Pejabat

kepaniteraan untuk mengikuti

pelatihan dan pembinaan

yang diadakan oleh MARI,

PTA yang pihak lain terkait.

- Mengadakan pembinaan

pembacaan kitab kuning

stu kali 15 hari pada hari

Jum'at.

KERJA SAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MELAKSAKAN

PENYULUHAN HUKUM

Input Dana Rp

Output Penyuluhan Hukum bagi

masyarakat pinggiran

Outcome Terciptanya masyarakat

yang sadar dan ta'at hukum


SRZ

- Mengadakan Penyuluhan

Hukum di Kecamatan Sangir

Balai Janggo, Sangir Jujuan

dan Sangir Batang Hari.

( 4 orang X 3 keg X 1 thn ) OK 12


Wakil Ketua,


NIP. 19670114 199403 1 007


SRZ

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 – 2014

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

VISI : TERSELENGGARANYA PROSES PERADILAN YANG TRANSPARAN, BERSIH, DAN BERWIBAWA, SERTA TERWUJUDNYA

PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT

M I S I T U J U A N S A S A R A N

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET

U R A I A N I N D I K A T O R KEBIJAKAN P R O G R A M

1 2 3 4 5 6 7

1 MELAKSANAKAN MANAJEMEN PERADILAN

SECARA TRANSPARAN

DAN AKUNTABEL

1,1 Peningkatan najemen 1.1.1 Terwujudnya tata kelola - Terpenuhinya biaya 1.1.1.1

PENERAPAN KEPEMERINT

AHAN YANG BAIK

administrasi dan manajemen dministrasi hidup pegawai

manajemen perkara yang baik. - Terlaksananya Administrasi KMA No. 144 / 2007

sesuai aturan yang berlaku

1.1.2 Terwujudnya tata kelola - Terlaksananya manajemen UU No. 7 / 1989

manajemen perkara perkara dengan azas

yang baik

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

2.1.1

2 MENINGKATKAN

KINERJA MELALUI

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN TERHADAP PEGAWAI

2,1

Peningkatan Tugas Pokok

Terwujudnya pening Katan pelayanan bagi pencari keadilan - Meningkatnya Teknis KMA No. 144 / 2007 2.1.1.1 PENINGKATA

N KINERJA LEMBAGA

PERADILAN

DAN LEMBAGA PENEGAK

HUKUM LAINNYA

dan Fungsi untuk

Yustisial

menciptakan peradilan

- Meningkatnya Administrasi Yustisial UU No. 3 / 2006

moderen

- Meningkatnya Manajemen Yudisial UU No. 3 / 2006

2.1.2

Terwujudnya pening Katan pelaksanaan umum - Urusan kepegawaian UU No. 3 / 2006

terlaksana dengan baik

- Urusan keuangan


- Urusan umum


3 MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA YANG ADIL DENGAN

AZAS SEDERHANA, CEPAT DAN

BIAYA RINGAN

3,1 Penyelesaian perkara 3.1.1

Persidangan tepat waktu - Penyelesaian perkara KMA No. 071 / 2008 3.1.1.1

PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA

yang adil dengan azas dengan cepat biaya ringan

sederhana, cepat dan

biaya ringan

- Terlaksananya Pelayanan hukum yang prima

3.1.2

Peningkatan Kwalitas SDM

- Meningkatkan Profesional Hakim KMA No. 144 / 2007

aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh

- Meningkatkan Profesional Pejabat Kepaniteraan


SRZ

- Meningkatkan Profesional Pejabat Struktural

3.1.3

Pelayanan Hukum tanpa - Meningkatnya perkara KMA No. 144 / 2007

membedakan orang masuk

- Menurunnya perkara UU No. 3 / 2006 banding dan kasasi

- Terlayani pencari Keadilan secara merata

3.1.4

Pelayanan Hukum Kepada masyarakat

- Terlaksananya Pelayanan hukum KMA No. 144 / 2007

miskin secara kepada seluruh cuma-cuma ( prodeo ) lapisan masyarakat.

- Berkurangnya pernikahan/

perkawinan liar

- Berkurangnya thalak/ perceraian liar

3.1.5 - Meningkatnya kesadaran

hukum masyarakat


Wakil Ketua,


NIP. 19670114 199403 1 007


SRZ

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu, Telp/Fax. 0755-70017

MUARA LABUH – 27376

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : W3-A9/1111/Kp.04.2/XII/2013

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2013

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 pada

Pengadilan Agama Muara Labuh dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun LAKIP dimaksud; b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan

cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada

Pengadilan Agama Muara Labuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400 );

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359 ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung RI, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 diktum ketiga tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Pengadilan

Tingkat Pertama ke atas;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor .... Tahun 2013 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;

2. Hasil Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP 2013 tanggal 12 s.d. 14 Desember 2013 di Padang

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA.005.01.02.401990/2013 tanggal 05 Desember 2012.

:

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan

Laporan Akunta biltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 pada Pengadilan Agama Muara Labuh;

Kedua : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP meliputi

sebagai berikut :

a. Menginfut data dari bagian kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh.

b. Menyusun dan mencetak Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2013. Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakanpembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA LABUH

Pada tanggal : 31 Desember 2013. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH,


NIP. 19670114 199403 1 007 TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.


SRZ


Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu, Telp/Fax. 0755-70017

MUARA LABUH – 27376

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH.

Perihal : Penunjukan Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013.

Nomor : W3-A9/1111/Kp.04.2/XII/2013 Tanggal : 31 Desember 2013.

No

N a m a / NIP

Pangkat/ Golongan

Ruang

Jabatan Kedinasan

Jabatan Kepanitiaan

Ket

1

ERMAWATI.M, BA.

NIP. 19540720 198203 2 001

Penata Tk.I

( III/d )

Panitera/Sekretaris

Ketua

2

DARNIALIS, S.Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001

Penata Tk.I

( III/d )

Wakil Sekretaris

Sekretaris

3

W A R L I A T I

NIP. 19620311 198603 2 001

Penata Muda Tk.I

( III/b )

Kepala Urusan Umum

Anggota

4

S Y A F R I Z A L

NIP. 19650911 199303 1 004

Penata Muda Tk.I

( III/b )

Kepala Urusan

Keuangan

Anggota

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH,


NIP. 19670114 199403 1 007

Lakip 2013

Documents

Lakip 2013