KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERKEBUNAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37253...Profil Sektor Pertanian di Indonesia 5. Sub Sektor Pertanian 6. Sub Sektor Pertanian;

KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP

PEREKONOMIAN DAERAH: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA

TIMUR

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

Indah Pertiwi Tanjung

NIM: 1113084000027

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2017 M

i

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Indah Pertiwi Tanjung

2. Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 23 Juli 1995

3. Alamat : Jl. Nambi RT 011 RW 003 Petukangan Utara

Jakarta Selatan

4. Telepon : 082114741401

5. Email : [email protected]

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. 2001-2007 : SD Negeri Gunung 01 Jakarta

2. 2007-2010 : SMP Negeri 29 Jakarta

3. 2010-2013 : SMA Negeri 32 Jakarta

4. 2013-2017 : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

III. PENGALAMAN EKSTRAKULIKULER

Palang Merah Remaja (SMP), 2008

English Club (SMA), 2010

IV. PENGALAMAN KERJA

Event Pameran Inacraft JCC Senayan brand fashion Tandamata

Event Launching Grabhitch Grab Indonesia

Event Fitbar Kalbe Farma Goes To Hospital

ii

V. SEMINAR DAN WORKSHOP

Seminar penanggulangan HIV/AIDS “Let’s Avoid HIV/AIDS with Legal

Relationship” diselenggarakan oleh BEM FEB UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2013.

Pelatihan Karya Tulis Ilmiah “Mewujudkan Regenerasi Mahasiswa

Ekonomi yang Berprestasi dalam Bidang Akademik” diselenggarakan oleh

HMJ IESP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Kunjungan ke Museum Bank Indonesia, diselenggarakan dalam mata

kuliah Sosiologi Ekonomi, 2014.

iii

ABSTRACT

The research was conducted to analyze the contribution of estate crops sub sector

for the economy of East Java 2010-2015. Location quotient and shift share

methods were used to analyze this research. The result showed that sugar cane and

tobacco were the only superior commodity, not just for the area but also for

production context. Tobacco was the best commodity yet nutmeg was the

opposite. East Java’s estate crop was not superior sub sector and didn’t always

had good proportional shift and so is the differential shift. However, East Java’s

estate crop was the sub sector that was classified as a progressive sub sector so

that means East Java’s estate sub sector had good contribution for the economy of

East Java.

Keywords: Agriculture, Estate Crops, Area, Production, GDP, Location Quotient,

Shift Share

iv

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sub sektor perkebunan

terhadap perekonomian Jawa Timur periode 2010-2015. Penelitian ini

menggunakan analisis location quotient dan shift share. Hasil menunjukkan

bahwa hanya tebu dan tembakau yang menjadi komoditas unggulan baik pada

konteks luas areal dan produksi. Tembakau merupakan komoditas paling unggul

sedangkan pala merupakan komoditas paling tidak unggul. Perkebunan

merupakan sub sektor non unggulan serta tidak selalu memiliki pertumbuhan

proporsional dan daya saing yang cepat. Namun, perkebunan Jawa Timur

merupakan sub sektor yang tergolong progresif yang berarti berkontribusi secara

baik terhadap perekonomian Jawa Timur.

Kata Kunci : Pertanian, Perkebunan, Luas Areal, Produksi, PDRB, PDB, Location

Quotient, Shift Share

v

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa

memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul Kontribusi Sub Sektor Perkebunan

Terhadap Perekonomian Daerah: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur.

Salawat serta Salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW semoga kita mendapat syafa’atnya di hari akhir.

Dengan selesainya skripsi ini penulis juga ingin menyampaikan

terima kasih kepada:

1. Mamah dan Papah atas segala pengorbanan dan curahan kasih sayang yang

begitu besar dan tulus serta doa-doa yang dipanjatkan kepada-Nya.

2. Bapak Djaka Badranaya, M.E selaku dosen pembimbing yang senantiasa

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. Arief Mufraini Lc.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis, Bapak Arief Fitrijanto, M.Si dan Bu Najwa Khairina selaku Ketua dan

Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan serta jajaran dosen yang tanpa

pamrih memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

4. Sahabat-sahabat kuliah baik suka maupun duka Ita, Deya, Retno, Yunita,

Anjeng, Cytha, Kiki, Mella dan Devina atas segala canda tawa dan

supportnya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan

dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan dalam

skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 22 September 2017

Indah Pertiwi Tanjung

vi

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRACT

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

i

iii

iv

v

vi

ix

xii

xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Indonesia Sebagai Negara Agraris

2. Pertanian di Negara Berkembang

3. Transformasi Sektor Pertanian

4. Profil Sektor Pertanian di Indonesia

5. Sub Sektor Pertanian

6. Sub Sektor Pertanian; Perkebunan

7. Profil Perkebunan di Jawa Timur

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

1

1

1

2

3

4

6

10

12

17

18

vii

D. Manfaat Penelitian 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Transformasi Struktural

a. Masa Peralihan

b. Hollis B Chenery

c. WW Rostow

2. Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi

3. Kebijakan Pertanian

4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

5. Perkebunan dan Peranannya

B. Penelitian Terdahulu

C. Logical Frame Thinking

D. Hipotesis

19

19

19

19

19

20

21

31

36

38

40

45

46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

B. Ruang Lingkup Penelitian

C. Sampel dan Metode Penentuan Sampel

D. Data dan Metode Penentuan Data

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Location Quotient

2. Analisis Shift Share

F. Operasional Variabel Penelitian

47

47

48

48

50

51

51

55

57

viii

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil Jawa Timur

B. Gambaran Perkebunan Jawa Timur; Konteks Luas Areal dan

Tingkat Produksi

C. Kontribusi Perkebunan Terhadap Perekonomian Jawa Timur

D. Kebijakan Pemerintah Daerah

59

59

62

71

75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

82

82

83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

84

89

ix

DAFTAR TABEL

No Keterangan Halaman

1.1. Tenaga Kerja Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan

Pekerjaan Utama 1990-2015

1

1.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut

Lapangan Usaha 1960-2015 (Dalam Milyar Rupiah)

4

1.3 Produk Domestik Regional Bruto Pertanian (ADHK)

Menurut Provinsi 2010-2015 (Dalam Juta Rupiah)

5

1.4 Produk Domestik Bruto Pertanian (ADHK) Menurut Sub

Sektor 2010-2015 (Dalam Milyar Rupiah)

10

1.5 Produk Domestik Regional Bruto Perkebunan (ADHK)


11

1.6 Luas Areal Perkebunan Jawa Timur 2010-2015 (Dalam Ha) 13

1.7 Produksi Perkebunan Jawa Timur 2010-2015 (Dalam Ton) 13

1.8 Provinsi Pemilik Areal Tebu 2010-2015 (Dalam Ha) 14

1.9 Provinsi Penghasil Tebu 2010-2015 (Dalam Ton) 15

1.10 Provinsi Pemilik Areal Tembakau 2010-2015 (Dalam Ha) 16

1.11 Provinsi Penghasil Tembakau 2010-2015 (Dalam Ton) 16

3.1 Variabel Penelitian 57

4.1. Luas Wilayah Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota 2015 59

4.2 Jumlah Penduduk Jawa Timur 2015 61

4.3 PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 61

x

2010 Menurut Lapangan Usaha 2010-2015 (Milyar Rupiah)

4.4 Hasil Perhitungan Location Quotient Perkebunan Jawa

Timur 2010-2015

62

4.5 Perkebunan Cengkeh, Jambu Mete, Kelapa dan Kopi

Menurut Luas Areal dan Produksi di Jawa Timur 2010-2015

(dalam ha dan ton)

64

4.6 Perkebunan Kapas Menurut Luas Areal 2010-2015 (dalam

ha)

65

4.7 Perkebunan Kapas Jawa Timur Mneurut Luas Areal dan

Produksi 2010-2015 (dalam ha dan ton)

66

4.8 Perkebunan Nilam Jawa Timur Menurut Luas Areal dan

Produksi 2010-2015 (dalam ha dan ton)

67

4.9 Perkebunan Kakao, Karet, Lada, Pala dan Teh Menurut Luas

Areal dan Produksi di Jawa Timur dan Indonesia 2010-2015

(dalam ha dan ton)

68

4.10 Perkebunan Tebu dan Tembakau Menurut Luas Areal dan

Tingkat Produksi 2010-2015 (dalam ha dan ton)

70

4.11 Perkebunan Tembakau dan Pala Menurut Luas Areal,

Tingkat Produksi dan Persentase Kontribusi Terhadap

Perkebunan Indonesia (dalam ha dan ton)

71

4.12 Hasil Perhitungan Location Quotient Perkebunan dan

Lapangan Usaha Lainnya di Jawa Timur 2010-2015

72

4.13 Hasil Perhitungan Shift Share Perkebunan Jawa Timur 2010- 74

xi

2015

4.14 Produksi dan Produktivitas Perkebunan Jawa Timur 2010-

2015

79

4.15 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan Jawa Timur

2010-2015

80

xii

DAFTAR GAMBAR

No Keterangan Halaman

2.1 Logical Frame Thinking 45

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

No. Keterangan Halaman

1 Lampiran 1 Tabel Hasil Analisis Location Quotient 89

2 Lampiran 2 Tabel Hasil Analisis Shift Share 90

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Indonesia Sebagai Negara Agraris

Secara umum negara agraris adalah negara yang jumlah

penduduknya sebagian besar bermata pencaharian pada sektor pertanian.

Indonesia adalah salah satu negara agraris karena dari tahun ke tahun

sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian.

Tabel 1.1. Tenaga Kerja Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut

Lapangan Pekerjaan Utama 1990-2015

Lapangan Pekerjaan 1990 2000 2010 2015

Pertanian 40285307 40676713 41494941 37748228

Pertambangan dan Penggalian 511452 451931 1254501 1320466

Industri 7459143 11641756 13824251 15255099

Listrik, Gas, dan Air Minum 134716 70629 234070 288697

Konstruksi 2042740 3497232 5592897 8208086

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa

Akomodasi 10827988 18489005 22492176 25686342

Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 2300652 4553855 5619022 5106817

Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha

Persewaan, Jasa Perusahaan 477221 882600 1739486 3266538

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Perorangan 8949638 9574009 15956423 17938926

Belum Jelas Batasannya 115681 0 0 0

Lainnya 0 0 0 0

Tak Terjawab 0 0 0 0

Total 73104538 89837730 108207767 114819199

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Perekonomian tidak terlepas dari supply dan demand. Pertanian

merupakan sektor strategis yang dapat menopang perekonomian karena

dari segi supply, pertanian mempunyai lahan yang dilansir dari data world

2

bank seluas 570000 km2 atau 31,464% dari jumlah daratan Indonesia yang

seluas 1811570 km2. Dari segi demand berdasarkan data dari world bank

Indonesia mempunyai 258 juta penduduk di mana semua penduduk

membutuhkan produk-produk pertanian untuk kebutuhan hidup. Jadi

pangsa pasar pertanian begitu luas.

2. Pertanian di Negara Berkembang

Menurut Todaro dan Smith (2006) pola atau sistem-sistem

pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang

berbeda yaitu pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat

efisiensi yang tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga

kerja juga tinggi sehinggga dengan jumlah petani yang sedikit dapat

menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk serta pola pertanian

yang tidak atau kurang efisien yang umumnya terdapat di negara-negara

berkembang.

Karena pola di negara berkembang yang kurang efisien pastinya

tingkat produktivitasnya begitu rendah. Hasil yang diperoleh jangankan

untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk daerah perkotaan untuk

keperluan sehari-hari para petani saja hasil-hasil pertanian yang ada tidak

memadai.

Dalam Todaro dan Smith (2006), lahan yang subur semakin

terbatas terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Lahan juga terbatas

di berbagai daerah di Amerika Latin dan Afrika. Pertumbuhan penduduk

3

yang cepat telah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah orang yang

mengandalkan hidupnya dari lahan yang sama sedangkan metode dan

teknologi produksinya tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Dengan teknologi pertanian dan penggunaan masukan (input) tradisional

di luar tenaga kerja manusia (cangkul, garpu sederhana, bajak dengan

hewan penarik, bibit tradisional dan lain-lain) yang sama, kita mengetahui

dari prinsip perolehan hasil yang semakin menurun (diminishing return)

bahwa jika semakin banyak orang yang mengerjakan sebidang lahan maka

tingkat produktivitas marjinal dan rata-ratanya semakin menurun. Hasilnya

standar hidup petani pedesaan di negara-negara dunia ketiga terus

memburuk.

Indonesia pun sama seperti negara berkembang lainnya dalam

penjelasan di atas di mana lahan yang digarap semakin terbatas. Menurut

Daryanto (2012) Indonesia sebagai negara transforming countries

sebagian besar petaninya menggarap kurang dari setengah hektar lahan

serta menurut Saragih (2004) sebagian besar penduduk Indonesia berada

di wilayah pedesaan dan sebagian besar dari mereka hidupnya tergantung

pada sektor pertanian serta sebagian besar dari mereka masih berada dalam

cengkraman kemiskinan. Tingkat produktivitas di Indonesia juga rendah

terbukti dari banyaknya impor di negeri ini.

3. Transformasi Sektor Pertanian

Awalnya, pertanian merupakan sektor dengan penyumbang Produk

Domestik Bruto terbesar. Seiring berjalannya waktu, kontribusi pertanian

4

terhadap Produk Domestik Bruto semakin kecil. Indonesia sedang dalam

masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Hal ini

dapat dilihat pada tabel Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan

(ADHK).

Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha 1960-2015 (Dalam Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015

Pertanian. Kehutanan dan Perikanan 210.4 270.7 3424.9 22356.9 216831.5 304777.1 1171578.7

Pertambangan dan Penggalian 14.4 32.2 1034.6 17531.7 167692.2 187152.5 767327.2

Industri Pengolahan 32.6 51.1 1704.6 22336.9 385597.9 597134.9 1934533.2

Listrik. Gas. dan Air Minum 1.1 3 77.9 725.7 8393.8 18050.2 94894.8

Konstruksi 7.9 15.2 639.3 6672.9 76573.4 150022.4 879163.9

Perdagangan. Hotel. dan Restoran 55.8 100.2 1851.9 18568.6 224452.2 400474.9 1207751.1

Pengangkutan dan Komunikasi 14.5 17.4 609.4 6 367.9 65012.1 217980.4 421741.4

Keuangan. Real Estate. Jasa Perusahaan 11.6 19.8 543.6 7 892.6 115463 221024.2 762683.7

Jasa-jasa 41.9 61.3 1283 12764.1 129753.8 217842.2 525385.5

Produk Domestik Bruto 390.2 571 11169 115217 1389770 2314459 8982511


Berdasarkan teori transformasi struktural yaitu perubahan

permintaan konsumen dari yang berfokus pada makanan dan keperluan

dasar ke permintaan barang manufaktur dan jasa yang beragam maka

pertanian mulai tergerus oleh industri. Transformasi ini dapat dilihat pada

tabel di atas.

4. Profil Sektor Pertanian di Indonesia

Perkembangan pertanian dalam indikator ekonomi tidak hanya

dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto yang melihat pertumbuhan

5

ekonomi negara saja, namun kita juga dapat melihat pertanian dari Produk

Domestik Regional Bruto yang melihat pertumbuhan ekonomi wilayah

seperti Provinsi atau Kabupaten/Kota. Semua provinsi di Indonesia

berkontribusi dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto untuk

pertanian.

Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Pertanian (ADHK)


Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aceh 25579574.5 26515484.4 27685114.3 28980433.4 29690561.7 31155374.8

Sumatera Utara 85561144 90592547.1 95405416.9 99894566.3 104262829.8 109962980.4

Sumatera Barat 27277723.9 28535019.9 29284904.6 30372991 32151489.7 33551976.4

Riau 91152767 94307398.4 97910954.9 102216742.9 108498089.3 108969037.3

Jambi 23627242 24744879.4 26429045.1 28070963 31145428.6 32771193.3

Sumatera Selatan 38067014 40120773 42557299 44794971 46612030 48287680.6

Bengkulu 9343955.4 9734666.6 10272888.7 10687209.5 10950441.6 11197978.9

Lampung 52038767.5 54841031 56997473.2 59636487.8 61595153.7 63718622

Kep. Bangka Belitung 6097691.3 6642800.3 7072887.4 7557660.3 8254342.1 8747275.3

Kepulauan Riau 4506560.8 4683473.6 4794169.9 5000008.6 5378146.9 5689215.6

D K I Jakarta 1275625.4 1277277.9 1319309.5 1353560.2 1359954.5 1375424.1

Jawa Barat 89088260.2 88386512.4 88409460 92390134.9 92653584.2 92802799

Jawa Tengah 99572441.1 103389332.9 106536703.1 108832110.6 107793380.9 113826299

D I Yogyakarta 7252595.2 7134678.9 7500728.2 7670026.2 7508980.3 7667601.7

Jawa Timur 133504559 138870090.2 146002574.5 150463721.7 155783955.1 160907332.8

Banten 16737606.9 17242080.5 17793375.5 18990915.9 19456954.4 20726695.6

Bali 16092721.6 16258738.6 16969879.8 17343285 18151208.6 18644987.5

Nusa Tenggara Barat 16407442.3 16946742.7 17702366.1 18924911.8 19295328.7 18644987.5

Nusa Tenggara Timur 14669948.1 15069630.2 15613952.5 16144605 16504069.3 18644987.5

Kalimantan Barat 21485406 22292710.1 23201406.8 24401601 24967378.3 25572667.7

Kalimantan Tengah 13935356 14165405.2 14536577.4 15028377.5 16080172.5 16940493.2

Kalimantan Selatan 13701548.8 14052457.4 14490150.7 14967328 15636188.7 16018961.8

Kalimantan Timur 27403133.6 28969171.9 31121785 25535674.7 27267197 28506913.6

Kalimantan Utara - - - 7496932.4 8021340.2 8574016.3

Sulawesi Utara 12281006.7 12154187.8 12918080.9 13765299.1 14243121.1 14606345.9

Sulawesi Tengah 19523494.2 20711363.1 21923492.9 23163934.7 24728724.1 26297815.4

6

Sulawesi Selatan 39598909.4 42325570.3 44263477.4 46446728.3 51101681.2 54071396.5

Sulawesi Tenggara 13741144.5 14007464.2 14625406.6 15508217.4 16952307.8 16958461.9

Gorontalo 5977734.8 6321225.6 6763846.4 7232594.6 7698324 8024613.5

Sulawesi Barat 7486608.8 8115114.7 8709502.4 9207147.9 9753263.9 10313438.3

Maluku 4825716.6 4972596.7 5282613 5500920.1 5835441 5908217.5

Maluku Utara 3936693.2 4105563.7 4371355.3 4525958.5 4662502.2 4740319.4

Papua Barat 4889557.5 4583190.7 4785624.2 5090415.3 5343515.9 5482571.9

Papua 11681131.9 12133258.4 12883697.4 13661800.8 14432993.6 15303259.6

Sumber : Kementerian Pertanian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jawa Timur merupakan

Provinsi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto pertanian terbesar

di Indonesia dari tahun 2010-2015 dengan Jawa Tengah dan Riau sebagai

Provinsi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto pertanian terbesar

kedua dan ketiga. Hal ini dapat disebabkan karena lahan pertanian yang

begitu luas dan diiringi dengan tingkat produksi yang tinggi.

Sedangkan DKI Jakarta merupakan Provinsi penyumbang Produk

Domestik Regional Bruto pertanian terkecil di Indonesia dari tahun 2010-

2015 dengan Maluku Utara dan Papua Barat sebagai Provinsi penyumbang

Produk Domestik Regional Bruto pertanian terkecil kedua dan ketiga. Hal

ini dapat disebabkan karena minimnya bahkan ketiadaan lahan pertanian

sehingga akan diiringi dengan tingkat produksi yang minim atau bahkan

tidak adanya produksi.

5. Sub Sektor Pertanian

Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 Badan

Pusat Statistik, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masuk ke dalam

7

kategori A. Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan

usaha, yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura,

peternakan, pemanenan hasil hutan (kehutanan) dan penangkapan dan

budidaya ikan/biota air (perikanan).

Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari

komoditas pertanian, termasuk dalam kategori C yaitu industri

pengolahan. Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak

sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan

lahan untuk pertanian tidak termasuk dalam kategori pertanian tetapi

tercakup pada kategori F yaitu konstruksi. Penjelasan dari kategori A

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tanaman pangan mencakup pertanian padi dan bukan padi. Pertanian

padi mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan

padi yang sudah dimodifikasi termasuk kegiatan pembibitan dan

pembenihan tanaman padi. Pertanian serealia (bukan padi) mencakup

pertanian serealia (gandum, jagung, sorgum, gandum untuk membuat

bir/barley, gandum hitam/rye), oats, millet dan serealia lainnya), aneka

kacang palawija (kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau),

aneka kacang hortikultura (buncis, buncis besar, kacang panjang, cow

peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka

kacang lainnya), biji-bijian penghasil minyak (biji kapas, biji castor,

biji rami, biji mustard, niger seeds, rapeseed/canola, biji wijen,

8

safflower seeds, biji bunga matahari dan tanaman penghasil minyak

lainnya) dan tidak mencakup jagung (maize) untuk makanan ternak.

b. Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi/hortikultura. Hortikultura

mencakup hortikultura sayuran (asparagus, kol, kembang kol dan

brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan

sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya), hortikultura buah

(semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya), aneka umbi

hortikultura (kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang

putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran

alliaceous lainnya), aneka umbi palawija (ubi kayu, ubi jalar, talas,

ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya),

buah yang dipakai sebagai sayuran (mentimun, terung, tomat,

belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya), jamur dan truffle, bibit

sayuran kecuali bibit tanaman bit, bit gula dan sayuran lainnya.

c. Perkebunan. Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan

pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan

dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman

tembakau, pembibitan dan pembenihan tanaman (kelapa, jambu mete,

kakao, cengkeh, tembakau, karet, kopi, lada, kelapa sawit, tebu, teh,

kapas dll)

d. Peternakan. Mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak,

unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan

9

termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur,

susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.

e. Perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/ satwa liar.

Mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan

perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan

pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil

perburuan dan penangkapan termasuk kegiatan penangkaran

tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.

f. Kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan selain kayu.

Mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta

pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh

liar. Di samping menghasilkan kayu, Kegiatan kehutanan

menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar,

Arang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk

yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur

kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang

belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan termasuk juga

pemanenan pohon bakau.

g. Perikanan. Mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea

(seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air

payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.

Dalam beberapa sub sektor yang ada dalam pertanian itu sendiri,

masing-masing memiliki kontribusi dalam Produk Domestik Bruto

10

pertanian yang di mana tentunya akan berdampak pada Produk Domestik

Bruto Indonesia.

Tabel 1.4 Produk Domestik Bruto Pertanian (ADHK) Menurut Sub

Sektor 2010-2015 (Dalam Milyar Rupiah)

Sub Sektor Pertanian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

a. Tanaman Pangan 253326.6 250787.4 263076.2 268268.2 268426.9 280018.8

b. Tanaman Hortikultura 110395.3 120079.3 117424.5 118207.7 124300.9 127110

c. Tanaman Perkebunan 268207.3 281465 301019.5 319532.6 338502.2 345164.9

d. Peternakan 108399.9 113603.3 119249.8 125302.3 132221.1 136936.4

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 14105.3 14646.1 15534.4 16452.9 16938.4 17574.4

f. Kehutanan dan Penebangan Kayu 58125.9 58731 58872 59228.8 59573.5 60757.4

g. Perikanan 143559.4 154545.2 164264.3 176149.3 189089.7 204016.8

Pertanian, Kehutanan & Perikanan 956119.7 993857.3 1039440.7 1083141.8 1129053 1171579


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkebunan memiliki Produk

Domestik Bruto terbesar di antara sub sektor-sub sektor lainnya selama

tahun 2010-2015 disusul dengan tanaman pangan sebagai penyumbang

terbesar kedua sedangkan jasa pertanian dan perburuan menyumbang

Produk Domestik Bruto terkecil selama tahun 2010-2015.

6. Sub Sektor Pertanian; Perkebunan

Sama halnya dengan pertanian, perkembangan perkebunan sebagai

sub sektor terbesar tidak hanya dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto

yang melihat pertumbuhan ekonomi negara saja, namun kita juga dapat

melihat pertanian dari Produk Domestik Regional Bruto yang melihat

pertumbuhan ekonomi wilayah seperti Provinsi atau Kabupaten/Kota.

11

Tabel 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Perkebunan (ADHK)

Menurut Provinsi 2010-2015 (dalam Juta Rupiah)

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aceh 6800938.3 6985191.8 7226499.9 7639063.7 7942266.9 8407631.4

Sumatera Utara 43341054 46711168.3 50177611.2 53339088.3 56621225.5 59648230.2

Sumatera Barat 7578292.2 7851210.6 8240186.6 8564089 9064919.1 9389697.3

Riau 55991002.1 57955150.4 61361036 65270598.7 70707173.2 70355294.2

Jambi 14614737.3 15312622.1 16419119.1 17516647 19682044 20979911.4

Sumatera Selatan 15068122 16199902 17552342 18692934 19452304.4 19519378

Bengkulu 1400997.9 1500949.6 1610827.8 1739209.8 1832411.2 1901472.7

Lampung 12376795.1 12865867.4 13505553.4 13801344.2 14464769.8 15090554.6

Kep. Bangka Belitung 2513293 2786351.5 3010969.1 3270248 3696957.8 3995982.2

Kepulauan Riau 982399.3 1023826.6 1027548.9 1046053.2 1075155.6 1098980.1

D K I Jakarta 0 0 0 0 0 0

Jawa Barat 7928725.3 8217385.9 8560161.6 8844809.9 8541102.1 8468757.6

Jawa Tengah 8744397.9 9461889.3 10005483.6 10416387.3 10987201.2 11430893.5

D I Yogyakarta 189047.9 193833.5 198374.8 208138.8 209146.1 201222.5

Jawa Timur 20785147.7 22121036.4 23452398.6 23877691.7 25064594.4 25379047.4

Banten 1854228 1903121.2 1961567.3 2091631.5 2226141.1 2325377.3

Bali 1571733.6 1569715.3 1635780.8 1670988.9 1693338.4 1883655.6

Nusa Tenggara Barat 1222470.4 1269443.9 1296540.3 1314800.8 1325399.6 1883655.6

Nusa Tenggara Timur 1256496.5 1284728.5 1303304.1 1392531 1459275 1883655.6

Kalimantan Barat 10753398.6 11222638.3 11681905.1 12344680 12833560.8 13355525.6

Kalimantan Tengah 8420370.6 8628470.7 8800959.6 9185431.4 9995013.4 10550618.7

Kalimantan Selatan 4324479.7 4445012.8 4639070.9 4864232.4 5173899.9 5140608.1

Kalimantan Timur 8579081.6 9702730.4 11217451.2 11591496.1 12835098.2 13720644.3

Kalimantan Utara - - - 1000582.5 1132843.2 1265986.4

Sulawesi Utara 3754160.4 3358211.4 3636540.6 3887901.9 4032613.9 4444152.1

Sulawesi Tengah 8235566.7 8756898.1 9335395.6 9921150.6 10847318.1 11643844.6

Sulawesi Selatan 8811536.7 9354716.9 9264885.3 9486335.4 10205850.7 10830885.4

Sulawesi Tenggara 3843860.6 3708089.3 4061836.3 4304435.5 4668327.2 4707392.1

Gorontalo 518552 534248.7 567105.5 600225.3 629570.1 669987.2

Sulawesi Barat 3619496.9 4059360.7 4417369.7 4721287.5 5037358.1 5297977.9

Maluku 673074.9 704075.1 712681.3 740138 763603.1 791810.8

Maluku Utara 1791372.8 1876214.9 2041015 2123923.5 2225937.3 2331306.8

Papua Barat 490457.8 517126.2 463175.1 442863.4 456779.2 480872.8

Papua 735571.9 798202.2 873832.4 942026.9 1022156.5 1072024.1

Sumber : Kementerian Pertanian

12

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Riau merupakan Provinsi

penghasil Produk Domestik Regional Bruto perkebunan terbesar di

Indonesia, Sumatera Utara penghasil Produk Domestik Regional Bruto

perkebunan terbesar kedua dan Jawa Timur penghasil Produk Domestik

Regional Bruto perkebunan terbesar ketiga di Indonesia dari tahun 2010-

2015. Hal ini dapat disebabkan karena lahan pertanian yang begitu luas

dan diiringi dengan tingkat produksi yang tinggi.

Sedangkan DKI Jakarta merupakan Provinsi penyumbang Produk

Domestik Regional Bruto perkebunan terkecil di Indonesia dari tahun

2010-2015 dengan Yogyakarta dan Papua Barat sebagai Provinsi

penyumbang Produk Domestik Regional Bruto perkebunan terkecil kedua

dan ketiga. Hal ini dapat disebabkan karena minimnya bahkan ketiadaan

lahan pertanian sehingga akan diiringi dengan tingkat produksi yang

minim atau bahkan tidak adanya produksi.

7. Profil Perkebunan di Jawa Timur

Dari tabel 1.2 dan dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Jawa Timur

berkontribusi paling besar dalam Produk Domestik Regional Bruto

pertanian serta berkontribusi terbesar ketiga dalam Produk Domestik

Regional Bruto perkebunan dari tahun 2010-2015. Dalam dua tabel

tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi

yang potensial dalam pertanian dan perkebunan. Jawa Timur memiliki

beberapa tanaman dalam perkebunan yaitu.cengkeh, jambu mete, kakao,

kapas, karet, kelapa, kopi, lada, nilam, pala, tebu, tembakau dan teh.

13

Tabel 1.6 Luas Areal Perkebunan Jawa Timur 2010-2015 (Dalam Ha)

Komoditas 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cengkeh 41964 43876 46902 47065 45085 45474

Jambu Mete 48284 51234 52903 52243 48626 48316

Kakao 60057 69191 63040 65432 51072 54211

Kapas 1705 1702 632 659 336 394

Karet 25699 25983 25993 26060 25126 25562

Kelapa 293750 297206 297631 295363 287334 286423

Kopi 95266 99122 100845 102657 102213 103809

Lada 1016 1021 1006 896 838 834

Tebu 200131 192587 196391 211454 219111 201937

The 2453 2455 2455 2455 4008 4001

Tembakau 109426 130824 153561 95818 119206 108524

Pala 34 34 34 34 32 32

Nilam 0 6742 6757 6460 4968 4978

Sumber : Kementerian Pertanian, diolah

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa kelapa merupakan

komoditas dengan areal terluas di Jawa Timur dari tahun 2010-2015. Tebu

merupakan komooditas dengan areal terluas kedua di Jawa Timur.

Tabel 1.7 Produksi Perkebunan Jawa Timur 2010-2015 (Dalam Ton)

Komoditas 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cengkeh 10213 6807 10164 10784 9804 9879

Jambu Mete 10492 12361 12599 12645 12849 13555

Kakao 24199 24788 28575 30364 24871 24803

Kapas 376 200 198 113 88 75

Karet 23577 26754 26816 24904 24957 25918

Kelapa 257890 268328 277120 269275 252672 259502

Kopi 56200 37396 54189 56986 58135 65961

Lada 0 400 10164 298 296 309

Tebu 1017003 1051872 1241799 1236824 1260632 1207333

The 4169 4135 3958 3771 6879 6902

Tembakau 53228 114816 135747 73998 108137 99743

Pala 7 19 18 7 7 8

Nilam 0 687 706 200 151 110


14

Kebalikan dari areal, dari konteks produksi tebu merupakan

komoditas dengan produksi terbanyak di Jawa Timur dari tahun 2010-

2015. Kelapa merupakan komooditas dengan produksi terbanyak kedua di

Jawa Timur.

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa tebu merupakan

komoditas yang potensial. Namun tidak semua provinsi-provinsi di

Indonesia mempunyai areal tebu. Beberapa provinsi yang memiliki areal

tebu antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat,

Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat,

Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Nusa

Tenggara Timur. Ternyata Jawa Timur memiliki areal tebu terluas di

Indonesia.

Tabel 1.8 Provinsi Pemilik Areal Tebu 2010-2015 (Dalam Ha)

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DI Yogyakarta 3463 3576 3479 3577 3424 3354

Gorontalo 5620 8291 7487 6793 7301 7719

Jawa Barat 23343 21444 21646 21818 22017 20483

Jawa Tengah 61792 65519 62479 66515 68877 54338

Jawa Timur 200131 192587 196391 211454 219111 201937

Lampung 118088 117405 113871 116197 117453 120814

Maluku Utara 0 0 0 0 0 10

Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 4995

Nusa Tenggara Timur 0 0 72 0 0 0

Sulawesi Selatan 11376 13171 12478 11746 10588 10500

Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 10

Sumatera Selatan 21663 19749 22325 21592 20871 22251

Sumatera Utara 8651 100460 11028 9535 8467 7758


15

Sama halnya dengan luas areal, tidak semua provinsi-provinsi di

Indonesia memproduksi tebu. Beberapa provinsi yang memproduksi tebu

antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa

Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Nusa Tenggara

Timur. Sama halnya dengan luas areal, Jawa Timur merupakan provinsi

dengan produksi tebu terbanyak di Indonesia.

Tabel 1.9 Provinsi Penghasil Tebu 2010-2015 (Dalam Ton)

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DI Yogyakarta 17327 16573 15848 15868 11873 12171

Gorontalo 27412 32521 31849 27926 38025 49059

Jawa Barat 110543 81923 102648 92063 78195 84899

Jawa Tengah 233430 249452 289775 270873 262056 231662

Jawa Timur 1017003 1051872 1241799 1236824 1260632 1207333

Lampung 759684 678090 754619 744911 768948 743883



Sumatera Utara 31025 471220 41505 37340 32427 29680


Selain memiliki areal tebu terluas, Jawa Timur ternyata juga

memiliki areal tembakau terluas di Indonesia. Namun sama seperti tebu,

tidak semua provinsi mempunyai areal tembakau. Beberapa provinsi yang

mempunyai areal tembakau diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

16

Tabel 1.10 Provinsi Pemilik Areal Tembakau 2010-2015 (Dalam Ha)

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aceh 1103 941 1501 2262 2370 3035

Sumatera Utara 3376 2906 2975 2959 2902 1017

Sumatera Barat 1405 1405 1410 1080 1404 1427

Jambi 281 317 517 550 569 654


Lampung 463 736 941 959 634 493

Jawa Barat 9002 9188 10329 9977 10149 9731

Jawa Tengah 49358 45932 53019 43014 46540 52470

Daerah Istimewa Yogyakarta 2150 2083 2180 1376 1749 2059

Jawa Timur 109426 130824 153561 95818 119206 108524

Bali 1128 1132 972 838 680 782





Sumber: Kementerian Pertanian, diolah

Jawa Timur juga merupakan provinsi dengan produksi tembakau

terbanyak di Indonesia. Tidak semua provinsi di Indonesia memproduksi

tembakau. Beberapa provinsi yang memproduksi tembakau diantaranya

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,

Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi

Tengah dan Sulawesi Selatan.

Tabel 1.11 Provinsi Penghasil Tembakau 2010-2015 (Dalam Ton)

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aceh 902 951 814 1983 2340 1919

Sumatera Utara 3458 2320 2393 2426 2425 765

Sumatera Barat 1185 1299 1306 1002 1349 1337

Jambi 68 109 171 193 233 285

17


Lampung 386 620 1180 892 862 519

Jawa Barat 7658 8086 9195 8872 8146 8471

Jawa Tengah 26530 39411 43386 30972 32542 40564

Daerah Istimewa Yogyakarta 467 1428 1561 686 1097 1565

Jawa Timur 53228 114816 135747 73998 108137 99743

Bali 992 1671 1713 975 937 1024






Berdasarkan data-data di atas dapat dilihat bahwa Jawa Timur

merupakan provinsi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto

terbesar pada sektor pertanian serta penyumbang Produk Domestik

Regional Bruto terbesar ketiga pada sub sektor perkebunan. Oleh karena

itu penulis tertarik ingin meneliti perkebunan di Jawa Timur serta

kontribusinya di Jawa Timur pada tahun 2010-2015.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah. Rumusan

masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana gambaran perkebunan Jawa Timur dalam konteks luas areal

dan tingkat produksi?

2. Bagaimana kontribusi perkebunan terhadap perekonomian Provinsi Jawa

Timur?

3. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah pada sub sektor perkebunan di

Jawa Timur?

18

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran perkebunan

terhadap perekonomian di Jawa Timur dengan menggunakan variabel-variabel

yang sudah ditentukan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi banyak pihak yaitu:

1. Bagi para akademisi penelitian ini dapat menjadi bahan literature bagi

personal ataupun institusi yang ingin melakukan penelitian tentang

perkebunan di Jawa Timur

2. Bagi publik penelitian ini dapat menjadi informasi keadaan perkebunan di

Jawa Timur

3. Bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat menjadi acuan untuk

mengembangkan daerahnya di masa mendatang

19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Transformasi Struktural

a. Masa Peralihan

Indonesia tergolong negara yang masih “muda” yang sedang dalam

proses pertumbuhan atau dengan kata halus disebut “sedang

membangun” atau “development country”. Dunia ekonomi kita masih

dalam masa transisi (peralihan) dari masyarakat tradisional menuju

masyarakat industri modern. Ciri-ciri masa peralihan juga terlihat dari

cara berproduksi. Sudah ada sejumlah pabrik yang serba modern

dengan mesin dan peralatan yang canggih serta teknik produksi

mutakhir. Tetapi, sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat masih

berlangsung di desa dan atau di sektor informal (pertanian,

pertukangan, perdagangan kaki lima) dengan cara kerja yang

tradisional dan hampir belum ada pemisahan antara urusan keluarga

dan urusan “usaha”. Ternyata sebagian besar tenaga kerja kita justru

tertampung dalam sektor informal. (T. Gilarso, 2004)

b. Hollis B. Chenery

Model perubahan struktural yang terkenal ternyata kebanyakan

didasarkan atas karya empiris pakar ekonomi Harvard bernama Hollis

B. Chenery dan rekan-rekannya yang mengkaji pola pembangunan

banyak negara berkembang selama periode pasca perang. Studi

20

empiris yang mereka lakukan yang bersifat lintas-bagian (cross-

sectional di antara sejumlah negara pada waktu tertentu) maupun

rangkaian-waktu (time series, selama waktu tertentu yang panjang)

terhadap negara-negara yang berada pada tingkat pendapatan yang

berbeda menghasilkan beberapa karateristik proses pembangunan.

Karateristik-karateristik ini mencakup pergeseran dari produksi

pertanian ke produksi industri, berlanjutnya akumulasi modal fisik dan

manusia, perubahan permintaan konsumen dari yang berfokus pada

makanan dan keperluan dasar ke permintaan barang manufaktur dan

jasa yang beragam, pertumbuhan kota dan industri perkotaan ketika

orang-orang berpindah dari pertanian dan kota-kota kecil, serta

menurunnya ukuran keluarga dan pertumbuhan penduduk karena anak-

anak tidak lagi dilihat dari sisi nilai ekonomi dan para orang tua lebih

menekankan kualitas (pendidikan) ketimbang kuantitas anak.

(Todaro&Smith, 2013)

c. W.W. Rostow

W.W. Rostow mengemukakan suatu teori yang membagi

pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahapan yaitu: (Arsyad, 1999)

1) Masyarakat Tradisional (The Traditional Society)

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang perekonomiannya

masih bertumpu pada pertanian dan memiliki fungsi produksi yang

terbatas dan relatif primitif yang kehidupannya sangat dipengaruhi

nilai-nilai yang turun-menurun dan cenderung kurang rasional.

21

2) Tahap Prasyarat Lepas Landas (The Precondition For Take Off)

Dalam kondisi ini, merupakan transisi untuk mencapai

pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk berkembang.

Segala sesuatunya dipersiapkan untuk mencapai pertumbuhan

dengan kekuatan sendiri termasuk ilmu pengetahuan yang akan

menghasilkan penemuan baru.

3) Tahap Lepas Landas (The Take Off)

Berlakunya perubahan yang sangat besar dalam masyarakat

misalnya tercipta kemajuan yang pesat dalam inovasi, revolusi

politik dan sebagainya.

4) Tahap Menuju Kedewasaan (The Drive To Maturity)

Dalam kondisi ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan

teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi. Munculnya

pemimpin baru yang bercorak lebih kepada perkembangan

teknologi, kekayaan alam dan lain-lain.

5) Tahap Konsumsi Tinggi (The Age Of High Mass Consumption)

Konsumsi masal yang tinggi dimana perhatian masyarakat lebih

menekankan kepada permasalahan yang berkaitan dengan

konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi

Peranan sektor pertanian selama ini dalam perekonomian nasional

secara tradisional kerap hanya dilihat melalui sejauh mana kontribusinya

dalam pembentukan PDB, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan

22

pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peranan baru sektor

pertanian sekarang ini dapat diletakkan dalam kerangka ”3 F contribution

in the economy”, yaitu food (pangan), feed (pakan), dan fuel (bahan

bakar). (Daryanto, 2009)

Peranan pertanian kaitannya dengan ”food” adalah sektor pertanian

menjadi leading sector dalam pembangunan ketahanan pangan. Artinya

peranan sektor pertanian sangat menentukan terwujudnya sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas melalui ketersediaan dan kecukupan

pangan baik nabati maupun hewani. Kaitannya dengan “feed”, sektor

pertanian memiliki peranan sebagai pemasok terbesar bahan baku utama

pakan ternak. Jagung merupakan komoditas pertanian terbesar yang

digunakan untuk pakan ternak unggas. Pakan ternak unggas menggunakan

bahan baku yang berasal dari jagung sebesar ± 60 persen. Selama beberapa

tahun terakhir ini, jagung digunakan sebagai penghasil sumber energi

terbarukan (renewable) untuk keperluan bahan bakar (fuel). (Daryanto,

2012)

Bagi banyak negara di dunia yang pendapatan per kapitanya

kurang dari US $ 2500.00 (dua ribu limaratus dollar AS) pertanian masih

menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasionalnya. Bagi

negara-negara tersebut pertanian menjadi tulang punggung bagi tegaknya

suatu ekonomi negara. Pertanian tidak saja menyediakan kebutuhan

pangan penduduknya tetapi juga sebagai sumber pendapatan ekspor

(devisa) dan sebagai pendorong dan penarik bagi tumbuhnya industri

23

nasionalnya. (Saragih, 2004)

Pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan

sepanjang kehidupan manusia. Xenophon, filsuf dan sejarawan Yunani

yang hidup 425-355 SM mengatakan bahwa “Agriculture is the mother

and nourishes of all other arts”, Pertanian adalah ibu dari segala budaya.

“Jika pertanian berjalan dengan baik, maka budaya- budaya lainnya akan

tumbuh dengan baik pula, tetapi manakala sektor pertanian diterlantarkan,

maka semua budaya lainnya akan rusak”. Pentingnya pertanian juga

dinyatakan oleh filsuf terkenal Lao Tze, yang hidup sekitar 600 tahun SM.

Dikatakan bahwa “There is nothing more important than agriculture in

governing people and serving the Heaven”. Tidak ada suatu pun yang

lebih penting di dunia ini selain pertanian, jika ingin masuk surga.

Walaupun kedua pernyataan tersebut telah berusia lebih dari dua

milenium, pernyataan ini masih relevan dengan kondisi yang dihadapi

Indonesia dewasa ini. Bahkan di banyak negara, pernyataan ini masih

dipegang, termasuk di negara-negara yang industrinya sudah maju.

Bahkan banyak yang meyakini prinsip bahwa tidak ada negara maju yang

tidak diawali oleh pertanian yang kuat. (Daryanto, 2012)

Perpaduan antara komersialisasi usaha tani dan modernisasi

teknologi membuat perolehan dan harga sarana produksi maupun pproduk

pertanian semakin tergantung pada kondisi pasar dunia. Apabila kita

sepakati bahwa komersialisasi dan penggunaan teknologi mutakhir adalah

dua ciri utama modernisasi pertanian dan modernisasi pertanian

24

merupakan arah pembangunan pertanian yang kita tempuh maka tidak

dapat dielakkan lagi, semakin kita memacu pembangunan pertanian maka

semakin besar pula ketergantungan sektor agribisnis pada pasar dunia.

Jelas bahwa ketergantungan sektor agribisnis pada pasar dunia adalah

salah satu proses normal yang mesti dipandang sebagai kesempatan untuk

lebih memacu pembangunan pertanian. (Simatupang, 2004)

Pengeluaran terbesar penduduk dunia adalah untuk barang-barang

pangan (makanan dan minuman), sandang (pakaian), papan (bahan

bangunan dari kayu, kertas), energi serta produk farmasi dan kosmetika.

Kelima kelompok produk tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi

masyarakat dunia. Sebagian besar dari kelompok produk tersebut

dihasilkan dari agribisnis. Bahkan melihat kecenderungan perubahan di

masa depan, agribisnis merupakan satu-satunya harapan untuk

menyediakan kelima kelompok produk tersebut. (Saragih, 2001)

Konsep agribisnis pertama kali diperkenalkan oleh John H. Davis

pada tahun 1955 dalam suatu makalah yang disampaikan pada Boston

Conference on Distribution di Amerika Serikat. Dua tahun kemudian

konsep agribisnis dimasyarakatkan kembali oleh orang yang sama dalam

buku yang berjudul A Conception of Agribusiness di Harvard University.

Tahun 1957 ini dianggap sebagai tahun kelahiran agribisnis. Seiring

perkembangan pengetahuan, konsep agribisnis berkembang sehingga saat

ini memliki ruang lingkup yang sangat luas. Agribusiness is the sum total

of all operation in the manufacture and distribution of farm, production

25

operation on the farm, and the storage processing and distribution of farm

commodities and items made from them (Davis and Golberg, 1957).

Agroindustri berasal dari dua kata agricultural dan industri yang

berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan

baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang

digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Definisi

agroindustri dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang

memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan

menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut, dengan

demikian agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian,

industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri input

pertanian (pupuk, pestisida, herbisida dan lain-lain) dan industri jasa

sektor pertanian. (Udayana, 2011)

Sektor agroindustri Indonesia sudah memiliki keunggulan

komparatif yaitu sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang

banyak dan murah. Perlu dilakukan research and development (R & D)

agar keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif

sehingga menguntungkan bagi devisa negara. Sasaran yang harus dicapai

adalah menghasilkan final product yang bernilai tambah tinggi. (Nihayah,

2012)

Apabila dilihat dari sistem agribisnis, agroindustri merupakan

bagian (subsistem) agribisnis yang memproses dan mentranformasikan

bahan-bahan hasil pertanian (bahan makanan, kayu dan serat) menjadi

26

barang-barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi dan barang

atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi

seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian dan lain-lain. Dari

batasan diatas, agroindustri merupakan sub sektor yang luas yang meliputi

industri hulu sektor pertanian sampai dengan industri hilir. (Udayana,

2011)

Industri hulu adalah industri yang memproduksi alat-alat dan

mesin pertanian serta industri sarana produksi yang digunakan dalam

proses budidaya pertanian. Sedangkan industri hilir merupakan industri

yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku atau barang yang siap

dikonsumsi atau merupakan industri pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian. (Saragih, 2004)

Kegiatan agribisnis vertikal mulai dari hulu hingga hilir

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menentukan

keberhasilan pemasaran suatu komoditas. Misalnya jika usaha tani ubi

kayu (agribisnis hulu) mengganggu kelestarian alam maka ekspor gaplek

(agribisnis hilir) akan menderita sanksi ekonomi dari masyarakat

internasional. Oleh karena itu agar usahanya dapat berhasil maka tidak ada

pilihan lain, eksportir gaplek haruslah melakukuan koordinasi dengan

seluruh pelaku agribisnis yang ada pada alur vertikalnya hingga ke hulu

(usaha tani ubi kayu). Dengan perkataan lain, globalisasi nilai-nilai sosial

yang diikuti oleh humanisasi pasar mengharuskan pengusaha agribisnis

kita untuk menganut strategi koordinasi vertikal hulu-hilir. (Simatupang,

27

2004)

Untuk meningkatkan daya saing produk-produk pertanian

diperlukan pengembangan industri hilir maupun hulunya. Pendalaman

sruktur industri ke hulu dilakukan dengan mempercepat pengembangan

industri pembibitan/perbenihan seluruh komoditas agribisnis potensial

Indonesia, pengembangan industri agro otomotif yang menghasilkan

mesin dan peralatan yang diperlukan baik pada subsistem on farm

agribisnis, maupun pada subsistem agribisnis hilir (industri pengolahan),

serta pengembangan industri agrokimia, seperti industri pupuk, industri

pestisida dan industri obat-obatan/vaksin hewan. Pendalaman struktur

industri agribisnis ke hilir dilakukan dengan mengembangkan industri-

industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan,

baik produk antara (intermediate product), produk semi akhir (semi

finished product) dan terutama produk akhir (final product).

Pengembangan industri perbenihan/pembibitan ini sangat mendesak

sebagai sumber pertumbuhan produktivitas usahatani. Saat ini, industri

perbenihan atau pembibitan merupakan salah satu mata rantai sistem

agribisnis yang lemah. Dalam pada itu, dengan keanekaragaman hayati

yang dimiliki Indonesia merupakan modal dasar yang dapat

didayagunakan untuk membangun suatu industri pembenihan atau

pembibitan di Indonesia. (Saragih, 2004)

Agroindustri dapat menghemat biaya dengan mengurangi

kehilangan produksi pasca panen dan menjadikan mata rantai pemasaran

28

bahan makanan juga dapat memberikan keuntungan nutrisi dan kesehatan

dari makanan yang dipasok kalau pengolahan tersebut dirancang dengan

baik. Kegiatan agroindustri mempunyai keterkaitan ke depan dan ke

belakang yang sangat besar (backward dan forward linkages). Simatupang

(1997) secara ekstrim menggambarkan keterkaitan berspektrum luas

bahwa agroindustri sebetulnya tidak hanya dengan produk sebagai bahan

baku tapi juga dengan konsumsi, investasi dan fiskal. (Udayana, 2011)

Besarnya keterkaitan ke depan dan ke belakang bagi kegiatan

agroindustri, sehingga apabila dihitung berdasarkan impact multiplier

secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian diprediksi

akan sangat besar. Hal inilah yang menjadi pendekatan dalam

memposisikan agroindustri berpeluang besar menjadi sistem unggulan

(Simatupang, 1997).

Besarnya linkage dari berkembangnya sektor agribisnis ini

terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya dapat diindikasikan dari multiplier

effect yang ditimbulkan dari pengembangan agroindustri meliputi semua

industri dari hulu sampai pada industri hilir. Produk agroindustri pada

umumnya bersifat cukup elastis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat yang berdampak semakin luasnya pasar, khususnya pasar

domestik. (Saragih, 2004)

Efek multiplier yang ditimbulkan dari pengembangan agroindustri

meliputi semua industri dari hulu sampai pada industri hilir. Hal ini

disebabkan karena karakteristik dari agroindustri yang memiliki kelebihan

29

dibandingkan dengan industri lainnya, antara lain: (a) memiliki keterkaitan

yang kuat baik dengan industri hulunya maupun ke industri hilir, (b)

menggunakan sumberdaya alam yang ada dan dapat diperbaharui, (c)

mampu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik di pasar

internasional maupun di pasar domestik, (d) dapat menampung tenaga

kerja dalam jumlah besar, (e) produk agroindustri pada umumnya bersifat

cukup elastis sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang

berdampak semakin luasnya pasar khususnya pasar domestik. (Udayana,

2011)

Isu krisis pangan dunia pada saat ini memberi peluang bagi

pengembangan agribisnis Indonesia. Kita memiliki ruang gerak dalam

pengembangan agribisnis terutama bahan pangan dan serat (tekstil,

barang-barang karet, kertas, bahan bangunan dan kayu) yang

menguntungkan Indonesia ke depan. Kesadaran masyarakat dunia semakin

meningkat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup sehingga

mendorong masyarakat dunia mengkonsumsi barang-barang yang bersifat

bio-degradable. Hal ini akan menggeser penggunaan produk petro-fiber

baik dalam industri tekstil maupun dalam industri barang-barang dari karet

akan digantikan oleh bio-fiber (serat tanaman) seperti rayon. (Nainggolan

& Aritonang, 2012)

Di bidang energi juga sedang terjadi perubahan yang fundamental,

dimana sumber energi utama dunia adalah sumberdaya mineral

(petroleum). Namun cadangan minyak dunia makin tipis, sementara

30

alternatif energi seperti energi nuklir terbukti beresiko tinggi (kasus Rusia,

Jepang). Kelangkaan energi dunia ini memberi kesempatan untuk

mengembangkan bio-energi seperti palmoil-diesel (dari minyak sawit),

ethanol (dari tebu). Hal ini memberi prospek baru bagi Indonesia sebagai

salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kelangkaan petro-

energi tersebut juga akan berdampak pada industri-industri yang berbasis

pada petro kimia, seperti pupuk, pestisida, detergent. Industri petro-

pesticida akan bergeser kepada bio-pesticide, industri petro-detergent

akan beralih pada bio-detergent dan industri petro-fertilizer akan beralih

kepada bio-fertilizer (Saragih, B. 2001).

Industri etanol (biofuel) di Amerika Serikat (AS) meningkat tajam,

dari 166 pabrik pada tahun 2006, sekarang meningkat tajam menjadi 429

pabrik biofuel. Naiknya harga minyak dunia mendorong riset dan

pembangunan pabrik biofuel menjadi feasible. Pasar jagung dunia telah

mengindikasikan bahwa alokasi jagung bagi kebutuhan pakan ternak akan

berkurang karena tersedotnya jagung untuk keperluan bahan baku etanol

(biofuel). Konsumsi jagung yang meningkat untuk pengembangan biofuel

sebagai salah satu alternatif bahan bakar di negara-negara maju, terutama

Amerika Serikat (AS) akan mengurangi pasokan jagung untuk pakan

ternak. AS telah mengalokasikan 55 juta ton jagung untuk industri etanol

(biofuel) dalam negeri pada tahun 2006 dan diperkirakan tahun 2008

meningkat menjadi 82 juta ton. Perkembangan industri biofuel akan diikuti

oleh China yang memasok 20 persen jagung dunia. Kecenderungan

31

permintaan jagung yang meningkat baik untuk pemenuhan industri pakan

ternak maupun pengembangan energi alternatif bahan bakar (biofuel) akan

diikuti oleh naiknya harga jagung di pasar dunia. Peluang pasar ini

tentunya dapat ditangkap untuk pengembangan jagung baik di daerah

sentra produksi lama maupun daerah pengembangan baru. (Daryanto,

2012)

Untuk bidang farmasi dan kosmetika juga sedang terjadi proses

perubahan yang menguntungkan negara-negara agribisnis seperti

Indonesa. Kebutuhan hidup akan kebugaran (fitness), hidup sehat dan

cantik, akan meningkatkan permintaan akan produk-produk farmasi,

toiletries (sabun kecantikan; shampo, detergent). Indonesia yang memiliki

kekayaan keragaman biofarmasi terbesar seperti tanaman, obat-obatan,

tanaman minyak atsiri dan penghasil minyak olein (minyak sawit, minyak

kelapa) cenderung akan menjadi satu global player pada industri bio-

farmasi dan kosmetika. (Nainggolan & Aritonang, 2012)

3. Kebijakan Pertanian

Menurut Simatupang (2004) struktur agribisnis kita saat ini dapat

digolongkan sebagai tipe dispersal yang dicirikan oleh tiadanya hubungan

organisasi fungsional diantara setiap tingkatan usaha. Jaringan agribisnis

praktis hanya diikat dan dikoordinir oleh mekanisme pasar (harga).

Hubungan diantara sesama pelaku agribisnis praktis bersifat tidak

langsung dan impersonal. Dengan demikian setiap pelaku agribisnis hanya

memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak menyadari bahwa mereka

32

saling membutuhkan. Bahkan hubungan diantara pelaku agribisnis

cenderung berkembang menjadi bersifat eksploitatif yang pada akhirnya

menjurus ke kematian bersama.

Lebih lanjut dalam Simatupang (2004), akibat dari hubungan

impersonal-eksploitatif dan tiadanya asosiasi agribisnis vertikal

menyebabkan kualitas produk (komoditas) pertanian tidak dapat

disesuaikan dan dijamin seperti yang diinginkan oleh konsumen. Beberapa

alasan agribisnis dispersal tidak baik diterapkan adalah:

a. Informasi tentang karakteristik produk yang diinginkan konsumen

tidak sampai dengan cepat dan tepat ke seluruh tingkatan agribisnis

mulai dari hilir hingga ke hulu (petani)

b. Kegiatan setiap tahapan agribisnis tidak terpadu secara vertikal

sehingga kualitas produk akhir yang dihasilkanpun tidak dapat dijamin

c. Pasar cenderung terdistrosi sehingga tidak ada insentif untuk

meningkatkan mutu produk. Jelaslah bahwa struktur agribisnis

dispersal tidak sesuai dengan tuntunan perubahan fundamental dalam

pasar global saat ini, lebih-lebih pada masa mendatang. Kiranya tidak

berlebihan untuk mengatakan bahwa inilah salah satu yang

menyebabkan daya saing agribisnis Indonesia pada umumnya masih

lemah.

d. Dari segi transfer teknologi atau modernisasi yang paling mengetahui

dan akses terhadap perkembangan teknologi modern adalah kelompok

agribisnis yang berada pada kutub hilir (eksportir/agroindustri). Kutub

33

hulu (petani) berada di pedesaan sehingga kurang akses terhadap

informasi maupun pasokan teknologi modern. Oleh karena itu, apabila

struktur agribisnis vertikal tidak terkoordinasi dengan baik maka

modernisasi teknologi pertanian pun akan semakin lambat.

Untuk memecahkan masalah ekonomi yang begitu kompleks,

Indonesia memerlukan penajaman (focusing) strategi pembangunan

ekonomi yang diharapkan mampu memberi solusi atas persoalan yang ada,

tanpa menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, strategi yang dipilih

hendaknya memiliki karakteristik (attributes) sebagai berikut: (Saragih,

2001)

a. strategi yang dipilih haruslah memiliki jangkauan kemampuan

memecahkan masalah ekonomi yang luas sedemikian rupa, sehingga

sekali strategi yang bersangkutan diimplementasikan, sebagian besar

persoalan ekonomi dapat terselesaikan

b. strategi yang dipilih untuk diimplementasikan tidak mengharuskan

penggunaan pembiayaan eksternal (pinjaman luar negeri dan impor)

yang terlalu besar, sehingga tidak menambah utang luar negeri yang

telah besar saat ini

c. strategi yang dipilih hendaknya tidak dimulai dari nol, melainkan dapat

memanfaatkan hasil-hasil pembangunan sebelumnya, sehingga selain

tidak menimbulkan kegamangan di dalam masyarakat, juga hasil-hasil

pembangunan sebelumnya tidak menjadi sia-sia

34

d. strategi yang dipilih untuk diimplementasikan mampu membawa

perekonomian Indonesia ke masa depan yang lebih cerah, di mana

Indonesia mampu menjadi saling sinergis (interdepency economy)

dengan perekonoian dunia dan bukan perekonomian yang tergantung

(dependency economy) pada negara lain.

Menurut Saragih (2001) di antara pilihan-pilihan strategi

pembangunan ekonomi yang ada, strategi pembangunan yang memenuhi

karakteristik di atas adalah pembangunan agribisnis (Agribusiness Led

Development) yakni suatu strategi pembangunan ekonomi yang

mengintegrasikan pembangunan pertanian termasuk di dalamnya

perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan dengan pembangunan

industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di

dalamnya.

Menurut Simatupang (2004) industrialisasi pertanian tersebut

merupakan strategi pembangunan pertanian nasional dalam era globalisasi.

Industrialisasi pertanian ialah suatu proses transformasi struktur agribisnis

dari pola dispersal menjadi pola industrial. Berbeda dengan pola dispersal,

dalam agribisnis pola industrial, setiap perusahaan agribisnis tidak lagi

berdiri sendiri atau bergabung dalam asosiasi horisontal, tetapi

memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam

seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur produk vertikal (dari hulu

hingga hilir) dalam satu kelompok usaha yang selanjutnya disebut sebagai

Unit Agribisnis Industrial (UIB).

35

Adapun karakteristik utama dari UIB dalam Simatupang (2004)

tersebut adalah seluruh fungsi yang diperlukan dalam menghasilkan,

mengolah dan memasarkan produk pertanian hingga ke konsumen akhir

(alur produk vertikal) dapat dipenuhi, seluruh komponan atau anggota

melaksanakan fungsinya secara harmonis dan dalam satu kesatuan tindak,

hubungan diantara seluruh komponen atau anggota terjalin langsung

melalui ikatan institusional (non pasar), kelangsungan hidup dan

perkembangan setiap komponen atau anggota saling tergantung satu sama

lain; dan kooperatif yang berarti bahwa setiap komponen atau anggota

saling membantu satu sama lain demi untuk kepentingan bersama.

Karakteristik tersebut sangat sesuai dengan tuntutan perubahan

fundamental pasar dan teknologi global dan karena itulah, industrialisasi

pertanian merupakan strategi yang tepat untuk agribisnis dan

pembangunan pertanian pada PJP-II dalam era globalisasi.

Menurut Departemen Pertanian RI (1994) dalam Simatupang

(2004) sesungguhnya ide tentang industrialisasi pertanian sudah ada dalam

benak para perencana pembangunan pertanian. Hal ini terbukti dari adanya

satu kalimat dalam naskah Repelita VI yang mengandung istilah

industrialisasi pertanian, yaitu pada halaman 81: “Pembangunan pertanian

Repelita VI sebagai tahap awal PJP-II diarahkan sebagai peletakan dasar

untuk meningkatkan sumber daya manusia, menumbuhkan sikap

kemandirian, dan mengembangkan pertanian yang mengarah pada

industrialisasi pertanian.

36

4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat

menggunakan Produk Domestik Bruto atau jika ingin melihat

pertumbuhan ekonomi wilayah maka kita dapat gunakan Produk Domestik

Regional Bruto.

Menurut Badan Pusat Statistik, untuk menghitung angka-angka

Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang dapat

digunakan. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan

angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah

barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah

pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Produk Domestik Regional

Bruto yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai Produk Domestik

Regional Bruto atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup

pajak tak langsung neto. Tiga pendekatan tersebut yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah

suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-

unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9

lapangan usaha (sektor) yaitu :

1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

2) Pertambangan dan Penggalian

3) Industri Pengolahan

37

4) Listrik, Gas dan Air Bersih

5) Konstruksi

6) Perdagangan, Hotel dan Restoran

7) Pengangkutan dan Komunikasi

8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor

tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang

diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses

produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu

tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji,

sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum

dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam

definisi ini, Produk Domestik Regional Bruto mencakup juga

penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung

dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan

akhir yang terdiri dari :

1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba

2) pengeluaran konsumsi pemerintah

3) pembentukan modal tetap domestik bruto

38

4) perubahan inventori, dan

5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

5. Perkebunan & Peranannya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2004

pasal 1, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman

tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang

sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut,

dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta

manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha

perkebunan dan masyarakat.

Ketangguhan perkebunan teruji manakala krisis moneter melanda

Indonesia. Kekuatan gelombang krisis bisa dibayangkan, karena mampu

menghancurkan perekonomian Indonesia. Namun justru di atas krisis

itulah perkebunan memberikan manfaat terbesar bagi pelakunya. Tidak

saja diperoleh manfaat dadakan dari ekspor (windfall profit) sebagai akibat

pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Perkebunan menjadi

salah satu penopang penting bangsa Indonesia dalam menghadang krisis

moneter. Dan kini terbukalah cakrawala baru perkebunan Indonesia.

Akumulasi sejarah telah menunjukkan kekuatan modal, manajemen,

penelitian dan penemuan benih unggul, pendidikan khusus, hingga

pemasaran, untuk menegakkan perkebunan lebih kokoh. Kini pengokoh

tersebut dilengkapi dengan demokratisasi di dalam dan sekitar

perkebunan. Demokratisasi ini melahirkan serangkaian konsekuensi

39

pengaturan sekaligus manfaat tersendiri. Demokratisasi membutuhkan

jaringan hubungan yang simetris dan setara di antara semua pihak yang

terkait dengan perkebunan: Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan

Besar Swasta (PBS), Perkebunan Rakyat (PR), pemerintah, konsumen di

dalam dan luar negeri, lembaga pendukung penelitian dan pengembangan,

lembaga pendanaan, input produksi, pemasaran. (Direktorat Jenderal

Perkebunan)

Kemudian dalam UU RI No. 18 tahun 2004 pasal 3 dijelaskan

tujuan perkebunan, yaitu:

a. meningkatkan pendapatan masyarakat;

b. meningkatkan penerimaan negara;

c. meningkatkan penerimaan devisa negara;

d. menyediakan lapangan kerja;

e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;

f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;

g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam UU RI No. 18 tahun 2004 pasal 4 dijelaskan fungsi

perkebunan secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan

nasional.

Tidak mengherankan pengembangan perkebunan masa kini

ditegaskan di atas pengembangan jaringan hubungan antar pihak. Peran

penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis energi

40

dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat

penting. Perkebunan tak lagi hanya terkait masalah pangan, tetapi kini

perkebunan berada di persimpangan kepentingan antara food, feed dan

fuel. Seluruh dinamika sejarah perkebunan menarik perhatian terutama

dalam meletakkan dan meningkatkan peran di masa mendatang. Sejak

awal kemerdekaan sudah terpampang kuat hasrat untuk menyejahterakan

rakyat sebagai pekebun, pekerja perkebunan, maupun yang memperoleh

manfaat tidak langsung dari usaha perkebunan. Di atas itu semua

perkebunan masih tetap dan akan terus menjadi sumber kemakmuran

bangsa ini. (Direktorat Jenderal Perkebunan)

B. Penelitian Terdahulu

Dian Siti Hartati (2014) dalam skripsinya meneliti tentang Peranan

Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso tahun

2003-2012. Kesimpulan dari penelitian ini adalah subsektor tanaman

perkebunan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bondowoso dengan

nilai Location Quontient (LQ) tertinggi diantara subsektor maupun sektor

ekonomi lainnya, yaitu 4,40 tahun 2012. Komoditi unggulan tanaman

perkebunan di Kabupaten Bondowoso adalah Kopi, Tebu dan Tembakau.

Dalam penelitiannya subsektor tanaman perkebunan memiliki

pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang baik serta peran

subperkebunan yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Bondowoso adalah Produk Domestik Regional Bruto

Perkebunan per kecamatan dan produksi kopi. Produksi tembakau

41

berpengaruh signifikan, namun bernilai negatif. Sedangkan luas perkebunan

dan produksi tanaman tebu tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk

Domestik Regional Bruto per kecamatan.

Kedua, Zainal Abidin (2015) dalam makalahnya menganalisis

tentang aplikasi analisis shift share pada transformasi sektor pertanian dalam

perekonomian wilayah di Sulawesi Tenggara. Sesuai judulnya Zainal Abidin

menggunakan analisis shift share untuk mengetahui bagaimana hasil

penelitiannya tersebut. Penelitian menggunakan data PDB Indonesia, PDRB

Sulawesi Tenggara dan PDRB Kab/Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2003

dan 2013 berdasarkan harga konstan (tahun 2000).

Kesimpulannya adalah sektor ekonomi di Sulawesi Tenggara

secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional. Pertumbuhan sektor

pertanian tergolong lambat, namun memiliki keunggulan kompetitif. Sektor

pertanian secara agregat menunjukkan pergeseran bersih sebesar Rp.

144.868,720 juta. Sektor pertanian memiliki keunggulan kompetitif dan

spesialisasi serta efek alokasi.

Dalam penelitiannya subsektor pertanian yang memiliki

keunggulan kompetitif adalah tanaman pangan, peternakan dan hasil-hasilnya,

kehutanan serta perikanan, sementara yang memiliki spesialisasi adalah

subsektor perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta

perikanan, dan yang memiliki efek alokasi adalah peternakan dan hasil-

hasilnya, kehutanan serta perikanan. Sektor pertanian juga memiliki

42

keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya, dan memberikan pengaruh

positif terhadap pertumbuhan output wilayah secara keseluruhan.

Ketiga, Dony Hidayat (2006) dalam thesisnya menganalisis tentang

peranan perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau dalam era otonomi daerah.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan perkebunan kelapa sawit

mempunyai potensi sangat besar terlihat dari luas dan produksi yang

dihasilkan.

Berdasarkan analisis struktur permintaan dan penawaran

menunjukkan output perkebunan kelapa sawit sebagian besar dialokasikan

untuk permintaan akhir dan hanya sebagian kecil dialokasikan untuk

permintaan antara. Analisis pengganda perkebunan dalam penelitian Dony

Hidayat menunjukkan besarnya peran perkebunan kelapa sawit dalam

meningkatkan pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja

sehingga sektor ini bisa diprioritaskan dalam investasi pembangunan ekonomi

dalam era otonomi daerah walaupun mempunyai elastisitas yang rendah.

Sedangkan berdasarkan analisis simulasi kebijakan menunjukkan

pengembangan perkebunan dalam era otonomi daerah mempunyai efek yang

lebih besar dalam meningkatkan kinerja sektor selain perkebunan kelapa sawit

dalam perekonomian Riau. Hal ini menunjukkan kebijakan pengembangan

perkebunan kelapa sawit berdampak pada sebahagian besar sektor dalam

perekonomian Riau.

43

Keempat, Istiko Agus Wicaksono (2011) dalam jurnalnya berjudul

analisis location quotient sektor dan subsektor pertanian pada kecamatan di

kabupaten Purworejo. Sesuai judul jurnal, pada penelitiannya Istiko

menggunakan analisis Location Quotient dengan menggunakan data sekunder

dari tahun 2000-2009.

Kesimpulan yang pertama dari penelitian tersebut adalah sebagian

besar kecamatan di Kabupaten Purworejo sektor pertanian dan subsektornya

merupakan sektor dan subsektor basis. Kecamatan yang paling banyak

memiliki subsektor basis adalah Kecamatan Bruno dan Kecamatan Bener

sdangkan subsektor yang menjadi subsektor basis di sebagian besar kecamatan

di Kabupaten Purworejo adalah subsektor tanaman bahan makanan.

Kesimpulan yang kedua sekaligus terakhir adalah Seluruh

kecamatan di Kabupaten Purworejo sebagian kecil tingkat spesialisasi sektor

pertanian dan subsektornya menurun. Kecamatan yang paling banyak

memiliki sektor dan subsektor yang spesialisasinya menurun adalah

Kecamatan Purworejo sedangkan subsektor yang telah mengalami reposisi

terbanyak dan tidak bisa diharapkan untuk menjadi subsektor basis di masa

yang akan datang adalah subsektor tanaman bahan makanan.

Terakhir, Fransina F Kesaulija, Bernadetta MG Sadsoeitoebeon,

Hans FZ Peday, Max J Tokede, Heru Komarudin, Rubeta Andriani dan

Krystof Obidzinski dalam jurnal internasional berjudul Oil Palm Estate

Development And Its Impact On Forests And Local Communities in West

44

Papua (A case study on the Prafi Plain) pada tahun 2014 dalam CIFOR

(Center for International Forestry Research).

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di

dunia dan berencana untuk memperbesar produksi menjadi 40 juta ton setiap

tahunnya di tahun 2020. Papua dan Papua Barat merupakan provinsi dengan

lahan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai angka rendah jika

dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Namun demikian

perkebunan kelapa sawit tetap tumbuh dengan stabil.

Studi kasus untuk lokasi adalah PTPN II Kebun Prafi di Masni,

Prafi dan Warmare di Manokwari, Papua Barat. Kelapa sawit berdampak

negatif terhadap lingkungan yaitu berkurangnya hutan, tanah longsor, polusi

air, berkurangnya jumlah dan kualitas air serta menambah penyakit namun

mempunyai dampak positif dari segi ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam

kesimpulan dari jurnal ini yaitu perkebunan Parfi tidak diragukan lagi

kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dengan menyerap tenaga kerja

dan peluang bagi pemodal untuk meningkatkan standar kehidupan.

45

C. Logical Frame Thinking

Gambar 2.1. Logical Frame Thinking

Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah: Studi

Kasus di Provinsi Jawa Timur

Evaluasi Hasil Analisis

Kesimpulan dan Saran

Analisis Location Quotient Analisis Shift Share

Teori-teori memperkuat latar

belakang penelitian

Data-data sebagai latar belakang

penelitian

46

D. Hipotesis

1. Location Quotient (Konteks Komoditas dan Konteks Sektor/Lapangan

Usaha)

a. LQ > 1 = Unggulan / basis (sumber pertumbuhan, memiliki

keunggulan komparatif, dapat memenuhi kebutuhan provinsi bahkan

dapat melakukan ekspor)

b. LQ < 1 = Non unggulan / non basis (kebalikan dari nilai LQ > 1)

c. Tingginya nilai LQ berbanding lurus dengan potensi keunggulan

konteks penelitian.

2. Shift Share

a. Nij positif = kebijakan nasional berpengaruh terhadap pertumbuhan

perkebunan

b. Mij positif = pertumbuhan perkebunan wilayah tergolong cepat

c. Cij positif = perkebunan mempunyai daya saing yang baik

d. Dij positif = secara keseluruhan perkebunan tergolong progresif

(terdapat kontribusi)

47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut W. Gulö (2000) didasarkan

pada ketidakpuasan bila hanya mengetahui apa masalahnya secara eksploratif

(tidak ada penarikan sampel, hanya seputar “apa”) tetapi ingin mengetahui

juga bagaimana peristiwa itu terjadi.

Dalam W. Gulö (2000) juga diungkapkan bahwa temuan-temuan

dari penelitian deskriptif lebih luas dan lebih terperinci daripada penelitian

eksploratif karena yang diteliti tidak hanya masalahnya sendiri tetapi juga

variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu dan lebih

terperinci karena variabel-variabel diuraikan atas faktor-faktor dan dilakukan

dengan menarik sampel.

Menurut Priyono (2016), penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai

kelanjutan dari penelitian eksploratif di mana penelitian ekploratif telah

menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian deskriptif mengungkapkan

secara lebih detail. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan

mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kuantitatif dapat diartikan

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang

48

digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan di mana tujuan

penelitian kuantitatif adalah menunjukkan hubungan antara variabel, menguji

teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Ciri-ciri penelitian menurut Subana & Sudrajat (2005) antara lain

penelitian digunakan untuk menguji teori, meyajikan fakta atau

mendeskripsikan statistik, menjelaskan hubungan antar variabel, bersifat

mengembangkan konsep, menyajikan proposal yang lengkap, rinci, literatur

lengkap dan memiliki hipotesis.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas perkebunan sebagai sub sektor dari

pertanian dengan perannya terhadap perekonomian di Jawa Timur dengan

menggunakan indikator perkebunan yaitu luas areal perkebunan dan produksi

perkebunan serta menggunakan indikator ekonomi yaitu Produk Domestik

Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto.

C. Sampel dan Metode Penentuan Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Produk Domestik

Bruto, Produk Domestik Regional Bruto, luas areal dan produksi. Sampel

terbatas pada periode di mana sampel yang di ambil dari tahun 2010-2015

serta terbatas pada wilayah yaitu Jawa Timur dan Indonesia.

Alasan beberapa sampel ini digunakan karena relevan dengan

penelitian yang sedang dikerjakan yaitu perkebunan. Sub sektor dari salah satu

49

sektor lapangan usaha yaitu pertanian ini tentu saja tidak bisa lepas dari areal,

tempat bercocok tanam apalagi luasnya areal berpengaruh positif karena

semakin luas areal tersebut dan dimanfaatkan dengan baik maka akan

berpengaruh pada kualitas serta kuantitas hasil produksi perkebunan.

Selain luas areal produksi juga merupakan sampel dalam penelitian

ini. Kualitas dan kuantitas dari produksi akan mempengaruhi perkebunan itu

seperti apa. Semakin baik kuantitas dan kualitas dari produksi perkebunan

maka akan berdampak positif pada kemajuan perkebunan.

Sampel berikutnya adalah Produk Domestik Bruto di mana Produk

Domestik Bruto bertujuan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam Produk Domestik Bruto dapat dilihat pula pertumbuhan ekonomi suatu

negara berdasarkan lapangan usaha maupun pengeluaran.

Sampel terakhir adalah Produk Domestik Regional Bruto yang

hampir sama dengan Produk Domestik Bruto namun bedanya Produk

Domestik Regional Bruto berfokus pada wilayah di bawah Negara seperti

Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu dengan cara judgement

sampling atau purposive sampling. Menurut Eriyanto (2007) dalam teknik

penarikan purposive, sampel yang diambil didasarkan pada pertimbangan

tertentu dari peneliti. Sesuai namanya, pemilihan sampel didasarkan pada

alasan atau tujuan tertentu. Dengan demikian, peneliti secara sengaja

mengambil sampel dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan

secara ilmiah.

50

D. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan adalah data sekunder di mana data

sekunder menurut Hamdi&Bahruddin (2014) merupakan data yang diperoleh

dari lembaga yang berpengaruh dengan penelitian, buku pustaka dan

sebagainya seperti studi kepustakaan (library study), pengambilan data dari

lembaga sekitar tempat penelitian dan data-data dari Kabupaten, Kecamatan

dan dinas pendidikan setempat yang mendukung penelitian.

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini karena data sekunder

mempunyai daya cakup yang lebih luas di mana daya cakupnya berskala

nasional bahkan internasional dan tidak membuang waktu.

Data-data yang digunakan juga dapat diklarifikasikan sebagai data

panel di mana data panel merupakan gabungan antara data cross-section atau

data silang dengan data time-series atau data runtut waktu.

Dalam penelitian ini digunakan data panel bukan tanpa sebab

melainkan dimaksudkan kombinasi time-series dan cross-section ini dapat

memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih beragam, lebih efisien dan

lebih efektif dalam melihat perubahan yang dinamis dan perubahan yang lebih

kompleks.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber data

yang relevan dengan data yang akan digunakan sebagai penelitian. Data-data

51

yang ingin diolah bersumber dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat

Statistik.

Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan untuk membuat

dasar-dasar teoritis yang kuat dan diperlukan dengan menggunakan buku-buku

dan paling banyak dilakukan studi kepustakaan dengan menggunakan jurnal-

jurnal ilmiah.

E. Metode Analisis Data

Untuk penelitian ini digunakan dua metode analisis data yaitu

location quotient dan shift share. Analisis location quotient digunakan untuk

melihat komoditas-komoditas unggulan dari perkebunan Jawa Timur serta

melihat komoditas paling unggul di Jawa Timur baik dari konteks luas areal

maupun produksi. Selain itu, location quotient digunakan untuk melihat

sektor-sektor unggulan di Jawa Timur.

Analisis shift share digunakan untuk melihat daya saing, pengaruh

kebijakan nasional dan pertumbuhan perkebunan Jawa Timur. Setelahnya

dapat kita lihat bagaimana sub sektor tersebut secara keseluruhan. Penjelasan

lengkap dari kedua analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Location Quotient

Menurut Hendayana (2003) berbagai pendekatan dan alat analisis

telah banyak digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan,

menggunakan beberapa kriteria teknis dan non teknis dalam kerangka

memenuhi aspek penawaran dan permintaan di mana pendekatan memiliki

52

kelebihan dan kelemahannya, sehingga dalam memilih metode analisis

untuk menentukan komoditas unggulan ini perlu dilakukan secara hati-hati

dan bijaksana. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk

menginisiasi komoditas unggulan adalah metode location quotient (LQ).

Teknik location quotient menurut Hendayana (2003) banyak

digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada

identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi

relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan

sektor unggulan sebagai leading sector suatu kegiatan ekonomi (industri).

Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan

pendapatan. Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan kekurangan

begitu pula halnya dengan metode location quotient.

Kelebihan metode location quotient menurut Hendayana (2003)

dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain penerapannya

sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang

rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan spread sheet dari Excel atau

program Lotus, bahkan jika datanya tidak terlalu banyak kalkulator pun

bisa digunakan.

Kekurangan location quotient menurut Hendayana (2003) adalah

karena demikian sederhananya pendekatan location quotient ini, maka

yang dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan location

quotient tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak

53

valid. Oleh karena itu sebelum memutuskan menggunakan analisis ini

maka validitas data sangat diperlukan. Di samping itu untuk menghindari

bias musiman dan tahunan diperlukan nilai rata-rata dari data series yang

cukup panjang, sebaiknya tidak kurang dari 5 tahun.

Menurut Hendayana (2003), kekurangan lainnya adalah

mengumpulkan data yang panjang ini sering mengalami hambatan.

Keterbatasan lainnya dalam deliniasi wilayah kajian. Untuk menetapkan

batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas, acuannya sering

tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan location quotient terkadang aneh,

tidak sama dengan apa yang kita duga. Misalnya suatu wilayah provinsi

yang diduga memiliki keunggulan di sektor non pangan, yang muncul

malah pangan dan sebaliknya. Oleh karena itu data yang dijadikan sumber

bahasan sebelum digunakan perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan

beberapa sumber data lainnya, sehingga mendapatkan gambaran tingkat

konsistensi data yang mantap dan akurat.

Dalam metode ini ada tiga hasil dari pengolahan data itu sendiri

yaitu jika nilai location quotient < 1 di mana sub sektor/komoditas yang

diolah tidak termasuk ke dalam komoditas unggulan. Jika nilai location

quotient = 1 atau bahkan nilai location quotient > 1 maka komoditas

merupakan komoditas unggulan.

Nilai location quotient tidak hanya dilihat dari ketiga kriteria itu

saja tetapi juga dapat dilihat dari besaran angka location quotient itu

54

sendiri. Semakin besar nilai location quotient maka semakin unggul pula

suatu komoditas.

Rumus dari location quotient itu sendiri untuk mengetahui

komoditas unggulan adalah:

LQ = 𝒑𝒊/𝒑𝒕

𝑷𝒊/𝑷𝒕

di mana:

pi : luas areal/produksi sektor/sub sektor i provinsi

pt : total luas areal/produksi sektor/sub sektor i provinsi

Pi : luas areal/produksi sektor/sub sektor i nasional

Pt : total luas areal/produksi sektor/sub sektor i nasional

Sedangkan rumus dari location quotient untuk mengetahui sektor

unggulan adalah:

LQ = 𝒑𝒊/𝒑𝒕

𝑷𝒊/𝑷𝒕

di mana:

pi : PDRB sektor/sub sektor i provinsi

pt : PDRB provinsi

Pi : PDB sektor/sub sektor i nasional

Pt : PDB nasional

55

Pengolahan data dengan menggunakan metode location quotient

menggunakan Microsoft Office Excel. Cara mengolah data dengan metode

ini yaitu menyisipkan data ke dalam spreadsheet dengan format kolom dan

baris.

Data yang dimasukkan ke dalam spreadsheet yaitu indikator

sektor/sub sektor lapangan usaha yang digunakan pada suatu wilayah yg

diuji serta total indikator tersebut. Kemudian data yang dibutuhkan adalah

indikator sektor/sub sektor lapangan usaha yang digunakan pada suatu

wilayah di atas wilayah yg diuji serta totalnya.

2. Analisis Shift Share

Menurut Arsyad (2010) dalam Zainal Abidin (2015) analisis shift

share bertujuan untuk menentukan kinerja perekonomian daerah dan

menurut Tarigan (2009) dalam Zainal Abidin (2015) analisis shift share

membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di

daerah dengan nasional.

Dalam analisis shift share menurut Arsyad (2010), Tarigan (2007),

Widodo (2006) dan Puspitawati (2013) dalam Zainal Abidin (2015),

analisis shift share membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu

variabel di wilayah provinsi seperti PDRB, nilai tambah, pendapatan atau

output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh:

pertumbuhan nasional (N), pertumbuhan proporsional (M) dan keunggulan

kompetitif (C).

56

Pertumbuhan nasional (N) merupakan komponen di mana

komponen ini menggambarkan perubahan output suatu wilayah yang

disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi secara nasional.

Pertumbuhan proporsional (M) merupakan komponen di mana

komponen ini menggambarkan tingkat pertumbuhan produksi suatu

wilayah lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan produksi nasional

dan hal ini dapat terjadi misalnya karena teknologi atau ketersediaan bahan

baku.

Keunggulan kompetitif atau daya saing (C) merupakan komponen

di mana komponen ini menggambarkan daya saing sektor di suatu wilayah

dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah lain dan

hal ini dapat terjadi karena peningkatan atau penurunan output di suatu

wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif. Rumus shift share

adalah sebagai berikut:

Dij = Nij + Mij + Cij

di mana:

Dij = Y*ij - Yij

Nij = Yij. rn

Mij = Yij (rin - rn)

Cij = Yij (rij - rin)

rij = (Y*ij - Yij) / Yij

rin = (Y*in - Yin) / Yin

57

rn = (Y*n – Yn) / Yn

Yij dan Y*ij = PDRB sektor/sub sektor i di wilayah provinsi

Yin dan Y*in = PDB sektor/sub sektor i di tingkat nasional

Yn dan Y*n = PDB di tingkat nasional

Sama halnya dengan metode location quotient, perhitungan dan

pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Microsoft

Excel. Cara mengolah data dengan metode shift share antara lain dengan

menyisipkan data yang akan digunakan ke dalam spreadsheet dengan

format kolom dan baris.

Data yang disisipkan tentunya adalah indikator ekonomi sektor

lapangan usaha suatu wilayah yang diuji pada tahun dasar dan tahun akhir

analisis, indikator ekonomi sektor lapangan usaha di atas wilayah yang

diuji pada tahun dasar dan tahun akhir analisis serta indikator ekonomi

total wilayah di atas wilayah yang diuji pada tahun dasar dan akhir

analisis.

F. Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel Wilayah Sumber Metode

Luas Areal Perkebunan Jawa Timur Kementerian Pertanian Location Quotient

Produksi Perkebunan Jawa Timur Kementerian Pertanian Location Quotient

Luas Areal Perkebunan Indonesia Kementerian Pertanian Location Quotient

Produksi Perkebunan Indonesia Kementerian Pertanian Location Quotient

Produk Domestik Regional Bruto

Sektor-Sektor (ADHK) Jawa Timur Badan Pusat Statistik Location Quotient

Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Badan Pusat Statistik Location Quotient

58

(ADHK)

Produk Domestik Bruto Sektor-

Sektor (ADHK) Indonesia Badan Pusat Statistik Location Quotient

Produk Domestik Bruto (ADHK) Indonesia Badan Pusat Statistik Location Quotient

Produk Domestik Regional Bruto

Perkebunan (ADHK) Jawa Timur Badan Pusat Statistik Shift Share

Produk Domestik Bruto

Perkebunan (ADHK) Indonesia Badan Pusat Statistik Shift Share

Produk Domestik Bruto (ADHK) Indonesia Badan Pusat Statistik Shift Share

Semua data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tahun

2010-2015. Tujuan penggunaan luas areal dan produksi adalah untuk melihat

gambaran perkebunan Jawa Timur sedangkan tujuan penggunaan Produk

Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk melihat

kontribusi perkebunan di Jawa Timur.

59

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil Jawa Timur

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

berada di pulau Jawa yang terdiri dari 29 Kabupaten. Kabupaten-kabupaten

tersebut antara lain Madiun, Magetan, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek,

Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, Kediri,

Jombang, Lamongan, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember,

Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Sampan,

Pamekasan dan Sumenep.

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 9 Kota diantaranya Madiun,

Blitar, Mojokerto, Kediri, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo dan Surabaya.

Jawa Timur memiliki luas wilayah 47799,75 km2.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota 2015

Kabupaten/Kota Luas(km2) Persentase

Kabupaten/Regency

1. Pacitan 1389.92 2.91

2. Ponorogo 1305.7 2.73

3. Trenggalek 1147.22 2.4

4. Tulungagung 1055.65 2.21

5. Blitar 1336.48 2.8

6. Kediri 1386.05 2.9

7. Malang 3530.65 7.39

8. Lumajang 1790.9 3.75

9. Jember 3092.34 6.47

10. Banyuwangi 5782.4 12.1

11. Bondowoso 1525.97 3.19

12. Situbondo 1669.87 3.49

60

13. Probolinggo 1696.21 3.55

14. Pasuruan 1474.02 3.08

15. Sidoarjo 634.38 1.33

16. Mojokerto 717.83 1.5

17. Jombang 1115.09 2.33

18. Nganjuk 1224.25 2.56

19. Madiun 1037.58 2.17

20. Magetan 688.84 1.44

21. Ngawi 1295.98 2.71

22. Bojonegoro 2198.79 4.6

23. Tuban 1834.15 3.84

24. Lamongan 1782.05 3.73

25. Gresik 1191.25 2.49

26. Bangkalan 1001.44 2.1

27. Sampang 1233.08 2.58

28. Pamekasan 792.24 1.66

29. Sumenep 1998.54 4.18

Kota/Municipality

1. Kediri 63.4 0.13

2. Blitar 32.57 0.07

3. Malang 145.28 0.3

4. Probolinggo 56.67 0.12

5. Pasuruan 35.29 0.07

6. Mojokerto 16.47 0.03

7. Madiun 33.92 0.07

8. Surabaya 350.54 0.73

9. Batu 136.74 0.29

Jawa Timur 47799.75 100

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Provinsi Jawa Timur mempunyai kepadatan penduduk di Jawa

Timur pada tahun 2015 yaitu 813 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk sebanyak

38 juta jiwa.

61

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Jawa Timur 2015

Kelompok Umur Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan Jumlah

0‒4 1493678 1436212 2929890

5‒9 1553737 1479468 3033205

10‒14 1556318 1490163 3046481

15‒19 1577605 1516423 3094028

20‒24 1492757 1484485 2977242

25‒29 1416020 1447582 2863602

30‒34 1434519 1504960 2939479

35‒39 1465804 1530977 2996781

40‒44 1457061 1513488 2970549

45‒49 1387973 1463304 2851277

50‒54 1237112 1312159 2549271

55‒59 1047331 1065029 2112360

60‒64 790742 791423 1582165

65+ 1261953 1639278 2901231

Jumlah 19172610 19674951 38847561

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Dari segi indikator ekonomi yaitu PDRB, di Jawa Timur industri

merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar. Perdagangan

menyumbang kontribusi terbesar kedua sedangkan pertanian menyumbang

kontribusi terbesar ketiga.

Tabel 4.3 PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar

2010 Menurut Lapangan Usaha 2010-2015 (Milyar Rupiah)

Kategori PDRB 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 133504.56 138870.09 146002.57 150463.72 155783.96 160907.33

Pertambangan dan Penggalian 54020.53 58140.33 58287.95 59049.99 60862.35 65707.01

Industri Pengolahan 292708.39 306072.36 326681.77 345794.56 372316.29 393272.95

Pengadaan Listrik dan Gas 4491.98 4404.97 4259.04 4380.34 4545.12 4455.27

62

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 1075.88 1171.31 1182.01 1231.05 1234.13 1299.27

Konstruksi 89693.03 95157.73 102250.92 110485.45 116498.23 120688.27

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 174755.5 190771.67 206433.67 219246.07 230225.81 243014.66

Transportasi dan Pergudangan 27082.43 29399.87 31528.72 34241.21 36461.76 38896.63

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 47096.42 51667.02 54601.23 57684.94 62807.8 67657.04

Informasi dan Komunikasi 47548.21 51881.62 58299.18 65313.95 69155.1 73639.96

Jasa Keuangan dan Asuransi 22070.51 24088.32 26668.02 30348.35 32399.64 34730.26

Real Estate 16306.3 17737.71 19153.83 20565.06 21998.29 23092.64

Jasa Perusahaan 7774.01 8156.66 8416.88 9044.15 9815 10349.05

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib 26534.09 27823.81 28210.09 28564.75 28729.58 30236.25

Jasa Pendidikan 24944.81 26494.05 28789.37 31265.46 33164.9 35330.67

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5408.94 6353.04 7033.06 7592.82 8212.85 8743.34

Jasa lainnya 15633.25 16211.2 16666.33 17517.93 18473.7 19374.39

PDRB 990648.8 1054401.8 1124464.6 1192790 1262685 1331395

Sumber: Badan Pusat Statistik

B. Gambaran Perkebunan Jawa Timur; Konteks Luas Areal dan Tingkat

Produksi

Untuk melihat keadaan perkebunan di Jawa Timur; komoditas

unggulan dan non unggulan di Jawa Timur maka digunakan metode analisis

location quotient dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel luas areal

beserta tingkat produksi perkebunan.

Selain melihat komoditas unggulan serta non unggulan, dalam

penelitian ini juga menggunakan location quotient dalam menentukan

komoditas paling unggul serta paling non unggul dalam perkebunan Jawa

Timur.

63

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Location Quotient Perkebunan Jawa Timur

2010-2015

Komoditas Luas Areal Tingkat Produksi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cengkeh 1.24 1.22 1.26 1.28 1.2 1.18 0.74 0.64 0.62 0.62 0.49 0.44

Jambu Mete 1.17 1.2 1.22 1.29 1.25 1.29 0.65 0.73 0.66 0.69 0.6 0.61

Kakao 0.51 0.54 0.47 0.51 0.4 0.44 0.2 0.23 0.23 0.27 0.21 0.23

Kapas 2.32 2.23 0.87 1.03 1.25 0.9 0.85 0.59 0.41 0.38 0.71 0.61

Karet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09 0.1 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05

Kelapa 1.09 1.06 1.04 1.1 1.08 1.11 0.58 0.57 0.53 0.56 0.52 0.55

Kopi 1.09 1.08 1.08 1.13 1.13 1.18 0.58 0.4 0.48 0.53 0.56 0.64

Lada 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0 0.03 0.7 0.02 0.02 0.02

Tebu 6.12 5.73 5.77 6.15 6.24 6.32 3.15 3.13 2.92 3.07 3.01 2.98

Teh 0.28 0.27 0.27 0.27 0.46 0.48 0.19 0.19 0.17 0.16 0.27 0.32

Tembakau 7.02 7.69 7.53 6.79 7.52 7.24 2.78 3.61 3.17 2.85 3.36 3.18

Pala 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0

Nilam 0 3.17 2.87 3.13 3.27 3.73 0 1.62 1.62 0.61 0.44 0.34

Dari hasil analisis location quotient di atas kita dapat melihat

gambaran perkebunan Jawa Timur dalam konteks luas areal dan tingkat

produksi komoditas-komoditas perkebunan.

Cengkeh, jambu mete, kelapa dan kopi merupakan komoditas

perkebunan di mana dalam analisis LQ konteks luas areal mempunyai nilai

LQ >1 yang berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut dalam konteks luas

areal merupakan komoditas unggulan (sumber pertumbuhan, memiliki

keunggulan komparatif, dapat memenuhi kebutuhan provinsi bahkan dapat

diekspor).

Namun kebalikannya pada hasil analisis LQ dalam konteks tingkat

produksi di mana cengkeh, jambu mete, kelapa dan kopi tersebut mempunyai

64

nilai LQ < 1 yang berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut merupakan

komoditas non unggulan (bukan sumber pertumbuhan ekonomi, tidak

memiliki keunggulan komparatif, tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayah

yang memungkinkan diperlukannya impor).

Cengkeh, jambu mete, kelapa dan kopi dalam hasil analisis LQ

menjadi komoditas unggulan pada luas areal namun tidak menjadi komoditas

unggulan pada tingkat produksi dikarenakan luas areal yang luas tetapi tidak

dimanfaatkan dengan baik sehingga tingkat produksinya rendah bahkan jauh

lebih rendah dari luas areal komoditas-komoditas tersebut. Hal ini dapat

dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Perkebunan Cengkeh, Jambu Mete, Kelapa dan Kopi Menurut

Luas Areal dan Tingkat Produksi di Jawa Timur 2010-2015 (dalam ha

dan ton)

Tahun

Cengkeh Jambu Mete Kelapa Kopi

Luas

Areal

Tingkat

Produksi

Luas

Areal

Tingkat

Produksi

Luas

Areal

Tingkat

Produksi

Luas

Areal

Tingkat

Produksi

2010 41964 10213 48284 10492 293750 257890 95266 56200

2011 43876 6807 51234 12361 297206 268328 99122 37396

2012 46902 10164 52903 12599 297631 277120 100845 54189

2013 47065 10784 52243 12645 295363 269275 102657 56986

2014 45085 9804 48626 12849 287334 252672 102213 58135

2015 45474 9879 48316 13555 286423 259502 103809 65961


Kapas merupakan komoditas perkebunan di mana dalam analisis

LQ konteks luas areal mempunyai nilai LQ < 1 pada tahun 2012 dan 2015

yang berarti bahwa kapas pada tahun 2012 dan 2015 merupakan komoditas

65

non unggulan (bukan sumber pertumbuhan ekonomi, tidak memiliki

keunggulan komparatif, tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayah yang

memungkinkan diperlukannya impor).

Namun pada tahun 2010, 2011 dan 2013 kapas mempunyai nilai

LQ > 1 yang berarti bahwa kapas dalam konteks luas areal merupakan

komoditas unggulan (sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan komparatif,

dapat memenuhi kebutuhan provinsi bahkan dapat diekspor). Hal ini mungkin

dikarenakan luas areal kapas menurun drastis pada tahun 2012, 2014 dan

2015. Namun LQ bernilai > 1 pada tahun 2014 karena pada tahun 2014 luas

areal Indonesia juga menurun drastis pada 2014. Hal ini dapat dilihat pada

tabel 4.6

Tabel 4.6 Perkebunan Kapas Menurut Luas Areal 2010-2015 (dalam ha)

Tahun Kapas

Jawa Timur Indonesia

2010 1705 10194

2011 1702 10238

2012 632 9565

2013 659 8738

2014 336 3670

2015 394 6118


Sedangkan dalam konteks tingkat produksi, kapas mempunyai nilai

LQ < 1 dari tahun 2010-2015 yang berarti bahwa kapas merupakan komoditas

non unggulan (bukan sumber pertumbuhan ekonomi, tidak memiliki

66

keunggulan komparatif, tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayah yang

memungkinkan diperlukannya impor).

Kapas dalam hasil analisis LQ menjadi komoditas non unggulan

pada konteks tingkat produksi dikarenakan kapas mempunyai tingkat produksi

yang rendah dan jauh lebih rendah ketimbang luas areal. Seharusnya jika luas

areal kapas dapat dimanfaatkan dengan baik maka tingkat produksi kapas

tidaklah rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Perkebunan Kapas Jawa Timur Menurut Luas Areal dan


Tahun Luas Areal Tingkat Produksi

2010 1705 376

2011 1702 200

2012 632 198

2013 659 113

2014 336 88

2015 394 75


Nilam merupakan komoditas perkebunan di mana dalam analisis

LQ konteks luas areal mempunyai nilai LQ < 1 pada tahun 2010 yang berarti

bahwa nilam pada tahun 2010 merupakan komoditas non unggulan (bukan

sumber pertumbuhan ekonomi, tidak memiliki keunggulan komparatif, tidak

dapat memenuhi kebutuhan wilayah yang memungkinkan diperlukannya

impor).

Namun pada tahun 2011-2015 nilam mempunyai nilai LQ > 1 yang

berarti bahwa nilam pada tahun 2011-2015 dalam konteks luas areal

67

merupakan komoditas unggulan (sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan

komparatif, dapat memenuhi kebutuhan provinsi bahkan dapat diekspor). Hal

ini dikarenakan luas areal nilam 0 pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat pada

tabel 4.8.

Sedangkan pada konteks tingkat produksi nilam memiliki nilai LQ

> 1 hanya pada tahun 2011 dan 2012 yang berarti bahwa nilam menjadi

komoditas unggulan (sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan komparatif,

dapat memenuhi kebutuhan provinsi bahkan dapat diekspor) hanya pada tahun

2011 dan 2012. Ini dikarenakan pada tahun 2010 nilam memiliki tingkat

produksi 0 (sama dengan luas areal nilam) dan mulai pada tahun 2013 tingkat

produksi nilam menurun drastis. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Perkebunan Nilam Jawa Timur Menurut Luas Areal dan


Tahun Luas Areal Tingkat Produksi

2010 0 0

2011 6742 687

2012 6757 706

2013 6460 200

2014 4968 151

2015 4978 110


Kakao, karet, lada, pala dan teh merupakan komoditas yang

mempunyai nilai LQ < 1 baik pada konteks luas areal maupun tingkat

produksi yang berarti bahwa komoditas-komoditas tersebut merupakan

komoditas non unggulan baik pada konteks luas areal maupun tingkat

68

produksi (bukan sumber pertumbuhan ekonomi, tidak memiliki keunggulan

komparatif, tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayah yang memungkinkan

diperlukannya impor).

Kakao, karet, lada, pala dan teh dalam hasil analisis LQ menjadi

komoditas non unggulan baik dalam luas areal maupun tingkat produksi

dikarenakan besar luas areal beserta tingkat produksi antara komoditas-

komoditas tersebut di Jawa Timur sangat rendah serta bila dibandingkan

antara luas areal serta tingkat produksi dari komoditas-komoditas tersebut di

Jawa Timur terhadap perkebunan komoditas-komoditas tersebut di Indonesia

terbilang kecil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Perkebunan Kakao, Karet, Lada, Pala dan Teh Menurut Luas

Areal dan Tingkat Produksi 2010-2015 (dalam ha dan ton)

Komoditas Konteks Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kakao

Luas

Areal

Jawa

Timur 60057 69191 63040 65432 51072 54211

Indonesia 1650621 1732641 1774463 1740612 1727437 1709284

Tingkat

Produksi

Jawa

Timur 24199 24788 28575 30364 24871 24803

Indonesia 837918 712231 740513 720862 728414 656817

Karet

Luas

Areal

Jawa

Timur 25699 25983 25993 26060 25126 25562

Indonesia 3445415 3456128 3506201 3555946 3606245 3621102

Tingkat

Produksi

Jawa

Timur 23577 26754 26816 24904 24957 25918

Indonesia 2734854 2990184 3012254 3237433 3153186 3145398

Lada

Luas

Areal

Jawa

Timur 1016 1021 1006 896 838 834

Indonesia 179318 177490 177787 171920 152751 167590

Tingkat

Produksi

Jawa

Timur 0 400 10164 298 296 309

Indonesia 83662 87089 87841 91037 87448 81501

Teh Luas

Areal

Jawa

Timur 2453 2455 2455 2455 4008 4001

69

Indonesia 122898 123938 122206 122035 118899 117268

Tingkat

Produksi

Jawa

Timur 4169 4135 3958 3771 6879 6902

Indonesia 156604 150776 145575 145460 154460 132615

Pala

Luas

Areal

Jawa

Timur 34 34 34 34 32 32

Indonesia 118345 122396 134709 140424 158326 168904

Tingkat

Produksi

Jawa

Timur 7 19 18 7 7 8

Indonesia 15793 22252 25321 28167 32729 33711


Tebu dan tembakau merupakan komoditas yang mempunyai nilai

LQ > 1 baik pada konteks luas areal maupun tingkat produksi yang berarti

bahwa kedua komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan baik pada

konteks luas areal maupun tingkat produksi (sumber pertumbuhan, memiliki

keunggulan komparatif, dapat memenuhi kebutuhan provinsi bahkan dapat

diekspor).

Tebu dan tembakau dalam hasil analisis LQ menjadi komoditas

unggulan baik dalam luas areal maupun tingkat produksi dikarenakan luas

areal dari kedua komoditas tersebut begitu luas dan tingkat produksi kedua

komoditas tersebut tinggi serta bila dibandingkan antara luas areal serta

tingkat produksi dari komoditas-komoditas tersebut di Jawa Timur terhadap

perkebunan komoditas-komoditas tersebut di Indonesia terbilang besar. Hal

ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

70

Tabel 4.10 Perkebunan Tebu dan Tembakau Menurut Luas Areal dan


Tahun

Luas Areal Tingkat Produksi

Tebu Tembakau Tebu Tembakau

Jawa

Timur Indonesia

Jawa

Timur Indonesia

Jawa

Timur Indonesia

Jawa

Timur Indonesia

2010 200131 454111 109426 216271 1017003 2290116 53228 135678

2011 192587 451788 130824 228770 1051872 2267887 114816 214524

2012 196391 451255 153561 270290 1241799 2591687 135747 260818

2013 211454 469228 95818 192809 1236824 2551024 73998 164448

2014 219111 478108 119206 215865 1260632 2579173 108137 198301

2015 201937 445520 108524 209095 1207333 2497997 99743 193790


Tembakau merupakan komoditas dengan nilai LQ tertinggi baik

pada konteks luas areal maupun tingkat produksi yang berarti bahwa

tembakau merupakan komoditas paling unggul pada konteks luas areal

maupun tingkat produksi.

Hal ini dikarenakan perkebunan tembakau Jawa Timur memiliki

areal yang sangat luas dan tingkat produksi yang tinggi serta kontribusi luas

areal serta tingkat produksi perkebunan tembakau Jawa Timur terhadap

perkebunan tembakau Indonesia terbilang besar.

Berbeda halnya dengan tembakau, pala merupakan komoditas

dengan nilai LQ terendah baik pada konteks luas areal maupun tingkat

produksi yang berarti bahwa pala merupakan komoditas paling tidak unggul

pada konteks luas areal maupun tingkat produksi.

71

Hal ini dikarenakan perkebunan pala Jawa Timur memiliki areal

yang sangat sempit dan tingkat produksi yang rendah serta kontribusi luas

areal serta tingkat produksi perkebunan pala Jawa Timur terhadap perkebunan

pala Indonesia terbilang sangat kecil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Perkebunan Tembakau dan Pala Menurut Luas Areal,

Tingkat Produksi dan Persentase Kontribusi Terhadap Perkebunan

Indonesia (dalam ha dan ton)

Tahun

Tembakau Pala

Luas

Areal Kontribusi

Tingkat

Produksi Kontribusi

Luas

Areal Kontribusi

Tingkat

Produksi Kontribusi

2010 109426 51% 53228 39% 0 0% 7 0%

2011 130824 57% 114816 54% 34 0% 19 0%

2012 153561 57% 135747 52% 34 0% 18 0%

2013 95818 50% 73998 45% 34 0% 7 0%

2014 119206 55% 108137 55% 32 0% 7 0%

2015 108524 52% 99743 51% 32 0% 8 0%


C. Kontribusi Perkebunan Terhadap Perekonomian Jawa Timur

Kita dapat menggunakan alat analisis location quotient untuk

melihat sektor-sektor unggulan di suatu wilayah. Untuk analisis data dengan

menggunakan location quotient dalam penelitian ini digunakan variabel

PDRB sektor-sektor atau lapangan usaha beserta totalnya di Jawa Timur serta

PDB sektor-sektor atau lapangan usaha beserta totalnya di Indonesia dengan

PDB dan PDRB yang digunakan atas dasar harga konstan 2010. Tujuan

analisis ini adalah untuk melihat apakah perkebunan merupakan sub sektor

72

unggulan dan membandingkannya dengan sektor-sektor lainnya atau

lapangan usaha yang ada di Jawa Timur.

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Location Quotient Perkebunan dan

Lapangan Usaha Lainnya di Jawa Timur 2010-2015

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sub sektor - Perkebunan

0.967

0.537

0.965

0.543

0.965

0.535

0.949

0.511

0.936

0.502

0.926

0.496




Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 1.275 1.322 1.283 1.287 1.216 1.19

Konstruksi 0.991 0.962 0.965 0.978 0.956 0.926

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor 1.311 1.301 1.328 1.339 1.326 1.358


Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 1.629 1.669 1.644 1.618 1.652 1.697



Real Estate 0.57 0.574 0.574 0.576 0.582 0.584

Jasa Perusahaan 0.544 0.521 0.497 0.493 0.483 0.471

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib 0.708 0.696 0.687 0.675 0.658 0.658

Jasa Pendidikan 0.858 0.852 0.85 0.855 0.853 0.842


Jasa lainnya 1.072 1.024 1 1 1 1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 lapangan usaha

yang merupakan sektor unggulan di Jawa Timur dari tahun 2010-2015 yaitu

industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur

ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;

73

penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; dan

jasa lainnya. Sektor-sektor selebihnya merupakan sektor non unggulan.

Ini artinya bahwa 5 sektor unggulan di Jawa Timur merupakan

sumber pertumbuhan ekonomi, memiliki keunggulan komparatif, dapat

memenuhi kebutuhan provinsi serta dapat melakukan ekspor sedangkan 12

sektor non unggulan di Jawa Timur tidak.

Industri pengolahan merupakan sektor paling unggul di Jawa

Timur dari tahun 2010-2015. Hal ini dapat dikarenakan PDRB industri

pengolahan merupakan PDRB tertinggi di Jawa Timur. Pengadaan listrik dan

gas merupakan sektor paling non unggul di Jawa Timur dari tahun 2010-

2015. Hal ini dapat dikarenakan PDRB pengadaan listrik dan gas merupakan

PDRB terendah di Jawa Timur.

Perkebunan merupakan sub sektor non unggulan di Jawa Timur

dari tahun 2010-2015. Hal ini berarti bahwa perkebunan bukan merupakan

sumber pertumbuhan ekonomi, tidak memiliki keunggulan komparatif, tidak

dapat memenuhi kebutuhan provinsi serta sulit untuk melakukan ekspor.

Untuk analisis dengan menggunakan shift share digunakan

variabel PDRB sub sektor perkebunan Jawa Timur, PDB sub sektor

perkebunan se-Indonesia beserta PDB secara keseluruhan se-Indonesia atas

dasar harga konstan tahun dasar 2010. Tujuannya adalah untuk melihat daya

saing, pertumbuhan proporsional, pengaruh kebijakan nasional serta

pergeseran bersih perkebunan Jawa Timur.

74

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Shift Share Perkebunan Jawa Timur 2010-

2015

Tahun

Proportional Shift

Mij

Differential Shift

Cij

Regional Share

Nij

Pergeseran Bersih

Dij

2010-2011 -254.97 308.58 1282.39 1336

2011-2012 202.93 -205.83 1333.91 1331

2012-2013 139.04 -1016.33 1303.29 426

2013-2014 222.07 -230.56 1195.49 1187

2014-2015 -728.88 -179.30 1222.23 314.05

Untuk komponen proportional shift dari tahun 2010-2011 dan

tahun 2014-2015 bernilai negatif sedangkan tahun 2011-2012, 2012-2013 dan

2013-2014 bernilai positif. Artinya, pada tahun 2010-2011 dan 2014-2015

pertumbuhan proporsional perkebunan Jawa Timur terbilang lambat

sedangkan pada tahun 2011-2012, 2012-2013 dan 2013-2014 pertumbuhan

proporsional perkebunan Jawa Timur terbilang cepat.

Untuk komponen differential shift atau daya saing, hanya pada

tahun 2010-2011 yang bernilai positif, tahun selebihnya tidak. Artinya, hanya

pada tahun 2010-2011 perkebunan Jawa Timur memiliki daya saing atau

keunggulan kompetitif yang baik.

Untuk komponen regional share atau pengaruh kebijakan nasional,

baik pada tahun 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 dan 2014-

2015 menghasilkan hasil yang sama yaitu positif di mana artinya bahwa

kebijakan nasional berpengaruh terhadap perkebunan Jawa Timur.

Sub sektor perkebunan secara keseluruhan dapat kita lihat pada

keseluruhan jumlah ketiga komponen di atas yaitu Dij atau pergeseran bersih.

75

Dapat dilihat bahwa pergeseran bersih atau Dij bernilai positif pada semua

tahun. Artinya bahwa pada tahun 2010-2015, perkebunan Jawa Timur secara

keseluruhan merupakan sub sektor yang tergolong progresif atau perkebunan

Jawa Timur secara positif berkontribusi dalam perekonomian daerah Jawa

Timur.

D. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Kebijakan Pembangunan Perkebunan di Jawa Timur

Dalam Renstra Dinas Perkebunan Jawa Timur berpijak pada

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005 - 2025 kebijakan-kebijakan pembangunan perkebunan di Jawa

Timur adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum

Memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna

menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan melalui

pemberian insentif, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan

meningkatkan partisipasi masyarakat perkebunan serta penerapan

organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

b. Kebijakan Peningkatan Produksi dan Produktivitas

1) Dilakukan terhadap komoditi perkebunan secara umum dengan

prioritas pada komoditi tebu, kopi, kakao, tembakau, cengkeh,

kelapa, jambu mete, tetapi tetap memperhatikan komoditi lain yang

76

berkembang di Jawa Timur, baik komoditi unggulan lainnya

maupun komoditi minor dan spesifik lokasi

2) Upaya peningkatan produksi, dilakukan melalui pelestarian

terhadap existing areal perkebunan; dan pengembangan areal baru

pada lahan yang belum termanfaatkan secara optimal, lahan-lahan

pekarangan, lahan tidur dan lahan marginal; serta peningkatan

produktivitas kebun.

3) Peningkatan produktivitas, yakni produksi yang dihasilkan per

satuan luas (kg/ha), dilakukan melalui intensifikasi, rehabilitasi dan

diversifikasi.

4) Menerapkan paket teknologi budidaya tanaman perkebunan

melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi;

5) Pengembangan kebun demplot sebagai media percontohan bagi

petani dengan penerapan teknologi budidaya yang baik dan sesuai

anjuran teknis

6) Fasilitasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana produksi

7) Penyiapan benih/bibit unggul dan bermutu, melalui kegiatan

pembenihan dan pembibitan serta penggunaan benih/bibit

bersertifikat

8) Memperkecil kehilangan produksi akibat gangguan usaha,

utamanya serangan hama penyakit, anomali iklim, melalui upaya

pengendalian hama penyakit, informasi prakiraan cuaca dan

teknologi budidaya pada keadaan cuaca basah dan kering.

77

9) Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan

regional Jawa Timur sesuai dengan peluang pasar, karakteristik

dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang

baik dan benar;

10) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan, seperti lahan

pekarangan, lahan yang sesuai untuk tanaman pangan, dengan

pengembangan cabang usaha tani lain yang sesuai;

11) Memfasilitasi pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan

untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi di

daerah;

12) Penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah

perkebunan sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air;

13) Meningkatkan penerapan teknologi pemanfaatan limbah usaha

perkebunan yang ramah lingkungan

c. Kebijakan Peningkatan Mutu Produk Perkebunan untuk Meningkatkan

Nilai Tambah

1) Peningkatan mutu produk, melalui penerapan teknologi budidaya

yang baik dan penanganan pasca panen (GAP dan GHP)

2) Fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil

perkebunan

3) Fasilitasi terhadap terbentuknya perlindungan kawasan komoditi

yang memiliki kekhasan tertentu, untuk mendapatkan sertifikat

indikasi geografis (IG)

78

4) Fasilitasi, advokasi dan bimbingan memperoleh kemudahan akses

penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;

5) Mengembangkan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan

keamanan berusaha;

6) Mendorong pengembangan aneka produk (products development)

perkebunan dan upaya peningkatan mutu untuk memperoleh nilai

tambah;

d. Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Petani

Perkebunan

1) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk

mengoptimalkan usaha secara berkelanjutan;

2) Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat

mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam

memperkuat dan mempertangguh usaha taninya;

3) Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan

petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan

usaha serta menjalin kemitraan.

4) Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan

memperoleh dan menyebarluaskan informasi mengenai peluang

usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat

petani dan masyarakat;

5) Mengembangkan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan

keamanan berusaha;

79

6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kemandirian

kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra

terkait;

7) Mendorong terbentuknya kelembagaan komoditas perkebunan

yang tumbuh dari bawah;

8) Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling

menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan

saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan

masyarakat sekitar perkebunan.

2. Pengaruh Kebijakan Terhadap Perkebunan

Pengaruh dari kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perkebunan

dapat dilihat dari pencapaian target yaitu meningkatnya produksi,

meningkatnya produktivitas serta meningkatnya kesejahteraan petani.

Dilihat dari produksi dan produktivitas, perkebunan Jawa Timur dari

2010-2015 terkadang naik dan terkadang turun. Artinya, perkebunan tidak

mengalami peningkatan-peningkatan dari tahun ke tahun yang signifikan.

Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.14.

Tabel 4.14 Produksi dan Produktivitas Perkebunan Jawa Timur

2010-2015

Komoditas Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cengkeh 10213 6807 10164 10784 9804 9879 367 252 344 417 1282 392

Jambu Mete 10492 12361 12599 12645 12849 13555 692 725 701 625 706 665

Kakao 24199 24788 28575 30364 24871 24803 884 841 885 891 854 457

80

Kapas 376 200 198 113 88 75 221 168 318 171 262 214

Karet 23577 26754 26816 24904 24957 25918 1407 1474 1474 1563 1571 1558

Kelapa 257890 268328 277120 269275 252672 259502 3168 3683 3695 1410 1377 1355

Kopi 56200 37396 54189 56986 58135 65961 798 547 756 759 754 836

Lada 0 400 10164 298 296 309 743 755 729 626 634 584

Tebu 1017003 1051872 1241799 1236824 1260632 1207333 5248 5462 6323 5851 5753 5979

Teh 4169 4135 3958 3771 6879 6902 1817 1801 1716 1718 1835 1841

Tembakau 53228 114816 135747 73998 108137 99743 690 878 938 887 911 927

Pala 7 19 18 7 7 8 320 860 860 7000 800 950

Nilam 0 687 706 200 151 110 0 0 116 0 136 101


Terakhir, pengaruh kebijakan dapat dilihat dari kesejahteraan

petani. Menurut Badan Pusat Statistik, indikator proxy kesejahteraan

petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan

antara indeks harga yg diterima petani (It) dengan indeks harga yg dibayar

petani (Ib). Bila NTP > 100 berarti petani mengalami surplus, NTP = 100,

berarti petani mengalami impas dan NTP < 100, berarti petani mengalami

defisit.

Tabel 4.15 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan Jawa Timur

2010-2015

Tahun NTP

2010 92.51

2011 95.68

2012 96.61

2013 94.30

2014 103.61

2015 101.28

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

81

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010-2013 NTP

perkebunan Jawa Timur kurang dari 100 yang artinya petani mengalami

defisit (kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan

kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun/lebih kecil

dari pengeluarannya). Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 NTP

perkebunan Jawa Timur lebih dari 100 yang artinya petani mengalami

surplus (harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya,

pndapatan petani naik/lebih besar dari pengeluarannya).

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa

kebijakan hanya berpengaruh kepada kesejahteraan petani pada tahun

2014 dan 2015 sedangkan dalam pengaruhnya terhadap indikator

perkebunan (produksi dan produktivitas), kebijakan belum berpengaruh

dengan baik.

Dilihat dari hasil analisis LQ di mana tebu dan tembakau

merupakan komoditas unggulan baik dalam konteks luas areal maupun

konteks tingkat produksi, hendaknya kebijakan-kebijakan diarahkan untuk

kedua komoditas tersebut agar kuantitas produksi dapat terus meningkat serta

didukung oleh kualitas yang mumpuni. Peningkatan kualitas serta kuantitas

ini dapat menjadikan perkebunan Jawa Timur menjadi sub sektor unggulan di

mana hal ini akan membawa perkebunan Jawa Timur menguasai persaingan

pasar domestik bahkan internasional.

82

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi sub sektor

perkebunan terhadap perekonomian daerah di mana daerah yang diteliti adalah

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2015. Berdasarkan pengujian yang

telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkebunan Jawa Timur mempunyai dua komoditas unggulan baik dalam

konteks luas areal maupun produksi yaitu tebu dan tembakau. Tembakau

merupakan komoditas paling unggul sedangkan pala merupakan

komoditas paling tidak unggul.

2. Walaupun perkebunan merupakan sub sektor non unggulan di Jawa Timur,

memiliki pertumbuhan proporsional yang lambat tahun 2010-2011 dan

2014-2015 serta daya saing yang tidak baik pada 2011-2014, secara

keseluruhan perkebunan Jawa Timur selalu menjadi sub sektor yang

progresif yang artinya perkebunan Jawa Timur berkontribusi secara positif

terhadap perekonomian Jawa Timur.

3. Ditinjau dari perkembangan produksi dan produktivitas komoditas serta

perkembangan kesejahteraan petani yang dilihat dari Nilai Tukar Petani

dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah hanya

berpengaruh dengan baik pada kesejahteraan petani tahun 2014 dan 2015.

83

B. Saran

Penggunaan IPTEK yang modern biasanya tidak dilakukan pada

kutub hulu (petani), hanya dilakukan pada kutub hilir (eksportir). Alhasil,

kualitas dan kuantitas dari komoditas-komoditas yang dihasilkan tidaklah baik

sehingga impor diandalkan dalam sub sektor perkebunan serta kesejahteraan

petani yang kurang karena minimnya pendapatan.

Optimalisasi IPTEK pada kutub hulu merupakan langkah yang

tepat karena dapat menghasilkan output komoditas yang tinggi kuantitas dan

kualitas. Optimalisasi ini juga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Bahkan, dengan keunggulan komparatif yang Indonesia punya yaitu sumber

daya alam yang melimpah, bila dilakukan pengembangan perkebunan dengan

baik seperti optimalisasi IPTEK, Indonesia dapat menguasai pasar domestik

dan pasar internasional.

84

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. 2015. Aplikasi Analisis Shift Share Pada Transformasi Sektor

Pertanian Dalam Perekonomian Wilayah di Sulawesi Tenggara. Informatika

Pertanian Vol. 24 No.2:165 – 178.

Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi

Daerah. Yogyakarta: BPFE.

Badan Pusat Statistik. 2015. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan

Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Timur 2015. Diakses di

https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/342 pada tanggal 31 Maret 2017.

Badan Pusat Statistik. 2015. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015.

Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2015. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi,

2015. Diakses di https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/333 pada tanggal

31 Maret 2017.

Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. 2016. [Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2010-2013. Diakses

melalui https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1135 pada tanggal 31

Maret 2017.

Badan Pusat Statistik. 2017. [Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2014-2017. Diakses

melalui https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/827 pada tanggal 31

Maret 2017.

https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/342

https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/333

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1135

85

Badan Pusat Statistik. 2016. PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga

Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Milyar Rupiah). Diakses

melalui https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/35 pada tanggal 31

Maret 2017.

Badan Pusat Statistik. 2016. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut

Lapangan Pekerjaan Utama, 1986-2016. Diakses melalui

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970 pada tanggal 31 Maret 2017.

Badan Pusat Statistik. 2017. Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2015.

Diakses melalui https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842 pada

tanggal 31 Maret 2017.

Budiharsono, Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan

Lautan. Jakarta: Pradnya Paramita.

Daryanto, A. 2009. Dinamika Daya Saing Industri Peternakan. IPB Press.

Daryanto, A. 2012. Memposisikan Secara Tepat Pembangunan Pertanian Dalam

Perspektif Pembangunan Nasional. IPB Press.

Davis, H. J. and R.A. Golberg. 1957. A Concept of Agribusiness. Harvard

Graduate School of Business Administration. Boston, Massachusets.

Dinas Perkebunan Jawa Timur. Kebijakan Pembangunan Perkebunan. Diakses di

http://www.disbun.jatimprov.go.id/kebijakanpembangunan.php pada 1 September

2017.

https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/35

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842

86

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013. Perkebunan dalam Lintasan Zaman.

Diakses di http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-7-sejarah.html pada 20 Maret

2017.

Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik. Yogyakarta: LKiS.

Gilarso, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius.

Gulö, W. 2000. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.

Hamdi, Asep Saepul dan E. Bahruddin. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif

Aplikasi Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Deepublisher.

Hendayana, Rachmat. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam

Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Informatika Pertanian Volume 12.

Kementerian Pertanian. Basis Data Pertanian. Diakses melalui

http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/ pada tanggal 31 Maret 2017.

Kementerian Pertanian. Basis Data Produk Domestk Regional Bruto. Diakses

melalui http://aplikasi2.pertanian.go.id/pdrb/ pada tanggal 31 Maret 2017.

Kementerian Pertanian. Data Lima Tahun Terakhir Sub Sektor Perkebunan

(Estate Crops Sub Sector). Diakses melalui

http://www.pertanian.go.id/ap_pages/detil/10/2014/08/06/10/18/36/Data-Lima-

tahun-Terakhir- pada tanggal 31 Maret 2017.

Nainggolan, Hotden Leonardo dan Johndikson Aritonang. 2012. Pengembangan

Sistem Agribisnis Dalam Rangka Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.

Universitas HKBP Nommensen Medan

http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-7-sejarah.html

http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/

http://aplikasi2.pertanian.go.id/pdrb/

http://www.pertanian.go.id/ap_pages/detil/10/2014/08/06/10/18/36/Data-Lima-Tahun-Terakhir-

http://www.pertanian.go.id/ap_pages/detil/10/2014/08/06/10/18/36/Data-Lima-Tahun-Terakhir-

87

Nihayah, Dyah Maya. 2012. Kinerja Daya Saing Komoditas Sektor Agroindustri

Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)

Priyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Zifatama.

Saragih, B. 2001. Pembangunan Sistem Agribisnis di Indonesia dan Peranan

Public Relation. Makalah Seminar Peranan Public Relation dalam Pembangunan

Pertanian. Program Pascasarjana PS. KMP-IPB, Bogor.

Saragih, B. 2004. Pembangunan Pertanian dengan Paradigma Sistem dan Usaha

Agribisnis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Simatupang, P. 2004. Pengembangan Pertanian Industrial dengan Pendekatan

Kuasi Organisasi Agribisnis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,

Bogor.

Subana, M dan Sudrajat. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV.

Pustaka Setia.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi edisi

kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. 2013. Pembangunan Ekonomi edisi

kesebelas. Jakarta: Erlangga.

Udayana, Gusti Bagus. 2011. Peran Agroindustri dalam Pembangunan Pertanian.

Singhadwala edisi 44.

88

World Bank. 2014. Agricultural Land (% of Land Area). Diakses melalui

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?locations=ID pada


World Bank. 2014. Agricultural Land (sq. km). Diakses melalui

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2?locations=ID pada


World Bank. 2016. Land area (sq. km). Diakses melalui

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=ID pada


World Bank. 2016. Population, total. Diakses melalui

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID pada tanggal

31 Maret 2017.

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?locations=ID

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2?locations=ID

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=ID

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID

89

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Hasil Analisis Location Quotient

Tabel Hasil Analisis Komoditas Perkebunan

Komoditas Luas Areal Produksi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cengkeh 1.24 1.22 1.26 1.28 1.2 1.18 0.74 0.64 0.62 0.62 0.49 0.44

Jambu Mete 1.17 1.2 1.22 1.29 1.25 1.29 0.65 0.73 0.66 0.69 0.6 0.61

Kakao 0.51 0.54 0.47 0.51 0.4 0.44 0.2 0.23 0.23 0.27 0.21 0.23

Kapas 2.32 2.23 0.87 1.03 1.25 0.9 0.85 0.59 0.41 0.38 0.71 0.61

Karet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09 0.1 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05

Kelapa 1.09 1.06 1.04 1.1 1.08 1.11 0.58 0.57 0.53 0.56 0.52 0.55

Kopi 1.09 1.08 1.08 1.13 1.13 1.18 0.58 0.4 0.48 0.53 0.56 0.64

Lada 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0 0.03 0.7 0.02 0.02 0.02

Tebu 6.12 5.73 5.77 6.15 6.24 6.32 3.15 3.13 2.92 3.07 3.01 2.98

Teh 0.28 0.27 0.27 0.27 0.46 0.48 0.19 0.19 0.17 0.16 0.27 0.32

Tembakau 7.02 7.69 7.53 6.79 7.52 7.24 2.78 3.61 3.17 2.85 3.36 3.18

Pala 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0

Nilam 0 3.17 2.87 3.13 3.27 3.73 0 1.62 1.62 0.61 0.44 0.34

Tabel Hasil Analisis Lapangan Usaha Jawa Timur

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sub sektor - Perkebunan

0.967

0.537

0.965

0.543

0.965

0.535

0.949

0.511

0.936

0.502

0.926

0.496




Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang 1.275 1.322 1.283 1.287 1.216 1.19

Konstruksi 0.991 0.962 0.965 0.978 0.956 0.926

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor 1.311 1.301 1.328 1.339 1.326 1.358


Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.629 1.669 1.644 1.618 1.652 1.697



90

Real Estate 0.57 0.574 0.574 0.576 0.582 0.584

Jasa Perusahaan 0.544 0.521 0.497 0.493 0.483 0.471

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 0.708 0.696 0.687 0.675 0.658 0.658

Jasa Pendidikan 0.858 0.852 0.85 0.855 0.853 0.842


Jasa lainnya 1.072 1.024 1 1 1 1

Lampiran 2 Tabel Hasil Analisis Shift Share

Tahun

Proportional Shift

Mij

Differential Shift

Cij

Regional Share

Nij

Pergeseran Bersih

Dij

2010-2011 -254.97 308.58 1282.39 1336

2011-2012 202.93 -205.83 1333.91 1331

2012-2013 139.04 -1016.33 1303.29 426

2013-2014 222.07 -230.56 1195.49 1187

2014-2015 -728.88 -179.30 1222.23 314.05

KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERKEBUNAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37253...Profil Sektor Pertanian di Indonesia 5. Sub Sektor Pertanian 6. Sub Sektor Pertanian;

Documents

KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERKEBUNAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37253...Profil Sektor Pertanian di Indonesia 5. Sub Sektor Pertanian 6. Sub Sektor Pertanian;